Karena 315 Ekor Sapi, 15 dari 16 Warga Pacitan di Adili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolelC1fW97isZFG2Ok0c0Q08lDO1yxsBAQajBN3QZqLt0_syES6qlg81C9fD4GdYhbSX2OZ7uCLfBpphTxDxIldhwvlRrp-sjImvEdiJma4kjkdkW_670rpznfIKUyAZctq38xqHWgak/s1600/Korupsi+Sapi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolelC1fW97isZFG2Ok0c0Q08lDO1yxsBAQajBN3QZqLt0_syES6qlg81C9fD4GdYhbSX2OZ7uCLfBpphTxDxIldhwvlRrp-sjImvEdiJma4kjkdkW_670rpznfIKUyAZctq38xqHWgak/s640/Korupsi+Sapi.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Senin, 8 Januari 2018 adalah menjadi hari yang “bersejarah” bagi 15 dari 16 orang warga Pacitan, Malang Jawa Timur yang saat ini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk di adili, karena 315 ekor Sapi yang dibeli dari dana Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) sebesar Rp 4 milliar lebih melalui Bank Jatim pada tahun 2010 lalu “lenyap”.<br /> <br /> Ke- 15 orang warga Pacitan yang berstatus terdakwa ini, antara lain Efendi, Ary Wibowo, Moch Asmuni, Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi, Wily Taufan, Suramto, Supriyadi, Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono, dengan profesi masing-masing ada yang PNS atau pensiunan dan swasta.<br /> <br /> Sementara 1 orang lagi yakni ‘Sutrisno’ tak jadi diadili. Karena pada tanggal 15 Desember 2017, ‘Sutrisno’ telah menghadap sang Ilahi setelah beberpa hari sempat ditahan oleh penyidik Kejati Jatim di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I A Khusus Surabaya, Medaeng Sidoarjo Jawa Timur bersma 15 rekannya dan sempat dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, seperti yang diceritakan anak almahum kepada <b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> seusai persidangan.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU Tio, Triskie dan Syafruddin yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Rochmat dengan dibantu Panitra Pengganti (PP), para terdakwa ini dibagai dalam 2 perkara sesuai dengan nama Kelompoknya yaitu Pacitan Agromilk I dan II seperti pada saat pengajuan KUPS ke Bank Jatim pada tahun 2010 lalu. <br /> <br /> Sidang digelar dalam 2 sesion, yang pertama Kelompok Pacitan Agromilk I dan dilanjutkan dengan sidang terdakwa dari Kelompok Pacitan Agromilk II.<br /> <br /> JPU menyebutkan, Kelompok Pacitan Agromilk I terdiri dari Efendi (Ketua), Ary Wibowo (Sekretaris), Moch Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi dan Wily Taufan masing-masing sebagai anggota. Para terdakwa ini disidangkan tanpa Penasehat Hukum (PH)-nya karena berhalangan hadir, yang bertepatan dengan sidang Praperadilan yang diajukan tersangka di PN Bangil.<br /> <br /> Kelompok Pacitan Agromilk I mendapat kucuran dana KUPS sebesar Rp 3.995.000.000 yang dipergunakan untuk membeli 235 ekor sapi dengan harga Rp 17 juta per ekor termasuk dengan biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Duit untuk pembelian Sapi, dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok.<br /> <br /> Dan Kelompok Pacitan II antara lain Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris) dan anggota masing-masing Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono. Para terdakwa ini didampingi PH-nya Bambang Suyono.<br /> <br /> Kelompok Pacitan Agromilk II ini mendapata kucuran dana KUPS sebesar Rp 1.381.000.000. Duit sebanyak itu untuk digunakan pembelian sebanyak 80 ekor Sapi, termasuk dengan biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Dan pengucuran dana oleh Bank Jatim langsung ke rekening Kelompok.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa sapi yang dibeli oleh para kelompok dan dibagikan ke anggotanya itu ternyata sudah tidak ada, karena mati dan juga dijual, sementara kredit di Bank Jatim dari masing-masing anggota dari 2 Kelompom ternak Sapi itu belum lunas. <br /> <br /> Selain itu JPU juga membeberkan, bahwa apa yang dikatakan para terdakwa terkait matinya para sapi itu tidak ada laporan tertulis ke Dinas Peternakan Kabupaten Pacitan. Belum lagi hasil dari penjualan sapi, para anggota Kelompok ini tidak dibelikkan atau tidak diganti lagi dengan sapi, melainkan duitnya dinikmati untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa.<br /> <br /> Pada hal kata JPU dalam surat dakwaannya, harusnya sapi yang dijual itu diganti lagi dengan sapi, sesuai dengan perjanjian /pernyataan dalam hal memperoleh dana KUPS. JPU mengungkapkan, bahwa matinya sapi karena makanan yang diberikan adalah jerami, berdasarkan keterangan dokter Hewan. Sehingga terjadilah kerugian keungan negara sebesar Rp 4 milliar lebih.<br /> <br /> JPU menyatakan, bahwa Kelompok Pacitan II maupun II belum pengalam dalam hal memelihara sapi. Para terdakwa baru membentuk Kelompok ternak dengan adanya program KUPS dari pemerintah.<br /> <br /> JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Kelompok Pacitan Agromilk II dan II) diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junckto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan dendaa sebesar Rp 1 milliar (pasal 2), atau 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta (pasal 3).<br /> <br /> Usai persidangan, JPU Tio menjelaskan kepada wartawan beritakorupsi.co, bahwa kerugian negara terletak pada sapi yang dijual dan tidak diganti maupun kematian sapi yang tidak ada laporannya.<br /> <br /> “Terdakwa dalam Kelompok Pacitan Agromilk Satu ada Tujuh terdakwa dan kelompok Pacitan Agromilk Dua ada Delapan terdakwa. Jumlah sapi dalam Kelompok Pacitan Agromilk I, 300 sekian dengan kerugian negara 3 milliar sekain dan Kelompom Pacitan Agromilk II, jumlah sapi 80 dengan kerugian negara 1 milliard sekian. Jadi kerugian negara ada dalam sapi itu,” kata JPU Tio.<br /> <br /> JPU Tio menambahkan, awalnya mereka ini belum berkelompok. Kemudian setelah ada informasi KUPS, karena persyaratannya harus ada kelompok atau perusahaan, tiba-tiba mereka membentuk kelompok. Di dalam kelompok tersebut ada yang berpengalaman dan ada yang belum berpengalaman merawat sapi. Nah tujuan KUPS adalah pengembangan bukan untuk coba-coba.<br /> <br /> “Dalam perjalanannya sapi tersebut tidak ada. Seharusnya sapi itu harus diganti dengan sapi baru. Entah itu mati atau dijual, sapi itu harus ada sehingga pembibitan sapi itu bisa berkesinambungan. Sapinya mati atau dijual tidak ada keterangannya,” kata JPU Tio.<br /> <br /> Terkait agunan yang dijadikan para Kelompok tani (terdakwa) ituke Bank Jatim, JPU Tio menjelaskan, bahwa dalam KUPS adalah sebagai jaminan tambahan. Jaminan utamanya adalah sapi itu.<br /> <br /> “Jadi mereka ini menghilangkan jaminan utama dalam KUPS. Ada Dua orang yang sudah melunasi sebelum jatuh tempo, sementara yang disidangkan ini pelunsannya setelah adanya penyelidikan. Kalau Sutrisno sudah di SP3. Bunga dalam Kredit KUPS ini kan sebesar 12 persen, 8 persennya ditanggung oleh pemerintah,”<br /> <br /> Saat ditanya, terkait tidak adanya pendampingan dari pemerintah (Dinas Peternakan), JPU Tio mengatakan, karena terdakwa tidak pernah membuat laporan. <br /> <br /> “Memang pemerintah wajib memberikan pendampingan. Tetapi para terdakwa ini tidak pernah melaporkannya. Dalam perjanjian jual beli sapi, penampingan ada pada perusahaan penyedia sapi,” ucapnya. (Redaksi)

