BERITAKORUPSI.CO

Sidang Perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Dispendikbud NTT Menunggu Vonis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQLgxs1rFA0D7xHf4sTyXYp8yOdvvUNryPWCoiTiGrU44qOxlhL_GOWlwlouU5UgJfWEQn7zAY9DnsiGawXONFwBiZUxnWszjy8zARez9wLhHlBtBbrFniPYiAc0z25oR8Ksw8cT7PMpo/s1600/IMG20170724130251-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQLgxs1rFA0D7xHf4sTyXYp8yOdvvUNryPWCoiTiGrU44qOxlhL_GOWlwlouU5UgJfWEQn7zAY9DnsiGawXONFwBiZUxnWszjy8zARez9wLhHlBtBbrFniPYiAc0z25oR8Ksw8cT7PMpo/s640/IMG20170724130251-1.jpg" width="640" /></a></div>
 #Dalam Persidangan, Tim PH Terdakwa Meminta JPU KPK Mengembalikan Uang  Fee Sebesar Rp 50 Juta Yang Disita #   
beritakorupsi.co – Sidang perkara dugaan Korupsi Dana Dekonsentrasi Dirjen PLS Dispendikbud Provinsi NTT pada tahun 2007 lalu, yang menelan anggaran dari APBN sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, menunggu Vonis dari Majelsi Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. 
 
Sebab, pada Senin, 24 Juli 2017, Tim Pensehat Hukum (PH) terdakwa Marthen Luter Dira Tome (52), Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah membacakan Replik dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, atas Duplik dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada persidangan, Jumat, 21 Juli 2017. 
 
Proses persidangan ini memang begitu lama sejak Senin, 3 April 2017. sebanyak 55 orang saksi dari Atambua, Flores dan Sabu Raijua termasuk Ahli dihadirkan JPU dari KPK serta 14 orang saksi dihadirkan Tim Penasehta Hukum (PH) terdakwa Marthen Luter Dira Tome (52), Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
 
Sementara penyidikan dilakukan sejak 2007 lalu, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, atas laporan dari salah seorang anggota DPR RI yang juga pemilik Anita Media Center (AMC) yakni, Anita Yacob Gah. Kemudian pada tahun 2009 diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, dan sempat dihentikan karena tidak cukup bukti. 
 
Dan akhirnya, pada tahun 2015, kasus ini pun diambil alih oleh penyidik KPK dan menetapkan mantan Kasubdin PLS Dispendikbud NTT, Marthen Luter Dira Tome sebagai tersangka. Sebelum KPK menyeret Marthen Luter Dira Tome ke Pengadilan Tipikor Surabaya, KPK sempat kalah di Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakara Selatan pada 2016. Sebagai lembaga anti rasuah, KPK tak mau kalah begitu saja, sehingga KPK kembali menetapak Marthen Luter Dira Tome, yang menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua 2 Periode, sebelum KPK melaksanakan putusan Majelis Hakim Praperadian PN Jakarta Selatan. 
 
Hal ini seperti yang dsampaikan PH terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) atas tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa pada sidang minggu lalu. 
 
Anenya, tidak hanya Marthen Luter Dira Tome ditetpakan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Melainkan, uang sebesar Rp 50 juta sebagai fee (jasa) Tim Pengacara untuk mendampingi Marthen Luter Dira Tome pun turut disita, dua minggu setelah KPK menangkap Mathen Luther Dira Tome saat dirinya ke Jakarta, untuk menanyakkan statsunya sebagai tersangka ke penyidik KPK. 
 
Pada hal, uang sebesar Rp 50 juta tersebut, tidak ada kaitannya dengan kasus yang menyeret terdakwa, atau kasus ini bukan kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) maupun TPPU (Tindak Pidana Pencuian Uang). Melainkan murni sebagai jasa beberapa orang pengacara untuk mendapingi terdakwa sejak penyidikan hingga persidangan. 
 
Hal ini diungkapkan Tim PH terdakwa Marthen Luter Dira Tome, Yohanis D Rihi dkk, dalam persidangan, dengan agenda pembacaan Replik dihadapan Majelis Hakim, pada Senin, 24 Juli 2017. 
 
“Terdapat barang bukti berupa uang sebesar Rp 50.000.000, yang disita oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi dari tangan para pengacara yang diserahkan oleh Advokat Abdul Wahab, setelah 2 minggu pengkapan terhadap terdakwa. Ternyata, sesuai fakta persidangan, tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, melalui duplik ini, terdakwa dan Tim Penasihat Hukum terdakwa, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memerintahkan Penuntut Umum untuk menyerahkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa atau Tim Penasihat Hukumnya,” kata salah PH terdakwa kepada Majelis Hakim. 
 
Apakah uang sebesar Rp 50 juta yang menjadi fee para pengacara terdakwa adalah bagian dari hasil Korupsi terdakwa sendiri, sehingga uang tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti ? Atau, apakah ini hal baru dalam penanganan kasus Korupsi yang ditangani oleh KPK, sehingga uang jasa pengacara untuk mendampingi tersangka turut disiata ? 
 
Tidak hanya itu. Tim PH terdakwa juga menyatakan dalam Repliknya kepada Majelis Hakim bahwa,  BPK RI dalam melakukan audit, tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap 11.100 penyelenggara kelompok belajar, terkait pemotongan transport penyelenggara oleh terdakwa sebesar Rp 50.000/kelompok, untuk diberikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa dan Kepala Dinas cabang. Melainkan hanya berdasarkan data dari penyidik KPK, atas keterangan beberapa saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang terdiri dari 14 FTLD (Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas) Kabupaten/Kota yang membawahi 840 penyelenggara kelompok belajar. 
 
“Penentuan nilai kerugian keuangan negara tersebut menurut Ahli DR. Achsin, adalah tidak akurat, jelas, berimbang dan relevan. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara. Lagipula, jika dikaitkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka kerugian negara yang ditentukan oleh BPK RI, tidak bersifat nyata dan pasti jumlahnya,” ujar PH terdakwa 
 
Menurut PH terdakwa dalam Repliknya, seharusnya jumlah FTLD di Prov. NTT sebanyak 16 FTLD Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah penyelenggara kelompok belajar adalah 11.100. Berarti, BPK RI dalam menentukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.330.000.000, hanya didasarkan atas penarikan sampel sebanyak  14 FTLD untuk mewakili populasi sebanyak 16 FTLD dan 840 penyelenggara kelompok belajar mewakili 11.100 penyelenggara kelompok belajar. 
 
“Bahwa besarnya dana bantuan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan atau dalam Pos Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2007, dan Petunjuk Lapangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT disebut, transportasi penyelenggara yang ditetapkan dalam RKA-KL Satuan Kerja Dispendikbud Prov. NTT sebesar Rp. 900.000/kelompok. Dana transportasi penyelenggara sebesar Rp 900.000  dalam RKA-KL Satuan Kerja Dispendikbud Proponsi NTT atau disebut Bantuan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan, sama dengan yang ditetapkan dalam Petunjuk Lapangan yang dikeluarkan oleh Dispendikbud Propinsi NTT, yaitu Rp. 900.000/kelompok ,”  lanjutnya                
   
Tim PH Terdakwa Tuding JPU KPK Menyalahgunakan Kewenangan Menghabiskan Anggaran Dalam Proses Persidangan 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpNl-9nij-YbFhxEafG9YJ4kLAfXpJ_VwsHp_oKklHBlk8G73npkVexcJegGLn13my4ZUQzDxS_EZXh990xOE9Xx0hdpPGGMDdiIcJd58ejNa-u715RzSe0KC2uyjb4oeSmQypXV519iU/s1600/NTT.+Gbr+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpNl-9nij-YbFhxEafG9YJ4kLAfXpJ_VwsHp_oKklHBlk8G73npkVexcJegGLn13my4ZUQzDxS_EZXh990xOE9Xx0hdpPGGMDdiIcJd58ejNa-u715RzSe0KC2uyjb4oeSmQypXV519iU/s1600/NTT.+Gbr+1.jpg" /></a></div>
 
Proses persidangan dari Pengadilan Tipikor Kupang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, menurut Tim PH terdakwa  merupakan penyalahgunaan kewenangan dari JPU KPK, yang mengakibatkan anggaran negara yang seharusnya tidak dikeluarkan untuk biaya transportasi dan akomodasi bagi 52 saksi ke Surabaya, hanya untuk memproses perkara ini. Alasan Tim PH terdakwa yakni, tindakan JPU KPK untuk memperoleh Keputusan Mahkamah Agung RI untuk melakukan proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, tidak didasarkan atas prosedur hukum yang benar. Sebab, lanjut PH terdakwa, yang mengajukan permohonan agar perkara ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya bukalah KPK selaku JPU, melainkan Kejaksaan Negeri Kupang yang tidak memiliki hubungan dengan penuntutan perkara ini Apa yang disampaikan oleh Tim PH terdakwa ada benarnya juga. Sebab, berdasar informasi yang didapt media ini dari beberapa saksi dan sumber saat di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu terkait saksi sebanyak 52 orang yang terdiri dari, 4 orang saksi berasal dari Sabu Raijua dengan biaya per orang sekitar Rp 7 juta dikali 4 orang. Dari daratan Timur (Atambua) sebanyak 16 orang saksi dengan biaya akomondasi per orang sekitar Rp 6 juta X 16 orang dan 32 orang saksi berasal dari Flores dengan biaya per orang sekitar Rp 5 juta X 32 orang. 
 Menanggapi Replik Tim PH terdakwa, kepada media ini JPU KPK  Dodi Sukmono menjelaskan, ini hanya mekanisme hukum acara ada Duplik ada Replik. Terhadap tuntutan, JPU sudah bacakan surat tuntutan, kemudian dibalas dengan Pledoi (Pembelaan), lalu kita tanggapi lagi dengan Replik. Jadi ini menanggapi Duplik. Namun saat ditanya, terkait penyitaan uang sebesar Rp 50 juta dari Tim PH terdakwa sebagai fee, dengan kasus Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, JPU KPK ini hanya mengatakan, masih dibutuhkan sebagai banrang bakti untuk perkara lain. “Dalam perkara ini terkait barang bukti, kita masih mengajukan untuk dikemabalikan kepada Penuntut Umum, karena masih ada perkara lain yang akan menggunakan barang bukti tersebut. Barang bukti ini masih terkait dengan perkara ini,” ujar JPU KPK Dodi. Disinggung mengeania uang pengganti (UP) dalam surat tuntutan JPU KPK sebesar Rp 3,7 milliar yang dibebankan kepada terdakwa, JPU KPK Dodi Sukmono menjelaskan bahwa, terdakwa selaku PPKm bertanggung jawab terhada pengeluaran anggaran. “Terdakwa dalam posis sebagai PPK. Dia bertanggung jawab terhadap penggunaan pengelauaran pencairan uang untuk program tersebut. Dan fakta persidangan ditemukan, bahwa uang-uang itu  mengalir ke orang yang tidak berhak sesuai dengan surat tuntutan kami, bahwa Camat, Kepala Desa dan seterusnya itu, bukan penyelenggara yang berhak menerima unag itu. Diperintah atau tidak, itu adalah tanggung jawabnya dia (terdakwa),” lanjutnya. JPU KPK Dodi Sukmono mengatakan bahwa terdakwa adalah PPK namun bukan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Lalu, apakah PPK yang bukan sebagi KPA, bertanggung jawab terhadap anggaran sesuai Kepres 80 tahun 2003 tentanng Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?. Bila PPK yang bertanggung jawab terhadap anggaran, lalu apa tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PA (Pengguna Anggaran) yang bersumber dari APBN dalam Program PLS di Dispendikbud Prov. NTT tahun 2007 ? Terpisah.  Terkait uang pengganti sebesar Rp 3,7 milliar dan uang sebanyak Rp 50 juta yang disita penidik KPK, terdakwa Marthen Luter Dira Tome maupun Yohanis D. Rihi dkk selaku PH terdakwa menjelaskan, Bahwa uang pengganti dalam surat tuntutan JPU KPK tidak pernah diterima terdakwa dan bahkan bahkan uang tersebut berada ditangan yang berhak yakni, penyelenggara program PLS. “Saya tidak pernah terima dan tidak melaakukan pemotongan. Dan uang utu ada ditangan yang berhak untuk menerima itu. Persoalannya adalah, ketika penyidik dan BPK tidak bertemu atau konfirmasi langsung terhadap penerima itu, jadilah seolah-olah dana itu ada disaya. Saya sebagai PPK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program itu. Dan program tersebut terlakasana, jauh diatas target pemerintah, dan saya bukan sebagai KPA. KPA-nya adalah Kepala Dinas kalau PA naya di Pusat (Jakarta) karena ini APBN,” jawab terdakwa. Sementara, Yohanis D. Rihi menjelaskan terkait uang yang disita peyidik KPK bahwa, Kita merasa KPK itu melakukan perbuatan sewenang-wenang. Karena ketika KPK melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dia tidak menemukan bukti apa-apa. Kemudian uang yang merupakan honor pengacara, diambil dua minggu setelah terdakwa di tangkap. Uang itu sebagai honor kita, kita ditelepon, disuruh untuk mengumpulakan kalau tidak saya tangkap kalian,” ungkap Yohanis menirukan telepon dari penyidik KPK “Yang telepon itu, Hendi Kristian, ketua penyidik KPK. Karena pengacara semua pada takut, kita kumpulkan kembali dan dititiplah kepada Abdul Wahab, diserahkan ke mereka (KPK). Saya tidak tau, apakah penyitaan ini dari terdakwa atau dari pengacara, tidak ada surat penetapan penyitaan. Uang itu tidak jelas, stasnya apa. Kalau unag itu merupakan barang bukti, tentu dalam dakwaan dan penuntutan diungkapkan, apa kaitannya dengan terdakwa,” beber Yohanis. Namun, ditanya lebih lanjut, apakah uang sebanyak Rp 50 juta yang disita penyidik KPK dari para pengacara terdakwa, dianggap sebahagian dari hasil Korupsi?. Dia (Yohanis) menjelaskan bahwa, bila hal itu yang dianggapa sebagai aliran dana dari hasil Korupsi, KPK keliru. Bahkan Dia mengungkapkan, hai ini sudah di sampiakan ke Tim Angket  
 Penyitaan uang sebanyak Rp 50 juta dari para pengacara terdakwa sebagi fee, namun disita oleh KPK, hal ini pun sudah disampaikan ke Tim Angket KPK DPR. “Uang itu tidak ada kaitannya dengan Korupsi, itu hak kita. Kita sudah laporkan ke Tim Angket KPK Di DPR,” ungkap Yohanis.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Dispendikbud NTT Menunggu Vonis

#Dalam Persidangan, Tim PH Terdakwa Meminta JPU KPK Mengembalikan Uang Fee Sebesar Rp 50 Juta Yang Disita # berita korupsi .co ...

