Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo, Dikawal Puluhan “Preman”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihuAowaE1Vkosr145N6FnTqwoqPwUPyQxONVyCXL8KWKPTM5K75CGX1MLiXHJS5bM_i4i1-L-lBnQfu9IBQhG8s97ZYSjhBSO9AFNGMDv5jxpFXhlcqE5OZ8exxBJTo2hw9WPAmW8Q1rM/s1600/PhotoGrid_1477980586494.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihuAowaE1Vkosr145N6FnTqwoqPwUPyQxONVyCXL8KWKPTM5K75CGX1MLiXHJS5bM_i4i1-L-lBnQfu9IBQhG8s97ZYSjhBSO9AFNGMDv5jxpFXhlcqE5OZ8exxBJTo2hw9WPAmW8Q1rM/s1600/PhotoGrid_1477980586494.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Korupsi DAK Probolinggo dengan terdakwa mantan Wali Kota, Buchori</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> - Tak mau terjadi hal- hal yang tidak diinginkan dari  puluhan pengawal pribadi terdakwa Korupsi mantan Walikota Probolinggo Buchori, Kapolsek  Sedati bersama anggotanya, langsung mendatangi gedung Pengadilan Tipikor dan memberikan pengamanan disaat persidangan dengan agenda tanggapan JPU atas Eksepsi terdakwa berlangsung, pada Kamis, 6 Oktober 2016.<br /><br />Tindakan cepat yang dilakukan AKP Eka Anggriana, selaku Kapolsek Sedati bersama puluhan anggotanya, tanpa ada permintaan dari pihak Kejaksaan Probolinggo, maupun dari Pengadilan Tipikor sendiri untuk memberikan pengamanan dalam persidangan kasus Korupsi DAK Pendidikan dengan terdakwa mantan Wali Kota Probolinggo itu patut dipuji.<br /><br />“Tidak ada pemberitahuan kepada kami baik dari Jaksa maupun dari Pengadilan. Kebetulan anggota saya sedang melakukan patrol dan melihat situasi dan langsung memberikan pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan dari pendukung terdakwa mantan Wali Kota Probolinggo,” kata AKP Eka kepada wartawan media ini.<br /><br />AKP Eka mangatakan, akan mengawal terus dan memantau, sekaligus  akan melakukan penjagaan  selama proses persidangan kasus ini berlangsung. <br /><br />“Walau kita tidak diminta, kita akan tetap memantau sekaligus  akan melakukan penjagaan  hingga proses persidangan ini selesai. Kalau persidangan sebelumnya kita tidak tau dan kita sayangkan tidak ada pemberitahuan dari Jaksa maupun dari Pengadilan,” ujar AKP Eka.<br /><br />Apa yang disampaikan Kapolsek Sedati AKP Eka Anggariana, bukan tidak beralasan. Sebab, dua kali persidangan berlangsung (pembacaan dakwaan dari JPU dan pembacaan Eksepsi dari PH terdakwa), situasi sedikit menegangkan, terutama disaat para awak media meliput jalannya persidangan mantan orang nomor satu di Kota Probolinggo itu dikawal puluhan “preman” dan tidak ada pemeritahuan dari JPU maupun dari Pengadilan Tipikor kepada Kepolisian untuk memberikan pengamanan.<br /><br />Tak heran memang, seorang pejabat yang sudah pensiun terutama yang masih aktif, selalu di kelilingi pengawal pribadi resmi atau sebaliknya, baik yang pakai dinas maupun yang tidak, yang membuat jarak antara pejabat dengan masyarakatnya.<br /><br />Barangkali itulah yang masih melekat bagi mantan orang nomor Satu di Pemerintahan Kota (Pemkot) Probolinggo, Buchori, saat dirinya dialdili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, sebagai terdakwa dalam kasu dugaan Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan 2009 lalu, sebesar Rp sebesar Rp 15.907.777.000, yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.684,678.988,34,.<br /><br />Mantan Wali Kota Probolinggo yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC-PDI) Perjuangan Kota Probolinggo itu, selalu dijaga ketat oleh puluhan pengawal pribadinya mulai dari perjalanan hingga ke ruang sidang. <br /><br />Dan apakah dalam putusan Sela dalam persidangan yang akan datang, Majelis Hakim yang menaangani perkara ini “berani” menolak Eksepsi dan melakukan penahanan terhadap ke Tiga terdakwa ?<br /><br />Buchori, terseret dalam lingkaran “maling uang rakyat” anggaran APBN untuk DAK Dinas Pendidikan, saat dirinya menjabat Wali Kota Probolinggo pada tahun 2009, yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2014 dengan “menyicil menjadi dua Jilid”, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur  (Kejati Jatim). <br /><br />Dalam Jilid I, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, menetapkan 6 tersangka/terdakwa dan sudah menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor (sudah di Vonis) diantaranya, Maksum Subani (mantan Kepala Dinas Pendidikan/KPA), Masdar (Kabid/PPTK), Hari Purwanto (Konsultan), Didik Supriyanto (Konsultan), Ahmad Napon Wibowo (Penyedia Mebeler) dan Rudiono (Penyedia Mebeler status DPO). Lima dari 6 tersangkanya ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka.<br /><br />Sementara dalam jilid II, Kejagung menetapkan 3 tersangka (terdakwa) yakni, Wakil Wali Kota (aktif) Probolinggo, Suhadak yang pada tahun 2009, Suhadak salah satu rekanan (Direktur CV. Indah Karya/ Penyedia Mebeler) dan Sugeng Wijaya, Direktur CV. Wiec/Konsultan). Ketiga terdakwa Korupsi ini, bernasib baik ditangan penyidik Kejagung/Kejati Jatim dibandingkan terdakwa lainnya. Sebab, Ketiga terdakwa hanya beberapa hari “diinapkan” (ditahan 4 Agustus 2016) di Rutan Medang, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan berdasar informasi, ketiganya keluar Rutan sekitar tanggal 15 Agutus 2016 malam dengan sejumlah dana. <br /><br />Namun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS/WastApp) ke JAM Pidsus pada Selasa, 16 Agustus 2016 sekitar pkl 17.00 wib, maupun ke Kepala Kejaksaan Agung RI, pada Rabu, 18 Agustus 2016 sekitar pkl 11.00 wib, namun tak ada tanggapan. <br /><br /> Dalam persidangan sebelumya (Kamis, 22 Agustus 2016), degan Ketua Majelis Mateus Samiaji, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Erik, selaku Kasi Pidsus Kejari Probolinggo Cs, untuk Dua dari Tiga terdakwa yakni, Buchori yang di dampingi Budi Santoso, selaku Penasehat Hukum (PH)-nya dan terdakwa Suhadak, didampingi tim PH-nya antara lain, Hakim Yurizal, Andi, Antoni, Anton, Candu dan Ardian. Sementara terdakwa Sugeng Wijaya, sempat tertunda dengan alasan sakit.<br /><br />JPU menyatakan dalam surat dakwaannya (perkara terpisah), bahwa terdakwa Buchori, selaku Wali Kota Probolinggo, memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, untuk meminta dana sebesar 5% yang semula 7% dari nilai anggaran yang masing-masing diterima Kepala Sekola sebanyak 70 sekolah SD di Probolinggo selaku penerima DAK, untuk biaya pengurusan ke Jakarta dan pengamanan. Dan setelah dana DAK cair, setiap Kepala Sekolah penerima DAK, menyetorkan uang sesuai permintaan terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp 750 juta. <br /><br />Tidak hanya itu. Penggunaan dana DAK Pendidikan seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing sekolah, dimana 70 Kepala Sekola selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Naman dalam faktanya, justru dilakukan penunjukan langsung oleh terdakwa Buchori, dengan menunjuk beberapa rekanan. <br /><br />Hal itu bertentangan dengan pasal 3, 5 Keputusan Presiden (Kepres) No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan jasa dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis (Juknis).<br /><br />Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa mantan orang nomor satu di Kota Probolinggo itu, dengan pasal berlapis yakni, pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal pasal 11 jo pasal 12 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pida penjara paling berat seumur hidup dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 milliar rupiah. Menanggapi surat dakwaan JPU, terdakwa tidak terima di dakwa melakukan tindak pidana Korupsi, sehingga mengajukan keberatan (Eksepsi).<br /><br />Sementara keterlibatan Suhadak, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo, adalah selaku penyedia Mebeler atas petunjuk terdakwa Buchori, yang menggunakan anggaran DAK Pendidikan tahun 2009, yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 934.678.988,34. Total keseluruhan kerugian Negara yang diakibatkan para terdakwa sebesar Rp 1.684,678.988,34<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Suhadak dan Sugeng Wijaya, di jerat dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan paling lama 20 tahun, denda paling besar 1 milliar rupiah. Suhadak, mengikuti jejak terdakwa Buchori dengan mengajukan keberatan atas dakwaan JPU. Bedanya, terdakwa Suhadak langsung membacakan Eksepsi (keberatannya) saat itu juga. <br /><br />Dalam surat Eksepsinya, terdakwa menolak dakwaan JPU. Alasannya, surat dakwaan JPU tidak jelas karena tidak ada perbandingannya. Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskannya dari surat dakwaan JPU. <br /><br />“Intinya terdakwa menolak surat dakwaan Jaksa. Alasannya karena tidak ada perbandingan dikatakan Korupsi,” kata salah satu Tim PH terdakwa pada wartawan.<br /><br /> Kasus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping adri Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Mebeler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /><br />Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori.<br /><br />Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.  (Redaksi)<br /><br />

Tipikor Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo, Dikawal Puluhan “Preman”

Sidang Korupsi DAK Probolinggo dengan terdakwa mantan Wali Kota, Buchori Surabaya, bk - Tak mau terjadi hal- hal yang tidak diinginkan ...

»

Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Dan Wawali Probolinggo “Bebas”

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiUWciYSuakTrFhRDA_1REvdfsGw4nsS761hFf7ABci43_eyy5bDsdJ-Olmi67l-vgTAQ9GQFCRtBIzXmfkoA0jlNsSiy0InJqFoBi_quEaOSaErdz0wQ6lVgC-vgo0PoSJcwIIgcSlkk/s1600/DSCF3574.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiUWciYSuakTrFhRDA_1REvdfsGw4nsS761hFf7ABci43_eyy5bDsdJ-Olmi67l-vgTAQ9GQFCRtBIzXmfkoA0jlNsSiy0InJqFoBi_quEaOSaErdz0wQ6lVgC-vgo0PoSJcwIIgcSlkk/s320/DSCF3574.JPG" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua Majelis Hakim, Mateus Samiaji</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b>  – “Dibalik duka ada suka !”. Barang kali kalimat itu tepat bagi Buchori, Suhadak dan Sugeng Wijaya, saat ini.<br /><br />Sebab, sekalipun Ketiganya menyandang “gelar” terdakwa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK atau Tipikor) Surabaya, karena kasus dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 1,6 milliar, namun ketiganya tidak ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) seperti terdakwa-terdakwa lainnya.<br /><br />Memang, nasib terdakwa H.M. Buchori (mantan Wali Kota Probolinggo), Suhadak (saat ini Wakil Wali Kota (aktif) Probolinggo) dan Sugeng Wijaya (Direktur CV. Wiec), tidak sebaik terakwa-terdakwa lainnya terutama bagi terdaka kasus Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.<br /><br />Sekalipun Ketiganya menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, namun para terdakwa masih dapat melenggangk-lenggok dengan langkah kaki yang tegap, bercanda ria dengan masyarakat luas di nusantara ini, khususnya bagi terdakwa Suhadak, dapat melaksanakan tugas kenegaraan. Sebab dirinya saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo.<br /><br />Penyidik Kejaksaan Agung RI, yang menagani kasus ini memang boleh dibilang berhati mulia bagi terdakwa maupun keluarganya. Sebab, penyidik Kejagung RI hanya semapat “menginapkan” Ketiga terakwa di “Hotel Prodeo” Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, dan kemudian membebaskannya pada tanggal 15 Agustus 2016 di malam hari.<br /><br />Setelah penyidik Kejagung RI membebaskan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Medaeng, saat ini giliran Majelis Hakim Tipikor yang menangani perkara ini pun bagaikan melengkapi kebahagiaan terakwa, khususnya H.M. Buchori dan Suhadak.<br /><br />Sebab, sekali pun Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (PH) Budi Santoso Cs, atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim tidak “berani” mengeluarkan surat penetapan penahanan bagi ke Dua terdakwa, Buchori dan Suhadak (terdakwa Sugeng Wijaya, menunggu putusan sela). Penolakan Eksepsi PH terdakwa dan menerima surat dakwaan JPU  oleh Majelis Hakim, dibacakan dalam persidangan dengan agenda putusan sela, pada Kamis, 13 Oktober 2016.   <br /><br />“Menolak Eksepsi Penaseha Hukum terdakwa, seluruhnya. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum Untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan,” ucap Hakim Mateus Samiaji.<br /><br />Persidangan yang berlangsung dijaga ketat oleh petugas Kepolisian dari Polres Sidarjo dan jajarannya yang berjumlah sekita 68 orang, setelah pada sidang sebelumnya, AKP Eka Anggriana, selaku Kapolsek Sedati, melihat situasi di gedung pengadil “penikmat” uang rakyat itu dipenuhi pengawal pribadi terakwa mantan orang nomor Satu di Kota Probolinggo itu, sekalipun Kejaksaan Negeri Probolinggo enggan berkordinasi dengan pihak Pengadilan Tipikor Untuk melibatkan pengamanan dari Kepolisian. <br /><br />Pada hal, pihak kemanan Pengadilan Tipikor telah menemui Kepala Seki Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Probolinggo di gedung Pengadilan sebelum persidangan dimulai, namun tak meresponnya.<br /><br />“Kita sudah menemui Kasi Pidsusnya Untuk berkordinasi terkait pengamanan tetapi nggak mau,” kata salah seorang Satpam Pengadilan. (Redaksi)<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Mebeler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).<br /><br />Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori.<br /><br />Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I. (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Dan Wawali Probolinggo “Bebas”

Ketua Majelis Hakim, Mateus Samiaji Surabaya, bk   – “Dibalik duka ada suka !”. Barang kali kalimat itu tepat bagi Buchori, Suhadak dan ...

»

Penyidik Polda Jatim “Abaikan” Petunjuk Jaksa Dalam Kasus Korupsi KUR

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMYQ1WQv9OCle2EwsDHig-k_zpjKiDMMI2cMrAy-u6M20rDNL3eD30zQGwGaw07keQCQ0YgA6S6vavelZVRuo8WXxZtYpkiBw59HH6G37Ok_Wfdpn-Hc8FNHdDoS-l1R-HGibKBqJlSIY/s1600/DSCF1612.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMYQ1WQv9OCle2EwsDHig-k_zpjKiDMMI2cMrAy-u6M20rDNL3eD30zQGwGaw07keQCQ0YgA6S6vavelZVRuo8WXxZtYpkiBw59HH6G37Ok_Wfdpn-Hc8FNHdDoS-l1R-HGibKBqJlSIY/s640/DSCF1612.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Siswo Eriana, manatan anggota DPRD Jombang</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – Penyidikan kasus dugaan Korupsi kredit usaha rakyat (KUR) fiktif pada tahun 2010 hingga 2012 lalu senilai Rp 24.850.000.000, yang dilakukan Tim Penyidik Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim beberapa bulan lalu menimbulkan pertanyaan.<br /><br />Pasalnya, selain menetapkan Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, Bambang Waluyo (sudah divonis 10 tahun penjara oleh Hakim PT), 2 penyelia dan 9 analisis, sebagai tersangka (saat ini menjadi terdakwa menunggu sidang tuntutan dan putusan) kasus Korupsi KUR fiktif senilai Rp24,8 miliar yang merugikan negara senilai Rp 19,5 milliar, Penyidik Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim, justru mengabaikan petunjuk (P19) Jaksa Kejati Jatim, terkait salah satu nama yakni, Siswo Eriana.<br /><br />Dalam fakta persidangan, nama Siswo Eriana, mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang di tahun 2009 dari F-PDIP itu terungkap bahwa, aliran dana dari Bank Jatim Cabang Jombang masuk ke rekening pribadinya sebesar Rp 500 juta. Hal itu diakuinya dalam persidangan dengan alasan, bahwa buku rekeningnya dipinjam.<br /><br />Karena keterangannya yang berbeli-belit, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul, memerintahkan JPU untuk menghadirkan dengan pengawalan ke mantan anggota Dewan yang terhormat itu untuk hadir dalam persidangan berikutnya, serta memerintahkan kepada Siswo Eriana membawa bukti berupa buku tabungan rekeningnya. Anehnya, mantan politikus itu, juga tak bisa menunjukkan buku tabungan rekening pribadinya itu. Tak hanya disitu. Ketua Majelis Hakim meminta ke JPU untuk menjadikan Siswo Eriana menjadi tersangka.<br /><br />Dari fakta persidangan itulah, wartawan media ini menanyakkan ke Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana. Menurut Dandeni, nama Siswo Eriana tercantum dalam petunjuk (P19) Jaksa ke penyidik Polda Jatim.<br /><br />“Memang sudah kita kasih petunjuk. Kami sih siap aja mengangkat perkara itu. Kalau penyidik awalnya Kepolisian, lebih bagus kalau ditindaklanjuti oleh Kepolisian,” kata Dandeni<br /><br />Terkait nama Siswo Eriana dalam petunjuk Jaksa Kejati Jatim dalam kasus Korupsi KUR, yang hingga saat ini tidak ada kelanjutannya, menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol. R.P Argo Yuwono mengatakan, menunggu putusan Pengadilan. Hal itu dikatakannya saat dihubungi wartawan media ini, pada Kamis, 16 Juni 2016<br /><br />“Nati akan menunggu putusan sidang Pengadilan, kemudian dilakukan anev (analisa dan evaluasi) oleh penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya” kata Argo, dalam pesan singkatnya.<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2013 lalu, atas laporan dari Bank Indonesia ke Polda Jatim, terkait adanya dugaan kredit fiktif dalam bentuk (kredit usaha rakyat) pada tahun 2010 hingga 2012 sebesar Rp24,8 miliar, yang dikucurkan Bank Jatim Cabang Jombang kepada 55 debitur.<br /><br />Selama kurun waktu 2010 hingga 2012, Bambang Waluyo, selaku Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, menerima pengajuan permohonan kredit KUR sebanyak 55 berkas dengan nilai antara Rp 200 hingga Rp 600 juta dengan total keseluruhan Rp 24,8 M lebih. Anehnya, dokumen yang dilampirkan oleh debitur diduga fiktif. Uang sebanyak Rp 24,8 milliar itu masuk kerening pihak Ketiga, salah satu diantaranya adalah mantan anggota DPRD Jombang 2009, Siswo Erniana.<br /><br />Dari laporan yang diterima Polda Jatim, kemudian penyidik melakukan penyidikan dengan menggandeng Tim BPKP perwakilan Jatim untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Dari situ, Tim BPKP menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 19,5 milliar. Selanjutnya, Penyidik Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim pun akhirnya menetapkan sebanyak 11 tersangka diantaranya Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, Bambang Waluyo (sudah divonis 10 tahun penjara oleh Hakim PT), 2 penyelia (Heru dan Dedy) serta 8 analisis. Anehnya, tak satu pun debitur termasuk Siswo Eriana tidak dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jatim.   (Redaksi)<br />

Tipikor Penyidik Polda Jatim “Abaikan” Petunjuk Jaksa Dalam Kasus Korupsi KUR

Siswo Eriana, manatan anggota DPRD Jombang Surabaya, bk – Penyidikan kasus dugaan Korupsi kredit usaha rakyat (KUR) fiktif pada tahun 2...

»

Kejari Manna Berganti Nama

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3g9PkhzWS_aVDhn_vgP3S1zeo0ma7eALzTjK9BNwaVzyYMSBG5TLGapRl4HBhEpCqi3EtdVmzel0nlBClnwQGStsrncyOoa6K6tFZ-oP8kUeRg_iW5Ox4u5Rg5a9ujBZyTzlLrDFiFX8/s1600/16.+Kajari+Bengkulu+Selatan%252C+Rohayatie.+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3g9PkhzWS_aVDhn_vgP3S1zeo0ma7eALzTjK9BNwaVzyYMSBG5TLGapRl4HBhEpCqi3EtdVmzel0nlBClnwQGStsrncyOoa6K6tFZ-oP8kUeRg_iW5Ox4u5Rg5a9ujBZyTzlLrDFiFX8/s1600/16.+Kajari+Bengkulu+Selatan%252C+Rohayatie.+SH.%252C+MH.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kajari Bengkulu Selatan, Rohayatie. SH., MH</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manna resmi berganti nama menjadi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2013. Pergantian nama ini berdasarkan SK Jaksa Agung RI No KEP-349/A/JA/05/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentang perubahan nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.<br /><br />Manna, adalah salah satu Kota yang sekaligus menjadi Ibu Kota Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan terdiri dari 3 (tiga) Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sendiri, Kejaksaan Negeri Tais sekarang Seluma dan Kejaksaan Negeri Bintuhan sekarang Kaur yang semuanya masing-masing berada di Kabupaten (kelas II).<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Rohayatie. SH., MH, kepada Wartawan media ini saat dihubungi lewat telepon selulernya,Kamis, 16 juni 2016. “Hanya berganti nama dari Kejari Manna menjadi Kejari Bengkulu Selatan. Kalau kelasnya tetap kelas II karena Kabupaten, kalau kelas I ada di Pemerintah Kota. Pergantian nama terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016, berdasarkan, Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-349/A/JA/05/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentang Perubahan nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri,” kata Rohayatie, menjelaskan.<br /><br />Wanita berparas cantik ini juga menjelaskan, untuk menjaga ketertiban administrasi, keamanan dan pengawasan, maupun bentuk dan ukuran stempel dinas, Rohaytie selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, sudah mengirim surat kejajaran Pemerintah Kabupaten.<br /><br />“Demi menjaga ketertiban administrasi, keamanan dan pengawasan, bentuk dan ukuran stempel dinas, kita tetap berpedoman pd KEPJA RI Nomor : Kep-110/JA/8/1982 tgl 27 Agustus 1982 tentang bentuk, susunan dan ukuran stempel dinas Kejaksaan Republik Indonesia. Kita sudah bersurat, pertanggal kemarin, 13 Juni 2016 kepada FKPD, SKPD dan Instansi vertikal, agar segera menyesuaikan dalam surat menyurat. Sedangkan peresmiannya sendiri, rencananya akan dilaksanakan sekaligus pada saat peringatan Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2016, Ulang tahun Kejaksaan RI,” ujar Rohayatie, yang baru 5 bulan menjabat sebagai Kajari.<br /><br />Ketika ditanya mengenai program kerjanya untuk tahun 2016 ini, sebagai orang nomor satu di Kejari Bengkulu Selatan, Rohayatie menjelaskan, akan menyelesaikan seluruh penanganan perkara yang berupa tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. “Saya mempunyai target di Tahun 2016 ini akan menyelesaikan seluruh penanganan perkara yang berupa tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. Disamping ada penanganan perkara yang baru pastinya,” ucapnya dengan semangat.<br /><br />Ditanya lebih lanjut, terkait perkara yang menjadi tergetnya di tahun ini, mantan Koordinator di Kejati D.I. Yogyakarta ini menjelaskan, menyelesaikan sisa sejak tahun 2009 dari terdahulu. “Selain perkara pidana umum yang kita tangani, juga perkara Pidana Khusus termasuk kasus perkara korupsi. Namun saat ini, kita sedang menangani sisa perkara peninggalan terdahulu sejak tahun 2009, yang tidak pernah diselesaikan. Akhirnya saya yang harus menyelesaikan saat ini. Jumlah yang belum diselesaian sejak 2009 hingga 2015 adalah, LID (penyelidikan) 2 perkara dan DIK (penyidikan) 5 perkara hingga TuT (penuntutan). Berdasarkan rekomendasi hasil RAKER Kejaksaan RI tahun 2015, penanganan perkara yang sudah berulang tahun, harus segera diambil sikap. Apakah akan dinaikkan atau dihentikan. Begitu juga harus dilihat jumlah atau nilai kerugian negara,” bebernya.<br /><br />Menjawab pertanyaan media ini terkait perkara yang ditangani Kejari Bengkulu Selatan, yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk jumlah Jaksa serta wilayah hukumnya, wanita berjilbab ini menjelaskan, perkara yang menarik perhatian disini adalah kasus Dana Insentif Daerah (DID) dan PKK pada tahun 2012 lalu.<br />“Ada dua perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Kasus PKK pada tahun 2012 lalu sebesar Rp 399 juta dan kasus Dana Insentif Daerah tahun 2012 sebesar Rp 20,3 M, di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. <br />Jumlah Jaksa termasuk Kajari 13 orang. Tenaga administrasi 18 orang. Jadi totalnya 31 orang belum termasuk honorer 3 orang, Satpam, 1orang, pengawal tahanan (tugas pendamping saja) dan 4 org cleanning service,” kata Rohayatie merinci.  (Redaksi)<br />

Regional Kejari Manna Berganti Nama

Kajari Bengkulu Selatan, Rohayatie. SH., MH Surabaya, bk – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manna resmi berganti nama menjadi Kejaksaan Negeri...

»

JPU Tunda Sidang, Alasan Belum Siap Surat Tuntutan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS1jvBLyylH6muO1Kg-4il4B2DaT-SUNAcGn1w0NeA1vhtJIWL-GCKDqU0zQ5Y9FO0o3-l-UKqRIMlGBOWGb9MPZOX2hoDfOERBPCAZOcHZygaUA7xtUblFrU631NvdITBwBpzsysHgks/s1600/DSCF1457.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS1jvBLyylH6muO1Kg-4il4B2DaT-SUNAcGn1w0NeA1vhtJIWL-GCKDqU0zQ5Y9FO0o3-l-UKqRIMlGBOWGb9MPZOX2hoDfOERBPCAZOcHZygaUA7xtUblFrU631NvdITBwBpzsysHgks/s1600/DSCF1457.JPG" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – “Kita beri kesempatan sekali lagi,” ucap Ketua Majelis Hakim, HR. Unggul Warso Murti. sebelum menutup sidang pada Jumat, 17 Juni 2016<br /><br />Hal itu diucapkan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, atas sikapnya yang dianggap menunda persidangan dengan agenda pembacaan surat tuntutan untuk yang Kedua kalinya (tanggal 10 dan 17 Juni 2016) dengan alasan yang sama yaitu, tuntun belum siap.<br /><br />Belum siapnya JPU membacakan surat tuntutannya atas diri terdakwa Holili, bisa jadi karena JPU-nya “kebingungan” untuk menuntut terdakwa, yang dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi dana GP3K (Gerakan Peningkatan Pendapatan Pertanian berbasis Korporasi) pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 288 juta berdasar hasil penyidikan dan penghitungan Tim “audit” Kejaksaan Negeri Banyuwangi, dibawah kepemimpinan Adi Palembangan, selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus).<br /><br />Tak hanya “bingung” membuat surat tuntutan, JPU pun sempat kebingungan dalam persidangan. Sebab, sejumlah saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU, tak satupun yang memberatkan terdakwa Holili, mantan Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Makmur, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi itu. Hingga satu lembar surat pelimpahan perkara dari penyidik (Jaksa) ke Jaksa Penuntut Umum dianggap sebagai bukti, JPU bermaksud untuk menunjukkan kehadapan Majelis Hakim, namun ditolak. Ketua Majelis Hakim mengatakan, dalam persidangan adalah fakta dan bukti bukan surat pelimpahan perkara.<br /><br />Kasus ini sebenarnya sudah lama ditangani Kejari Banyuwangi, yaitu pada 2014 lalu. Namun sempat “dilemarikan”. Diduga karena ada “tekanan pihak Ketiga” Kejari Banyuwangi pun “membongkarnya” kembali.<br />Sebab, pada tahun 2012 lalu, Holili, yang menjabat sebagai Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Makmur, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi itu, dituduh telah melakukan Korupsi dana GP3K sebesar Rp 228 juta. Alasannya, karena dana GP3K sebesar Rp 228 juta, tidak di salurkan kepada anggota LMDH.<br /><br />Pada hal, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dana sebesar Rp 228 juta itu adalah berupa pinjaman dari Perhutani kepada terdakwa dengan jaminan Sertifikat tanah. Dan tidak ada kaitannya dengan program Pemerintah Pusat (APBN) maupun Daerah (APBD). Awalnya, pada tahun 2012 lalu, Perhutani Kabupaten Banyuwangi Utara, mensosialisaikan adanya dana pinjaman dengan jaminan. Pada saat itu, Holili, selaku Ketua LMDH, mengajukan proposal disertai nama-nama anggota LMDH dengan besar jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing anggota. Namun, pihak Perhutani tidak membutuhkan proposal melainkan jaminan dari masing-masing yang mengajukan pinjaman.<br /><br />Para anggota LMDH tersebut, tidak ada yang menyertakan dokumen jaminan dengan alasan keberatan. Yang menyertakan jaminan hanyalah terdakwa sendiri, berupa sertifikat hak milik (SHM) atas nama P.Tojo selaku kakek terdakwa sendiri, setelah mendapat persetujuan dari Lima ahli waris P.tojo diantaranya, supatmah, Harti, Hayati (ibu dari terdakwa), Mariam dan alm. Asi’ah yAng digantikan anaknya. Kemudian, pihak perhutani melakukan verikasi atas sertifikat yang disertakan terdakwa. Selanjutnya, cairlah dana sebesar Rp 228 juta, yang sebelumnya membuat surat perjanjian kerja sama yang tertuang dalam surat No. II/GP3K/Watudodol/Bwu/II tanggal 18 Desember 2012 tentang dana pinjaman sarana produksi pertanian dalam rangka gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K).<br /><br />Dana tersebut, oleh terdakwa akan dipinjamkan kepada anggota LMDH lainnya dengan syarat, ada jaminan seperti yang disarankan Perhutani. Namun karena anggota LMDH lainnya tidak ada yang bersedia, maka dana tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri untuk usaha pertanian. Penggunaan dana inilah yang memang diakui terdakwa sejak awal, yang kemudian tertuang dalam berita acara pelimpahan bukan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dijadikan Jaksa untuk menjeratnya.<br /><br />Pada saat terdakwa melunasi pinjaman berikut tunggakan dan bunga sebesar 6%, kepada perhutani, justru pihak perhutani menolak pembayaran tunai. Perhutani justru bertindak sendiri dengan pemotongan dana sering yang menjadi milik LMDH tanpa melalui prosedur. Pada hal, aturannya, dana sering milik LMDH harusnya dicairkan oleh Perhutani melalui rekening LMDH. Namun faktanya, Perhutani telah melakukan pemotongan dana sering untuk melunasi pinjaman terdakwa.<br /><br />Tragisnya, sertifikat terdakwa justru dihilangkan pihak perhutani. Sialnya biagi perhutani, mereka dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 10 juta melalui putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, dalam Nomor Perkara, No. 212/Pdt.G/2015/PN.Bwi. Sementara dana sering milik LMDH yang berada di Perhutani, yang kemudian dipotong oleh pihak Perhutani tanpa prosedur, menjadi tanggung jawab terdakwa kepada LMDH dengan jaminan Sertifikat setelah diurus kembali, setelah disepakati dalam surat perjanjian antara terdakwa dengan LMDH.<br /><br />Musibah dialami mantan Ketua LMDH itu, pada saat proses pengurusan sertifikatnya ke BPN. Sebab, ada yang bukan anggota LMDH namun mengaku sebagai anggota LMDH, kemudian melapor ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Holili pun ditangkap dan dipenjarakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Proses pengurusan sertifikat dengan menggunakan Uang pengganti dari perhutani, “hilang diruang tahanan Kejari”.<br /><br />“Dewi Sri” bisa jadi berpihak kepada terdakwa dalam proses persidangan. Sebab, Ketua Majelis Hakim, memerintahkan terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya, Ribut Puryadi dan Mawardi, untuk melaporkan 4 orang dari perhutani yang menjadi saksi dipersidangan, dengan “tuduhan” menghilangkan sertifikat dan keterangan palsu dalam persidangan.   (Redaksi)<br />

Tipikor JPU Tunda Sidang, Alasan Belum Siap Surat Tuntutan

Ilustrasi Surabaya, bk – “Kita beri kesempatan sekali lagi,” ucap Ketua Majelis Hakim, HR. Unggul Warso Murti. sebelum menutup sidang p...

»

Kejari Banyuwangi “Selamatkan Pelaku Utama”, TPM yang Diadili

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtMrUoFF3DAohZja_esr7tmV0PHk68mi1USE0Tg-jTKVKRZ2p5bbQhNTsHSOMynwWuG7Ws1n_e8y8pnalKA3JkXXl3W5DQMFR32krZs37WdRwgt4GwCwRZkIWlrp7-OJxNHalY4wF_5Xo/s1600/DSCF1959.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtMrUoFF3DAohZja_esr7tmV0PHk68mi1USE0Tg-jTKVKRZ2p5bbQhNTsHSOMynwWuG7Ws1n_e8y8pnalKA3JkXXl3W5DQMFR32krZs37WdRwgt4GwCwRZkIWlrp7-OJxNHalY4wF_5Xo/s320/DSCF1959.JPG" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Endri dari Kejari Banyuwangi</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – Salahkah masyarakat bila menuding aparat penegak hukum yang bisa menjadikan seseorang menjadi tersangka karena kepentingan ?<br /><br />Sejak Januari hingga Juni 2016 ini, Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, menyidangkan empat perkara Korupsi “ditutupi kertas hitam”. Diantaranya, kasus Korupsi promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu, Jawa Timur tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu.<br /><br />Dalam kasus ini, nama Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu dan Susetya Herawan, Kepala Inspektorat, hanya dijadikan sebagai saksi biasa oleh penyidik Kejari Batu. Bisa jadi, Kejari Batu “tak berani” memeriksa dan menjadikannya sebagai tersangka, karena Eddy Rumpoko adalah saat ini berkuasa juga orang berpengaruh di salah satu partai politik.<br /><br />Namun, nama Eddy Rumpoko dan Kepala Inspektorat Susetya Herawan bersama Dua Staf Kota Batu, diesebutkan dalam putusan Majelis Hakim Tipikor (Jumat, 29 April 2016), turut bersama-sama dengan Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri melakukan kegiatan promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu dan merugikan negara sejumlah Rp 1,3 milliar. Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Uddy Syaifudin hanya dikadikan alat oleh Eddy Rumpoko.<br /><br />Kasus yang Kedua di Kejari Sidoarjo, dalam kasus dugaan Korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) pembelian sapi betina pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari APBN lewat Pemprov Jatim, dengan terdakwa anggota Kelompok Tani (Poktan) Tani Bangkit Bersama (TBB) Desa Sarirogo, Sidoarjo, dengan terdakwa Samsul Huda dan Rudi Akibat kejelian Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini, terbukalah “selembar kertas hitam” alias saksi yang “disembunyikan” oleh Kejari Sidoarjo. Sebab, nama saksi tersebut tidak tercantum dalam dakwaan maupun daftar saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh JPU dalam persidangan.<br /><br />Nama yang dimaksud adalah, Darno. Ketua Majelis Hakim pun heran, karena nama Daro tidak dijadikan sebagai saksi dan saat itu, Ketua Majelis Hakim langsung meminta kepada JPU untuk menghadirkan sosok Darno dalam persidangan berikutnya. Bisa jadi, menurut Majelis Hakim, sosok Darno, berperan penting untuk mengungkap kasus korupsi dana Bansos untuk pembelian sapi sebesar Rp 500 juta itu.<br /><br />Kasus yang Ketiga di Kejari Banyuwangi, dalam kasus dugaan Korupsi dana GP3K (Gerakan Peningkatan Pendapatan Pertanian berbasis Korporasi) pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 288 juta, dengan terdakwa, Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Makmur, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Holili. Kasus ini, dalam fakta persidangan, tak satupun saksi maupun bukti yang ditunjukkan JPU untuk menjerat terdakwa. Malah, saksi dari Perhutani terancam penjara karena menghilangkan sertifikat terdakwa, apa lagi memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Sehingga, sidang tuntutannya pun harus tertunda sebanyak dua kali karena JPU belum siap.<br /><br />Kasus yang ke Empat juga terjadi di Kejari Banyuwangi dalam kasus Kurupsi bedah rumah di Desa Banjarsari Kecamatan Glagah Banyuwangi pada tahun 2013 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 900 juta, yang berasal dari APBN Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), yang merugikan negara senilai Rp 376 juta, dengan terdakwa, Sulihono, selaku TPM (Tim pendamping Masyarakat). Dalam kasus ini, Sutiyono, selaku TPM (Tim pendamping Masyarakat) terseret dalam kasus Korupsi yang dituduhkan oleh Kejari Banyuwangi terkait program Pemerintah pusat untuk Proyek pembangunan dan perbaikan sebanyak 126 rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari APBN tahun 2013 lalu, dibagi dua golongan yakni untuk Pembangunan Dasar (PD) sebesar Rp 15 juta dan perbaikan kembali (PK) sebesar Rp 7,5 juta per penerima.<br /><br />Anggaran tersebut dicairkan langsung oleh Kementerian melalui BRI pusat. Dari BRI pusat disalurkan ke BRI Unit. Dari BRI Unit, dicairkan ke kesetiap penerima bantuan melalui Toko Matrial (penjual bahan bangunan). Sebab, dalam prosedur pencairan, si penerima bantuan tidak diperbolehkan menerima uang tunai, kecuali berupa bahan bangunan dari Toko Matrial yang telah ditunjuk. Terdakwa selaku TPM diangkat berdasarkan SK dari PT Maxitch sebagai Konsultan Manager sebagai pemenang lelang dalam program pemerintah tersebut bersama Yoyon, Manager lapangan. Sementara nama terdakwa atas usulan Desa melalui BPM – Pemdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintah Desa) ke Menteri Perumahan Rakyat. Sementara Konsultan pendataan dan suvervisi adalah PT Suverfindo Putra Pranata.<br /><br />Tugas terdakwa dalam proyek tersebut hanya sebagai pendamping Masyarakat dan tidak berhubungan langsung dengan keuangan. Sementara, Jaksa menuntutnya karena telah menggunakan sebahagian dari dana tersebut untuk biaya tukang. Padahal, biaya tukang yang diambil dari sebagian bantuan tersebut dilakukan masyarakat itu sendiri dengan diketahui oleh pihak Toko Matrial dan BRI.<br /><br />Hal itu terungkap dalam fakta persidangan yang diketuai Majelis Hakim Tahsin, pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU diantaranya, Peni, mantan Ketua BKM – Pemdes, M.Nasir, Direktur PT Maxitech, pegawai BRI diantaranya, Agus (Kepala Unit), Ratna (teller) dan Lucy (Mantri BRI) serta Misri, pemilik Toko Bangunan. Dari keterangan saksi dari pihak BRI, bahwa pencairan Uang diterima langsung oleh Misri. Namun, Misri mengelak, bahwa pencairan Uang dari BRI langsung ke terdakwa.<br /><br />Sementara pada sidang sebelumnya, saksi Peni, mantan Ketua BKM – Pemdes dan M.Nasir, Direktur PT Maxitech menjelaskan bahwa, terdakwa tidak bersetuhan dengan keuangan karena tugasnya adalah hanya sebagai pendamping bukan mencairkan anggaran. Anehnya, JPU tidak bisa menunjukkan bukti laporan terkait dakwaan JPU kepada terdakwa, atas penggunaan uang sebesar Rp 376 juta yang digunakan terdakwa untuk membayar biaya tukang. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim kepada saksi kemudian meminta bukti tersebut kepada JPU.<br /><br />“Begini, terdakwa ini didakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 376 juta untuk membayar tukang. Ada buktinya Jaksa ?,” tanya Hakim Taksin, saat itu. Sambil membolak balik lemaran kertas berwarna merah muda tanpa sepatah kata, apakah ada atau tidak, JPU hanya diam. “Sambil dicari aja kemudian,” kata Hakim Tahsin.<br /> <br />Pada Jumat, 17 Juni 2016, JPU kembali menghadirkan pegawai BRI untuk memberikan ketarangan dalam persidangan. Enry Sulviana Soleha, petugas teller BRI. Dalam dokumen yang dipegangnya, dihadapan Majelis Hakim, pegawai BRI itu mengatakan bahwa, yang menerima dana dari BRI adalah Misri, sesuai dengan Juklak (petunjuk pelaksana) dan Juknis (petunjuk Teknis)-nya.<br /><br />“Yang menerima adalah Misri,” kata Enri Sulviana Soleha dihadapan Majelis Hakim. Enri Sulviana Soleha menambahkan, pencairan sebanyak 12 kali. Anehnya, Kejari Banyuwangi tidak meminta pertanggung jawaban dari Misri selaku Pemilik Bahan Bangunan (Toko Matrial), yang bertindak sebagai pengelola dana bantua dari Kemenpera untuk perbaikan rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah.<br /><br />Berdasar informasi, tidak diperiksanya pemilik toko tersebut, karena diduga bahwa ada oknum Jaksa yang menerima uang dari pemilik toko tersebut agar tidak dijadikan sebagai tersangka. Hal itu pun diakui salah satu PH terdakwa Ribut Puryadi, Puryadi mengatakan, bahwa kasus itu sudah dilaporkan ke Kejagung.  (Redaksi)<br />

Tipikor Kejari Banyuwangi “Selamatkan Pelaku Utama”, TPM yang Diadili

JPU Endri dari Kejari Banyuwangi Surabaya, bk – Salahkah masyarakat bila menuding aparat penegak hukum yang bisa menjadikan seseorang m...

»

Dituduh Korupsi “Sapi”, Dua Terdakwa Dituntut Pidana Penjara 3,9 Tahun

<b>Surabaya, bk</b> – Beberapa hari lagi, umat Islam diseluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, tepatnya tanggal 7 dan 8 Juli 2016.<br /><br />Di hari yang fitri itu, setiap keluarga, sanak saudara maupun orang-orang disekir akan berkumpul untuk saling bermaaf-maafan, namun hal itu tidak bagi Samsul Huda dan Rudi, yang saat ini meringkuk di rumah tahanan negara (Rutan) Sidoarjo, karena dituduh melakukan Korupsi “Sapi” pada tahun 2012 lalu, sebab hukum memang “kadang” tidak padang bulu.<br /><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Sidoarjo, menyeret terdakwa Samsul Huda dan Rudi ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, karena tuduhan melakukan Korupsi dana bantuan sosial (Bansos) untuk pembelian Sapi betina pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari APBN lewat Pemprov Jatim. Saat itu, di tahun 2012 lalu, Kelompok Tani (Poktan) Bangkit Bersama (BB) Desa Sarirogo, Sidoarjo, memperoleh dana dari Pemprov Jatim sebenar Rp 500 juta. Dana itu dicairkan lewat rekening Abdul Kodim (terpidana) selaku Ketua Kelompok Tani. Uang sebesar Rp 500 juta, kemudian dibelikan sapi betina sebanyak 57 ekor. Selaku anggota Kelompok Tani, terdakwa pun kebagian beberapa ekor sapi.<br /><br />Anehnya, sapi yang dibeli dari uang bantuan pemerintah pusat itu, sudah tidak ada lagi. Kasus ini tak jauh beda dengan kasus Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) yang dikucurkan Bank Jatim Cabang Jombang, sebesar Rp 49 milliar untuk pembelian 2000 ekor Sapi dari negara Kanguru. Sapi Jombang dan Sapi Sidoarjo “hilang ditelan waktu” dan berujung ke Pengadilan Tipikor. Menurut terdakwa Samsul Huda dan Rudi, bahwa Ketua Poktan Abdul Kodim, memberikannya sebanyak 9 ekor sapi, tapi yang diterimanya hanya 7 ekor. Yang dua ekor menrut terdakwa diambil Ketua Kelompok yakni, Abdul Kodim. Karena yang 7 ekor tersebut tidak produktif, selanjutnya terdakwa menjual dan membeli 1 ekor sapi yang produktif sebagai pengantinya.<br /><br />“Kami diberikan 9 ekor Sapi produktif oleh Abdul Kodim, tapi yang kami terima hanya Tujuh, sedangkan yang Dua ekor, diambil Abdul Kodim. Kalau produktif kan bisa belahirkan, ini nggak (“jangkankan sapi, perempuan aja belum tentu semua melahirkan, pikir wartawan media ini dalam hati”). Karena tidak produktif, saya jual terus saya beli gantinya. Sampe sekarang masih ada. Sapi bantuan itu ada yang mati, ada yang sakit terus dijual. Uangnya ya sama Abdul Kodim itu,” kata terdakwa kepada media beberapa waktu lalu.<br /><br />Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor, yang diketuai Majelis Hakim HR. Unggul Warso Murti, pada saat pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU terungkap, ada saksi yang diduga sengaja tidak dimasukkan dalam dakwaan maupun dalam daftar saksi-saksi oleh penyidik Kejari Sidoarjo. Bisa jadi hal itu dilakukan, untuk pekerjaan ditahun berikutnya agar tetap memperoreh anggaran untuk penanganan kasus Korupsi.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKLmNqW83naYoBY50n8hyphenhyphenk8lEn1KWpXseijp-KK5QYGNPfx-42T_Q_zvk0Jy732cogjVZABfuQ8kCauCE46jw7EiQ-4kxZBHZxbitOVFU4b6KPRNXQuw6lTRUds3BR7cVhdHuGWIrIi7c/s1600/12.+Terdakwa+Samsul+Huda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKLmNqW83naYoBY50n8hyphenhyphenk8lEn1KWpXseijp-KK5QYGNPfx-42T_Q_zvk0Jy732cogjVZABfuQ8kCauCE46jw7EiQ-4kxZBHZxbitOVFU4b6KPRNXQuw6lTRUds3BR7cVhdHuGWIrIi7c/s1600/12.+Terdakwa+Samsul+Huda.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Samsul Huda, seuasia persidangan</td></tr> </tbody></table> <br /><b>Surabaya, bk</b> – Beberapa hari lagi, umat Islam diseluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, tepatnya tanggal 7 dan 8 Juli 2016.<br /><br />Di hari yang fitri itu, setiap keluarga, sanak saudara maupun orang-orang disekir akan berkumpul untuk saling bermaaf-maafan, namun hal itu tidak bagi Samsul Huda dan Rudi, yang saat ini meringkuk di rumah tahanan negara (Rutan) Sidoarjo, karena dituduh melakukan Korupsi “Sapi” pada tahun 2012 lalu, sebab hukum memang “kadang” tidak padang bulu.<br /><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Sidoarjo, menyeret terdakwa Samsul Huda dan Rudi ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, karena tuduhan melakukan Korupsi dana bantuan sosial (Bansos) untuk pembelian Sapi betina pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari APBN lewat Pemprov Jatim. Saat itu, di tahun 2012 lalu, Kelompok Tani (Poktan) Bangkit Bersama (BB) Desa Sarirogo, Sidoarjo, memperoleh dana dari Pemprov Jatim sebenar Rp 500 juta. Dana itu dicairkan lewat rekening Abdul Kodim (terpidana) selaku Ketua Kelompok Tani. Uang sebesar Rp 500 juta, kemudian dibelikan sapi betina sebanyak 57 ekor. Selaku anggota Kelompok Tani, terdakwa pun kebagian beberapa ekor sapi.<br /><br />Anehnya, sapi yang dibeli dari uang bantuan pemerintah pusat itu, sudah tidak ada lagi. Kasus ini tak jauh beda dengan kasus Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) yang dikucurkan Bank Jatim Cabang Jombang, sebesar Rp 49 milliar untuk pembelian 2000 ekor Sapi dari negara Kanguru. Sapi Jombang dan Sapi Sidoarjo “hilang ditelan waktu” dan berujung ke Pengadilan Tipikor. Menurut terdakwa Samsul Huda dan Rudi, bahwa Ketua Poktan Abdul Kodim, memberikannya sebanyak 9 ekor sapi, tapi yang diterimanya hanya 7 ekor. Yang dua ekor menrut terdakwa diambil Ketua Kelompok yakni, Abdul Kodim. Karena yang 7 ekor tersebut tidak produktif, selanjutnya terdakwa menjual dan membeli 1 ekor sapi yang produktif sebagai pengantinya.<br /><br />“Kami diberikan 9 ekor Sapi produktif oleh Abdul Kodim, tapi yang kami terima hanya Tujuh, sedangkan yang Dua ekor, diambil Abdul Kodim. Kalau produktif kan bisa belahirkan, ini nggak (“jangkankan sapi, perempuan aja belum tentu semua melahirkan, pikir wartawan media ini dalam hati”). Karena tidak produktif, saya jual terus saya beli gantinya. Sampe sekarang masih ada. Sapi bantuan itu ada yang mati, ada yang sakit terus dijual. Uangnya ya sama Abdul Kodim itu,” kata terdakwa kepada media beberapa waktu lalu.<br /><br />Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor, yang diketuai Majelis Hakim HR. Unggul Warso Murti, pada saat pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU terungkap, ada saksi yang diduga sengaja tidak dimasukkan dalam dakwaan maupun dalam daftar saksi-saksi oleh penyidik Kejari Sidoarjo. Bisa jadi hal itu dilakukan, untuk pekerjaan ditahun berikutnya agar tetap memperoreh anggaran untuk penanganan kasus Korupsi.<br /> <br />Sosok saksi yang tidak tercantum dalam dakwaan maupun daftar saksi terkait perkara ini adalah Darno. Hal itu terungkap dalam persidangan atas keterangan dari Kelima saksi yaitu, Bambang Sudarto, Solikin, Romli, Ratna dan Nunig. Kelimanya adalah Staf di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Saat itu juga ada yang mengejutkan, akibat kejelian Ketua Majelis Hakim, yang menyidangkan kasus ini. Sebab terungkap sebuah “kertas hitam” alias saksi yang “disembunyikan” oleh Kejari Sidoarjo. Sebab, nama saksi tersebut tidak tercantum dalam daftar saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh JPU dalam persidangan. Nama yang dimaksud adalah, Darno. Ketua Majelis Hakim pun, heran karena nama Daro tidak dijadikan sebagai saksi dan saat itu juga, Ketua Majelis langsung meminta kepada JPU untuk menghadirkan sosok Darno dalam persidangan berikutnya. Bisa jadi, menurut Majelis Hakim, Darno, berperan penting untuk mengungkap kasus korupsi dana bansos untuk pembelian sapi sebesar Rp 500 juta itu. <br /><br />Tidak hanya itu, Ketua Majelis Hakim juga sempat mengingatkan Saksi Bambang Sudarto atas keterangannya yang berbeda dengan keterangannya sebelumnya dengan terdakwa/terpidana Abdul Kodim, selaku Ketua Kelompok Tani (Poktan) Bangkit Bersama. Dari keterangan saksi-saksi atas pertanyaan Majelis Hakim juga terungkap, bahwa para saksi itu tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap ternak sapi yang didanai dari uang rakyat itu. Sehingga, dari jumlah sapi sebanyak 57 ekor yang dibeli dari anggaran sebesar Rp 500 juta, hingga kini habis tanpa “jejak”.<br /><br />“Berarti saudara tidak melaksanakan tugas anda,” kata Ketua Majelis Hakim saat itu. Menjelang “finis” kasus ini, JPU meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara, masing-masing 2 tahun Dan 6 bulan, denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. JPU juga menuntut pidana tambahan berupa Uang pengganti sebesar Rp 40 juta, bila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 tahun. Kedua terdakwa diancam pidana sesuai pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” kata JPU. Menanggapi tuntutan JPU, Penasehat Hukum (PH) terdakwa dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (YLKI) akan menyampaikan pembelaannya. Usai persidangan, terdakwa menuding bahwa tuntutan Jaksa tidak manusiawi. “Tuntutan Jaksa tidak manusiawi,” kata terdakwa saat ditemui media ini.  (Redaksi)<br />

Tipikor Dituduh Korupsi “Sapi”, Dua Terdakwa Dituntut Pidana Penjara 3,9 Tahun

Surabaya, bk – Beberapa hari lagi, umat Islam diseluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, tepatnya tanggal 7 dan 8 Juli 201...

»