Regional Tipikor Karena 315 Ekor Sapi, 15 dari 16 Warga Pacitan di Adili

berita korupsi .co – Senin, 8 Januari 2018 adalah menjadi hari yang “bersejarah” bagi 15 dari 16 orang warga Pacitan, Malang Jawa Timur ya...

»

Mantan Kepala KPLP Tanjung Perak Dituntut 7 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b><i><span style="font-size: large;">#Terkait kasus Korupsi pembangunan gedung pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak Senilai Rp 3,9 M#<span style="font-size: small;">   </span></span></i></b><br /> <b><i><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></i></b> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbI9ki5V_gCENLQBNBVyZ2RtXtAHUXzQaPJtdddbdxDx1B4RdmufPEoB3mTgfOUcPMDsz4g9D5VV3gyc5jomPMbarqiFuNvyIZm8f3IJP3kfAwcTax7OV8EujG0mzwhx25Raqb68-aOAk/s1600/IMG-20180109-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbI9ki5V_gCENLQBNBVyZ2RtXtAHUXzQaPJtdddbdxDx1B4RdmufPEoB3mTgfOUcPMDsz4g9D5VV3gyc5jomPMbarqiFuNvyIZm8f3IJP3kfAwcTax7OV8EujG0mzwhx25Raqb68-aOAk/s640/IMG-20180109-WA0008.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembangunan gedung kantor PLP di Jalan Nilam Barat, Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lalu, yang menelan anggaran APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 yang merugikan keuangan negara berdasarkan HPKN BPKP Perwalikan Jawa Timur sebesar 3,9 M tak lama lagi akan berakir.<br /> <br /> Sebab JPU dari Kejari Tanjung Perak telah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Sujarwo, manatan Kepala  Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bambang Hartono selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Keduanya pun dituntut pidana penjara selama 7 tahun bagi terdakwa Sujarwa dan 6 tahun dan 6 bulan bagi terdakwa Bambang Hartono, serta uang pengganti sebesar Rp 250 juta lebih ditanggung renteng.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa pembangunan gedung PLP tahun 2012 didanai dari kementerian perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 miliar diduga menyimpang dari spesifikasi yang ada, hingga menimbulkan kerugian keuangan negara.<br /> <br /> JPU menyatakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin, bahwa perbuatan Kedua terdakwa ini diancam dalam pasal 2 ayat (1) junct pasa 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> “Menuntut; meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subside 6 bulan kurungan. Menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 250 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh jaksan untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka digangi penjara selama 1 tahun,” ucap JPU.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Marzuki untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaannya).<br /> <br /> Dari tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak ini mengundang pertanyaan. Sebab uang pengganti yang dibebankan JPU terhadap terdakwaa, ditanggung renteng. Sementara dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa, adalah sejumlah uang negara yang dikmatinya.  <br /> <br /> Selain itu, bila dikatakan pembangunan gedung kantor PLP yang sempat mangkrak itu menimpang dari spesifikasi yang ada, mengapa pihak kontraktornya selaku penyedia barang/jasa tidak “diseret” sebagai orang yang turut bertanggung jawab ?.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQiAIJRV2K8SATl8e_s_RUapl_zYYi0ViV5TwJ1r8ifYwGbnnhvEErhSrvVIW0qz9v_FaOY85eotGccE2lLSfP23p2LQo8xj0NUbUOZNUGRde0Cm1yB-bxxMP3DlM0EAgJNHjIFwEYRg0/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="495" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQiAIJRV2K8SATl8e_s_RUapl_zYYi0ViV5TwJ1r8ifYwGbnnhvEErhSrvVIW0qz9v_FaOY85eotGccE2lLSfP23p2LQo8xj0NUbUOZNUGRde0Cm1yB-bxxMP3DlM0EAgJNHjIFwEYRg0/s640/DSCF3274.JPG" width="640" /></a></div> Hal ini mengingatkan kembali, kasus Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian; pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain dana BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta, dengan kerugian negara sejumlah Rp 718.649.000.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejari Tanjung perak “menyeret” 2 tersangka (saat ini terpidana) yakni H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, dan Masykuri, selaku Kepala Sekolah. Sementara Bendahara yang membuat laporan terkait penggunaan uang negara itu tidak “terseret” bersama kedua pimpinannya itu. Selain itu, Uang negara itu pun dinikmantinya.<br /> <br /> Marzuki, selaku Penasehat Hukum terdakwa Sujarwa dan Bambang Hartono pun mempertanyakkan tuntutan JPU yang begitu tinggi dan uang pengganti yang ditanggung renteng. Selain itu, Marzuki juga mempertanyakkan tentang pihak kontraktor yang tidak turut bertanggung jawab dalam pembangunan gedung yang didanai uang rakyat itu.<br /> <br /> “Tuntutannya begitu tinggi, uang pengganti ditanggung renteng, ini kan bukan perdata. Kontraktornya bagaimana ?,” kata Marjuki.  (Redaksi)

Regional Tipikor Mantan Kepala KPLP Tanjung Perak Dituntut 7 Tahun Penjara

#Terkait kasus Korupsi pembangunan gedung pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak Senilai Rp 3,9 M#     berita korup...

»

Terdakwa Penyuap Wali Kota Batu Dituntut Ringan

<b><span style="font-size: large;"><i>#2 terdakwa sama - sama berstatus terjaring OTT, yang 1 pengusuha menyuap dengan mobil mewah seharga Rp 1,6 M dituntut 2 tahun denda Rp 50 juta dan yang 1 hanya sebagai bawahan yang melaksanakan perintah dituntut 2,6 tahun penjara denda Rp 250 juta#</i></span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixMTZtAUuVD9SqeVLxp4IP-dBgmxDKnxxzcHGypxSJd3PYwI-nd5Jtop7weTCNblg_blnRTTyhTZI5izO6AToWEaUXGwruj_b8s856FisnOuzIKEPMq8kF67O4-NhtuoUtawe3_3HxFXo/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixMTZtAUuVD9SqeVLxp4IP-dBgmxDKnxxzcHGypxSJd3PYwI-nd5Jtop7weTCNblg_blnRTTyhTZI5izO6AToWEaUXGwruj_b8s856FisnOuzIKEPMq8kF67O4-NhtuoUtawe3_3HxFXo/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Filipus Djap, terdakwa si penyuap Wali Kota Batu periode 2012-2017 Eddy Rumpoko yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dituntut ringan yakni 2 tahun penjara oleh JPU KPK pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jumat, 5 Januari 2018.<br /> <br /> Sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan itu diketuai Majelis Hakim Rochmat. JPU KPK Feby Dwiyandospendy dkk memebeberkan perbuatan terdakwa dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa Filipus Djab adalah pengusaha kontraktor (Direktur PT Dailbana Prima) ini tak asing lagi dikalangan pejabat Pemkot Batu, Malang Jawa Timur, ditangkap KPK bersama Eddy Rumpoko di rumah dinas Wali Kota Batu pada 16 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, saat terdakwa hendak menyerahkan uang suap sebesar Rp 200 juta dari total 500 juta rupiah termasuk untuk pelunasan sebuah mobil mewah merk Toyota Alphard seharga Rp 1,6 milliar.<br /> <br /> Sebelum ke rumah dinas Wali Kota Batu, sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa Filipus sudah terlebih dahulu bertemu dengan Edi Setiawan selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu untuk menyerahkan fee sebesar Rp 100 juta.<br /> <br /> Menurut JPU KPK, Pemberian uang suap itu diduga berkaitan dengan proyek Pemkot Batu yang dikerjakan oleh PT Dailbana Prima pada tahun 2016 dan proyek pengadaan meubelair tahun anggaran (TA) 2017 sebesar Rp 5,26 miliar dimana PT Dailbana Prima adalah selaku pemenang tender.<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, perbuatan terdakwa melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama Dua tahun dan denda sebesar Lima puluh juta rupiah subsider Dua bulan kurungan,” ucap JPU KPK.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEjgu7ONlVXGhXW8O5p0vne5V6S1KlHSLNd72hIB2HvOiVnnqVr8_RShbFwQ8K9DrRuNNGWlo7vCqkvEVtV0lpOW3vKV95COPrE8ltvNjCkNWZJtSxmOEl0f5AvaBakLzx-IGGFGqUzJY/s1600/OTT+Batu..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEjgu7ONlVXGhXW8O5p0vne5V6S1KlHSLNd72hIB2HvOiVnnqVr8_RShbFwQ8K9DrRuNNGWlo7vCqkvEVtV0lpOW3vKV95COPrE8ltvNjCkNWZJtSxmOEl0f5AvaBakLzx-IGGFGqUzJY/s640/OTT+Batu..jpg" width="638" /></a></div>  Tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Filipus Djab tergolong ringan bila dibandingkan dengan terdakwa/terpidana kasus suap OTT PT PAL yakni Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati yang ditangkap KPK bersama Arif Cahyana selaku Kepala Perbendaharaan (GM Keuangan) PT PAL, pada tanggal 30 Maret 2017 lalu, dituntut pidana penjara selama 2,6 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subside 6 bulan kurungan. <br /> <br /> Agus Nugroho dan Filipus Djab sama-sama berstatus terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Pasal yang dikenakan pun sama pula. namun peran kedua “tokoh” ini berbeda.<br /> <br /> Agus Nugroho ditangkap KPK dikantornya beberapa saat setelah menyerahkan uang sebesar USD $25.000 atau setara dengan nilai rupiah 325 juta rupiah kepada PT PAL melalui Arif Cahyana di kantor PT Perusa Sejati.<br /> <br /> Uang sebesar USD $ 25.000 itu adalah uang chas back Direksi PT PAL dari  Liliosa AA savedra (Anday) selaku CEO Ashanty Sales Incoporation melalui Kirana Kotama, pemilik PT Perusa Sejati. Kemudian Kirana Kotama memerintahkan Agus Nugroho untuk menyerahkan uang tersebut kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. <br /> <br /> Ashanty Sales Inc. adalah salah satu perusahaan di Fhilipina yang menjadi agen PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel) milik pemerintah Fhilipina. Sementara PT Perusa Sejati adalah sebagai perwakilan Ashanty Sales di Indonesia. <br /> <br /> Sebagai Agen PT PAL, Ashanty Sales memperoleh fee agen sebesar 3,5 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang milik pemerintah Filipina senilai USD $86.987.832,5. Dan 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal itu adalah sebagai uang cash back untuk PT PAL yang digabungkan ke fee agen Ashanty Sales, sehingga totalnya menjadi 4,75 persen atas persetujuan rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi.<br /> <br /> Namun sial, perintah Kirana Kotama justru menghantarkan Agus Nugroho ke Hotel Prodoe alias penjara, sementara Kirana Kotama dan Liliosa AA Savedra “tersenyum ibarat penonton film komedi”.<br /> <br /> Peran terdakwa Filipus selaku pengusaha yang langsung menyuap Wali Kota Batu dengan sebuah mobil mewah seharga Rp 1,6 milliar itu sudah jelas berbeda dengan Agus Nugroho yang hanya menjalankan perintah sang Bos besar. Namun tuntutan pidana penjara lebih berat diberikan kepada Agus.<br /> <br /> Apakah hukuman terhadap terdakwa yang hanya sebagai perantara lebih berat  darai pada si penyuaplangsung ? Yang pasti hanya JPU KPK yang mengetahuinya.<br /> <br /> Terkait tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Filipus, PH terdakwa mengatakan sangat menghormatinya. Namun Luhut Simanjuntak menjelaskan, akan membeberkan terkait mobil yang diberikan terdakwa terhadap Eddy Rumpoko.<br /> <br /> “Kalau tuntutan Jaksa kita menghormati, namun dalam persindangan kita akan menjelaskan terkait mobil yang dibantah saksi(Eddy Rumpoko) dalam persidangan.<br /> <br /> “Kalau tuntutan Jaksa kita menghormati. Tapi kita akan menjaskan dalam pledoi nanti terkait mobil yang diberikan terdakwa terhadap saksi,” kata Luhut kepda wartawan seuasi persidangan.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Terdakwa Penyuap Wali Kota Batu Dituntut Ringan

