Pilkada DKI Di Bawah Ancaman Politik Uang dan Intimidasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUpxFXFb3hzX-KlK19BCNjcYIRv7ow748z5LS3iLhofjsrhSr1aLuevEkHjjQMBhrKmou1_61NB8__20GtWKfilVHQA2CkhjabTDl8pG1wVn1D-oUewe3Zx5YBX6hTGMFgT5tHmRBG4wU/s1600/ICW2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUpxFXFb3hzX-KlK19BCNjcYIRv7ow748z5LS3iLhofjsrhSr1aLuevEkHjjQMBhrKmou1_61NB8__20GtWKfilVHQA2CkhjabTDl8pG1wVn1D-oUewe3Zx5YBX6hTGMFgT5tHmRBG4wU/s640/ICW2.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co, Jakarta -</b> Jelang hari pemungutan suara 19 April 2017, persaingan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua semakin sengit. Rilis sejumlah lembaga sigi menunjukkan elektabilitas antara kandidat yang terpaut sangat tipis. Dalam pasar politik, masing-masing kandidat dan/atau tim sukses sangat mungkin melakukan pelbagai cara untuk keluar sebagai pemenang. Kali ini, isu yang mengemuka tidak hanya dugaan kampanye yang membawa-bawa suku, ras, dan agama tertentu, tetapi juga dugaan adanya politik uang dan intimidasi terhadap pemilih.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Politik Uang<br /> </span></b><br />Dalam beberapa hari belakangan, media massa disesaki dengan berbagai informasi dugaan politik uang yang dilakukan oleh kandidat, jaringan tim sukses dan partai pendukung. Badan Pengawas Pemilu DKI juga sudah menerima informasi dugaan terjadinya praktek politik uang berupa pembagian sembako oleh pendukung masing-masing kandidat.<br /><br />Dilihat dari berita dan gambar yang telah tersebar, politik uang tersebut berbentuk pembagian sembako beserta selebaran ajakan untuk memilih calon tertentu. Lebih parahnya lagi, ada dugaan kuat penyebaran sembako ini dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif di sejumlah tempat. Upaya ini tentu tidak bisa dilepaskan akibat gap elektabilitas yang tipis antara masing-masing kandidat.<br /><br />Harus dipahami, politik uang adalah penyakit lama dan berulang dalam pemilu. Selain merusak pemilu itu sendiri, politik uang membuat biaya pemenangan semakin mahal dan memicu korupsi. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengatur sanksi bagi penerima dan pelaku pemberi politik uang itu sendiri yaitu “pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan  denda  paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.” (Pasal 187A ayat 1 dan 2).<br /><br />Walau telah dilarang dan ditetapkan sanksinya, politik uang tidak hilang dari pemilu. Selain kemiskinan, permisifisme, politik uang juga marak terjadi karena kelemahan penegakan hukum pemilu disinyalir sebagai salah satu penyebab.a Hal ini menunjukkan adanya sikap acuh tak acuh dari pelaku dan belum munculnya efek jera dalam kasus politik uang.<br /><br />Cara instan yang diterapkan ini, apabila benar terjadi, merusak integritas pasangan calon, pemilu, dan proses demokratisasi di Jakarta. Siapapun pelaku intelektualnya, baik itu tim sukses yang terdaftar atau pun tidak, Bawaslu DKI harus terus memproses dengan cepat kejahatan pemilu ini demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan munculnya efek jera politik uang. Pelaku dan penerima politik uang ini dapat dikenai sanksi pidana dan denda dalam Pasal 187A ayat 1 dan 2.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Pola dan Modus Politik Uang Di Masa Tenang dan Hari H</span></b><br /><br />Pelaku Langsung: Kandidat dan Tim sukses terdaftar dengan target, Pemilih secara luas. Bentuk pemberian, Janji uang atau materi (langsung/ programatik) dengan Modus Diucapkan saat berkampanye atau menemui warga, Waktu pada saat Kampanye, paska terpilih.<br /><br />Pelaku Tidak Langsung : 1.Tim sukses tidak terdaftar/ Simpatisan, 2. Masyarakat (Ketua RT, broker pemilu, tokoh masyarakat, dll). Target, Individu, keluarga, pemilih dalam satu kawasan tertentu (RT, RW, dll), petugas pemilihan. Bentuk Pemberian Uang, sembako, alat ibadah, voucher pulsa, discount/ kupon pembelian barang, pembangunan jalan/ tempat ibadah, dll. Modus Diberikan secara tunai door to door, pra bayar/ paska bayar (sebelum/ setelah pemungutan suara), memborong suara satu keluarga atau kelompok masyarakat. Waktu Kampanye, hari tenang, hari pemungutan suara, penghitungan suara.<br /><br />Selain menindak tegas sesuai regulasi yang saat ini berlaku, antisipasi politik uang di kemudian hari perlu dilakukan dengan memperketat pengaturan, pengawasan, audit, dan sanksi dana kampanye. Dana kampanye saat ini seolah telah diatur secara tegas dalam UU namun jauh dari pengawasan yang substansial.<br /><br />Pemantauan ICW terhadap dana kampanye pemilu presiden, legislatif, dan pilkada sebelumnya, laporan dana kampanye belum mencerminkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kandidat. Masih terdapat penerimaan dan pengeluaran yang tidak tercatat dalam pemilu. Pengeluaran dalam bentuk pemberian uang kepada pemilih adalah salah satu bentuk penerimaan dan pengeluaran yang selama ini tidak dicatat.<br /><br />KPU dan Bawaslu sebagai wasit dalam penyelenggaraan pemilu perlu memastikan semua penerimaan kandidat tercatat dalam laporan dana kampanye dan menelusuri seluruh aktivitas pengeluaran, baik yang dilaporkan maupun tidak. KPU dan Bawaslu tidak bisa hanya mengandalkan kejujuran kandidat dalam pencatatan dan pelaporan serta audit kepatuhan laporan dana kampanye. Lebih dari itu, KPU dan Bawaslu perlu menerapkan pengawasan pendanaan kampanye sejak kampanye dimulai hingga pemenangan selesai. Hasil pengawasan ini penting menjadi data pembanding dalam proses audit.<br /><br />Mengenai dana kampanye, dua pasang calon Pilkada DKI sama-sama mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Basuki-Djarot dalam dua putaran mengeluarkan sedikitnya Rp 85,4 Miliar dan Anies-Sandi sedikitnya Rp 82,6 Miliar. Jika dibandingkan dengan dana kampanye daerah lain atau Pilkada DKI 2012, dana kampanye Pilkada DKI 2017 yang dimulai sejak akhir Oktober 2016[1]tergolong tinggi. Pada 2012, Foke-Nara menghabiskan dana sedikitnya Rp 62,6 Miliar dan Jokowi-Ahok sedikitnya Rp 16,1 Miliar. Padahal, pada Pilkada 2017, telah diterapkan subsidi dana kampanye. Melihat tingginya dana kampanye walau telah ada subsidi dana kampanye, pos-pos pengeluaran kandidat perlu ditelusuri.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Intimidasi Pemilih</span></b><br /> <b><span style="font-size: large;"> </span></b><br />Selain politik uang, kejahatan pemilu lain yang muncul dalam kontestasi kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI adalah intimidasi kepada pemilih. Polda Metro Jaya dan Bawaslu DKI Jakarta menyebut telah menerima banyak informasi adanya intimidasi ini.<br /><br />Intimidasi dilakukan secara langsung maupun tidak dan berdampak pada terganggunya rasa nyaman pemilih serta prinsip bebas dalam pemilu. Bentuknya pun beragam, mulai dari pemasangan spanduk yang bernuansa intimidasi hingga ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu secara intimidatif.<br /><br />Memilih adalah hak. Oleh karena itu, kebebasan dalam menentukan pilihan harus dihormati, dihargai, dan dilindungi. Walau Polda dan penyelenggara pemilu telah melakukan langkah-langkah antisipasi, pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat perlu sama-sama menyadari bahwa intimidasi terhadap pemilih adalah kejahatan pemilu yang harus dihindari.<br /><br />Sama halnya dengan politik uang, telah ada larangan dan sanksi intimidasi dalam UU Pilkada. Pasal 182A menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dipidana penjara minimal 24 bulan dan paling banyak 72 bulan atau enam tahun.”<br /><br />Selain politik uang dan intimidasi pemilih, hal lain yang patut diawasi dalam Pilkada DKI adalah proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara. Proses ini tidak kalah rawan mengingat merupakan babak penentu calon terpilih. Berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, ada banyak kecurangan yang potensial dilakukan pada tahap ini. Salah satunya adalah pemilih tambahan fiktif dengan modus menggunakan DPTb sepanjang surat suara masih tersedia.<br /><br />Politik uang, intimidasi pemilih, dan bentuk-bentuk pelanggaran atau kecurangan lain dalam pilkada ini patut diawasi dan diantisipasi bersama. Langkah antisipasi yang diambil oleh penyelenggara pemilu dan kepolisian patut diapresiasi dan ditingkatkan serta didukung oleh komitmen kandidat, tim sukses, simpatisan, dan masyarakat luas demi terciptanya Pilkada DKI yang berintegritas.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Oleh karena itu, Koalisi mengajak:</span></b><br /><br />1. Pasangan calon, tim sukses, dan simpatisan kandidat Pilkada DKI 2017 untuk    terus menjaga integritas    pilkada dari segala bentuk politik uang, intimidasi    pemilih, dan kecurangan-kecurangan dalam pemungutan serta penghitungan suara.<br />2. Pemilih DKI Jakarta untuk tidak menerima politik uang dan segera    melaporkan    dugaan politik uang ke pengawas pemilu.<br />3. Pengawas pemilu dan penegak hukum pemilu untuk memperketat pengawasan,    langkah-langkah antisipasi, serta dengan cepat menindak informasi, temuan, dan    laporan kecurangan pemilu.<br />4. Bawaslu DKI mempercepat proses penindakan dugaan politik uang.<br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></span><br /> <span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br />Sumber : ICW (Indonesia Corruption Watch)<br /><br />Editor  : Redaksi</span></span>

Regional Pilkada DKI Di Bawah Ancaman Politik Uang dan Intimidasi

beritakorupsi.co, Jakarta - Jelang hari pemungutan suara 19 April 2017, persaingan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua semakin sengit. Rili...

»

Uang Gratifikasi Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Mengalir Ke Pejabat Muspida

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghduaG9akcqjCz0aK0LP4VkbXyJ9wFsoCA0DupmW1rqfdFHUmtD2ZKTI8xYQNVbBQwA74DP5uzEejQsocAWgLCOUKaUt3tmjYNkCbLEcjBt91jL9W8xgYcxyY0mGCOlPyuRNiWKQnm9S8/s1600/IMG20170418125328.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghduaG9akcqjCz0aK0LP4VkbXyJ9wFsoCA0DupmW1rqfdFHUmtD2ZKTI8xYQNVbBQwA74DP5uzEejQsocAWgLCOUKaUt3tmjYNkCbLEcjBt91jL9W8xgYcxyY0mGCOlPyuRNiWKQnm9S8/s1600/IMG20170418125328.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Bambang Irianto (kiri) dan JPU dari KPK Feby Dwiyandospendy</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co – </b>Tak terbakar mulut mengucapkan Api. Ungkapan ini sepertinya tepat dalam penangan kasus perkara pidana, Khususnya Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang semakin tahun semakin meningkat dan melibatkan para pejabat Daerah mulai dari Lurah hingga Gubernur, Pejabat Negara atau Menteri, Anggota DPRD hingga DPR RI, Organisai Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta  Kelmpok Tani. <br /><br />Yang lebih “sadis” lagi adalah, menyeret para penegak hukum diantaranya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara. Pada hal, masyarakat seringkali mendengar para penegak hukum mengatakan bahwa “semua sama di mata hukum”. Namun dalam pelaksanaannya tidak lah selalu demikian.<br /><br />Tidak hanya disitu. Pada saat aparat penegak hukum sedang melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan proyek di beberapa SKPD yang menggunkan dana APBD maupun APBN, yang kemudian ada beberapa orang diduga terlibat lalu mengembalikan uang yang diterima dari dugaan hasil Korupsi tersebut, aparat penegak hokum mengatakan bahwa itu tidak akan menghilangkan sangsi pidananya.<br /><br />Lalu bagaimana dengan para pejabat di Madiun yang diduga menerima “Roti Manis” dari terdakwa Bambang Irianto ? Apakah mereka diminta pertanggung jawabannya selaku penegak hukum namun menerima sesuatu dari pejabat lainnya tanpa ada aturannya ? atau apakah mereka akan dihadirkan dalam persidangan ? sepertinya tidak akan terjadi. Sebab, penyidik dan JPU dari KPK juga adalah orang-orang dari Kepolisian maupun dari Kejaksaan sendiri. <br /><br />Kasus Korupsi (Gratifikasi) Wali Kota (Non Aktif) Madiun Bambang Irianto, yang saat ini diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dalam kasus Korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun pada tahun tahun 2009 – 2012 yang menelan anggaran sebesar Rp 76,523  milliar.<br /><br />Sebab, uang hasil gratifikasi terdakwa Bambang Irianto, yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2016, yang jumlahnya hampir 60 milliar rupiah atau sekitar 10 milliar rupiah setiap tahunnya yang disetor oleh semua instansi dibawah kepemimpinannya,  dan sebahagian uang tersebut mengalir ke Pejabat Forminda (Forum Musyawarah Pimpinan Daerah) atau Forpinda (Forum Pimpinan Daerah) yang terdiri dari, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres dan Ketua Pengadilan Negeri yang ada di Madiun.<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, dengan agenda mendengarkan keterangan 5 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya, Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian.<br /><br />Kelima saksi yang dimaksud diantaranya, Drs. Maedi selaku Sekkota (Sekretaris Pemerintah Kota) Madiun, Trubus Rekso Direjo (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Rusdianto (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah/DPPKAD sejak tahun 2014-2016), Effendi Hadi Waluyo (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan/PPTK proyek Pasar Baru) dan Bery Simson, selaku Kuasa Direksi PT Lince Romali Raya (LRR).<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, saksi Trubus menjelaskan tentang keterlibatan anak terdakwa Bambang Irianto yakni Boni Laksmana dalam proyek Pasar Besar Madiun. “Boni adalah turut menyediakan matrial dalam pembangunan Pasar Baru Madiun,” ucap saksi<br /><br />Saksi ini juga menjelaskn bahwa, pembangunan Pasar Besar Madiun yang menjadi konseptor adalah Terdakwa, termasuk dibangunnya kolam renang di tengah-tengah pasar tersebut.<br /><br />"Konsepnya adalah Pak Wali (Terdakwa). Alasan dibangun kolam, karena Pasar Baru sering kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran lagi, biar gampang pemadamannya," kata saksi<br /><br />Saksi Trubus juga tidak membantah tentang keterangannya di BAP terkait PT LRR mengambil pasir dari Boni bukan dari suplayer lain.<br /><br />"Menurut keterangan Musa (DPO), Dia dipaksa Walikota agar membeli pasir dan cor kolom dari Boni, padahal harganya lebih mahal dari suplayer lainnya," kata saksi.<br /><br />Yang mengejutkan adalah keterangan saksi Rusdianto. Kepada Majelis Hakim saksi ini menjelskan bahwa, jika dirinya pernah diperintah terdakwa Bambang Irianto untuk sejumlah uang atau setoran dari SKPD. Setoran tersebut, kata saksi Rusdianto, tidak ada tarifnya karena pendapatan masing-masing SKPD tidak sama besarnya.<br /><br />"Saya dipanggil Pak Wali (Bambang Irianto) dan diberi tahu, bahwa kita ini hidup bertetangga. sehingga ada himbauan setoran dari SKPD. Ini diistilahkan sebagai uang pengamanan. Ada yang setor Rp 2 juta, Rp 5 juta bahkan ada yang tidak setor sama sekali," ungkap saksi Rusdianto.<br /><br />Saksi Rusdianto menjelakan, bahwa Ia dipercaya oleh terdakwa untuk mengelola uang setoran dari SKPD itu, yang jumlahnya sekitar Rp 6,5 miliar. Uang itu lantas “dibagikan” ke beberapa pejabat muspida dan jajaran. Pencairan uang tersebut dibagi dalam setahun tiga tahap yakni,  Tahun Baru, Lebaran dan menjelang tahun ajaran baru bagi anak masuk sekolah.<br /><br />"Semua itu saya laporkan ke Pak Wali," tandas saksi.<br /><br />Uasi persidangan, JPU dari KPK Feby Dwiyandospendy menjelaskan, kehadiran saksi berkaitan dengan penerimaan dan pemakaian uang suap oleh terdakwa Bambang Irinato.<br /><br /> “Drs. Maedi selaku Sekda Kota Madiun, yang kedua adalah Trubus Rekso Direjo, dulu adalah Kadis PU sekarang jadi Direktur BUMD Aneka Usaha Mandiri. Yang ketiga Rusdianto, dulunya adalah sebagai Kepala BKD sekarang menjabat sebagai Kepala Dispenda, Empat adalah Effendi ini menggantikan Hadi Waluyo sebagai PPTK proyek Pasar Baru dan Bery Simson, selaku Kuasa Direksi dari PT LRR. Kaitannya adalah penerimaan uang dan pemakaian uang siap atau korupsi,” ujar Feby.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada orang lain yang menjadi tersangka dalam kasus suap Wali Kota (Non Aktif) Madiun. Feby mengatakan masih menunggu persidangan terdakwa. “Nanti kita lihat dulu persidangan terdakwa,” jawabnya. Pada sidang sebelumnya, Feby juga tak bersedia menjelaksan apakah mantan pejabat Madiun seperti mantan Kajari akan menajdi saksi di Persidangan.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Uang Gratifikasi Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Mengalir Ke Pejabat Muspida

Terdakwa Bambang Irianto (kiri) dan JPU dari KPK Feby Dwiyandospendy beritakorupsi.co – Tak terbakar mulut mengucapkan Api. Ungkapan ini...

»

“Nasib” Terdakwa Dahlan Iskan Akan Ditentukan Tanggal 21 April 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw9-Cb4aIyGEg_M_fwO44GBb4CkgSTMpIAUacnEGmUscoX_Aj4heTkRfIMIgw6LMt0f4JpGa7lmCNadWiMjVei7L9iLQwEQ2PzLsREnjBY5cpYOJZSfmxYm-CWLE01zvdWFSq6JsSOCkg/s1600/IMG20170407145521.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw9-Cb4aIyGEg_M_fwO44GBb4CkgSTMpIAUacnEGmUscoX_Aj4heTkRfIMIgw6LMt0f4JpGa7lmCNadWiMjVei7L9iLQwEQ2PzLsREnjBY5cpYOJZSfmxYm-CWLE01zvdWFSq6JsSOCkg/s640/IMG20170407145521.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Gelisah sambil berdoa dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian, apakah lulus atau tidak, seperti itulah yang saat ini mungkin dirasakan oleh terdakwa Dahlan Iskan maupun Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset Daerah Provinsi - Jawa Timur (Pemprov. Jatim) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 Miliiar lebih.<br /> <br /> Sebab, antara terdakwa maupun JPU saat ini sedang menunggu hasil putusan musyawarah Lima Majelis Hakim yaitu, Tahsin. SH., MH; H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H yang akan dibacakan dalam persidangan, pada Selasa, 25 April 2017.<br /> <br /> Terakwa Dahlan Iskan maupun melaui Penasehat Hukumnya berharap, bahwa pembelaan (Pledoi) yang disampaikan dalam persidangan akan diterima oleh Majelis Hakim, sehingga terdakwa pun akan bebas. Namun JPU juga demikian, bahwa dakwaan maupun tuntutannyalah yang akan diterima oleh Majelis.<br /> <br /> Haranpan terdakwa maupun JPU bukan tidak beralasan. Sebab, terdakwa telah membantah tuduhan atau dakwaan maupun tuntutan JPU yang mengatakan bahwah, terdakwa Dahlan Iskan, yang menajabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada saat tejadinya pelepasan asset Pemprov Jatim tahun 2003 lalu, dianggap telah terbukti bersalah. Sengga, JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun, dengan sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungaan. Dan tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang sebesar Rp 4,1 milliar atau pidana penjara selama 3,5 tahun.<br /> <br /> Terdakwa Dahlan Iskan, membantah dan menolak tuduhan itu. Menurutnya dalam pembelaan yang dibacakan dalam persidangan, bahwa yang bertanggung jawab adalah Wishnu Wardana, selaku Ketua Penjualan asset, yang meneriam delegasi dari terdakwa Dahlan Iskan. Sementara Wishnu Wardana dalam kasus ini sudah di Vonis pidana penjara selama 3 tahun dan pidana tammbahan mengembalikan uang sebesar Rp 1,5 M.<br /> <br /> Menurut JPU, memang terdakwa Dahlan Iskan sudah mendelegasukannya kepada terdakwa Wishnu Wardana. Namun JPU mengatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan ada perbuatan melawan hokum yaitu, dibuatnya Akte jual beli antara dirinya (Dahlan Iskan) selaku Dirut PT PWU dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso, sebebelum ada proses lelang.<br /> <br /> “Bahwa secara nyata di dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini, benar-benar ada perbuatan melawan hokum bersama-sama dengan Wishnu, yang kemaren sudah dijatuhiputusan pidana. Bahwa jelas, ternyata penjualan asset yang di Kediri maupun yang di Tulungagung, secara nyata tidak ada proses lelang dengan didahuli penandatangan Akte Nomor 5 dan 6 yang ditanda tangani oleh terdakwa baru dilakukan proses lelang. Inilah yang menurut kami tidak fair. Yang kedua, juga tidak ada pengumuman lelang. Pada hal dalam Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas) dan Akte Pendirian PT PWU sendiri diwajibkan dilakukan pengumuman. Sehingga hasil transaksi penjualan jauh dibawah NJOP,” ujar JPU Trimo pada sidang, Senin, 17 April 2017.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor “Nasib” Terdakwa Dahlan Iskan Akan Ditentukan Tanggal 21 April 2017

beritakorupsi.co – Gelisah sambil berdoa dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian, apakah lulus atau tidak, seperti ...

»

Masa Jabatan Mantan Wakil Bupati Ponorogo Berakhir, Lanjut Ke Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDBtVu0-_hEJXY7cRZMNhnX2y9LNrbSYmdbJu3OoCZjjrRuSm62emui9_FpBUJPLZAZlE84cK6-tKZzhPPkJjp39YNfr4cW7UE_LllB_dHOI1C0EvbzLL7AsITghaYyStfH9fJN9C4X5c/s1600/IMG20170320113810%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDBtVu0-_hEJXY7cRZMNhnX2y9LNrbSYmdbJu3OoCZjjrRuSm62emui9_FpBUJPLZAZlE84cK6-tKZzhPPkJjp39YNfr4cW7UE_LllB_dHOI1C0EvbzLL7AsITghaYyStfH9fJN9C4X5c/s640/IMG20170320113810%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> Setelah lengser dari kursi Wakil Bupai Ponorogo sejak tahun lalu, sepertinya Yuni Widyaningsih akan “melanjutkan” ke Hotel Prodeo alias Penjara selama beberapa tahun kedepan.<br />Mantan Wakil Bupati satu periode ini, diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Ponorogo untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dalam kasus perkara dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar, dan merugikan keuangan negara senilai Rp 4,5 miliar.<br /><br />Terdakwa Yuni Widyaningsih, terseret dalam kasus proyek pengadaan alat peraga untuk Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang di danai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini adalah, terkait aliran dana atau fee sebesar 22% dari nilai anggaran, yang diminta oleh terdakwa semasa menjabat sebagai Wakil Bupati kepada pelaksana, mantan terpidana Nur Sasongko, selaku Direktur CV Global Inc, yang nilainya sebesar Rp 1,7 milliar tahun 2012 dan 1,8 M pada tahun 2013.<br /><br />Dana DAK yang seharusnya dibuat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Ponorogo, justru dijadikan bancaan antara pelaksana dan terdakwa. Akibatnya, alat peraga yang seharusnya dapat diperguanakan para siswa/i SD di Kota Reog ini, banyak mengalami kerusakan karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang.<br /><br />Hal itu terungkap dari mantan terpidana Nur Sasongko, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,  pada Senin, 22 Juni 2015 lalu. Saat itu, Nur Sasongko menjelaskan, sebelum proyek DAK Pendidikan Ponorogo dilaksanakan, sudah ada pertemuan diberbagai tempat termasuk disalah satu rumah makan di daerah Juanda, Sidoarjo, untuk membicarakan proyek yang didanai dari hasil keringat rakyat. Dalam pertemuan itu, menurut Direktur CV. Global Inc, wanita cantik ini meminta fee sebesar 22%. Tidak hanya itu. Nur Sasongko juga menyebut kakak laki-laki terdakwa Yuni Widyaningsih, yakni Fredy, yang pernah meminta sejumlah uang darinya atas perintah Yuni. <br /><br />Sebagai “imbalannya”, terdakwa Yuni Widyaningsih pun dituntut pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa mengembalikan uang hasil Korupsi sebesar Rp 1,5 milliar atau pidana penjara selama 2,5 tahun.<br /><br />Tuntutan itu dibacakan JPU Beni yang juga Kasi Pidsus Kejari Ponorogo dkk, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, pada Senin, 17 April 2017.<br /><br />Dalam tuntutannya,  JPU menyatakan bahwa terdakwa Yuni Widyaningsih, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ucap JPU.<br /><br />Menanggapi tuntutan JPU, Penasehat Hukum terdakwa, Indar Priangkasa akan menyampaikan pembelaan (Pledo) pada persidangan selanjutnya.<br /><br />PH terdakwa mengatakan usai persidangan, keberatan atas tuntutan JPU dan akan menyampaikan pembelaan dalam persidangan. “Kita akan sampaikan nanti,” katanya.<br /><br />Sekedar mengingat kembali. Proyek pengadaan alat peraga untuk seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo yang dindanai dari hasil keringat masyarakat tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 8,1 miliar, diduga bermasalah. Sihingga penyidik Kejari Ponorogo pun melakukan penyelidikan dan penyidikan.<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Ponorogo, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar, hingga ditetapkanlah Yuni Widianingsih sebagai tersangka selain tersangka lainnya antara lain ; Kepala Dinas Pendidikan Supeno; Staf Diknas Son Sunarsono; Marjuki pejabat, pembuat komitmen (PPK); Plt Sekdakab Ponorogo Yusuf Pribadi; Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko bersama stafnya yakni, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo, dan Hartoyo.<br /><br />Para tersangka ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) a dan (1) b Undang-undang Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.  (Redaksi)

Tipikor Masa Jabatan Mantan Wakil Bupati Ponorogo Berakhir, Lanjut Ke Penjara

beritakorupsi.co – Setelah lengser dari kursi Wakil Bupai Ponorogo sejak tahun lalu, sepertinya Yuni Widyaningsih akan “melanjutkan” ke...

»

Terdakwa Dugaan Korupsi PT PWU, Dahlan Iskan Tolak Dakwaan JPU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPko4iZd1q0zvG5sXsaVWSgc3D8Fw7dLIzKwQPb0t991z36IrO7Xbaa9fX9W_VF4nIQ7YqOsErPA-F3jdOT5bpuD7bjMubYZpoS6FUq5l6YNDYLB8c1jBTGosgfyaFvbwmF_mPJlHzeA/s1600/IMG201704041523486.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPko4iZd1q0zvG5sXsaVWSgc3D8Fw7dLIzKwQPb0t991z36IrO7Xbaa9fX9W_VF4nIQ7YqOsErPA-F3jdOT5bpuD7bjMubYZpoS6FUq5l6YNDYLB8c1jBTGosgfyaFvbwmF_mPJlHzeA/s1600/IMG201704041523486.jpg" /></a></div> <b>beritakopsi.co –</b> Tak seorang pun yang mau dituduh melakukan Korupsi, termasuk terpidana mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Aqil Muktar, atau pengacara kondang O.C Kaligis, Gubernur Banten, Ratu Atut yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau orang-orang yang saat ini sedang dibidik KPK dalam kasus dugaan Mega  Korupsi E-KTP sebesar Rp 2,6 triliun.<br /><br />Sebab, Korupsi itu memang salah satu kejahatan yang luar biasa tanpa ada korban luka yang dapat dilihat dengan kasat mata. Namun dapat dibuktikan berdasarkan Hasil Penghitungan Krugian Negara (HPKN) yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<br /><br />Namun, yang menentukan bukanlah Jaksa Penuntut Umum atau bahkan terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya. Melainkan yang menentukan bersalah atau tidak adalah Majelis Hakim, yang menangani perkara Korupsi tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan serta keyakinan Majelis Hakim sendiri sebagai Marwah Tuhan.<br /><br />Dan hal itulah yang disampaikan oleh terdakwa Dahlan Iskan yang lebih akrab disapa DI melalui Tim PH-nya yang juga mantan Menteri Hukum, pakar hokum tata negara, ketua umum Partai BBulan Bintang, Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, dkk dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, pada Kamis, 13 April 2017.<br /><br />Sebab, Dahlan Iskan selaku mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Dirut PT PWU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, diseret oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya bersama-sama dengan terdakwa Wishnu Wardana, selaku mantan Kepala Biro (Kabiro) dan juga Ketua Pelepasan asset PT PWU, terkait pelepasan asset di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu.<br /><br />Karena dalam dakwaan maupun tuntutan JPU, bahwa pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Akibatnya, JPU menuntut terdakwa Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta bendanya akan disita oleh Jaksa untu negara. Kalau tidak cuku, diganti pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. Sehingga total utan JPU terhadap terakwa selama 10 tahun penjara.<br /><br />Namun dalam persidangan (13 April 2017), dakwaan maupun tuntutan JPU, ditolak oleh terdakwa maupun melalui Tim PH-nya yang juga mantan Menteri Hukum, pakar hukum tata negara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prof. Dr. Yusril dkk.<br /><br />Prof. Yusril dalam pembelaannya mengatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan sudah mendelegasikannya kepada Wishnu Wardana. Sehingga, menurut pakar hukum tata negara ini, yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi bukan pemberi delegasi. Ia juga mengatakan tentang prestasi terdakwa Dahlan Iskan selama menjabat sebagai Dirut PT PWU sejak 2000 hingga 2010.<br /><br />“Selama terdakwa di PT PWU tidak pernah menerima gaji atau fasilitas apapun. Terdakwa bahkan rela meminjamkan uangnya untuk membangun gedung Jatim Expo di Jalan Ahmat Yani Suerabaya,” kata Profesor ini dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, JPU Trimo, saat ditemui media ini mengatakan, bahwa penolakan terdakwa atas dakwaan maupun tuntutan JPU, itu adalah hak-nya. ““Itu kan hak terdakwa dan kita harus hargai. Tapi kita sesuai dengan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Biarkan Majelis yang menentukan,” kata JPU Trimo.   <br /><br />Kasus ini pun menjadi perhatian ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang mantan maupun yang masih aktif, bukan karena jumlah kerugian negara dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), seperti dalam kasus Korupsi E-KTP. Melainkan karena terdakwanya Direktrur Utama (Dirut PT PWU) adalah Dahlan Iskan, bukan orang “biasa” melainkan “luar biasa”.<br /><br />Terdakwa Dahlan Iskan, sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group, salah satu Media Lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR.<br /><br />Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Andaikan saja ada, 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat Jatim Khususnya akan makmur.  (Redaksi)<br /><br /> <br />

News Tipikor Terdakwa Dugaan Korupsi PT PWU, Dahlan Iskan Tolak Dakwaan JPU

beritakopsi.co – Tak seorang pun yang mau dituduh melakukan Korupsi, termasuk terpidana mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Aqil Muktar, ata...

»

Siapakah Yang Salah Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmiXh4F-4T_sUhsY6f-AmcIM0K0gdOw0yCetiLhdKEbRMYyrnQeBxe4pJQieiPU2ZBe9NazbrL5sehp_VQkLvH-HRtGtmjUQRhZm6o-ljRigxHN0tvS7nu8Q5IdV74MZdyEyj_Y-K0ecQ/s1600/DSCF0639.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmiXh4F-4T_sUhsY6f-AmcIM0K0gdOw0yCetiLhdKEbRMYyrnQeBxe4pJQieiPU2ZBe9NazbrL5sehp_VQkLvH-HRtGtmjUQRhZm6o-ljRigxHN0tvS7nu8Q5IdV74MZdyEyj_Y-K0ecQ/s640/DSCF0639.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang mantan maupun yang masih aktif, bisa jadi saat ini tertuju ke kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU), yang tidak lama lagi akan di Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Yang menjadi perhatian masyarakat Indoneia dalam perkara ini sejak awal, bukan karena jumlah kerugian negara dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) seperti dalam kasus Korupsi E-KTP. Melainkan karena terdakwanya adalah Direktrur Utama (Dirut PT PWU), bukan orang “biasa” melainkan “luar biasa”.<br /><br />Karena terdakwanya adalah Dahlan Iskan. Sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group, salah satu Media Lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR.<br /><br />Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /> <br />Andaikan ada, 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat Jatim akan makmur.<br /><br />Sementara menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan terdakwa Wishnu Wardana (sudah di Vonis 3 thn penjara) sebagai Kepala Biro dan Kepala persewaan serta Ketua Tim pelepasan asset, dianggap besalah dalam penjualan asset Pemrov Jatim, berupa tanah dan bangunan seluas ribuan meter  yang terletak di Tulungagung dan Kediri, karena diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli dan kemudian dibatalkan setelah adanya pembayaran.<br /><br />Sebagai “hadiahnya”, JPU menuntut Dahlan Iskan, dengan pidana penjara 6 (Enam) tahun atau 1 tahun diatas tuntutan terdakwa Wishnu Wardana. Terdakwa dihukum membayar denda sebesar Rp 750 juta atau kurungan 6 bulan. Terdakwa Dahlan Iskan, yang juga berstatus tersangka kasus dugaan Korupsi Mobil Listrik ini juga tuntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset.<br /><br />Namun, semua dakwaan maupun tuntutan JPU ditolak mentah-mentah oleh terdakwa Dahlan Iskan maupun melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya yang juga mantan Menteri Hukum, pakar hokum tata negara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prof. Dr. Yusril dkk.<br /><br />Hal itu disampaikan terdakwa Dahlan Iskan maupun Tim PH terdakwa dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Penadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaan yang di hadiri Tim JPU Trimo dkk.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, PH terdakwa mengatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan tidak bersalah. Bahkan dalam pembelaannya dikatakan, karena Dahlan Iskan yang mengurus PT PWU, bisa memiliki harta sebesar setengah triliun rupiah. Dan tidak hanya itu, dalam pembelaannya juga dijelaskan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan juga rela menjaminkan uang pribadinya dipinjamkan untuk membangun gedung Jatim Ekspo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Terkait penolakan Tim PH terdakwa atas dakwaan maupun tuntutan, JPU Trimo mengatakan usai persidangan kepada media ini bahwa, itu adalah hak terdakwa, “Itu kan hak terdakwa dan kita harus hargai. Tapi kita sesuai fakta dan bukti-bukti persidangan. Biarkan Majelis yang menentukan,” kata JPU Trimo.  <br /><br />Lalu, siapa yang bersalah ? Apakah penyidik yang menangani kasus ini sejak Maruli Hutagalung menjabat sebagai Kepala Kejaksan Tinggi Jatim pada akhir Desember 2015 ? atau……….???<br /><br />Yang pasti, keputusannya ada ditangan ke Lima Majelis Hakim yaitu, Tahsin. SH., MH; H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, pada tanggal 25 April yang akan dating. Apakah dakwaan maupun tuntutan JPU yang diterima dengan menghukum terdakwa mengikuti terdakwa Wishnu Wardana atau Majelis Hakim akan menerima pembelaan terdakwa, lalu membebaskannya ?  (Redaksi)

News Tipikor Siapakah Yang Salah Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan ?

beritakorupsi.co – Ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang ...

»

Korupsi Dana BOS & BOPDA, Ketua Yayasan Di Vonis 2,8 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LBapJtFB0Lggn91uB9UX5OmA1zBBw2Tffqg9CwF7sEXbjqYTC89qyklHEp4c-eJFJNw-LQPV8t5NM8eqLMvWd4uSAp2CVImK3VoLUcTqswDXeV1cMVEmdSehHpjJRUlHvXs9S6dqaCw/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LBapJtFB0Lggn91uB9UX5OmA1zBBw2Tffqg9CwF7sEXbjqYTC89qyklHEp4c-eJFJNw-LQPV8t5NM8eqLMvWd4uSAp2CVImK3VoLUcTqswDXeV1cMVEmdSehHpjJRUlHvXs9S6dqaCw/s640/DSCF3274.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul anak buahnya Masykuri, yang menjadi Kepala Sekolah di Yayasan milik terdakwa ke “Hotel Prodeo” alias penjara.<br /> <br /> Masykuri, sudah terlebih dahulu menjalani hukuman setelah di Vonis terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014, sebesar Rp 650.739.000 (22 Desember 2017).<br /> <br /> Pada Kamis, 13 April 2017, terdakwa H. Syamsi pun “dikirim” untuk menyusul Masykuri menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) setelah Majelis Hakim yang diketai Hakim Rochmat, membacakan surat putusannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor asurabaya.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, H. Syamsidan bersama-sama dengan Masykuri, menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian; pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain dana BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta.<br /> <br /> Dana dari APBN (BOS) dan APBD (BOPDA) yang seharusnya disalurkan utuk pendidikan siswa/i di Yayasan Al-Hidayah, justru dinikamti oleh terdakwa dengan cara, Ketua Yayasan merangkap menjadi Kepala Keamanan. Selain terdakwa Syamsi, juga pegawai di Yayasan tersebut, ada yang merangkap jabatan agar memperoleh gaji yang dambil dari BOS dan BOPDA serta pembelian sebuah rumah dinas.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan bahwa, H. Syamsi, selaku Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah Kecamatan asembrowo, Suabaya ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014.<br /> <br /> Terdakwa H. Syamsi, dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana <br /> <br /> “Menjatuhkan hukuman pidan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 50 juta nsubsidair 3 bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 167.910.000. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk negara. Apa bila tidak mencukupi, diganti hukuman pidan penjara selama Satu tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim <br /> <br /> Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU pada sidang sebelumnya yakni, 5 tahun penjara denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 167.910.000 atau pidan penjara selama 2 tahun.<br /> <br /> Menanggapi putusan Majelis Hakim, PH terdakwa, Mulyono maupun JPU Andhi Ardhani, dari Kejaksaan Negeri  (Kejari) Tanjung Perak masih pikir-pikir.<br /> <br /> “Kita masih pikir-pikir dulu,” kata Mulyono usai persidangan.  (Redaksi)

Tipikor Korupsi Dana BOS & BOPDA, Ketua Yayasan Di Vonis 2,8 Thn Penjara

beritakorupsi.co – H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul anak buahnya Masykuri, yang menjadi Kepala Seko...

»