Tuntutan Pidana Perkara Dugaan KDRT Direvisi Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya, Yang Dilanjut Sidang Pembacaan Permohonan Restitusi Ganti Rugi dan Pemeriksaan Saksi Serta Jawaban Termohon

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx8g8EFHSlEb1aRscqDf2bT9RdqdeFONB-KlG-aqkaDdI_vDTCn3tWgVbOmcqbM9sk_gszEDhFVq3_nCHYGVwYcRWF8Y7ULCqEKl5UwEo7YB3EVtg_2H3F7LNTfq5AVZjwpfEL7KDoCPR_XU05GFtWzfn_i7R8Kx0-IeNJv8oRTpVkAeOsmaRsacDyxp0/s1280/c.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx8g8EFHSlEb1aRscqDf2bT9RdqdeFONB-KlG-aqkaDdI_vDTCn3tWgVbOmcqbM9sk_gszEDhFVq3_nCHYGVwYcRWF8Y7ULCqEKl5UwEo7YB3EVtg_2H3F7LNTfq5AVZjwpfEL7KDoCPR_XU05GFtWzfn_i7R8Kx0-IeNJv8oRTpVkAeOsmaRsacDyxp0/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Pengacara Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje (berdiri) saat membacakan Permohonan Restitusi Ganti Rugi di Pengadilan Militer III-12 Sby. Foto. BK    </span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">“Dalam Persidangan, Ketua Majelis Hakim Menugur Penasehat Hukum Terdakwa Saat Menayankkan Ahli Pemohon Dari LPSK Terkait Pengajuan Permohonan Restitusi Ganti Rugi Setelah Oditur Membacakan Tuntutan Pidana”</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Peribahasa “Masak malam, mentah pagi siang. Yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Suatu hal yang telah putus (sudah jadi), tetapi tidak lama kemudian berubah”. <br /><br />Peribahasa diatas sepertinya terjadi dalam sidang perkara kasus dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Ruumah Tangga) yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya dengan Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya<br /><br />Sebab, dalamh sidang perkara kasus dugaan KDRT yang disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya, sudah melalui tahapan persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan oleh Oditur Militer (Odmil), Eksepsi dari Panasehat Hukum Terdakwa, Replik dari Odmil, Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pemeriksaan saksi-saksi, mualai dari saksi korban, saksi meringankan, ahli dan pemeriksaan barang bukti serta  pemeriksaan Terdakwa (sidang pemeriksaan pemeriksaan Terdakwa, pada Rabu, 13 November 2024) hingga pembacaan tuntutan pidana oleh Odmil (sidang pembacaan surat tuntutan oleh Odmil, pada Selasa, 19 Nopember 2024)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqHJHSBv-ttsE3R2lrH7QauiESpO5AJx-P6zEKBPQSmeBvqpCDbyHp1mOZpVQSkOIGqzlG-9g-sBP6PqQhZsF3U74N_D90sUXZx4Z-OPlz-2mqQA45Zt_t58in6tcxhfZVIsPBchnMmwsVXQc_tpMD9dEuMTOSZ8uD_cpit77grBS7mLFJiftdZl0_7Q/s639/d..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="639" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqHJHSBv-ttsE3R2lrH7QauiESpO5AJx-P6zEKBPQSmeBvqpCDbyHp1mOZpVQSkOIGqzlG-9g-sBP6PqQhZsF3U74N_D90sUXZx4Z-OPlz-2mqQA45Zt_t58in6tcxhfZVIsPBchnMmwsVXQc_tpMD9dEuMTOSZ8uD_cpit77grBS7mLFJiftdZl0_7Q/w640-h424/d..jpg" width="640" /></a></div>Setelah pembacaan surat tuntutan oleh Odmil pada Selasa, 19 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pun menetapkan jadwal persidangan berikutnya, yaitu pada Selasa, 26 November 2024 dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana dari Odmil <br /><br />Namun anehnya, agenda persidangan pada Selasa, 26 November 2024 yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Selasa, 19 Nopember 2024untuk pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa menjadi tertunda. <br /><br />Tertunda, bukan karena Penasehat Hukum Terdakwa belum siap untuk membacakan Pledoinya dihadapan Majelis Hakim, namun karena Pengacara korban yang juga istri sah dari Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yaitu istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawoblje yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolj dan juga dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menyerahkan Surat Pemohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Terdakwa melalui Majelis Hakim sebelum Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi atau Pembelaannya    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAlnXDX2BTbFFPeFWN0eXFkGJHm0JVkYW6eSW35PL63k3ixQgnc1wYPTEWqLeFXTl8yBJKx0R82p0ZVeqJpq84pK-_mpwbODsG9W1b2RocSo3NCi5l4KM_jT2vtQmRei-MTTRSopxbQp4cCmqWs80DefCDKrgBWO2Q3NmLeXXi-wdCWNzFZ5ymZhyoAiw/s640/l.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAlnXDX2BTbFFPeFWN0eXFkGJHm0JVkYW6eSW35PL63k3ixQgnc1wYPTEWqLeFXTl8yBJKx0R82p0ZVeqJpq84pK-_mpwbODsG9W1b2RocSo3NCi5l4KM_jT2vtQmRei-MTTRSopxbQp4cCmqWs80DefCDKrgBWO2Q3NmLeXXi-wdCWNzFZ5ymZhyoAiw/w640-h360/l.jpg" width="640" /></a></div>Yang lebih anehnya lagi adalah bukan hanya penundaan persidangan, melainkan surat tuntutan pidana yang sudah di bacakan oleh Odmil dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pada Selasa, 19 Nopember 2024 diminta untuk direvisi dengan alasan adanya Pemohonan Restitusi Ganti Rugi dari pemohon sesuai dengan ayat (10) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana<br /><br />Pasal 8 ayat (10) berbunyi : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.<br /><br />Sementara Pasal 8 ayat (2) berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.<br /><br />Dan Pasal 8 ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Serta Pasal 8 ayat (4) berbunyi : Dalam hal Korban Restitusi dan Korban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuC1oy59okf5r7QiWoOiQp7JqzwgWUvlr1RL6KXaC6Ud30N2sD3-UumwXA1SkEj-Kfx-8mzchV-bDkbhfacf-HrO4zKUpgxEEPhkLiucFbOaL0Vbr4ENtjyDWenireAGto0rlgD5PRLcTKub5Ww4jYoAibD7lDuM3fnwMW1Y5yUIvjjecqQFtzadW6jN0/s640/k.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuC1oy59okf5r7QiWoOiQp7JqzwgWUvlr1RL6KXaC6Ud30N2sD3-UumwXA1SkEj-Kfx-8mzchV-bDkbhfacf-HrO4zKUpgxEEPhkLiucFbOaL0Vbr4ENtjyDWenireAGto0rlgD5PRLcTKub5Ww4jYoAibD7lDuM3fnwMW1Y5yUIvjjecqQFtzadW6jN0/w640-h360/k.jpg" width="640" /></a></div>Terkait revisi surat tuntutan yang sudah dibacakan, tidah terdapat dalam Kapita Selekta Proses Perkara di Pengadilan Militer sebagaimana dikutip dari : <i><a href="https://dilmil-bandung.go.id/peradilan-militer/">https://dilmil-bandung.go.id/peradilan-militer/</a></i>, yaitu :<br /><br />Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan Pembelaan (Pledoi) :<br />1. Tuntutan (Requisitoir), Pledooi dan duplik disiapkan dalam bentuk tertulis.<br />2. Apabila Hakim Ketua berpendapat bahwa pemeriksan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi, barang-barang bukti dan alat-alat bukti lainnya telah selesai maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai kemudian memberi kesempatan kepada Oditur Penuntut Umum untuk membacakan tuntutannya.<br /><br />3. Apabila Oditur Penuntut Umum belum siap, sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada Oditur Penuntut Umum  untuk menyusun tuntutan.<br /><br />4. Oditur Penuntut Umum membacakan tuntutannya dengan sikap berdiri, kecuali jika Hakim Ketua menentukan lain. Pada waktu Oditur Penuntut Umum membacakan tuntutannya Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna, Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna menghadap Hakim Ketua. Setelah selesai membacakan tuntutan Oditur Penuntut Umum menyerahkan kepada Hakim Ketua, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya masing-masing satu eksemplar.<br /><br />5. Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukum untuk menanggapi tuntutan Oditur. Pembelaan dapat dibacakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum secara sendiri-sendiri atau hanya oleh Penasihat Hukum saja. Setelah selesai dibacakan naskah pembelaan (Pledooi) diserahkan kepada Hakim Ketua dan Oditur Penuntut Umum masing-masing satu eksemplar, pembacaan pledooi dibacakan dengan sikap berdiri, apabila dibacakan oleh Terdakwa ia berdiri di sebelah kanan kursi Penasihat Hukum.<br /><br />6. Terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum, Oditur Penuntut Umum dapat mengajukan jawaban (replik) selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat me-ngajukan duplik.<br /><br />7. Dalam hal mengajukan pidana berdasarkan asas kesatuan penuntutan terutama  mengenai perkara berat, seyogianya Oditur Penuntut Umum mengadakan konsultasi dengan Kabaotmil atau Orjen TNI sebelum tuntutan dalam sidang. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfb7WeVNylSt5jFJnZjm68kfUb9Pw2DhhPDrOecQ7jIkqBA-rXRGwc_HoAaaPQLzDy0clH5pCGhPNINTXyziSFnvhY7cfr0gIfXNpCQkaq4LUUnnjvnXJy3XuVyHQdbrzcCROl4NPfjo6ESYGlVKs-dtKwQhwWyGDABDRLSvLinVE7m9E0rgJwHGhRh4I/s640/i..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfb7WeVNylSt5jFJnZjm68kfUb9Pw2DhhPDrOecQ7jIkqBA-rXRGwc_HoAaaPQLzDy0clH5pCGhPNINTXyziSFnvhY7cfr0gIfXNpCQkaq4LUUnnjvnXJy3XuVyHQdbrzcCROl4NPfjo6ESYGlVKs-dtKwQhwWyGDABDRLSvLinVE7m9E0rgJwHGhRh4I/w640-h360/i..jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, juga tidak terdapat dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer sebagaimana dikutip dari :  <a href="https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf"><i>https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf</i></a>, yaitu ;<br /><br />3. Persidangan<br />a. Acara Pemeriksaan Biasa<br />6) Dalam hal suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana.<br /><br />7) Penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan Tuntutan.<br /><br />8) Atas pengajuan permohonan penggabungan perkara ganti rugi tersebut Hakim Ketua mengeluarkan Penetapan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi (Formulir Model : 10).<br /><br />Setelah persidangan tertunda sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 26 November dan 2 Desember 2024, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH pun kembali melanjutkan persidangan pada hari in, Rabu, 4 Desember 2024 di ruang sidang utama dengan agenda pembacaan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi dari Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolj yang diwakili Pengacaran-nya, lanjut pemeriksaan atau mendengarkan pendapat ahli dari LPSK yang dihadirkan oleh Pemohon dan selanjutnya jawaban Termohon kemudian pemeriksaan barang bukti yang dari Pemohon </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_seRQ2O1iBmHtMP9EfPRDJgTrQDLk6Y3SxKndtSU9ih4F9SyARUHol4jcXwM94MUO9FkPA-l01sqkEGBsVoYsMMx68aLWcXQyA9EKfJCc_XrI2LKWPJPjOxMPGE0HHL_bWU0rDL3_nUuS4m6XHKWosA9HiS4q4ikVSU47XQ7fUNVdm7tDKwsP9Tpw1Y/s1280/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_seRQ2O1iBmHtMP9EfPRDJgTrQDLk6Y3SxKndtSU9ih4F9SyARUHol4jcXwM94MUO9FkPA-l01sqkEGBsVoYsMMx68aLWcXQyA9EKfJCc_XrI2LKWPJPjOxMPGE0HHL_bWU0rDL3_nUuS4m6XHKWosA9HiS4q4ikVSU47XQ7fUNVdm7tDKwsP9Tpw1Y/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Ada yang menarik dalam persidangan pada saat Pemohon membacakan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi, yaitu sikap diam sejak awal hingga akhir persidaangan oleh Oditur Militer (Odmil) Letkol CHK Yadi Mulyadi. Bisa jadi hal ini buntut dari permintaannya kepada Pemohon yaitu agar diberikan berikan file softcopy dalam bentuk word bukan pdf. Namun Pemohon tidak memberikannya dengan alasan rahasia. Hal itupun disampaikan Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi kepada wartawan, pada Senin, 2 Desember 2024 seusai persidangan<br /><br />“Tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan pdf tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,” kata Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menegur Penasehat Hukum Terdakwa, Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH saat menanyakkan ahli dari LPSK terkait dengan Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang disampaikan Pemohon setelah Odmil telah selesai membacakan tuntutannya<br /><br />“Permohonan ini diajukan setelah tuntutan, bagaimana menurut ahli?,” tanya Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH. Namun sebelum ahli daari LPSK menjawab, Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH mengingatkan Penasehat Hukum Terdakwa ,Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH<br /><br />“Tuntutan sudah direvisi jangan ditanyakan lagi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ZIIVEW_A1tkPIoEJwjPPYF_b55c1bu2blr2_MZqGupU5tGd5wC8XcGsAeiT2n9AonGawOWKW_0GABbyX7y6PAks3Tk1TUj-uTO9hG8iKyqRRqIDSakCtx7YM6pRyENf8su3yUnycErfD9vjbUB1C4KwzGkDN-470O69WiaJ2Wqlep0oiK9unuJNmDLk/s1280/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ZIIVEW_A1tkPIoEJwjPPYF_b55c1bu2blr2_MZqGupU5tGd5wC8XcGsAeiT2n9AonGawOWKW_0GABbyX7y6PAks3Tk1TUj-uTO9hG8iKyqRRqIDSakCtx7YM6pRyENf8su3yUnycErfD9vjbUB1C4KwzGkDN-470O69WiaJ2Wqlep0oiK9unuJNmDLk/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Termohon melalui Penasehat Hukum-nya juga menyinggung atau menanyakkan ke ahli dari LPSK terkait adanya orang lain atau pihak lain yang membiayayai Pemohon. Namun ahli dari LPSK menjelaskan tidak mengetahui hal tersebut.<br /><br />Sebelumnya, ahli dari LPSK juga menjelaskan kepada Pemohon maupun Termohon terkait Pemohonan Restitusi Ganti Rugi sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yaitu : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana<br /><br />Pasal 8 ayat (2) Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEPBVCWPv5yI1mcYXcYOgR4AkhqLfBRqgGROrE82lFFqG4Sf3gaNdFJ23BznoZjhtEEVdLKlj4JBUqaXrWGqA9bpKS7BAhDXEhXuDvIZ1mvyqywlcAWCEkVivE3C7aH8ce2a29fMw_YhWlsusC9nC1i23fskWBZ_O5OaH3R-LeUOh_P8eAV00f5ucbbu0/s1280/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEPBVCWPv5yI1mcYXcYOgR4AkhqLfBRqgGROrE82lFFqG4Sf3gaNdFJ23BznoZjhtEEVdLKlj4JBUqaXrWGqA9bpKS7BAhDXEhXuDvIZ1mvyqywlcAWCEkVivE3C7aH8ce2a29fMw_YhWlsusC9nC1i23fskWBZ_O5OaH3R-LeUOh_P8eAV00f5ucbbu0/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Pasal 8 ayat (3) Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Pasal 8 ayat (4) Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelu<br /><br />Dalam surat Pemohonan Restitusi Ganti Rugi yang dibacakan oleh Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolj melalui Pengacara-nya dihdapan Majelis Hakim, menyebutkan nilai nominal yang harus digani oleh Termohon yang juga suami sah dari Pemohon, Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra adalah sebesar Rp158 juta lebih sesiai dengan keputusan dari LPSK<br /><br />Kerugian yang dialami oleh korban yang juga istri sah dari Terdakwa, diantaranya untuk biaya pendampingan selama proses persidangan, biaya konseling, kehilangan fee dari pekerjaan (bukan pekerjaan pokok sebagai PNS di KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan))<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAp3_o1FSYA3vbiXVx1fcKVB2r92FDux3iiZrWdJa5Q_eB3By0i_AJLcXO_p5j7KvgHqsvG6SRLUNHkNiv5zhu-49brmxN2Wch7ky3__Qh_ThGr1asR2f0nzWZ9r0dbjYU5CHGhL8mKRsKY_sY23i9oYTrYCzsi6ofGaAEznS6YGDWqzFgr6ALsQk6LOw/s1280/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAp3_o1FSYA3vbiXVx1fcKVB2r92FDux3iiZrWdJa5Q_eB3By0i_AJLcXO_p5j7KvgHqsvG6SRLUNHkNiv5zhu-49brmxN2Wch7ky3__Qh_ThGr1asR2f0nzWZ9r0dbjYU5CHGhL8mKRsKY_sY23i9oYTrYCzsi6ofGaAEznS6YGDWqzFgr6ALsQk6LOw/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Namun jawaban dari Termohon melalui Penasehat Hukum-nya, Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH adalah menolak secara keseluruhan dengan alasan, karena Pemohon masih berstatus istri sah dari Termohon dan Termohon masih memberikan kewajibannya termasuk anak (anak tiri) Termohon yang terdaftar dalam Kartu Keluarga TNI AL<br /><br />Selain itu, Termohon melalui Penasehat Hukum-nya juga menyinggung terkait biaya pendampingan selama proses hukum. Menurut Termohon, bahwa keluarga militer berhak memdapat pendampingan hukum dari Kesatuan sesuai dengan Peraturan Panglima TNI dan Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut) dengan mengajukan permohonan resmi. Namun faktanya, Pemohon mendapat pendapingan dari luar militer TNI AL<br /><br />Terkait dengan biaya konseling Pemohon, Termohon melalui Penasehat Hukum-nya menjelaskan, bahwa keluarga milliter mendapat bantuan kesehatan atau BPJS, apalagi Pemohon berstatus PNS (Pegawai Negeri Spil) di kantor KKP. Namun Pemohon justru menggunakan diluar pelayanan itu.<br /><br />Itulah sebabnya Termohon melalui Penasehat Hukum-nya, menolak secara keseluruhan Permohonan Restitus Ganti Rugi sebesar Rp158 juta lebih yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan melalui Majelis Hakim.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHemBNCCSzfq5TP9eqavzHEnitLyhXb1xbRI8_tWs2rdyRrLCN2WsZQns6xaLQag8FlCk57MxANr6tX6745Z9XFabqgur_PbR62hwrBve55Woe48msWO_5d_5LLJFhfQjCfAWmV0idTCfenBEaK7Kx9SxKW_ZEUammDdp4ewdibeQvtnZmoj7BIZj_nAQ/s1280/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHemBNCCSzfq5TP9eqavzHEnitLyhXb1xbRI8_tWs2rdyRrLCN2WsZQns6xaLQag8FlCk57MxANr6tX6745Z9XFabqgur_PbR62hwrBve55Woe48msWO_5d_5LLJFhfQjCfAWmV0idTCfenBEaK7Kx9SxKW_ZEUammDdp4ewdibeQvtnZmoj7BIZj_nAQ/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan ini sudah berlangsung kurang lebih sebanyak 13 kali, dan sepertinya masih memakan waktu beberapa minggu kedepan dan mungkin hingga Januari 2025, mengingat agenda sidang pada tangggal 10 Desember 2024 adalah tanggapan dari Pemohon atas jawaban dari Termohon setelah Pemohon membacakan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi. Sementara, Ketua Majelis Hakim akan berlibur <br /><br />Andai saja Persidangan ini tidak tertunda sebanyak dua kali, dan perkara Pemohonan Restitusi Ganti Rugi disidangkan dalam perkara tersendiri setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena Permohonan Restitusi Ganti Rugi diajukan setelah Odmil  sudah membacakan surat tuntutan pidananaya, bisa jadi sidang perkara ini sudah putus atau vonis. (Jnt)  <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tuntutan Pidana Perkara Dugaan KDRT Direvisi Majelis Hakim Dilmil III-12 Surabaya, Yang Dilanjut Sidang Pembacaan Permohonan Restitusi Ganti Rugi dan Pemeriksaan Saksi Serta Jawaban Termohon

Pengacara Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje (berdiri) saat membacakan Permohonan Restitusi Ganti Rugi di Pengadilan Militer III-12 Sby. ...

»

Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Kembali Ditunda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd_3N8z3OldsCiVz8ZGtR-r7q5dhq9CuVXZo5ZYaeywSXl6nmK9EqMd9gfbja-pBC5duY__Utr0JC-30XCsu4TAic002L4G58slAToJ27ERzedu9OgJX4lWf0pFeBZYK5Pdl-bSoGx9e9WATSf-Tb9IsZl8J97ArgEYeVII-N-QL2euvk-Zsjs2YV9-SQ/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd_3N8z3OldsCiVz8ZGtR-r7q5dhq9CuVXZo5ZYaeywSXl6nmK9EqMd9gfbja-pBC5duY__Utr0JC-30XCsu4TAic002L4G58slAToJ27ERzedu9OgJX4lWf0pFeBZYK5Pdl-bSoGx9e9WATSf-Tb9IsZl8J97ArgEYeVII-N-QL2euvk-Zsjs2YV9-SQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b>Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi :</b> <i>“Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga, dan tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan PDF tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja”</i></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Untuk kedua kalinya, Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Senin, 02 Desember 2024, kembali menunda sidang perkara kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dengan agenda pembacaan revisi surat tuntutan oleh Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Pengacara-nya dan juga dari LPSK pada Selasa, 26 November 2024<br /><br />Sebelumnya (Selasa, 26 November 2024), Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya juga sudah menunda persidangan yang sudah ditetapkan agendanya pada Selasa, 19 Nopember 2024 adalah pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Tuntutan dari Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya terhadap Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang menuntut Terdakwa dengan piadana penajar selama 8 (delapan) bulan<br />  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTECUlIiUeJfRPKajisN_9YTMNP_mCLvQlH0SY5-N3PaDb9bB2DBSnIOOk30qLA1iiGEw1smJWOefchr5Rkk8lojh5Rvm9XPwKiVmt2CK13KNMQu7u50HLzG-oU7TqA1BEyVulZ67PuQ1DaCx2vKeulcog2Bk005TWFvKyBg7spoMMT77HoNKyNTBJM_Y/s640/a..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTECUlIiUeJfRPKajisN_9YTMNP_mCLvQlH0SY5-N3PaDb9bB2DBSnIOOk30qLA1iiGEw1smJWOefchr5Rkk8lojh5Rvm9XPwKiVmt2CK13KNMQu7u50HLzG-oU7TqA1BEyVulZ67PuQ1DaCx2vKeulcog2Bk005TWFvKyBg7spoMMT77HoNKyNTBJM_Y/w640-h360/a..jpg" width="640" /></a></div>Ditundanya persidangan untuk yang kedua kalinya, karena hingga hari ini (Snin, 02 Desember 024), Tim Pengacara dari dr. Maedy Christiyani Bawolj belum menyerahkan dokumen asli  bukti-bukti yang tercantum dalam surat permohonan restitusi ganti rugi kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya. Sehingga persidangan akan dilanjutkan pada Rabu, 4 Desember 2024<br /><br />Sementara Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi saat ditemui beritakorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa Pencagara dari dr. Maedy Christiyani Bawolje tidak ada yang memakai Toga dan juga belum menyerahkan file softcopy dalam bentuk word dengan alasan rahasi<br /><br /><i>“Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga. Dan tadi saya minta file softcopy dalam bentuk word bukan PDF tapi katanya itu rahasia. Kalau rahasia ia sudah, saya fokus dalam tunutan pidananya saja,”</i> kata Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK kepada Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH adalah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj53HRrdZIvDP27ml-4TosL1GvxhZDSoxQl33LbR9OgczK43p_aNDWV_1E3GKPpWjyPAsGG_2ru7uDgAOZpw37luC1hUp3h0Xiy2CbM_2wJ9Pk-3POheih3SVgx6AKIH-TJSbg4eLTB2LgJsAHI4yIA6escIMwjAtSl8hfep2w_UBdsmPiEJtbv5z9Ua0o/s640/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="640" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj53HRrdZIvDP27ml-4TosL1GvxhZDSoxQl33LbR9OgczK43p_aNDWV_1E3GKPpWjyPAsGG_2ru7uDgAOZpw37luC1hUp3h0Xiy2CbM_2wJ9Pk-3POheih3SVgx6AKIH-TJSbg4eLTB2LgJsAHI4yIA6escIMwjAtSl8hfep2w_UBdsmPiEJtbv5z9Ua0o/w640-h546/b..jpg" width="640" /></a></div>Namun sebelum pembacaan Pledoi, Tim Penasehat Hukum dari dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon dan juga dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), baru menyerahkan Surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melalui Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya pada Selasa, 26 November 2024, <br /><br />Sehingga persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan pun ditunda, dan Ketua Majelis Hakim memerintahhkan Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi untuk merevisi surat tuntutan terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi sesuai dengan ayat (10) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi : “Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana”<br /><br /><i>Anehnya, Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon melalui Tim Pengacaranya dan LPSK diajukan setelah Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi selesai membacakan surat tuntutan atau pada saat agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa</i><br /><br /><i>Pertanyaannya adalah, mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana baru dibahas setelah sepekan Oditur Militer membacakan surat tuntutan pidana atau pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa?<br /><br />Padahal ayat (2) Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.<br /><br />Pada ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Dan ayat (4) berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<br /><br />Apakah berita acara persidangan di Pengadilan Militer berbeda dengan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) tentang sidang perkara Tindak Pidana berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga surat tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan persidanganpun sudah ditutup oleh Majelis Hakim serta menetapkan agenda persidangan selanjutnya, namun surat tuntutan itu dapat di revisi kembali terkait permohonan restitusi ganti rugi sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2022 ?.</i>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgfpC17dHTIhlR_AmMe7i0ZnZedhrWHNO7eMXWEYf8lzXBQY8x-NCyfBXmWXzDA81Q6P-oNHWlZvu8IbPYWkwdyU4LiqjHhQnjlsAKJSpDl8CZY48kE7zZzbnsdKyRx-5CpexxSCBC_PxZrgH6rL8q2m6MPPmwzdUsaXIYPWs3ZB8RaVVs6zQKRbkHJ8/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFgfpC17dHTIhlR_AmMe7i0ZnZedhrWHNO7eMXWEYf8lzXBQY8x-NCyfBXmWXzDA81Q6P-oNHWlZvu8IbPYWkwdyU4LiqjHhQnjlsAKJSpDl8CZY48kE7zZzbnsdKyRx-5CpexxSCBC_PxZrgH6rL8q2m6MPPmwzdUsaXIYPWs3ZB8RaVVs6zQKRbkHJ8/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dalam Pasal 8 berbunyi ;<br /><br /><i><b>Pasal 8 ayat (1)</b> berbunyi : Permahanan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, </i></div><div style="text-align: justify;"><i>                     penyidik, atau Penuntut Umum, dapat  diajukan aleh Karban.<br /> <br /><b>ayat (2)</b> berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada    </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan  </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           pidana.<br /><br /><b>ayat (3)</b> berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan <span>    </span><span></span>         berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br /><b>ayat (4)</b> berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh <span>    </span><span>    </span><span>  </span>Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>pengadilan berkekuatan hukum tetap.<br /><br /><b>ayat (5)</b> berbunyi : Permahanan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.<br /><br /><b>ayat (6)</b> berbunyi : Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>permohonan   Restitusi.<br /><br /><b>ayat (7)</b> berbunyi : Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>dan/atau Penuntut Umum.<br /><br /><b>ayat (8)</b> berbunyi : Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.<br /><br /><b>ayat (9)</b> berbunyi : Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.<br /><br /><b>ayat (10)</b> berbunyi : Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>pidana.<br /><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>ayat (11)</b> berbunyi : Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>hukum  terhadap alat bukti yang  diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>putusan.<br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /><b>ayat (12)</b> berbunyi : Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:<br />        a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi<br />        b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan    </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           Restitusi;  dan<br />        c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal </i></div><div style="text-align: justify;"><i>           terdakwa  adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.<br /> <br /><b>ayat (13)</b> berbunyi : Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>  pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span> Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang <br /></i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>dan/ atau  Pihak Ketiga.<br /><br /><b>ayat (14)</b> berbunyi : Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.<br /><br /><b>ayat (15)</b> berbunyi : Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang </i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span>yang mengakibatkan timbulnya kerugian.<br /><br /><b>ayat (16)</b> berbunyi : Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>  </span>Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.<br /><br /><b>ayat (17)</b> berbunyi : Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak <span>  </span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>  </span><span>    </span><span>    </span><span>  </span>sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>    </span>mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi</i>. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Sidang Perkara Kasus Dugaan KDRT Di Dilmil III-12 Surabaya Kembali Ditunda

Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi : “Pengacara-nya (dr. Maedy Christiyani Bawolje) tidak ada yang pake Toga, ...

»

Sidang Perkara KDRT Agenda Pledoi Di Dilmil III-12 Surabaya Ditunda, Ketua Majelis Hakim Perintahkan Odmil Merevisi Tuntutan Terkait Restitusi

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlNB5qOgnr7zMct7Ucf2HqHrVEeseB1m1rWPbyJ0w-NjVze6v_qqOkU-vlwkRwYupe-Yxvhtp8ZJQ6oAFhzh5iEv2HgV7s90n93ZtqDBYDvL2rMp53Z5Z9am6jiZXojkHIQGj1-Z6mZhJMz4Wb-AQD1XdfXe_jmngwLuvyctWt4w7jW_mRYGwDzPfDxM8/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlNB5qOgnr7zMct7Ucf2HqHrVEeseB1m1rWPbyJ0w-NjVze6v_qqOkU-vlwkRwYupe-Yxvhtp8ZJQ6oAFhzh5iEv2HgV7s90n93ZtqDBYDvL2rMp53Z5Z9am6jiZXojkHIQGj1-Z6mZhJMz4Wb-AQD1XdfXe_jmngwLuvyctWt4w7jW_mRYGwDzPfDxM8/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Permohonan Restitusi Ganti Rugi Baru Diajukan Oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj Selaku Pemohon Atau Korban Melalui Penasehat Hukum-nya Bersama LPSK  Setelah Oditur Militer Selesai Membacakan Surat Tuntutannya Terhadap Terdakwa Pada Persidangan Pekan Lalu (Selasa, 19 Nopember 2024). Lalu Mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Baru Dibahas Untuk Merevisi Surat Tuntutan?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya yang diketuai Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Letkol (CHK) Muhammad Saleh, SH dan Letkol (Kum) Wing Eko Joedha H, SH., MH, pada Selasa, 26 November 2024, menunda sidang agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Tuntutan Pidana, dan memerintah Oditur Militer (Odmil) pada Oditorat Militer III-11 Surabaya Letkol CHK Yadi Mulyadi untuk merevisi surat tuntutan terkait Permohonan Restitusi Ganti Rugi yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 dalam perkara kasus dugaan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu Laaut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya <br /><br />“Tuntutannya untuk di revisi terkait dengan rsetitusi ganti rugi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi sepertinya terlihat bingung sehingga memanyakkan Ketua Majelis Hakim. “Apakah permohonannya terpisah,” tanya Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNv5eqDQkt-fOeWVZ_VMW0edWoqaQXR9TZFhV2aCP7Xu6a3LRdbJ9IBVDGHSJL1ijHP5FnjGGZBsbxL3RZ0d_1Th-KAxHv3BKApp9QieUuQVjF7xfq9O1R1cpGvlfCGpi_YkzuoS5O2GTpox3ehS-jjHvG9IMxFjD2J1tpwxfA5SDktlpuaYnFmLG2QY/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNv5eqDQkt-fOeWVZ_VMW0edWoqaQXR9TZFhV2aCP7Xu6a3LRdbJ9IBVDGHSJL1ijHP5FnjGGZBsbxL3RZ0d_1Th-KAxHv3BKApp9QieUuQVjF7xfq9O1R1cpGvlfCGpi_YkzuoS5O2GTpox3ehS-jjHvG9IMxFjD2J1tpwxfA5SDktlpuaYnFmLG2QY/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Dengan Tegas Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menjelaskan isi PERMA RI No. 1 Tahun 2022<br /><br />“Dalam Perma ini jelas, penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Permohonan restitusi ganti rugi dalam perkara Tindak Pidana KDRT yang disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya, baru diajukan atau disampaikan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj selaku Pemohon atau korban melalui Tim Penasehat Hukum-nya dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) kepada Majelis Hakim setelah Oditur Militer selesai membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Lettu Laaut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pada persidangan pekan lalu, Selasa, 29 Oktober 2024<br /><br />Seusai persidangan, Wartawan beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Tim Panasehat Hukum Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH terkait dengan nilai restitusi khususnya revisi surat tuntutan yang diperinthkan Ketua Majelis Hakim kepada Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi<br /><br />“Saya juga baru pertama kali tau, dan ini akan menjadi pertimbangan kami dalam Pembelaan kami. Kalu menegenai restitusi ganti rugi nanti saja setelah persidangan permohonan itu ya,” kata Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH<br /><br />Sementara Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi belum dapat diminta tanggapannya karena langsung bersidangan bersama Ke-3 Majelis Hakim dalam perkara yang lain  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLJnRcZ8oOO_L5K18u6uziFUUu7xtw1pb-Bow2px8pfpqmcn1D2BWJuXSSXequGkIWoj6jnt_GCSfQk-5LX_KqdABuvd4xj4ksq9fE3mxF3T6AQTnBMy-GFGtWUzVI9gpQRrvDMn7vdvwJRRFtI-2YQeP8zZWs17bnBZ1pd36lJNOq6ZqhuN70M8grNo/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZLJnRcZ8oOO_L5K18u6uziFUUu7xtw1pb-Bow2px8pfpqmcn1D2BWJuXSSXequGkIWoj6jnt_GCSfQk-5LX_KqdABuvd4xj4ksq9fE3mxF3T6AQTnBMy-GFGtWUzVI9gpQRrvDMn7vdvwJRRFtI-2YQeP8zZWs17bnBZ1pd36lJNOq6ZqhuN70M8grNo/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Wartawan beritakorupsi.co berusaha hendak menemui Ketua atau Humas ataun Panitra Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, namun tidak berhasil karena menurut salah seorang petugas bahwa ketiga pejabat itu sedang dinas luar kantor<br /><br /><i>Terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dalam Pasal 8 berbunyi ;</i><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>(1) Permahanan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Umum, dapat  diajukan aleh Karban.</i></div><div style="text-align: justify;"><i> </i></div><div style="text-align: justify;"><i><b>(2)<span> </span>Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.</b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /><b>(3) Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.</b><br /><br /><b>(4) Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.</b><br /><br />(5)  <span></span>Permahanan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.<br />(6)  <span></span>Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan   Restitusi.<br /><br />(7)  <span></span>Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.<br /><br />(8)  <span></span>Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.<br /><br />(9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.<br /><br /><b>(10)  <span></span>Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.</b><br />(11)  Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum  terhadap alat bukti yang  diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.<br /><br />(12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span>a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>   </span>b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan  Restitusi;</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>  </span>dan</i></div><div style="text-align: justify;"><i><span>    </span><span>    </span><span>c. </span>besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa</i></div><div style="text-align: justify;"><i> <span>    </span><span>    </span><span>   </span>adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>(13)  Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga.<br /><br />(14) <span></span>Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.<br /><br />(15)  Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.<br /><br />(16) <span></span>Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.<br /><br />(17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.</i><br /><br /><i>Pertanyaannya adalah, mengapa Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana baru dibahas untuk merevisi surat Tuntutan yang sudah dibacakan oleh Oditur Militer pada saat agenda sidang pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa?<br /><br />Mengapa Pemohon baru menyampaikan Permohonan Restitusi ganti rugi  kepada Majelis Hakim dalam persidangan setelah Oditur Militer selesai membacakan surat tuntutan pidana, dan mengapa tidak sejak awal?<br /><br />Diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa dan tahun berapa, merevisi surat tuntuntutan sepekan setelah surat tuntutan itu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum terkait permohonan Restitusi ganti rugi? Apakah berita acara persidangan di Pengadilan Militer berbeda dengan Peradilan Umum tentang sidang perkara Tindak Pidana KDRT sesuai dengan UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?</i>. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Sidang Perkara KDRT Agenda Pledoi Di Dilmil III-12 Surabaya Ditunda, Ketua Majelis Hakim Perintahkan Odmil Merevisi Tuntutan Terkait Restitusi

“Permohonan Restitusi Ganti Rugi Baru Diajukan Oleh dr. Maedy Christiyani Bawolj Selaku Pemohon Atau Korban Melalui Penasehat Hukum-nya Bers...

»

JPU Kejari Jember Banding Karena Dua Terdakwa Korupsi Pegawai BRI Sebesar Rp875 Juta Divonis Ringan

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW7z5Fo25qf-jaFJBxrOpW3g1UiU10y2rE7evXqSjy98Bfsz5nRvM9VfcT6cC5TEDT6lQZP0yf2s3votCW3xbLi0P5uYpdNj0NyhQOrGH9sCiFZKWjbINPQzE3ywRmgM7BoLxKGZAdbopyWdVJH-effifOalp5udrIYBzTTY8QllvzuUzsCB0m7tkWtXA/s640/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW7z5Fo25qf-jaFJBxrOpW3g1UiU10y2rE7evXqSjy98Bfsz5nRvM9VfcT6cC5TEDT6lQZP0yf2s3votCW3xbLi0P5uYpdNj0NyhQOrGH9sCiFZKWjbINPQzE3ywRmgM7BoLxKGZAdbopyWdVJH-effifOalp5udrIYBzTTY8QllvzuUzsCB0m7tkWtXA/w640-h288/1...jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;"> "Tiga Saksi Dalam Kasus Perkara Ini yaitu Ali Subechan, Widodo Agus Haryono dan Andri Mardi Siswoyo akan segera menyusul Kedua Terdakwa (Hadi Suyanto dan Suwarno) untuk diadili Terkait Kasus Perkara Kredit Bermasalah Sebesar Rp875 Juta Di BRI Unti Patrang Kab. Jember”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Dinar H.C.H Woleka, SH melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur atas putusan ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diketua I Dewa Gede Suarditha, SH., MH terhadap Dua Terdakwa kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) rakyat atau Kupedes Rakyat (KUPRA) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Patrang, Jl. Slamet Riyadi No. 172 Baratan Wetan, Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember pada bulan November 2022 sampai dengan April 2023 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp875.000.000 sesuai hasil penghitungan Muhammad Zainal Abidin, SE.,Ak., MM.,CA.,CPA.,CPI selaku Konsultan Akuntan Publik (KAP) Joko, Sidiq dan Indra, Nomor : 00010/3.0470/NASS/07/140-1/1/XI/2023 tanggal 14 November 2023<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Hadi Suyanto, SE selaku Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, divonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa Suwarno, S.Sos selaku pegawai BRI Unit Patrang divonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp75 juta subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp232.164.754 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLvowJuaJM_XC7qwxdCTxttBmeTIi63zQVtP8fqAgjjXET37b3viABF-YkaH09z5ORMirvcOcyc11_1CFpsFhHb_8P8lB-1lWd-TAl6D0Ai19iNYzNRWrAMA6A4FqchgWxgJ5vKAq-3jszV5O8Q2PlQBSWla3su8ggniTMOQiuzqEANRwBo2-rVXxr-aU/s640/4%20-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLvowJuaJM_XC7qwxdCTxttBmeTIi63zQVtP8fqAgjjXET37b3viABF-YkaH09z5ORMirvcOcyc11_1CFpsFhHb_8P8lB-1lWd-TAl6D0Ai19iNYzNRWrAMA6A4FqchgWxgJ5vKAq-3jszV5O8Q2PlQBSWla3su8ggniTMOQiuzqEANRwBo2-rVXxr-aU/w640-h288/4%20-.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam tuntutan JPU, kedua Terdakwa dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp75 juta subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan tuntutan pidana tambahan terhadap Terdakwa Hadi Suyanto, SE berupa membayar uang pengganti sebesar Rp232.164.754 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />“Kita banding tapi belum turun putusan bandingnya,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Dinar H.C.H Woleka, SH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 22 November 2024<br /><br />Kasus yang menyeret Terdakwa I Hadi Suyanto, SE dan Terdakwa II Suwarno, S.Sos adalah berumula pada sekitar bulan Oktober tahun 2022. Saat itu Terdakwa II Suwarno, S.Sos mendatangi Terdakwa I Hadi Suyanto, SE di kantor BRI unit Patrang di Jl. Slamet Riyadi No. 172 Baratan Wetan, Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember<br /><br />Terdakwa II Suwarno, S.Sos menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, SE,  jika ada nasabah yang memerlukan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang mana Terdakwa II Suwarno, S.Sos menyatakan kredit tidak bermasalah dan akan melunasi 4 (empat) bulan kemudian, sedangkan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3, untuk angsuran langsung dipotongkan dari pinjaman,  <br /><br />Selanjutnya Terdakwa I Hadi Suyanto, SE  menyetujuinya dengan permintaan agar syarat administrasi pengajuan kredit atas nama calon debitur berupa: KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikirim melalui aplikasi Whatsapp hanya dilakukan oleh Terdakwa II Suwarno, S.Sos, dan langsung dikirimkan kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, SE  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe3flpBNy18WQr-4GGomkStgBFsWu9q45wcYmq5uqjrZVgdKkE8QOOVefor7t0t3HrcLL1CDaPusG3CJsN5C0cg9WtCQ12BBdXE5duB8mc8cBrCn-09Hlarw9Ve0To3hCy502rsqrmxApff9M-lZVM8RgucgemWZapx6CaQw2FXxE6s_eovr6_NBq5rxc/s640/3%20-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe3flpBNy18WQr-4GGomkStgBFsWu9q45wcYmq5uqjrZVgdKkE8QOOVefor7t0t3HrcLL1CDaPusG3CJsN5C0cg9WtCQ12BBdXE5duB8mc8cBrCn-09Hlarw9Ve0To3hCy502rsqrmxApff9M-lZVM8RgucgemWZapx6CaQw2FXxE6s_eovr6_NBq5rxc/w640-h288/3%20-.jpg" width="640" /></a></div>Setelah adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa I Hadi Suyanto, SE  dan Terdakwa II Suwarno, S.Sos tersebut, kemudian Terdakwa II Suwarno, S.Sos mengirim syarat administrasi pengajuan kredit kepada Terdakwa I Hadi Suyanto, SE  atas nama calon debitur 10 Debitur dengan persyaratan berupa : KTP Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),<br /><br />Kemudian syarat administrasi pengajuan kredit ke 10 calon debitur tersebut oleh Terdakwa I Hadi Suyanto, SE dikirim melalui Whatsapp kepada para mantri untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan tersebut dan dilakukan survey lapangan (on the spot) yang berkaitan dengan kelayakan usaha berdasarkan analisis 5 C (Character/Karakter Debitur, Capacity/Kapasitas Usahanya, Capital/Modal Usaha, Condition/Kondisi Yang Mempengaruhi Usaha dan Collectral/Jaminan/Agunan), dengan pembagian tugas, yaitu ;<br /><ol><li>Saksi Dicky Sofyan Arif Dwi Permana selaku Mantri melaksanakan penelitian calon debitur: Slamet Mukahariadji, Riska Frinjani Diah Astuti, Haryanto, Yusbundayati, Sugianto; </li><li>Saksi Marsella Hamami selaku Mantri melaksanakan penelitian calon debitur: Suwadji, Slamet Harianto, Sulistyowati; </li><li>Saksi Dewi Ratnasari selaku Mantri melaksanakan penelitian calon debitur: Wahyu Sugianto; dan </li><li>Saksi Muhammad Faroid selaku Mantri melakukan penelitian calon debitur: Rahmatullah.</li></ol>Setelah mantri melakukan penelitian administrasi sebagai syarat Pengajuan / Pendaftaran Kredit, terdapat kekurangan yaitu calon debitur atas nama:<ol><li>Riska Frindjani Diyah Astuti tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU);</li><li>Suwadji tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li><li>Sulistyowati tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). <br /></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMkyH5Sh-rbVEV06L9Z59-fQqIdf5IgX0r7xnGbNjOgwBza2K0dAdXtkUq4Nakeka4EtqumZPHOR_PK4npcCc83XVeGDzy-TP3YoAn-o6-vMGw8kJ7VKrVy3dB4O-VRIoXgxnfr0oHIlQ537zgB1kWrcRcYOVRWL_5XRouE7EFoXT5neO411Ch-gylhT4/s640/7-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMkyH5Sh-rbVEV06L9Z59-fQqIdf5IgX0r7xnGbNjOgwBza2K0dAdXtkUq4Nakeka4EtqumZPHOR_PK4npcCc83XVeGDzy-TP3YoAn-o6-vMGw8kJ7VKrVy3dB4O-VRIoXgxnfr0oHIlQ537zgB1kWrcRcYOVRWL_5XRouE7EFoXT5neO411Ch-gylhT4/w640-h288/7-.jpg" width="640" /></a></div>Para mantri dalam melakukan survey yang berkaitan dengan kelayakan usaha berdasarkan analisis 5 C ( Character / Karakter Debitur, Capacity / Kapasitas Usahanya, Capital / Modal Usaha, Condition / Kondisi yang mempengaruhi Usaha dan Collectral / Jaminan / Agunan), hanya melakukan wawancara terhadap para calon debitur tanpa didukung dengan dokumen laporan keuangan yang memuat data-data keuangan<br /><br />Sehingga mantri tidak melaksanakan keahliannya dalam menganalisis permohonan kredit para calon debitur secara kehati-hatian (Prudent, Profesional, Jujur, Objektif, Cermat dan seksama).<br /><br />Bahwa Terdakwa I Hadi Suyanto,SE yang telah mengetahui permohonan kredit seluruh calon debitur tersebut tidak memenuhi syarat dan yang seharusnya ditolak namun oleh Terdakwa I Hadi Suyanto,SE tetap melalukan pemprosesan dengan cara memerintahkan kepada para mantri dengan mengatakan “Bagaimana caranya bisa lolos karena 4 (empat) bulan kredit akan dilunasi”.<br /><br />Atas perintah Terdakwa I Hadi Suyanto,SE kemudian para mantri  membuat Form Analisis dan Evaluasi dalam aplikasi BRISPOT yang isinya tentang Analisa Usaha (Finansial Laba Rugi) dan Analisa Non Finansial tanpa didukung dengan keadaan yang sebenarnya.  <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Dua Pegawai BRI Unti Patrang Kab. Jember Diadili Karena Dugaan Krorupsi Kredit Bermasalah Sebesar Rp875 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/06/dua-pegawai-bri-unti-patrang-kab-jember.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/06/dua-pegawai-bri-unti-patrang-kab-jember.html</a>. </span>(Jnt)  <br /></div>

News Tipikor JPU Kejari Jember Banding Karena Dua Terdakwa Korupsi Pegawai BRI Sebesar Rp875 Juta Divonis Ringan

 "Tiga Saksi Dalam Kasus Perkara Ini yaitu Ali Subechan, Widodo Agus Haryono dan Andri Mardi Siswoyo akan segera menyusul Kedua Terdakw...

»

Kasasi Ditolak Oleh MA, Dua Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif BRI Cabang Jember Sebesar Rp10,983 M Tetap Divonis Bersalah

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXkzLz1Cl3iQti4FhPBXDioLS-DAVhZm-ktCdc38SFFzT3jW3xpKTiyx712WkZCL-M0FxTmmP9Tx8LTFeOe65W8qseK-mG03NzFGdXtqQjT2cG_Hu4F9h7jCf1ToCI4EcgbxNCnB-Cwb3DKgUTEJGmD6ES_l3ygxsl4eKzAYkdzT1kRO3zs0p-fgM7Aqk/s395/14..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="283" data-original-width="395" height="319" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXkzLz1Cl3iQti4FhPBXDioLS-DAVhZm-ktCdc38SFFzT3jW3xpKTiyx712WkZCL-M0FxTmmP9Tx8LTFeOe65W8qseK-mG03NzFGdXtqQjT2cG_Hu4F9h7jCf1ToCI4EcgbxNCnB-Cwb3DKgUTEJGmD6ES_l3ygxsl4eKzAYkdzT1kRO3zs0p-fgM7Aqk/w447-h319/14..jpg" width="447" /></a><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">“Doa tak selalu terkabul, harapan tak selalu tercapai, mimpi tak selalu nyata”. Itulah yang barangkali dirasakan oleh Dua dari Tiga Tindak Pidana Korupsi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) fiktif di Bank BRI Cabang Jember di Jalan A. Yani No 1, Kabupaten Jember pada tahun 2011, 2012 dan 2013 yang merugikan keuangan negara cq. BRI Cabang Jember sebesar Rp10.983.198.192 sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Tim Ahli Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-29/PW13/5/2018, tanggal 23 Januari 2018 yang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI agar bebas dari pidana penjara atas putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur</div><span style="font-size: medium;"><b> </b></span><br />Kedua Terdakwa itu adalah Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP (Swasta), dan Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto selaku Pemrakarsa Kredit Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) atau Account Officer (A.O) BRI Kantor Cabang Jember<br /><br />Sementara satu Terdakwa yaitu Rika Surtika selaku Adminitrasi Kredit (ADK) Bank BRI Cabang Jember tidak mengajukan Kasasi, karena menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang menghukumnya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp130.000.000 subsider pidana penjara selama 1(satu) tahun   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGeY7Rxf5Hgx5s17WONyrvn48Q24uSiV2yUsVGfnj1-nWsWz4jWM-_gX0ppOxBTxDVlANWSJxU1OqqUlTIO00vdCqdvaktkk4okYDizaR7cneThILlBlQxLs9OSi8_E2u-GhLWPK_zOsk43qR6-enfLGq4IQ-ob72NmBFNF41hwjomTuAyoT2lfXYzOBs/s640/0.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGeY7Rxf5Hgx5s17WONyrvn48Q24uSiV2yUsVGfnj1-nWsWz4jWM-_gX0ppOxBTxDVlANWSJxU1OqqUlTIO00vdCqdvaktkk4okYDizaR7cneThILlBlQxLs9OSi8_E2u-GhLWPK_zOsk43qR6-enfLGq4IQ-ob72NmBFNF41hwjomTuAyoT2lfXYzOBs/w640-h288/0.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Terdakwa Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP mengajukan kasasi karena divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp9.259.488.192 subsider pidana penjara selama 3 (tiga) tahun<br /><br />Kasasi juga diajukan oleh Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto, atas vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp1.593.610.000 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun <br /><br />Namun oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, menolak permohonan kasasi oleh Terdakwa Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP dan Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP (dan Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto),  (bersama dengan Rika Surtika) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana ditaur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR_Bn6chEWw-rEhRFhAcBdy0me03uyaiFIouTBiGeNvMwrO8zqtX08c214gEog3gN4sEXjhrdhg692ut7xW1F6N28_TiItt9nxKH83SHQK7QARqcyCH1fA_R8PGYF6b6mIKvA-Tkk57Teb9hTZYdrqpKw0aa8_QELRj8V_rjyvtGCUA1eEhbT1T7BC-1w/s640/5...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR_Bn6chEWw-rEhRFhAcBdy0me03uyaiFIouTBiGeNvMwrO8zqtX08c214gEog3gN4sEXjhrdhg692ut7xW1F6N28_TiItt9nxKH83SHQK7QARqcyCH1fA_R8PGYF6b6mIKvA-Tkk57Teb9hTZYdrqpKw0aa8_QELRj8V_rjyvtGCUA1eEhbT1T7BC-1w/w640-h288/5...jpg" width="640" /></a></div>"Putusan kasasinya sudah turun. Di Tipikor, Terdakwa Nanik divonis tujuh tahun di PT tetap dan di Mahkamah Agung tetap tujuh tahun. Terdakwa Pantja, di Tipikor divonis lima tahun, di PT dan Mahkamah Agung sama yaitu lima tahun," kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Dinar H.C.H Woleka, SH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 22 November 2024<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dinar H.C.H Woleka, SH menambahkan, Terdakwa Nani (Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP) dihukum untuk membayar denda sebesar satu miliar rupiah subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp9.259.488.192 subsider pidana penjara selama tiga tahun </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Kalau Terdakwa Pantja (Pantja Prastawan Heru Krismanto), dihukum untuk membayar denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.593.610.000 subsider pidana penjara selama dua tahun," jelasnya<br /><br />Sebelumnya, JPU Dinar Hadi Chrisna Hartanto Woleka, yang juga Kasi Pidsus Kejari Jember menunt ke-3 Terdakwa (Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP dan Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto serta Rika Surtika), dengan pidana penjara yang berbeda  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrz07lw0st9c1MdSuRuu7B2EpDaV5V717fwyY1k_crMrnQhq7kFyzARD3I9crxIDJAcnb_gCOBYBT8GVoizeDR0ZOxUhlSPLii41nFHF9KoWZdNWzIN0vFi0KH3OzA6oc2thML4d_SnVE8LZa2A9i63Am4U2gCCFO8RbZOc2jzw6JjxgXyko_4MeHclgs/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrz07lw0st9c1MdSuRuu7B2EpDaV5V717fwyY1k_crMrnQhq7kFyzARD3I9crxIDJAcnb_gCOBYBT8GVoizeDR0ZOxUhlSPLii41nFHF9KoWZdNWzIN0vFi0KH3OzA6oc2thML4d_SnVE8LZa2A9i63Am4U2gCCFO8RbZOc2jzw6JjxgXyko_4MeHclgs/w640-h288/4..jpg" width="640" /></a></div>1.    Terdakwa Ir. Nanik Chomsyah Musyarofah, MP (Swasta) dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar 1 (satu) miliar rupiah subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp9.259.488.192 subsider pidana penjara selama 4 (empat) tahun<br /><br />2.    Terdakwa Pantja Prastawan Heru Krismanto selaku Pemrakarsa Kredit Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) atau Account Officer (A.O) BRI Kantor Cabang Jember dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.593.610.000 subsider pidana penjara selama 3 (tiga) tahun<br /><br />3.    Terdakwa Rika Surtika selaku Adminitrasi Kredit (ADK) Bank BRI Cabang Jember dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp137.000.000 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :  </span> <br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Kredit KKP-E Fiktif BRI Cabang Jember Sebesar Rp10,983 M Dituntut Berbeda - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-kkp.html.">https://www.beritakorupsi.co/2024/02/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-kkp.html.</a></span><a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/02/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-kkp.html. "> </a><u>(</u>Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasasi Ditolak Oleh MA, Dua Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif BRI Cabang Jember Sebesar Rp10,983 M Tetap Divonis Bersalah

BERITA KORUPSI .CO - “Doa tak selalu terkabul, harapan tak selalu tercapai, mimpi tak selalu nyata”. Itulah yang barangkali dirasakan oleh...

»