#2 terdakwa sama - sama berstatus terjaring OTT, yang 1 pengusuha menyuap dengan mobil mewah seharga Rp 1,6 M dituntut 2 tahun denda Rp 50 j...

»

BPKP Sebutkan Ada Kerugian Negara Rp 649 Juta

<span style="font-size: large;"><b><i>#Program Dana Bansos GP-PTT Di Dinas Peranian Babat Lamongan Tahun 2015 Sebesar Rp 1,3 M#</i></b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXxHB_bV8HJUIkx_huKpveVKDa49HltXaMqduG7lz_N8NSmV1kIJrnJ1Tc1220ycn1NKW9GLy-pnqasn1ebgrMDJFGnoFmyGWAo01rZorGUED7zJQjuVk9eeq2Igh2mqYCCyporAGbDMU/s1600/Lamongan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXxHB_bV8HJUIkx_huKpveVKDa49HltXaMqduG7lz_N8NSmV1kIJrnJ1Tc1220ycn1NKW9GLy-pnqasn1ebgrMDJFGnoFmyGWAo01rZorGUED7zJQjuVk9eeq2Igh2mqYCCyporAGbDMU/s640/Lamongan.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 5 Januari 2018, sidang lanjutan perkara kasus dugaan korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) padi hibrida non kawasan pada tahun 2015 senilai Rp 1,3 milliar,  dengan agenda  menedengarkan keterangan ahli tim audit dari BPKP.<br /><br />Dalam kasus ini, JPU Kejari Lamongan menyeret 2 tersangka/terdakwa, yakni Mubaidi, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) Dinas Kehutanan dan Pertanian Babat serta Darwati selaku penyuluh pertanian.<br /><br />Kedua terdakwa ini diduga menyelewengkan dana Bansos GP-PTT senilai Rp 649 juta lebih dari total anggaran sebesar Rp 1,3 milliar dengan cara “pemalsuan” kwitansi kosong mengenai jumlah dan harga Saprodi (Sarana Produksi) dari penjual maupun distributor, serta membelanjakan sendiri dana tersebut, yang seharusnya dibelanjakan oleh masing-masing anggota dari 11 Kelompok Tani (Poktan) sesuai dengan hasil penyidikan penyidik Polres Lamongan maupun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. <br /><br />Sementara dalam persidangan kali ini, JPU dari Kejari Lamongan menghadirkan Hermawan atau yang lebih akrab dipanggil Herman dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur selaku Ketua tim Audit yang melakukan penghitungan hasil kerugian negara dana Bansos (Bantuan Sosial) GP-PTT padi hibrida non kawasan di Dinas Pertanian Babat Lamongan. <br /><br />Dalam persidangan yang diketuai Hakim Rochmat, Herman menyebutkan, ada dana sebesar Rp 178.240.000 yang tak dapat dipertanggung jawabkan. Herman menambahkan, pihaknya tidak berhak menetukan siapa yang menjadi tersangka, melainkan hanya melakukan penghitungan hasil kerugian negara.<br /><br />“Ada dana sebesar Rp 649 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kami tidak berhak menentukan siapa tersangka, kami hanya menghitung kerugian negara sesuai SOP,” kata Herman menjelaskan kepada Majelis Hakim. <br /><br />Saat Penasehat Hukum (PH) terdakwa menanyakkan kepada Ahli dari BPKP ini terkait hasil penghitungannya, Herma menjelaskan, bahwa apa yang dilakukannya adalah berdasarkan SOP yang ada di BPKP. Sehingga Majelis Hakim pun menyampaikan kepada PH terdakwa, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa mengintervensi keran itu sudah SOP.<br /><br />“Sudah dikatakan ahli tadi sesuai SOP, Majelis Hakim pun tidak bisa mengintervensi,” ucap anggota Majelis Hakim M. Mahin maupun Ketua Majelis Hakim Rochmat.<br /><br />Kasus ini bermula saat Polres Lamongan menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan dana Bansos (Bantuan Sosial) GP-PTT padi hibrida non kawasan di Dinas Pertanian Babat Lamongan tahun 2015. <br /><br />Dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Lamongan sejak tahun lalu menemukan kejanggalan dalam program tersebut, diantaranya membelanjakan sendiri serta melegalisir kuwitansi pembelian dan SPJ (surat pertanggung jawaban) dari sejumlah perusahaan atau distributor kebutuhan saprodi (Sarana Produksi), yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing anggota dari 11 Kelompok Tani (Poktan). Sehingga terdapat selisih harga yang tidak sesuai dengan Kwitansi pembelian.<br /><br />Penyidik Polres Lamongan pun memeriksa sekitar 62 oarng saksi termasuk para Poktan dan pihak distrubotor. Selain itu, penyidik melibatkan tim audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung kerugian negara.<br /><br />Dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan tim audit BPKP Perwakilan Jatim menemukan adanya dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 178 juta lebih. Kemudian penyidik Polres Lamongan pun akhirnya menetapkan 2 tersangka yakni Mubaidi, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) Dinas Kehutanan dan Pertanian Babat serta Darwati selaku penyuluh pertanian.<br /><br />Atas perbuatannya, Keduanya dijerat dengan pasal pasl 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.  (Redaksi)</span>

Regional Tipikor BPKP Sebutkan Ada Kerugian Negara Rp 649 Juta

#Program Dana Bansos GP-PTT Di Dinas Peranian Babat Lamongan Tahun 2015 Sebesar Rp 1,3 M#  berita korupsi .co – Jumat, 5 Januari 2018, ...

»

Terdakwa Tunggal Korupsi Dana LPDB - KUMKM Rp 1 M Divonis 4 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibWK7WG3X6HVOQUsM_8Doob71jWp17UAWtdnzmlTyXesj87DJmPOY6CqPY8tafaKeuZldvxRteDVI-IisRBR5NGZhgXjkB7iLkGzXmkol0rFyb_oVvydj5C-AgRJw9hrriJHYShCT_-qw/s1600/Tulungagung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibWK7WG3X6HVOQUsM_8Doob71jWp17UAWtdnzmlTyXesj87DJmPOY6CqPY8tafaKeuZldvxRteDVI-IisRBR5NGZhgXjkB7iLkGzXmkol0rFyb_oVvydj5C-AgRJw9hrriJHYShCT_-qw/s640/Tulungagung.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <b><span style="font-size: large;">B</span></b>erakhir sudah, sidang Korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM) tahun 2014 senilai Rp3,5 miliar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 milliar dengan terdakwa mantan Ketua Koperasi Unit Dewa Sri Wigati Dwi Sunardi.<br /><br />Barakhirnya sidang perkara ini setelah Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 5 Januari 2018.<br /><br />Dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, pada tahun 2014 Koperasi Unit Dewa Sri Wigati di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, mendapat kucuran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dari Kemeterian Koperasi dan UKM sebesar Rp 3,5 milliar.<br /><br />Dana tersebut untuk dibagikan ke para petani peternak sapi perah sesuai daftar dalam pengajuan yang dibuat oleh terdakwa. Namun dalam pelaksanaannya, dana tersebut tidak dibagikan  melainkan dinikmat oleh terdakwa, dan nama-nama para penerima dana tersebut pun ternyata sebahagian adalah fiktif. Berdasarkan hasil audit BPKP, dana LPDB – KUMKM sebesar Rp 1 milliar tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.<br /><br />Oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan maupun tuntutan JPU dan menolak Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa. Terdakwa pun dihukum pidana penjara selama 4 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1 milliar.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasl 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Mengadili; Satu, Menghukum terdakwa Dwi Sunardi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan. Dua, menghukum terdakwa untuk mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 1 milliar. Apabila terdawa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaka untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukup, maka diganti penjeara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas vonis tersebut, PH terdakwa mengatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir, Yang Mulia,” kata PH terdakwa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br /><br />JPU Anik dari Kejari Tulungagung mengatakan kepada media ini, bahwa vonis tersebut sama dengan tuntugan Jaksa.<br /><br />“Sama dengan tuntutan. Putusannya tadi kan 4 tahun dan Uang Pengganti Rp 1 milliar subsider 1 tahun penjara,” kata JPU Anik.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Tunggal Korupsi Dana LPDB - KUMKM Rp 1 M Divonis 4 Thn Penjara

berita korupsi .co – B erakhir sudah, sidang Korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB K...

»

KPK OTT Di Surabaya, Polda Jatim Tak Tau

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUQhu7NE19RFQXxTfpMjsyualH4_3Hf4U8vmObhHX4QgJXAO7twDWSfsNb5_1wPLBkiEMt8Ta7yBnsfH30wRvy46xNPZlGLWxJfejiH6BTqR6tVEhgHxeX69AXXi6VrzPa5rPlBtNImCs/s1600/Ilustrasi.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="623" height="491" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUQhu7NE19RFQXxTfpMjsyualH4_3Hf4U8vmObhHX4QgJXAO7twDWSfsNb5_1wPLBkiEMt8Ta7yBnsfH30wRvy46xNPZlGLWxJfejiH6BTqR6tVEhgHxeX69AXXi6VrzPa5rPlBtNImCs/s640/Ilustrasi.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya (4 Januari 2018) tak seperti biasanya, karena Polda Jawa Timur ternyata tak tau.<br /><br />Hal itu diakui oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, saat dihubungi wartawan media ini, setelah beredar pemberitaan diberbagai media online, namun tak menyebutkan secara jelas siapa yang terjaring OTT oleh lembaga antirasuah itu.<br /><br />“Ya itu, biasanya saya tau, selama ini demikian. Ini belum ada info,” kata Kombes Pol. Frnas melalui pesan WhastApp.<br /><br />Sementara juru bicara (Jubir) KPK Febridiansyah, saat dihubungi wartawan melalui pesan WhastApp belum memberikan tanggapan. <br /><br />“Putus – putus, saya sedang dikantor, WA (WhastApp) aja,” kata Febri melalui nomor telepon selulernya<br /><br />Sementara informasi yang diterima<b><i> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> menyebutkan, KPK OTT Dinas Koperasi Jawa Timur. Hal itu sempat membuat kaget Humas Pemprov Jatim Benny, saat dikonfirmasi wartawan media ini.<br /><br />“Haaaa ? Sebentar saya chek ya,” kata Benny kaget. <br />“Teman-teman saya belum bisa saya hubungi, Mas,” katanya lagi. <br />“Diskop Sby, Mas,” balasnya beberapa menit kemudian sambil memberikan nomor pejabat dibagian Humas Pemkot Surabaya.<br /><br />Berita yang beredar terkait OTT yang dilakukan KPK di Surabaya diawal tahun 2018 ini, sempat menjadi berbincangan beberapa kalangan karena informasi yang belum jelas tentang saiapa yang terjaring OTT.<br /><br /> Untuk lebih lanjut, wartawan media ini pun langsung menghubungi Biro Hukum Pemkot Surabaya Ira dan bagian Humas Gufron. Dari Kedua pejabat ini ternyata juga tak mengetahui adanya OTT KPK di Surabaya.<br /><br />Namun dari berbagai media online yang beredar beberapa jam kemudian menyebutkan, bahwa Jubir KPK Febridiansyah mengakui adanya OTT di Surabaya tetapi bukan pejabat pemerintahmeliankan swasta yang kaitannya dengan OTT KPK terhadap pejabat pemerintah daerah Kalimantan Selatan.<br /><br />“Dari OTT itu kami mengamankan Enam orang, satu di Surabaya dan sisanya di satu wilayah di Kalsel. Kedua operasi itu masih dalam satu perkara,” kata Febri, Kamis 4 Januari 2018, sore seperti yang dikuip dari TRIBUNNEWS.COM.  (Redaksi)

Tipikor KPK OTT Di Surabaya, Polda Jatim Tak Tau

berita korupsi .co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya (4 Januari 2018) tak...

»

Selama Tahun 2017 Korupsi Anggaran Menurun, Kasus Suap OTT Bertambah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><i><b><span style="font-size: medium;"> #Catatan Akhir Tahun Redaksi beritakorupsi.co#</span></b></i></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><i><b><span style="font-size: medium;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG9nJSN6029RHOOqL3m-pH2KC1xFK3yrhbohp6jVRJIxiXcWtnfRjwJCfI6On-TMlKACA5G_jg-B7EdL5nrO3NmymA6PCtthycXqdJHAZXCQVvAfgoz1OSixmHNVj4gGfht_ZaohjX2XU/s1600/Catatan+akhir+tahun+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1021" height="481" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG9nJSN6029RHOOqL3m-pH2KC1xFK3yrhbohp6jVRJIxiXcWtnfRjwJCfI6On-TMlKACA5G_jg-B7EdL5nrO3NmymA6PCtthycXqdJHAZXCQVvAfgoz1OSixmHNVj4gGfht_ZaohjX2XU/s640/Catatan+akhir+tahun+2017.jpg" width="640" /></a></span></b></i></span></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Sepanjang tahun 2017, jumlah kasus perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebanyak 288 perkara, sementara tahun 2016 sejumlah 298 atau menurun 3,4%. Dari 288 ditambah 174 sisa perkara tahun 2016 lalu, 248 diantaranya telah diputus (Vonis) oleh Majelis Hakim. Sehingga sisa perkara yang belum diputus yang saat ini  masih dalam proses persidangan sebanyak 214 perkara.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Sujatmiko, saat ditemui beritaakorupsi.co diruang kerjanya, Jumat 29 Desember 2017.<br /> <br /> “Perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor untuk tahun 2017 menurun, yaitu sebanyak 288 perkara. Tahun 2016 sebanyak 298, tetapi ada sisa perkara tahun lalu yang belum diputus karena msih proses persidangan. Jadi jumlah seluruhnya 462 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, 248 sudah di putus. Jadi sisa perkara tahun ini yang masih dalam proses persidangan sebanyak 214,” kata Sujatmiko.<br /> <br /> Menurunnya jumlah perkara Korupsi yang masuk atau yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah untuk yang Keduakalinya, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 129 perkara dari 179 pada tahun 2011. Dari tahun 2013 hingga 2016, perkara Korupis selalu meningkat.<br /> <br /> Sujatmiko menambahkan, prioritas baru yang akan dilaksanakan untuk tahun 2018 adalah percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan IT (Information and Technology), serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Surabaya, yang membawahi Peradilan Umum meliputi Pidana Umum, pidana anak dan HAM. Kemudian Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor.<br /> <br /> “Prioritas baru tahun 2018 adalah percepatan penyelesaian perkara dan pelayanan publik dengan cara peningkatan dalam pemanfaatan IT serta peningkatan SDM,” ucapnya.<br /> <br /> <i><b><span style="font-size: x-large;">Catatan Akhir Tahun Redaksi berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span></b></i><br /> <br /> Jumlah perkara Korupsi yang dilimpahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) ke Pengadilan Tipikor Surabaya sejak berdiri pada tanggal 17 Desember 2010 hingga akhir tahun 2017 sebanyak 1458 dengan rincian, tahun 2011 sebanyak 179 perkara, tahun 2012 sebanyak 129 perkara, tahun 2013 sebanyak 141, tahun 2014 sebanyak 214 dan tahun 2015 sebanyak 215. di tahun 2016 semakin meningkat tajam yakni 298 perkara dan tahun 2017 ini mengalami penurunan (lihat grafik)<br /> <br /> Dari jumlah perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah perkara Korupsi tahun 2016, ibarat berganti musim.<br /> <br /> Sebab perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara alias anggaran yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2017 memang menurun. Namun kasus suap Operasi Tangkap (OTT) justru bertambah pesat.<br /> <br /> Dari catatan beritakorupsi.co, kasus OTT di tahun 2016 sebanyak 3 kasus, yaitu kasus suap OTT mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang ditangkap oleh KPK dan kasus suap OTT Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) Ahmad Fauzi yang ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kejati Jatim sendiri serta kasus suap OTT Pejabat Pelindo III Surabaya yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri bersama Polda Jatim dan Polres Tanjung Perak Surabaya. <br /> <br /> Dari ke- 3 kasus suap OTT ini, salah satunya mengundang pertanyaan publik yakni OTT terhadap pejabat Pelindo III Surabaya, yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan tuduhan melakukan pemersan, bukan diadili di Pengadilan Tipikor seperti 2 kasus OTT lainnya. Hasilnya, pejabat Pelindo III Surabaya itu pun divonis bebas. Bebasnya terdakwa bisa jadi, karena tidak terbukti melakukan <i>peras memeras.</i><br /> <br /> Sementara kasus suap OTT tahun 2017 justru bertambah pesat menjadi 27 pekara dengan jumlah terdakwa sebanyak 29 orang yang semuanya dilakukan oleh KPK terhadap para pejabat mulai dari Kepala Dinas, Direktur Utama Perusahaan Negara, Bupati, Wali Kota hingga Ketua DPRD.<br /> <br /> Dan yang paling memamlukan untuk yang keduakalinya adalah, tertangkapnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 250 juta untuk penghentian penanganan kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya, Ahmad Fauzi Jaksa penyidik di Kejati Jatim terjaring OTT dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 M. Nilai yang sangat fantastis untuk seorang pegawai Golongan III/B. Hanya saja si Jaksa nakal itu ditangkap rekan-rekan sekantornya yang tergabung dalam Tim Saber Pungli. Andai saja ditangkap KPK, certia kasus OTT si Jaksa akan lebih menarik.<br /> <br /> Selain kasus OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap para pejabat di Jawa Timur, ada dua kasus penyidikan perkara Korupsi yang juga ditangani KPK, yakni kasus Korupsi gratifikasi dan TPPU yang menyeret Wali Kota Madiun Bambang Irianto (Sudah divonis 6 tahun penjara) dan Kasus Korupsi “anggaran” APBD Kota Malang dengan tersangka Ketua DPRD.<br /> <br /> Sehingga jumlah perkara yang ditangani KPK di Provinsi yang dipimpin Gubernur Sukarwo yang sukses meraih barbagai penghargaan dari pemerintah pusat maupun luar adalah sebanyak 11,2% atau  29 perkara dari total prkara masuk ke Pengadilan Tipikor sebanyak 288 atau 11,2%.<br /> <br /> <br /> Dari 27 kasus OTT ditambah 2 hasil penyidikan yang dilakukan KPK di Jawa Timur selama tahun 2017 adalah, diantaranya; <br /> <br /> 1. Kasus suap OTT PT PAL (BUMN) pada akhir Maret 2017 dengan tersangka/terdakwa/terpidana Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), Arif Cahyana (Kepala Perbendaharaan PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL) dan Direktur Utama PT PAL.<br /> <br /> 2. Setelah itu, KPK kembali melakukan OTT PT terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan Ka’bil Mubarok bersama 2 staf Komisi B Rahman Agung dan Santoso termasuk Kepala Dinas Pertani Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Ajudannya Anang Basuki Rahmat serta Plt. Kepala Dinas Peternakan Rohayati (3 sudah divonis dan 4 terdakwa masih proses persidangan), ditangkap pada Juni 2017.<br /> .<br /> 3. Masih dibulan Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap 4 pejabat di Mojokerto, antara lain  Purnomo (Ketua DPRD), Fanani dan Umar Faruq (Keduanya Wakil Ketua DPRD) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto (para terdakwa ini sudah divonis bersalah).<br /> <br /> 4. Pejabat di Jawa Timur sepertinya “menantang” KPK. Kali ini justru Aparat Penegak Hukum (APH) yang terjaring OTT yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya bersama Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo dan anak buahnya Noer Solahuddin selaku Kepala Kepagawaian Inspektorat Kab. Pamesan dirumah dinas Kajari dengan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp 250 juta. Selain Ketinganya, Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i dan sahabat karibnya Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok Kabupaten Pamekasan turut diamankan (semuanya sudah di Vonis bersalah), pada tanggal 2 Agustus 2017.<br /> <br /> 5. Dua minggu kemudian tepatnya tanggal 16 September 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Wali Kota Batu, Malang Jawa – Timur Eddy Rumpoko, Edi Setiawan (Kabag Unit Layanan Pengadaan Kota Batu) dan Filipus Djab, seorang pengusaha di Kota Batu (masih proses hukum). <br /> <br /> Sebelumnya, nama Eddy Rumpoko bersama Kepala Inspektorat disebut dalam putusan Majelis Hakim turut bertanggung jawab dalam kasus Korupso Pariwisata Kota Batu ke Kalimantan. Namun Kejari Batu maupun Kejati Jatim “tak” berani “menyeretnya.<br /> <br /> 6. Masih dibulan September tepatnya tanggal 29 September 2017, KPK lagi-lagi melakukan aksi OTT terhadap Bupati Nganjuk Taufikurrahman bersama 4 tersangka lainnya. Sebelumnya, pada Desember 2016, Taufikurrahman ditetapkan menjadi tersangka kasus Korupsi oleh KPK. Namun KPK kalah disidang Praperadilan. <br /> <br /> Selain itu, ada 2 perkara Korupsi yang ditangani KPK di Jatim, yakni Wali Kota Madiun Bambang Irianto (sudah Vonis 6 tahun) dan kasus Korupsi “suap” dengan tersangka Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Kemudian ditetapkannya Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka yang masih berkaitan dengan kasus OTT Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD serta Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.<br /> <br /> “Hitam Putihnya” penegakan hukum dalam pembertasan Korupsi di Jawa Timur 2017.<br /> <br /> Dari kasus Korupis yang ditangani KPK di Jawa Timur selama tahun 2017 terkesan meninggalkan “noda”, khususnya dalam kasus OTT PT PAL Indonesia (Persero). Sebab dalam kasus ini, JPU KPK tak dapat menghadirikan saksi fakta yakni Kirana Kotama, pemilik PT Perusa Sejati dan Liliosa AA Savedra dari Ashanty Sales Incoporation di Fhilipina.<br /> <br /> Sebab, tertangkapnya Arif Cahyana (Kepala Perbendaharaan PT PAL) pada tanggal 30 Maret 2017, setelah menerima uang dari Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati) sebesar USD $ 25.000 atau setara dengan 325 juta rupiah. Uang tersebut diterima Agus Nugroho dari Kirana Kotama (Pemilik PT Perusa Sejati) melaui Elvi Gusliana alias Dede yang juga pegawai PT Perusa Sejati.<br /> <br /> Uang sebesar USD $25.000 yang diterima Arif Cahyana dari Agus Nugroho pada tanggal 30 Maret 2017, adalah termin ke 2 dari total uang Cash Back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV milik pemerintah Filipina sebesar USD $86.987.832,5. Sementara termin pertama sudah diterima sebelumnya oleh pihak PT PAL pada tahun 2015 sebesar USD $163.000 atau setara dengan nilai rupiah Rp 2.119.000.000.<br /> <br /> Andai saja Arif Cahyana tidak tertangkap oleh KPK, uang sebesar USD $ 25.000 itu akan dibayarkan  PT PAL ke Mabes TNI AL di Cilangkap sebagai Dana Komando. Yang sebelumnya, PT PAL sudanh menyetorkan   Dana Komando sejumlah USD $ 250.000 dan USD $ 163.000 atau setara dengan 5,3 milliar rupiah.<br /> <br /> Dana Komando tak bedanya dengan komitmen fee yang diterima Ketua Komis B DPRD Jatim dari 10  Kepala Dinas ditingkat Provinsi dan juga yang diterima Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, sekaligus menghantarkannya ke penjara.<br /> <br /> Sementara Lilioasa AA Savedra adalah sebagai agen PT PAL di Fhilipina untuk membantu PT PAL memperoleh proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV milil pemerintah Fhilipina. Sebagai agen, Ashanty Sales meminta fee agen 3,5 persen daari nilai kontra 2 kapal tersebut.<br /> <br /> Faktanya, fee agen dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen sesuai perjanjian PT PAL dengan Ashanty Sales. Dimana 1,25 persen menjadi chas back PT PAL atas hasil rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi PT PAL. Uang chas back tersebut akan dibayarkan Ashanty Sales ke PT PAL setelah pembayaran termin pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Fhilipina itu.<br /> <br /> Selain itu, JPU KPK juga tak menghadirkan pihak sipenerima Dana Komando. Dimana Dana Komando itu juga diketahui oleh Komisiaris PT PAL dan pejabat kementerian BUMN. Komisiaris Utama (Komut) PT PAL adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL). Anehnya, JPU KPK justru menghadirkan ahli hukum pidana ke persidangan.<br /> <br /> Selain kasus OTT PAL, kasus OTT Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD serta Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto juga tak kalah. Sebab dalam kasus OTT ini, ada wartawan yang mengaku sebagai pegawai KPK atau ICW yakni Rudi alias Musabib.<br /> <br /> Rudi ini, selalu mendampingi 2 penyidik KPK saat melakukan Pulbaket dan Puldata di Mojokerto. Ada beberapa rekanan atau Kontraktor dilingkungan Dinas PUPR yang dipanggil ke Hotel Alana yang terletak di Jalan Ketintang Surabaya untuk diperiksa.<br /> <br /> Rudi lalu melakukan aksinya dengan meminta sejumlah unag dari para rekanan diantaranya adalah Ipang, dengan alasan sebagai biaya apabila para rekanan yang dipanggil itu diperiksa di Surabaya. Jika diperiksa di Jakarta biaya gratis namun tak akan kembali ke “pangkuan sang istri” alias langsung ditahan sebagai tersangka Korupsi.<br /> <br /> Karena takut dengan kata-kata Rudi itu, Ipang pun menyerahkan uang sebesar Rp 900 juta kepada Rudi di Sutos Surabaya saat keduanya mengadakan pertemuan. Satu bulan kemudian, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan.<br /> <br /> Fakta yang terungkap dalam persidangan, uang sebesar Rp 900 juta itu berada di KPK setelah Rudi menitipkannya. KPK “tak mau” menyerahkan uang itu terhadap Ipang tanpa melalui prosedur yakni, Ipang membuat laporan Kepolisian.<br /> <br /> Anehnya, JPU KPK “tak dapat” menghadirkan Rudi sabagaiu saksi dipersidangan, walau JPU KPK beralasan kepada Majelis Hakim sudah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali. Adakah yang berani menolak panggilan lembaga anti rasuah itu bahkan sekelas Ketua DPR RI ? atau saat Budiono sebagai Wakil Presiden RI dihadirkan juga ke persidangan sebagai saksi. Lalu mengapa Rudi tak dapat dihadirkan ?<br /> <br /> Selain itu, kasus Korupsi yang menyeret Bupati (non aktif) Siburajua NTT tak kalah juga. Sebab saat ini, Mabes Polri sedang melakukan penyelidian/penyidikan kasus dugaan “pemerasan” yang dilakukan 2 pengacara asal Surabaya yang kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap terdakwa.<br /> <br /> Selain kasus OTT yang ditangani KPK di Jatim, kasus OTT yang ditangani Tim Saber Pungli Kepolisian pun pengundang pertanyaan. Sebab para tersangka yang terjaring OTT hanyalah sipenerima yang berstatus pegawai negeri spil (PNS) dan dijerat dengan pasal 11 UU Korupsi. Lalu apakah sipemberi uang suap itu tak terjerat dalam UU Korupsi ? Bila dikatakan si penyelenggara negara/PNS memaksa masyarakat untuk memberikan uang, mengapa dijerat dengan pasal 11 UU Korupsi ?<br /> <br /> Tak salah memang, bila kasus OTT Tim Saber Pungli Mabes Polri bersama Polda Jatim dan Polres Tanjung Perak Surabaya terhadap mantan Direktur Utama Pelindo III Surabaya Djarwo Surjanto dkk pada Nopember 2016 lalu, dijerat dengan tuduhan melakukan pemerasan, yakni pasal 368 KUHP ayat (1) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang akhirnya Djarwo Surjanto divonis bebas oleh Hakim PN Surabaya pada tanggal 4 Nopember 2014. <br /> <br /> Pandangan miringpun dilontarkan kepihak Pengadilan atas Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para pelaku yang diduga melakukan Koruspi maupun yang tertangkap tangan karena dugaan menerima suap. Para penggiat anti Korupsi berharap, semua tersangka dihukum “mati” sesuai dengan tuntutan Jaksa “tanpa melihat fakta persidangan”.<br /> <br /> Disisi lain, JPU dari lembaga Adhyaksa maupun JPU dari KPK tak berani menuntut dengan hukuman paling berat yakni 20 tahun penjara terhadap Jaksa yang terjaring OTT. <br /> <br /> Namun masyarakat penggiat anti Korupsi maupun “media” tak ada pula yang “berteriak” atas tuntutan ringan JPU terhadap Jaksa yang terjaring OTT itu seakan “terhipnotis”. <br /> <br /> Problem dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) diantaranya kelambagaan, perbuatan kewenangan antar APH, Dispartisan kewenangan anggaran antar APH, Akselerasi dan kepedulian APH atau lembaga lainnya terhadap pencegahan Vs Pendidikan termasuk yang harus diexplore Pemberdayaan Inspektorat agar mampu menjadi garda terdepan pencegahan TPK dimasning-masing K/L/D/I.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH, Pengamat Hukum Konstruksi serta Dosen yang juga sebagai Ketua Litbang DPD IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia), SekretAris  Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI), Ketua Bidang Advokasi  Persatuan Insinyiur Indonesai (PII), Sekretaris  Himpunan Ahli Kontrak  Konstruksi Indonesia (HAKKI)  Prov Jawa Timur, peraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang ini kepada beritakorupsi.co, Sabtu, 30 Desember 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Selama Tahun 2017 Korupsi Anggaran Menurun, Kasus Suap OTT Bertambah

 #Catatan Akhir Tahun Redaksi beritakorupsi.co# berita korupsi .co – Sepanjang tahun 2017, jumlah kasus perkara Korupsi yang masu...

»