Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Jasa Konstruksi Mempunyai Peran Strategis Dalam Pembangunan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDgTqbi85eXQ6aIrBae4VaS7uOGQ2HC7IpnFfNSsOdUJuT8ZBgQXrMlyc60r8q0rnvAlxJxrysuTCfA0kDxdss-F37bxR4nCt6AFsVCJnDnBXLiDLs8udlODIq8qnsiyweCbS0AlmLhos/s1600/IMG-20171207-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDgTqbi85eXQ6aIrBae4VaS7uOGQ2HC7IpnFfNSsOdUJuT8ZBgQXrMlyc60r8q0rnvAlxJxrysuTCfA0kDxdss-F37bxR4nCt6AFsVCJnDnBXLiDLs8udlODIq8qnsiyweCbS0AlmLhos/s640/IMG-20171207-WA0016.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, karena menghasilkan berbagai sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung tumbuh dan berkembangnnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<br /><br />  Hal itu disampaikan oleh Dosen pada Prodi Magister Manajemen Teknologi ITS Surabaya, yang juga Pemberi Keterangan Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) ini, dalam acara pembinaan Jasa Konstruksi bagi perangkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawei Utara, pada Kamis, 7 Desember 2017.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQBmqDGkMosNH_E33X0tV77enMAxXp1-rv6Q2hYfbOpdIRyMef3yyPjVAQceDFsAPT6WBemXMJ60AE_lTKGKHqksOElw6NI2xftFuBiU1zvOTF5s7soMINjg3kGDDOlyPUGYotub127E/s1600/IMG-20171207-WA0018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQBmqDGkMosNH_E33X0tV77enMAxXp1-rv6Q2hYfbOpdIRyMef3yyPjVAQceDFsAPT6WBemXMJ60AE_lTKGKHqksOElw6NI2xftFuBiU1zvOTF5s7soMINjg3kGDDOlyPUGYotub127E/s640/IMG-20171207-WA0018.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH yang juga sebagai Ketua Litbang DPD IAPI, Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indnesia (IAPI), Ketua Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI), Ketua Bidang Advokasi DPD Persatuan Insinyiur Indonesai (PII), Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) menjadi narasumber, dalam acara pembinaan pembinaan jasa Konstruksi bagi perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Utara itu, diahdiri oleh seluru OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda dan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dari 15 Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Sulawesi Utara<br /><br />“Dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan, sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi,” kata Dr. Herry Sinurat dihadapan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau SKPD yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Bagian Pembangunan Setda dari 15 Kabupaten / Kota dilingkungan Provinsi Sulawesi Utara.<br /><br />Namun peningkatan jumlah perusahaan ini, lanjut pria kelahiran Pematang Siantar Sumatra Utara ini, belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya yang tercermin pada kenyataan, bahwa tenaga kerja konstruksi, mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.<br /><br />“Saat ini kita sudah berada dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Apalagi sejak tahun 1995, negara – negara ASEAN telah menyepakati untuk menghilangkan hambatan bagi para pemasok jasa yang disebut liberalisasi arus jasa dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). Liberalisasi arus jasa mencakup; bisnis, profesional, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, transportasi laut, komunikasi dan pariwisata,” ujar Ketua HAKI ini lebih lanjut.<br /><br />Pria yang meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ( Leprid ) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang ini menambahkan, kondisi ini mengharuskan kita semua untuk mempersiapkan aparatur dan para pelaku jasa konstruksi di daerah maupun nasional untuk mampu meningkatkan daya saing dan kemampuan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara lebih efektif, efisien dan berteknologi tinggi. Juga mampu mewujudkan struktur usaha yang kokoh yang tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis dan terampil serta perlu mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan serta pemenuhan hak dan kewajiban.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktGgODfpEps2tBwFJPsUPyt-igBprrT8xB07pseFA9Di8-yOfChxTHb-N7xW1krSkc5et9jSPHMetuVnFwZkx51TBi3jSdqvslz80tINvZn3c_S3qWw4HfkgNnOHwS_jEWPoH_ULXvpI/s1600/IMG-20171207-WA0022.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktGgODfpEps2tBwFJPsUPyt-igBprrT8xB07pseFA9Di8-yOfChxTHb-N7xW1krSkc5et9jSPHMetuVnFwZkx51TBi3jSdqvslz80tINvZn3c_S3qWw4HfkgNnOHwS_jEWPoH_ULXvpI/s1600/IMG-20171207-WA0022.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Ketua Litbang DPD IAPI ini menjelaskan, berbagai tantangan inilah yang harus menjadi perhatian dalam meningkatkan pemahaman, pengertian dan pengetahuan segenap aparatur, guna mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih efektif, efisien dan memiliki daya saing, sehingga mampu menangkap peluang dalam pasar jasa konstruksi secara nasional, khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.<br /><br />“Dalam hal terjadi sengketa kontraktual diantara Kontraktan, upaya yang ditempuh adalah penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, solusinya diprioritaskan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan antara lain mediasi, konsialiasi dan Arbitrase,” ujar Pembina mahasiwa/I ITS yang berasal dari Sumatra Utara ini.<br /><br />“Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , penegakan hukum kontrak pekerjaan konstruksi pada fase kontraktual (sejak Penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan atau FHO, adalah merupakan hubungan keperdataan bukan pidana. sehingga aparat penegak hukum tidak boleh melakukan intervensi penegakan hukum, kecuali  ada Kerugian benda dan jiwa , OTT, suap dan gratifikasi,” kata Dr. Herry Sinurat yang sering menerima undangan mejadi ahli Pengadaan barang/jasa dari beberapa Kejari di Jawa Timur. <br /><br />“Dalam upaya memberikan perlindungan usaha kualifikasi kecil di daerah, untuk penyelenggaraan jasa konstruksi yang menggunakan APBD, dan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan Khusus,” lanjut Ketua Bidang Advokasi DPD PII ini.  (Redaksi)

Pemerintahan Tipikor Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : Jasa Konstruksi Mempunyai Peran Strategis Dalam Pembangunan

berita korupsi .co - Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, karena menghasilkan berbagai sarana dan prasarana yan...

»

Gugatan Praperadilan Terhadap Ka Rutan Kandas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_8-il67XGpQaM6OPBBQ6N3JDTXEoqjQMWmVRY3_3Lboz1zXLbkfiLXhywKFJXxxzS968PY7-tqEgeNBRlUZ4p0JvifNgfQFAeFObgWP90tO3sN1HnjCVIkL72x1lOsDCvkM5xz4QEGiY/s1600/Medaeng.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_8-il67XGpQaM6OPBBQ6N3JDTXEoqjQMWmVRY3_3Lboz1zXLbkfiLXhywKFJXxxzS968PY7-tqEgeNBRlUZ4p0JvifNgfQFAeFObgWP90tO3sN1HnjCVIkL72x1lOsDCvkM5xz4QEGiY/s640/Medaeng.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Harapan terdakwa kasus Korupsi KPU Jatim Kahar Reppy, untuk menghirup udara bebas dengan cara, mengajukan gugatan Pra Peradilan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) dan HAM c.q Kepala Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo Jawa Timur Bambang Hariyanto,  kandas.<br /><br />Terdakwa mantan pegawai Sukofindo Cabang Surabaya yang terjerat dalam kasus Korupsi dana Pilpres tahun 2014 sebesar Rp 12 milliar di KPU Jatim, mem-Praperadilkan Ka Rutan Medaeng melalui Kuasa Hukumnya M. Sholeh di Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, karena dirinya merasa tetap berada dalam tahanan Rutan tanpa ada perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung (MA) RI.<br /><br />Dalam gugatan Praperadilan Nomor 49/PraPer/2017/PN.Sby tanggal 17 Nopember 2017 oleh Kahar Reppy selaku pemohon pelakiu Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dalam kegiatan pengadaan dan distribusi logostik Pemilu pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, melalui Kuasa Hukumnya Muhammad Sholeh.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng Bambang Hariyanto kepada wartawan media ini, pada Senin, 11 Desember 2017<br /><br />Bambang menjelaskan, sidang Praperadilan yang diajukan Kahar Reppy dipimpin Majelis Hakim Sigit Sutrisno, kandas. Alasannya, sesuai putusan Majelis Hakim Pra Peradilan PN Surabaya menolak permohonan pemohon (Kahar Reppy) dan mengabulkan Jawaban termohon (Bambang Hariyanto)<br /><br />“Gugatannya ditolak. Majelis Hakim menyatakan bahwa Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya bukan merupakan subjek Praperadilan, dikarenakan hanya menjalankan fungsi secara administrative, tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan penahanan,” kata Bambang. (Redaksi)

Perdata Tipikor Gugatan Praperadilan Terhadap Ka Rutan Kandas

berita korupsi .co – Harapan terdakwa kasus Korupsi KPU Jatim Kahar Reppy, untuk menghirup udara bebas dengan cara, mengajukan gugatan Pr...

»

JPU KPK Tuntut Ringan Rudi Indra Prasetya Karena Menerima "Suap"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOxtbXZlrhr0IJfQPdHiBIFWnln3cmbM52GLCKFSj5ERT8f4EnXa_OeVRtI-gfZHskjAPuy0SuR-O23QEMivE0a5wfLffS9nUNKZTNhP4LO-IE-PIemLOrOF34pOPbgCLLp6useQmT02Y/s1600/IMG20171211123742.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOxtbXZlrhr0IJfQPdHiBIFWnln3cmbM52GLCKFSj5ERT8f4EnXa_OeVRtI-gfZHskjAPuy0SuR-O23QEMivE0a5wfLffS9nUNKZTNhP4LO-IE-PIemLOrOF34pOPbgCLLp6useQmT02Y/s1600/IMG20171211123742.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut ringan terdakwa Rudi Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, yang terjaring dalam dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK pada Rabu, 2 Agustus 2017 lalu, karena meneriam uang suap sebesar Rp 250 juta, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 11 Desember 2017.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU KPK KPK Fitroh Rohcahyanto dkk, dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin, terdakwa Rudi Indra Prasetya yang menerima uang suap sebesar Rp 250 juta dari Agus Mulyadi (Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan) melalui Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan) dan Noer Salahuddin alias Margono (Kabag Administrasi Inspoktorat Kab. Pamekasan) di rumah dinas Kajari pada tanggal 2 Agustus 2017, hanya dituntut pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp 200 juta atau kurangan 6 bulan bila tidak dibayar.<br /> <br /> Menurut JPU KPK, terdakwa Rudi Indra Prasetya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, denda sebesar Dua ratus juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 (Enam) bulan,” ucap JPU KPK.<br /> <br /> Tuntutan ringan JPU KPK terhadap terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum (APH) selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, yang menerima uang suap agar menghentikan penanganan kasus dugaan penyelewenagan DD dan ADD tahun 2016 lalu, di Desa Dasok Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan mengundang pertanyaan. Apakah karena JPU KPK berasal dari Lembaga Adyaksa yang sama dengan terdakwa ?<br /> <br /> <i>Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): huruf a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</i><br /> <br /> Tuntutan JPU KPK terhadap Rudi Indra Prasetya tak jauh beda dengan terdakwa sipemberi suap  yaitu Agus Mulyadi, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono dan Ahcmad Syafi’I selaku Bupati Pamekasan masing-masing 4 tahun. Para terdakwa ini dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> <i>Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</i> <br /> <br /> Usai persidangan, terkait tuntutan JPU KPK, Ade Yuniawan selaku Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, sangat menghargainya. Menurut Ade, terdakwa sangat koopratif selama persidangan.<br /> <br /> “Memangh yag aktif bukan terdakwa tetapi dari pihak Tomo (Sutjipto Utomo) Kami sangat mengharagai, bahwa Jaksa menilai terdakwa koopratif selama persidangan. Memang selaku Aparat Penegak Hukum yang seharusnya mendukung pemberantasan Korupsi. Kami mengatakan pokoknya ini yang terakhirlah,” kata Ade kepada wartawan.<br /> <br />  Kasus ini pun berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapat DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378.<br /> <br /> Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /> <br /> Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. <br /> <br /> Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /> <br /> Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.<br /> <br /> Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. <br /> <br /> Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya.<br /> <br /> Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016.<br /> <br /> Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa.<br /> <br /> Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “Nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”.<br /> <br /> Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /> <br /> Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.<br /> <br /> Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya.<br /> <br /> Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan "Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya".<br /> <br /> Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. <br /> <br /> Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi.<br /> <br /> Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan".  Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta.<br /> <br /> Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo.<br /> <br /> Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan.<br /> <br /> Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran.<br /> <br /> Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto.<br /> <br /> Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda.<br /> <br /> Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari.<br /> <br /> Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. <br /> <br /> Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih" Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii.  (Redaksi)

News Tipikor JPU KPK Tuntut Ringan Rudi Indra Prasetya Karena Menerima "Suap"

berita korupsi .co – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut ringan terdakwa Rudi Indra Prasetya selak...

»

Kasus Korupsi Gedung Among Kab. Pacitan, 3 Terdakwa Divonis 1 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP8sV0YbNs_3XVF4uYSqDDx2zOILsRNZY8in9Ug3jj5D4tZ2Uk0kdY2fXOU2iqv4YspFGktHrAeFnnWY7oxrOrts-N5rfyaeIevC5xdF9g0a58J7Z6MVxknLJrx_2G2EtPv1VZM19qKlY/s1600/PhotoGrid_1512649022222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP8sV0YbNs_3XVF4uYSqDDx2zOILsRNZY8in9Ug3jj5D4tZ2Uk0kdY2fXOU2iqv4YspFGktHrAeFnnWY7oxrOrts-N5rfyaeIevC5xdF9g0a58J7Z6MVxknLJrx_2G2EtPv1VZM19qKlY/s640/PhotoGrid_1512649022222.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kamis, 7 Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabay yang diketuai I Nyoman Wiguna, menjatuhkan Vonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun terhadap Tiga terdakwa kasus Korupsi pembangunan gedung olah raga (GOR) Among Kabupaten Pacitan tahun 2013 ayng menelan anggaran sebesar Rp 800 juta dan merugikan keuangan negara senilai Rp 88 juta. <br /><br />Ketiga terdakwa yakni Sri Winarti (Kepala Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo) dan Dua dari swasta Mawardi dan Adi Ilham Satria .<br /><br />Ketiga terdakwa ini diseret oleh JPU Anto Widi Nugroho dari Kejari Pacitan ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dalam kasus Korupsi pembangunan gedung serbaguna Among di Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan pada tahun tahun 2013 lalu, yang merugikan keungan negara sebesar Rp 88 juta lebih.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa pembangunan gedung olah raga Among Kabupaten Pacitan harusnya dilakukan secara swakelola, namun oleh terdakwa dikerjakan bersama Mawardi dan Adi Ilham Satria dengan menggunakan dana hibah APBD sebesar Rp 800 juta dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 88 juta.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa (Sri Winarti, Mawardi dan Adi Ilham Satria masing-masing perkara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Katiganya pun dijatuhi hukuman pida penjara yang sama, kecuali terdakwa Sri Winarti dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 50 juta dan Mawardi Rp 30 juta. Kalau Kedua terdakwa tidak membayar makadiganti pidana penjara selama 6 bulan. Sementara terdakwa Adi sudah mengembalikan uang sebesar Rp 7 juta.<br /><br />“Mengadili’ Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp juta subsidair Rp 2 bulan kurungan, seta menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 50 jita. Apa bila trdakwa tidak membayar maka diganti penjara selama 6 bulan,” ucap Hakim I Nyoman.<br /><br />Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, JPU  Anto Widi Nugroho menyatakan pikir-pikir, sementara terdakwa Sri Winarti mengajukan banding. <br />Seusai persidangan, JPU Anto mengatakan bahwa pembangunan gedung GOR seharusnya dikerjakan secara swakelola, namun kenyataannya dibangun oleh terdakwa dengan mengajak Mawardi dan Adi Ilham Satria.<br /><br />“Pembangunan gedung itu dikerjkakan sendiri oleh terdakwa Sri Wananrti dengan mengajak Wardi dan Adi. Mengenai uang pengganti, hanya terdakwa Adi yang tidak dihukum karean sudah menitipkan kerugian negara sebesar Rp 7 juta,” kata JPU Anto.<br /><br />Kasus ini berawal dari laporan masyarakat ke Kejari Pacitan. Dari hasil penyidilan, Penyidik Kejari Pacit kemudian  menetapkan 3 tersangka/terdakwa, yakni Sri Winarti dan Dua ari pihak swasta. Ketinganyapun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Redaksi)<br />

Tipikor Kasus Korupsi Gedung Among Kab. Pacitan, 3 Terdakwa Divonis 1 Thn Penjara

berita korupsi .co – Kamis, 7 Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabay yang diketuai I Nyoman Wiguna, menjatuhkan Vonis pi...

»

Sipenyuap Jaksa 1,5 M itu Divonis lagi 2,8 Tahun Penjara

<b><span style="font-size: large;">- “Abdullah” Oknum Staf Intel Kejati Jatim   Siperantara  </span></b><br /> <b><span style="font-size: large;">    Suap  itu benar-benar “Aman”</span></b><br /> <b><span style="font-size: large;"><br />- Setelah Divonis 3 tahun karena menyuap Jaksa Rp 1,5 M, </span></b><br /> <b><span style="font-size: large;">  Divonis lagi 2,8 Thn karena menyuap Pegawai BPN Rp 175  </span></b><br /> <b><span style="font-size: large;">   juta</span></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUOnKGlEFUtz5JL1_EEn-Kk1lPx-SzzTSWMnNzwRGLcnkdvcoFnIT_CyaesdVEr2pIiseG29MgUaPiNTDEUurz38Dzjn6uHUduPZWEer_2XYF46ueA2gDcQKaydPw0LuHInonKXOJraYI/s1600/IMG20171123132810.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUOnKGlEFUtz5JL1_EEn-Kk1lPx-SzzTSWMnNzwRGLcnkdvcoFnIT_CyaesdVEr2pIiseG29MgUaPiNTDEUurz38Dzjn6uHUduPZWEer_2XYF46ueA2gDcQKaydPw0LuHInonKXOJraYI/s640/IMG20171123132810.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b><span style="font-size: small;">Sudah jatuh tertimpa tangga lalu terinjak lagi. Ungkapan inilah yang barangkali dialami Abdul Manaf, yang sudah kehilangan duitnya Rp 1,5 milliar untuk menyuap Ahmad Fauzi Jaksa penyidik di Kejati Jatim.<br /><br />Uang sebanyak itu diberikan Abdul Manaf ke Ahmad Fauzi, setelah tawar menawar terlebih dahulu antara melaui Abdullah dengan Ahmad Fauzi melalui Abdullah salah seorang staf Intel di Kejati Jatim, agar tidak dijadikan sebagai tersangka, karena dirinya membeli 3 bidang Tanah dari Murhaimin selaku Kepala Desa Kalimook, Kabupaten Sumenep, dimana tanah tersebut dalam proses pembuatan SHM  di BPN Sumenep dan biayanya ditanggung oleh Abdul Manaf yang diperhitungkan ke nilai harga jual 3 bidang tanah.<br /><br />Untuk biaya pengurusan SHM di BPN Sumenep, Abdul Manaf menyerahkan uang ke Wahyu Sudjoko sebesar Rp 175 juta dalam dua tahap. Pertama sebesar Rp 75 juta secara kontan dan kemudian Rp 100 juta melalui transfer. Semua biaya itu atas kesepakatan Murhaimin dengan Wahyu Sudjoko selaku staf pegawai BPN.<br /><br />Ternyata, tanah yang dijual Murhaimin itu adalah TKD dan tanah negara sebanyak 10 bidang, yang 10 bidang SHM dijual ke Hans, salah seorang pengusaha di Surabaya. Yang saat itu, penyidik Kejari Sumenep dan Kejati Jatim sedang melakukan penyelidikan/penyidikan.<br /><br />Dari hasil penyidikan Kejari dan Kejati, kemudian menetapkan 2 oarng tersangka yaitu Murhaimin dan Wahyu Sudjoko. Sementara bukti transfer dari Abdul Manaf ke Wahyu Sudjoko sudah dimiliki penyidik. Itulah sebabnya, Abdul Manaf diperiksa sebagai saksi. Karena “ditakut-takuti” dijadikan tersangka, Abdul Manaf pun tak bisa tidur nyenyak apalagi makan seleranya pun mungkin berkurang. <br /><br />Disela-sela kegelisahan Abdul Manaf, salah seorang kerabatnya memperkenalkan dirinya dengan Abdullah. Lalu Abdul Manaf menawarkan uang “86” sebesar Rp 750 juta ke Ahmad Fauzi melalui Abdulla, namun Abdullah menyampaikan permintaan Ahmad Fuzi ke Abdul Manaf, meminta Rp 2 milliar dan kemudian disepakati diangka Rp 1,5 milliar.<br /><br />Murnikah permintaan uang sebesar Rp 2milliar yang kemudian disepakati menjadi 1,5 milliar rupiah itu hanya untuk Ahmad Fauzi atau akan dibagi-dibagi dengan pihak lain ?<br /><br />Pada Rabu, 23 Nopember 2016, Abdul Manaf menemui Ahmad Fauzi ke Kejati Jatim sebelum Ahmad Fauzi berangkat ke Pengadilan Surabaya untuk menghadapi sidang Praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan. Kemudian diat “86” itu ditaruhnya di mobil si Jaksa “nakal”. Abdul Manaf mengira, kalau dirinya sudah bisa bermimpi indah.