Mobdin Dihapus, Dewan Segera Bahas Raperda Baru Tentang Tunjungan Transportasi

04.33 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpT7DsvITlJ2Zupl6JtyRAGNkfL2VpnNnH0hwtzu_uqRKRYiqJKr_lHeoVRSfc2V1MZbC620Wigw4v6chPMCwkZIn6h_iuDoL3DhTeN05WJN-6fJvA-OU723_NcY-JdU16WWnYUi-WHWY/s1600/DPRD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpT7DsvITlJ2Zupl6JtyRAGNkfL2VpnNnH0hwtzu_uqRKRYiqJKr_lHeoVRSfc2V1MZbC620Wigw4v6chPMCwkZIn6h_iuDoL3DhTeN05WJN-6fJvA-OU723_NcY-JdU16WWnYUi-WHWY/s640/DPRD.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pada Senin, 24 Juli 2017, hasil rapat paripurna DPRD Surabaya, akan segera melakukan pembahasan Raperda baru tentang tunjungan transportasi sebagai pengganti pinjam pakai mobil dinas yang telah mendapatkan pelarangan oleh Permendagri. Menurut Sugito, anggota Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya, soal nilai tunjangan 
transpirtasi, tidak boleh keluar dari aturan yakni, PP 18 tahun 2017 
tentang transportasi. Karena menurutnya, semuanya telah diatur. “Soal biaya pengganti mobil dinas (Mobdin), semua sudah ada rumusnya, secara prinsip, tidak boleh lebih dari nilai tunjangan DPRD Provinsi, yang sampai sekarang, kami belum tau. Yang saya dengar, sesuai Permen (Peraturan Pemerintah), itu tidak lebih dari 13,5 juta rupiah,” ucapnya. Politisi asal Partai Hanura ini juga mengatakan, DPRD Kab/Kota harus dibawah itu. Perda hanya mengatur rumusnya, selanjutnya menjadi tugas Kepala Daerah. Maka nanti, Bu Wali yang bisa merumuskan nilainya berdasarkan hasil apresial. Hal senada juga disampaikan M.Mahmud, Ketua BPP DPRD Surabaya. Menurutnya, bahwa Kota Surabaya mempunyai kemampuan pendapatannya sebesar Rp 8 trilun, ini termasuk tinggi. Maka kalau tinggi nilai tunjangan, maksimal 7 kali dari nilai tunjangan representasi ketua DPRD. “Lantas berapa nilai tunjangan representasi Ketua DPRD, itu akan ditentukan oleh Menteri Keuangan,” katanya. Menurut politisi asal FPD ini, aturan nilai itu termasuk tunjangan untuk semua Ketua, alat kelengkapan Dewan, misalnya Ketua Komisi 7,5 persen, wakil Ketua 5 persen, Sekretaris 4 persen, dan anggota 3 persen, dari tunjungan jabatan Ketua DPRD, ya itu rumusnya. “Yang baru tunjangan transportasi, sebagai pengganti pinjam pakai mobil dinas. Kalau menurut saya, tidak bisa lebih dari 13,5 juta, tetapi harapan kami bisa mencapai 13 jutaan lah” bebernya. Namun mantan Ketua DPRD Surabaya ini berharap, agar selisihnya tidak terlalu besar dengan DPRD Provinsi. “Kalau menurut saya, tidak bisa lebih dari 13,5 juta, tetapi harapan kami bisa mencapai 13 jutaan perbulan,” pungkasnya.  (Redaksi/*)

Regional Mobdin Dihapus, Dewan Segera Bahas Raperda Baru Tentang Tunjungan Transportasi

berita korupsi .co – Pada Senin, 24 Juli 2017, hasil rapat paripurna DPRD Surabaya, akan segera melakukan pembahasan Raperda baru tentang...

Tersangka Kasus Korupsi OTT DLH Pemkab Sidoarjo, Dilimpahkan Dari Penyidik Ke Jaksa

02.32 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BCl8UjondwtwSCs2i1CIpW7sHvkcxlL5uGK3dzOLNP5981y4rzPzUqn3qCjZysxTMvRJVpRiSepshrP0Eu9ALHs9P9Hm96KZ3llySRxu1Ns92NrgGn2hCgL5lbcXQxhpw3yFq6x2Sqg/s1600/OTT+DLH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1152" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BCl8UjondwtwSCs2i1CIpW7sHvkcxlL5uGK3dzOLNP5981y4rzPzUqn3qCjZysxTMvRJVpRiSepshrP0Eu9ALHs9P9Hm96KZ3llySRxu1Ns92NrgGn2hCgL5lbcXQxhpw3yFq6x2Sqg/s640/OTT+DLH.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pelimpahan tahap II, kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidoarjo, akhirnya dinyatakan sempurna (P21) sekaligus diterimanya berkas perkara dari Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Surabaya ke ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, pada Kamis, 20 Juli 2017. 
 
"Ia hari ini tahap dua. Penyidik Kejari Surabaya telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Dua tahap penyidikan dan 1 tahap penuntutan ,” kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru, saat dihubungi Wartawan Media ini, Kamis, 20 Januari 20 Juli 2017. 
 
Namun sayangnya, dua nama tersangka yang masih dalam tahap penyidikan belum dipublikasikan namanya. 
 
Sebelumnya, Kejari Surabaya sempat mengembalikan berkas perkara kasus OTT dengan Satu tersangka ke penyidik Polrestabes. Hal itu disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Surabaya kepada Media ini di Pengadilan Tipikor beberapa hari lalu. 
 
“Sekarang kita masih memeriksa berkasnya, karena minggu lalu kita kembalikan dengan memberikan beberapa petunjuk,” kata Heru saat itu. 
 
Bisa jadi, alasan pengembalian berkas perkara OTT tersebut oleh Kejari Surabaya ke penyidik Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Surabaya, karena tersangkanya hanya satu orang. Hal itu secara tidak langsung di akui Kasi Pidsus Kejari Surabaya ini, saat ditanya terkait jumlah tersangka dalam kasus OTT tersebut. 
 
Dina Karandina (42), adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sidoarjo yang bertugas sebagai  staf pengolah data pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo. 
 
Pada Kamis, 23 Maret 2017, Dina Karandina di tangkap Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya di Hotel JW Mariot dengan barang bukti uang sebesar Rp 25 juta sebagai pelican pengurusan ijin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebuah gudang di kawasan Kabupaten Gresik. 
 
Akibatnya, Dina Karandina pun dijerat dengan pasal 12 huruf E Undan-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tragisnya, terangka pun terancam dipecat sebagai PNS di Pemkab Sidoarjo.  (Redaksi)

Tipikor Tersangka Kasus Korupsi OTT DLH Pemkab Sidoarjo, Dilimpahkan Dari Penyidik Ke Jaksa

berita korupsi .co – P elimpahan tahap II, kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DL H) Kabupaten Sid...

Sabu-Sabu Menghantar Wanita Simpanan Dan Sepupunya Ke Pengadilan

02.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJvX5DuHnlUqIi2AIPoMahlLixeKa4D6-UaDmaYd2Ok1vk3F921xZiQ1ufammt6zcS49hPUGW5VRLf2TGIAb66q0ldxX-lQ7eSrUSKcN1vkZgTvU26dscZxEpaPbCECVXTS9j1TcS0VA/s1600/IMG_20170719_144541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJvX5DuHnlUqIi2AIPoMahlLixeKa4D6-UaDmaYd2Ok1vk3F921xZiQ1ufammt6zcS49hPUGW5VRLf2TGIAb66q0ldxX-lQ7eSrUSKcN1vkZgTvU26dscZxEpaPbCECVXTS9j1TcS0VA/s640/IMG_20170719_144541.jpg" width="640" /> </a></div>
 
beritakorupsi.co -  Andai saja Ratna Oktaviani (Ratna) dan Taufik dan Moch. Amirullah tidak mengkonsumsi obat “setan” alias Sabu-sabu (SS), kedua saudara sepupu itu tidak akan berurusan dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya, pada 9 Maret 2017. Pada Rabu, 19 Juli 2017, Ratna, wanita simpanan lelaki beristri yang tinggal di Jl Kedungdoro Gg VII A No 15 A, Surabaya bersama pria yang menjadi pacarnya itu harus duduk bersama sepupunya, Taufik serta Amirulla, di kursi pesakitan PN Surabaya untuk kembali menjalani persidangan, acara pemeriksaan sebagai terdakwa. Dalam persidangan, kepada Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Hariyano, terdakwa Amirulla   kepada Rozi yang saat ini masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) salah satu Bandar yang tingga; di Bangkalan, Madura. “Kami patungan Pak. Yang membeli saya, dan transaksi di sekitar Jembatan Suramadu Bangkalan," jawab Amirullah kepada Hakim Hariyanto. Sementara terdakwa Ratna, saat ditanya Majelis Hakim tentang pekerjaannya, dengan jujur, janda beranak 1 ini mengatakan tidak punya pekerjaan. “Saya kost sama pacar saya, tapi dia sudah punya istri. Untuk bayar kost dan biaya hidup  dibiayai oleh pacar," ungkap janda satu anak ini jujur. Jawaban terdakwa ini membuat Majelis Hakim agak tersenyum. " Waduh, enak banget, sekarang pacar kamu tidak mau datang setelah tahu kamu ditangkap Polisi ya," tanya Hakim Haryanto. Saat Majelis Hakim menanyakkan kepada terdakwa Taufik yang masih saudara sepupu dengan terdakwa Ratna, mengapa mengkonsumsi Narkoba. Terdakwa ini menjawab hanya iseng. "Kami iseng aja Pak, soalnya lagi nggak ada kerjaan," kata Taufik enteng. Ketiga terdakwa ini ditangkap oleh anggota Idik III Satreskoba Polrestabes Surabaya,  di rumah Kost Ratna Oktaviani di Jl Kedungdoro Gg VII A No 15 A, Surabaya, saat sedang pesta shabu pada Kamis, 9 Maret 2017. Obat “setan” tersbut dibeli dari Rizi seharga Rp 400 ribu dengan cara patungan. Transaksi dilakukan oleh Amirulla dengan Rozi di sekitar Jembatan Suramadu. Akibatnya, ketinganya pun dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 milliar.  (Redaksi)

Pidana Sabu-Sabu Menghantar Wanita Simpanan Dan Sepupunya Ke Pengadilan

berita korups i.co - Andai saja Ratna Oktaviani (Ratna) dan Taufik dan Moch. Amirullah tidak mengkonsumsi obat “setan” alias Sabu-sa...

JPU Sumantri, Menuntut Wanita “Pencuri” Dokumen Perushaan Hanya 10 Bulan Penjara

02.37 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Zsd5YKYVN9AJUIgzSRN64gH1hRD79ozTmE_NXvPSzQL7fsIachbu9MPb-Wj6xKEh-IZdsqtzGhUAFMbKxQE1Fdqxj0n5dtNzMPc8F5m47lhLRipNsKcuYN4Bu6oDTo2rcasECnFqi7E/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Zsd5YKYVN9AJUIgzSRN64gH1hRD79ozTmE_NXvPSzQL7fsIachbu9MPb-Wj6xKEh-IZdsqtzGhUAFMbKxQE1Fdqxj0n5dtNzMPc8F5m47lhLRipNsKcuYN4Bu6oDTo2rcasECnFqi7E/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Andai saja seorang terdakwa dalam kasus penggelapan berdasarkan pasal 376 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun, bukan seorang pengusaha dan tidak didampingi Pencagacara Kondang, bisa jadi tuntutan pidana penjara diatas 1 tahun. Namun, tidak demikian yang dialami Trisulowati alias Chin Chin, wanita si “pencuri” dokumen perusahaan milik PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) atau yang lebih dikenal dengan nama Hotel Empire Palace. Sejak persidangan, terdakwa Chin Chin yang didampingi pengacara kondang dari Jakarta, Hotman Paris Hutapea, bersama Piter Talaway dkk, yang menjadi Penasehat Hukum (PH) terdakwa, memang menjadi t perhatian Khusus dari pengunjung sidang di PN Surabaya termasuk para awak media. Sebab terdakwa Chin Chin selaku Direktur Utama (Dirut) PT BCM yang dilamporkan Gunawan Angka Widjaya selaku Komisaris Utama (Komut) ke pihak Kepolisian, dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, menjerat wanita cantik ini dengan pasal 376 KUHP. Pasal 376 KUHP, Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun, dengan erbuatan ; a. Dengan sengaja memiliki. b. Memiliki suatu barang. c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. d. Mengakui memiliki secara melawan hukum. e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. f. Penggelapan dilakukan suami (isteri) yang tidak atau sudah diceraikan atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin. Hukuman :Hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. Pada Rabu, 19 Juli 2017, setelah sempat tertunta pembacaan surat tuntutan, JPU Sumantri dari Kejari Surabaya barulah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa, dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua H.R. Unggul Warso Mukti. Dalam surat tuntutannya, JPU Sumantri menyatakan bahwa, terdakwa (sempat dipenjara dan saat ini status tahanan Kota) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 376 KUHP. terdakwa pun hanya dituntut pidana penjara 10 bulan. “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan,” ucap JPU Sumantri Beberapa menit usai persidangan, JPU Sumantri, saat ditanya media ini mengatakan, yang memberatkan terdakwa tidak mengakuinya. “Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakuinya. Yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum [ernah dihukum,” ujarnya. Sementara Tim PH terdakwa mengatakan keberatan atas tuntutan JPU. Bisa jadi, sebagai PH terdakwa, berharap agar terdakwa dituntut bebas. Dari tuntutan JPU Sumantri tersebut terhadap terdakwa, rumor tak sedap pun beredar di sekita PN Surabaya. Bila terdakwa di Vonis oleh Majelis Hakim dan dikurangi masa tahanan, maka terdakwa akan tetap berada di luar dan tidak dipenjarakan lagi. Akankah menjadi kenyataan ?.  (Redaksi)

Pidana JPU Sumantri, Menuntut Wanita “Pencuri” Dokumen Perushaan Hanya 10 Bulan Penjara

berita korupsi .co – A ndai saja seorang terdakwa dalam kasus penggelapan berdasarkan pasal 376 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) y...

Setya Novanto Tersangka, Golkar Harus Segera Ganti Pimpinan DPR dan Partai

20.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTWseRYqZ4kImlvHRCFZYl-CbtcRJnvMJrqPJUBH60POkvmfnRGCxszQwNd1bPqNJSzHB6aDbMJjzaJE9llUAip6jZtiVt93HdvcAXRUW5LoLBhbr6hbn6ibEj7lKQQx_OpbjK5R6Zc/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTWseRYqZ4kImlvHRCFZYl-CbtcRJnvMJrqPJUBH60POkvmfnRGCxszQwNd1bPqNJSzHB6aDbMJjzaJE9llUAip6jZtiVt93HdvcAXRUW5LoLBhbr6hbn6ibEj7lKQQx_OpbjK5R6Zc/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar), ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tersangka kasus korupsi KTP-elektronik. Penetapan status itu menandakan KPK terus mengembangkan dan mengejar aktor-aktor yang turut diduga menerima uang dalam persekongkolan pengadaan KTP-el mengacu kepada keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Novanto disangkakan melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ancaman pidana maksimalnya adalah hukuman seumur hidup (dalam keadaan tertentu dapat dihukum mati). Keterlibatan Setya dapat dilacak sejak awal persidangan melalui pengakuan saksi seperti pertemuan di Grand Melia (SN, Kemendagri dan Andi Narogong), Kesaksian Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos yang mengaku pernah dua kali menemui Setya Novanto, kesaksian Johanes Richard Tanjaya, yang merupakan salah satu tim IT yang mengetahui jatah 7 persen untuk SN dkk. Dengan kesaksian dan alat bukti yang dimiliki KPK, keterlibatan SN dalam kasus KTP-el menjadi sangat terang benderang. Aroma persekongkolan penganggaran hingga pengadaan terasa kentara dengan permainan SN bersama Konsorsium yang dikendalikan Andi Narogong. Tentu saja tuduhan melakukan korupsi akan semakin mencoreng citra DPR, apalagi saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai pimpinan DPR. Jika dalam kasus Papa Minta Saham, Setya mengundurkan diri, maka sudah selayaknya yang bersangkutan mundur sebagai Ketua DPR untuk menghadapi proses hukum. Pada saat yang sama, status hukum Novanto pastinya akan berdampak kepada sikap politik yang harus ditempuh Golkar secara kelembagaan, kondisi hukum tata negara yang harus dihadapi DPR, dan tindakan hukum yang harus pula ditempuh KPK. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) perlu menjelaskan langkah-langkah hukum dan politik yang terkait kasus tersebut sebagai berikut: 1.    DPR dapat memberhentikan Setnov dengan mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Berdasarkan ketentuan tersebut Pimpinan DPR dapat diberhentikan karena tiga hal: a.    meninggal dunia; b.    mengundurkan diri; atau c.    diberhentikan Ketentuan tentang “diberhentikan” itu diatur lebih lanjut dalam ayat (2) ketentuan yang sama bahwa pimpinan DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh Partai Golkar. Apabila Partai Golkar mengusulkan pemberhentian Novanto, maka berdasarkan 2.    ketentuan Pasal 87 ayat (3) UU MD3, maka kursi Novanto sebagai Ketua DPR dapat diisi oleh salah satu pimpinan DPR yang ada saat ini, dengan status sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR sampai ditunjuk Ketua DPR defenitif menggantikan Novanto; 3.    Partai Golkar penting untuk memberhentikan Novanto dikarenakan sebagai partai besar, Golkar akan memerlukan sosok pimpinan yang fokus dalam menjalankan tugas. Apalagi tahun-tahun politik yang semakin dekat, termasuk pembahasaan rancangan undang-undang Pemilu yang memasuki fase pengambilan keputusan terakhir, membutuhkan seorang pemimpin yang fokus menjalankan roda organisasi partai. Status tersangka Novanto akan menguras waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menyelesaikan kasusnya di KPK. Pilihan Golkar untuk memberhentikan Novanto penting, selain berupaya membenahi partai dari anggotanya yang bermasalah dalam kasus korupsi, juga merupakan langkah yang penting untuk memperkuat organisasi partai di tahun politik yang sangat luar biasa ini; 4.    Partai Golkar harus memberikan ruang kepada Novanto untuk fokus menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya. Jika Golkar tetap mempertahankan Novanto, pastinya akan menganggu konsolidasi dan jalannya organisasi partai. Bahkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap partai politik, khususnya Partai Golkar akan semakin menurun, karena seorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi masih menjabat ketua umum, sekaligus Ketua DPR. Sikap tegas Golkar tidak terkait dengan perkara Novanto dapat ditunjukan dengan memberhentikan Novanto sebagai Ketua DPR; 5.    Sikap KPK dalam perkara ini harus lebih tegas dengan menahan Novanto, apalagi terhadap Novanto dituduhkan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup (bahkan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan sanksi hukuman mati). Selain itu, penahanan Novanto penting untuk segera dilakukan, untuk mempercepat penanganan perkara, serta menghindari potensi seorang tersangka menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, sehingga sulit untuk diketahui keberadaannya. Karena, meskipun Novanto sudah dicekal untuk bepergian keluar negeri, tindakan melarikan diri tidak bisa dipandang sebagai upaya melarikan diri keluar negeri saja. Seorang tersangka kasus korupsi yang berada di wilayah Republik Indonesia juga sangat berpotensi menghilang, dan sulit untuk diketahui keberadaannya, jika tidak segera ditahan oleh KPK. 
Sumber : Pusat Studi Konstitusi Fak. Hukum Unand & Indonesia Corruption Watch

News Tipikor Setya Novanto Tersangka, Golkar Harus Segera Ganti Pimpinan DPR dan Partai

Jakarta, berita korupsi .co - Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar), ditetapkan Kom...

Kajati Jatim Rilis Kasus Korupsi Baru, “Abaikan” Kasus Lama

19.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuUp6LzVEN_P0rriDx5deQcyxYhKw50pHliKPiTEUgzgFqB3WgpWqjZ6JMICHqlZz9YiPLaKcY_kxs0fo40JvuUTk1eXlbKnmpUtGHGmXO7n-kM34pdlR2odBCd7eRDbkeBATh_aXGH4I/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuUp6LzVEN_P0rriDx5deQcyxYhKw50pHliKPiTEUgzgFqB3WgpWqjZ6JMICHqlZz9YiPLaKcY_kxs0fo40JvuUTk1eXlbKnmpUtGHGmXO7n-kM34pdlR2odBCd7eRDbkeBATh_aXGH4I/s1600/ilustrasi....jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Hari ini, Selasa, 18 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejatim Jatim) kembali merilis penahan tersangka kasus dugaan Korupsi yang dilakukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) dibawah kendali Maruli Hutagalung, selaku Kepala Kejati Jatim sejak akhir tahun 2015 lalu, sementara masih ada 3 kasus lama terkesan “diabaikan”. Ada apa ? Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum Kejati Jatim) menyampaikan kepada wartawan atas tindak hukum yang dilakukan oleh 5 Kepala Kejaksaan Negeri terhadap para tersangka kasus dugaan Korupsi. Ke 5 Kajaksaan Negeri yang dimaksud antara lain, Kejari Gresik, Kejari Batu, Kejari Ngawi, Kejari Kab. Kediri dan Kejari Kota Pasuruan. Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard, secara rici menyampaikan terkait penahan para tersangka kasus dugaan Korupsi yang dilakukan ke 5 Keajari tersebut, antara lain, Kejari Gresik, pada Selasa, 18 juli 2017, telah melakukan penahanan terhadap  2 salah satu diantaranya, Masyula. Tersangka Masyaula, sebagai penyelia dana di Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur, diduga telah melakukan penyelewengan dana & deposito nasabah Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar RP. 2.518.056.404. Kejaksaan Negeri Batu, Senin, 17 Juli 2017 juga melakukan penahanan terhadap tersangka Kusyanto dalam kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan dana publikasi sewa Billboard di Denpasar,Bali dan di Juanda-Sidoarjo sebesar Rp.54.385.000 pada kegiatan penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kota Batu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.238.186.000. Kemudian Kejari Ngawi, Senin, 17 Juli 2017, melakukan penahanan terhadap tersangka Dwi Rahayu Purwaningsih, mantan penyelia Bank BPR Provinsi Jatim dan Bank UMKM Cabang Ngawi, Unit Kecamatan Sine. Tersangka selaku kepala penyelia pada Bank BPR dan Bank UMKM Prov. Jatim Cabang Ngawi, diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu,  melakukan pembatalan transaksi setoran dari nasabah dan penarikan ceraa tunai dari rekening  tabungan tanpa sepengetahuan nasabah (untuk tabungan). Sedangkan untuk kredit, tersangka tidak mentransaksikan pelunasan pinjaman atau tidak dibukukan pelunasan pinjaman sebagai  angsuran pinjaman. Berdasarkan keterangan/pengakuannya (tersangka), ada yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Akibatnya Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Cabang Ngawi, mengalami kerugian sebesar Rp. 280.205.000. Tak ketinggalan Kejari Kabupaten Kediri. Pada Selasa, 18 Juli 2017, melakukan Penahanan terhadap tersangka Dra. Sriani dan Binti Yatimatu Sholichah menjelang sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor. Tersangka sebagai verifikator PNPM Kec. Pagu Kab Kediri, diduga turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi dalm pencairan/penggelapan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM (Pemberdayaan Nasional Program Masyarakat)  Kec. Pagu Kab. Kediri Tahun 2015, yg bersumber dari APBN dan APBD,  yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 131 juta. Serta Kejari Kota Pasuruan juga melakukan penahanan terhadap tersangka Abdul Azis dan Samsuri dalam kasus dugaan Korupsi penerimaan dana hibah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Pemkot Pasuruan TA 2015 kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pemuda Mandiri Kelurahan Tapa'an, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dengan kerugian negara sebesar Rp.105 juta. Empat Kasus Korupsi Di Jawa Timur “Hilang ?” 
Anehnya, dibalik “kegarangan” Maruli Hutagalung saat menetapkan 2 tokoh national menjadi tersangka Korupsi di Jawa Timur yakni, La Nyalla Mattalitti (Mantan Ketua Umum PSSI) dalam aksus Korupsi dana hibah Kadin dan mantan CEO Jawa Pos Group yang juga mantan Menteri BUMN serta Kandidat Presiden tahun 2014, Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT PWU milik Pemprov. Jatim  menjadi tersangka/terdakwa (masih dalam proses Kasasi dan Banding) dalam Kasus dugaan Korupsi, ternyata tidaklah demikian dalam beberapa kasus Korupsi yang lebih jelas dengan adanya putusan (Vonis) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Diantaranya, Kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya meneybutkan bahwa, saksi Heri Nugroho, selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Lalu kaus Korupsi Kegiatan Promosi Wisata yang lebih dikenal dengan istilah Roadshow promosi potensi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar.  Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis bersalah terhada Empat terdakwa yaitu, Muhammad Syamul Bakrie (mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, yang menjadi rekanan Pemkot Batu). Dalam amar putusannya saat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Muhammad Syamul, hanya dijadikan topeng oleh Wali Kota Batu, Edi Rumpoko, untuk menghabiskan anggran dsn hsrudlsh bertsnggung jawab. Usai persidangan saat itu, sempat terjadi ketegangan antara salah satu istri terdakwa dengan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu. Istri terdakwa menuding bahwa Jaksa tak berani memerikasa Wali Kota terkait keterlibatannya dalam kasus yang menyeret suaminya. Ketidak beranian Jaksa menurut istri terdakwa, karena Jaksa telah “meneriama sesuatu”. Selain dua kasus ini “hilang” dari buku daftar “hitam” Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, ternyata masih ada yang “lenyap” diantaranya, kasus Korupsi pengadaan tanah di Universitas Islam Negeri Malang, terkait pebebasan lahan untuk Kampus II (Dua) UIN Maliki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pembebasan lahan seluas 9 hektare pada 2008 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar. Dalam kasus ini, mantan Rektor Imam Suprayogo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014, selain dua tersangka yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah diadili dan di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu. Kemudian 2 tersangka dalam ksus Korupsi pembangunan geung DPRD Kota Madiun tanun 2015, yakin Kaiseng dan Shonhaji, hingga saat ini belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Pada hal, 6 tersangka/terdakwa sudah diadili serta divonis bersalah serta  sudah berkeuatan hukum tetap pada Maret 2017. Terkait dengan ke 4 kasus ini, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, hanya memrintahkan kepada Kasindik (Kepala Seksi Penyidikan) Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Bayu untuk mencatatnya, saat Wartawan Media ini memeberkan di Kejati Jatim beberapa saat setelah sidang putusan (Vonis) terhadap terdakwa Dahlan Iskan. Anehnya, hingga hari ini, tak ada kelanjutannya. Apakah  penanganan dalam kasus Korupsi sudah “Kedaluarsa” atau memang ada “udang dibalik Batu ?”  (Redaksi)

News Tipikor Kajati Jatim Rilis Kasus Korupsi Baru, “Abaikan” Kasus Lama

berita korupsi .co – Hari ini, Selasa, 18 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejatim Jatim) kembali merilis penahan tersangka kasu...

BERITAKORUPSI.CO

Sidang Perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Dispendikbud NTT Menunggu Vonis

Mobdin Dihapus, Dewan Segera Bahas Raperda Baru Tentang Tunjungan Transportasi

Tersangka Kasus Korupsi OTT DLH Pemkab Sidoarjo, Dilimpahkan Dari Penyidik Ke Jaksa

Sabu-Sabu Menghantar Wanita Simpanan Dan Sepupunya Ke Pengadilan

JPU Sumantri, Menuntut Wanita “Pencuri” Dokumen Perushaan Hanya 10 Bulan Penjara

Setya Novanto Tersangka, Golkar Harus Segera Ganti Pimpinan DPR dan Partai

Kajati Jatim Rilis Kasus Korupsi Baru, “Abaikan” Kasus Lama

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI