BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Korupsi Pajak, Satu Divonis Satunya Ditunda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkVXModZ61p3446h0FGaqA1b8f8iY3zP2sIxqWio_lhFgYUf01s2SBGF_j7F_i4JOgeVdL9CWfeXGJg2L8M9u90N47lIw0HYWco9Nq9gfhf9hIjodFC5g21i3TCPtmfUddkWnIQub6gmM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkVXModZ61p3446h0FGaqA1b8f8iY3zP2sIxqWio_lhFgYUf01s2SBGF_j7F_i4JOgeVdL9CWfeXGJg2L8M9u90N47lIw0HYWco9Nq9gfhf9hIjodFC5g21i3TCPtmfUddkWnIQub6gmM/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Entah alasan apa, sehingga putusan perkara Korupsi Pajak penghasilan (PPh 21) di Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan) Kota Surabaya, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 999.973.919, yang menyeret Dua terdakwa (Jilid I) harus ada yang ditunda. Dalam kasus jilid I, penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan Dua tersangka yang kemudian disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya yakni, Hj. Ummi Chasanah (Ummi), mantan Bendahara Pengeluaran Bappeko dan Achmat Ali Fahmi (Fahmi), kurir di Bapeko. Sidang perkara Korupsi PPh ini sejak pembacaan surat dakwaan hingga surat tuntutan, kedua terdakwa selalu disidangkan bersama-sama. Keduanya dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 2 bulan kurungan. Terdakwa dijerat pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Anehnya, pada Jumat, 3 Maret 2017, Majelis Hakim yang di Ketuai H.R. Unggul Warso Mukti, hanya menyidangkan terdakwa Achmat Ali Fahmi, sementra terdakwa Ummi ditunda hingga Jumat, tanggal 10 Maret menatang. Ada dugaan, agar vonis yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa tidak saling mengetahui di hari yang sama. Pada sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim myatakan bahwa, terdakwa Ali Fami terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Achmat Ali Fahmi tidak melakasanakan apa yang diperintahkan terdakwa Ummi untuk menyetorkan pajak pegawai melainkan melibatkan beberapa orang diantaranya, Nasir (“melarikan diri”), Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman. “Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun dan 6 bulan sebesar Lima puluh ribu rupiah subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Unggul. Terdakwa juga dihukum pidana tambahan berupa pengembalian uang sebesar Rp 749 juta. Dan apa bila terdakwa tidak mengembalikan dalam waktu Satu bulan setelah putusan bekekuatan hukum tetap, maka Jaksa akan menyita harta bedanya untuk dilelang. Dan apa bila harta bedanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 1 tahun. Putusan Majelis Hakim ini berdasarkan fakta-fakta persidangan. Walau dalam tuntutan JPU Endro dari Kejari Surabaya tidak menuntut adanya pengembalian uang kerugian negara. Bisa jadi, karena beberpa perkara Korupsi yang disidangakan oleh Kejari Surabay tergolog ringan diantaranya, 5 terdakwa Korupsi MERR (Middle East Ring Road) II-C Surabaya (3 warga dan 2 PPKm dari Dinas PU Kota Surabaya) (JPU menuntut antara 1 hingga 2 tahun dan oleh Majelis Hakim di Vonis antara 1 hingga 1,8 tahun), kasus Korupsi Prona Lurah Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut (di tuntut 1,5 tahun dan oleh Majelis Hakim di Vonis 1 tahun) dan kasus Korupsi Prona Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari yang melibatkan beberapa LSM dan Wartawan harian, namun “selamat”. Menanggapi Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terakwa Achmat Ali Fahmi, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Andi Rukmono dan Ardiansyah mengatakan piker-pikir. “Kita akan pikir-pikir dulu, semua tergantung terdakwa. Karena ada yang harus kita pikirkan dari putusan tadi. Tuntutan Jaksa tidak ada pengembalian, tapi dalam putusan tadi, ada pengembalian sebesar 749 juta,” kata Andi. Terpisah. JPU Endro mengakui kalau dalam tuntutannya tidak ada pengembalian. Endro beralasan, karena terdakwa tidak menimati melainkan saksi lainnya seperti Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman. “Memang nggak ada, karena terdakwa tidak menikmatinya. Yang menikamtinya adalah Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman, ini pengakuan mereka dalam persidangan. Kalau Nasir nggak ngaku. Ini kan penyidikan Polres (Polrestabes). Soni dan Toto Suratman kita sudah tahan, penyidikan Jaksa dari pengembangan persidangan. Tapi saat ini Nasir nggak tau dimana, sudah pindah. Kalu Siswanto sudah P21 tinggal melimpahkan ke Pengadilan,” ujar Endro. Saat ditanya, tentang pelaku utama antara Hj. Ummi Chasanah, selaku Bendahara Pengeluaran di Bappeko Surabaya dengan Achmat Ali Fahmi dalam kasus penggelapan pajak pengahasilan pegawai Bapeko, JPU Endro mengatakan, sama-sama pelaku utamanya. “Ia kalau dibilang pelaku utamanya, iya sama-sama pelaku utama sih,” jawabnya singkat. Pada hal, terjadinya masalah karena terdakwa Ummi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara yang memungut dan menyetorkannya langsung ke Bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah, melainkan mempercayakannya kepada Fami dan Fami melibatkan beberapa orang kenalannya.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Pajak, Satu Divonis Satunya Ditunda

beritakorupsi.co – Entah alasan apa, sehingga putusan perkara Korupsi Pajak penghasilan (PPh 21) di Bappeko (Badan Perencanaan Pembanguna...

PT KAI Memberikan Pelayanan Secara Khusus Bagi Penumpang Ibu Hami

08.56 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWRqWNMCt__1MSC0REOyqbK1J5CzSD1B_6mJIIECHGxtd4J6hz5uQvoX68RTUGp2ClbqGpJVUnNNZH86p7EW6BEVAc34T4VtjCQ08Ld5CYTv-t5W-yEsWKw1t1QCLyVEDfARt0BHIbSuE/s1600/eurostar-landscape.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWRqWNMCt__1MSC0REOyqbK1J5CzSD1B_6mJIIECHGxtd4J6hz5uQvoX68RTUGp2ClbqGpJVUnNNZH86p7EW6BEVAc34T4VtjCQ08Ld5CYTv-t5W-yEsWKw1t1QCLyVEDfARt0BHIbSuE/s640/eurostar-landscape.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya, semakin memperbaiki pelayanannya, setelah program penambahan Kereta Api maupun gerbong penumpang beberapa minggu lalu, kini memberikan pelayanan secara Khusus bagi calon penumpang Ibu hamil, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017 mendatang. 
 
Pelayanan Khusus bagi calon penumpang Ibu hamil akan diberikan dengan beberapa persyaratan diantaranya, perjalanan jarak jauh, kehamilan kurang dari 14 minggu dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. Hal itu disampaikan oleh Gatut Sutiyatmoko, selaku Manager Humas Daop 8 Surabaya, Selasa, 1 Maret 2017. 
 
“Kita selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon penumpang, agar mereka merasa nyaman Khususnya bagi Ibu hami. Mulai tanggal 31 Maret nanti, kita akan memberikan pelayanan secara Khusus bagi calon penumpang Ibu hami. Tentunya dengan beberapa persyaratan seperti, diperbolehkan naik KA jarak jauh dengan usia kehamilan 14 sampai dengan 28 Minggu. Pada usia kehamilan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 28 minggu, maka penumpang wajib melampirkan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan yang menyatakan usia kehamilan pada saat pemeriksaan, kandungan ibu dalam keadaan sehat dan tidak ada kelainan kandungan atau kehamilan,” kata Gatut 
 
Namun Gatut menegaskan, apa bila terjadi penyimpangan persyaratan oleh calon penumpang tersebut maka diberlakukan proses Boarding. “ Bagi calon penumpang Ibu hamil, wajib didampingi oleh minimal satu orang pendamping. Apabila kedapatan calon penumpang ibu hamil yang menyimpang dari ketentuan pada point 2 huruf (a) dan (b), maka petugas akan melakukan proses boarding diantaranya; calon penumpang diijinkan melanjutkan perjalanan dengan syarat wajib melakukan pemeriksaan di Poskes (Pos Kesehatan) Stasiun dan membuat surat pernyataan bertanggung jawab sendiri segala resiko dan dibebaskan dari pertanggungjawaban jika terjadi hal - hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan. Yang kedua, apabila hasil pemeriksaan petugas Poskes menyatakan bahwa penumpang tersebut tidak direkomendasikan untuk perjalanan jarak jauh, maka tiket atau Poarding Pass penumpang yang bersangkutan dapat dibatalkan secara manual dan Bea Tiket dikembalikan secara tunai sebesar 100% diluar bea pemesanan. Ketiga, calon penumpang yang mendampingi ibu hamil, jika menghendaki tidak melanjutkan perjalanan, maka tiket atau Boarding Pass dibatalkan secara manual dan Bea Tiket dikembalikan secara tunai sebesar 100% diluar bea pemesanan,” ujarnya. 
 
Gatut menambahkan, apabila kedapatan penumpang ibu hamil di atas ka yg menyimpang dari ketentuan pada point 2 huruf (a) dan (b), maka penumpang yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa, yang bersangkutan sanggup melakukan perjalanan KA jarak jauh, dan segala resiko menjadi tanggung jawab penumpang. Formulir pemesanan tiket, ketentuan reservasi yang terdapat di channel eksternal dan website ticketing KAI wajib menyertakan aturan tentang ibu hamil yang diperbolehkan naik ka jarak jauh. 
 
Menurut Gatut, persyaratan tersebut bukan semata-mata mempersulit calon penumpang bagi Ibu hami, namun demi keselamatan dan kenyamanan. 
 
”Dengan ditetapkannya peraturan ini, PT KAI berharap dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang pada umumnya dan penumpang hamil khususnya,” pungkasnya.  (Redaksi)

Regional PT KAI Memberikan Pelayanan Secara Khusus Bagi Penumpang Ibu Hami

beritakorupsi.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya, semakin memperbaiki pelayanannya, setelah program penambahan Kereta...

6 Terdakwa Korupsi Gedung DPRD Madiun Divonis Bersalah, Dua DPO “Diselamatkan”

07.48 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqTTSW_0r6OgHnfeAPf-9KBCZ0m4x45hwMEGAeYmcFGfjVf4I9ppojBt5aQsPxYQ2Y87BqHZyvlsu8a83-ivwhX8HSNm0vQTHA6SluvjCEAFLbr_CULNLzjSQtRKdHa85G0cFyMWTehKU/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqTTSW_0r6OgHnfeAPf-9KBCZ0m4x45hwMEGAeYmcFGfjVf4I9ppojBt5aQsPxYQ2Y87BqHZyvlsu8a83-ivwhX8HSNm0vQTHA6SluvjCEAFLbr_CULNLzjSQtRKdHa85G0cFyMWTehKU/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Sidang perkara kasus Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 29.300.800.000,- telah mencapai “finis” di tingkat Pengadilan pertama Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senis, 27 Pebruai 2017. Setelah menjalani proses persidangan yang begitu paanjang dan “menuai pertanyaan”, Majelis Hakim yang di Ketuai Mateus Samiaji dengan dibantu Dua anggota Majelis Hakim yaitu, Kusdarwanto dan Mochamad Mahin (keduanya Hakim Ad Hock) telah membacakan surat putusan kepada 6 (Enam) terdakwa. Ke Enam terdakwa tersebut daintaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), dalam pelaksaannya terdakwa dengan sewenang-wenang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya serta sarana dan prasarana yang ada padanya. Dengan sengaja dan sewenang-wenang memberikan kesempatan kepada Kaiseng dan Shonhaji dengan memberikan kuasa penuh untuk melaksanakan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, hanya untuk memikirkan keuntungan sebesar 2,5% dari anggaran. Namun Majelis manyatakan bahwa aliran dana tidak ada dinikamti oleh terdakwa. Dana sebesar Rp 23,2 milliar yang masuk kerekening PT AJP sebagian disalurkan kepada Moch. Shonhaji sebesar Rp 13.584.853.253, Kaiseng sebesar Rp 6.544.552.510, Sumanto Rp 837 juta, Iwan Suasana Rp 128,550 juta, Aditya Nerviana sebanyak Rp 300 juta dan ke beberapa suplayer setelah Kaiseng dan Moch. Shonhaji melarikan diri. Sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa Hedi Karnomo, harus bertanggung jawab penuh karena Kaiseng dan Moch. Shonhaji telah melarikan diri, sehingga proyek gedung DPRD Kota  Madiun tidak selesai dikejakan hingga batas waktu 31 Desember 2015 dan tidak dapat difungsikan, juga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.065.528.684,40 berdaasarkan hasil penghitungan “lembaga negara” Politeknik Bandung. Pada hal, dalam fakta persidangan, Iskandar, Dosen Politeknik Bandung mengatakan bahwa dirinya tidak punya kapasitas untuk menghitung kerugian negara karena itu adalah kewenagan BPK. Anehnya, hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPKP yang dijelaskan Inspektorat Kota Madiun dan saksi lainnya dalam persidangan, ada kelebihan bayar sebesar Rp 388 juta. Namun hal itu tak terungkap dalam dakwaan, tuntutan terlebih dalam putusan. Sebab, JPU maupun Majelis Hakim “memakai” hasil penghitungan yang dilakukan oleh Iskandar bersama Teamnya dari Politeknik Bandung (Polban). Tragisnya, terdakwa Hedi Karnomo pun di Vonis pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan karena dianggap bertanggung jawab penuh dalam kasus proyek gedung DPRD Kota Madiun yang dilaporkan serta menghantarkannya kedalam penjara. Apa yang disampaikannya dalam persidangan maupun dalam pembelaanya ditolak mentah-mentah oleh ke Tiga Majelis Hakim. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara besama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckton pasal 18 Undang-Undang Tipikor junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Lima puluh juta rupiah subsidair Tiga bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji. Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Hedi Karnomo sebagai JC dengan pidana penjara selama 1,5 tahun dan diperlakukan secara Khusus. Namun dalam persidangan, terdakwa ini diminta pertanggung jawaban sebagai Direktur PT AJP walaupun dirinya sebagai terdakwa. Belum lagi JPU yang menunjukkan bukti baru dalam persidangan yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan, permintaan “hitung-hitungan” oleh Kasi Pidsus kepada istri terdakwa beberapa hari sesudah agenda pemeriksaan terdakwa. Tidak hanya itu. Hasil audit BPKP juga tidak “dipercaya” melainkan hasil audit Politeknik Bandung serta tidak menghadirkan saksi ahli yang di BAP saat penyidikan. Dalam kasus ini, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana penjara kepada 5 terdakwa lainnya diantaranya, Agus Sugijanto, selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus PPK yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan). Dia di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun Denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan. Sementara Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan Iwan Suasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, “diinapkan” dipenjara selama 1,2 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa lainnya. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya. Ke Lima terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun. Atas putusan tersebut, para terdakwa masih pikir-pikir semantara JPU tak menaggapi apa-apa. Usai persidangan, salah satu Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sumanto, terkait putusan Majelis Hakim mengatakan, masih akan pikir-pikir. Alasannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persdiangan. Namun PH terdakwa menghargainya. “Kita masih pikir-pikirlah. Banyak hal dalam fakta persidangan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim. Tapi kita tetap mengharagai putusan Majelis,” ucapnya. Sementara Kasi Pidsus Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa, enggan menanggapi saat dihubungi media ini ke nomor HP nya.  (Redaksi)

News Tipikor 6 Terdakwa Korupsi Gedung DPRD Madiun Divonis Bersalah, Dua DPO “Diselamatkan”

beritakorupsi.co - Sidang perkara kasus Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menelan anggaran dari APBD ...

Majelis Hakim Bacakan Putusan Dengan “Semangat Berapi-Api”

07.36 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-8ugmRyW-J8UVkvBIvBC8vbMDafDrXgHK4CzahZ32th5jK29YTHwaGFBrxlLsJW-g10UCKrJl9NpD-9mdyj2RYC-Hu-dSYhnuzfwI-9w3LwTrY93oh3p6_1S6YX6Mh9Fo0tvCXU-s3vY/s1600/DSCF3813.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="297" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-8ugmRyW-J8UVkvBIvBC8vbMDafDrXgHK4CzahZ32th5jK29YTHwaGFBrxlLsJW-g10UCKrJl9NpD-9mdyj2RYC-Hu-dSYhnuzfwI-9w3LwTrY93oh3p6_1S6YX6Mh9Fo0tvCXU-s3vY/s640/DSCF3813.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Hakim anggota Kusdarwanto, Ketua Majelis Mateus Samiaji dan Hakim Anggota Mochamad Mahin</td></tr>
</tbody></table>
 
 
Katua LSM WKR : Sidang Korupsi Gedung DPRD Ibarat Dagelan beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 29.300.800.000,- telah mencapai “finis” di tingkat Pengadilan pertama Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senis, 27 Pebruai 2017. Setelah menjalani proses persidangan yang begitu paanjang dan “menuai pertanyaan”, Majelis Hakim yang di Ketuai Mateus Samiaji dengan dibantu Dua anggota Majelis Hakim yaitu, Kusdarwanto dan Mochamad Mahin (keduanya Hakim Ad Hock) telah membacakan surat putusan kepada 6 (Enam) terdakwa dalam kasus ini. Ke Enam terdakwa tersebut daintaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan. Dalam amar putusannya yang dibacakan Majelis Hakim secara bergantian, anggota Manjelis Hakim Kusdarwanto, dengan suara yang terkesan begitu bersemangat yang luar biasa membacakan putusan kepada terdakwa Hedi Karnomo menyatakan, kasus pembangunan proyek gedung DPRD Kota Madiun yang belum selesai hingga 31 Desembar 2015 dan tidak dapat difungsikan karena Kaiseng dan Moch. Shonhaji melarikan diri dan belum tertangkap hingga sekarang, maka yang bertanggung jawab penuh adalah terdakwa. Tragisnya, Majelis Hakim menolak staus JC (Justice Collabolator) yang diberikan Kejaksaan kepada terdakwa Hedi Karnomo sesuai dengan SEMA No 4 tahun 2011. Pada hal sebelumnya, anggota Majelis Hakim Mochamad Mahin kepada media ini mengatakan, satus JC sudah pasti akan dipertimbangkan. Tidak hanya itu. Majelis Hakim dan JPU “sepakat tidak” tidak mengaitkan keterlibatan Panji (Bondan Panji Saputra), salah seorang anggota DPRD Kota Madiun, yang juga adik kandung Wali Kota, Bambang Irianto, yang kini menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dan hal ini terkuak dalam persidangan dari keterangan terdakwa Iwan Suasana. Pada hal, Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya berdasarkan fakta persidangan. Sementara kasus ini ada, karena Hedi Karnomo memberanikan diri melaporkan ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) yang semula hendak ke KPK karena dianggap lebih “mengharagai” dan transparan. Hedi Karnomo juga dengan jujur dan terus terang telah menagkui bahwa terdakwa Iwan Suasana yang sudah lama dikenalnya telah memberikan keyakinan kepada Hedi Karnomo terkait proyek gedung DPRD Kota Madiun. Dan dalam persidangan, Iwan juga telah menjelaskan bahwa dirinya diperintahkan Sumanto untuk mencari bendera (rekanan) dan proyek tersebut dari Panji. Namun JPU maupun Majelis tidak mempertimbangkannya. Terdakwa Hedi Karnomo juga telah mengakui terkait tanda tangannya di dalam dokumen kontrak yang terpaksa ditanda tangani agar tidak di Blaclist diawal karena Kaiseng tak kunjung muncul untuk diajak oleh Hedi Karnomo menghadap Notaris membuat Kuasa Direktur. Namun sehari setelah menanda tangani dokumen kontrak, Kaiseng datang dan bersedia diajak ke Notaris membuat Kuasa Direktur. Hal ini menurut Majelis Hakim hanya akal-akalan terdakwa Hedi Karnomo. Memberikan Kuasa Direktur melalui Akte Notaris, menurut Mjelis Hakim bahwa itu adalah tindakan kesewenang-wenangan terdakwa untuk melepaskan tanggung jawabnya. Dalam putusan Majelis Hakim tersebut, tidak mempertimbangkan sama sekali semua keterangan terdakwa Hedi Karnomo dalam persidangan. Namun Majelis Hakim menjadikan semua keterangan saksi yang juga sesama terdakwa yakni Iwan Suasana, Sumanto, Aditya dan Agus dijadikan untuk memberatkan terdakwa. Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdakwa Hedi Karnomo, selaku Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan dengan sewenang-wenang meminjamkan perusahannya dengan memberikan kuasa penuh berdasarkan Akte Notaris kepada Moch. Shonhaji dan Kaiseng secara sembrono untuk pembangunan proyek gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 dengan dijanjikan fee 2,5%. “Dalam pelaksaannya terdakwa dengan sewenang-wenang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya serta sarana dan prasarana yang ada padanya. Dengan sengaja dan sewenang-wenang memberikan kesempatan kepada Kaiseng dan Shonhaji dengan memberikan kuasa penuh untuk melaksanakan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015,” ucap Hakim Kusdarwanto berapi-api.  Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Kusdarwanto dengan bersemangat menyebutkan, bahwa dana yang masuk kerekening PT AJBP telah disalurkan keberbagai pihak diantaranya, Moch. Shonhaji sebesar Rp 13.584.853.253, Kaiseng sebesar Rp 6.544.552.510, Sumanto Rp 837 juta, Iwan Suasana Rp 128,550 juta, Aditya Nerviana sebanyak Rp 300 juta dan ke beberapa suplayer, dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.065.528.684,40 berdasarkan audit penghitungan “lembaga negara” Politeknik Bandung, dan terdakwa tidak menikmatinya. Majelis Hakim nyatakan bahwa, terdakwa Hedi Karnomo terbukti secara sah dan meyakinkan melakuakn tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Manjatuhkan pidan penjara selama 1 tahun denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp 50 juta) subsidair Tiga bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji. Dari putusan Majelis Hakim ini telah “menyelamatkan” Kaiseng dan Moch. Shonaji yang dianggap bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan proyek gedung DPRD Kota Madiun karena Kaiseng telah menerima suarat Kuasa Direktur berdasarkan Akte Notaris dari Hedi Karnomo yang menurut Majelis Hakim adalah tindakan kesewenang-wenangan” terdakwa untuk mencari keuntungan. Kaiseng dan Moch. Shonhaji adalah pelaksana langsung dalam proyek tersebut  dan telah menerima aliran dana bersama terdakwa lainnya. Tidak hanya itu. Keberanian terdakwa Hedi Karnomo untuk mengungkap kasus ini dan pemberian JC oleh Kejaksaan kepada terdakwa pun di tolak mentah-mentah oleh Majelis Hakim. Menanggapi putusan Majelis Hakim, terdakwa Hedi Karnomo menyatakan pikir-pikir. Semenatara usai persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa, tak bersedia diminta komentarnya saat dihubungi melalui nomor HP-nya. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Pebruari 2017, Media ini mengkonfirmasi kepada I Ketut Suarbawa, terkait putusan antara 1 hingga 1,5 tahun yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Lima terdakwa yakni, Agus Sugijanto, Widi Santoso, Aditya Nerviadi Iwan Suwasanadan Sumanto, namun Suarbawa membantahnya. “Kalau masalah putusan kan itu kewenangan Majelis Hakim. Ia kita ketemu Hakim kan hanya saat sidang. Itu nggak ada,” kata Suarbawa dari ujung telepon selulernya. Terpisah. Ketua LSM WKR (Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Komunikasi Rakyat) Madiun, Budi, menanggapi putusan Majelis Hakim yang mengatakan persidangan kasus perkara Korupsi gedung DPRD Madiun ibarat Dagelan. “Ini ibarat Dagelan. Kita akan membuat laporan ke Kejagung, Mahkamah Agung, Obusman dan Kementerian Kehakiman. Karena Kaiseng dan Shonhaji melarikan diri, lalu Hakim mengatakan yang tanggung jawab penuh terdakwa Hedi Karnomo. Justru setelah kasus ini mencuat, Wali Kota Madiun pun diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi oleh KPK. Kalau begini, masyarakat akan enggan bekerjaasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus Korupsi. Karena aparat penegak hukum tidak memberikan panghargaan hanya melihat kesalsahannya,” ujar Budi, sebelum meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi)

News Tipikor Majelis Hakim Bacakan Putusan Dengan “Semangat Berapi-Api”

Foto dari kiri, Hakim anggota Kusdarwanto, Ketua Majelis Mateus Samiaji dan Hakim Anggota Mochamad Mahin Katua LSM WKR : Sidang Korups...

Penyidik Kejati Jatim Datangi Rumah Terdakwa Sebelum Putusan

07.21 beritakorupsi 0

Kajati : Itu Pelanggaran Namanya 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVtbsAZUWGPGH5aa6rD2EuY71kseFxtM7-6CRjVRbfsO15evhbk6C4enSVn56WMFkPvCF1Tpi0OeNz9JB40P-r37WPp6cPEs2UbaKxuAv-l6aD3eTtxV0dsWNi-2_YvIxeij-LO-_h57I/s1600/Jaksa+Adung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVtbsAZUWGPGH5aa6rD2EuY71kseFxtM7-6CRjVRbfsO15evhbk6C4enSVn56WMFkPvCF1Tpi0OeNz9JB40P-r37WPp6cPEs2UbaKxuAv-l6aD3eTtxV0dsWNi-2_YvIxeij-LO-_h57I/s1600/Jaksa+Adung.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
 
beritakorupsi.co – Empat hari sebelum sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim,  salah seorang penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur 
 
 mendatangi rumah terdakwa kasus Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun. Pada Jumat, 24 Pebruari 2017 sekitar pkl 09.00 wib, Jaksa Adung, salah seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim yang menangani kasus Korupsi proyek gedung DPRD Kota Madiun, mendatangi rumah salah seorang terdakwa di kawasan rungkut dengan menggunakan Inova yang tergolong baru beli serta berpakian baju batik. Saat itu, wartawan media ini sedang melakukan wawancara  di kantor terdakwa yang berada disamping rumahnya terkait kesiapan dirinya menghadapi putusan yang akan dijatukan Majelis Hakim pada Senin, 27 Pebruari 2017. Semula wartawan media ini menggangap kehadiran Jaksa Adung ke rumah terdakwa adalah tugas dari pimpinannya. Namun beberapa saat setelah Jaksa Adung meinggalkan rumah terdakwa, ternya kedatangannya hanya menyampaikan kepada terdakwa dan istrinya kalau terdakwa harus dipenjara karena semua berdasarkan fakta persidangan. Hal itu seperti yang disampiakan istri terdakwa kepada media ini. “Tadi dia (Jaksa Adung) bilang, semua fakta persidangan ia harus masuk (penjara.red),” kata istri terdakwa menirukan ucapan Jaksa Adung. Jaksa Adung juga menanyakkan kepada terdakwa terkait surat permohonan perlindungan hukum yang dikirim kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo dengan tembusan, Ketau MA RI, Kajangung RI, LPSK dan beberapa lembaga lainnya termasuk perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakaerta terkait statusnya sebagai JC dalam Konvensi PBB tahun 2003. “Jaksa Adung juga tadi bilang, kenapa kirim surat ke Presiden. Ia saya bilang, saya nggak menegrti hukum. Ini baru pertamma dia kesini. Kalau ke rumah yang lama yang sudah saya jual karena butuh uang, dia pernah tiga kali juga Jaksa Sharoli,” lanjut istri terdakwa. Saat dikonfirmai melaui nomor WhastApp (WA), Jaksa Adung tak menaggapinya. Namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung mengatakan tidak ada perintah. Maruli juga menegaskan, Jaksa tidak boleh mendatangi rumah terdakwa dan itu pelanggaran. “Tidak ada perintah saya. Apa urusannya ke rumah terdakwa. Saya akan panggil ybs (yang bersangkutan.red). tidak boleh Jaksa kerumah terdakwa, itu pelanggaran,” kata Maruli.  (Redaksi)

News Regional Penyidik Kejati Jatim Datangi Rumah Terdakwa Sebelum Putusan

Kajati : Itu Pelanggaran Namanya beritakorupsi.co – Empat hari sebelum sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, salah seorang pen...

Dr. Solahudin SH., MH : “Justice Collaborator (JC) Dapat Vonis Percobaan”

01.43 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJii-VTtD6DkQwtN_mftFekbd9tezPwY20v3pt5VZk3Kdlw6rdu9ClQNTqrB8ERkVT_fPw3lsUABVAYVqSeLH4w5E4gjyYOlmsoNEDuuMRwT6sqikCZNpHx4zg-N44ioZDzBbPjgIvrKQ/s1600/Dr.+Solahudin+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJii-VTtD6DkQwtN_mftFekbd9tezPwY20v3pt5VZk3Kdlw6rdu9ClQNTqrB8ERkVT_fPw3lsUABVAYVqSeLH4w5E4gjyYOlmsoNEDuuMRwT6sqikCZNpHx4zg-N44ioZDzBbPjgIvrKQ/s640/Dr.+Solahudin+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Solahudin SH., MH</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar, tinggal menunggu putusan Majelis Hakim terhadap 6 (Enam) terdakwa diantaranya; Agus Sugijanto, Widi Santoso, Aditya Nerviadi  Iwan Suasana (Iwan), Sumanto dan Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP)  yang menjadi JC (Justice Collaborator ). Hedi Karnomo sudah menyampaikan Nota Pembelaannya pada tanggal 20 Pebruari 2017. Hedi Karnomo membeberkan ihkwal awal yang menyeretnya menajdi pesakitan. Hedi mengatakan, berawal saat Iwan Suasana atau Iwan yang sudah lama Ia kenal. Iwan menemui Hedi Karnomo di kantor AJP dengan maksud meminjam dokumen PT AJP, untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. “Ini semua berawal pada bulan April 2015. Saat Iwan Suasana atau Iwan, yang sudah lama saya kenal, datang ke kantor saya, menyampaikan kalau di Madiun ada rencana proyek pembangunan gedung DPRD yang sudah dikondisikan, tetapi dengan syarat yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Kaiseng atau Aseng dan Moch. Shonhaji. Yang menurut Iwan bahwa Kaiseng sudah lama dikenal dan anak seorang pengusaha besar yang siap membantu dana. Serta mnejelaskan, kalau PT. Parigraha Konsultan, milik Ir. Soemanto, yang masih saudaranya adalah sebagai pengawas lapangan (MK). Itulah yang membuat saya percaya dan menuruti permintaan Iwan Suasana, dengan member kuasa Direktur kepada Kaiseng dengan tanpa Hak Subtitusi. ” ungkap terdakwa Hedi saat itu. Dari pembelaannya terdakwa menjelaskan dan mengakui, dari hasil pertemuan tersebut ada kesepakatan antara keduanya, yaitu Kaiseng akan menerima kuasa Direktur dari Hedia yang tak bisa dialihkan ke orang lain. Sebelum menghadap Notaris untuk membuat kuasa Direktur, Hedi Karnomo menandatangani dokumen lelang. Selanjutnya, Hedi menyerahkan semua dokumen PT AJP termasuk User ID beserta Paswordnya, kecuali rekening atas nama AJP. alsannya, agar Hedi tetap dapat mengawasi pajak perusahaan agar tidak ada masalah. 
 Hedi Karnomo mengakui, setelah ada pengumuman pemenang lelang di Unit Layanan Pengadaan Pemkot Madiun, dimana PT AJP adalah peserta tunggal sekaligus sebagai pemenag, Kaiseng tak kunjung datang menemui Hedi Karnomo untu sama-sama menghadap Notaris membuat kuasa Direktur. Menururt Hedi Karnomo, Dokumen kontrak terpaksa ditandatangani karena sudah hampir melewati batas waktu yang ditentukan oleh Penguna Anggaran (PA). Apa bila tidak ditanda tangani, maka PT AJP akan di Blacklist. Setelah menandatangani dokumen kontrak, barulah Kaiseng bersedia datang dan diajak menghadap Notaris. Kuasa Direkturpun telah dipegang oleh Kaiseng. Sementara dana yang masuk kereking AJP, seluruhnya diserahkan ke Kaiseng dan Moch. Shonaji untuk pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun. Dalam pelaksanaannya, ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Kaiseng dan Shonaji tepat waktu hingga penambahan 50 hari kalender. Karena surat kuasa Direktur yang diterima Kaiseng tidak dipergunakan sesuai isinya. Akibatnya, PT AJB pun di blacklist. Karena tak terima, terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Iwan Suasana sesua janjinya. Merasa dirinya “dipermainkan dan terjebak dalam lingkaran hitam”, akhirnya Hedi Karnomo langsung menemui Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur yang semula hendak ke KPK karena dianggap lebih terbuka dan transparan. Dalam tuntutan yang dibacakan oleh JPU, Hedi Karnomo di jerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hedi Karnomo dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 75 juta subsidair 4 bulan kurungan. JPU menyatakan, bahwa terdakwa tidak menikmati uang, terdakwa adalah JC dan mendapat perlakukan Khusus. Tuntutan ini menjadi pertanyaan, karena Hedi Karnomo dinilai merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam perkara korupsi ini, dan Dia tidak menikmati uang negara sepeserpun. Selama ini Hedi juga dinilai kooperatif selama dalam pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK). Sebagai seorang Justice Collaborator, Hedi Karnomo dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Namun apakah Hakim dapat memberikan putusan yang berpihak pada Justice Collaborator ?. Apalagi adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA 4/2011), memandatkan hal tersebut. Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU PSK secara jelas menyebutkan: (1)    Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. (2)    Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Hedi Karnomo dapat memperoleh putusan yang meringankan dirinya sebagai Justice Collaborator Dalam angka 9 huruf c SEMA Nomor 4 tahun 2011, yang berbunyi, “…atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana sebagai berikut: (I) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat Khusus dan/ atau (II) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.” Perlindungan bagi Justice Collaborator perlu dilakukan demi mengungkap pelaku utama perkara korupsi. Hal ini dapat pula membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapk perkara korupsi lain dengan jaminan yang pasti dan nyata bukan hanya sekedar istilah Justice Collaborator. Anehnya, terdakwa Hedi Karnomo sepertinya tidak akan mendapatkan haknya sebagai JC melainkan hukuman penjara yang akan didapatkannya. Hal itu dapat diperhatikan selama dalam proses hukum. Sebab, Majelis Hakim menanyakkan tanggung jawabnya sebagai Direktur PT AJP. pada hal, Hedi Karnomo sedang diadili atau berstatus terdakwa. Begitu juga dengan JPU. Dalam persidangan, JPU tidak menghadirkan Ahli yang terdapat dalam BAP juga tidak menghadirkan ahli dari BPKP ataupun dari BPK RI untu menghitung adanya kerugian negara. Yang lebih aneh lagi, JPU justru menunjukkan bukti baru dalam persidangan yang tidak pernah ditunjukkan saat di penyidikan. Belum lagi saat menjelang tunutan, Kasi Pidsus justru menghubungi istri terdakwa agar mengirim “hitung-hitungan” dalam persidangan. Namun oleh istri terdakwa tidak memenuhinya. Menanggapi JC (Justice Collaborator) dalam kasus perkara Korupsi, pakar hukum pidana yang juga dosen paska sarjana  Universitas Bhayangkara (Ubara), Dr. Solahudin SH., MH mengatakan, seorang JC dapat divonis dengan hukuman percobaan. Hal itu disampaikannya saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor, pada Kamis, 24 Pebruari 2017. “JC ini kan mirip dengan pengakuan, mengaku terlebih dahulu kepada penyidik. Jadi kalau anda mengaku, akan saya tuntut ringan, ini ada di negara lain diantaranya Amerika yang model persidangannya seperti juri. Kalau negara kita kan Kontinental dari Belanda, karena kita dijajah Belanda jadi hukumnya Kontinental. Tapi dalam perkembangan hukum, sebenarnya praktek-praktek hokum kita ini tidak lagi murni hokum Kontinental, sudah ada campuran-campuran,” ujarnya. Terkait “gelar” JC bagi terdakwa Hedi Karnomo, yang dalam persidangan terungkap bahwa Ia menandatangani dokumen kontrak namun tidak meneriam aliran dana karena semua dana diserahkan kepada orang yang menerima Kuasa Direktur yaitu Kaiseng. Menanggapi itu, Dr. Solahudin SH., MH menjelaskan, seorang JC boleh dihukum percobaan dan itu sah-sah saja. “Saya pernah menulis itu di media. Jadi kalau Hakim ingin memutus tidak lebih dari satu tahun, boleh diputus percobaan. Jadi kalau SEMA itu hanya mempertegas, memperjelas dari doktrin-doktrin ilmu hokum pidana, ada itu di KUHP. Bahwa kalau Hakim tidak bermaksud  atau hendak menghukum terdakwa tidak lebih dari satu tahun, itu bisa menjatuhkan pidana percobaan. Dalam KUHP, cob abaca dalam pasal 14 KUHP ada itu diatur dan Hakim tidak salah,” tegasnya.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Dr. Solahudin SH., MH : “Justice Collaborator (JC) Dapat Vonis Percobaan”

Dr. Solahudin SH., MH beritakorupsi.co – Perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan a...

Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

03.57 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHmeCmYzc9Yxkpx5_MQMDcO-6CiA5NtDoFWhpH-cdQ77VygWhU1GfFyMX10bM-isOTXFUECF_LdLe09cnzTPuMi1QCx8hrGDHelpeZbD-UmxcQmqbr8t6LZ_lcSmb_nzVDOG2UOeCbug/s1600/IMG_20170222_130935.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHmeCmYzc9Yxkpx5_MQMDcO-6CiA5NtDoFWhpH-cdQ77VygWhU1GfFyMX10bM-isOTXFUECF_LdLe09cnzTPuMi1QCx8hrGDHelpeZbD-UmxcQmqbr8t6LZ_lcSmb_nzVDOG2UOeCbug/s640/IMG_20170222_130935.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bagai tali tak berujung. Ungkapan ini barang tepat dalam kasus perkara pidana yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya antara Trisulowati (Chin Chin) dengan Gunawan Angka Widjaja (Gunawa). Sebab, saat ini Chin Chin berstatus terdakwa dan sedang diadili di PN Surabaya atas laporan Gunawan terkait dugaan penggelapan dokumen perusahaan PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) atau yang lebih dikenal Hotel Empire Palace, yang notabene adalah milik keduanya yang juga sebagai suami istri. Terdakwa Chin Chin adalah Direktur Utama (Dirut) PT Blanca sementara Gunawa adalah Komisiaris. Namun saat ini keduanya tidak lagi melihat sebagai suami istri namun sebagai Direksi perusahaan. Gunawan melaporkan Chin Chin Istrinya ke pihak Kepolisian dengan tuduhan dugaan penggelapan dokumen perusahaan dan uang sebesar 200 milliar rupiah. Ironisnya, Chin Chin pun diadili. Ternyata tak berhenti disini. Sebab Chin Chin pun balik melaporkan suaminya ke Polda Jatim dengan tuduhan dugaan membuat akte otentik yang diduga isi keterangannya palsu. Hal itu seperti yang disampaikan Hotman Paris Hutapea, selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini saat ditemui di ruang sidang PN Surabaya sesaat sebelum sidang di mulai. Hotman mengatakan, kalau klienya Chin Chin sudah melaporkan Gunawan ke Polda Jatim. “Ada dua laporan polisi di Polda Jatim atas nama pelapor Chin Chin dan sudah di BAP termasuk Dua saksi maupun dari pihak Bank. Kami mendengar sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidk sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi mudah-mudahan tak lama lagi akan jadi tersangka. Karena 100% yang dilaporkan oleh Chin Chin itu ada buktinya,” kata Hotman menjelaskan Hotman Paris melanjutkan, sebagai Dirut berhak untuk memindahkan dokumen perusahaan termasuk memindahkan uang serta membuka rekening perusahaan. “Kalau ada orang yang mengatakan lupa, anda sendiri tau, memang selamanya agak lupa kalau ada masuk duitnya puluhan milliaran tapi ini ratusan milliard. Jadi intinya begini. Dokumen cuma brosur-brosur dibilang itu pencurian karena dipindahkan. Tapi uang hampir 400 milliar ke rekening dia (Gunawan), itu apa namanya. Artinya memang ini kan keluarga. Chin Chin sebagai Dirut dengan kewenaan penuh dan tidak digaji. Dalam anggaran dasar disebutkan, bahwa ijin Komisiaris hanya diperlukan kalau untuk meminjam uang apabila menjaminkan asset perusahaan, itu standart dalam sebuah akte,” ujar Hotman Lebih lanjut pengacara asal Jakarta ini menjelaskan bahwa, dokumen yang diduga digelapkan terdakwa tidak memiliki nilai ekonomis. “Yang dilaporkan bahwa, seolah-olah ibu Chin Chin ini menggelapkan dokumen-dokumen yang secara nilai ekonomisnya nggak ada, karena sebahagian besar hanya brosur-brosur. Dia bilang, memindahkan dokumen itu oleh Dirut ke gedung lain itu salah. Ia, memindahkan dokumen salah, dimana-mana yang berwenag adalah Dirut. Jangankan memindahkan dokumen, memindahkan uang dan membuka rekening itu kewengan Dirut. Jadi uang tidak boleh masuk kerekening komisiaris karena uang itu kewenngan Dirut. Jadi kalau bisa masuk 400 milliar, apa salahnya kalau cuma dokumen yang tidak ada nilainya ekonomisnya bisa dipindahkan oleh dia (Chin Chin). Itu dipindahkan gara-gara mau diaudit oleh akuntan publik. Dan untuk mengaudit sebegitu kan tidak mungkin tidak dihilangkan. Ini aja sudah pusing kita melihatnya (sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang sengaja dibawa untuk dihadirkan dalam persidangan.).  Itulah makanya Akuntanya Marwadi sudah ketemu Gunawan. Mau diaudit sesuai dengan Gunawan yang minta, surat ke Dia. Karena mau diaudit saya butuh dokumen, kita hilangkan. Dokumen itu tidak bisa dijual tidak ada nilai ekonomisnya,” imbuhnya Terkait laporan Chin Chin ke Polda Jatim, menurut Penasehat Hukum terdakwa adalah terkait dokumen di dua perusahaan. Dan yang dilaporkan pun tak tanggung-tanggung yakni sebanyak 7 orang. “Ada Dua. Menyangkut PT Blankan dan satunya PT Dikta. Kita laporkan karena Gunawan ini diduga membuat dua akte otentik yang diduga berisi keterangan yang tidak benar. Dalam salah satu akte otentik disebutkan, ada pinjaman uang sebesar 200 m dari Bank BTN dibawa, pada hal itu jelas untuk kepentingan perusahaan dan sebahagian masuk kerekening dia (Gunawan). Inilah yang kita buktikan,” pungkasnya Hotman Paris Hutapea menambahkan, dalam pasal 266 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. “Dalam pasal 266 disebutkan, barang siapa membuat akte otentik yang isinya diduga palsu, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Sama dua-duanya, Dua PT. yang satu PT Blanca yaitu gedung Empire dan satu lagi PT Dikta. Sekarang ini pelapornya Ibu Chin Chin terlapornya kalau nggak salah ada 7 terlapor utama adalah Gunawa. Sudah dperiksa saksi pelapor, sudah dioeriksa saksi-saksi,  sudah diperiksa Bank. Kami mendengar sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidk sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, kemaren,” imbuhnya sambil menunjukkan dua bukti laporan polisi. Terpisah. JPU dari Kejari Surabaya menanggapi pernyataan Hotman yang mengatakan bahwa dokumen perushaan yang diduga digelapkan oleh terdakwa, akan dibuktikan dalam persidangan. “Nanti akan kita buktikan. Dalam UU Perusahaan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain,” kata JPU Ali Dugaan Penggelapan Pajak Dalam kasus ini ada yang menarik yakni, adanya dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Chin Chin mapun Gunawan terkait hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Sehingga terdakwa Chin Chin memindahkan dokumen perusahaan ke tempat lain. Hal itu terungkap dari penjelasan yang disampaikan Hotman Paris Hutapea.  (Redaksi)

Pidana Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

beritakorupsi.co – Bagai tali tak berujung. Ungkapan ini barang tepat dalam kasus perkara pidana yang saat ini sedang berjalan di Pengadil...

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Korupsi Pajak, Satu Divonis Satunya Ditunda

PT KAI Memberikan Pelayanan Secara Khusus Bagi Penumpang Ibu Hami

6 Terdakwa Korupsi Gedung DPRD Madiun Divonis Bersalah, Dua DPO “Diselamatkan”

Majelis Hakim Bacakan Putusan Dengan “Semangat Berapi-Api”

Penyidik Kejati Jatim Datangi Rumah Terdakwa Sebelum Putusan

Dr. Solahudin SH., MH : “Justice Collaborator (JC) Dapat Vonis Percobaan”

Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI