Nama Kajari Madiun 'Paris Pasaribu' Masuk Dalam Daftar Diperiks KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCei9asRIYTHWGz8n_vooGpVhtACY7ybb4sxEO2SG2mGBuMdRjPQ4pHm_GPie8ryY9A7Vyp_1TfRSDRBItbunaYD2Zqui07etWggMPWohWUghRzNmV5Y6SC1hxd7p1k-FOrmIZWIWS5g/s1600/IMG-20170318-WA00001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="519" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCei9asRIYTHWGz8n_vooGpVhtACY7ybb4sxEO2SG2mGBuMdRjPQ4pHm_GPie8ryY9A7Vyp_1TfRSDRBItbunaYD2Zqui07etWggMPWohWUghRzNmV5Y6SC1hxd7p1k-FOrmIZWIWS5g/s640/IMG-20170318-WA00001.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><i><b> Kasus Korupsi Tersangka Wali Kota Madiun, Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK</b></i></span><br /> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Setelah kasus dugaan Korupsi E-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,6 Triliun dengan dua terdakwa yakni, terdakwa Irman (60 thn) mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI) / mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik dan terdakwa Sugiharto (57 thn) mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, yang menyeret sejumlah nama pejabat di negeri ini, kini muncul lagi kasus yang hampir sama yakni kasus dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun dan kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.<br /> <br /> Semula, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bambang Irianto yang menjabat Wali Kota Madiun sejak 2010 hingga sekarang, terkait dugaan Korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang menelan anggaran sebesar Rp 76,5 miliar yang dikabarkan menerima dana tanpa prosedur alias gratifikasi. Pada hal, kasus ini dikabarkan telah di SP3 alias dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> Dan pada tanggal 17 Oktober 2016, KPK menetapkan Bambang Irianto menjadi tersangka, sejumlah barang bukti telah disita termasuk beberapa asetnya berupa mobil maupun tanah dan bangunan.<br /> <br /> Penetapan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto sebagai tersangka “berbuntut” panjang. Sejumlah mantan pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun tak bisa tidur nyenyak menikmati sejuknya udara yang keluar dari celah-celah Air Conditioner (AC) di ruang tidurnya, sebab mimpi buruk bisa jadi menghantuinya bila malam hari tiba.<br /> <br /> Sabtu, 18 Maret 2017, Tim Penyidik KPK pun memeriksa aparat penegak hukum yaitu mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madiun, Isno Ihsan di Markas Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur di Kota Madiun. Dan masyarakat Kota Madiun Khusunya, menunggu apakah penyidik KPK secara terbuka dan transparan dalam penanganan kasus ini ? <br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Kota Madiun, Budi Santoso, saat hubungi media ini, Minggu, 19 Maret 2017.<br /> <br /> Budi mengatakan, kasus Korupsi BI (Bambang Iranto) merupakan bukti, bahwa semua elemen tidak berdaya dalam menyangkal Korupsi di Kota Madiun yang sangat memalukan, walaupun pada akhirnya mereka telah mengembalikakan. Sebanyak 30 anggata DPRD dan sejumlah pejabat Forpinda ikut menikamti manisnya kue Bambang Irianto dari hasil Korupsi.<br /> <br /> “Kasus korupsi BI (Bambang Irianto) merupakan bukti bahwa semua elemen tidak berdaya dalam menangkal Korupsi di Kota Madiun. Buktinya, 30 orang anggota DPRD dan sejumlah pejabat Forpimda ikut menikmati manisnya kue BI hasil Korupsi. Walaupun akhirnya dikembalikan, namun WKR menilai bahwa selama ini ada kongkalikong yang luar biasa yang dilakukan semua pejabat di Madiun yang tak mampu menangkal Korupsi apabila diciprati. Ini sangat memalukan. Sharusnya pejabat daerah setingkat Kapolres, Kajari kalau diberi titipan uang harusnya dipertanyakan lebih dulu ini uang apa,” kata Budi melalui teleponnya.<br /> <br /> Saat ditanya Media ini terkait sejumlah Perwira Polisi yang turut dperiksa penyidik KPK, Budi membenarkan dan mengatakan bahwa beberapa Perwira Polisi itu pernah menabat Kapolres Kota Madiun saat Bambang Irianto menjadi Wali Kota Madiun sejak 2010 lalu hingga sekarang.<br /> <br /> “Iya. Yang dipriksa itu semua mantan Kapolres selama BI memimpin di Madiun sejak tahun 2010 sampai sekarang,” ungkapnya.<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut, apakah Kepala Kejaksaan (Kajari) Madiun, turut diperiksa termasuk mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Madiun ?. Ketua LSM WKR yang bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus Korupsi Khususnya di Madiun ini menjelaskan, Paris Pasaribu, belum diperiksa tetapi sudah ada namanya dalam daftar pemeriksaan termasuk Ketua PN.<br /> <br /> “Paris Pasaribu belum diperiksa tapi memang sudah ada daftar pemeriksaan termasuk Ketua PN. Jadi semua pernah menikmati uang hasil dari kejahatan BI, misalnya dengan dalih uang THR (Tunjungan Hari Raya), uang tahun baru dan lain-lain. Saya heran , baru kali ini 1 (Satu) tersangka bisa menyeret hampir 200 orang yang diperiksa KPK mulai dari OPD, pengusaha, Forpimda, maupun pihak-pihak lain yg masuk pusaran itu, misalnya seorang perempuan yang diduga istri siri BI,” ungkap Budi kemudian.<br /> <br /> Namun Budi mengakui, KPK bisa jadi memeriksa pejabat Kejati Jatim. Alasannya, karena kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) di SP3 kan dengan alsan masih terlalu dini.<br /> <br /> “Kejati Jatim Sepengetahuan saya belum ada. Tapi saya yakin nantinya ada. Karena saya curiga, kasus PBM di SP 3 kan oleh Kejati dengan alasan masih terlalu dini utk dilanjutkan. Alasan apa itu,” ujarnya dengan nada bertanya.<br /> <br /> Nyatanya, lanjut Budi,  ketika kasus itu ditangan KPK bisa terurai semua. Tidak hanya kasus korupsi PBM saj, tetapi ada gratifikasi proyek selama BI berkuasa maupun TPPU yg melibatkan orang-orang penting.<br /> <br /> “Tahun 2016 nihil. 2015 hanya mengani kasus proyek Embung Pilangbango. Itupun karena kami desak, kita demo. Menurut analisa saya ada pihak yang “diselamatkan”. Sangat janggal yang dijerat hanya PA (Pengguna Anggaran) dan perencana. Sedangkan disini ada pengawas, pelaksana proyek tapi aman-aman saja. WKR berencana, kasus Embung Pilangbango akan kita bawa ke KPK agar semua bisa terang benderang termasuk pihak-pihak yang menyelamatkan supaya bisa diusut tuntas,” pungkasnya.<br /> <br /> Terkait kasus perkara korupsi proyek pembangunan Embung (Waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2014 sebesar Rp 19 milliar, salah satu terdakwa dalam persidangan menyebut nama Kajari Madiun Paris Pasaribu menerima aliran dana termasuk Bambang Irianto, mantan Kajari Madiun, mantan Kasi Kasi Pidsus dan anak Wli Kota Madiun yang menjabat selaku Sekretaris PD Jatim.<br /> <br /> “Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sedang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiah yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untuk membicarakan permasalahan proyek Embung di Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun, Suluh Dumadi (Kasi Pidsus) di dilantai 20, Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah, menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari),” ucap terdakwa dalam persidangan, 7 Maret 2016<br /> <br /> Menurut terdakwa, “Pada pertemuan antara terdakwa dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan. Tentang permasalahan di Kota Madiun,”<br /> <br /> Dalam pembelaannya, terdakwa merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama, karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono. <br /> <br /> “Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta. Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang tersebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000,” ungkap terdakwa dihadapan Majelis Hakim, pada, 7 Maret 2016 lalu.<br /> <br /> Terpisah. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa mengatakan, belum mengetahui, terkait nama Kajari Madiunm Paris Pasaribu, yang masuk dalam daftar nama pejabat yang akan diperiksa penyidik KPK.<br /> <br /> “Nggak tau aq Mas, dr media katanx mantan2 Kajari disana (Nggak tau aku Mas, dari media katanya mantan-mantan Kajari disana),” kata Suarbawa, melalui SMS-nya.<br /> <br /> "Tdk tau Mas, tp media mengatakan bgt, sumbernya mana sy tdk tau, baikx dikonfik ke Febriansyah jubir KPK Mas (Tidak tau Mas, tapi media mengatakan begitu, sumbernya mana saya tidak tau, baiknya dikonfirmasi ke Febriansyah juru bicara (Jubir) KPK, Mas," lanjut Suarbawa kemudian <br /> <br /> Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, hingga berita ini ditulis, tak mau menanggapi pertanyaan wartawan media ini yang dikirimkan melalui Nomor WhatsAppnya ke Nomor 08527224XXXX.  (Redaksi)

News Tipikor Nama Kajari Madiun 'Paris Pasaribu' Masuk Dalam Daftar Diperiks KPK

 Kasus Korupsi Tersangka Wali Kota Madiun, Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK beritakorupsi.co – Setelah kasus dugaan Korupsi E-KTP yang...

»

Dahlan Iskan “Di Wawancarai” JPU Dari Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiidblECkSlsRykVjPEXQejcS8nkAZCiHXvh6gdGXWzhagTyczZXxYe4zk7xjMm9ihmq7zmGn8My0oXKNYGaI-JdBiaq1l4B6R9Aj61nz2ErkyLPJTrgGL1kcyqop60n2E3yuw1sictzac/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiidblECkSlsRykVjPEXQejcS8nkAZCiHXvh6gdGXWzhagTyczZXxYe4zk7xjMm9ihmq7zmGn8My0oXKNYGaI-JdBiaq1l4B6R9Aj61nz2ErkyLPJTrgGL1kcyqop60n2E3yuw1sictzac/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Sebagai mantan Wartawan senior dan Pemimpin Redaksi Jawa Pos, salah satu media lokal dan terkenal di Jawa Timur, Dahlan Iskan sudah terbiasa melakukan wawancara atau mengajukan berbagai pertanyaan seputar “kasus” yang sedang diliputnya, namun kali ini Dialah yang akan ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Iatim), dengan beberapa pertanyaan terkait pelepasan asset Daerah Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) pada tahun 2003 lalu, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung yang diduga tidak sesuai prosedur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih.<br /><br />Kaitannya, Dahlan Iskan adalah mantan Direktur Utama (Dirut), sementara Wishnu Wardhana adalah mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset di PT PWU milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), yang dalam pasal 14 disebutkan, pelepasan aseet dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Jatim.<br /><br />Sebelumnya, pada Jumat, 10 Maret 2017, Wishnu Wardhana telah menjadi saksi untuk Dahlan Iskan sebagai terdakwa.<br /><br />Kali ini, Tim JPU dari Kejati Jatim pun juga menghadirkan Dahlan Iskan, sebagai saksi (juga terdakwa) kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset Daerah Jatim dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, untuk terdakwa Wishnu Wardhana, yang di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Selasa, 14 Maret 2017.<br /><br />Anehnya, saat di tanya JPU Trimo seputar dokumen-dokumen yang ditanda tanganinya terkait pelepasan asset di Kediri dan Tulungagung,  mantan menteri BUMN dan kandidat Calon Presiden dari Partai Demokrat di tahun 2014 ini, sering kali menjawab lupa, ma’af benar-benar lupa. <br /><br />Namun saksi yang juga terdakwa ini mengakui, kalau dirinya menanda tangani beberapa dokumen terkait proses pelepasan asset tersebut tidak meneliti lebih dahulu. Alasannya, dirinya percaya kepada bawahannya dan mengatakan kalau Ia tidak begitu paham mengenai penjualan asset karena dari swasta murni.<br /><br />“Saya tanda tangani tetapi tidak saya teliti. Saya percaya dan memang saya tidak begitu paham bagaimana proses penualan asset karena saya orang swasta murni,” Jawab Dahlan Iskan dihadapan Majelis.<br /><br />Pada hal, saksi di usulkan menjadi Dirut di PT PWU oleh Gubernur Jatim, karena saksi Dahlan Iskan adalah asli Jawa Timur dan seorang pengusaha sukses diantaranya Jawa Pos dan lain-lain.<br /><br />Tidak hanya itu. Saksi Dahlan Iskan juga mengakui telah menanda tangani beberapa Akte sekaligus terkait penjualan asset di Tulungagung dan Kediri yang dibawa Notaris ke kantornya di Graha Pena, yang sekarang menjadi kantor Jawa Pos Group di Jalan Ahmat Yani, Surabaya, bukan ke Kantor PT PWU.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan. Apakah proses pembuatan dokumen penting berupa Akte, Notarisnya yang datang sambil membawa Akte yang sudah disiapkan tinggal menada tangani, atau para pihak yang menghadap ke Notaris di kantornya ? Atau karena kesibukannya, sehingga Notarisnya yang datang menghadap ?<br /><br />Namun Dahlan Iskan keberatan dan menolak, terkait keterangan saksi kunci Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri selaku pembeli aseet, dalam BAP (Berita Acaara Pemeriksaan) yang dibacakan JPU dihadapan Majelis karena Sam Santoso tidak bisa hadir karena sakit, pada persidangan sebelumnya menjelakan bahwa, Sam Santoso sendirlah yang  menemui Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, untuk mengajukan penawaran dan pembayaran berupa BG untuk asset di Tulungagung sebesar Rp 8.750 M dan Kediri senilai Rp 17 M. Dan dalam BAP tersebut dikatakan bahwa, Dahlan Iskan memperkenalkan Wishnu Wardhana kepada Sam Santoso.<br /><br />"Saksi (Sam Santoso) bertemu Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, Surabaya yang sekarang menjadi kantor Jawa Pos dan memperkenalkan Wisnhu Wardhana, ini orang saya. Dahlan Iskan lalu menanyakkan berani bayar berapa. Tapi saksi tidak langsung jawab karena haru didiskusikan dulu,” kata JPU Lili, membacakan BAP Sam Santoso.<br /><br />“Beberapa hari kemudian, saksi menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian,” lanjut JPU Lili membacakan<br /><br />"Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," kata JPU Lili, seperti yang ada di BAP Sam Santoso.<br /><br />“Sayang pak Sam dan Pak Imam Utomo tidak hadir biar bisa di kronfrontir. Saya tau lama Pak Sam adalah pengusaha sukse tapi saya belum pernah bertemu. Pak Wishnu mempertemukan saya dengan Pak Sam di Rumah Mahakn Mirama saat makan siang. Pak Sam ,” kata saksi Dahlan Iskan.<br /><br />Dahlan Iskan merasa namanya dicatut oleh Sam Santoso, terkait proses jual beli aset PT PWU. Pada hal, Dahlan Iskan menandatangani Akte jual Beli tanggal 22 Nopember 2003. Anehnya, mungkinkah Sam Santoso, berani mencatut nama Dahlan Iskan tanpa prosedur untuk kepentingan Sam Santoso pribadi atau selaku Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, mengingat Dahlan Iskan sebagai pemilik perusahaan Media Harian terkenal di Jawa Timur ? <br /><br />Mengapa Dahlan Iskan tidak melaporkan Sam Santoso ke pihak Kepolisian terkait pencatutan namanya dalam proses jual beli asset PT PWU yang menyeretnya menjadi terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi ?<br />Kasus yang menyeret Dahlan Iskan ke pusaran kasus dugaan Korupsi, ternyata tidak hanya pelepasan asset Daerah Jawa Timur yang dikelola oelh PT PWU, melainkan kasus dugaan Korupsi pengadaan Mobil Elektrik jenis Mikrobus dan Bus Eksekutif, dengan anggaran senilai Rap 32 milliar. Mobil tersebut rencanya akan dipamerkan sekaligus dijadikan sebagai kendaraan resmi delegasi Indonesia dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) ke - XXI tahun 2013 di Bali<br /><br />Namun dalam pelaksanaan proyek pengadaan mobil tersebut, Dasep Ahmadi selaku Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, dipercaya untuk mengerjakan (sudang di Vonis 9 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan Dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar atau pidana penjara tiga tahun oleh Hakim Agung di tingkat Kasasi). Sementara Agus Suherman, adalah Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, yang pada saat itu, salah satu pejabat di BUMN. Anggaran yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut melibatkan beberapa BUMN pula diantaranya, PT BRI (Bank Rakyat Indonesai), PT PGN (Perusahaan Gas Negara) dan PT Pertamina.<br /><br />Ibarat peribahasa, “Apa daya tangan tak smapai”. Mobil-mobil itu pun tak sesuai rencana, melainkan dihibahkan kepada enam Perguruan Tinggi Negeri, yakni UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), UGM (Universitas Gajah Mada), Unibraw (Universitas Brawijaya) dan Universitas Riau. Padahal dalam perjanjian kerja, PTN tersebut tidak diikutkan.<br /><br />Tak terima dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung RI, Dahlan Iskan mengajukan Praperadialn di Pengailan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun usahanya untuk lepas dari jeratan hukum kandas. Sebab, pada tanggal 14 Maret 2017 disaat dirinya menjadi saksi untuk terdakwa Wishnu Wardhana, Hakim tunggal Praperadilan, Made Sutrisna, menolak keseluruhan  permohlan Dahlan Iskan.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Dahlan Iskan “Di Wawancarai” JPU Dari Kejati Jatim

beritakorupsi.co – Sebagai mantan Wartawan senior dan Pemimpin Redaksi Jawa Pos, salah satu media lokal dan terkenal di Jawa Timur, Dahlan...

»

JPU “Hukum” Majelis Hakim dan Saksi Dalam Perkara Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSdn8rD1lHyXh0XLqPp2Zq1N2uwy-k4GcLxO_9OG6t0JX9mzT7w3mtojdGBx5TUaxojjndeEMe4vS9bQiBjrWUcyl6BOSEomM4X7q9NS9r6n2DHLxPTrUDFFqr5k2IF4xs3E4BWN_7zw/s1600/IMG_20160914_111431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="604" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSdn8rD1lHyXh0XLqPp2Zq1N2uwy-k4GcLxO_9OG6t0JX9mzT7w3mtojdGBx5TUaxojjndeEMe4vS9bQiBjrWUcyl6BOSEomM4X7q9NS9r6n2DHLxPTrUDFFqr5k2IF4xs3E4BWN_7zw/s640/IMG_20160914_111431.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, Haim Dr. Andriano (Anggota), Hakim Tahsin. SH., MH (Ketua) dan Dr. Lufsiana (Anggota) sedang menunggu JPU dari Kejari Pamekasan </td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Empat orang saksi dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan dalam sidang perkara Korupsi Jilid III pengadaan beras fiktif tahun 2014 di gudang Bulog (Badan Urusan Logistik) Sub Divre XI Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 12 milliar atau sebanyak 1.504,7 ton , pada Senin, 13 Maret 2017<br /><br />Saksi tersebut yakni, Fendi, Sayuri, Wofi dan Fandi. Ke Empatnya adalah warga Pamekasan yang memenuhi panggilan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Pamekasan untuk datang ke Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk didengar keterangannya dalam persidangan untuk 4 dari 6 terdakwa yaitu, Totok, Yoni atau Yeki, Pardi, Sohibul dan Marzuki. Sementara terdakwa Sunarso alias Seh dan Totok dalam perkara yang sama akan menjalani persidangan dengan agenda tuntutan.<br /><br />Tragisnya, ke Empat saksi tersebut “diterlantarkan” oleh JPU di Pengadilan Tipikor sejak pukul 14.00 - 19.45 wib karena JPU tak menampakan badannya di gedung yang Khusus mengaili para terdakwa Korupsi di Wilayah hukum Jawa Timur. Pada hal, para saksi sudah sejak pkl 14.00 wib tiba di gedung Pengadilan Tipikor sesuai jadwal dalam surat panggilan yang mereka terima dari JPU.<br /><br />Tak ada yang tau pasti dimana dan mengapa JPU dari Kajari Pamekasan itu belum menampakkan diri di Pengadilan hingga pkl 19.45 wib, sementara 4 orang saksi, sudah tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pkl 15.00 wib, namun saksi tersebut harus sabar menunggu hingga JPU memberikan kabar karena tak berani pulang. <br />“Ia kita saksi. Dari Pamekasan bawa kendaraan sendiri, sampai di sini (Pengadilan Tipikor.red) jm 2, dalam surat panggilan jm 2,” kata salah seorang saksi sekitar pkl 19.00 wib<br /><br />Sementara Penasehat Hukum masing-masing terdakwa diantaranya, Yuliana Heriyanti Ningsih, N. Tarigan, Yuli Yuniarsih dan Totok Prastowo “ibarat makan buah siamalakama, dimakan mati Bapak tak dimakan mati Ibu”. Mau pulang tak berani, menunggu tak ada kabar dari Jaksa. <br /><br />Penasehat Hukum para terdakwa terebut ada yang sejak pkl 11.00 wib tiba di Pengadilan Tipikor. Karena tak ada kabar dari JPU hingga lewat Magrib, para pengacara ini pun menemui Ketua Majelis Hakim Tahsin. Namun Hakim Tahsin pun tak bisa memberikan kepastian karena nasib mereka pun sama dibuat oleh JPU.<br /><br />“Saya sejak jam sebelas sudah disini ((Pengadilan Tipikor.red) menunggu tapi nggak tau JPU nya belum datang, ini sudah setenga Tujuh malam. Kita mau pulang kasihan terdakwa. Terdakwa jam Tiga sudah ada, itu ada di ruang tahanan. Kalau begini Jaksanya kurang profesionalimenya menghargai sesame penegak hukum,” kata Totok dengan rasa kecewa. Apa yang disampikan Totok Prastowo di ia-kan pengara lainnya.<br /><br />Yang lebih Ironisnya lagi, Tiga orang Majelis Hakim pun dibuat bertanya-tanya dan harus menunggu sejak sejak pkl 16.00 wib namun tak ada kabar dari JPU yang membawa perkara dugaan Korupsi ini untuk diadili oleh ke Tiga Majelis Hakim yaitu, Tahsin. SH., (Ketua Majelis) MH, Dr. Lufsiana dan Dr. Andriano (keduanya masing-masing Hakim Anggota).<br /><br />“Ini kita juga sedang menunggu JPU-nya. Dari jam Delapan kita sudah siap. Tinggal ini yang kita idangkan. Tolong telepon Jaksanya,” kata Hakim Dr. Lufsiana.<br /><br />Terpisah. Ketua Majeli Hakim Thsin juga mengatakan yang sama. Namun karena masa tahanan terdakwa sudah hamper habis awal April mendatang, Hakim Tahsin pun harus menahan diri untuk bertindak tegas atas sikap JPU yang terkesan menyepelakan jadwal persidangan yang sudah disepakaiti dalam persidangan sebelumnya.<br /><br />“Ini para terdakwa sudah hamper habis masa tahanannya. Yang Dua tuntutan dan lainnya masih saksi. ia kita tunggu sampai Jaksanya datang,” kata Hakim Tahsin sambil menunggu JPU.<br /><br />Hinngga Wartwan media ini meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor sekitar pkl 19.45 wib, JPU juga belum dating. Sementara informasi yang didapat media ini, persidangan baru digelar sekitar pkl 20-00 wib, namun sidang yang digelar haya membacakan surat tuntutan JPU kepada Kedua terdakwa yakni, Sunarso alias Seh dan Totok.<br /><br />Kedua terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan. Atas tuntutan JPU tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih, dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (YLKI) akan menyampaikan Pledoi (Pembelaannya).<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Pamekasan telah menyeret 10 terdakwa termasuk Mantan Kepala Gudang (Kagud) Bulog Pamekasan, Kardiono yang sudah divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan (PN) pada Jum'at, 15 Januari 2016 lalu dan saat ini dalam proses Kasasi.<br /><br />Sementara Jilid II dengan 3 terdakwa juga sudah di Vonis pada 22 September 2016 lalu diantaranya, Kepala Subdivre Bulog XI Suharyono dan wakilnya, Prayitno serta Satu terdakwa di Vonis bebas.<br /><br />Dan dalam Jilid III ini, Kejari Pamekasan kembali menyeret 6 terdakwa selaku rekanan yaitu,  Totok, Yoni atau Yeki, Pardi, Sohibul, Marzuki, Sunarso alias Seh dan Totok dan saat ini masih dalam proses hokum di Pengadilan Tipikor Surabaya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor JPU “Hukum” Majelis Hakim dan Saksi Dalam Perkara Korupsi

Foto dari Kiri, Haim Dr. Andriano (Anggota), Hakim Tahsin. SH., MH (Ketua) dan Dr. Lufsiana (Anggota) sedang menunggu JPU dari Kejari Pame...

»

Dua Sahabat Berstatus Sama, “Rapat” Diruang Sidang Korupsi

<span style="font-size: large;"><b><i>Sidang Lanjutan Perkara Korupsi PT PWU, Harga Ditentukan Direksi</i></b></span><br /><br /> <br /> <br /> <br /><b> </b><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPya_JLDvl4Mseraxj_eSioGQAuS7fQwiPmbgz4s_1-cPQN96AG_onAX8B9H16JGv04YucOs1Xaii3x6lgFYeleC4nVXCaKOsja9Ya-6XP3TD-7hTz3a7QEjRqAhHQy7pnt1j4eu8XalQ/s1600/IMG_20170310_143839.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPya_JLDvl4Mseraxj_eSioGQAuS7fQwiPmbgz4s_1-cPQN96AG_onAX8B9H16JGv04YucOs1Xaii3x6lgFYeleC4nVXCaKOsja9Ya-6XP3TD-7hTz3a7QEjRqAhHQy7pnt1j4eu8XalQ/s640/IMG_20170310_143839.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wishnu Wardhana saat menjadi saksi untuk terdakwa Dahlan Iskan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Wishnu Wardhana, selain Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan Aset PT Panca Wira Usaha (PT PWU), milik Pemprov Jatim dan bukan milik perorangan, adalah mantan Ketua Dewan yang terhormat di Kota Surabaya.<br /><br />Sementara Dahlan Iskan, yang tidak asing lagi di mata dan telinga ratusan juta penduduk Indonesia, karena sebelum menjabat (mantan) Direktur Utama PT PWU, Ia  adalah mantan Wartawan Senior, Pimpinan Redaksi Jawa Pos serta Bos di PT Jawa Pos Group salah satu Media Harian yang ditakuti Khususnya para pejabat di Jawa Timur yang berkantor di gedung ibarat pencakar langit di Jalan A.Yani Surabaya, dan kemudian mantan Dirut PT PLN (BUMN) dan  mantan Menteri BUMN serta tokoh Pers Nasional. <br /><br />Namun sebahagian masyarakat dapat menilai dari keduanya, diamana yang satu adalah mantan Politikus yang menjabat sebagai Ketua DPRD Suarabaya, dan satunya mantan Wartawan yang juga pimpinan perusahaan Media terkenal serta ditakuti.<br /><br />Keduanya saat ini sama-sama berstatus terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi penjualan aseet milik BUMD (Pemprov Jatim) tahun 2003 di Tulungagung dan Kediri yang  merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, karena diduga tidak sesuai prosedur.<br /><br />Sebagai mantan pimpinan dan bawahan di perusahaan yang sama yaitu PT PWU, untuk pertama kalinya setelah tidak lagi aktif di perusahaan Pemprov Jatim ini, keduanya bertemu dalam satu ruangan, namun bukan untuk membahas perkembangan perusahaan meliankan memberikan keterangan terkait kasus yang menyeretnya ke lingkaran “hitam” dugaan Korupsi dalam sidang di Pengailan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Jumat, 10 Maret 2017.<br /><br /> Sidang lanjutan perkara Korupsi pelepasan asset PT PWU di pimpin Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yaitu, Wishnu Wardhana, selaku mantan Ketua Team penjulan Aasset yang dihadirkan oleh JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati Jawa Timur (Jatim) untuk terdakwa Dahlan Iskan, selaku mantan Dirut PT PWU yang didampingi oleh team Penasehat Hukumnya Prof. Yusril Iza Mahendra dkk.<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim, Wishnu Warhana atau WW menjelaskan, bahwa dirinya hanya membantu Direksi untum melakukan proses penualan asset PT PWU. “Ada asset yang dijual di Kediri dan Tulungagung berupa Pabrik, bangunan dan peralatannya. Saya hanya membantu Direksi melakukan penjualan, Direksinya sebagai Dirut Bapak Dahlan Iskan,” jawab Wishnu<br /><br />Namun bukan orang politikus namanya kalau tidak bisa memberikan keterangan secara “politik”. Pertanyaan JPU Trimo “Apakah yang dijual itu ikut tanahnya atau hanya pabrik, bangunan dan peralatannya ?” begitu jelas, namun dijawab panjang lebar ibarat jalan yang berbelok-belok pada hal ada jalan lurus dan cepat namun seakan “disengaja” untuk membingungkan JPU maupun Majelis Hakim, atau karena takut dari sorotan lampu kamera Wartawan ?. sehinnga JPU Trimo berkali-kali mengingatkan saksi Wishnu karena jawabannya yang “berliku-liku”<br /><br />Dari bukti yang ditunjukkan JPU berupa dokumen terkait perusahaan Keramik di Tulungagung yang ditanda tangani saki pada tanggal 22 Okteber 2003, pada hal keterangan saksi WW sebelumnya bahwa Ia hanya menjabat Direktur di Perusahaan Kremik Tulungagung antara 2001 -2002 yang diakui oleh saksi. <br /><br />Namun saksi Wishnu Wardhana tidak mengetahui terkait surat perjanjian Akte jual beli antara Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU dengan Upoyo Sarjono dan Sam Santoso dari PT Sempulur Adi Mandiri tanggal 22 Nopember 2003 dihadapan Notaris, pasal 2 dalam Akte tersebut disebutkan bahwa harga sudah disepakati untuk tanah dan bangunan seluas 24.560 m3 yang terletak di Tulungagung sebesar Rp 8.750.000.000. Dan akte kuasa menjual tanggal 22 Nopember 2003 dengan Notaris yang sama, diaman dalam akte kuasa menjula tersebut juga tercantum harga yang sama dengan akte perjanjian jual beli.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Washnu Wardana menjelaskan atas pertanyaan JPU bahwa yang menetukan harga terkait penjualan asset PT PWU di Tulungagung dan Kediri adalah Direksi.<br /><br />Terkait harga tanah dan bangunan yang terungkap dalam persidangan kali ini, sama dengan keterngan saksi Sam Sanoto. Direktur PT Sempulur Adi Mandiri yang dibacakan JPU dalam persidangan sebelumnya karena Sam Santoso tak hadir karena alasan sakit. <br /><br />Dimana dalam keternagan saksi tersebut dikatakan bahwa, harga yang ditawarkan Sam Santoso kepada Dahlan Iskan dikantornya di Graha Pena Jalan Ahmat Yanis Surabaya, sebesar Rp 8.750.000.000 dan di Kediri Rp 17 M. <br /><br />Dalam BAP yang dibacakan JPU Lili, Sam Santoso menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung<br /><br />"Saksi (Sam Santoso) bertemu Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, dan memperkenalkan Wisnhu Wardhana, ini orang saya. Dahlan Iskan lalu menanyakkan berani bayar berapa. Tapi saksi tidak langsung jawab karena haru didiskusikan dulu,” kata JPU Lili, membacakan BAP Sam Santoso.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian.<br /><br />"Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," lanjut JPU Lili membacakan BAP. <br /><br />Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /><br />Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam di BAP, JPU Lili menyimpulkan bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. "Padahal penawaran aset di Kediri baru dibuka 16 Juni 2003," ucap JPU Lili.<br /><br />Uasi persidangan, Agus salah satu team Penasehat Hukum terdakwa Dahlan Iskan mengatakan, salah satu alasan penjualan asset tersebut karena menyalahi Perda (Kabuappaten Tulungagung)  tentang tata ruang tahun 1997. <br /><br />"Perda Nomor 4 Tahun 1997 tentang rencana tata ruang. Intinya, larangan adanya pabrik di kawasan Kenayan karena termasuk kawasan Kota. Karena itulah pabrik keramik itu harus ditiadakan. Dan ini bukti sudah dilegalisir, bukan foto kopi," Agus Dwi Harsono, “membenarkan” penjualan terbut.<br /><br />“Salah satu alasan penjualan itu karena menyalahi aturan tentang tata ruang tahun 1997,” kata Agus kepada media ini.  <br /><br />Pada hal, yang dipersoalkan penyidik maupun JPU dari Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur bukan mengenai penjualannya tetapi proses penjualannya yang dianggap menyalahi aturan. Dan itu juga terungkap dari BAP mantan Gubernur Imam Utomo, yang dibacakan JPU dalam persidangan karena mantan orang nomor satu di Jatim ini tak bisa hadir karena sakit.<br /><br />Dalam keterangan saksi (BAP) tersebut dibacakan JPU dalam persidagan,  bahwa Gaubernur saat itu sudah mendapatkan informasi terkait penjualan asset tersebut yang tidak sesuai prosedur. Namun tak ada kelanjutan atau tindakan dari mantan orang nomor satu di Jatim ini.<br /> <br />Sementara, dalam BAP Imam Utomo terkait pengangkatan Dahlan Iskan menjadi Dirut PT PWU adalah, salah satu alasannya yang menjadi pertimbangan Gubernur adalah, karena Dahlan Iskan memiliki perusahaan diataranya PT Jawa Pos. Yang bisa juga, dimana Dahlan Iskan sudah tak sing lagi bagi Imam Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam V Brawijaya dan Dahlan Iskan sebagai Pemimpin Redaksi Jawa Pos.  (Redaksi)

News Tipikor Dua Sahabat Berstatus Sama, “Rapat” Diruang Sidang Korupsi

Sidang Lanjutan Perkara Korupsi PT PWU, Harga Ditentukan Direksi   Terdakwa Wishnu Wardhana saat menjadi saksi untuk terdakwa Dahlan I...

»

"Transaksi" Penjualan Asse PT PWU, Dahlan Iskan Dengan Sam Santoso

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgonPUIXCDVUAQrPk4RgR3yNdClKP_FgIn4EcziO8I2UvLgwgYFq-SgSH4Qi97qTlOpUvsnx_YDjH5kzSXVJe5Za1dQ50PoJvO7P9Tkja-V8RxDqDtCrUIiS2aHmt4nzEoiGo4glBUTB_Q/s1600/IMG_20170124_115821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgonPUIXCDVUAQrPk4RgR3yNdClKP_FgIn4EcziO8I2UvLgwgYFq-SgSH4Qi97qTlOpUvsnx_YDjH5kzSXVJe5Za1dQ50PoJvO7P9Tkja-V8RxDqDtCrUIiS2aHmt4nzEoiGo4glBUTB_Q/s640/IMG_20170124_115821.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Transaksi penjualan aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 lalu, tidak melalui proses lelang melainkan antara Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pancara Wira Usaha (PWU) dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya.<br /> <br /> Hal ini terungkap dalam persidangan kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Jawa Timur, yang merugikan keuangan negara dengan terdakwa Wishnus Wardhana, yang di pimpin Hakim Tahsin, pada Selasa, 7 Maret 2017.<br /> <br /> Dalam sidang lanjutan perkara ini dengan terdakwa Kepala Biro Aset dan Ketua Tim penjualan Asset, Wisnhu Wardhana, JPU menghadirkan 3 (tiga) saksi dalam persidangan yang dipimpin Hakim Tahsin, yakni Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur dan Ahli dari BPKP. Namun, dari Tiga saksi yang dipanggil JPU, hanya satu yang dating yaitu dari BPKP yang menghitung adanya kerugian negara dalam pelepasan asset BUMD Jatim ini. sementara Dua saksi, tidak memenuhi panggilan JPU karena alasan sakit.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, Sam Santoso ini, adalah selaku saksi kunci utama dalam perkara dugaan Korupsi yang menyeret Bos Jawa Pos Gorup yang juga mantan menteri BUMN itu ke lingkaran “hitam”, yang beberapa kali mangkir dari pemanggilan JPU untuk menghadiri persidangan dengan alasan sakit, dan kemudian keterarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat dipenyidikan akhirnya di bacakan oleh JPU atas perintah Majelis Hakim.<br /> <br /> Sebelum JPU dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) membacakan BAP Sam Santoso, Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum (PH)-nya berdiri dihadapan Majelis Hakim menyampaikan bahwa, pembeli aseet BUMD Jawa Timur itu sedang terbaring di RS (Rumah Sakit) sambil menyerahkan surat keterangan dokter kepada Majelis.<br /> <br /> “Yang Mulai, saksi tidak bisa hadir karena sedang sakit,” kata Sidabuke, kepada Lima orang Majelis Hakim. <br /> <br /> Selanjutnya, Tahsin, selaku Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk membacakan keterangan saksi (Sam Santoso) yang tertuang dalam BAP. Kemudian JPU Lili Lindawaty pun membacakan keterangan Sam Santoso. <br /> <br /> Dalam BAP yang dibacakan JPU Lili, Sam Santoso menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung<br /> <br /> "Saksi bertemu Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, dan memperkenalkan Wisnhu Wardhana, ini orang saya. Dahlan Iskan lalu menayakkan berani bayar berapa. Tapi saksi tidak langsung jawab karena haru didiskusikan dulu,” kata JPU Lili, membacakan BAP Sam Santoso.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian.<br /> <br /> "Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," lanjut JPU Lili membacakan BAP. <br /> <br /> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /> <br /> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam di BAP, JPU Lili menyimpulkan bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. "Padahal penawaran aset di Kediri baru dibuka 16 Juni 2003," ucap JPU Lili.<br /> <br /> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan yang sama dengan Sam Santoso. <br /> <br /> Dalam keterangannya, Imam mengakui ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. "Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Saksi menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim,” ucap JPU Trimo membacakan BAP saksi mantan Pangdam V Brawijawa itu.<br /> <br /> “Saksi hanya mendapat informasi, penjualan asset tidak sesuai dengan prosedur,” lanjut JPU Trimo.<br /> <br /> Sementara keterangan saksi Ketiga dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang melakukan penghitungan atas kerugian keungan negara dalam perkara yang menyeret “DUA SAHABAT” yang sama-sama mantan pejabat di negeri ini.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, saksi Ahli dari BPKP ini mengatakan, total kerugian negara dari penjualan Dua asset PT PWU sebesar Rp 11 milliar lebih. Uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kemana saja mengalirnya. pengeluaran sejumlah uang yang ditandatangani oleh Wisnhus Wardhana atas sepengetahuan Dahlan Iskan.<br /> <br /> “Total kerugian engara di Kediri dan Tulungagung sebesar Rp 11 milliar,” jawab Ahli dihadapan Majelis atas pertanyaan JPU Trimo.<br /> <br /> Keterangan saksi yang dibacakan JPU dalam BAP, sepertinya ada peresuaian dengan keterangan beberapa saksi sebelumnya yaitu, Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; Sugeng Hinarjo, bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas (sidang pada 20 Januari 2017) dan saksi pada persidngan sebelumnya (17 Januari 2017) yakni, adanya pembayaran sebelum penjualan. <br /> <br /> Dalam persidangan saat itu, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Derektur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru dilaksanakan pada tanggal 3 Sepetember 2003. <br /> <br /> Dan pada sidang selanjutnya (Selasa, 24 Januari 2017) 4 saksi dari pemprov. Jatim diantaranya,  M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubbag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.<br /> <br /> Ketiga saksi dari Pemrov itu adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “dihinggapi penyakit” lupa saat itu. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa, mengingat sorotan lampu Blitz Kamera mengarah saat itu dan bisa jadi “setelah” persidangan. sementara keterangan Appraisal saat itu mengatakan, dokumen yang dikeluarkannya hanya untuk kepentingan managemen dan tidak boleh dipergunakan untuk penjualan.<br /> <br /> “Dia sudah menjelaskan perbedaan antara keperluan managemen dan menjual. Kalau untuk menjual pasti harga yang tertinggi, kalau untuk keperluan managemen pasti turun, terjadi menyusutan. Yang Kedua, kalau dari keterangan Tiga saksi yang dari Pemrov tadi, mengatakan tidak pernah menerima dana selaku Team Restrukturisasi, sehingga ada pengeluaran dana sebesar Rp 510 juta itu. Itu pertanyaan, kemana dana 510 juta tersebut. Sementara saksi mengatakan tidak menerima dan tidak melaksanakan tugasnya,” ,” kata JPU Trimo, saat itu kepada media ini.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU mengatakan kepada media ini bahwa, dari keterangan Ahli darui BPKP, sudah ada pembayaran sebelum pembukaan penawaran.<br /> <br /> “Pembayaran Agustus, pembukaan penawara September dan penyerahan Sertifikat Oktober. Dari BAP Sam Santoso yang dibacakan tadi, pembayaran antara Sam Santoso dengan Dahlan Iskan,” kata JPU Trimo.<br /> <br /> Terpisah, Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan bahwa keterangan Ahli dari BPKP diragukan. “Apa yang dijelaskan Ahli dari BPKP tadi diragukan, tidak benar. Ahli tidak mengklarifikasi kepada terdakwa, terdakwa memiliki dokumennya. Nanti pada sidang hari Jumat (10 Maret 2017.red) akan lebih jelas, kita akan menghadirkan saksi,” kata Tim PH terdakwa.  (Redaksi).

News Tipikor "Transaksi" Penjualan Asse PT PWU, Dahlan Iskan Dengan Sam Santoso

beritakorupsi.co – Transaksi penjualan aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tul...

»

Dugaan Vonis 1 Tahun Untuk Terdakwa Korupsi Pajak Jadi Nyata

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh016yGoOevAce8UxXRmcSjk_88fllGtxCQXV1Y8FhFI09C598TnzK_HAcI_syn_urposf4hftv3HI-5Hck8aPwm4_3YCUtUhvTLeZJ8swzb5mLNwu6uxzwA97rVDP7YBferbK5-NDjJpA/s1600/terdakwa+%2528tengah%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh016yGoOevAce8UxXRmcSjk_88fllGtxCQXV1Y8FhFI09C598TnzK_HAcI_syn_urposf4hftv3HI-5Hck8aPwm4_3YCUtUhvTLeZJ8swzb5mLNwu6uxzwA97rVDP7YBferbK5-NDjJpA/s1600/terdakwa+%2528tengah%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa didampingi suaminya</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co – </b>Semula hanya dugaan, bahwa terdakwa kasus Korupsi Pajak Pengahsilan (PPH pasal 21) di Bapeko Kota Surabaya, di Vonis 1 (Satu) tahun penjara ternyata menjadi fakta, setelah Majelis Hakim membacakan surat <br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung di salah satu ruang sidang di lantai II Pengadilan Tipikor Surabaya, Majelis Hakim yang di ketua Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, membacakankan surat putusannya (Vonis) terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. <br /> <br /> Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap terdakwa disaat Break (istrahat) sidang perkara Korupsi pelepasan asset Daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh PT PWU dengan terdakwa Wishnu Wardhana, dimana Hakim H.R. Unggul adalah anggota Majelis Hakim dalam perkara tersebut. Sidang perkara Korupsi Pajak ini pun hanya berlangsung kurang lebih selama 15 menit.<br /> <br /> Sebelum persidangan berlangsung sekitar pkl 18.00 wib, suami terdakwa terlihat sibuk mondar mandir dan keluar masuk ruang sidang perkara Korupsi PT PWU yang sedang berlangsung. “keibukan suami terdakwa, ada dugaan terkait Vonis ringan yang dijalani istrinya.<br /> <br /> Dalam kasus Korupsi Pajak penghasilan (PPh pasal 21) jilid I ini, penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan Dua tersangka yang kemudian disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya yakni, Hj. Ummi Chasanah (Ummi), mantan Bendahara Pengeluaran Bappeko dan Achmat Ali Fahmi (Fahmi), kurir di Bapeko.<br /> <br /> Sejak pembacaan surat dakwaan hingga surat tuntutan, kedua terdakwa selalu disidangkan bersama-sama. Keduanya dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 2 bulan kurungan. Keduanya dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> Anehnya, pada Jumat, 3 Maret 2017, Majelis Hakim yang di Ketuai H.R. Unggul Warso Mukti, hanya menyidangkan terdakwa Achmat Ali Fahmi. Terdakwa Achmat Ali Fahmi, dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Vonis ini sama persis dengan tuntutan JPU, kecuali pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 749 juta.<br /> <br />  Sementra vonis untuk terdakwa Ummi ditunda. Ternyata dugaan agar kedua terdakwa tidak saling mengetahui langsung hukuman yang akan diberikan Majelis Hakim menjadi kenyataan. Namun sebelumnya, JPU Endro dari Kejakasaan Negeri (Kejari) Surabay menapiknya terkait putusan terhadap terdakwa yang hanya satu tahun.<br /> <br /> Hj. Ummi Chasanah (Ummi), adalah Bendahara Pengeluaran di Badan Perencanaan Pembangunan  (Bappeko) Kota Surabaya, saat Ir. Tri Rismaharini mejabat sebagai Kepala Bapeko, dan kemudian digantikan oleh Hendro Gunawan (saat ini menjabat Sekkota) setelah Risma mejadi Wali Kota Surabaya.<br /> <br /> Sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk memungut dan menyetorkan pajak penghasilan pegawai Bapeko Surabaya ke Bank yang sudah ditentukan, bukannya menyetorkan langsung melainkan menyerahkan tugas kewajibannya ke Achmat Ali Fahmi, yang bukan Pegawai melainkan sebagai kurir di Bapeko.<br /> <br /> Ali Fami pun menyerahkan kebeberapa temannya yakni Nasir, Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman. Sialnya, uang tersebut bukannya di setorkan malahan di bagi-bagi. Hal itu diketahui setelah petugas pajak Pratama melakukn pengecekan. <br /> <br /> Namun menurut JPU Endro, bahwa terdakwa Ummi dan Fahmi tidak menikmati uang. Yang menikati adalah yang lain. <br /> <br /> “Memang nggak ada, karena terdakwa tidak menikmatinya. Yang menikamtinya adalah Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman, ini pengakuan mereka dalam persidangan. Kalau Nasir nggak ngaku. Ini kan penyidikan Polres (Polrestabes). Soni dan Toto Suratman kita sudah tahan, penyidikan Jaksa dari pengembangan persidangan. Tapi saat ini Nasir nggak tau dimana, sudah pindah. Kalu Siswanto sudah P21 tinggal melimpahkan ke Pengadilan,” ujar Endro, usai persidangan pada, Jumat 3 Maret 2017.   (Redaksi)<br /> <br /> putusannya pada Selasa, 7 Maret 2017.

News Tipikor Dugaan Vonis 1 Tahun Untuk Terdakwa Korupsi Pajak Jadi Nyata

Terdakwa didampingi suaminya beritakorupsi.co – Semula hanya dugaan, bahwa terdakwa kasus Korupsi Pajak Pengahsilan (PPH pasal 21) di Ba...

»

Dua Tersangka Korupsi Masuk DPO Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkUKwOR8zR0Gsf5V-fpyQLEu8SU5wJrLw4hsL3AHkKuSx3crQFImB7uu8rrzVmCCFHs1xYSs2M6HGEwFOXx90Fz4wiZmz7LpKXLlRiCo4rsRknkEzldhxJs9zvA1fckeJSjPhDTI5dL6M/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="341" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkUKwOR8zR0Gsf5V-fpyQLEu8SU5wJrLw4hsL3AHkKuSx3crQFImB7uu8rrzVmCCFHs1xYSs2M6HGEwFOXx90Fz4wiZmz7LpKXLlRiCo4rsRknkEzldhxJs9zvA1fckeJSjPhDTI5dL6M/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b>beritakorupsi.co –</b> Dua tersangka kasus Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar itu, saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjytn8CANqDhOeI9Ffqk79lgg-w1TIKff6CtWlC1J5P_QLYZjYT3zsX8ociObeOI8kDfBDxZoD0BH-v59Eeryg83ukj4ZOkZpmuFS25r78iTbPwBVOVq_pIgL1aJrr5jpWi_yRBgQ93Mm4/s1600/IMG-20170304-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="195" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjytn8CANqDhOeI9Ffqk79lgg-w1TIKff6CtWlC1J5P_QLYZjYT3zsX8ociObeOI8kDfBDxZoD0BH-v59Eeryg83ukj4ZOkZpmuFS25r78iTbPwBVOVq_pIgL1aJrr5jpWi_yRBgQ93Mm4/s320/IMG-20170304-WA0003.jpg" width="320" /></a></div> Kedua tersangka tersebut yaitu, tersangka Kaiseng alias Aseng, tempat tinggal, Dusun Dasan Ceria Selatan, Desa Dasan Ceria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tersangka Moh. Shonhaji, S.Ag, tempat tinggal, Jalan Ubud F – 8/8 Perum Peruri Mas, Rt 004 Rw 007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.<br /> <br /> Kedua tersangka sedang dicari-cari Team penyidik Kej<br /> aksaan Tinggi – Jawa Timur sejak Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim No Prin-515/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim No. Kep- 61/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim No Prin-626/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, permintaan bantuan untuk penangkapan terhadap tersangka yang dikirimkan Kejati Jatim kepada Kejaksaan Agung RI, tanggal 31 Agustus 2016.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik)  Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi media ini. Dandeni menjelaskan bahwa, Kejati Jatim telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian dan Kejagung.<br /> <br /> “Sejak awal kasus ini dilaporkan oleh JC (Jastice Collabolator), Kedua orang ini sudah tidak ada. Makanya JC (Hedi Karnomo.red) melaporkan ini ke kami, karena kedua orang ini menghilang. Kami telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Kejagung dan lain-lain. Sesuai rencana awal, berkas kedua tersangka yang DPO akan dilimpahkan kalau berkas yang disidangkan kemarin sudah Incraht (berkekuatan hokum tetap),” kata Dandeni.<br /> <br /> Lebih lanjut Dandeni mengatakan, kalau kedua tersangka belum juga ditemukan, akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan disidangkan secara Inabsentia (tanpa diahadiri tersangka/terdakwa).<br /> <br /> “Berkas sudah siap dan sekarang tinggal menunggu di umumkan Media Masasa Lokal dan Nasional baru dilimpahkan dan disidangkan secara Inabsentia,” kata Dandeni yang akan menjabat Kordinator di Kejati Jateng ini. Hal ini juga di Ia-kan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim, Maruli Hutagalung, saat dihubungi media ini. <br /> <br /> Terseretnya kedua tersangka yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Jatim ini, bersama 6 (Enam) terdakwa lainnya (sudah di Vonis) terkait pelaksanaan proyek pekerjaan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 lalu, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Madiun sebesar Rp 29,3 milliar.<br /> <br /> Kaiseng atau Aseng, selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan surat kuasa Direktur dari Hedi Karnomo selaku Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) berdasarkan Akte Notaris. Namun dalam pelaksanaanya, Kaiseng justru tidak menggunakan surat kuasa yang diterimanya. Akibatnya, proyek pekerjaan gedung DPRD yang harusnya selesai di akhir tahun 2015, bahkan hingga penambahan waktu selama 50 hari kalender, pekerjaan tersebut baru mencapai 90%. <br /> <br /> Tragisnya, Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan menjadi “tumbal” dari “mafia” proyek di Kota Madiun. PT AJP pun di Blaclist oleh Pemkot Madiun. Merasa di “korbankan” oleh Kaiseng dan Shonhaji yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan pembangunan gedung DPRD, Hedi Karnomo pun melaporkannya ke Kejati Jatim.<br /> <br /> Sebelumnya. Terkait proyek DPRD Kota Madiun tahun 2015, kepada media ini Hedi Karnomo menuturkan, berawal dari kepercayaannya atas “bujuk rayu” oleh terdakwa Iwan Suasana yang sudah dikealnya cukup lama.<br /> <br /> “Ini semua berawal pada bulan April 2015. Saat Iwan Suasana atau Iwan, yang sudah lama saya kenal, datang ke kantor saya, menyampaikan kalau di Madiun ada rencana proyek pembangunan gedung DPRD yang sudah dikondisikan, tetapi dengan syarat yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Kaiseng atau Aseng dan Moch. Shonhaji. Yang menurut Iwan bahwa Kaiseng sudah lama dikenal dan anak seorang pengusaha besar yang siap membantu dana. Serta menjelaskan, kalau PT. Parigraha Konsultan, milik Ir. Soemanto, yang masih saudaranya adalah sebagai pengawas lapangan (MK). Itulah yang membuat saya percaya dan menuruti permintaan Iwan Suasana, dengan member kuasa Direktur kepada Kaiseng dengan tanpa Hak Subtitusi. ” ungkap Hedi<br /> <br /> Lebih lanjut Hedi Karnomo mengatakan, “Karena saya tidak berniat jahat dalam pekerjaan proyek milik Dewan itu, itulah sebabnya saya memberikan kuasa Direktur kepada Kaiseng melalui Akte Notaris, agar mengerjakannya sesuai dengan prosedur yang ada. Namun saya tidak menyerahkan rekening PT Aneka Jasa Pembangunan dengan alasan, agar saya tetap dapat memantau pajak atas nama perusahaan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Dan saya tidak ada niat jahat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek itu.<br /> <br /> “Setelah terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, disitulah saya baru menyadari, kalau saya masuk dalam lingkaran hitam yang hendak dikubur hidup-hidup. Itulah sebabnya, dengan kesadaran saya, kasus ini langsung saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, sekali pun saya harus ikut menanggung akibatnya. Dalam pelaksanaannya, ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Kaiseng dan Shonaji tepat waktu hingga penambahan 50 hari kalender. Karena surat kuasa Direktur yang diterima Kaiseng tidak dipergunakan sesuai isinya. Akibatnya, PT AJB di blacklist. Saya tidak mau hanya menjadi korban orang-orang itu, saya pun memberanikan diri untu melaporkannya, sekalipun saya harus ikut menanggung beban yang tak pernah saya bayangkan,” pungkasnya.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Fakta Dalam Persidangan</b></span><br /> <br /> Kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP maupun BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan itu, JPU justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung untuk menghitungnya.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihS7dKE-SOZRIOIERm0RKlJ3KdkE4qnPW2z3zUVGYi3uGQdyEiD1WaFI2Hx9zbrwYw4YOIHIocyH3ohQx6iBgoodTcl0of5eGa92v7zRoJxAQVN0xFH7h3LTL35hvM6o7s0qj5Hl8ej2U/s1600/IMG-20170304-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihS7dKE-SOZRIOIERm0RKlJ3KdkE4qnPW2z3zUVGYi3uGQdyEiD1WaFI2Hx9zbrwYw4YOIHIocyH3ohQx6iBgoodTcl0of5eGa92v7zRoJxAQVN0xFH7h3LTL35hvM6o7s0qj5Hl8ej2U/s320/IMG-20170304-WA0000.jpg" width="320" /></a>Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ?<br /> <br /> Anehnya,  saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan tidak dihadirkan oleh JPU. Lalu, mengapa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ? Beberapa hari menjelang tuntutan, mengapa Kasi Pidsus Kejari Madiun, menghubungi istri terdakwa Hedi Karnomo lewat telepon, meminta agar dikirimkan hitung-hitungan ?  <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Vonis Terhadap 6 (Enam) Terakwa</b></span><br /> <br /> Pada Senis, 27 Pebruai 2017, Majelis Hakim telah membacakan putusannya terhadap 6 (Enam) terdakwa, diantaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) di Vonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 1,5 tahun. Agus Sugijanto, selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus PPK yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan). Dia di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun Denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan.<br /> <br /> Sementara Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan Iwan Suasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /> <br /> Dan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, “diinapkan” dipenjara selama 1,2 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa lainnya. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya. Ke Lima terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun.  (Redaksi)

News Tipikor Dua Tersangka Korupsi Masuk DPO Kejati Jatim

beritakorupsi.co – Dua tersangka kasus Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebes...

»