<br /><br />Ternyata hayalan tidak sesuai kenytaan. Sebab, beberapa jam setelah Abdul Manaf  menyerahkan uang ke Ahmad Fauzi, Tim Saber Pungli Kejati Jatim meringkus si Jaksa berikut dengn uang sebagai barang bukti. Beruntung memang, Ahmad Fauzi tidak ditangkap KPK. Andai saja KPK yang meringkusnya, ceritanya pun akan lain.Keesokan harinya, Abdul Manaf pun menyusul Ahmad Fauzi diringkus Tim Saber Pungli Kejati Jatim.<br /><br />Setelah menjalani proses persidangan, Ahmad Fauzi dan Abdul Manaf dituntut JPU dari Kajaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kejati Jatim masing-masing 2 tahun. Namun Ketua Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU yang menuntut ringan teman seprofesinya itu. Ahmad Fauzi divonis 4 tahun penjara, sementara Abdul Manaf 3 tahun.<br /><br />Tidak berhenti disitu. Abdul Manaf diseret kembali ke Pengdilan Tipikor Surabaya dalam kasus suap pegawai BPN sebesar Rp 175 juta. JPU Sahroli dari Kejati Jatim menuntut pidana penjara selama 4 tahun. Dan oleh Majelis Hakim, Abdul Manaf divonis 2 tahun dan 8 bulan.<br /><br />Pada Kamis, 7 Desember 2017, Majelis hakim yang diketuai Hakim Judi Prasetya, membacakan surat putusannya terhadap terdakwa yang juga terpidana itu selama 2 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa selama dalam proses persidangan didampingi Penasehat Hukumnya Totok Pranoto dkk.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Abdul Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama Dua tahun dan Delapan bulan, denda sebesar Lima puluh juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama Tiga bulan,” ucap Hakim Judi.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, JPU mapun terdakwa menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Kepada wartawan media ini, Abdul Manaf mengatakan lebih baik menerima dari pada banding. Dirinya pasrah atas apa yang sudang terjadi, walau diakuinya kalau dirinya belum mengerti atas kasus yang kedua yang menimpanya.<br /><br />“Terima ajalah dari pada banding. Yang saya pikirkan adalah hutang dan nasib anak-anak juga istri. Saya belum ngerti kenapa saya dihukum lagi, kenapa dendam ke saya,” ucap Abdul Manaf yang diampingi sitrinya sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor menuju Rutan Medaeng,<br /><br />Disinggung mengenai Abullah, si terpida penyuap Jaksa itu mengatakan, kalau dirinya tak mau lagi dihukum kembali. Abdul Manaf merasa takut diadili kembali bila menyinggung keterlibatan Abdullah dalam kasus suap Ahmad Fauzi.<br /><br />“Biarlah, saya nggak mau lagi dihukum,” katanya pasrah.<br /><br /> Kasus ini pun mengundang pertanyaan. Mengapa si Wahyu Sudjoko selaku PNS, penyelenggara negara, yang menerima hadiah alias uang suap sebesar Rp 175 juta dari Abdul Manaf tidak diadili ? Apakah Wahyu Sudjoko diadili dan divonis 5 tahun penjara dalam kasus suap bersama Kades Murhaimin atau diadili dalam kasus TKD ?<br /><br />Bila Wahyu Sudjoko diadili bersama Murhaimin dalam kasus suap, lalu bagaimana kasus Korupsi TKD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum terjadi OTT ? Lalu bagaimana pula dengan Abdullah sebagai perantara dalam kasus suap antara Abdul Manaf dengan Ahmad Fauzi ? Bagaimana dengan Hans sipengusaha yang membeli 10 bidang tanah dari Murhaimin ?.  Apakah seperti ini proses hukum tentang pemberantsan Tindak Pidana Korupsi ?. (Redaksi)</span>

Tipikor Sipenyuap Jaksa 1,5 M itu Divonis lagi 2,8 Tahun Penjara

- “Abdullah” Oknum Staf Intel Kejati Jatim   Siperantara       Suap  itu benar-benar “Aman” - Setelah Divonis 3 tahun karena menyuap Jaksa...

»

Tabungan Nasabah BRI Uang Negara ?, Pegawi Bank BRI Sampang Divonis 7 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_lly_FFCI9sVbPsRWH1IG2yYfpbLJRB8sT3INKoxif9Ayt_O_mB_4PV0oWE9d3Pjq9NeMhSvZCHmt9Spak-AjDXSMQVtP-rfN9yIAldCAPuCkLOMULseXLcYqWMWpR8DmiirZAeI8mOk/s1600/Screenshot_2017-06-14-22-32-15-4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="623" height="491" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_lly_FFCI9sVbPsRWH1IG2yYfpbLJRB8sT3INKoxif9Ayt_O_mB_4PV0oWE9d3Pjq9NeMhSvZCHmt9Spak-AjDXSMQVtP-rfN9yIAldCAPuCkLOMULseXLcYqWMWpR8DmiirZAeI8mOk/s640/Screenshot_2017-06-14-22-32-15-4.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kasus Korupsi yang menyeret pegawi Bank milik pemerintah, ternyata tidak hanya masalah proses pemberian kredit yang dianggap bermasalah hingga menimbulkan kerugian keuangan negara,  melainkan tabungan nasabah dianggap menjadi milik negara dan dianggap menjadi kasus Korupsi.<br /><br />Dan untuk yang pertamakalinya, kasus penggelapan tabungan deposito nasabah di Bank milik pemerintah yang dilakukan oleh pegawai Bank tersebubut diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Itulah yang dialami Dua mantan pegawai BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Sampang, yang bertugas dibagian Teller dan Funding Officer (FO) yang diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU Kejari Sampang dalam kasus Korupsi tabungan Deposito sebanyak 32 nasabah sebesar Rp 6 milliar pada tahun lalu.<br /><br />Terdakwa Samsul Arifin (Funding Officer ) dan Yudi Sagita (Teller) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pdana Korupsi dana deposito nasabah sebesar Rp 6 milliar pada tahun 2016, hingga mengalami kerugian sejumlah Rp 5 M. Majelis Hakim yang diketuai I Nyoman Wiguna menjerat ke- 2 terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Dari amar putusan Majelis Hakim dinyatakan, ada pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam raibnya tabungan deposito nasabah Bank BRI Cabang Sampang yang niliainya milliaran itu sesuai fakta persidangan. Bisa jadi, mengingat jabatan kedua terdakwa di Bank plat merah itu, namun siapa yang  yang dimaksud hanya pihak penyidik Kejari Sampang yang “mengetahuinya”. <br /><br />Kedau terdakwa pun dijatuhi hukuman yang berbeda sesuai jabatan masing-masing terdakwa. Yudi Sagita 4 tahun penjara, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa hanya melaksanakan perintah.<br /><br />Sementara terdakwa Samsul Arifin, dijatuhui hukum pidanana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 200 juta, subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dijatuhui hukuman pidana tambahan berupa, mengembalikan uang sebesar Rp 5 M subisidair 2 tahun penjara.<br /><br />“Mengadili, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama Tujuh tahun, denda sebesar Dua ratus juta rupiah. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan,” ucap Hakim I Nyoman.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, JPU maupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan masih pikir-pikir.<br /><br />Kasus yang menjerat Samsul Arifin dan Yudi Sagita, bermula dari kecurigaan sebanyak 32 orang nasabah Bank BRI Cabang Sampang yang merasa curiga, saat nilai tabungan depositonya berkurang. Jumlah deposito setiap nasabah berfariasi, antara Rp 100 juta hingga Rp 1 milliar. Sehingga, para nasabah tersebut melaporkannya ke Kejari Sampang.<br /><br />Dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan penyidik Kejari Sampang diketahui, Samsul Arifin bertugas untuk mencari dan penghimpun dana nasabah di BRI Kantor Cabang Sampang sebanyak 32 oarng, sedangkan Yudi Sagita selaku teller di kantor teras BRI unit Batu Lenger, Kecamatan Sokobanah. Keduanya menggunakan tabungan para nasabah untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />Jumlah tabungan nasabah yang berhasil dikumpulkan antara Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar. Sedangkan uang tabungan milik para nasabah tersebut yang dikuras terdalwa sekitar Rp 6 M dengan, menggunakan ATM para nasabah yang dipegang oleh terdakwa. <br /><br />Kemudian penyidik Kejari Sampang menetapak Samsul Arifin dan Yudi Sagita menjadi tersangka setelah keduanya di PHK oleh Pimpinan Bank BRI. Atas perbuatannya, Keduanya pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Redaksi)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div>

Tipikor Tabungan Nasabah BRI Uang Negara ?, Pegawi Bank BRI Sampang Divonis 7 Thn Penjara

berita korupsi .co – Kasus Korupsi yang menyeret pegawi Bank milik pemerintah, ternyata tidak hanya masalah proses pemberian k...

»

Bupati Pamkesan Dituntut 4 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhs_qQ881hHHeRIt6sBZqa27SemGIe7jjPwCqhIBqk5jaW91Aso-6fRYKegJeodqld4-Z6G_zPPUHbQzM6pGploqnH7Hbj8y5_2VAJzXP9P77oxzKpdqd87Wm6wGbxV7ibxB3KKWlp2k/s1600/IMG20171205153512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhs_qQ881hHHeRIt6sBZqa27SemGIe7jjPwCqhIBqk5jaW91Aso-6fRYKegJeodqld4-Z6G_zPPUHbQzM6pGploqnH7Hbj8y5_2VAJzXP9P77oxzKpdqd87Wm6wGbxV7ibxB3KKWlp2k/s640/IMG20171205153512.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Achmad Syafi'i (tangan di dada, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi dan Noer Sholahuddin</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pada Selasa, 5 Desember 2017, Sidang lanjutan perkara kasus Korupsi suap Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya sebesar Rp 250 juta yang terjaring dalam OTT pada 2 Agustus lalu, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK terhadap 4 terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin.<br /><br />Ke- 4 terdakwa antara lain Achmad Syafi’I (Bupati Pamekasan), Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan) dan Agus Mulayadi selaku Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (Keduanya satu perkara) serta terdakwa Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspoktorat Kabupaten Pamekasan). Sementara terdakwa Rudi Indra Prasetya akan menjalani sidang tuntutan pada 11 Desember mendatang.<br /><br />Dalam persidangan, puluhan pengunjung sidang dibuat kaget termasuk terdakwa Achmad Syafi’I yang sempat meneteskan air mata, atas salah satu isi dari tuntutan JPU KPK terhadap Achmad Syafi’i.<br /><br />Selain tuntutan pokok yakni pidana penjara badan selama 4 tahun terhadap terdakwa Achmad Syafi’i, JPU KPK menuntut pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pidana. JPU KPK menganggap, bahwa peran terdakwa selaku Kepala Daerah dalam kasus OTT Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya memiliki peran penting.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana tergadap terdakwa dengan pidana penjara selama Empat tahun, denda sebesar Seratus juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurangan selama Tiga bulan. Menuntut terdakwa dengan mencabut hak politik selama Lima tahun setelah terdakwa menjalani pidana,” ucap JPU. <br /><br />Tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Achmad Syafi’i selaku Bupati Pamekasan patut didukung oleh berbagai pihak, agar menjadi perhatian bagi para pejabat daerah yang “nakal”. Namun sayangnya, JPU KPK tidak menuntut rata terhadap terdakwa lainnya diantaranya, Wali Kota Madiun Bambang Irianto dan 3 Ketua DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Sementara 3 terdakwa lainnya dituntut lebih ringan dari terdakwa Achmad Syafi’i. Untuk terdakwa Sudjipto Utomo dituntut pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam kasus ini, KPK menjadikan terdakwa sebagai JC (Justice Collaborator) karena dianggap membantu penyidik KPK  dalam mengungkap kasus yang juga menyeret terdakwa sendiri.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Dan untuk terdakwa Agus Mulyadi, yang menjadi salah satu tim sukses Acchmad Syafi’I pada saat Pilkada Pamekasan, dituntut 2 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. JPU KPK mengangap, bahwa terdakwa dianggap kurang kooperatif selama persidangan, diantaranya tidak mengakui jika dirinya salah seorang tim sukses terdakwa Achmad Syafi’i, pada hal, JPU KPK telah menunjukan bukti dalam persidangan.<br /><br />Tuntutan lebih ringan diberikan oleh JPU KPK terhadap terdakwa Noer Solahuddin selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pamekasan, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. <br /><br />Ke- 4 terdakwa sama-sama dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Arif Hermanto mengatakan, bahwa terdakwa Achmad Syafii memang dituntut jauh lebih berat dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Alasannya, karena Syafii adalah merupakan Intellectual Dader (aktor intelektual) dalam kasus tersebut. Selain itu, terdakwa selaku Bupati atau pejabat penyelenggara negara dianggap telah merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.<br /><br />”Empat terdakwa dituntut berbeda, karena derajat dan kualitasnya berbeda. Bupati, dalam kasus ini, berperan sebagai Intellectual Dader . Maklum, dia sebagai kepala daerah,” kata Arif Hermanto.<br /><br />Saat ditanya mnegenai tuntutan pencabutan hak politik terdakwa selama 5 tahun, JPU KPK menjelaskan, pencabutan hak politik akan dijalani terdakwa setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara kalau dikabulkan Majelis Hakim.<br /><br />“Itu akan dijalani terdakwa setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara,” kata Arif.<br /><br />Apa yang dikatakan JPU KPK Arif Hermanto ada benarnya. Sebab, Sebagai Kepala Daerah sekalugus sebagi tokoh masyarakat, harusnya Syafi,i menjadi panutan untuk hal-hal yang baik serta mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana Korupsi, yang bebas dari KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme).<br /><br />Namun tidak demikian bagi Achmad Syafii. Orang nomor 1 (Satu) di Kabupatena Pamekasan ini, justru meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indraprasetya, agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, di Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh Agus Mulyadi selaku Kepala Desa, karena Agus Mulyadi adalah orang dekatnya. seperti yang diungkapkan JPU KPK dalam surat dakwaanya.<br /><br />Sementara itu, menurut M. Sholeh selaku PH terdakwa Achmad Syafi’i  mengatakan kecewa atas tuntutan JPU KPK. Alasannya, bahwa tuntutan JPU KPK dilaur nalar. Nalar siapa ?<br /><br /> ”Kalau dibilang kecewa, ya kecewa. Sebab, tuntutan ini tidak sesuai fakta persidangan,” kata Sholeh<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378. <br /><br />Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /><br />Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /><br />Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. <br /><br />Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.<br />Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. <br /><br />Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya.<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa.<br /><br />Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”.<br /><br />Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.<br /><br />Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya.<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-UipcVCjJVb9_I_-wfZLPrx0RK2Txa-8BM1uLnUAwx-DqHoic6UvI5J9F8nQ6fiL9MB1QVHiy5mq72-3kCiSHpgkz_1IIXkwWUmTosIuazyHtfJadpDJzFbvqanJmyV_-E1yvVIoU6vE/s1600/Kajari+Jadi+saksi+yang+juga+sebagai+tersangka.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-UipcVCjJVb9_I_-wfZLPrx0RK2Txa-8BM1uLnUAwx-DqHoic6UvI5J9F8nQ6fiL9MB1QVHiy5mq72-3kCiSHpgkz_1IIXkwWUmTosIuazyHtfJadpDJzFbvqanJmyV_-E1yvVIoU6vE/s640/Kajari+Jadi+saksi+yang+juga+sebagai+tersangka.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan <br /><br />"Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya".<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. <br /><br />Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi.<br /><br />Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan".<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta.<br /><br />Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo.<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran.<br /><br />Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto.<br /><br />Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda.<br /><br />Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari.<br /><br />Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. <br /><br />Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih".. Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii (Bupati Pamekasan).<br /><br />JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa perbuatan terdakwa Achmad Syafii bersama-sama dengan Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono dan Agus Mulyadi, memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Rudi Indraprasetya, supaya menghentikan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, bertentangan dengan kewajiban Rudi Indraprasetya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 5 angka 4.<br /><br />Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan; Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme.<br /><br />Pasal 5 angka 6; Setiap penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi. Keluarga. kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.<br /><br />Sehingga, perbuatan terdakwa terancam pidana penjara paling lama 5 tahun, yang diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a  atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Bupati Pamkesan Dituntut 4 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

Terdakwa Achmad Syafi'i (tangan di dada, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi dan Noer Sholahuddin berita korupsi .co – Pada Selasa, 5 Dese...

»