Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

<span style="font-size: large;"><b><i>#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk</i></b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Nawawi (baju batik) usai sidang dakwaan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><i></i></b></span></div> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Nawawi (52), Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan tahun 2013, tak bisa berkumpul bersama keluarganya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 H tahun ini yang  tinggal beberapa hari lagi, namun Ia harus berlebaran Penjara.<br /> <br /> Berlebaran di Penjara, karena Dia (Nawawi) saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan mesin tempel perahu nelayan tahun 2013 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 994.500.000 juta, yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) termasuk dari Dana Aloaksi Umum (DAUM) sebesar Rp 90.000.000, yang merugikan negara senilai Rp 385 juta.<br /> <br /> Pada Kamis, 22 Juni 2017, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, menyeret Nawawi, selaku Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan tahun 2013, ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Yudi. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Baktiar Pradinata dan Warsono Kusomo.<br /> <br /> Selain terdakwa Nawawi, turut juga diadili terdakwa Suparman Rosidi selaku penyedia barang/jasa Perintah. Sementara tersangka Nurlaila yang menjabat sebagai PPKm yang juga Kabid (Kepala Bidang) Budidaya Kelautan dan Perikanan, masih menunggu giliran sehabis lebaran. <br /> Kasus ini pun sedikit mengundang pertanyaan. Siapa pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut. Apakah terdakwa selaku PA sekaligus sebagai KPA, atau tanpa KPA ?<br /> <br /> Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, pengadaan Mesin tempel perahu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikana tahun 2013 yang menelan anggaran dari APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 995.500.000 juta, tidak sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) No. 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua Perpres No 54 tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /> <br /> Menurut JPU dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Nawawi selaku PA, telah memberikan arahan kepada Bambang Harto Supriyadi, telah menunjuk CV Jasmindo Persada, dimana terdakwa Suparman Rosidi adalah pemiliknya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai anggaran sebesar Rp 824.095.000. Pada hal, peserta lelang terdiri dari 4 CV diantaranya, CV Perdana Indah, CV. Dua Em, CV.Jasmindo Persada dan CV. Putra Bahari.<br /> <br /> Sehingga, pejabat Nurlaila selaku PPKm, saat menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan spesifikasi teknis pengadaan mesin temple, tidak melakukan survey harga pasaran. Hal itu dilakukan atas sepengetahuan terdakwa.<br /> <br /> Dalam kegiatan tersebut, selain PA dan PPKm juga ada panitia lainnya yang terdiri dari; Pejabat Pengelola Keuangan (Siti Nurul/Sekretaris Dinas Kelautan dan Periaknan), PPTK (Herlan Sutriusno/Kabid SK Dinas Kelautan dan Perikanan), Bendahara Pengeluaran, (Suci Lusia Wardani/Staf Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan), PPHP (Edi Siswanto/Kasubag Umum)<br /> <br /> Sementara Panitia ULP (Unit Layanan Pengadaan) terdiri dari; Ciptaning Tekat (Ketua), Hj. Rizkiyah Nuni Wahyuni (Sekreyaris) dan Isnaini Hasan AliWardana, Hadi Avianto serta Norman Satriyana, masing-masing sebagai anggota.<br /> <br /> JPU menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dalam hal ini adalah terdakwa Suparman Rosidi. Sehingga merugikan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp 452.184.614 dikurang Rp 94.159.500 menjadi  Rp 358.025.114.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU.<br /> <br /> Atas dakwaan JPU, terdakwa melalui PH-nya tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan). Sehingga, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saski-saksi pada sidang berikutnya.<br /> <br /> Usai persidangan, PH terdakwa mengatakan bahwa kerugian negara sebesar 385 juta karena sudah ada pengembalian. “Coba aja lihat dakwaan, kerugian negara 385 juta dari 452 juta. Ada pengembalian. Terdakwanya ada tiga, yang satunya belum sidang,” kata Baktiar. (Redaksi)

News Tipikor Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk Terdakwa Na...

»

PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 19 Juni 2017. <br /><br />Sidang yang berlangsung di Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Marthen Luter Dira Tome (52), semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas (Kasubdin) PLS Dispendikbud Provinsi NTT, tahun 2007.<br /><br />Sidang yang berlangsung berjalan alot antara JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan terdakwa Marthen Luter Dira Tome, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Yohanes D. Rihi dkk.<br /><br />JPU Yadin menanyakkan terkait kelengkapan dokumen Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) dalam pelaksanann program pendidikan berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden)   Nomor 5 tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia. Selain itu, JPU juga mempermasalahkan SK terdakwa selaku Kasubdin, termasuk aliran dana sebesar Rp 405 juta yang dicairkan sebelum kegiatan, berdasarkan bukti transfer yang dimiliki oleh JPU KPK sebagi bukti<br /><br />Terkait hal tersebut, kepada Wartawan Media ini, terdakwa mengatakan bahwa, SK yang dimilikinya sebagai PPKm, sejak terdakwa menjabat Plh (Pelaksan harian) bukan sebagai Pj (pejabat). Sebeb menurut terdakwa, PJ itu adalah untuk seorang PNS yang belummemenuhi syarat forum dari segi golongan.<br /><br />“SK saya sebagai PPKm selisih Satu hari dengan SK Kepala Bidang. Sebelum saya resmi diangkat menjadi Kasubdin, sudah Plh, hanya melanjutkan dari Plh menjadi Kasudin. Jadi disitu, Pj itu dipikir Plh. Pj itu, karena pangkat saya belum memenuhi pangkat maksimal menjadi Kepala Bidang, maka disebut Pj, semua juga begitu,” kata terdakwa. <br /><br />“Plh, pelaksana harian. Kalau Pj itu, pejabat karena pangkatnya belum memenuhi syarat-syarat forum. Jadi waktu itu sudah Plh sekaligus menjadi PPKm. Sehari setelah SK PPKm, resmi menjadi Kasubdin. Kabid (Kepala Bidang.red) itu ya sama dengan Kasubdin untuk sebagahgian daerah, pejabatnya ia sama. Itu pejabat Eslon III. Jadi saat jabatan Plh, saya juga menjadi PPKm. Yang dipermasalahkan JPU tadi itu,” ujar terdakwa<br /><br />Saat ditanya, ada tidaknya kerja sama antara FKTLD dengan Dinas Pendidikan, termasuk surat keputusan (SK) Kemenkum HAM terkait pembentukan FKTLD Provinsi NTT, terdakwa mengatakan ada kerjasama.<br /><br />“Ketika Forum Pusat dibentuk, seketika Forum di Provinsi dan Kabupaten/Kota terbentuk. Ada kerjasama antara Forum dengan Dinas. Dalam AD/ART termasuk Akte pendirian, Forum adalah penyelenggara. Kalau SK Kemenkum HAM nya saya tidak melihat kesitu,” ungkap terdakwa<br /><br />Terdakwa menambahkan, bahwa program yang dilakanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT dngan anggaran APBD adalah anggaran Blogren atau sama dengan swakelola. Progam ini, lanjut terdakwa, tidak sama dengan pendidikan Formal melainkan Non Formal, yang bertujuan untuk menuntaskan masyarakat buta aksara, berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia.<br /><br />“Ini program tidak sama dengaan sekolah formal, ini non formal. Sementara ada modul yang harus disediakan, dan harus beli dari Jawa (Jakarta) karena tidak ada dijual selain di Jawa, karena tidak dijual bebas. Tidak ada penerbit di NTT. Yang penting adalah tujuan dari program ini bisa tercapai dengan baik. Aturannya adalah, Inpres No 5 Tahun 2006 tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun dan penuntasan buta aksara. Karena Indonesia ini, negara yang salah Satu pendidikan yang paling rendah. Karena tiga hal yang menentukan masusia itu adalah, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di NTT ada 350 ribu orang buta hufuf. Nah, dibuatlah Inpres ini untuk percepatan peningkatan pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak,” pungkas terdakwa.<br /><br />Sementara JPU Yadin dari KPK mengatakan bahwa, JPU dapat membuktikan dalam persidangan, bahwa SK yang disampaikan oleh terdakwa adalah Akte Notaris terkait pendirian Forum. Yang menurut JPU Yadin, bahwa Forum belum memiliki legimitit formil. Selain itu, JPU juga membuktikan adanya pencairan dana sebesar Rp 405 juta melalui transfer sebelum kegiatan dilaksanakan.<br /><br />“Mereka berdalih tentang legimitit formil. Legimitik formil itu, kalau mereka mengatakan ini berbadana hukum harus berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya yang mereka sampaikan itu setelah kita buktikan dalam persidangan, itu bukan SK Kemenkum HAM melainkan Akte pendirian Notaris, yang berbeda dengan yang kita sampaikan. Jadi ini belum memiliki legimitit formil. Kemudian yang kedua terkait uang, kita tadi bisa membuktikan bahwa penerimaan uang itu bukan 390, tetapi 405 juta dan itu diberikan sebelum adanya kegiatan. Berdasarkan data transfer, 2 Maret 2007, artinya uang itu sudah dinerikan sebelum ada kegiatan,” ungkapnya<br /><br /> Terkait kewenangan terdakwa selaku PPKm dalam pelaksanaan program pendidikan, JPU mengakui bahwa terdakwa memiliki kewenangan berdasarkan surat yang dikeuarkan Menteri. Hanya saja menurut JPU, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya.<br /><br />“Prinsip dalam sebuah kewenagan itu ada tiga, atribusi, karena undang-undang dan delegasi, penyerahan kewenangan dan mandat pelimpahan. Kalau ini sifatnya mandat sebagaimana keterangan ahli sebelumnya, dia harus melaporkan kepada pejabat yang bersangkutan dan meminta persetujuan. Ada penyelahgunaan kewenagan yang menyimpang disitu. Artinya, ketika ini persoalan mandat, tetap harus dia meminta persetujuan dari atas. 2 Januari 2007 belum menjabat jadi Pj. Apapun yang dikatakannya itu, yang penting bukti. Yang jelas, dia belum pernah Plh, yang ada Pj. 3 Pebruari 2007, ada satu bulan masanya itu, dan setelah SK dari Menteri, satu hari kemudian diganti SK itu. Kalau kewenangan, dia ada surat yang diterbitkan oleh Menteri. Cuma, surat yang dibuat ini, menyimpang dari surat Menteri,” tegasnya.<br />Terpisah. Menanggapi pernyataan JPU terkait SK milik Forum Provinsi NTT dan uang sejumlah Rp 405 juta, PH terdakwa, Yohanes D. Rihi mengatakan bahwa, JPU KPK harusnya  professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Alasannya, JPU harusnya membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dalam persidangan, bukan menetapkan tersangka, terdakwa lalu mencari bukti. <br /><br />“Berharap bahwa JPU itu professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Hukumnya ialah, bahwa dalam ruang sidang, JPU punya tugas untuk membuktikan apa yang didakwakan. Karena, hal-hal yang terbukti tetapi tidak didakwakan kepada terdakwa, tidak bisa disalahkan kepada terdakwa. walaupun terbukti tetapi tidak didakwakan, terdakwa tidak bisa dipersalahkan, dia harus dibebaskan, karena itu diluar dakwaan. Dia tidak boleh jadi tersangka, terdakwa baru cari bukti, ini kan baru dia dapatkan sekarang. Fakta itu, yang dia omongin itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa. itu kaitannya uang dari Alim dikirim ke Simon lewat John. Silahkan ditanyakkan kepada Alim, Simon dan John bukan kepada terdakwa. Dia (JPU) tidak boleh menyimpulkan bahwa ada aliran dana ke terdakwa. Kurang professional sekali, JPU dari KPK tetapi membuktikan hal-hal yang tidak didakwkan,” kata Yohanes.<br /><br />Terkait kelengkapan dokumen berupa SK Kemenkum HAM milik Forum Provinsi, PH terdakwa mengatakan dengan tegas bahwa hal itu bukan kewenangan terdakwa. Alasannya bahwa, Pembentukan Forum bukan oleh terdakwa melainkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan surat dari Forum pusat (Jakarta).<br /><br />“Forum itu sudah terbentuk, ada aktenya dan ada surat dari pusat untuk membentuk Forum di tingkat Provinsi. Bahwa tidak terdaftar di Kemenkum HAM, itu bukan tugas dari terdakwa, karena pembentukan Forum itu ditingkat pusat, maka itu tugas dari Forum pusat. Karena Forum itu tidak bisa dibentuk dengan Akte tersendiri. Forum itu dibentuk dengan satu Akte Notaris yaitu dipusat dan berlaku untuk semua daerah. Kalau itu tidak didaftarkan, bukan tugas kita. Tidak adanya SK Kemenkum HAM dalam dokumen tersebut, itu bukan tugas PPKm ataupun tugas dari Forum di Provinsi, karena mereka itu mendapat kiriman dari pusat. Dokumen itu kan dikirim dari Forum pusat. Yang bentuk bukan terdakwa tetapi SK Kepala Dinas. Jadi tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk meneliti itu,” katanya dengan tegas. (Redaksi) <b><br /></b>

News Tipikor PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

beritakorupsi.co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan da...

»

Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-RAktZu40s6jp_pzwqyRGmkqvKY_RANr5kEXPsElPew3p80gtY7i96Z9trlGwVrr_p6A4e5O7mxOnftC_RsYzhzcUzuYkeh8CJoJtEHGnMJJ6QUq5bbbPUFADz-DRSG6glQW1-Cj2BY8/s1600/IMG2017061916151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-RAktZu40s6jp_pzwqyRGmkqvKY_RANr5kEXPsElPew3p80gtY7i96Z9trlGwVrr_p6A4e5O7mxOnftC_RsYzhzcUzuYkeh8CJoJtEHGnMJJ6QUq5bbbPUFADz-DRSG6glQW1-Cj2BY8/s1600/IMG2017061916151.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana. SH., MH</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, sepertinya tak ada habisnya, bahkan semakin tahun semain bertambah, sekalipun Pemerintah berupaya membentuk Undang-Undang dan lembaga seperti Tim Saberpungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) serta berbagai elemen masyarakat getol meneriakkan, tindak tegas para pelaku Koruptor.<br /> <br /> Buktinya, selama semester I (6 bulan) hingga tanggal 19 Juni 2017, kasus Perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya sebanyak 126, bila dibandingkan per tanggal 24 Juni 2016 sebanyak 125 perkara.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, Dr. Lufsiana, saat ditemui Wartawan Media ini diruang kerjanya, pada Senin, 19 Juni 2017. <br /> <br /> “Hingga hari ini, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke pengadilan Tipikor sebanyak 126 perkara. Boleh dikatakan ada peningkatan bila dibandingkan tahun lalu pada semester yang sama sebanyak 125 perkara,” ujarnya.<br /> <br /> Pria asal Palembang ini mengakui, bahwa Pengadilan Tipikor Suarabaya, Jawa Timur adalah, salah satu pengadilan di Indonesia yang terbanyak menyidangkan perkara Korupsi. Pun demikian, Dia mengatakan bahwa, Hakim Pengadilan Tipikor selalu siap untuk menyidangkan perkara sekalipun hingga malam hari.<br /> <br /> “Ia boleh dibilang kalau Pengadilan Tipikor ini salah satu Pengadilan yang banyak menyidangkan perkara Korupsi. Dan Hakim selalu siap untuk menyidangkannya walau sampai malam hari,” tegasnya.<br /> <br /> Apa yang dikatakan Dr. Lufsiana terkait jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya ada benarnya. Sebab, beberapa kasus (tersangka) perkara dugaan Korupsi termasuk diantanra kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  di Jawa Timur diantaranya, kasus OTT DPRD Tk. I Jatim dan dua stafnya serta 2 Kepala Dinas (Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan) Jatim bersama seorang staf Kadis Pertanian, kasus OTT 3 anggota DPRD Mojokerto dan Pejabat Pemkot Mojokerto, Kasus OTT BPN Surabaya II, kasus Korupsi Pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, kasus Korupsi Pelepasan asset Pemrov Jatim Jilid II, akan dilimpahkan ke Pengailan Tipikor.<br /> <br /> Sementara kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kaitannya dalam perkara Korupsi dana Hibah Kadin Jatim dengan tersangka yang juga terpidana, Dr. Nelson sembiring, akan segera disidangkan, tinggal menunggu jadwal hari dan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana. SH., MH beritakorupsi.co – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Tim...

»

KPK Menangkap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kadis PUPR Kota Mojokerto

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-yC9kQcgOS-g4LbYfo6tobXk7-lqDDFW1rZUo65iT9GjfjTpMgjfQWQEg2aWvNXAcMvesIPkV0bibyynjuXjpYb0ocC1DkGWaV2bQ2VR_5EZ4NFPhNaEJKMDdmNQMK-cVegKv5yal-lU/s1600/KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1136" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-yC9kQcgOS-g4LbYfo6tobXk7-lqDDFW1rZUo65iT9GjfjTpMgjfQWQEg2aWvNXAcMvesIPkV0bibyynjuXjpYb0ocC1DkGWaV2bQ2VR_5EZ4NFPhNaEJKMDdmNQMK-cVegKv5yal-lU/s1600/KPK.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co -</b>  Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim), telah banyak memperoleh piagam penghargaan dari Pemerintah Pusat karena dianggap kesuksesannya diberbagai hal, namun disisi lain, kasus Korupsi, ibarat peri bahasa,<i> mati Satu tumbuh Seribu. </i><br /> <br /> Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra bersama Dua stafnya. Tidak hanya Ketua Komis B, tetapi juga Dua Pejabat Pemprov. Jatim yakni, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya, Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim).<br /> <br /> Sementara, kasus Korupsi dana Pilgub Jatim 2013 Jilid IV oleh Bawaslu, sedang dalam proses persidangan saat ini di Pengadilan Tipikor, setelah kasus Korupsi dana Pilpres 2014 oleh KPU Jatim sudah disidangkan dan dinyatakan bersalah. Dan akan menyusul pula, persidangan kasus Korupsi dana Hibah Kadin Jatim dan Kasus Korupsi penjualan asset milik Pemprov yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha, dimana Direktur Utamanya Dahlan Iskan, sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadian Tipikor beberapa waktu lalu. <br /> <br /> Kali ini, Lembaga anti rasuah ini kembali menuai hasil. Pada Sabtu dinihari, 17 Juni 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Mojokerto, Jawa Timur. <br /> <br /> Informasi yang didapat Wartawan Media ini dari salah seoraang penyidik/Jaksa KPK saat dihbungi, terkait penagkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, membenarkannya.<br /> <br /> “Infonya, Ketua Dewan, Purnomo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Dewan Umar Faruq dari PAN, Ketua Komisi III Abdullah Fanani dari FPKB dan Kadis PU (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono. Ini juga info dari wartawan,” ungkapnya, Sabtu, 17 Juni 2017, pkl 17:42 Wib. <br /> <br /> Informasi lain yang diterima Wartawan Median ini dari salah seorang BPKP Perwakilan Jatim yang mengatakan bahwa, yang ditangkap KPK sejumlag 5 orang. Diantaranya, Ketua dan Dua Wakil Ketua DPRD Kota Madiun serta Dua Kepala Dinas.<br /> <br /> “Data dari lapangan, yang terkena OTT, Novi Rahardjo (Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto), Wiwid Widiantono (Kepala Dinas PUPR), Purnomo (Ketua DPRD Kota Madiun dari Fraksi PDI Perjuangan), Fanani Utomo (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, dari FPKB)  dan Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, dari FPAN),” katanya melalui pesan WhatsApp-nya.  (Redaksi)

News Tipikor KPK Menangkap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kadis PUPR Kota Mojokerto

Ilustrasi beritakorupsi.co -   Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim), telah banyak memperoleh piagam penghargaan dari Pemerint...

»

Kasus Korupsi Di Surabaya, “Mati Satu Tumbuh Seribu”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLJn0Ma6fKySrftjyNErJ53-BIUl7zPZ8POpyAddKh25fuXYgLZqEEB42rlztdcaLk8yRoO7Su1ESj_n46hHwHP4t4Z0KMh1mkYo617xKKZn9-jM4A3fDrcnWYWBmrt8JRY1Faqk3lLW0/s1600/IMG2017061413331.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLJn0Ma6fKySrftjyNErJ53-BIUl7zPZ8POpyAddKh25fuXYgLZqEEB42rlztdcaLk8yRoO7Su1ESj_n46hHwHP4t4Z0KMh1mkYo617xKKZn9-jM4A3fDrcnWYWBmrt8JRY1Faqk3lLW0/s640/IMG2017061413331.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><i><b>#Kejari Surabaya Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Ke KUB Sebesar Rp 4,4 M#</b></i></span><br /><br /><br /><br /><b>beritakorupsi.co -</b> Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Surabaya atau Jawa Timur umumnya, yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang semakin tahun semakin bertambah, harusnya menjadi “pukulan telak” bagi Pemerintah Kota maupun Pemprov, yang meraih banyak penghargaan dari Pemerintah Puat.<br /><br />Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Dua Pejabat Pemprov. Jatim yakni, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Dua Staf DPRD Komisi B yakni, Rahman Agung dan Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra.<br /><br />Sementara Lurah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeras, Kota Surabaya sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya karena kasus dugaan Korupsi Prona setelah mantan bendahara Bapeko Kota Surabaya di Vonis bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pajak PPh (pajak penghasilan).<br /><br />Kali ini, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, kembali melakukan penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi dana Hibah Non Pendidikan Pemkot Surabaya tahun 2014-2015 lalu yang dikucurkan kepada Bagus Prasetyo Wibowo, selaku Ketua  Kelompok Usaha Bersama (KUB) Advertising, sebesar Rp 4,4 milliar.<br /><br />Hal itu diakui oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi. SH, saat dihubungi wartawan media ini. Namun mantan Wartawan ini enggan menyebut nama atau inisial orang-orang yang sedang dibidiknya.<br /><br />“Masih dik (penyidikan) umu, belum, nanti saja,” jawabnya singkat.<br /><br />Kasus yang sedang ditangani Kejari Surabaya saat ini adalah, dugaan “penyelewengan” dana Hibah Non Pendidikan oleh Ketua  Kelompok Usaha Bersama (KUB) Advertising.<br /><br />Pada 9 September 2013, Ketua KUB Advertising, mengajukan Proposal ke Wali Kota Surabaya melalui Bapemas (Badan Pembangunan Nasional) Kota Surabaya, sebesar Rp 4,4 miliar.<br /><br />Pengajuan Proposal tersebut untuk pengadaan beberapa barang antara lain, Mesin Printing Digital merk Gong Xen senilai Rp 324.000.000, Mesin Foto Copi merek Cannon seharga Rp 42,5 juta dan Dua unit Komputer Imex, dengan harga masing-masing Rp 26 juta. <br /><br />Dan pada Februari 2014, Pemkot Surabaya pun menindaklanjuti proposal yang diajukan Ketua KUB namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp Rp 370.000.000.<br /><br />Dan dari hasil penyelidikan Tim penyidik Kejari Surabaya menemukuan bahwa, , ternyata KUB Advertising yang dibentuk pemohon tidak ada alias fiktif termasuk para pengurusnya.<br /><br />Penyidik Kejari Surabaya sepertinya akan bekerja ekstra. Sebab, selain dugaan Korupsi dana Hibah Pemkot yang dikucurkan ke KUB, juga kasus dugaan Korupsi lainnya. Bisa jadi, termasuk 11 aset Pemkot Surabaya diantaranya, Kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Prof Dr Moestopo, Kantor PDAM di Jalan Basuki Rahmat, Taman Makam Pahlawan di Jalan Mayjen Sungkono, Gedung Gelora Pancasila di Jalan Indragiri,  Kolam Renang Brantas di Jalan Irian Barat, Marvel City Mall di Jalan Upa Jiwa, Gedung Sasana Taruna Aneka Star (THR) di Jalan Kusuma Bangsa,  Kantor Satpol PP Surabaya dan PT Abbatoir Suryajaya di Jalan Banjarsugihan-Tandes serta PT Iglas di Jalan Ngagel. (Redaksi)<br />

News Tipikor Kasus Korupsi Di Surabaya, “Mati Satu Tumbuh Seribu”

#Kejari Surabaya Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Ke KUB Sebesar Rp 4,4 M# beritakorupsi.co - K...

»

Pemerintahan Kota Madiun “Hampir Teranacm Lumpuh” Karena Kasus Korupsi Wali Kota

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSfuXkUQTAo1fjP3d5u2GV4VJOxGveSDgutaIpnQToLJ2pmukvLZ5ZOONnyF8tQPWelmioN84108mUCAkCHwvQlu1Qb40Z1VtRuBhlX6YhNQSJxRK23roothwJ9Y8sK5aTMW6dZBX1ag/s1600/Dewan+Madiun.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSfuXkUQTAo1fjP3d5u2GV4VJOxGveSDgutaIpnQToLJ2pmukvLZ5ZOONnyF8tQPWelmioN84108mUCAkCHwvQlu1Qb40Z1VtRuBhlX6YhNQSJxRK23roothwJ9Y8sK5aTMW6dZBX1ag/s640/Dewan+Madiun.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Andaikan penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menyeret Bambang Irianto tanpa pandang bulu, bisa jadi pemerintahan Kota Madiun pun “terancam lumpuh”.<br /><br />Sebab, kasus yang mejerat Wali Kota non aktif itu dapat menyeret para pejabat lainnya mulai dari seluruh SKPD (Kepala Dinas), Rekanan/Kontraktor, anggota Dewan dan pejabat Forpimda Kota Madiun yang “memberi dan menerima uang suap”.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para wakil rakyat yang digaji dari hasil keringat masyarakat itu mengakui, telah menerima uang dari Bambang Irianto melalui Armaya, adik kandung terdakwa yang juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhveAsvMyrRvt6T0WPNXHVGOiyI2ohIOLTIrw9wjhf6O8LYjQKgnU7HjCTh_B2mYlCaHU7ut1hyphenhyphenWIIv6GkJ6GIL6mq1n7MtanqAMBkO_7uw6uwbNo8mS_QPzQmqCNxDbCMvu5kWHu-vuNs/s1600/Armaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhveAsvMyrRvt6T0WPNXHVGOiyI2ohIOLTIrw9wjhf6O8LYjQKgnU7HjCTh_B2mYlCaHU7ut1hyphenhyphenWIIv6GkJ6GIL6mq1n7MtanqAMBkO_7uw6uwbNo8mS_QPzQmqCNxDbCMvu5kWHu-vuNs/s640/Armaya.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Armaya dan Bondan, seusai sidang minngu lalu</td></tr> </tbody></table> <b> </b>Namun beberapa anggota Dewan ternyata tidak mampu untuk mengembalikan seluruh uang yang diterimanya. Seperti Dewi. Dia menerima sebesar Rp 63 juta, yang dikembalikan hanya Rp 15 juta. <br /><br />“Saya hanya mampu mengembalikan segitu,” kata Dewi dihadapan Majelis, sambil senyum. Kehadiran anggota Dewan ini di Pengadilan Tipikor dianggap seperti melakukan kunjungan kerja bersama Hakim Tipikor. Sebab tingkalaku para wakil rakyat ini justru dibuat ajang foto-foto alias Selfi saat JPU KPK menunjukkan bukti kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun oleh KPK, ada kebijakan dalam penanganan kasus Korupsi dengan terdakwa Bambang Irianto selaku Wali Kota (non aktif) Madiun, karena para anggota Dewan dan pejabat Forpimda itu, telah mengembalikan puluhan hingga ratusan juta uang “haram yang dinimatinya” dari terdakwa setelah adanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK.<br /><br />Hal itu disampaikan oleh JPU Fitroh dari KPK, kepada Wartawan Media ini diruang sidang usai persidangan dengan agenda pemeriksaan puluhan saksi dari anggota DPRD yang dihadirkan oleh JPU, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, pada Jumat, 16 Juni 2017.<br /><br />“Si Atok ini bersama si Bu dewi, belum lengkap, bukan nggak mengembalikan. Dia mengembalikan tapi belum penuh. Saya perintahkan tadi kan secara tidak langsung, saudara harus mengembalikan. Diproses atau tidak, dalam penegakan hukum kan ada kebijakan karena ada etikat baik mengembalikan seluruhnya itu,” ujar JPU Fitroh<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait kebijakan dalam penegakan hukum Khususnya dalam kasus Korupsi dengan terdakwa Bambang Irianto, dimana para pejabat Kota Madiun yang mengerti hukum namun menerima ratusan juta uang yang tidak ada aturan atau istilah “menerima suap”, kemudian dikembalikan setelah ada penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lalu para pejabat tersebut pun tak tersentuh hukum, bila dibandingkan dengan beberapa tersangka/terdakwa yang melakukan hal yang sama, namun karena mereka tidak mengerti hukum atau karena penyidiknya yang berbeda, lalu sangsi pidana pun harus tetap berjalan ?<br /><br />“Betul, penegakan ini kan Katusitik. Kalau ini kan jelas. Kalau seluruh anggota Dewan tidak tau. Barangkali yang dimaksud adalah pasal 4 (UU Korupsi.red), pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang. Kalau konteks ini kan gratifikasi, apa yang mereka terima adalah gratifikasi. Kita ambil yang sebetulnya pola yang paling besar. Kalau kita bicara gratifikasi oleh Wali Kota, berapa orang yang harus kita proses kalau bicara dari proses hukum. Seluruh pemberian, seluruh SKPD, seluruh Kontraktor, seluruh anggota Dewan, apakah harus diproses masuk semua,’ tutur JPU Fitroh menjelaskan.<br /><br />Namun JPU Fitroh mengakui, apabila penegakan hukum dilakukan secara normative dalam kasus Korupsi Bambang Irianto, maka semua pejabat Kota Madiun bisa masuk penjara. <br /><br />“Kalau secara normative, semuanya kena,” jawabnya kemudian.<br /><br />Kebijakan penegakan hukum yang dimaksud, Khsusnya dalam kasus Korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun ini, semakin tampak dinilai masyarakat adanya “tebang pilih”. Sebab, JPU dari KPK “tidak” mungkin mengahadirkan para pejabat Forpimda Kota Madiun yang terdiri dari; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri (Ka PN), Kapolres sebagai sebagai saksi di persidanagan Pengadilan Tipikor, walau nama-nama pejabat tersebut tercantum dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)<br /><br />Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret Bambang Irianto ke Pengadilan Tipikor Surabaya yang saat ini diadili dalam kasus dugaan Korupsi yang bermula dari Proyek Pembangunan Pasar Besar Madiun pada tahun 2009, sejak dirinya pertama kali duduk di kursi jabatan selaku Wali Kota.<br /><br />Ternyata, kasus yang menyeret Wali Kota (non aktif) itu tidak hanya dalam Proyek Pasar Besar Madiun, namun ada “perbuatan” yang lebih “sadis” yakni, penerimaan setoran dari 33 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), para rekanan/kontraktor dan Camat serta Lurah, yang besarnya berpariasi, sejak menjabat Wali Kota 2009 hingga 2016. Uang “haram” yang jumlahnya puluhan milliaran itu pun, selain diperguankan sendiri juga dibagi-bagikan kepejabat lainnya.<br /><br />Uang yang diperoleh terdakwa Bambang Irianto tak tanggung-tanggung. Jumlahnya sekitar Rp 57 Milliar. Uang “haram” itu pun sebahagian dibagi-bagikan kepada pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun termasuk kepada semua anggota Dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat melalui Armaya. <br /><br />Selain ke Pejabat Forpimda Kota Madiun, uang “haram” itu, juga “dinikmati” oleh Istri sah terdakwa, Endang Suliestyawati, anak kandungnya Bonnie Laksamana (Sekretaris DPD Partai Demokrat, Jatim) serta kedua adiknya yakni Bondan Pandji Saputro dan Armaya, yang juga sebagai wakil rakyat.  Serta sebahagian lagi dipergunakan untuk membeli tanah, ruah dan beberapa unit mobil mewah yang salah satu diantaranya merek Hammer Type H2 dengan Plat B 11 RUU seharga Rp 2,6 M.<br /><br />Yang mengejutkan adalah, uang “haram” itu juga diberikan terdakwa Bambang Irianto kepada wanita teman akrabnya yakni, ‘Liliana’ yang berprofesi sebagai Dosen disalah satu Perguruan Tiggi di Jember, yang juga istri sah salah seorang “Ulama” di Jombang. Menurut JPU KPK kepada media ini, Liliana meneriam aliran dana sebesar Rp 270 juta melalui transfer.<br /><br />Kasus menerima dan bagi-bagi uang “haram” inilah yang kemudian menjerat Wali Kota (non aktif) Madiun, Bambang Irianto dalam Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU), sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini terungkap dalam persidangan dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa.<br /><br />Terdakwa Bambang Irianto pun “menerima hadiah penghargaan” dari KPK berdasarkan Undang-Undang Korupsi, pasal 12 huruf i atau pasal 12 huruf  B  jo pasal 65 ayat (1) KUHP  dan Undang-Undang TPPU pasal 3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Pemerintahan Kota Madiun “Hampir Teranacm Lumpuh” Karena Kasus Korupsi Wali Kota

beritakorupsi.co – Andaikan penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) d...

»

Tersangka Oepojo Sarjono Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 1,5 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <i><b><span style="font-size: large;">#Terdakwa Dahlan Iskan, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Oepoyo Sarjono dalam kasus Korupsi PT PWU#</span></b></i><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtlRjJXYmmwtsmt4_rFdi4ABg9MIVe7kfkS8E2N_DmYj-gTaO2ftboOlVLY_PTIuqPYTH-bBt29b0N0chFUq0Y04b7jrFq3wndHw6DO1dK4apKUFiU4VfG81V8vfVvHIPAy5WW4zxFRAg/s1600/Tersangka+Oepoyo+Sarjono+ke+3+dari+kanan+saat+menitipkan+uang+kerugian+negara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtlRjJXYmmwtsmt4_rFdi4ABg9MIVe7kfkS8E2N_DmYj-gTaO2ftboOlVLY_PTIuqPYTH-bBt29b0N0chFUq0Y04b7jrFq3wndHw6DO1dK4apKUFiU4VfG81V8vfVvHIPAy5WW4zxFRAg/s1600/Tersangka+Oepoyo+Sarjono+ke+3+dari+kanan+saat+menitipkan+uang+kerugian+negara.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pada Rabu, 14 Juni 2017, untuk yang Kedua kalinya, tersangka Oepojo Sardjono mengembalikan uang kerugian negara kepada penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), setelah minggu lalu mengembalikan uang sebesar Rp 500 juta, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Pemda Jatim) pada tahun 2003 lalu.  <br /> <br /> Kali ini, tersangka Oepoyo Sarjono bersama keluarga yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Jayanto Setiawan, mengembalikan uang 3 kali lipat dari minggu lalu yakni sebesar Rp 1.595.457.000. Sebelum pengembalian uang kerugian negara, tersangka Oepojo Sarjono terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya oleh penyidik Kejati Jatim.<br /> <br /> Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung mengatakan, pengembalian uang yang dilakukan oleh tersangka Oepojo Sarjono adalah, dalam kasus Korupsi penjualan asset Pemprov. Jatim, yang dikelola oleh PT PWU berdasarkan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perushaan Daerah (Perusda). <br /> <br /> Dan pada tahun 2003 lalu, Dua asset Pemprov. Jatim, yang dikelola oleh PT PWU yang terletak di Kediri dan Tulungagung kemudian dijual tanpa melalui prosedur oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku Direktur Utama (Dirut PT PWU, di Vonis 2 tahun penjara) dan terdakwa Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Penjualan asset (divonis 3 tahun), dimana tersangka Oepojo Sarjono dan tersangka Sam Santoso, selaku pembeli dari Dua asset tersebut.<br /> <br /> “Pengembalian uang kerugian negera yang dilakukan oleh tersangka adalah, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT PWU dengan Dahlan Iskan dan Wishnu Wardana. Tersangka Oepojo Sarjono dan Sam Santoso, Keduanya adalah Direktur PT SAM (Sempulur Adi Mandiri) sebagai pembeli,” kata Richard.<br /> <br /> Richard menambahkan, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dahlan Iskan, bahwa kerugian negara sebesar Rp 8 milliar lebih dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso. <br /> <br /> “Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dahlan Iskan, bahwa kerugian negara sebesar Rp 8 milliar lebih dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso. Jadi tersangka  Oepojo Sarjono mengembalikan 25% dari kerugian negara sebesar 8 miliiara sekian,” lanjut Richard.<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut terkait tersangka Sam Santoso, Kasi Penkum Kejati Jatim ini menjelaskan, bahwa tersangka masih dalam kondisi sakit. “Belum diperiksa karena tersangka masih sakit,” pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, PH tersangka Oepojo Sarjono, Jayanto Setiawan mengatakan bahwa, penitipan uang yang dilakukan oleh tersangka adalah sebagai bentuk koopratif dan adanya putusan Majelis Hakim sebelumnya dengan terdakwa Dahlan Iskan. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Dahlan Iskan disebutkan, bahwa kerugian  negara sebesar Rp 8 milliar lebih dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso.<br /> <br /> “Itukan menujukkan sikap Koopratif karena ada putusan sebelumnya, boleh-boleh aja kan. Dalam putusan perkara sebelumnya disebutkan begitu. Dalam hal ini kita koopratif, untuk sementara waktu kita titipkan dulu. Dalam putusan Pak Dahlan Iskan disebutkan, uang pengganti dibebankan kepada Oepojo Sarjono dan Sam Santoso. Jadi 25% dari pernyataan saham. 25% dari 8 milliar itu kan Dua titik sekain,” kata Jayanto yang terkesan gugup.<br /> <br /> Dalam pantauan wartawan media ini, penyidik Kejati Jatim juga memeriksa terdakwa Dahlan Iskan dalam kasus yang sama untuk tersangka Oepojo Sarjono. Terdakwa Dahalan Iskan yang juga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Mobil Listrik, kepada media ini, sebelum terdakwa memasuki Liff menuju lantai Lima gedung Kejati Jatim mengatakan, bahwa dirinya diperiksa untuk Oepojo Sarjono.<br /> <br /> “Sama Agus, diperiksa untuk Oepojo Sarjono,” jawabnya singkat<br /> <br /> Hal itu juga diakui Jaksa Trimo. Trimo mengatakan, bahwa Dahlan Iskan sedang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Oepojo Sarjono. “Sedang memeriksa saksi Dahlan Iskan untuk tersangka Oepojo Sarjono,” kata Trimo saat keluar dari ruang pemeriksaan Tindak Pidana Khusus di lantai Lima.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT PWU dan Wishnu Wardana, Ketua Tim penjualan asset, selaku penjual sudah diadili di Pengadilan Tipikor, dan keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Terdakwa Dahlan Isksan, divonis pidana penjara selama 2 tahun, sementara terdakwa Wishnu Wardana divonis 3 tahun penjara. Kedua terdakwa saat ini sedang melalukan upaya hokum banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri, yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. <br /> <br /> Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. <br /> <br /> Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003, sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang, untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur.  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka Oepojo Sarjono Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 1,5 M

#Terdakwa Dahlan Iskan, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Oepoyo Sarjono dalam kasus Korupsi PT PWU# berita korupsi .co – Pada ...

»