BERITAKORUPSI.CO

8 LSM Hukum Surati Pengadilan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg94rCxHvKkyTMHhfddONc6SQN6TSqzyxtEL2O1KWdHL8tI1v_CQNQO-m9kUDuOPx6hWgaNYEuZ-qnmSkXwBYIXq9DqP58DQAD1drWJqYCcS5XJcPlMHyfrRJ9ZtuCXMiw87AD3c5fSCUQ/s1600/IMG-20161223-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg94rCxHvKkyTMHhfddONc6SQN6TSqzyxtEL2O1KWdHL8tI1v_CQNQO-m9kUDuOPx6hWgaNYEuZ-qnmSkXwBYIXq9DqP58DQAD1drWJqYCcS5XJcPlMHyfrRJ9ZtuCXMiw87AD3c5fSCUQ/s640/IMG-20161223-WA0000.jpg" width="562" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa La NyaLa Nyalla Mattelallte</td></tr>
</tbody></table>
Jakarta,bk - Delapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang hukum yang memantau persidangan perkara dana hibah Kadin Jatim yang didakwakan kepada Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan pendapat p Gabungan LSM hukum yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Indonesia itu terdiri atas Masyarakat Indonesia Pemantau Anti-Kriminalisasi Hukum, Komite Anti-Korupsi Indonesia, Indonesia Development Monitoring, Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, dan Komite Pungli dan Suap Indonesia. Selain itu, ada Jaringan Mahasiswa Hukum untuk Keadian, Masyarakat Peduli Hukum dan Politik Indonesia, Indonesia Prosecutor Watch. AMPUH mengharapkan hakim agar membebaskan La Nyalla dari dakwaan primair maupun subsidair. “Kami mengajukan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan karena ingin mengajukan pendapat terhadap jalannya kasus La Nyalla terkait dana hibah Kadin Jatim. Bagi kami, ini momentum yang pas untuk memberikan pendapat sekaligus memperjelas kepada publik mana kasus hukum yang benar-benar murni hukum dan mana yang bias dengan kepentingan nonhukum. Kami sudah berkirim surat ke PN Jakarta Pusat, Kamis,” ujar Koordinator Ampuh, Budi Prawira di Jakarta, Kamis 23 Desember 2016 Budi memaparkan, penggunaan amicus curiae adalah hal yang biasa dalam peradilan sebagai bentuk partisipasi publik. “Kami sama sekali tidak mengintervensi independensi hakim. Mekanisme ini kami tempuh untuk memberikan pendapat masyarakat. Sehingga kami mengharapkan putusan hakim bisa lebih holistik, karena didasarkan pada pertimbangan yang lebih lengkap, mendalam dan menggunakan pendekatan yang menyeluruh, termasuk menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” ungkap Budi. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama delapan NGO bidang hukum yang tergabung dalam AMPUH memang memantau jalannya persidangan perkara La Nyalla. Dan atas amatan tersebut, AMPUH sampai pada kesimpulan adanya praktik non-hukum dalam perkara tersebut. “Sebab, patut diduga telah terjadi praktik penyalagunaan hukum dan kekuasaan dalam perkara yang didakwakan kepada La Nyalla,” ujarnya. Kronologi Kasus Seperti diketahui, perkara La Nyalla sejatinya adalah perkara lawas  yang telah diputus di pengadilan pada Desember 2015. Terpidananya adalah dua wakil ketua umum Kadin Jatim, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam dakwaan maupun putusan perkara disebutkan, Diar dan Nelson adalah pelaku tindak pidana dan tidak ada pelaku peserta (deelneming) yang lain selain keduanya. Tapi kemudian, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali membuka perkara tersebut, dan menetapkan La Nyalla sebagai tersangka penggunaan dana hibah Kadin Jatim. Kejaksaan mengklaim menemukan bukti baru. Kejati Jatim menerbitkan serangkaian surat perintah penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka terhadap La Nyalla. Atas penetapan tersangka tersebut, La Nyalla mengajukan permohonan praperadilan, di mana pengadilan kemudian memutuskan bahwa penetapan La Nyalla sebagai tersangka adalah tidak sah dan perkara dana hibah Kadin Jatim sudah tidak dapat dibuka kembali. Sudah ada tiga putusan pengadilan yang menyatakan hal tersebut, yaitu putusan 7 Maret 2016, 12 April 2016, dan 23 Mei 2016. “Kalau kita mengikuti perkembangan kasus ini, terlihat jelas bahwa Kejaksaan tidak menjalankan putusan pengadilan. Kejaksaan menutup mata dengan tujuan hanya untuk membawa La Nyalla ke persidangan. Dari sini, kita bisa tahu ada bias kepentingan non-hukum yang sangat kental mewarnai jalannya kasus ini,” tegas Budi Prawira. Terkait bukti baru yang diklaim penyidik, dalam fakta di persidangan ternyata tidak ada satupun bukti baru yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam mendakwa La Nyalla. “Justru sebaliknya, alat bukti yang dulu digunakan dalam perkara di persidangan dengan terdakwa Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring malah tidak dimasukkan sebagai bukti dalam perkara La Nyalla. Yakni dokumen Nota Kesepahaman atau MoU antara Gubernur Jatim dengan Ketua Umum Kadin Jatim,” jelas Budi. Semua saksi fakta yang dihadirkan JPU pun, sambung Budi, tidak ada satu pun yang menyaksikan dan menyebutkan bahwa La Nyalla melakukan apa yang didalilkan dalam dakwaan jaksa. “Di persidangan terungkap bahwa tidak satu pun saksi menyebutkan La Nyalla terlibat bersama-sama dengan Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring dalam melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim,” tegas Budi. Budi menegaskan, “pemaksaan” kasus inilah yang kemudian membuat publik berspekulasi bahwa perkara ini kental dengan kepentingan non-hukum. Penyidik Kejati Jatim dan JPU hanya bertujuan menghukum La Nyalla dengan kekuasaan yang melekat pada institusi Kejaksaan. “Padahal, semua fakta dan data berkata sebaliknya, yaitu La Nyalla tidak terlibat. Sehingga kami sebagai masyarakat hukum sangat wajar jika mengambil kesimpulan bahwa proses penegakan hukum perkara ini patut diduga telah terjadi tindakan penyalahgunaan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan,” papar Budi. Budi mengingatkan majelis hakim untuk benar-benar bersikap adil. Ada adagium “lebih baik membebaskan seribu penjahat daripada menghukum satu orang tidak bersalah”. ”Kami berharap perkara ini menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik kepada sistem hukum, khususnya dunia peradilan. Jangan sampai orang yang tidak terlibat perkara, orang yang tidak bersalah, dipaksakan bersalah karena adanya kepentingan non-hukum,” tegas Budi. Dengan dasar itulah, Budi bersama sejumlah LSM bidang hukum mengharapkan hakim agar membebaskan La Nyalla dari dakwaan primair maupun subsidair. “Kami berharap hakim membebaskan orang yang tidak bersalah, dalam hal ini La Nyalla,” terang Budi seraya menambahkan bahwa penggunaan amicus curiae semata-mata untuk memperjuangkan penegakan hukum dan perlindungan serta pemenuhan keadilan sekaligus turut berpartisipasi membantu hakim dalam merumuskan putusan yang adil.  (Reradaksi/*) 
ublik kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Pendapat tersebut disampaikan melalui amicus curiae atau sahabat pengadilan.

News Regional 8 LSM Hukum Surati Pengadilan

Terdakwa La NyaLa Nyalla Mattelallte Jakarta,bk - Delapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang hukum yang memantau persidangan perkar...

Suka Duka Seorang Wanita Pengacara Prodeo

05.26 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbVtlTGRhXUx-X4MPMG_keNHcrf31pmqsVjfOJQ3JaMQTXAFMlWiSlOfDAtC_OJVk6L26lFY7NR5ndbEmjRLNBV53QUnddJyJtbihYhNme2EXYzcwi1Ouxi3ok8ArEphEa3-DW5Ro2psk/s1600/Yuliana+Heriyanti+Ningsih.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbVtlTGRhXUx-X4MPMG_keNHcrf31pmqsVjfOJQ3JaMQTXAFMlWiSlOfDAtC_OJVk6L26lFY7NR5ndbEmjRLNBV53QUnddJyJtbihYhNme2EXYzcwi1Ouxi3ok8ArEphEa3-DW5Ro2psk/s1600/Yuliana+Heriyanti+Ningsih.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Jumlah pengacara atau Advokat di tanah air, semakin tahun semakin bertambah, Khususnya di Kota Pahlawan ini. Namun tak banyak yang menjadi pengacara Prodeo, entak karena tidak dibayar atau karena tidak dapat perkara dari Majelis Hakim, tak bisa dipastikan. Seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu yang bayar adalah negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Dan berbeda pula dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali. Nama Yuliana Heriyanti Ningsih, atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri Surabaya. Tak hanya dia, tetapi termasuk kedua anak laki-lakinya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara. Wanita yang lahir di Surabaya, pada 26 Juli 1965 ini, adalah seorang pengacara Prodeo. Itulah sebabnya, nama Yuli dan Kedua anaknya tak asing lagi di telinga masyarakat Surabaya, terutama bila ada kasus pembunuhan yang sedang ditangani oleh Kepolisian, bila pelakunya dari kalangan masyarakat tidak mampu. Wanita lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985 ini, sejak menjadi pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Hal itu seperti yang dituturkannya ke wartawan media ini saat ditemui di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 22 Desember 2016. “Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo,” ujarnya. Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. “Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA, saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985, saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga. Kalau S2 (Strata Dua) di UPB. Pertama saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang . “Dio dan Fio, memang saya arahkan menjadi pengacara tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini. Tak hanya awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, Yuliana pun menceritakan kepada wartawan media ini, suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adanya tuduhan miring dari keluarga korban. “Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana. Namun kepuasannya saat menangani kasus yang Prodeo adalah, saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwau, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung. “Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum. 
 Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pemnuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebeb, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 36 Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di Jawa Timur. “Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini. Kalau dukanya, lanjut Yuliana, yang sidah menangani perkara Korupsi kurang lebih sebanyak 10 perkara yang semuanya Prodeo. Menurutnya, Dukanya menjadi pengacara Prodeo adalah saat menunggu jadwal sidang. “Kurang lebih sekitar 10 perkara, semunya Prodeo. Dukanya, karena harus pulang tengah malam. Pernah supir saya keluar karena sering pulang malam. Tetapi sekarang saya sudah mulai memetik hasilnya, setelah 23 tahun berjuang. Dulu saya gabung dengan LBH Lacak dan saya juga gabung di kantor Advokat Toni Tangkau di Jalan Tunungan, sampai sekarang” pungkas pendiri LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) ini.  (Redaksi)   Bio Data : Nama Lengkap : Yuliana Heriyanti Ningsih Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965 Anak : Dua (Dio dan Fio) Cucu : Dua Pendidikan : SMAN 5 Surabaya S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

News Regional Suka Duka Seorang Wanita Pengacara Prodeo

Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH Surabaya, bk – Jumlah pengacara atau Advokat di tanah air, semakin tahun semakin bertambah, Khusus...

Ketua Yayasan Al-Hidayah Susul Kepsek Ke “Hotel Prodeo”

05.19 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWBajcw5pnQNyBmYsBsayMAmlmjKlR-mv6bq9hyphenhyphenrvaVyEQXRLJj-MRxMTBccHugkK9xI90uaw6iFioMvU3ANJS-aH-9GKuA2LOrgQYe55DKQNHYrod2C4EtFpLk25SwuefpHHgtu8Mi90/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWBajcw5pnQNyBmYsBsayMAmlmjKlR-mv6bq9hyphenhyphenrvaVyEQXRLJj-MRxMTBccHugkK9xI90uaw6iFioMvU3ANJS-aH-9GKuA2LOrgQYe55DKQNHYrod2C4EtFpLk25SwuefpHHgtu8Mi90/s1600/DSCF3274.JPG" /></a></div>
Surabaya, bk – H. Syamsi,Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul Masykuri, selaku Kepala Sekolah di Yayasannya ke “Hotel Prodeo” alias Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Masykuri, sudah terlebih dahulu menempati salah satu Blok di Rutan Medaeng, setelah di Vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014, sebesar Rp 482.829.000. dan saat ini giliran H. Syamsi di Adili di Pengadilan Tipikor. Kamis, 22 Desember 2016, JPU Andhi Ardhani, SH dari Kejaksaan Negeri  (Kejari) Tanjung Perak membacakan dakwaan dan menjerat pria tua itu dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 9 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi  juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam surat dakwaannya, JPU membeberkan perbuatan H. Syamsidan bersama-sama dengan Masykuri, menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian, pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta Anehnya, dana dari APBN (BOS) dan APBD (BOPDA) yang seharusnya disalurkan utuk pendidikan siswa/I di Yayasan Al-Hidayah, justru dinikamti oleh Kedua terdakwa dengan cara, Ketua Yayasan merangkap menjadi Kepala Keamanan. Selain terdakwa Syamsi, juga pegawai di Yayasan tersebut, ada yang merangkap jabatan agar memperoleh gaji yang dambil dari BOS dan BOPDA serta pembelian sebuah rumah dinas. Hal itu tertuang dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS dan BOPDA, yang dibuat oleh terdakwa Masykuri, selaku Kepala Sekolah, seperti yang di beberkan JPU dihadapan Majleis Hakim .  (Redaksi)

News Tipikor Ketua Yayasan Al-Hidayah Susul Kepsek Ke “Hotel Prodeo”

Surabaya, bk – H. Syamsi,Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul Masykuri, selaku Kepal a Sekolah di Yayasannya ke “...

Terdakwa Korupsi Dana KPPE Divonis 5,5 Tahun Penjara

02.18 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCeHVHqW7sA2iQ_RI9EaRgmcPwQKIrKjf3Okf2daOMbQFl53qQbeM1lNjZnGdSy16M25P-4eMltdl9aw0uLzSlDxQkPrtTZ8aFw_f32X_VXVHZ0uAzo5KwnKPbOh1EpcBx-8Aw8PRbI_c/s1600/KPPE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCeHVHqW7sA2iQ_RI9EaRgmcPwQKIrKjf3Okf2daOMbQFl53qQbeM1lNjZnGdSy16M25P-4eMltdl9aw0uLzSlDxQkPrtTZ8aFw_f32X_VXVHZ0uAzo5KwnKPbOh1EpcBx-8Aw8PRbI_c/s640/KPPE.jpg" width="640" /></a></div>
Surabaya, bk – Harapan terdakwa untuk merayakan akhir tahun 2016 bersama anggota keluarganya, yang tinggal beberapa hari lagi kandas, setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dana KPPE tahun 2011 lalu sebesar Rp 950 juta, pada Selasa, 20 Desember 2016. Dalam kasus ini, Kejari Kediri menetapkan Empat orang tersangka/terdakwa  yakni, Sunari (Ketua Gapoktan/sekretaris Desa) yang juga suami dari Kepala Desa Belor, Cholis (Bendahara) dan Sumadi (Sekretaris) sementara Agustiono (pegawai Bank Jatim Cab. Kediri masih proses hokum di Pengadilan Tipikor) Kasus Korupsi Dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bidang peternakan, adalah program pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang dikucurkan melalui Bank Jatim Cabang Pare, Kabupaten Kediri selaku pelaksana, yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Belor, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, yang tergabung dalam 12 kelompok tani (Pokta ) pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 5,5 milliar. Sebelum dana dikucurkan, pihak Bank Jatim Cabang Pare terlebih dahulu nengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam sosialisasi itu, masayarakat akan memperoleh pinjaman kredit sebesar Rp 50 juta setiap orang/anggota Kelompok Tani (Poktan), yang masing-masing Poktan beranggotakan 10 orang, yang terdiri dari 12 gabungan kelompok tani (Gapoktan) atau sebanyak 120 orang anggota Poktan. Selanjutnya, Ketiga terdakwa membentuk 12 Gapoktan, dimana setiap pengurus Gapoktan, adalah ketiga terdakwa. Dan pembentukan Gabungan Kelompoka Tani maupun Kelompok Tani diduga tidak sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya, Ketiga terdakwa kemudian mengumpulkan sertifikat masing-masing anggota Kelompok Tani dengan perjanjian, setiap anggota akan memperoleh pinjaman sebesar Rp 50 juta sesuai dengan penjelasan pihak Bank Jatim. Namun yang diterima masing-masing Poktan antara ternyata hanya 5 hingga 10 juta rupiah. Sedangkan sisanya diduga dinikmati Ke Empat terdakwa, seperti yang terungkap dalam persidangan. Anehnya, sertifikat anggota yang telah melunasi angsuran tidak kunjung dikembalikan terdakwa. Lebih dari dua tahun masyarakat Desa Belor sabar menunggu namun tak ada hasilnya. Yang lebih aneh lagi, pihak Bank Jatim hendak melelang tanah/rumah yang tercantum dalam sertifikat masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat agar sertifikatnya dapat kembali. Termasuk diantaranya, koordnator masyarakat rela mengeluarkan uang puluhan juta kepada sejumlah wartawan di Kediri untuk mengekspos kasus tersebut. Hal itu seperti yang diakui Indah, selaku Ketua Koordinator yang kabarnya “dekat” dengan salah satu Jaksa . Hasilnya, kasus ini pun sampai ke Meja penyidik pidana Khusus Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, setelah kesabaran 120 warga Desa Belor habis. Awalnya, setelah pinjaman dibayar lunas, namun sertifikat warga tak kunjung diserahkan. Tragisnya lagi, warga mendapat kabar bahwa tanah/rumah sesuai sertifikat masing-masing akan di lelang oleh pihak Bank Jatim. Merasa pinjaman yang besarnya hanya 5 hingga 10 juta rupiah dan sudah dibayar lunas namun settifikatnya hendak di lelang, akhirnya warga melalui Koordinayornya Indah, melaporkannya Ke Kejaksaan. Akibatnya, Sunari, Cholis dan Sumadi maupun Agustiono, menginap di “Hotel Prodeo” alias penjara. Pada Selasa, 20 Desember 2016, Ketiga terakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara badan dan pidana tambahan berupa pengembalian sejumlah uang yang dinikmati para terdakwa, oleh Majelis Hakim yang di Ketua Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, Dalam amar putusan Majelis Hakim, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Sunari, Cholis dan Sumadi) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi tahun 2011. “Mengadili; menjatuhkan hukuman pdana penjara kepada terdakwa Sunari, selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta, apa bila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 4 bulan,” ucap Hakim Unggul, yang disambut doa syukur dari puluhan masyarakat Desa Belor yang sengaja datang untuk mengukuti persidangan. Hukuman yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa tidak hanya itu. Terdakwa Sunari juga dipidana tambahan berupa pengembalian uang sebesar Rp 299 juta atau dipidana penjara selama 1 tahun. Hukuman yang sama juga  berikan kepada terdakwa Cholis dan Sumadi. Bedanya, Sumadi hanya dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp 149 juta atau pidana penjara selama 10 bulan. Mendengar putusan Majelis Hakim tersebut, ketiga terdakwa maupun JPU Moch. Iskandar dari Kejari Ngasem, Kediri menyatakan piker-pikir. Usai persidangan, K.H. Rojikin, selaku Penasehat Hukum terdakwa Sunari mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim adalah Kejam. Alasannya, bahwa kasus yang menyeret kliennya tidak ada kerugian negara dan bukan kasus Korupsi. “Kejam. Karena tidak ada kerugian negara. Jaksa tidak bisa membuktikan adanya kerugian negara. Ini bukan Korupsi, sertifikat masih jaminan di Bank Jatim,” kata Rojikin. Sementara Indah, selaku Kordnator masyarakat mengatakan, menyambut baik putusan Hakim. “Kami tidak mempermasalahkan berapa tahun hukumannya. Tapi sudah terbukti kalau ini adalah Koeupsi. Kalau mereka Banding, kami juga banding, siapa yang lebih kuat,” uajrnya.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Dana KPPE Divonis 5,5 Tahun Penjara

Surabaya, bk – Harapan terdakwa untuk merayakan akhir tahun 2016 bersama anggota keluarganya, yang tinggal beberapa hari lagi kandas, sete...

Jaksa Ahmad Fauzi Si Penerima Suap Rp 1,5 M Diadili

02.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJQlZFWMqwXB_z7XVkw6l7d1KkY5PYPwwAmEKVLXgfznrC3P9fMHENno6AUbG_LDZzMFyzjwcPSvp7knv4D_fuBI0G8A4cRr40nglI_RMwl6lYLhssfLCZykbJsshNSrjt0GPxkSZFsM/s1600/Jaksa+Ahmad+Fauzi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJQlZFWMqwXB_z7XVkw6l7d1KkY5PYPwwAmEKVLXgfznrC3P9fMHENno6AUbG_LDZzMFyzjwcPSvp7knv4D_fuBI0G8A4cRr40nglI_RMwl6lYLhssfLCZykbJsshNSrjt0GPxkSZFsM/s640/Jaksa+Ahmad+Fauzi.jpg" width="640" /></a></div>
Surabaya, bk – Hidup bagai roda berputar. Barangkali perumpaan ini tepat bagi Ahmad Fauzi, salah satu Jaksa penyidik tindak pidana khusus yang berkantor di Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim). Jaksa Ahmad Fauzi, belum lama ini turut mewakili Kejati Jatim, dalam sidang perkara Praperadilan yang diajukan mantan Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) yang juga mantan menteri BUMN, Dahlan Iskan, terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah. Sebagai Jaksa penyidik dibagian pidana Khusus di Kejati Jatim, Ahmad Fauzi, sudah pasti dengan gaya dan cara sebagai penidik, mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang yang dipanggilnya, yang berkaitan dengan kasus dugaan Korupsi yang sedang ditangani lembanganya. Namun kali ini, hal itu tidak lagi berlaku. Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, serta tim Penasehat Hukum (PH)-nya akan mengajukan Bebagai pertanyaan kepada dirinya (Ahmad Fauzi) di Persidangan. Pasalanya, Jaksa Ahmad Fauzi, saat ini bukan lagi sebagai Jaksa penyidik, melainkan sebagai terdakwa kasus Korupsi (Suap) sebesar Rp 1,5 milliar yang diterimanaya dari Abdul Manaf (juga terdakwa), terkait penyidikan yang dilakukan penyidik Kejati Jatim, dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kalimook, Kabupaten Sumenep. Selasa, 20 Desember 2016, sebagai hari “bersejarah” bagi Jaksa Ahmad Fauzi. Sebab, dihari itu dirinya duduk sebagai pesakitan di kursi terdakwa pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mendengarkan JPU membacakan surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, yang diketuai Wiwin Arodawanti. Dalam kasus ini, terdakwa Abdul Manaf juga turut diadili dengan perkara tepisah. Dalam surat dakwaannya, JPU Jolvis Samboe dari Kejari Surabaya, dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa, Uang sebesar Rp 1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf, di bawa dari halaman Kantor Kejati ke rumah kosnya di Rainbow Family Homestay, Jalan Ketintang Baru II Surabaya. Setelah sebelumnya, Abdul Manaf menemui terdakwa Ahmad Fauzi di ruangnya di Kejati Jatim, lalu kunci mobilnya langsung diserahkan. "Barangya sudah saya bawa dan ada di bagasi," kata JPU Jolvis dalam surat dakwaan, menirukan ucapan Abdul Manaf pada Ahmad Fauzi. Terdakwa \ Ahmad Fauzi, kembali ke ruangannya lalu menyerahkan kunci mobil ke Abdul Manaf, setelah menghantakan sejumlah uang ke tempat kosnya, sambil mengatakan, "Sudah saya terima," lanjut JPU Jolvis, menirukan. Kemudian, pemeriksaan yang harusnya dilakukan terdakwa Ahmad Fauzi kepada Abdul Manaf tak lagi dilanjutkan. Uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa saat itu ternyata membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang belum lama dibentuk Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Atas perbuatan terdakwa, JPU menjeratnya dengan pasal berlapis dalam UU Tindak Pidana Korupsi (TPK). “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi,” ucap JPU Jolvis. Selain itu, JPU juga menjerat terdakwa dengan 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Menggapi surat dakwaan JPU, terdakwa Ahmad Fauzi tidak menyampaikan keberatan atau Eksepsi. “Saya tidak akan menggunakan hak saya untuk menyampaikan keberatan. Langsung pada pemeriksaan saksi saja Yang Mulia," ujar terdakwa Ahmad Fauzi. Usai persidangan, JPU Jolvis megakatakan akan menhadirkan saksi pada sidang berikutnya. “Tim JPU nya ada Lima. Tiga dari Kejagung dan Dua dari Kejari Surabaya. Sidang berikutnya kita hadirkan saksi,” kata Jolvis Kaus ini berawal pada saat penyidik Kejati Jatim menangani kasus dugaan Korpsi penyelewengan tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep.  Dalam kasus ini, Abdul Manaf adalah pembeli TKD yang diduga merugikan keuangan negara. Penyidik Kejati Jatim, menemukan bukti adanya aliran dana sebesar Rp 100 juta dari rekening Abdul manaf, kepihak lain terkait pembelian TKD tersebut. Takut dijadikan tersangka setelah diperiksa Tiga kali, Abdul Manaf, meminta kepada Ahmad Fauzi untuk dibantu. Ahmad Fauzi pun menyanggupinya. Terdakwa Ahmad Fauzi, meminta uang sebesar Rp 2 milliar agar dapat dibantu. Uang yang semula 2 milliar itu disepakati menjadi 1,5 M. namun sial, uang tersebut belum dinikamati sudah “diterkam” Tim Saber Pungli. Yang menjadi pertanyaan. Apakah permintaan uang sebesar Rp 2 milliar itu oleh terdakwa Ahmad Faizi kepada Abdul Manaf, murni permintaan sendiri atau ada pihak lain, mengingat jumlah uang yang diminta terdakwa bukan uang recehan. Apakah dipersidangan akan terungkap keterlibatan pihak lain selain terdakwa atau terdakwa sendiri akan menjalani sendiri ? (Redaksi)

News Tipikor Jaksa Ahmad Fauzi Si Penerima Suap Rp 1,5 M Diadili

Surabaya, bk – Hidup bagai roda berputar. Barangkali perumpaan ini tepat bagi Ahmad Fauzi, salah satu Jaksa penyidik tindak pidana khusus...

Korupsi Dana Pilpres Rp 12 M, “Tokoh” Utama Divonis 14,5 Tahun Penjara

02.24 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPSk5SR4UNgdJrWzfbg-hSoNO3e_4ls9FEngZ3vkPJ93B4Yz7S3dx9pkRYTfd_MoMlVmr8meoFmg6mrawffnwUPbWzIbhaP_ntrzlxO8EBxGpg9PkpIVvG1wN0t9xxPu0zSYijurPZZhk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPSk5SR4UNgdJrWzfbg-hSoNO3e_4ls9FEngZ3vkPJ93B4Yz7S3dx9pkRYTfd_MoMlVmr8meoFmg6mrawffnwUPbWzIbhaP_ntrzlxO8EBxGpg9PkpIVvG1wN0t9xxPu0zSYijurPZZhk/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Surabaya, bk – Tak banyak terdakwa kasus pidana Korupsi, yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama puluhan tahun, tetapi tetap terlihat tenang dan berjiwa gentlemen, seperti terdakwa Anton Yuliono. Anton Yuliono, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PP-SPM) di Komisi Pemilihan Umum – Jawa Timur (KPU Jatim), adalah “tokoh” utama dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembobolan dana Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2014 lalu sebesaar Rp 12.351.500.000,-, dengan cara pengadaan logistik, seperti Formulir C dan pendistribusiannya secara Fiktif. Pada Senin, 19 Desember 2016, terdakwa Anton Yuliono (dan 9 terdakwa lainnya perkara terpisah), dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP. perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 12.351.500.000 dari dana Pilpres tahun 2014 dengan cara membuat kegiatan secara fiktif. Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya, Selain Anton Yuliono yang berperan penting selaku menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar) secara fiktif, juga dibantu Achmad Suhari  (Bendahara pengeluaran KPU) menjadi konsultan keuangan dan membuat surat setoran pajak (SSP), Achmad Sumaryono salah satu pegawai Sucofindo, berperan untuk mencari rekanan dan Nanang Subandi, Fachrudi Agustadi, Yahya Hamit, Baskoro, Totok Suhardi, Dodik Siswanto dan Kahar Reffi. Yang sebelumnya diadakan pertemuan di kantor Sucofindo antara terdakwa Achmad Suhari, Achmad Sumaryono dan Anton Yuliono, mengadakan pertemuan untuk membahas penyerapan anggran dana Pilpres 2014 yang hasilnya, Anton Yuliono menerbitkan SPM fiktif dan kemudian dokumen tersebut di serahkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Surabaya I untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana). Dan dana tersebut pun dicairkan ke rekening masing-masing rekanan. Akibatnya, terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan, oleh Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH.,MH, yang dibantu hakim anggota, DR. Supriyanto dan DR. Lufsiana “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp 500 juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 6 bulan,” ucap Hakim Tahsin. Terdakwa juga diberi hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 5.445.290.000,-. Kalau terdakwa tidak membayar dalam waktu Satu bulan setelah putusan berkekuatan hokum tetap, JPU diperintahkan untuk menyita harta kekayaan terdakwa atau dipidana penjara selama 3 tahun. Sehingga total hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa Anton Yuliono selama 14 tahun dan 6 bulan. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, sikap dan raut wajah terdakwa tak terlihat bersedih, seperti terdakwa lainnya. Terdakwa hanya mengatakan piker-pikir melalui Penasehat Hukumnya. Semntara terdakwa Fachrudi Agustadi dan Ahmat Sumaryono, divonis penjara masing-masing selama 8 tahun denda sebesar Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Kedua terdakwa juga dihukum pidana tambahan untuk mengembalikan uang yang dinikmatinya sebesar Rp  4.100.290.000 atau pidana penjara 3 tahun untuk terdakwa Agustadi dan mengembalikan uang yang dinikmati terdakwa Ahmat Sumaryono sebesar Rp 1.600.000.000 atau pidana penjara 2 tahun dan 4 bulan. Untuk terdakwa Ahmat Suhari dan Nanang Subandi, divonis penjara masing-masing 5 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bylan kurungan. Terdakwa Ahmat Suhari, juga dihukum pidana tambahan untuk mengembalikan uang yang dinikmatinya sebesar Rp 167 juta lebih atau pidana penjara 1 tahun. Sementara terdakwa Nanag Subandi tidak ada hukuman tambahan. Serta terdakwa Baskoro, Yahya Hanif, Dodik Siswanto, Totok Subandi dan Kahar Reffi divonis masing-masing selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Atas putusan Majelis Hakim, Tiga terdakwa yakni Kahar Reffi, Yahya Hanif dan Dodik Siswanto, langsung menyatakan menerima melalui PH-nya Yuliana dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia). Sementara JPU menyatakan piker-pikir. “Kita piker-pikir dulu, karena harus melapor ke atasan. Kalau atasan mengatakan banding, kita akan banding,” kata JPU dari Kejari Suranaya kepada media ini usai persidangan.  (Redaksi)

News Tipikor Korupsi Dana Pilpres Rp 12 M, “Tokoh” Utama Divonis 14,5 Tahun Penjara

Surabaya, bk – Tak banyak terdakwa kasus pidana Korupsi, yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama puluhan tahun, tetapi tetap terlihat...

Wawali Bersaksi Untuk Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo

02.21 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5LLSOAApMJk_kSQoGdHLQNVHmLLGSn9plGmz5VZ2CovWdwSksdJJ_4WOTgS-eajVuBfPOZNffF9LhDiqFQzS57umjnA33-9qYZazdpX-AC5FK_9eampyoh8cX25oYN9soWwmjzdDcK20/s1600/Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5LLSOAApMJk_kSQoGdHLQNVHmLLGSn9plGmz5VZ2CovWdwSksdJJ_4WOTgS-eajVuBfPOZNffF9LhDiqFQzS57umjnA33-9qYZazdpX-AC5FK_9eampyoh8cX25oYN9soWwmjzdDcK20/s1600/Probolinggo.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi (juga terdakwa) Suhadak, saat ini aktif menjabat Wakil Wali Kota Probolinggo </td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, ternyata karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Dalam fakta persidangan jilid I maupun jilid II terungkap bahwa, proyek pengadaan Meubler seharusnya dilaksanakan secara swakelola yaitu dikerjakan sendiri oleh si penerima dana DAK yakni masing-masing sekolah selaku Kasa Pengguna Anggaran (KPA). Sementara Kepala Dinas Pendidikan Probolinggo adalah selaku Pengguna Anggaran (PA). Anehnya, proyek pengadaan yang didanai dari hasil keringat masyarakat lewat APBD itu ternyata melibatkan pihak ketiga yakni beberapa rekanan diantara  CV  Indah Karya (Direktut Suhadak), CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo). Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). CV  Indah Karya selaku suplayer Meubler untuk 27 sekolah berdasarkan surat pemesanan dari pihak sekolah. Setelah sebelumnya ada petunjuk ke masing-masing sekolah dari Dinas Pendidikan. Hal itu seperti yang dijelaskan saksi yang juga terdakwa yakni Suhadak, pada persidangan, Senin, 19 Desember 2016. Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Mateus Samiaji, saksi yang juga terdakwa saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo mengatakan bahwa, pelaksanaan pengadaan Meubler bukan secara awakelola meliankan secara langsung atau kes berdasarkan pemesanan dari pihak sekolah. Suhadak mengatakan, bahwa dirinya menerima undangan dari pihak sekolah. Dan orang nomor dua di Pemkot Probolinggo ini juga mengakui, kalau dirinya sudah mengenal terdakwa mantan Wali Kota Probolinngo Buchori, sebelum pelaksanaan proyek. “Saya menerima undangan dari pihak sekolah. Pembayaran secara tunai. Saya mengenal (terdakwa),” kata Suhadak. Namun pertanyaan anggota Majelis Hakim kepada terdakwa terkait sejauh mana saksi mengenal terdakwa, jawaban saksi tak begitu jelas maksudnya. Apakah disegaja untuk “mengaburkan” sejauh mana saksi Suhadak dengan terdakwa Buchori saling kenal. Sementara pada persidangan sebelumnya, keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Probolinggo yakni, Subandriyanto, mantan Kepala Sekola SDN Kareng Lor 2; Romlah dan Sumarsi, pensiunan guru serta Subandi, mantan Kepala Sekolah SD Jrebeng Wetan. Dihadapan Majelis Hakim, penerima DAK ini mengatakan, tidak mengetahui surat perjanjian kontrak antara dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi (terdakwa) selaku rekanan (Direktur CV Indah Karya). Pada  hal, tanda tangan saksi tercantum pada dokumen kontrak. Saksi menjelaskan, bahwa dokumen kontrak sudah ada tinggal menanda tangani. Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)

News Tipikor Wawali Bersaksi Untuk Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo

Saksi (juga terdakwa) Suhadak, saat ini aktif menjabat Wakil Wali Kota Probolinggo Surabaya, bk – Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DA...

BERITAKORUPSI.CO

8 LSM Hukum Surati Pengadilan

Suka Duka Seorang Wanita Pengacara Prodeo

Ketua Yayasan Al-Hidayah Susul Kepsek Ke “Hotel Prodeo”

Terdakwa Korupsi Dana KPPE Divonis 5,5 Tahun Penjara

Jaksa Ahmad Fauzi Si Penerima Suap Rp 1,5 M Diadili

Korupsi Dana Pilpres Rp 12 M, “Tokoh” Utama Divonis 14,5 Tahun Penjara

Wawali Bersaksi Untuk Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI