Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

<span style="font-size: large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s1600/BPN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s640/BPN.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka</td></tr> </tbody></table> </span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.</span>co –</span> “Seseuatu yang tersembunyi” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara pidana Khususnya kasus Korupsi, akan lebih terang benderang saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). <br /> <br /> Namun, apakah JPU “berani” untuk menyeret orang-orang yang dianggap turut bertanggung jawab atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara yang berasal dari hasil keringat ratusan juta msyarakat, maupun atas kesewenagan jabatan seseorang yang menimbulakan terjadinya tindak pidana Korupsi seseuai fakta persidangan ? <br /> <br /> Atau, JPU akan “mencari selamat” dari kasus yang diseretnya ke hadapan Majelis Hakim untuk diadili ?<br /> <br /> Seperti dalam kasus Korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau masyarakat yang tidak mampu di Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dengan terdakwa Mudjianto (Lurah) dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua  Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM).<br /> <br /> Program untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN Kabupaten/Kota, namun tidaklah gratis 100%. Sebab, ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh peserta diantaranya, pembelian patok batas tanah, beberapa materai, biaya balik nama, pajak dan foto copy untuk masing-masing bidang tanah yang diajukan peserta Prona.<br /> <br /> Pada Senin, 17 Juli 2017, Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin.,SH.,MH dengan agenda pemeriksaan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II selaku panita A, yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya untuk terdakwa Mudjianto dan terdakwa Jonathan Suwandono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono Cs.<br /> <br /> Dalam persdiangan terungkaplah “benang hitam yang tersembunyi” dalam kasus ini, yaitu bahwa panitia dari BPN tidak melakukan sosialisasi kepada150 peserta Prona yang diajukan BKM  terkait adanya Program Prona dari pemerintah kepada masyarakat dengan anggaran dari masyarakat juga melalui APBN dan adanya bemberian dana yang ditarik oleh BKM dari peserta Prona kepada saksi.<br /> <br /> Yang mengagetkan lagi adalah, saat anggota Majelis Hakim, DR. Andriano memrintahkann JPU untuk memeriksa saksi Sugino dan menjadikannya sebagai tersangka, karena keterangan saksi Sugiono yang terkesan berbelit-belit seakan menutupi apa yang sebesanrnya terjadi dalam kasus Program Prona dihadapan Marwah Tuhan yakni Majelis Hakim. <br /> <br /> “Saudara Jaksa, periksa saksi ini dan jadikan tersangka dan tahan,” perintah DR. Andriano.<br /> Namun JPU dari Kejari Tanjung Perak ini hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi perintah Majelis. <br /> <br /> Usai persidangan, Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, saat dihubungi Wartawan terkait perintah Majelis Hakim untuk memeriksa saksi, mengatakan, tidak bisa melakukan pemeriksaan karena penyidikan dari Polisi.<br /> <br /> “Nggak bisa karena penyidikan Polisi,” jabwanya singkat. <br /> <br /> Akankah mimpi saksi Sugino akan tetap indah karena dirinya tidak akan diminta pertanggung jawaban hokum dalam kasus Korupsi Prona Kelurahan kalikedindinng ?<br /> <br /> Mudjianto dan Jonathan Suwandono, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.<br /> <br /> Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, dengan agenda pembacaan surat dawkaan oleh JPU Andhi Ardhani dkk untuk terdakwa Lurah Mudjianto yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono, sementara terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono di damping PH-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /> <br /> Dalam surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, Pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. <br /> <br /> Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.<br /> <br /> Penyidik Polres Tanjung Perak maupun JPU beranggapan bahwa, Lurah Mudjianto mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar Rp 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa pun diancam sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka berita korupsi . co – “Seseuatu yang tersembunyi...

»

2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s1600/dari+Kejati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s640/dari+Kejati.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur’<br /> <br /> Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Prima Banyuwangi, Sarko, dan Ketua KSP Dasa Banyuwangi, Triyono ditetpak menjadi tersangka dalam ksus dugaan Korupsi penyimpangan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp 1,7 Milliar.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kasipenkum Kejati Jatim) Richard Marpaung kepada wartawan, Senin, 17 Juli 2017<br /> <br /> "Pada penutupan HBA (Hari Bakti Adhyaksa) ke-57, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim menahan 2 orang tersangka kasus dugaan Korupsi dari Banyuwangi," ucap Richard<br /> <br /> Richard pun menjelaskan awal dari kasus yang menjerat kedua tersangka yakni, dari kedua tersangka ini, berbeda KSP termasuk saat pengajuan proposal untuk dana bergulir. Untuk tersangka Sarko, mengajukan pada tahun 2012 dan KSP nya mendapatkan dana bergulir sebesar  Rp 1 miliar dari LPDB-KUMKM. Sedangkan Triyono, mendapat kucuran dana bergulir sebesar Rp 750 juta pada tahun 2011.<br /> <br /> “Setelah keduanya mendapatkan dana tersebut, ternyata tidak digunakan sesuai isi proposal. Uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk kegiatan sesuai iss proposal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan,” ungkap Richard.<br /> <br /> Dari ulah kedua tersangka, lanjut Richard, negara dirugikan sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta<br /> <br /> :Kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya.  (Redaksi)

Tipikor 2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

berita korupsi .co – Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Ru...

»

Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="289" data-original-width="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><span style="font-size: small;">Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di lingkungan DPRD Surabaya, akhirnya ditanggapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya.<br /><br />Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan dan Keuangan Kota Surabaya, Yusron Sumartono dengan tegas menyatakan bahwa, keberadaan klusal di draft Kajian Akademis yang memuat soal usulan penurun nilai pajak untuk RHU, bukan dari Pemkot Surabaya.<br /><br />Alasannya, disamping Raperda ini merupakan inisiatif dewan, Pemkot Surabaya merasa tidak pernah ada rencana untuk menurunkan besaran pajak untuk tempat rekreasi hiburan umum (RHU).<br /><br />Karena pajak dari RHU selama ini termasuk menjadi penyumbang signifikan bagi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, sehingga tidak ada alasan untuk pajak dari sektor tersebut diturunkan.<br /><br />“Tidak ada penurunan tarif (pajak RHU) seperti yang selama ini diberitakan. Untuk pajak hiburan, setelah dibahas di Pansus Raperda pajak daerah, kita sepakat dikembalikan ke tarif sesuai Perda no 4,” tegas Yusron kepada wartawan, Jumat, 14 Juli 2017.<br /><br />Pernyataan ini rupanya diperkuat oleh pengakuan salah satu tim ahli asal Unair bernama Dr. Sukardi, SH, MH, yang mengatakan jika kajian akademik yang disusunnya bersama BPP DPRD Surabaya memang memuat usulan penurunan nilai pajak RHU. <br /><br />“Kalau pandangan soal itu diseret ke ranah politis, memang bisa saja berbeda, karena di DPRD memang dinamis, ya silahkan saja, lagian hasil kajian itu kan tidak harga mati, silahkan dibahas saja sesuai dinamika,” tuturnya kepada Suarapubliknews.net saat di konfirmasi via ponselnya kemarin.<br /><br />Prinsip, lanjut Sukardi, hasil kajian kami itu berdasarkan kondisi di lapangan dan rasional.<br /><br />Untuk diketahui, tim ahli yang dilibatkan oleh Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya terdiri dari empat orang, dengan rincian, 2 ahli asal Universitas Airlangga Surabaya, dan 2 ahli lainnya dari Universitas Widya Karya. Yang salah satunya adalah  Dr. Sukardi, SH, MH.<br /><br />Ironinya, M Mahmud ketua BPP DPRD Surabaya masih terkesan enggan untuk berkomentar terkait polemik draf kajian akademik yang memuat klausal penurunan nilai pajak RHU, padahal bersumber dari alat kelengkapan dewan yang dipimpinnya.<br /><br />Politisi asal Fraksi Demokrat ini mencoba untuk terus bertahan dengan pertanyaan soal nomer Perda yang dimaksud.<br /><br />“Loh…. itu perda nomor berapa. Yg penting nomor perda nya dulu, Lha klo nggak tau nomor perda gimana tau klo ada kenaikan apa ada penurunan. Kajian itu bukan perda, saya siap nanggapi tapi yang nyebut pajak online turun itu perda nomor berapa gitu loh,” jawabnya<br /><br />Menurut mantan ketua DPRD Surabaya ini, dirinya akan berusaha untuk menjelaskan jika Perdanya jelas.<br /><br />“Lha saya ini mau jelaskan perdanya kok di sebut menurunkan pajak. Tapi perdanya nggak tau lha gimana sih. Saya memang menahan diri tidak komen selama belum jelas perdanya. Coba pahami perekaman data itu, malah menaikan pendapatan bukan menurunkan” kilahnya.<br /><br />Namun akhirnya M Mahmud, berusaha untuk menanggapi cecaran pertanyaan yang disampaikan media, meskipun hanya satu kalimat.<br /><br />“Itu faktor kali aja yangg klo pakai bahasa biasa adalah denda. Atau untuk memilah hitungan besaran pajak terhutang. Wes nanti ae (ia sudah nanti saja),” pungkasnya.  (Redaksi/*)</span></span></div> <span style="font-size: large;"><b> </b></span>

Pemerintahan Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

berita korupsi .co – Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di ling...

»

Sidang Korupsi PT PAL, Uang “Siluman” Rp 5,3 M Sudah Disetorkan Ke Pekas Pusku TNI AL

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHFWGvvlhGy9DM8SvMMpHXR5TsDEEdtSaoiTgJFYGbCshFdJMIQGgjl1p_4-eMy1stwBhLE0kkY38rKZ-Y90eGnTRSm9Y5Ua-q7604VdCyWBhoalhl-mUsOrAsU3NbHQDpvjNMpABMZ4/s1600/Arif+Cahyana1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHFWGvvlhGy9DM8SvMMpHXR5TsDEEdtSaoiTgJFYGbCshFdJMIQGgjl1p_4-eMy1stwBhLE0kkY38rKZ-Y90eGnTRSm9Y5Ua-q7604VdCyWBhoalhl-mUsOrAsU3NbHQDpvjNMpABMZ4/s1600/Arif+Cahyana1.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Arisf Cahyana (juga tersangka)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b><i><span style="font-size: large;"> </span></i></b><b><i><span style="font-size: large;">#Dalam Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, Dana Komando Sebesar Rp18,12 M Ke TNI AL Tanpa Aturan Dan Bukti Setoran#</span></i></b><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> “Lain lubuk lain Ikannya”. Barangkali ungkapan inilah yang tepat dalam kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Maret 2017, dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia dengan pemerintah Philipina, hingga menyeret Direktur Utama (Dirut PT PAL) sendiri, dan  diduga melibatkan petinggi TNI AL  ?.<br /><br />Sebab, andaikan Arif Cahyana (Kepala Devisi Keuangan PT PAL) dan Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati) tidak tertangkap KPK, bisa jadi uang sebesar US25.000 dollar tersebut yang merupakan Cash Back sebesar 1,25 persen yang diterima oleh PT PAL dari Ashanti Sales melalui Kirana kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, akan disetorkan ke Pekas Pusku (Pemegang Kas Pusat Keungan) TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, sebagai dana “siluman” alias Dana Komando. <br /><br />Yang sebelumnya, uang sebesar US163.102,19 dollar yang diterima PT PAL dari Kirana Kotama juga sudah disetorkan ke Pekas Pusku TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap oleh Saiful Anwar (Direktur Keuangan) dan Arifin Cahyana, untuk melunasi Dana Komando sebesar Rp 18,12 milliar. yang baru diabayar senilai Rp. 5.369.00 0.000 </span></span></div> <span style="font-size: small;"><br /></span> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKqnRPMiA7RpqdF8DOEzvZhP2y_26MaUrzqVTRV-BY8cr8wqcr0oOtvB5eaQsxh3LFxtMHP14LbKVWqG3Mp2bMyCvbJeB9-VLg-n1YPG9C4IRtoN00GOQ-h2hsqXQDCG2G6jg0jptdxg/s1600/PT+PAL.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKqnRPMiA7RpqdF8DOEzvZhP2y_26MaUrzqVTRV-BY8cr8wqcr0oOtvB5eaQsxh3LFxtMHP14LbKVWqG3Mp2bMyCvbJeB9-VLg-n1YPG9C4IRtoN00GOQ-h2hsqXQDCG2G6jg0jptdxg/s640/PT+PAL.jpg" width="640" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Dari kiri,  Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan Firmansyah Arifin</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Anehnya, Dana Komando yang dimaksud tidak ada aturan oleh peraturan Internal perusahaan atau SOP (Standard Operational Procedures) termasuk pemberian besaran fee marketing/sales kepada Ashantiy Sales. Apakah hal itu hanya terjadi di PT PAL (Penataran Angkatan Laut) selaku perusahaan milik negara (BUMN) dimana Komisiaris Utamanya adalah KASAL (Kepala Staf Angkatan Laut) atau terjadi juga di BUMN-BUMN lainnya ?<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan kasus Korupsi OTT dengan terdakwa Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara suap antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra dengan Arifin Cahyana (Kadiv Keuangan PT PAL) serta menyeret Dirut PT PAL, Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Kirana Kotama.<br /><br />Dalam persidangan, Jumat, 14 Juli 2017, dengan agenda pemeriksaan 7 orang saksi yang dihadirkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK diantaranya, Afni, Hendra dan Roni untuk terdakwa Agus Nugroho yang diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Setiyono dan Andrianus dari LBH Trisakti Jakarta, dengan Ketua Majelis Hakim Tahsin., SH., MH dan dibantu 2 anggota Majelis Hakim Ad Hock, DR.Andriano.,SH., MH dan DR.Lufsiana., SH., MH<br /><br />Ke 7 saksi dimaksud antara lain, Firmansyah Arifin (Dirit PT PAL), Arif Cahyana (Kadiv Keuangan), Imam Sulistyono (Mantan Direktur Keuangan, sekarang menjabat Dirut PT DOK), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL), Sri Utami dan  Cornelius M (Bagian Bendahara PT Pirusa Sejati)<br /><br />Atas pertanyaan Majelis Hakim terkait Cash Back sebesar 1,25 persen dan Dana Komando, saksi Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL yang juga tersagka menjelaskan, bahwa Dana Komando tidak diatur oleh peraturan Internal perusahaan atau SOP (Standard Operational Procedures). Dana Komando merupakan dana non budgeter yang harus disiapkan oleh PT PAL Karena pada saat penagihan termin pembangunan kapal milik TNI AL, maka harus didahului dengan pembayaran Dana Komando terlebih dahulu, yang nilainya cukup besar.<br /><br />“Tidak diatur oleh peraturan Internal perusahaan atau SOP. Rencananya uang Cash Back tersebut akan dibayarkan untuk Dana Komando kepada Pusku TNI AL di Cilangkap Mabes TNI AL. Dana Komando merupakan dana non budgeter yang harus disiapkan oleh PT PAL Karena pada saat penagihan termin pembangunan kapal milik TNI AL, maka harus didahului dengan pembayaran Dana Komando terlebih dahulu, yang nilainya cukup besar. Bahwa untuk proyek pembangunan kapal LDP (Landing platorm Dock) milik TNI AL, telah disepakati penunjukan langsung dilaksanakan oleh PT PAL dengan Dana Komando sebesar 8% dari nilai kontrak sebesar Rp 790 miliar pada Januari 2017, dan penandatangan kontrak sekitar bulan Februari 2017. Sistem pembayaran Dana Komando tersebut adalah sebelum pembayaran uang muka 10 persen dari nilai kontrak. Untuk bisa membayar Dana Komando tersebut sekitar Rp 5,6 miliar (10 persen X nilai kontrak X 8 persen), saya mengandalkan cash back 1,2 persen dari Ashanti Sales. Pihak dari Ashanti sales yang bisa berhubungan dengan PT PAL, Arif Cahayana dan Saiful Anwar adalah Kirana Kontama. <br /><br />Kemudian uang cash back tersebut, lanjut Saksi Arifin, akan diberikan oleh Arif Cahyana atau staf lainnya kepada Pusku TNI AL di Cilangkap, Mabes TNI AL. Dari laporan Arif Cahyana atau Saiful Anwar, bahwa uang Dana Komando akan diserahkan setelah mendapatkan uang Cash Back dari Ashanti Sales melalui Kirana kontama.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Menurut saksi Arifin, pesanan kapal kebutuhan dalam negeri, 4 unit kapal KCR (kapal cepat rudal), panjang 60 meter untuk TNI Angkatan Laut dan Kemenhan RI dengan harga sekitar Rp 125 miliar per kapal. 2 unit kapal PKR (perusak kawal rudal) panjang 105 meter, untuk Kemenhan RI, harga sekitar US$ 200 juta (dollar). 2 unit kapal Tug Boat 2000 hp, untuk TNI AL harga kapal sekitar Rp 70 miliar per kapal. 1 unit LDP (landing platform Dock) untuk TNI AL, harga kapal sekita Rp 710 milliar.<br /><br />Pesanan kapal untuk kebutuhan luar negeri, 2 kapal SSV (Strategic Sealift vessel) untuk Kemenhan Philipina, harga kapal sekitar USD 43 juta per kapal. Pesanan kapal perang dari Malaysia dan Uni Emirat Arab masih dalam penjajakan”<br /><br />“Jumlah Dana Komando yang diminta sebesar 4% dari harga kapal. Nilai proyek 3 kapal KCR sekitar Rp 375 miliar, dan 1 buah Tug Boat Rp 78 miliar. Jumlah nilai proyek sebesar Rp 453 miliar. Dana Komando sekitar Rp 36 miliar. Yang harus dibayar sebesar  Rp 18,12 miliar. Saya kurang tau jumlahnya Dana Komando yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Pekas (Pemegang Kas) TNI AL,” jawab Arifin kepada Majelis.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhYdTdlDCgDYnfESJtQZcRy9e8JEwvaFMl8I156NbcsUNyS6wODGTp6GxP9tvC5pV8RK65EH73t0rgZ_Bgvz038hCxlp8buD2Pa0Hq62Z7jnV1keJGWoZOldtSESd-xj6DpfJUcVnZwc/s1600/Samsul+Arifin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhYdTdlDCgDYnfESJtQZcRy9e8JEwvaFMl8I156NbcsUNyS6wODGTp6GxP9tvC5pV8RK65EH73t0rgZ_Bgvz038hCxlp8buD2Pa0Hq62Z7jnV1keJGWoZOldtSESd-xj6DpfJUcVnZwc/s640/Samsul+Arifin.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saiful Anwar (Kemeja Putih)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Sementara menurut Imam Sulistyanto, mantan Direktur Keuangan sebelum digantikan Saiful Anwar pada 2016 menjelaskan kepada Majelis, jumlah dana yang telah disetorkan oleh PT PAL sebagai Dana Komando kepada TNI AL, sekitar Rp 5 milliar. Penyetotan USD 250.000 atau sekitar Rp 3.250.000. Penyetoran USD 163.000.000 atau sekitar Rp 2.119.000. 000. Totalnya USD 413.000 atau sekitar Rp 5.369.00 0.000. yang menyerahkan Imam Sulistianto dan Arif Cahyana.<br /><br />“Saya tidak ingat pasti sumber dana yang digunakan sebagai Dana Komando kepada pihak TNI AL terkait proyek KCR dan Tug Boat. Menurut Imam Sulistyanto, bahwa dana tersebut diambil dari penyetoran USD250.000 atau setara 3.250.000.000 dipinjam dari uang muka pembayaran kapal SSV. Penyetoran USD 163.000.000 atau sekitar Rp 2.119.000.000 berasal dari dana pengambilan agency fee (1,25%) dari Ashanti Sales kepada PT PAL,” ungkap saksi kepada Majelis.<br /><br />Disamping itu, menurut saksi, masih ada dana sisa pembayaran proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat yang masih tersimpan di rekening PT PAL pada BRI sekitar Rp 5 miliar, namun tidak bisa dicairkan. PT PAL memiliki rekening di Bank BRI Capem (cabang pembantu) Cilangkap, Mabes TNI AL. Dan setiap pembayaran termin proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat tahun 2014, dibayarkan kepada ke PT PAL. <br /><br />“Sisa tagihan termin terakhir proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat tahun 2014 sebesar Rp 5 miliar, namun diblokir oleh pihak TNI AL. Pemblokiran tersebut dikarenakan PT PAL belum membayar Dana Komando kepada TNI AL. Pada akhir tahun, setelah Marsetyo (Komisaris Utama PT PAL) bertugas, sempat menanyakan kepada saya tentang penyelesaian dana termin terakhir yang tersimpan di Bank BRI. Dana sebesar Rp 5 miliar tersebut semestinya milik PT PAL untuk pembayaran termin terakhir.,” kata saksi menjelaskan.<br /><br />Saksi Imam Sulistyanto pun beberapa kali ditegur Majelis Hakim DR. Andriano, karena keterangan saksi dianggap berbelit-belit dan tidak jujur. Tragisnya, Majelis Hakim DR. Lufsiana justru memerintahkan JPU agar menetapkan Imam sebagai tersangka dan menahannya. Tidak hanya itu. Majelis Hakim DR. Lufsiana juga memerintahkan JPU untuk menyita catatan terkait penyetoran Dana Komando untuk di ajukan ke Presiden, agar JPU dapat menyita Dana Komando yang sudah disetorkan ke TNI AL sebesar Rp 5 milliar lebih dari total 18,12 milliar.<br /><br />“Ini (sambil menunjuk saksi Imam) jadi tersangka belum. Jadikan tersangka dan langsung tahan. JPU juga supaya menyita catatan itu untuk diajukan ke Presiden menyita uang Dana Komando itu,” kata DR. Lufsiana dengan gerem melihat fakta persidangan.<br /><br /> Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait penyerahan sejumlah dana komando kepada TNI AL, Arif Cahyana menjelask, hal itu dilakukannya saat dirinya bertugas ke Jakarta tahun 2015, dan kemudian dihubungi oleh Imam Sulistianto untuk bertemu di Mabes TNI Cilangkap  terkait pembayaran Dana Komando. <br /><br />“Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas menolak pembayaran Dana Komando, jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” terangnya.<br /><br />Saat ditanya Majelis Hakim, terkait nama sipenerima Dana Komando, saksi tak menyebutkan satu nama pun. Alasannya tak mengingat. <br /><br />“Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas Pekas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando. Saya tidak ingat dana tunai yang telah diserahkan kepada pihak TNI AL. Seingat saya, PT APL tidak dapat memenuhi permintaan TNI AL untuk membayar Dana Komando sebesar Rp 18,12 miliar. Yang terbayar baru kurang lebih Rp 5 miliar,” jawab saksi seakan menyembunyikan nama petinggi TNI AL.<br /><br />Keterangan saksi Arifin Cahyana yang mengatakan, tidak tau nama sipeneriam Dana Komando TNI AL. sebab, orang-orang di PT Penataran Angkatan Laut (PAL) bukanlah orang-orang biasa melainkan oarng-orang yang genius cara berpikirnya. Namun saksi yang juga tersangka ini bisa diterima. Sebab yang disebutkan adalah Militer.<br /><br />Usi persidangan, JPU Afni, saat ditanya terkait saksi dari pihak TNI AL terkait aliran dana USD163 leih yang sudah disetorkan ke Pekas Pusku TNI AL mengatakan belum ada saksi. alasannya, karena dakwaan focus kepada terdakwa Agus Nugroho.<br /><br />“Sampai saat ini belum ada saksi, karena kita fokus kepada terakwa Agus,” ujar JPU KPK Afni.<br /><br />Namun saat ditanya terkait keterangan saksi tentang penyerahan uang sebesar USD163 lebih sebagai Dana komando dan sipenerima, JPU Afni menjelaskan, dana tersebut diserahkan ke Pekas. <br /><br />“Yang menyerahkan langsunh diserahkan ke Pekas, Pemegang Kas. Kita sudah beberapa kali menanyakkan termasuk Majelis Hakim juga tidak menyebutkan. Intinya diruangan itu ada 4 orang tapi dia tidak tau,” pungkasnya.  </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><br /></span> <span style="font-size: small;">Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Agus Nugroho, Sulistyono dan Andreanus mengatakan, saksi tidak ada kaitannya dengan terdakwa. "Para saksi yang dihadirkan JPU tidak ada kaitannya dengan terdakwa. saksi hanya menjelaskan terkait dengan Dana Komando," ujar Sulistyono<br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"> Akankah terungkap nama petinggi TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap yeng menerima dana Komando dalam persidangan dengan terdakwa Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana ? Atau nama si penerima Dana Komando akan tetap menjadi “Rahsia” ?. (redaksi)</span></div>

News Tipikor Sidang Korupsi PT PAL, Uang “Siluman” Rp 5,3 M Sudah Disetorkan Ke Pekas Pusku TNI AL

Saksi Arisf Cahyana (juga tersangka)   #Dalam Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, Dana Komando Sebesar Rp18,12 M Ke TNI AL Tanpa Aturan...

»

Wakil Dekan III FKG Unair Surabaya “Menginap” Di Hotel Prode

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0U8jQZXBLvZ7qziXd__4cnOGyDtkGymWTuUQ1YtX2QggAT4FopdaVd03l8bJxOtTSu_v2TvEB1bWxPYWBYkbvnL-hXBZrPEQpLuiKjUcDLvhMBUJ2VaSKPXzF0h1oxAM8O-imH_9Zwr4/s1600/IMG-20170712-WA001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="684" data-original-width="1216" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0U8jQZXBLvZ7qziXd__4cnOGyDtkGymWTuUQ1YtX2QggAT4FopdaVd03l8bJxOtTSu_v2TvEB1bWxPYWBYkbvnL-hXBZrPEQpLuiKjUcDLvhMBUJ2VaSKPXzF0h1oxAM8O-imH_9Zwr4/s640/IMG-20170712-WA001.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> Wakil III Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya,  I Ketut Suardhika, saat  ini “menginap” di Hotel Prodeo alias penjara di Ruran (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur sejak Rabu, 12 Juli 2017<br /><br />Pejabat Universitas salah satu ternama di Jawa Timur ini, di jebloskan ke penjara setelah  penyidik Polrestabes Surabaya melimpahkan kasus ini ke Kejari Surabaya dalam kasus dugaan pencabulan. Penahanan tersebut dilakukan jaksa untuk mempercepat proses persidangan dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya<br /><br />"Kita tahan selama 20 hari kedepan, selanjutnya berkas perkaranya  akan kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan," kata Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Rabu 12 Juli 2017.<br /><br />Untuk diketahui, I Ketut Suardhika ditahan usai menjalani pemeriksaan tahap II di Kejari Surabaya. Pelimpahan tahap II ini berlangsung sekitar pukul 11.00  - 15.00 WIB. Selanjutnya, Ketut langsung digelandang petugas Kejari Surabaya menuju mobil tahanan bersama tersangka lainnya dalam kasus yang berbeda menuju Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo. <br /><br />Istri tersangka, terlihat shock atas penahanan suaminya. Wanita berparas lencir itu terlihat sesenggukan saat suaminya dimasukkan ke mobil tahanan milik Kejari Surabaya.<br /><br />Kasus pencabulan (oral) yang dilakukan tersangka terhadap JSB (korban) ini dilakukan tersangka Ketut diruang Sauna Celebrity Fitness Lantai V Galaxy Mall Surabaya. Atas perlakuan tersangka terhadap korban, akhirnya dilaporkan ke resepsionis.<br /><br />Kedok dokter berwajah lembut ini pun akhirnya terbongkar, saat penyidik Polrestabes Surabaya melakukan penyidikan dan menetapkan I Ketut Suardhika sebagai tersangka dalam kasus ini.<br /><br />Atas perbuatannya, Ketut pun teramcam dijerat dengan pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 15 tahun penjara. Dia dijerat.  (Redaksi)<br />

Pidana Wakil Dekan III FKG Unair Surabaya “Menginap” Di Hotel Prode

berita korupsi .co - Wakil III Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya,  I Ketut Suardhika, saat  in...

»

Terdakwa Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Dituntut ‘17,5’ Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQfsAgeLCpSLeZ840KCtqaRl8GXdUvq4QRpV1thbeSXvEPrie-eLSGaVtDvN1yp2PXClqSrbr24_xVWSBpZV6ajTVMzTy5XBAWsy9GeMuMZ66VdHLe3MgpJfeo3Lx3T3WkRQMmSwDv-w/s1600/IMG2017040710283.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQfsAgeLCpSLeZ840KCtqaRl8GXdUvq4QRpV1thbeSXvEPrie-eLSGaVtDvN1yp2PXClqSrbr24_xVWSBpZV6ajTVMzTy5XBAWsy9GeMuMZ66VdHLe3MgpJfeo3Lx3T3WkRQMmSwDv-w/s1600/IMG2017040710283.jpg" /></a></div> <b><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: large;">berit<span style="color: red;">korupsi</span>.</span></b>co –</span></b> Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, tak lama lagi akan berakhir.<br /> <br /> Sebab, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dodi Sukmono dkk dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah membacakan surat tuntutanntanya terhadap terdakwa, Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 10 Juli 2017.<br /> <br /> Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin yang dibantu dua Hakim Ad Hock yakni, DR. Andriano dan DR Lufsiana masing-masing sebagai anggota, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Jhonannes dkk.<br /> <br /> Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa selaku Kasubdin PLS dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2007, telah menyahgunakan kewenangannya dan kesempatan telah mengalihkan sebahagian alokasi anggaran.<br /> <br /> JPU menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa mengeluarkan anggaran yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan untuk camat, kepala cabang dinas, lurah atau Kepala Desa sebesar Rp 3.330.000.000. Karena secara substansi, camat, kepala cabang dinas, Lurah atau Kepal Desa adalah bukan penyelenggara. Dengan rincian Rp 50.000 X 6 bulan X 1100 kelompok dengan total Rp 3.330.000.000. JPU juga menyebutkan bahwa terdakwa tidak layak menerima dana sebesar Rp 405 juta.<br /> <br /> Dalam surat tuntutannya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menuntut terdakwa Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda sebsar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.<br /> <br /> “Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marthen Luter Dira Tome, dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan membayar denda sebsar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ucap JPU.<br /> <br /> Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 3.735.000.000. Dan apa bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Sehingga total hukuman yang dituntut JPU KPK kepada terdakwa selama 17 tahun dan 6 bulan. <br /> <br /> Anehnya, dari tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negra sebesar Rp 3.735.000.000 menjadi pertanyaan. Sebab, dalam surat tuntutan JPU dari KPK, tidak membuktikan bahwa, adanya aliran dana sebesar Rp 3.735.000.000 yang masuk kerekening pribadi terdakwa maupun tidak membuktikan adanya penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa.<br /> <br /> Sementar uang sebesar Rp 3.330.000.000 yang dalam tuntutan JPU, diterima para camat, kepala Cabang Dinas, Lurah atau Kepala Desa bukan dari terdakwa, melainkan dari Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD). Selain itu, uang sebesar Rp 405 juta, dari penyedia barang/jasa, juga bukan masuk kerekening terdakwa melainkan ke rekening Sumon Dira Tome, adik kandung terdakwa yang juga sebagai FKTLD. Sehingga uang sebesar Rp 3.745.000.000 (Rp 3.330.000.000 + Rp 405 juta) tak sepeserpun masuk ke rekening atau diterima terdakwa.<br /> <br /> Bukankah dalam Undang-Undang Korupsi, kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar uang yang dinikamtinya ? Apakah total kerugian negara dibebankan selurunya kepada terdakwa ?. <br /> <br /> Usai persidangan. Menggapi tuntutan JPU dari KPK terkait adanya pengeluaran sebesar Rp 3.330.000.000 dan uang sebesar Rp 405 juta, terdakwa Marthen Luter Dira Tome menjelaskan, hal itu adalah kewenagan Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan itu. Kalau saya, sah-sah saja, yang memutuskan adalah Majelis Hakim. <br /> <br /> “Ketika saya disini sebagai terdakwa dihadapan Majelis Hakim, saya telah berupaya dengan jujur dengn mata, hati dan telinga menyampaikan apa yang saya buat. Dan yang saya buat adalah menguntungkan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Khusus yang dikatakan kehilangan uang sebesar Rp 3.330.000.000, itu uang ayng diberiakan kepada Camat, Desa, Lurah dan Kela Cabang Dinas, yang hadir pada penyelenngara itu bukan sebagai penyelenggara. Tetapi mereka sebagai orang yang beroengaruh di tingkat Desa dan Keluarahan untuk memberikan motivasi kapeda masyarakat yang belajar,” kata terdakwa<br /> <br /> Menurut terdakwa, yang belajar itu adalah orang-orang yang buta huruf, yang tidak mau lagi bersekolah tetapi dipaksa untuk sekolah oleh negara ini, dalam rangka menaikkan indeks SDM manusia di Indonesia. <br /> <br /> “Ketiak itu dilakukan, maka sukses program itu. Yang kedua, tadi dikatakan revisi-revisi tadi itu, revisi RKKL yang kita lakukan. Dari pusat, dialokasikan anggaran perkelompok sebesar Rp 3 juta lebih. Kemudian saya revisi menjadi Rp 2.900.000 per kelompok. Dengan demikian terjadi efesiensi keuangan negara sebesar Rp 5.996.000.000. Terlebih lagi, masyarakat yang tidak sempat mengeyam pendidikan itu sebanyak 20.680 jiwa. Saya juga kaget kalau ada kerugian negara dalam hal itu,” lanjut terdakwa <br /> <br /> Terdakwa menambahkan, pemberian dana yang dikatakan JPU adalah, berupa biaya konsumsi atas kesepakatan penyelenggara, bukan pemberian uang secara tunai. Terdakwa justru balik bertanya. Apakahpenyidik KPK tidak ada biaya perjalanan dians ?<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwdztJjhjDmxuRcZOpzus9fXALj9BBPNTFUU-n9pWPZt8X_1O2OFVfhpGO_WXXOmmKCu3eRPzf1uarop3kDdw2ioMVk4GLK3a1KKU5cCVKXa2WmIO1d53nEO2biV2J4DIVGVhh_KnejVU/s1600/IMG20170710114701.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwdztJjhjDmxuRcZOpzus9fXALj9BBPNTFUU-n9pWPZt8X_1O2OFVfhpGO_WXXOmmKCu3eRPzf1uarop3kDdw2ioMVk4GLK3a1KKU5cCVKXa2WmIO1d53nEO2biV2J4DIVGVhh_KnejVU/s640/IMG20170710114701.jpg" width="640" /></a></div> <br /> “Dasarnya adalah kesepakatan. Ini kan uang milik penyelenggara. Misalnya penyelenggara dapat uang sebesar Rp 900.000 selama 6 bulan. Tetapi penyelenggara mengerti bahwa dia tida punya kuasa untuk menekan orang-orang ini untuk proses belajar karena tidak mau lagi. Sehingga mereka berseoakat kasihlah 50.000, tetapi tidak dikasih kes. Uang itu disiapkan dicadangkan. Kalau mereka datang, dijamu minum kopi, makan ubi atau diganti uang bensinnya. Perntanyaan saya. Apakha kalau penyidik KPK datang kesini, ada nggak biaya perjalanan dinas ?. Memang saya ditangkap pas sosialisai calon Gubernur,” ungkap terdakwa.<br /> <br /> Sementara JPU Dodi Sukmono dari KPK mengatakan, bahwa dakwaan yang dibuktikan kepada terdakwa dalam persidangan adalah dakwaan kedua yakni pasal 3 UU Tipikor, menyalahgukan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan orang lain. Terkait camat, Kepala Cabang Dinas dan Lurah atau Kepala Desa yang menerima uang sebesar Rp 50.000 X 6 bulan X 1100 kelompok, menurut Dodi, akan diajukan untuk diperiksa sebagai tersangka. <br /> <br /> Namun saat disinggung penetapan Marthen Luter Dira Tome menjadi tersangka, saat dirinya mencalonkan Gubernur NTT, dan pada tahun 2016 KPK kalah disidang Praperadialn. JPU KPK Dodi mengatakan, hanya menyidangkan perkara ini. “Penuntut KPK hanya berwenang menyidangkan perkara ini,” jawabnya.<br /> <br /> Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa  Marthen Luter Dira Tome, Johannes menanggapi tuntutan JPU KPK hanya berasumsi. Menurutnya, bahwa JPU KPK lebih banyak berasumsi memakai fakta persidangan. terkait uang pengganti yang dibebankan JPU kepada terdakwa, Johannes mengatakan bahwa, tidak ada aliran dana yang masuk ke rekening terdakwa. <br /> <br /> “Tidak ada dana yang masuk ke rekening terdakwa. Itu bukan fakta sidang tapi asumsi Jaksa sendiri bahwa itu uang terdakwa. JPU tidak bisa membuktikan apa yang didakwakan. Rekening yang dibacakan JPU dalah rekning Simon Dira Tome dari Alim Tulangga. Simon juga anggota TLD dan dia adalah fasilitator TLD,” pungkasnya,  (Redaksi) <br /> <br />

News Tipikor Terdakwa Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Dituntut ‘17,5’ Tahun Penjara

berit korupsi . co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan...

»

Kasus Korups OTT PT PAL, Saksi sebut Aliran Dana 8% Ke PUSKU TNI AL

<b><span style="font-size: large;"></span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1gXX6426o-2qpBX5fqZYeozsw7vT7mA6DS_O5xLfZgZPkDVQcx6j85dJoS-cPSWaukJDfY6VDhVTSzGvAg8woHKEMmytuTbUlnUGKuJhtybRAlAoZUE6_S1eksECCBgftg6B7PtnJ1g/s1600/PT+PAL..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1gXX6426o-2qpBX5fqZYeozsw7vT7mA6DS_O5xLfZgZPkDVQcx6j85dJoS-cPSWaukJDfY6VDhVTSzGvAg8woHKEMmytuTbUlnUGKuJhtybRAlAoZUE6_S1eksECCBgftg6B7PtnJ1g/s640/PT+PAL..jpg" width="640" /></a></span></b></div> <b><span style="font-size: large;"> </span></b><br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b>Setelah KPK menyeret Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam kasus dugaan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) pada tahun 2009, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan para pejabat Forpinda (Forum Pimpinan Daerah) yang diduga turut menikmati “uang haram” dari terdakwa.  <br /><br />Anehnya, jangankan diminta pertanggung jawaban hukum sebagai pejabat yang mengerti hukum terutama Undag-Undang Korupsi, Undang-Undang atau peraturan tentang pejabat  penyelenggara negara yang bersih, namun “menerima” uang dari terdakwa Bambang Irianto tanpa ada aturannya, para pejabat Forpinda Kota Madiun itu pun, tak dihadirkan walau hanya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor.<br /><br />Kali ini, Komisi anti rasuah ini, kembali di “uji kegarangannya”. Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar akan menunjukkan “taringnya”, untuk menegakkan  hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Maret 2017, yang berkaitan dengan penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia dengan pemerintah Philipina, yang menyeret Direktur Utama Dirut PT PAL sendiri yang juga  diduga melibatkan pejabat TNI AL  ? <br /><br />Sebab, dalam persidangan kasus Korupsi OTT dengan terdakwa Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara suap antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra dengan Firmansyah Arifin (Dirut PT PAL) melalui Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL juga tersangka), terungkap bahwa, aliran dana sebesar 2 – 8% masuk ke PUSKU (Pusat Keuangan) TNI AL yang disebut dana Komando.<br /><br />Dalam persidangan, saksi Siful Anwa, kepada Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, dibantu dua Hakim Ad Hock yakni, DR. Andriano dan DR. Lufsaina mengatakan, dana sebesar USD 163.102,19 sebagian untuk dana Komando TNI AL sebesar 2 hingga 8% tergantung dari order pesanan Kapal.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Saiful Anwar menjelaskan, Perusahaan agensi Ashanti Sales Inc menadapat fee 3,5 persen dari nilai kontar sebesar USD 86,987,832,5. Dan 1,25 persen dalah Cas Back  yang akan siserahkan ke pejabat PT PAL. Dana yang sudah diterima oleh Dirut PT PAL dari Kirana Kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, melaui Saiful Anwar sebesar USD 163.102,19. Sebahagian dari dana tersebut sudah disetorkan ke PUSKU TNI AL melalui staf Keuangan PT PAL.<br /><br />“Sebahagian untuk dana Komando TNI AL, sudah disetorkan ke PUSKU TNI AL Jakarta, yang menyerahkan staf bagian keuangan PT PAL. Dana Komando TNI AL 2 hingga 8 persen, tergantung dari order pesanan Kapal. Tidak ada tanda terimanya,” ungkap saksi Saiful Anwar kepada Majelis.<br /><br />Namun saat ditanya Majelis Hakim, terkait siapa yang menerima di PUSKU TNI AL, saksi tak menjab. Terkait staf Keuangan PT PAL yang disebutkan saksi Saiful Anwar yang juga tersangka dalam kasus yang sama, akan dihadirkan pada persidangan berikutnya.<br /><br />Usai persidangan, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Agus Nugroho, Andrianus menjelaskan bahwa, berdasarkan fakta persidangan, sebahagian dari dana dipergunakan untuk  budgeting dan dana non taktist, yang setiap ada proyek yang bekerjasama dengan Angkatan Laut (AL), pasti aka nada permintaan 2 sampai 8 persen yang dijadikan dana Komando.<br /><br />“Dari fakta persidangan, sebahagian dari dana itu dipergunakan untuk  budgeting dan dana non taktist. Setiap ada proyek yang bekerjasama dengan Angkatan Laut (AL), pasti akan ada permintaan 2 sampai 8 persen yang dijadikan dana Komando. Untuk mengeksplor lebih dalam lagi terkait dana Komando ini, itu nanti dari saksi yang dipanggil JPU minggu depan yaitu M.Firmasyah, salah satu pejabat di PT PAL. Firmansyah inilah yang lebih mengetahui, dan bisa jadi dia yang menyetorkan langsung,” ujarnya.<br /><br />Terkait penyerahan uang sebesar USD 25.000 oleh terdakwa Agus Nugroho ke Dirut PT PAL melaui Saiful Anwar sekaligus mengahantakannya ke jeruji besi, menurut Andrianus, bahwa terdakwa Agus Nugroho tidak mengetahuinya.<br /><br />“Agus (terdakwa) tidak tahu. Yang menyerahkan uang, itu atas perintah dari Kirana. Agus diangkat menjadi Direktur bukan berdasarkan RUPS tapi atas perintah dari Ignas. Dari fakta persidangan, Ignas ini pemilik saham di PT Perusa sebesar 30 persen. Agus ini diangkat menjadi Direktur tahun 2016. Terjadinya peristiwa OTT ini, kami menduga bahwa, dia sengaja dipasang. Dia tidak tau, itu uang apa. Dalam kasus ini, klien kami betul-betul tidak punya peran dalam kasus korupsi ini. Karena 4 saksi dari PT PAL, mereka tidak mengetahui tentang terdakwa Agus Nugroho,” pungkasnya.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korups OTT PT PAL, Saksi sebut Aliran Dana 8% Ke PUSKU TNI AL

  berita korupsi .co – Setelah KPK menyeret Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korups...

»