BERITAKORUPSI.CO

Bupati Pamkesan Dituntut 4 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhs_qQ881hHHeRIt6sBZqa27SemGIe7jjPwCqhIBqk5jaW91Aso-6fRYKegJeodqld4-Z6G_zPPUHbQzM6pGploqnH7Hbj8y5_2VAJzXP9P77oxzKpdqd87Wm6wGbxV7ibxB3KKWlp2k/s1600/IMG20171205153512.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhs_qQ881hHHeRIt6sBZqa27SemGIe7jjPwCqhIBqk5jaW91Aso-6fRYKegJeodqld4-Z6G_zPPUHbQzM6pGploqnH7Hbj8y5_2VAJzXP9P77oxzKpdqd87Wm6wGbxV7ibxB3KKWlp2k/s640/IMG20171205153512.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Achmad Syafi'i (tangan di dada, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi dan Noer Sholahuddin</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Pada Selasa, 5 Desember 2017, Sidang lanjutan perkara kasus Korupsi suap Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya sebesar Rp 250 juta yang terjaring dalam OTT pada 2 Agustus lalu, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK terhadap 4 terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin. Ke- 4 terdakwa antara lain Achmad Syafi’I (Bupati Pamekasan), Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan) dan Agus Mulayadi selaku Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (Keduanya satu perkara) serta terdakwa Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspoktorat Kabupaten Pamekasan). Sementara terdakwa Rudi Indra Prasetya akan menjalani sidang tuntutan pada 11 Desember mendatang. Dalam persidangan, puluhan pengunjung sidang dibuat kaget termasuk terdakwa Achmad Syafi’I yang sempat meneteskan air mata, atas salah satu isi dari tuntutan JPU KPK terhadap Achmad Syafi’i. Selain tuntutan pokok yakni pidana penjara badan selama 4 tahun terhadap terdakwa Achmad Syafi’i, JPU KPK menuntut pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pidana. JPU KPK menganggap, bahwa peran terdakwa selaku Kepala Daerah dalam kasus OTT Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya memiliki peran penting. “Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana tergadap terdakwa dengan pidana penjara selama Empat tahun, denda sebesar Seratus juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurangan selama Tiga bulan. Menuntut terdakwa dengan mencabut hak politik selama Lima tahun setelah terdakwa menjalani pidana,” ucap JPU. Tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Achmad Syafi’i selaku Bupati Pamekasan patut didukung oleh berbagai pihak, agar menjadi perhatian bagi para pejabat daerah yang “nakal”. Namun sayangnya, JPU KPK tidak menuntut rata terhadap terdakwa lainnya diantaranya, Wali Kota Madiun Bambang Irianto dan 3 Ketua DPRD Kota Mojokerto. Sementara 3 terdakwa lainnya dituntut lebih ringan dari terdakwa Achmad Syafi’i. Untuk terdakwa Sudjipto Utomo dituntut pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam kasus ini, KPK menjadikan terdakwa sebagai JC (Justice Collaborator) karena dianggap membantu penyidik KPK  dalam mengungkap kasus yang juga menyeret terdakwa sendiri. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Dan untuk terdakwa Agus Mulyadi, yang menjadi salah satu tim sukses Acchmad Syafi’I pada saat Pilkada Pamekasan, dituntut 2 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. JPU KPK mengangap, bahwa terdakwa dianggap kurang kooperatif selama persidangan, diantaranya tidak mengakui jika dirinya salah seorang tim sukses terdakwa Achmad Syafi’i, pada hal, JPU KPK telah menunjukan bukti dalam persidangan. Tuntutan lebih ringan diberikan oleh JPU KPK terhadap terdakwa Noer Solahuddin selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pamekasan, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Ke- 4 terdakwa sama-sama dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Usai persidangan, JPU KPK Arif Hermanto mengatakan, bahwa terdakwa Achmad Syafii memang dituntut jauh lebih berat dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Alasannya, karena Syafii adalah merupakan Intellectual Dader (aktor intelektual) dalam kasus tersebut. Selain itu, terdakwa selaku Bupati atau pejabat penyelenggara negara dianggap telah merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. ”Empat terdakwa dituntut berbeda, karena derajat dan kualitasnya berbeda. Bupati, dalam kasus ini, berperan sebagai Intellectual Dader . Maklum, dia sebagai kepala daerah,” kata Arif Hermanto. Saat ditanya mnegenai tuntutan pencabutan hak politik terdakwa selama 5 tahun, JPU KPK menjelaskan, pencabutan hak politik akan dijalani terdakwa setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara kalau dikabulkan Majelis Hakim. “Itu akan dijalani terdakwa setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara,” kata Arif. Apa yang dikatakan JPU KPK Arif Hermanto ada benarnya. Sebab, Sebagai Kepala Daerah sekalugus sebagi tokoh masyarakat, harusnya Syafi,i menjadi panutan untuk hal-hal yang baik serta mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana Korupsi, yang bebas dari KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Namun tidak demikian bagi Achmad Syafii. Orang nomor 1 (Satu) di Kabupatena Pamekasan ini, justru meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indraprasetya, agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, di Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh Agus Mulyadi selaku Kepala Desa, karena Agus Mulyadi adalah orang dekatnya. seperti yang diungkapkan JPU KPK dalam surat dakwaanya. Sementara itu, menurut M. Sholeh selaku PH terdakwa Achmad Syafi’i  mengatakan kecewa atas tuntutan JPU KPK. Alasannya, bahwa tuntutan JPU KPK dilaur nalar. Nalar siapa ?  ”Kalau dibilang kecewa, ya kecewa. Sebab, tuntutan ini tidak sesuai fakta persidangan,” kata Sholeh Kasus ini berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378. Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok. Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang. Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu. Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya. Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa. Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”. Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur. Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-UipcVCjJVb9_I_-wfZLPrx0RK2Txa-8BM1uLnUAwx-DqHoic6UvI5J9F8nQ6fiL9MB1QVHiy5mq72-3kCiSHpgkz_1IIXkwWUmTosIuazyHtfJadpDJzFbvqanJmyV_-E1yvVIoU6vE/s1600/Kajari+Jadi+saksi+yang+juga+sebagai+tersangka.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-UipcVCjJVb9_I_-wfZLPrx0RK2Txa-8BM1uLnUAwx-DqHoic6UvI5J9F8nQ6fiL9MB1QVHiy5mq72-3kCiSHpgkz_1IIXkwWUmTosIuazyHtfJadpDJzFbvqanJmyV_-E1yvVIoU6vE/s640/Kajari+Jadi+saksi+yang+juga+sebagai+tersangka.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan "Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya". Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin. Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu. Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi. Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan". Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta. Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo. Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan. Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran. Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto. Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda. Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari. Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih".. Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii (Bupati Pamekasan). JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa perbuatan terdakwa Achmad Syafii bersama-sama dengan Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono dan Agus Mulyadi, memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Rudi Indraprasetya, supaya menghentikan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, bertentangan dengan kewajiban Rudi Indraprasetya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 5 angka 4. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan; Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme. Pasal 5 angka 6; Setiap penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi. Keluarga. kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga, perbuatan terdakwa terancam pidana penjara paling lama 5 tahun, yang diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a  atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Bupati Pamkesan Dituntut 4 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

Terdakwa Achmad Syafi'i (tangan di dada, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi dan Noer Sholahuddin berita korupsi .co – Pada Selasa, 5 Dese...

Kasus Suap OTT, Tiga Ketua DPRD Kota Mojokerto Divonis 4 Thn Penjara

02.13 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn5XZsB5YhEiFInIoiVLcHtuZqxF8dR_fnTb1dL71OW5OCbNf92yQ_neC7NsVavNJbCFUoQEqZfWiVkVjVSKU1EznXl7fUzcg-GNsn4HsDZ_SQHFPSP4brsqBtBDpyHs2G4yVwELvU8K0/s1600/PhotoGrid_1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn5XZsB5YhEiFInIoiVLcHtuZqxF8dR_fnTb1dL71OW5OCbNf92yQ_neC7NsVavNJbCFUoQEqZfWiVkVjVSKU1EznXl7fUzcg-GNsn4HsDZ_SQHFPSP4brsqBtBDpyHs2G4yVwELvU8K0/s640/PhotoGrid_1512527607286.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Berakhir sudah sidang perkara kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 yang “diringkus” KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 16 Juni lalu, setelah Majelis Hakim membacakan surat putusan yang menghukum 3 terdakwa masing-masing selama 4 thn penjara, pada Selasa, 4 Desember 2017 
 
Ke- 3 terdakwa yang didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya, yaitu Purnomo (Ketua DPRD), Abdullah Fanani dan Umar Faruq masing-masing sebagai Wakil Ketua, yang menerima uang suap dari terpidana 2 tahun penjara yakni Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto. 
 
Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti memutuskan, bahwa Ketiga pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 hutuf a jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana 
 
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto telah menerima sebesar uang Rp 450 juta, yang diperuntukkan bagi para Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019, dari Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto dan Wiwid Febrianto,  Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar tidak mempersulit pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2018. 
 
Perbuatan para terdakwa, lanjut Majelis Hakim, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagamaina telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 dan UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan. 
 
Atas perbuatan terdakwa (Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq), Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penesehat Hukum para terdakwa. Sehinga terdakwa haruslah dihukum pidana penjara badan dan membayar denda. 
 
“Mengadili; Menghukum terdakwa (Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq) dengan pidana penjara selama Empat tahun, denda sebesar sebesar Rp 200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama Tiga bulan,” ucap Hakim Unggul. 
 
Hukuman yang diberikan Majelis Hakim terhadap pimpinan lembaga Legislatif Kota Mojokerto ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK Lie Putra Setiawan, Heradian Salipi, Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti. Sebab dalam sidangan pada 21 Nopember 2017, Pimpinan Dewan yang terhormat sipenerima uang suap itu, dituntut pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan 
 
Tuntutan JPU KPK maupun Vonis Majelis Hakim terhadap Ke- 3 terdakwa tergolong ringan, mengingat jabatan terdakwa selaku pimpinan lembaga legislatif Kota Mojokerto, bila dibandingankan dengan hukuman yang dijatuhi terhadap terdakwa kasus Korupsi selaku pegawai biasa atau dari Kelompok Tani (Poktan) 
 
Atas putusan Majelis Hakim tersebut, JPU KPK maupun PH para terdakwa menyatakan pikir-pikir. 
 
Usai persidangan, Setiyono dari LBH Trisakti Jakarta selaku PH terdakwa Purnomo mengatakan, menerima putusan Majelis.  “Kita menerimalah,” ucapnya singkat. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitmYj7Z1p5oNwJpGXX1kFVFLUbW7_BwBH64PL4oOBA0BQiUisyqWds2UJNzj70vW5A5fmqlMyuZkDH3WhaGUHxahw80aZBR3FzrNORWEYtnD2n0niBYmnzEPgJ3BdYmMR7gQS-3f5RUZ4/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitmYj7Z1p5oNwJpGXX1kFVFLUbW7_BwBH64PL4oOBA0BQiUisyqWds2UJNzj70vW5A5fmqlMyuZkDH3WhaGUHxahw80aZBR3FzrNORWEYtnD2n0niBYmnzEPgJ3BdYmMR7gQS-3f5RUZ4/s1600/IMG20171003113607.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus</td></tr>
</tbody></table>
Kasus suap OTT Ketua DPRD Kota Mojokerto tidak berhenti sampai disini. Memang diawal, KPK hanya menangkap 4 pejabat Kota Mojokerto yaitu Kepala Dinas PU dan 3 Pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Namun dalam persidangan, ternyata berbuntut, dengan ditetpakannya Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus sebagai tersangka beberapa hari lalu oleh penyidik KPK. 
 
Walau ditetpakan sebagai tersangka, KPK tidak langsung menginapkan Mas’ud Yunus ke “Hotel Prodeo” alias penjara. Sehingga orang nomor Satu di Kota Mojokerto itu masih bisa tidur nyanyak bersama keluarganya serta menjalankan aktifitasnya sebagai Wali Kota, dan belum merasakan pengapnya uadara di kamar  “Hotel Prodoe” yang bertarif gratis itu. 
 
Selain itu, dalam persidangan sebelumnya terungkap, adanya oknum yang berama Rudi atau Mustabib (tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan), yang mencatut lembaga antirasuah dan ICW untuk meminta sejumlah uang Rp 900 juta dari Ipang, salah satu dari beberapa orang yang dipanggil penyidik KPK saat melakukan Pulbaket dan Puldata di Mojokerto, satu bulan sebelum KPK melakukan OTT terhadap Kepala Dinas PU, Ketua DPRD dan 2 Wakil Ketua DPRD. 
 
Karena merasa takut akan ucapan Rudi yang mengatakan, bila diperiksa di Jakarta akan langsung ditahan oleh KPK. Sehingga Ipang pun menyerahkan uang sebesar Rp 900 juta kepada Rudi di Sutos Surabaya. 
 
Sementara pemeriksaan terhadap beberapa orang rekanan (kontraktor) yang dilakukan oleh 2 orang peyidik KPK dilakukan di Hotel Alana Jalan Ketintang, Surabaya. Saat 2 orang penyidik KPK melakukan Pulbaket dan Puldata, Rudi selalu bersama 
 
Setelah KPK melakukan OTT terhadap Wiwiet Febriyanto (Kepala Dinas PU), Purnomo (Ketua DPRD) dan Abdulah Fanani serta Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD), Rudi justru menyerahkan uang yang dimintanya dari Ipang ke penyidik KPK. 
 
Uang yang diserahkan Rudi ke KPK yang tidak ada kaitannya dengan kasus OTT, hingga saat ini belum jelas apakah KPK akan menyerahkannya ke Ipang atau ke kas negara ?. Bila ke kas negara, uang yang berasal dari mana dan kasus apa ? Sementara dalam persidangan, Majelis Hakim sempat mempertanyakan ketidak hadiran Rudi sebagai saksi dan juga mempertanyakan bentuk fisik uang yang dimaksud ke JPU KPK. 
 
Terkait nama Rudi, kepada wartawan beritakorupsi.co, Koordinator ICW Adnan membantah dengan keras, bahwa nama Rudi tidak ada di ICW. Begitu juga dengan JPU KPK yang membantah, bahwa Rudi bukan pewagai KPK. 
 
Belakangan diketahui atas pengakuan Ipang, ternyata Rudi adalah mantan Wartawan Harian di Surabaya dan saat ini sebagai pendiri dan Pemimpin Redaksi Media Online “G.co”. Dan hal ini bisa jadi membuat Rudi tidak hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). 
 
 sebesar Rp 900 juta, agar tidak diperiksa di Jakrta. 
beberapa orang, saat 2 orang penyidik KPK melakukan Pulbaket dan Puldata di Mojokerto sebagai biaya, agar tidak diperiksa di Jakarta. (yang berprofesi sebagai Wartawan serta adalah pendiri dan Pimpinan Redaksi Media Online  
 
Pada Selasa, 21 Nopember 2017, JPU KPK mengatakan, bahwa uang tersebut sudah ditipkan oleh Rudi kepada KPK. Untuk mengemabilannya, menurut JPU KPK harus melalui proses hukum yakni agar Rudi melapor ke Kepolisian. Selain itu, JPU KPK dengan tegas membantah, bahwa Rudi bukan pegawai KPK. 
 
“Uang itu sekarang sudah ditiipkan oleh Rudi ke KPK. Rudi bukan pegawai KPK. Kalau untuk mengembalikannya, harus melaui proses hukum,” katanya kemudian. 
 
Lalu mengapa Rudi selalu mendampingi 2 orang penyidik KPK saat memanggil Ipang dan beberapa orang rakanan (Kontraktor) lainnya ke Hotel Alana ?. Apakah Rudi “SP” KPK di Jawa Timur ? 
 
 
Sementara menurut Ipang saat menceritakan ke wartawan media ini di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa Rudi alias Musabib yang tinggal di Wiyung Surabaya adalah mantan Wartawan harian di Surabaya. Menurut Ipang, Rudi bersama 2 penyidik KPK memanggilnya bersama beberapa rekanan yang berasal dari Gersek, Lamongan dan Mojokerto ke Hotel Alana didaerah Ketintang  Surabaya. Saat penyerahan sejumlah uang dari Ipang ke Rudi, dilakukan di Sutos Surabaya tanpa 2 orang peyidik KPK. 
 
“Uang itu saya serahkan di Sutos, hanya berdua, 1 bulan sebelum OTT. Kalau yang dipanggil ke Hotel Alana itu ada 5 orang kalau nggak salah. Dari Gersik, Lamongan, Mojokerto 2, saya dan Pak Darsono. Rudi itu namanya Musabib, dulunya Wartawan Surabaya Pagi. Datanya lengkap di KPK,” kata Ipang. 
 
Kasus Operasi Tangkap Tangan ini berawal Pada sekitar akhir tahun 2016, seperti yang tertuang dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni  adanya kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXebsKniTWOGEtFdzji4k-UhWmNFx0OV0kfT7YO1PLQ6v8VAvUe78rFjPgfOVzlr1vPUdgxbDkLsuip5KLI5rTxwfBYmwE_sxawMefg7PDbs3TH_-t_NhxD8nEGWusU199oc8BH-_7lV4/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXebsKniTWOGEtFdzji4k-UhWmNFx0OV0kfT7YO1PLQ6v8VAvUe78rFjPgfOVzlr1vPUdgxbDkLsuip5KLI5rTxwfBYmwE_sxawMefg7PDbs3TH_-t_NhxD8nEGWusU199oc8BH-_7lV4/s640/IMG20170829101323_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Wiwiet Febriyanto</td></tr>
</tbody></table>
Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. 
 
JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018. 
 
Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. 
 
Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. 
 
Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. 
 
Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. 
 
Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. 
 
JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). 
 
Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. 
 
Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. 
 
Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta. 
 
Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). 
 
Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. 
 
Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. 
 
Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000. 
 
Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji. 
 
Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. 
 
Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO). 
 
Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  
 
Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. 
 
Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Tiga Ketua DPRD Kota Mojokerto Divonis 4 Thn Penjara

berita korupsi .co – Berakhir sudah sidang perkara kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 yang “diringkus” KPK da...

Sidang Kasus Suap OTT si “Hitam”, Saksi Mengakui Perbuatannya Salah

07.45 beritakorupsi 0

News Tipikor Sidang Kasus Suap OTT si “Hitam”, Saksi Mengakui Perbuatannya Salah

Foto terdakwa Filipus Djab (kiri) dan saksi Edy Setiawan berita korupsi .co – “Saya mengaku salah, saya lakukan dengan berbagai Pertimb...

Korupsi “Sepatu”, Mantan Kepala Bapeda Magetan Dituntut 6 Thn Penjara

04.58 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNsE2smZEU9TSHMvIlzrAq2RJF9KNRc67a2qCmKlGl5Z31RXHjCdMzzHzTWZmTeLTP2vuw1qRy_eYk8KrmA89zE8ExF06sQx5gkhPA5B_aLq2HIwA21W6XdF1viytkhoMwSoagYImBwN0/s1600/IMG20171204182235-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNsE2smZEU9TSHMvIlzrAq2RJF9KNRc67a2qCmKlGl5Z31RXHjCdMzzHzTWZmTeLTP2vuw1qRy_eYk8KrmA89zE8ExF06sQx5gkhPA5B_aLq2HIwA21W6XdF1viytkhoMwSoagYImBwN0/s640/IMG20171204182235-1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sumarjoko (kiri) seuasi sidang tuntutan</td></tr>
</tbody></table>
 
 
beritakorupsi.co - Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 1,2 milliar dengan terdakwa, Sumarjoko selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Magetan, tak lama lagi akan berakhir. Sebab, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Achmad Taufik Rahman yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, telah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan S dalam persidangan yang digelar, pada Senin, 4 Nopember 2017 Dalam surat tuntutannya, JPU Achmad Taufik Rahman meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Koruspi pengadaan sepatu bagi seluruh pegawai Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 101.590.203, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi JPU Achmad Taufik Rahman menyatakan, Pengadaan sepatu untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Speck, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas PNS, tentang himbauan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup PemKab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 peri hal Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. JPU Achmad Taufik Rahman menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) junckto pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dengan tuntutan pidana penjara badan selama 6 tahun. Terdakwan tidak dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti kerugian negara. Sebab kerugian negara dalam kasus ini sudah di bebankan terhadap terdakwa sebelumnya (jilid I tahun 2016) yakni Yusuf  Hashari selaku Ketua Asosiasi Perajin Kulit (Aspek) Magetan. “Menuntut terdakwa degan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Dua ratus juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama Tiga bulan,” ucap JPU. Atas surat tuntutan JPU, Majelis hakim memberikan waktu seminggu terhadap terdakwa mapun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan). “Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Terkait kasus Korupsi pengadaan Sepatu untuk seluruh pegawai Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang tidak sesuai dengan Spesifikasi, menurut JPU Achmad Taufik Rahman seusai persidangan mengatakan, pembelian Sepatu boleh langsung oleh PA (Pengguna Anggaran) yang ada disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas). Kasi Pidsus Kejari Magetan ini menyampaikan, pengadaan sepatu ayng anggarannya dibawah Rp 200 juta adalah pembelian langsung bukan PL (pengadaan Langsung.red), sehingga menurutnya, hal itu dibolehkan sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. “Ini kan pembelian langsung bukan PL, disetiap SKPD ada PA (Pengguna Anggaran). Di Perpres (Peraturan Presiden) boleh PA yang beli langsung, staf PA-lah,” Apa yang dikatakan oleh Kasi Pidsus Kejari Magetan ini, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah). “Kalau pengadaan Langsung boleh tanpa PPTK tetapi PPHP wajib,” katanya melalui telepon genggamnya. Sementara menurut terdakwa Sumarjoko sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor seusai persidangan mengatakan, yang bertanggung jawab dalam anggaran pengadaan Sepatu harusnya setiap Kepala SKPD. Alasannya, karena anggaran tersebut langsung dipergunakan oleh SKPD selaku PA. Terdakwa Sumarjoko menambahkan, Pihak RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Magetan itu salah, karena mengajukan pengadan Sepatu yang tida ada dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) RSUD. “Total anggarannya sekitar Satu milliard lebih, saya lupa pastinya. Kita nggak membagi-bagi anggaran, kita itu justru menerapkan peraturan yang berlaku secara normativ  yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap SKPD tidak sampai Lima puluh juta, di Bapeda aja hanya Tujuh juta,” kata terdakwa. “Kalau Rumah Sakit itu bukan dapat, itu ketidak jelasan atau salah miskomunikasi pada saat ditelepon, saya minta jumlah pegawai. Setelah kita evaluasi jumlah pegawai itu tidak mendapatkan, otomatisa DIPAnya itu tidak ada. Yang salah itu Rumah Sakitnya, DIPAnya nggaka ada kok pesan,” lanjut terdakwa. Menurut terdakwa, yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran pengadaan sepatu adalah setiap Kepala Dinas (SKPD). “Yang bertanggung jawab harunga setiap Kepala SKPD,” ucapnya sambil meninggalkan Pengadilan Tipikor bersama petugas keamanan Kejari Magetan. Apa yang dikatan terdakwa bisa juga ada benarnya. Sebab, selaku Kepala Dinas juga sebagai Pengguna Anggaran. yang anehnya, anggaran pengadaan sepatu disetiap SKPD tidak pernah diajukan dalam APBD tetapi menerima serta menggunakan uang negara yang “tidak” jelas asal usulnya. Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Magetan Achmad Taufik Rahman kepada media ini mengatakan, bahwa kasus perkara Korupsi pengadaan sepatu untuk PNS dilingkungan Pemda Magetan, yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa mantan Kepala Babeda dan Litbang Sumarjoko, adalah lanjutan dari sidang jilid I, yang sudah ada sebelum dirinya masuk ke Kejari Magetan. “Yusuf sebagai penyedia, kalau perkaranya Yusuf sudah  diputus. Kemudian bandinglah Yusuf ini. Mengapa saya mencari tersangka baru. karena nama masing-masing SKPD pada saat pemeriksaan Yusuf itu, tidak pernah mengusulkan pengadaan. Ini kan PR, bukan saya penyidiknya, saya hanya melanjutkan. Sebenarnya, awalnya ia, harus dari pihak pemerintah selaku pemilik modal, barulah ke Yusuf masuk di pasal 55-nya. Biasanya kalau pengadaan barang jasa itu, pihak pemerintah dulu selaku pemilik modal, ternyata pada saat saya masuk sudah pihak penyedia,” kata Taufik menjelaskan seusai sidang perkara Korupsi RSUD dr. Syaidiman Magetan, pada Selasa, 24 Oktober 2017. Pada hal sebenarnya pertanyaannya singkat sesuai dengan dakwaan JPU ke terdakwa Marjoko, yaitu kalau pengadaan sepatu dikatakan tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah kesalahan itu hanya satu orang atau semua panitia pengadaan termasuk KPA, PPKm, PPTK dan PPHB karena mereka sama-sama menerima upah dari kegiatan ? Namun Taufik sempat mengelak, bahwa bukan masalah Spesifikasi yang dituduhkan ke terdakwa. Namun akhirnya tuduhan atau dakwaan masalah Spesifikasipun pun diakui. Tidak hanya itu, Taufik juga mengakui setelah penjelasan panjang lebar. Bahwa, kesalahan Spesifikasi adalah tanggungjawaab seluruhnya. “Bukan spesifikasi yang dituduhkan ke Yusuf, tapi masalah mark up. Kalau Spesifikasi, ke Pak mardjoko atau terdakwa. Ini adalah PR, seharusnya dilelang karena anggarannya 1 miliar lebih. Ini dipecah ke masing-masing SKPD sama Bappeda. Penuntutannya untuk SKPD dan Kecamatan. Kalau Rumah Sakit itu, tidak masuk dalam SKPD, Itu di lingkup BUMD yang terpisah, dia mengelolah sendiri termasuk menggaji pegawai dan lainnya,” ujarnya. Taufik melanjutkan, bahwa kesalahannya di masing-masing SKPD yang tidak pernah mengusulkan pengadaan sepetu, tetapi harus melaksanakan karena sudah masuk di mata anggaran. Lalu pertanyaannya, bila SKPD-SKPD tidak pernah mengajukan pengadaan Sepatu tetapi masuk kedalam mata anggaran, siapa yang bertanggung jawab ? “Kesalahanyan sekarang, masing-masing SKPD ini tidak pernah mengajukan anggaran. Menurut Pemda,  ini di bagian umum. Harus bagian umum yang mengadakan karena seragam beserta perlengkapannya, ini harus satu kesatuan berdasarkan Pergub. Sedangkan sepatu, adalah salah satu kelengkapan seragam dinas. Lazimnya dilakukan oleh bagian umum untuk pengadaan barang dan jasa. Sekarang untuk pengadaan sepatu diserahkan ke masing-masing SKPD. Pertanyaan apakah ada persetujuan Dewan dalam anggaran itu, nanti akan dijelaskan TAPD (tim anggaran Pemerintah Daerah) yang akan menjelaskannya minggu depan,” ujar Taufik. Wartawan media ini pun kembali menanyakkan pertanyaan awal dalam surat dakwaan JPU ke terdakwa Sumarjoko, yakni mengenai Spesifikasi yang mengkibatkan terjadinya kerugian negara, apakah hanya tanggung jawab seorang atau seleruh panitia pengadaan harsus bertanggungjawab secara hukum. Taufik mengatakan, yang bertanggungjawab semua. “Semua. Mengapa saya tidak sekaligus mencopot mereka-mereka ini, karena mereka ini melaksanakan anggaran benar atau tidak yang dilakukan. Dia tidak pernah mengadakan, itu masalahnya. Dia hanya melaksanakan karena sudah masuk dalam mata anggarannya tapi tidak pernah mengusulkan. Saya tidak pernah membicarakan Spesifikasi karena sudah ada Surat Edarannya dari Bupati harus melalui Spek seperti ini, ternyata dari masing-masing SKPD tidak ada masalah dengan Spek, itu cuma permasalahannya harga-harga yang diberikan oleh Yusuf ada kelebihan, jadi bukan masalah speknya,” kata Taufik. Pada hal, dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Sumarjoko yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, jelas mengenai Spesifikasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 tentang pakaian dinas PNS, dan himbauan Bupatu agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal, Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (Redaksi)

Tipikor Korupsi “Sepatu”, Mantan Kepala Bapeda Magetan Dituntut 6 Thn Penjara

Terdakwa Sumarjoko (kiri) seuasi sidang tuntutan berita korupsi .co - Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk ...

Kasus Pungli OTT, Mantan Dirut Pelindo III Surabaya Divonis Bebas

04.52 beritakorupsi 0

Pidana Tipikor Kasus Pungli OTT, Mantan Dirut Pelindo III Surabaya Divonis Bebas

Foto dari kanan, terdakwa Djarwo Surjanto dan terdakwa Mieke Yolanda berita korupsi .co – Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau ...

BERITAKORUPSI.CO

Bupati Pamkesan Dituntut 4 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

Kasus Suap OTT, Tiga Ketua DPRD Kota Mojokerto Divonis 4 Thn Penjara

Sidang Kasus Suap OTT si “Hitam”, Saksi Mengakui Perbuatannya Salah

Korupsi “Sepatu”, Mantan Kepala Bapeda Magetan Dituntut 6 Thn Penjara

Kasus Pungli OTT, Mantan Dirut Pelindo III Surabaya Divonis Bebas

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI