Kasus Pemerasan PT AKM Terhadap Importir

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHYR5BAnxTaAjRcj8ylsUEA7AaOaLC_Nt8t4pDCreDhw_oqRG7rW-Nsv9yHmwwyKoa3d7QVpBzwwbRmXv1Xpi2Uc8tQgxG2l66U5xWeup4MPbBK2WM7DqDy6RbnyyLQS4HQ3f-DE0bzj0/s1600/IMG_08790.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHYR5BAnxTaAjRcj8ylsUEA7AaOaLC_Nt8t4pDCreDhw_oqRG7rW-Nsv9yHmwwyKoa3d7QVpBzwwbRmXv1Xpi2Uc8tQgxG2l66U5xWeup4MPbBK2WM7DqDy6RbnyyLQS4HQ3f-DE0bzj0/s640/IMG_08790.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b> Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang di Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (22/5/2017). Pada sidang yang ke delapan kalinya ini akhirnya terungkap fakta bagaimana pola pemerasan yang dilakukan PT Akara Multi Karya (AMK) terhadap para importir pemilik kontainer.<br /><br />Seperti biasanya, dua terdakwa yaitu Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama PT Pelindo III dan istrinya yaitu Mieke Yolanda tetap terlihat sumringah sebelum menjali persidangan. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut Farkhan Junaidi menghadirkan tiga saksi diantaranya, Martin Perdamaian (mantan Kordinator Bidang Lapangan PT AMK), Devi Wahyuni Pratama (mantan Bendahara sekaligus kasir PT AMK), dan Lasiman (pemborong rumah pribadi Djarwo Surjanto).<br /><br />Kepada majelis hakim yang diketuai Maxi Sigarlaki, Martin menceritakan bahwa sebagai Kordinator Bidang Lapangan PT AMK, dirinya bertugas mengatur sirkulasi lapangan agar arus bongkar muat kontainer di blok W PT Terminal Peti Kemas (TPS) tidak macet. Alurnya, kontainer dari kapal digiring ke main blok, setelah itu dibawa ke blok W untuk buka tutup segel. Setelah itu kontainer baru diperbolehkan keluar.<br /><br />“Semua kontainer dibuka secara sampling. Setelah dibuka diambil sampling secukupnya, ditutup, dan diijinkan keluar. Syarat kontainer keluar dari blok W adalah importir harus bisa menunjukkan surat jalan. Surat kontainer jalan bisa keluar, setelah importir membayar sejumlah tarif,” ujar saksi Martin.<br /><br />Ia menjelaskan, sebenarnya tugas PT AMK di blok W hanya sekedar memfasilitasi atau membantu pemeriksaan karantina saja. PT AMK tidak berhak melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kontainer karena tugas tersebut merupakan tugas dari petugas Balai Karantina Surabaya. “Yang mengerjakan (pemeriksaan kontainer) pihak Balai Karantina, sementara tugas PT AMK sebenarnya hanya membantu membuka kontainer. Namun petugas karantina tidak pernah membuka kontainer,” jelasnya.<br /><br />Sementara itu, Devi yang merupakan kasir PT AMK mengaku tidak mengetahui apakah yang dilakukan PT AMK dalam kasus ini masuk kategori pungutan liar atau tidak. “Saya mengetahui kalau itu pungli dari penyidik. Yang pasti blok W kerap dimasuki oknum polisi dan oknum pelabuhan,” beber Devi yang banyak mengaku tidak tahu saat dicecar jaksa penuntut umum dan majelis hakim.<br /><br />Sedangkan Lasiman mengaku pernah ditransfer uang dua kali dengan total sebesar Rp 24 juta oleh Mieke. Transfer itu dilakukan untuk pelunasan pembayaran biaya perbaikan rumah milik Mieke yang beralamat di daerah Rungkut Harapan, Surabaya. Hanya saja, Lasiman tidak mengetahui asal muasal uang tersebut apakah dari hasil pencucian uang atau tidak. “Nilainya Rp 24 juta untuk perbaikan genting dan pagar rumah, dibayarkan langsung dari rekening Nonik (nama akrab Mieke),” papar Lasiman.<br /><br />Usai sidang, jaksa penuntut umum Farkhan Junaedi menegaskan bahwa seharusnya yang berhak mengatur alur kontainer bukanlah PT AMK, melainkan tugas dari Badan Otoritas Pelabuhan (BOP). Menurut jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ini, tugas PT AMK seharusnya hanya mengatur masalah persedian air dan pengadaan kantin di blok W saja. “PT AKM seharusnya tidak melaksanakan secara langsung tugas pemeriksaan fisik karatina. Karena pemeriksaan fisik karantina merupakan tugas Balai Karantina Surabaya,” bebernya.<br /><br />Perlu diketahui, kasus pemerasan dan pencucian di tubuh Pelindo III ini terbongkar setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea pada November 2016 lalu. Augusto sebagai Direktur PT Akara Multi Karya yang merupakan rekanan PT Pelindo III ini ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir.<br /><br />Usai ditangkap dan saat diperiksa, Augusto mencakot beberapa pejabat Pelindo III. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Rahmat Satria, Direktur Operasional PT Pelindo III. Tak berhenti disitu, kasus ini akhirnya juga menjerat Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama Pelindo III dan istrinya yaitu Mieke Yolanda.<b> (Arf)</b><br /><br /><b>Editor  : Redaksi </b>

Pidana Kasus Pemerasan PT AKM Terhadap Importir

beritakorupsi.co - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang di Pelabuhan Tanjun...

»

Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta Di Disperidag Jember

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzwsgQPpzcnARszlLj0SDNIH4e8dHhMX5tQlnbJ45dIy2nVNDS4QKsE84p1_IYu0J41c-cqnMeum6044qudnDvyhwBlYBe9PvtXGNXBXJNX-ZwTqqvUmOWUtXTLu58-SLo0fFEn3e_Zk/s1600/IMG_20170522_135912.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzwsgQPpzcnARszlLj0SDNIH4e8dHhMX5tQlnbJ45dIy2nVNDS4QKsE84p1_IYu0J41c-cqnMeum6044qudnDvyhwBlYBe9PvtXGNXBXJNX-ZwTqqvUmOWUtXTLu58-SLo0fFEn3e_Zk/s640/IMG_20170522_135912.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Totok Prastowo, SH</b></td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co – </b>Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ibarat peribahasa “mati satu tumbuh seribu”. Dan kasus OTT ini pun sepertinya menjadi “ajang” meraih prestasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun Kepolisian sejak Presiden RI, Ir. Joko Widodo membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sekalipun hasilnya hanya jutaan, dan tak seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan negara dari APBN.<br /><br />Apakah memang APH hanya mampu menangkap kasus OTT “kelas ikan Teri” karena tak mampu menangkap “Ikan Tongkol karena licin ibarat Belut ?”<br /><br />Seperti kasus OTT di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember pada 2 Pebruari 2017, dimana anggota Polres Jember berhasil mengamankan Dua pelaku yakni, Soetikno selaku Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia serta Soponyono selaku “makelar”.<br /><br />Keduanya saat ini menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Terdakwa Soetikno dan Soponyono, dijerat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dengan pasal 12 huruf e atau pasal 12 A ayat (2) atau pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Pada Senin, 22 Mei 2017, terdakwa Soetikno melaui Penasehat Hukum (PH)-nya Wardojo dan Totok Prastowo membacakan keberatannya atas surat dakwaan JPU dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmad dan diahdiri JPU Rendy Indro, dengan agenda pembacaan Eksepsi.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, PH terdakwa menyatakan bahwa, surat dakwaan JPU tidak cermat. Alasannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa Soetikno pada tahun 2016 selaku Kepala Seksi Industri Argo dan Kimi Disperindag Kabupaten Jember. Pada hal, terdakwa baru menduduki jabatan pada tahun 2017.<br /><br />Totok juga mennyatakan, bahwa uang yang diteriam terdakwa dari Suroso maupun dari Soponyono (juga terdakwa yang di damping PH-nya Yuliana dari LBH YLKI) tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa atau tidak ada hubungannya dengan hibah yang diterima Suroso. Melainkan uang tersebut adalah murni pinjaman Soetikno kapada Soponyono.<br /><br />Usai persidangan, Totok menjelaskan kepada media ini terkait kasus yang menimpa terdakwa Soetikono. Menurut Totok, kasus ini bermula pada Januari 2017. Nama Suroso selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso namun atas nama keluarganya, terdaftar selaku penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016 berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Namun belum bisa terealisasi karena persyaratan Administrasi yang belum lengkap.<br /><br />“Suroso menemui Soetikno untuk menanyakkan terkait hibah tersebut. Soetikno pun menjelaskan kepada Suroso supaya melengkapi persyaratan administrasi dari Bupati diantaranya Akte Notaris dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM). Karena Suroso kurang paham, lalu Soetikno merekomondasikan kepada salah seorang rekanan yakni, Andreas. Andreas pun mengurus Akte sekaligus SK Kemenkum HAM atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya, kepada Notaris dengan biaya sebesar Rp 3 juta,” ujar Totok<br /><br />Dan pada tanggal 27 Januari 2017, lanjut Totok, Suroso telah menerima hibah berupa mesin, namun biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM belum dibayar oleh Suroso kepada Andreas. Beberapa hari kemudian, Soetikno menghubungi Soponyono melalui telepon untuk meminjam sebesar Rp 2 juta. Namun soponyono tidak punya uang. Lalu soponyono akhirnya menemui Suroso dengan beralasan diperintah Sutikno untuk menagih baiaya pengurusan Akte yang dikeluarkan Andreas.<br /><br />Suroso bersedia membayar namun tidak melaui Soponyono melaikan langsung kepada Soetikno. Suroso akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta seperti yang disampaikan Soponyono kepada Suroso. Karena Soetikno tidak merasa menyuruh Soponyono untuk menagih biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM, sehingga uang tersebut pun diserahkan Soetikno kepada Soponyono.<br /><br />“Pada tanggal 2 Pebruai 2017, Soetikno menemui Soponyono disebuah warung dan menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang diteriamnya dari Suroso. Pada saat Soetikno menyerahkan uang tersebut, Soponyono hanya mengambil 1 juta dan yang 2 juta diserahkan kepada Soetikno yang semula hendak meminjam. Pada saat itulah keduanya langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Jember dengan tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli),” pungkasnya.<br /><br />“Kalau mau trasparan kasus ini, JPU harus menunjukkan hasil pembicaraan antara terdakwa dengan Suroso dan Soponyono terkait uang tersebut. Karena mereka melalui telepon. Sementara, kartu SIM HP terdakwa maupun Soponyono sudah disita oleh penyidik,” kata Totok kemudian. <b> (Redaksi)</b>

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta Di Disperidag Jember

Totok Prastowo, SH beritakorupsi.co – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ibarat peribahasa “mati satu tumbuh seribu”. Dan kasus OTT ini ...

»

Empat Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV Berharap Bebes

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiiVZII0Se3cOSCPmEJr4LDJBAfiet-heqXWlEBLUiXs2QPS93FFY1NA_uktxUbLf2CShH-LrqNxOhDZskB1IPs2rN3J01bz1RANLBPjoHiR80UL9M8JPd_Ob8j5YyLY5HG_BcVjNH6b0/s1600/IMG201705151655051.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiiVZII0Se3cOSCPmEJr4LDJBAfiet-heqXWlEBLUiXs2QPS93FFY1NA_uktxUbLf2CShH-LrqNxOhDZskB1IPs2rN3J01bz1RANLBPjoHiR80UL9M8JPd_Ob8j5YyLY5HG_BcVjNH6b0/s640/IMG201705151655051.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b>  Tak heran bila setiap terdakwa kasus Korupsi berharap bisa bebas setelah JPU membacakan surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena merasa dirinya tak bersalah.<br /><br />Seperti yang dilakukan ke-4 (Empat) terdakwa kasus Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar dari total anggaran Rp 142 M untuk pelaksanaan tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar.<br /><br />Ke – 4 terdakwa dalam jilid IV ini yakni; Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik, perkara tersendiri), selaku pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati.<br /><br />Sementara Jilid I, II dan III sudah divonis terlebih dahulu walau penetapan tersangkanya sama pada tahun 2015 lalu diantaranya, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara),  Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan dan Anang Kusweni (calo) ke 4 terdakwa ini di vonis bersalah dan kini sedang upaya Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam Jilid II yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng (ke Tiganyan di Vonis bebas dan Jaksa seang upaya Kasasi) dan Jilid III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Di Vonis bersalah)<br /><br />Dalam Jilid IV ini, terdakwanya tak mau disalahkan atas terjadinya kasus yang menimbulkan kerugikan keuangan negara dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013 lalu yang menggunakan uang rakyat ini.<br /><br />Sebab, ke 4 terdakwa ini tak terima atas surat dakwaan Jaksa Penunt Umum (JPU) Arif Usman dan Harwidi dari Kajaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Pilgub Jatim, dan minta dibebaskan dari “Hotel Prodeo” alias Rumah Tahanan Negara (Rutan)<br /><br />Tak mau disebut melakukan Korupsi dan tidak terima surat dakwaan JPU tersebut, disampaikan para terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya yang terdiri dari; Sulamul Hadi, Eko Gendra, Ddidik Suharsono, Berlian Luckytasari dan Aning Wijayanti di persidangan dengan agenda pemabcaan Eksepsi (Keberatan) di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmad, pada Senin, 15 Mei 2017. <br /><br />Dalam persidangan, PH terdakwa mengatakan bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara yang menyeret para terdakwa. Lalu yang berwenang Pengadilan Mana ?. Menurut PH terdakwa, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, karena kesalahan administrasi, adanya tanda tangan para terdakwa dalam dokumen yang berkaitan dengan pengadaan di Bawaslu terkait pelaksanaan Pilgub jatim.<br /><br />Atas Eksepsi PH para terdakwa, JPU pun akan menanggapi dalam persidangan ayang akan datang. Bisa jadi JPU menjelaskan lebih lanjut perbuatan para terdakwa. Namun, apapun yang disampaikan PH para terdakwa maupun JPU, yang menentukan tetaplah Majelis Hakim yang menangadili perkara ini.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Fakta Persidangan pada Jilid I</b></span><br /><br />Kasus ini bermula saat Hendrik membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di dua pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu, Amru telah membuat laporan ke Polda jatim setelah menerima hasil audit BPKP Perwakilan Jatim yang juga atas permintaan Amru, karena bendahara, tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. <br />Tidak hanya itu, menurut Amru, bahwa yang meminjam dokumen CV untuk pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /><br />Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri) yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, yakni Sapto. Hal ini seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melapor ke Polda Jatim dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Fakta yang terungkap dalam Persidangan, Samuji Hendrik menyuruh Achmat Kusaini Untuk Meminjam Profil CV</b></span><br /><br />Terkait adanya pengembalian sisa anggaran dari pihak salah satu Hotel di Malang, dalam persidangan mengatakan, telah mengembalikan sebesar 160 juta dalam dua tahap yang diterima Samudji Hendrik Susilo Bali. Terkait dokumen kontrak yang dianggap fiktif, dalam fakta persidangan sebelumnya saat pejabat pengadaan, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terungkap bahwa, yang meminjam profil rekanan (CV) adalah Ahmad Khusaini, atas perintah Samudji Hendrik dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar Rp 300 ribu sekaligus menghantarnya kebalik jeruji besi.<br /><br />Terdakwa Ahmad Khusaini, sebelumnya bekerja sebagai kariyawan serabutan foto Copy, sehingga beberapa rekanan (CV) dikenalnya. Perkenalan Ahmad Khusaini dengan Samudji Hendrik, adalah lewat Pasaru Palembangan, Koordinator keuangan Bawaslu Jatim, yang sudah dikelanya cukup lama.<br /><br />Dalam fakta persidangan, pembuatan kontrak atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global dianggap fiktif yang menjadi “salah satu biang kerok” kasus ini adalah, Sapto. Atas perintah Samudji Hendrik, Sapto, mengerjakan dokumen dengan mencontoh dari file yang diterimanya dari Samudji Hendrik.<br /><br />Kesalahan Fatal yang terjadi adalah, adanya tandatangan Amru dalam dokumen tersebut. Yang menurut Amru, saat itu Samudji Hendrik, selaku pejabat pengadaan menyodorkan beberapa dokumen untuk ditandatangani saat itu juga sehingga, tidak memeriksa terlebihdahulu.<br /><br /><b>Menurut Amru, dokumen tersebut sempat hilang sehari setelah ditandatangani dan muncul kembali saat penyidik polda datang ke kantor Bawaslu setelah adanya laporan dari Samudji Hendrik.</b><br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan, bahwa yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /><br />“Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru.<br /><br />Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru.<br /><br />Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop warna kuning lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu dan yang meminjam profil CV adalah terdakwa Khusiani atas perintah Hendrik dan Pasaru?<br /><br />Yang sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat penyidikan.<br /><br />Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016) terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid IV” ini akan menungkap “misteri” yang selama ini masih “gelap” ?  (Redaksi)

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV Berharap Bebes

beritakorupsi.co -   Tak heran bila setiap terdakwa kasus Korupsi berharap bisa bebas setelah JPU membacakan surat dakwaannya dihadapan Ma...

»

Mantan KPLP Tanjung Perak Ditahan Kejaksaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf49-ITznXIz_CXIjJlMNC27YAWEMtHry4MFh8JUj315kz7EwQU7-ebecCPmkNf2n_e8G4bPdvNE29LUsTs8tAF28Gfwnbk6CmYEZtZIcQil-naWDZpbARPBZc2HMdyltx4AR86K5FZEc/s1600/Ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf49-ITznXIz_CXIjJlMNC27YAWEMtHry4MFh8JUj315kz7EwQU7-ebecCPmkNf2n_e8G4bPdvNE29LUsTs8tAF28Gfwnbk6CmYEZtZIcQil-naWDZpbARPBZc2HMdyltx4AR86K5FZEc/s640/Ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Udara dingin dan nakalnya nyamuk-nyamuk malam di penjara, akan dirasakan Mantan Kepala Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Perak berinisial S dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial B.<br /><br />Kedua tersangka ini dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam pembangunan Gedung Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) di Dermaga Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lau, yang mengunakan anggaran dari Kementerian Perhubungan, sebesar Rp 3.950.000.000 dan merugikan keuangan negra sekitar Rp 400 juta.<br />Hal ini seperti yang diampaikan Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nurie, Kamis, 4 Mei 2017. "Kedua tersangka berinisial B dan S sudah kami tahan di Rutan Medaeng," kata Lingga Nurie.<br /><br />Lingga menjelaskan, kendati telah menetapakan tersangka dan telah menanahnnya, namun pihaknya belum bisa menghitung secara detail jumlah kerugian negara dalam pembangunan gedung PLP tersebut. <br /><br />"Secara pasti, kami masih melakukan penghitungan kerugian negaranya, tapi dari tafsiran awal, ada kerugian sekitar 400 jutaan," ungkap Lingga <br /><br />Lebih lanjut Lingga menjelaskan, pengungkapan kasus dugaan Korupsi ditubuh Kementrian Perhubungan ini, tak memakan waktu yang cukup lama. Penyidik Kejaksaan Tanjung Perak, hanya memerlukan waktu 3 bulan untuk membongkar kasus ini. <br /><br />"Proses lidiknya bulan Februari lalu, dan bulan Maret kita tingkatkan statusnya menjadi Penyidikan, lalu awal Mei kita sudah tetapkan tersangkanya," pungkasnya. <br /><br />Menjawab pertanyaan wartawan, terkait seberapa lama akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipior, Lingga belum bisa memastikannya.<br /><br />"Hingga tadi, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan, dan penahanan tersebut kami lakukan untuk mempermudah jalannya pemeriksaan," lanjit Lingga.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Mantan KPLP Tanjung Perak Ditahan Kejaksaan

beritakorupsi.co – Udara dingin dan nakalnya nyamuk-nyamuk malam di penjara, akan dirasakan Mantan Kepala Kantor Kesatuan Penjagaan Laut ...

»

Pemkot Surabaya “Mencari” Lurah Ke Kejari Tanjung Perak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_C0iX6JiAH_UsZ__RjJZvn-kpQWLiqs6UcdGPC3dE50KAz1IvelRKmLDvk8L7BEU-m0hbLGjibU385Ee3ZOs4a4EYlCQDEYDsZGNlVb1-7ZSpB1UvsANfLKmK9v9SYoMtrhjJnm6nT-I/s1600/ClickHandler.ashx.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_C0iX6JiAH_UsZ__RjJZvn-kpQWLiqs6UcdGPC3dE50KAz1IvelRKmLDvk8L7BEU-m0hbLGjibU385Ee3ZOs4a4EYlCQDEYDsZGNlVb1-7ZSpB1UvsANfLKmK9v9SYoMtrhjJnm6nT-I/s640/ClickHandler.ashx.jpg" width="640" /></a></div> <i><b><span style="font-size: large;">#Wali Kota Surabaya Menjadi Narasumber Pemberantasan Korupsi, Lurah Dipenjara Karena Korupsi#<br /></span></b></i><br /><b>beritakorupsi.co –</b> Kamis, 4 Mei 2017, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menajdi narasumber dalam acara seminar Publik, sosalisai pelaksanaan strtegi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupisi (Stranas PPK) melalui penguatan system Intregritas lokal  dalam mendorong Intregritas Pelayanan Publik dan Sektor Swasta  di Kota Surabaya, yang dilaksanakan oleh Transparancy  International Indonesia (TII) dengan di dukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanl (Bappenas) dan KPK di Hotel Mercure Surabaya.<br /><br />Dihari yang sama, Kepala Kantor Kelurahan (Lurah) Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya Mudjianto, dan Soewandono, sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama justru masuk penjara karena dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan cara menarik biaya dari masyarakat dengan nilai berfariasi yang totalnya sekitar Rp 7 jutaan rupiah  dengan cara, kedua tersangka membuka Koprasi Serba Usaha (KSU) Citra Jatim dibawah naungan BKM Kelurahan Tanah Kali Kedinding.<br /><br />Penahanan Kedua tersanka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, setelah menerima pelimpahan tahap dua (II) dari Penyidik Polrestabes Surabaya, pada Kamis, 4 Mei 2017.<br /><br />Penahan yang dilakukan Kejari Tanjung Perak terhadap anak buah Wali Kota Suarabaya ini ternyata membuat Pemerinta Kota (Pemkot) Suarabaya “bingung”. Lalu kemudian “mencarinya” ke Kejari Tanjung Perak. Hal itu seperti yang dijelaskan Dahri, Security Kejaksaan.<br /><br />Menurut Dahri, sebanyak 6 (Enam) orang yang diduga dari pegawai Pemkot Surabaya mendatangi kantor Kejari Tanjung Perak sekitar pukul 20.30 WIB. Mereka yang terdiri dari Dua wanita dan Empat orang laki-laki tersebut, mengendarai mobil Izuzu Panther warna biru dongker dengan plat merah (Kendaraan dinas).<br /><br />Usai memakirkan mobilnya didepan Kantor Kejari Tanjung Perak, Keenam orang tersebut masuk untuk menanyakan keberadaan Lurah Mudjianto. Tapi sayangnya, usaha mereka tidak berhasil bertemu dengan Pejabat Kejari Tanjung Perak, lantaran sudah malam hari. <br /><br />Keenam orang tersebut hanya menjumpai seorang security (Kemanan) Kejari Tanjung Perak yang berdinas malam yakni, Dhari. Keenam orang yang diduga dari Inspektorat Pemkot Surabaya itu pun akhirnya menanyakan keberadaan Lurah Mudjiyanto. <br /><br />"Dia tanya keberadaan Lurah yang ditahan tadi sore, saya jawab sudah dilayar ke Medaeng," kata Dhari saat dikonfirmasi. "Mereka mengaku keluarganya pak Lurah,"sambung Dhari. <br /><br />Penjelasan Dahri, tak membuat Keenam tersebut merasa puas dan berencana mencari hingga ketemu. "Mereka bilang, pokoknya harus kita cari sampai ketemu," kata Dhari menirukan ucapan ke Enam tamu dimalam hari. (Redaksi)

News Tipikor Pemkot Surabaya “Mencari” Lurah Ke Kejari Tanjung Perak

#Wali Kota Surabaya Menjadi Narasumber Pemberantasan Korupsi, Lurah Dipenjara Karena Korupsi# beritakorupsi.co – Kamis, 4 Mei 2017, Wali ...

»

Kejari Tanjung Perak Antarkan Lurah Dan Ketua BKM Ke Hotel Prodeo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CsG3ITYZPzcp2DfsV1PnuNItMqolvyhyphenhyphen1FaN81zeEkHQbgZ8foYBSz0hCyxGj9n1Yf8RSxzvgZLfgvh85a6INkQ3sS8UPMLV8-XnmSqQZqyDMQ0OqSro3w6P-3NV1rE8j17FbGJg29M/s1600/IMG-20170504-WA0035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CsG3ITYZPzcp2DfsV1PnuNItMqolvyhyphenhyphen1FaN81zeEkHQbgZ8foYBSz0hCyxGj9n1Yf8RSxzvgZLfgvh85a6INkQ3sS8UPMLV8-XnmSqQZqyDMQ0OqSro3w6P-3NV1rE8j17FbGJg29M/s640/IMG-20170504-WA0035.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b>  Kepala Kelurahan (Lurah) maupun Kepala Desa (Kades), sudah tidak sedikit yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena kasus dugaan Korupsi dengan cara melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.<br /><br />Kasus yang menyeret Lurah/Kades di berbagai Kabupaten/Kota di tanah air ini pun sama. Yaitu, dengan tuduhan adanya pungutan liar (Pungli) alias penarikan dana (Uang) dari pemohon sertifikat secara tidak resmi, yang dilakukan oleh pegawai Kelurahan maupun Desa tersebut. Tak perduli, apakah itu karena ada dasar sukarela sejak awal atau tidak. <br /><br />Namun bila ada satu orang saja yang keberatan atas adanya penarikan Uang yang tidak berdasarkan hukum dan dikemudian hari setelah proses sertifikat itu selesai, maka Penegak Hukum dari ke Polisian maupun Kejaksaan yang mengetahuinya, dengan secepatnya akan melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.<br /><br />Seperti yang dialami Mudjianto, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Soewandono, sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama.<br /><br />Mudjianto dan Soewandono ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Surabaya setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli terhadap sejumlah 100 orang masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya, Jawa Timur yang mengurus sertifikat, namun masih bernasib mujur, sebab penyidik Polretabes Surabay “berhati mulia” berbeda dengan tersangka judi Togel (Toto Gelap).<br /><br />Memang, Program Prona tidak gratis 100%, sebab ada beberapa aitem yang harus ditanggung oleh pemohon sertifikat diantaranya, materai, patok tanak, foto copy dan surat-surat lainnya. Sementara yang gratis adalah keluarnya Sertifikat dari kantor Badan Peranahan Nasinal (BPN) Kota Surabaya. <br /><br />Anehnya, Mudjianto selaku Lurah dan Soewandono, Ketua BKM menarik biaya dari masyarakat dengan nilai berfariasi yang totalnya sekitar Rp 7 jutaan rupiah  dengan cara, kedua tersangka membuka Koprasi Serba Usaha (KSU) Citra Jatim dibawah naungan BKM Kelurahan Tanah Kali Kedinding.<br /><br />Pada Kamis, 4 Mei 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, langsung menghantarkan Kedua tersangka ini ke Hotel Prodeo di Rutan Kelas I Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah menerima pelimpahan tahap II dari Penyidik Polrestabes Suarabaya.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nurie. "Sebelumnya tidak ditahan di penyidik, dan sekarang kami tahan," ujar Lingga Nurie.<br /><br />Sebelum Keduanya diantar ke Rutan (Rumah Tahanan Negara) di Medaeng oleh Jaksa Kejari Tanjung Perak, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sejak pukul 12.15 WIB, dan baru dimasukkan ke mobil tahanan Kejaksaan sekitar pukul 17.25 WIB.<br />Lingga mengatakan, awalnya penahanan tersangka Soewandono cukup alot, karena saat akan ditahan, pria renta ini mengaku sakit. Namun alibi sakit akhirnya terjawab, setelah jaksa maupun penyidik membawa tersangka Ke klinik Polrestabes Surabaya. <br /><br />"Hasil pemeriksaannya sehat," pungkas Lingga. <br /><br />Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang Undang Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kejari Tanjung Perak Antarkan Lurah Dan Ketua BKM Ke Hotel Prodeo

beritakorupsi.co -   Kepala Kelurahan (Lurah) maupun Kepala Desa (Kades), sudah tidak sedikit yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Kor...

»

Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifx_JuWQTHHfigavaxf7aCPGcMS6cuPimOYM99BX9ROcYrgvsuIgZqj3kHFKN2iEhYMWBKUp-ZgWPt0nMYx0Uew_AG-v0SjOPtKl3GDDhAokuwF8dXtwF0O9QYJd0hQ5m7xDk3RJafttE/s1600/IMG20170421111358.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifx_JuWQTHHfigavaxf7aCPGcMS6cuPimOYM99BX9ROcYrgvsuIgZqj3kHFKN2iEhYMWBKUp-ZgWPt0nMYx0Uew_AG-v0SjOPtKl3GDDhAokuwF8dXtwF0O9QYJd0hQ5m7xDk3RJafttE/s640/IMG20170421111358.jpg" width="360" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> JPU Irawan Eko, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang telah membacakan tanggapannya terkait memori Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana dr. Safarudin Refa, Sp.M atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) RI dengan Ketua Hakim Agung, Artidjo Alkostar dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 2410/k/PID.SUS/2014 tanggal 7 September 2015, pada Rabu, 26 April 2017.<br /><br />Pada tahun 2005 hingga 2008 lalu, dr. Refa dituduh melakukan Korupsi dana ODC (One Day Care) atau dana retribusi jasa pelayanan antara lain, retribusi peralatan operasi sebanyak 21 orang pasien yang melakukan operasi mata di RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Malang, yang dikenakan sewa sarana operasi yang besarnya antara Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per masien, yang jumlahnya sebesar Rp Rp 8.400.000<br /><br />Berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan daan Pembangunan) Perwkilan Provinsi Jawa Timur pada 23 Januari 2009, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 60.800.000 oleh 10 dokter Spesialis Mata di RSSA antaralain, 1. Dr Maksum Efendi sebesar Rp 11.600.000, 2. Dr Budi Sulistia (Rp 11.600.000), 3. Dr Hariwati (Rp 9.600.000), 4. Dr Hariyah (Rp 8.800.000), 5. Dr Safaruddin Refa   (Rp 8.400.000), 6. Dr Sonny  Agung (Rp 5.200.000), 7.Dr Elfina (Rp   2.000.000), 8. Dr Seskoati (Rp 1.600.000), 9. Dr Anny S (Rp 1.200.000) dan 10. Dr  Debby sebesar Rp 800.000.<br /><br />Namun yang diseret ke Pengadilan oleh JPU Kejari Malang untuk diadili hanyalah dr. Refa, sementara Sembilan dokter lainnya termasuk 4 dokter yang nilai Korupsinya lebih besar menjadi penonton. Selain itu, sebanyak 21 pasien yang dikatakan tidak membayar dana retribusi, juga tidak pernah diperiksa di persidangan.<br /><br />Yang lebih “tragis” lagi, bukti surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 perihal, data pasien Askes kamar operasi ruang mata, yang ditandatangani oleh Roni Kurnia, selaku Kepala PT Askes, tertanggal 3 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang, “raib” entah kemana. <br /><br />Karena tidak terbukti melakukan Korupsi dalam persidangan, dr. Refa dinyatakan bebas dari segala tuntutan oleh Majelis Hakim PN Malang. Namun setelah JPU kasasi dan dalam putusan MA RI tahun 2015, yang diketuai Hakim Agung  Artidjo Alkostar, dr. dinyatakan bersalah.<br /><br />Dalam proses putusan di MA RI inilah, dr. Refa memiliki 10 bukti baru (Novum) untuk diajukan dalam sidang PK, bilamana putusan MA RI, berbeda dengan putusan Majelis Hakim PN Malang. Apa yang dibayangkan dr. Refa dalam kasus yang menyeret dirinya menjadi nyata. <br /><br />Bukti baru yang diajukan dr. refa diantaranaya, Kwitansi pembayaran oleh pasien kepada RSSA, Keputusan Derektur RSU Dr. Saiful Anwar No. 440/2472/308/2004 tentang penyelenggaraan pelayanan Khusus, Perda Provinsi Jatim No.10 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan kesehatan di RS Provinsi, surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 dan HPKN oleh BPKP  Perwkilan Provinsi Jawa Timur pada 23 Januari 2009. Yang pada halam 7 poin 3 berbunyi, pasien ODC diajukan Klaim biaya pelayanan ke PT Askes oleh RSUD Dr. Saiful Anwar pada Agustus 2005 hingga Mei 2008 sebesar Rp 1.300.000 per pasien.<br /><br />Dan halaman 11, atas selisih kekurangan pembayaran jasa sarana pelayanan Khusus/ODC SMF Mata RSSA Malang, telah ditindak lanjuti oleh para dokter dengan membayar/menyetorkan ke kasir moblisasi dana RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp 58.800.000 dan ada titipan melalui PN Malang yang belum disetor ke kasir moblisasi dana RSSA sebesar Rp 2 juta hingga tanggal 23 Januari 2009.<br /><br /> dan surat keterangan dari Drs. Abd. Manan Msi, selaku Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar, yang menyatakan bahwa, pasien katarak yang dilakukan operasi oleh Dr. Safarudin Refa, Sp,M di RSUD. Dr. Saful Anwar sebagai pasien Askes, bukan pasien pelayanan Khusus ODC Mata dan telah diklaim kepada PT Askes Cabang Malang dan telah dibayarkan ke RSUD Dr. Saiful Anwar.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOpTcjfJ6hPy-ZGr7IUHGkcFDwK3bywoTmPEjodpW2C5K5jgEJfne5-DNIf-hndO6Caf1AKMkm5qh5U-Zes5gsvEmVGbTpv5m-8-GjXaRGjLywawgbgikbsVnx2SrHj8NIgOKNQDDRys/s1600/IMG20170412144242.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOpTcjfJ6hPy-ZGr7IUHGkcFDwK3bywoTmPEjodpW2C5K5jgEJfne5-DNIf-hndO6Caf1AKMkm5qh5U-Zes5gsvEmVGbTpv5m-8-GjXaRGjLywawgbgikbsVnx2SrHj8NIgOKNQDDRys/s320/IMG20170412144242.jpg" width="320" /></a><br />Saat ini, dr. Refa tidak mencari bebas atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, tapi Ia ingin mencari keadilan, walau Ia (Dr. Rfa) sadari, tidak semudah membalikkan telapak tangan dan ibarat mencari mutiara di dasar laut, namun Ia tetap berupaya dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) memalui Majelis Hakim PN Malang, yang diketuai Hakim Rekman, pada Rabu 12 April 2017<br /><br />Pada tanggal 26 April 2017, dalam sidang lanjutan perkara PK yang di Ketuai Majelis Hakim Rekman, dengan agenda tanggapan JPU. Dalam tanggapannya, JPU Irawan mneyatakan bahwa, alasan PK yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yakni; a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segalatuntutan hokum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. Apabila dalam keadaan putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lain dan c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<br /><br />JPU juga menolak bukti PK yang diajukan dr. Refa. Anehnya, dari 10 bukti tersebut, hanya satu yang ditolak. Alasan JPU dalam tanggapannya, bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon PK sudah pernah diajukan dalam persidangan tahun 2009 lalu. Lalu, bagaimana dengan surat dari PT Askes dan surat dari Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar, yang menyatakan bahwa pasien yang dioperasi dr. Refa adalah peserta Askes bukan Khusus ?<br /><br />Dari fakta persidangan dan data yang ada, diduga terjadi kelebihan bayar yang diterima oleh RSUD. Dr. Saiful Anwar dari sebahagian pasein dan dari dokter yang dituduh tidak membayar dana retrubusi pelayanan pasien. Lalu kemana dana tersebut ? kenapa Kejari Malang sejak 2009 hingga sekarang, tidak menyeret 9 dokter lainnya ? lalu apa hasil pemeriksaan penyidik Keajri Malang terhadap beberapa pejabat RSUD. Dr. Saiful Anwar pada tahun lalu ?<br /><br />Uasi persidangan, dr. Refa mengatakan kepada media ini bahwa, dirinya bukan mencari putusan bebas atas tuduhan Korupsi yang dilakukannya. Melainkan keadilan dan Hak Azasi Manusi (HAM) serta nama baik kelaurganya.<br /><br /> “Saya mencari Keadilan dan kebenaran bukan putusan bebas. Tujuh tahun saya mencari keadilan, belum aya temukan hingga hari ini. Pengakuan Abd. Manan yang jujur, polos dan berani, merupakan semangat buat saya, bahwa saya tak bersalah, tak melakukan korupsi, saya hanya sebagian dari rakyat Indonesia yang dizalimi dan dikriminalisasi  serta dipenjarakan karena tak salah,” ujar dr. Refa. <br /><br />Menurutnya, dari 49 berkas ditambah saksi, tak satupun yang mengatakan dirinya melakukan Korupsi sebesar Rp 8.400.000.<br /><br />“Bayangkan, ada 49 berkas alat Bukti dan saksi dipersidangan, tak satupun bukti tersebut  menyebut nama saya tersangkut sebagai pelakunya. Malahan, separoh dari alat bukti itu, tidak berhubungan dengan saya,” lanjut dr. Refa <br /><br />“Kasi Pidsus Kajari Malang yang saat itu dijabat oleh Abdul Muid SH, mengatakan bahwa saya sudah dipesan dan di jadikan target oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang Hermut Achmadi SH dan di lanjutkan oleh Witono SH,MH,” ungkapnya.<br /><br />Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Presiden oleh dr. Refa, dan telah mendapat jawaban surat dari Presiden RI Joko Widodo, melalui Mensekneg No.B-170/Kemensetneg/D-1/Hkm/HK.04.02/04/2016. Yang isinya, meminta agar Jaksa Muda Agung Pidsus, menindak lanjuti laporan, bahwa Dr. Refa di korbankan dan di kriminalisasi. Dr. Refa juga melaporkan kasus uang Askes yang di “peti es kan” oleh kajari Malang sampai saat ini dan surat tersebut tembusannya  ke Kajagung RI dan Kajari Malang sendiri.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang ?

beritakorupsi.co – JPU Irawan Eko, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang telah membacakan tanggapannya terkait memori Peninjauan Kembali ...

»