Terdakwa Korupsi Bank Jatim, JPU Menuntut Bawahan Lebih Tinggi Dari Atasan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnWZxcADP_KoZsWLP-tq2Kch1y72J2WCtTJybiuNNATGXglOHOMyvRIWPwmbpmc2h4CmAlky_HcJFY8NotFMbQR_X6MAif2Negv1PQ_kUjjQ8oA-xSHzX-HfMV7EeCSrpA_fdqNczBrpg/s1600/IMG20180316191224.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnWZxcADP_KoZsWLP-tq2Kch1y72J2WCtTJybiuNNATGXglOHOMyvRIWPwmbpmc2h4CmAlky_HcJFY8NotFMbQR_X6MAif2Negv1PQ_kUjjQ8oA-xSHzX-HfMV7EeCSrpA_fdqNczBrpg/s640/IMG20180316191224.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Harry Soenarno, Iddo Laksono Hartanto, Arya Lelana dan Wonggo Prayitno</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Bawahan sepertinya lebih bertanggung jawab dari pada seorang pimpinan disalah 1 (Satu) Bank dalam proses pemberian kredit kepada debitur, dan apa bila terjadi kesalahan maka itu menjadi tanggung jawab bawahannya, alasannya karena yang melakukan On the Spot (OTS) atau suvei kelapangan adalah bawahan, sementara atasan hanya cukup menerima hasil laporan.<br /><br />Itulah yang terjadi dalam kasus perkara dugaan Korupsi kredit macet Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) BPKP dan BKP RI Perwakilan Jawa Timur tahun 2015.<br /><br />Dalam kasus ini, penyidik Kepolisian menetapkan 4 tersangka yaitu Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim,; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto, staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim, yang kemudian diseret JPU ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Setelah menjalani proses persidangan yang memakan waktu hampir 3 bulan lamanya, Tim JPU yang terdiri dari Tumpal Pakpahan dari Kejagung RI (Ketua Tim), dan Widi serta Arif Usman dari Kejari Surabaya, barulah membacakan surat tuntutannya terhadap ke- 4 terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, pada Jumat, 16 Maret 2018.<br /><br />Ke- 4 Empat terdakwa ini disidangkan dalam dua perkara terpisah namun pembacaan surat tuntutannya dibacakan sekaligus, yaitu Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto (satu perkara) dan Wonggo Prayitno serta Arya Lelana, satu perkara dalam kasus yang sama. <br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Harry Soenarno selaku Relation Manager (RM) Bank Jatim, dan Iddo Laksono Hartanto sebagai staf Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim (1 perkara perkara) dianggap lebih bertanggung jawab dari pada atasannya yaitu Wonggo Prayitno selaku  pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan  Arya Lelana sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim dalam proses kredit yang diajukan PT Surya Graha Semesta (SGS) pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864.<br /> <br /> Ironisnya, JPU pun menuntut pidana penjara selama 6 tahun terhadap Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto. Sementara 2 terdakwa selaku pimpinan yakni Wonggo Prayitno dan Arya Lelana dituntut pidana penjara 1 tahun lebih rendah yaitu 5 tahun. Denda yang dikenakan terhadap ke- 4 terdakwa, sama yaitu sebesar Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan, tanpa ada hukuman pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara. Alasan JPU, karena semua uang yang sudah dicairkan oleh Bank Jatim masuk ke rekening PT Surya Graha Semesta (SGS) yang dikelola oleh Tjahyo Wijdoyo (tedakwa dalam perkara tersendiri).<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU menyatakan, bahwa pada tahun 2003, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS) dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek pembangunan RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri, proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang, pembangunan Pasar Caruban Madiun,   pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo  serta pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim di Surabaya.<br /><br />Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /><br />Dan pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim pusat di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri, pelaksana PT Fajar Parahiyangan degan nilai Rp 66.409.000.000. Pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang, dengan pelaksana PT NAT nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT dan  PT Nugraha Airlanggatama, nilai Rp 46.668.046.000 serta pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT nilai kontrak Rp 42.148.0 00.000. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTVMqa8GiWpDDfeg9GDI-xjGAmMMGgTCXoJLziv6m4LpTeiGZzL3vV7u8zX7BYiexdrHPrNmopqTwXDZXYHw7RFsGu_nHpS1gLEewGXCHGxyNFz7eH453Y2MLngASLtBx9jMJKxaobZA/s1600/Iddo+dan+Harry%252C+Bank+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTVMqa8GiWpDDfeg9GDI-xjGAmMMGgTCXoJLziv6m4LpTeiGZzL3vV7u8zX7BYiexdrHPrNmopqTwXDZXYHw7RFsGu_nHpS1gLEewGXCHGxyNFz7eH453Y2MLngASLtBx9jMJKxaobZA/s640/Iddo+dan+Harry%252C+Bank+Jatim.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Iddo dan Harry, Bank Jatim</td></tr> </tbody></table> Kemudian, pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /><br />Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /> <br />  Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Selain itu kata JPU, PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar.<br /><br />Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi.<br /><br />Selanjutnya, Divisi kredit menengah dan koperasi memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum.<br /> <br /> JPU menyetakan, bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; Pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten Madiun, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, <br /><br />Pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 <br /><br />Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM70f25Rc-srk-dDa4-ilRMw1vgsZz6g_ITWU8Ndz42PJouiatlAn_kSVpEkYxpziM0D8omG07DA9bSOFB5b-mNpkwgr_gyD_19-Av56iotmrUj1jPsKygcMqHWHrIUHM2khPoBCqDzCk/s1600/Bank+Jatim+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM70f25Rc-srk-dDa4-ilRMw1vgsZz6g_ITWU8Ndz42PJouiatlAn_kSVpEkYxpziM0D8omG07DA9bSOFB5b-mNpkwgr_gyD_19-Av56iotmrUj1jPsKygcMqHWHrIUHM2khPoBCqDzCk/s1600/Bank+Jatim+1.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Arya Lelana dan Wonggo Prayitno</td></tr> </tbody></table> Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280.<br /><br />Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkambang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000.<br /><br />Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000,<br /><br />Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000<br /><br />JPU menyatakan, bahwa dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000, sehingga total kredit yang dikucurkan Bank Jatim sebesar Rp 306.050.000.000, hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 155.036.704.864.21.<br /><br />JPU menyatakan, perbuatan terdakwa (Arya Lelana, Wongso Wongso Prayitno, Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto ), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan; Bahwa terdakwa Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto masing-masing 6 tahun penjara, denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan ,” ucap Tumpal Pakpahan.<br /><br />Anehnya, 2 terdakwa selaku pimpinan di Bank milik Pemrov. Jatim ini yaitu Wonggo Prayitno dan Arya Lelana dituntut pidana penjara 1 tahun lebih rendah dari bawahannya sebagai staf di Bank BUMD. Tak heran memang, bila JPU menuntut pimpian (Wonggo) lebih rendah dari bawahannya (Iddo Laksono Hartanto), bila dipefrhatikan kedekatan antara JPU dan Penasehat hukum terdakwa yang sama-sama dari Jakarta.<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan waktu sepekan terhadap terdakwa mapun PH terdakwa untuk mempersiapkan suart pembelaan (Pledoi)-nya pada sidang yang akan datang. <br /><br />Tuntutan JPU terhadap Iddo Laksono Hartanto, ibarat petir disiang bolong. itulah yang dirasakan terdakwa Iddo, istri terlebih kedua orang tua terdakwa dengan kondisi kurang sehat namun selalu setia mengikuti persidangan sejak awal, bahkan tak memperdulikan kondisi kesehatannya karena harus mengikuti  beberapa kali persidangan yang berlangsung hingg pagi hari (pukul 03.25 WIB).<br /><br />“Saya hanya melaksanakan tugas sesuai perintah dan melanjutkan proses yang sudah berjalan sebelum saya masuk ke Bank Jatim tanpa ada imbalan apapun yang saya terima kecuali gaji. Kalau memang itu dianggap salah, megapa orang yang menangani ini sebelumnya tidak diproses hukum sama sepertis saya. Apakah saya lebih bertanggun jawab dari pimpinan ?,” kata terdakwa dengan nada bertanya.<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan orang tua terdakwa yang mengatakan, bahwa hukum itu ternyata tidak adil, mengapa Iddo dituntut lebih tinggi dari pimpinannya, sementara Iddo hany melaksanakan perintah, lalu dimana tanggung jawab pimpinan.<br /><br />Sementara JPU Tumpal Pakpahan dari Kejagung RI selaku ketua Tim JPU kepada media ini, terkait tuntutannya yang lebih tinggi terhadap terdakwa Iddo mengatakan, bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa yang melakukan On the Spot (OTS) dan tidak sesuai dengan dokumen.<br /><br />“Penuntut Umum berpendapat, bahwa pada saat pelaksanaan proses adalah terdakwa Iddo Laksono dan Harry Soenarno yang harusnya melakukan On the Spot tapi tidak melakukan hal itu seperti fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Data yang diberikan tidak sesuai fakta dilapangan. Dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” kata Tumpal Pakpahan.<br /><br />Anehnya, mantan RM Bank Jatim pusat yang kini menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Jatim Pasurauan, Sundaru dalam persidangan mengakui, bahwa dirinya tidak mengetahui dokumen kontrak kredit yang diajukan PT SGS ke Bank Jatim. <br /><br />Sundaru mengaku hanya melaknakan monitoring terkait 3 proyek di Kediri, antara lain proyek pembangunan Jembatan Brawijaya dengan nilai anggaran Rp 66.409.000.000 perusahaan pelaksana PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS), proyek pembangunan RSUD senilai Rp 208.685.176.000, pelaksana PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS) dan proyek Poltek II Kediri dengan anggaran sebesar Rp 88.901.861.280, pelaksana PT Nugraha Adi Taruna (Group PT SGS)<br /><br />Atas pengakuan Sundaru saat itu (Selasa, 12 Desember 2017), Majelis Hakim pun mempertanyakan, dasar Sundaru untuk melakukan moniring tanpa mengetahui dokumen. Namun saksi beralasan, hanya melanjutkan dari pejabat RM sebelumnya. Selain Sundaru, hal yang sama juga disampaikan salah seorang saksi sebagai pejabat Bank Jatim yang saat ini bertugas di Jakarta.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, proses kredit PT SGS oleh Bank Jatim yang sudah berlangsung oleh pejabat-pejabat Bank Jatim sebelumnya, justru lepas dari proses hukum. JPU mengangap, bahwa yang lebih bertanggung jawab adalah Iddo dan Harry. <br /><br />Dan selama kasus Korupsi terkait kredit macet di Bank milik pemerintah yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, inilah sejarah baru yang mencatat bahwa tanggung jawab bawahan lebih besar dari pimpinan.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula Pada tahun 2003, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang.<br /><br />Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Bank. <br /><br />Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /><br />Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000. <br /><br />Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /><br />Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /><br />Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Selain itu kata JPU, PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar.<br /><br />Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi.<br /><br />“Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut,” ucap JPU<br /><br />Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi, memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum.<br /><br />JPU menyetakan, bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 <br /><br />Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 <br /><br />Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280.<br /><br />Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000.<br /><br />Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000,<br /><br />Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000<br /><br />“Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000,” ucap JPU<br /><br />JPU menjelaskan, pada tanggal 19 oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank diikat secara Casey dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang sidoarjo, hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimsubdiv KMK<br /><br />Pencarian kredit untuk pembangunan jembatan Kedungkambang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan Kedungkambang Malang, di mana PT SGS mengirimkan surat kepada terdakwa Wonggo Prayitno, agar bisa digunakan untuk dialokasikan dengan plafon 55%. Dan atas surat PT SGS tersebut, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK standby lone atas nama PT SGS sebesar Rp 16.700.000.000. <br /><br />Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 064/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi, persetujuan penambahan 8 KMK dan penambahan agunan Nomor 047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011<br /><br />Dalam pencairan kredit modal kerja tersebut, seharusnya proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya, pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report, sehingga hal tersebut bertentangan dengan SE Rireksi Nomor 046/008/DIR/KDR tanggal 30 April 2008<br /><br />Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semuaa dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya, tapi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi<br /><br />Dalam pengambilan kredit atau angsuran atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby lone, PT SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin. Namun dalam pelaksanaannya, di mana pembayaran dari pejabat pembuat komitmen ke rekening pelaksana pekerjaan, tidak ditransfer kembali ke rekening PT SGS, di mana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS dan disetujui oleh para terdakwa.<br /><br />Surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu modal kerja standby lone sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT SGS tidak mampu melunasi saldo kredit, sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 120.700.714.443, yang kemudian dinyatakan macet kolektibilitas 5 dan oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo, mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek, yakni Poltek Kediri, jembatan Brawijaya, jembatan Kedungkandang, pasar kantor, Setda Kabupaten Madiun dan kantor terpadu Ponorogo<br /><br />Penempatan kolektibilitas 5 atas kredit modal kerja standby lone PT SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi kredit menengah dan korporasi kepada devisi khusus kredit dan juga PT SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 150 juta, dan anggunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang diterima Bank Jatim untuk kredit modal kerja standby lone PT SGS, belum dilakukan pelelangan dan pada periode Mei sampai dengan Desember 2014, dan  masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp 19.312.510.491, 98.<br /><br />Pembangunan gedung Setda Madiun sebesar Rp 18.609.374.780,89 namun oleh terdakwa wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi, tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapusan buku kredit PT SGS yang diajukan oleh Cabang Sidoarjo, khususnya untuk pokok kredit macet PT SGS, dan oleh terdakwa Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno meneruskan usulan dan kajian penghapusan buku tersebut ke Direktur Penghapusan dan Direksi PT Bank Jatim<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa Arya Lelana dan Wonggo Prayitno, telah memperkaya korporasi, yaitu PT SGS dan orang lain yakni Tjahjo Wijaya selaku komisaris Utama PT SGS hingga merugikan keuangan negara Rp 155.036.704.864.21,” kata JPU<br /><br />Akibatnya, para terangka/terdakwa (Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno) pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi).

News Tipikor Terdakwa Korupsi Bank Jatim, JPU Menuntut Bawahan Lebih Tinggi Dari Atasan

Foto dari kiri, Harry Soenarno, Iddo Laksono Hartanto, Arya Lelana dan Wonggo Prayitno berita korupsi .co – Bawahan sepertinya lebih be...

»

Ketua DPRD Kota Malang Diadili Karena Menerima Suap Rp 700 Juta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhlVlr98ES4g-b4_TGc0LjFh8niVjTHT-XR28gFhw4j9jKc9v0hEbRxtShyphenhyphenirt_-2NajJVXycMN9kad28hdNODv6lYiTsJFFiTdBnZvLufrxlrN4bFdq6MSyz1m9A2QeZT2XDjLMGeXLA/s1600/Moch.+Arif+Wicaksono+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="367" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhlVlr98ES4g-b4_TGc0LjFh8niVjTHT-XR28gFhw4j9jKc9v0hEbRxtShyphenhyphenirt_-2NajJVXycMN9kad28hdNODv6lYiTsJFFiTdBnZvLufrxlrN4bFdq6MSyz1m9A2QeZT2XDjLMGeXLA/s640/Moch.+Arif+Wicaksono+%25282%2529.jpg" width="542" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Arif Wicaksono</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Moch. Arif Wicaksono, selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 -2019, sudah terbiasa duduk dikursi empuk memimpin rapat di sidang paripurna Dewan bersama Pemkot Malang untuk membahas anggaran maupun maupun Perda<br /><br />Namun kali ini, Moch. Arif Wicaksono duduk di kursi pesakitan bukan sebagai pimpinan sidang melainkan sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi suap yang diterimanya sebesar Rp 700 juta dari dari Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang, dan Cipto Wiyono, Sekda Kota Malang terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tanhun Anggaran (TA) 2015 lalu.<br /><br />Uang sebesar 700 juta itu pun dibagi 2 bagian, yang satu bagian sebesar Rp 100 juta khusus untuk Arif Wicaksono selaku Pimpinan tertinggi DPRD Kota Malang, dan yang satu lagi sebesar Rp 600 juta dibagi-bagi untuk semau anggota Dewan yang berjumlah 45 orang dengan besaran yang berbeda tergantung jabatannya. Untuk Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komis masing-masing menerima Rp 15 juta, dan setiap anggota Rp 12,5 juta rupiah.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan JPU KPK Kresno Anto Wibowo, Ikhsan Ferdandi Z, Roy Riady, Moch. Takdir Suhan dan Agus Prsetya saat membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Arif Wicaksono dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, pada Jumat, 16 Maret 2018.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Mochammat Arif Wicaksono, pada tanggal 14 Juli 2015, bertempat dirumah dinas terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No 7 Kota Malang Jawa Timur, menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistiyono dan Cipto Wiyono ayng diserahkan melalui Teddy Sujadi Soeparna, agar memberikan persetujuan terhadap usulan perubahan APBD pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.<br /><br /> Penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. <br /><br /> JPU KPK pun membeberkan kronologis penerimaan uang suap tersebut. pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQtFAhAepvFp9YXyEzchfBsxr6mWq13UxnFaT2i1zMWggNARLDuxKFsEbrWtAyQcpVJkulZYYV1y62jaJzVd03Vp4uy5Xo8aVMHM54WoA9aOtbeILommcaYutbwTTXLjm4m9rF7-ix-pM/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQtFAhAepvFp9YXyEzchfBsxr6mWq13UxnFaT2i1zMWggNARLDuxKFsEbrWtAyQcpVJkulZYYV1y62jaJzVd03Vp4uy5Xo8aVMHM54WoA9aOtbeILommcaYutbwTTXLjm4m9rF7-ix-pM/s640/IMG20180227211648_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moch. Anton, Wali Kota Malang</td></tr> </tbody></table> Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono.<br /><br />Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8OlN6oXj85gIypmjy1LZOBXyKovE2pQ5RMg7q-gZjLwD201dy9m3hQQNkcDo62GEuSLKhuATgAvv_sZwBlSi8Dts72eqg9mDSQXzB4KLLoTJPhTrYRTiu_rNAVM68cT3j3yPM01PC5TQ/s1600/Sekda+Kota+Malang%252C+Cipto+Wiyono.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="220" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8OlN6oXj85gIypmjy1LZOBXyKovE2pQ5RMg7q-gZjLwD201dy9m3hQQNkcDo62GEuSLKhuATgAvv_sZwBlSi8Dts72eqg9mDSQXzB4KLLoTJPhTrYRTiu_rNAVM68cT3j3yPM01PC5TQ/s640/Sekda+Kota+Malang%252C+Cipto+Wiyono.jpg" width="403" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono</td></tr> </tbody></table> <br /> Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />“Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000,” ucap JPU KPK dalam surat dakwaannya,<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Moch. Arif Wicaksono pun terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara sesuai pasal yang dikenakan JPU KPK terhadap diri terdakwa, yakni pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Karena terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi termasuk barang bukti. Namun JPU KPK meminta waktu sepekan.<br /><br />“Kami mohon waktu seminggu, Yang Mulia,” ucap JPU KPK memohon.  (Redaksi)

News Tipikor Ketua DPRD Kota Malang Diadili Karena Menerima Suap Rp 700 Juta

Terdakwa Moch. Arif Wicaksono berita korupsi .co – Moch. Arif Wicaksono, selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 -2019, sudah terbiasa du...

»

Lila Widya, Sekretaris Pribadi Wali Kota Batu “Rela Mengorbankan Diri”

<span style="font-size: large;"><b><i>#Lila Widyawaty 2 Kali “Berbohong” di Persidangan Demi sang Majikan, selain itu terlibat pengumpulan uang untuk Wali Kota Batu dan menghilangkan Dokumen#</i></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsFjDOgbkIGmT1iOEo6RxLHp-E_FL2m_GwbXRxc10y318neLegztI3L98P5JURyYu0SNxiKkrGhMGPlSQjTuBY26AeiVahiLCdHM7oGPq_T_ljayLJbdwEjj5Dw09VMqIs6U5RXf5TxS8/s1600/JPU+KPK+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsFjDOgbkIGmT1iOEo6RxLHp-E_FL2m_GwbXRxc10y318neLegztI3L98P5JURyYu0SNxiKkrGhMGPlSQjTuBY26AeiVahiLCdHM7oGPq_T_ljayLJbdwEjj5Dw09VMqIs6U5RXf5TxS8/s640/JPU+KPK+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK memperlihatkan Barang Bukti kepada Lila</td></tr> </tbody></table> </span><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Untuk yang kedua kalinya JPU KPK menghadirkan seorang wanita cantik berusia 25 tahun yang setia “mendampingi” Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu yaitu Lila Widyawati selaku Sekretaris pribadi Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko sejak 2016 lalu. <br /><br />Jumat, 16 Maret 2018, Lila, wanita muda dan cantik ini menjadi saksi untuk kedua kalinya dalam kasus Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada 16 September tahun lalu. Saat itu, KPK mengamankan Edi Setiawan (Kabag ULP), Filipus Djab (Pengusaha) dan Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu).<br /><br />Sebelumnya (Selasa, 12 Maret 2018), Lila dihadirkan JPU KPK dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, sebagai saksi untuk terdakwa Edi Setiawan. Dan kali ini, Lila dan Diah (Kabag Kesra) menjadi saksi untu Wali Kota Eddy Rumpoko.<br /><br />Si Lila, ternyata bukan hanya wanita muda dan cantik, tetapi juga wanita yang setia Khususnya bagi majikannya Eddy Rumpoko. Karena kesetiaannya terhadap sang majikan, Lila pun rela mengorbankan dirinya dengan cara berbohong alias tidak mengakui keterangannya dalam BAP (Beriat Acara Pemeriksaan) saat dipenyidik KPK di Jakarta beberapa bulan lalu, terkait dengan mobil Alphard dan “menghilangkan” dokumen berupa laporan keuangan mantan Sekretaris pribadi Wali Kota yakni Yuyun.<br /><br />Pada hal, bisa aja KPK menetapkan dirinya menjadi “terangka” untuk “menemani” majikannya di Hotel Prodeo. Namun hal itu sepertinya tak berarti baginya, karena mungkin ada pihak lain yang memepengaruhi Lila agar setia terhadap sang Majikan dengan membantah keterangannya dipersidangan.<br /><br />Dan sebagai informasi, setiap persidangan dengan terdakwa Edi Setiawan, Tim Penasehat Hukum Eddy Rumpoko selalu setia mengikuti persidangan dan mencatat semua keterangan saksi-saksi, termasuk keterangan si Lila saat menjadi saksi untuk terdakwa Edi Setiawan.<br /><br />Selain itu, sempat beredar rumor, bahwa Eddy Rumpoko “bebas” dari rumha tahanan di Medaeng. Namun hal itu dibantah keras oleh Kepala Rutan Medaeng Sidoarjo, Bambang saat dihubungi wartawan media ini melalui nomor selulernya. Menurutnya, bahwa Eddy Rumpoko tidak ditahan di Rutan Medaeang Sidoarjo melainkan di Lapas si Sidoarjo. Namun hingga saat ini, pihak Lapas Sidoarjo belum bisa minta komentarnya.<br /><br />"Nama itu (Eddy Rumpoko) tidak ada disini. Kalau tidak salah itu ditahan di Lapas Sidoarjo," kata Bambang melalui telepon selulernya.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK mengajukan beberapa pertanyaan kepada Lila Widyawaty, diantaranya terkait terkait keberadaan mobil Alphard Wali Kota, pemberian uang tambahan dari Edi Setiawan terhadap Eddy Rumpoko, penghapusan file penting berupa  laporan keuangan mantan Sekpri Wali Kota Batu, Yuyun, setelah sang Majikannya ditangkap KPK.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECiRjBm-05MCuM_tJxK6PdPbHE-3leMRaFQb-VHApNMeKYlL_huH2Ypv95pN7na4Vz9noVtivNW5i6MxgHEOLDXwk04lAuFSUqW7X5H3zASCDjxzuJT6yAsOKTDVywefgtJZwU0Vve9Y/s1600/Lila.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="350" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECiRjBm-05MCuM_tJxK6PdPbHE-3leMRaFQb-VHApNMeKYlL_huH2Ypv95pN7na4Vz9noVtivNW5i6MxgHEOLDXwk04lAuFSUqW7X5H3zASCDjxzuJT6yAsOKTDVywefgtJZwU0Vve9Y/s640/Lila.jpg" width="640" /></a></div> Anehnya, wanita muda yang cantik dan masih berusia 25 tahun ini sepertinya ada yang “menyarankannya” untuk membantah semua isi BAP yang pernah dijelaskannya di hadapan penyidik KPK beberapa bulan lalu. <br /><br />Dengan nada sedikit naik, JPU KPK berkali-kali menanyakkan Lila terkait mobil Alphar yang dimiliki terdakwa. Tetapi Lila tetap setia kepada sang majikan dengan mengatakan tidak tahu tentang mobil Alphar tersebut.<br /><br />Pada hal dalam BAP nomor 38, Lila mengatakan bahwa dia mengetahui ada 2 unit mobil yang berharga 1,6 milliar. Selain itu, Lila juga membantah hasil pecakapannya  dengan Yuyun terkait File di computer dan laporan keuangan yang tersimpan di kantor Wali Kota Batu lantai 5  dan di rumah dinas Wali Kota sendiri. Lagi-lagi Lila tak mengakuinya.<br /><br /><br />Setelah berkali-kali ditanya, Lila baru mengatakan tau kalau ada mobil Alphard di rumah dinas Wali kota sebanyak 2 unit. Namun saat ditanya kapan Lila mengetahuinya, Lila tiba-tiba “diserang penyakit pikun” alias tidak tahu.<br /><br />“Saya melihat ada di grasi,” jawab Lila. Saat JPU KPK menanyakkan saksi Lila kapan mengetahuinya, Lila menjawab tidak tahu. Semua pertanyaan JPU KPK selalu dijawab berbelit-belit oleh saksi. Atas keterangan Lila yang dianggap tidak jujur itu, Ketua Majelis Hakim pun dibuat jengkel.<br /><br />Pada hal dalam persidangan, JPU KPK menunjukkan bukti berupa hasil percakapan Lila dengan Yuyun, Lila dengan Zadim, Lila dengan Eddy Rumpoko. Dalam percakapan itulah terbongkar, peran Lila menerima uang “siluman” untuk Eddy Rumpoko, diantaranya dari Muhamad Ali Umar sebesar Rp Rp 50 juta melalui Edy Setiawan.<br /><br />Selain itu, penerimaan uang untuk pembelian Sarung yang akan dibagikan Eddy Rumpoko kepada masyarakat sebagai terima kasihnya kerena sudah dipercaya menjadi Wali Kota. Namun saying, kepercayaan masyarakat Batu justru dikotori sendiri hingga berakhir dibalik jeruji besi alias penjara.<br /><br />Penyerahan uang dari pihak lain terhadap Eddy Rumpoko ternyata tidak hanya lewat Lila, melainkan dari Dia. Diah mengakui, pernah menerima uang dari rekanan untuk Wali Kota dan kemudian diserhkan ke Wali Kota melalui Lila. <br /><br />“Saya pernah menerima, dan langsung saya serahkan melalui Lila,” kata Diah jujur. Tapi keterangan Diah tak diakui Lila.  (Redaksi)

News Tipikor Lila Widya, Sekretaris Pribadi Wali Kota Batu “Rela Mengorbankan Diri”

#Lila Widyawaty 2 Kali “Berbohong” di Persidangan Demi sang Majikan, selain itu terlibat pengumpulan uang untuk Wali Kota Batu dan menghilan...

»

Peran aktif Babinsa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZsQXBnbUFgHmGo4NQyHz9sM8VuM0Uo5JcsLhk1xJmXfPiKpJCllPBNmHhYPtQ3yuTQyTs3gahylksqmt_B3ggEF3eZnKebHkLDKduTAUp5sdnXyBRic3Y3263DhBlzZi514uphv08Q8/s1600/Koramil+081211+Kedungpring.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="1000" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZsQXBnbUFgHmGo4NQyHz9sM8VuM0Uo5JcsLhk1xJmXfPiKpJCllPBNmHhYPtQ3yuTQyTs3gahylksqmt_B3ggEF3eZnKebHkLDKduTAUp5sdnXyBRic3Y3263DhBlzZi514uphv08Q8/s640/Koramil+081211+Kedungpring.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Anggota Koramil 0812/11 Kedung Pring bersama petani panen padi</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></td></tr> </tbody></table> <b>Lamongan, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span> -</b> Kodim 0812 lamongan menerjunkan langsung Babinsanya Sertu M Amzah beserta anggota Koramil 0812/11 Kedung Pring, untuk melaksanakan pendampingan panen padi di Desa Blawirejo, Kec Kedungpring Kab lamongan, Kamis 15 Maret 2018.<br /> <br /> “Pendampingan Babinsa dalam melaksanakan panen padi itu merupakan tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu masyarakat mewujudkan program pemerintah dalam swasembada pangan berkelanjutan,” ujar Danramil 0812/11<br /> <br /> “Dengan adanya kegiatan pendampingan dari para Babinsa Diharapkan hal ini terus berlanjut sehingga para petani bisa ikut menciptakan swasembada pangan secara nasional”, pungkas Danramil. 0812/11<br /> <br /> Sementara itu, Rudi pemilik Sawah mengatakan, sangat senang dengan adanya bantuan dari Babinsa yang terjun langsung untuk membantu para petani saat panen padi, dan juga memberikan bimbingan tentang cara bertani agar hasil yang didapat bisa maksimal.<br /> <br /> “Kita sangat senang dengan adanya bantuan dan pendampingan dari Babinsa, yang sekaligus membrikan bimbingan tentang cara bertani agar dapat hasil yang maksimal,” ujar Rudi. (*) <br /> <br /> Sumber : Pendim 0812 Lamongan.

Regional Peran aktif Babinsa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Anggota Koramil 0812/11 Kedung Pring bersama petani panen padi Lamongan, berita korupsi .co - Kodim 0812 lamongan menerjunkan langsung...

»

ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

<span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir#</i></b></span> </span><br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span> –</b> Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap melanjutkan penangan kasus dugaan Korupsi yang melibatkan calon Kepala Daerah tanpa harus menunggu Pilkada 2018 berakhir.<br /><br />Hal itu disampaikan ICW melalui siaran Pers tertelisnya, Senin, 12 Maret 2018, terkait pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang enyatakan, agar KPK menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir. <br /><br />Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah bersama instansi terkait (KPU dan Bawaslu) menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. <br /><br />Sekalipun hadir di dalam rapat tersebut, pihak KPU kemudian mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengusulkan wacana tersebut kepada pemerintah maupun turut memberikan persetujuan. Sehingga dapat dimaknai, justru wacana tersebut muncul dari satu arah yakni pihak pemerintah. <br /><br />Pernyataan tersebut sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi (Pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Manakala kontestan Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka. Jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pembernatasan korupsi, maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari.<br /><br />Lebih lanjut lagi, pernyataan dan usulan ini bisa dimaknai sebagai upaya secara tidak lansung untuk mengintervensi proses hukum. Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik. Pada faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap 5 calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan. <br /><br />KPK Harus Mengabaikan <br /><br />Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. JIka memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka. <br /><br />ICW menilai ada 3 alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan tersebut. <br /><br />Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK. <br /><br />Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. <br /><br />Dan Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung. (*)<br /><br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)</span>

Regional ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir# Jakarta, b...

»

Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRXhOveggdvKj8Nn8AdS3lqT_KHHhhoruUJ4BMP7lQTAoR5LjJ2UiHcL_9GWLhvd441pr2o7FX2rFxxBadhWIAEvHcBvgD3kSsYf3RyOgaRo41X-8_GpfRuAB3r4xZBzsWscrzQjzDPL8/s1600/Gubernur+Jawa+Timur+saat+memukul+Gong.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="563" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRXhOveggdvKj8Nn8AdS3lqT_KHHhhoruUJ4BMP7lQTAoR5LjJ2UiHcL_9GWLhvd441pr2o7FX2rFxxBadhWIAEvHcBvgD3kSsYf3RyOgaRo41X-8_GpfRuAB3r4xZBzsWscrzQjzDPL8/s640/Gubernur+Jawa+Timur+saat+memukul+Gong.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gubernur Jatim Sukarwo saat memukul Gong</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di bawah kepemimpinan Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si terus berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim, salah satunya melalui pengembangan produk-produk unggulan yang berasal dari sektor UMKM.<br /><br />Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat membuka Gelar Kriya Dekranasda JawaTimur Tahun 2018 di Atrium Grand City Mall Surabaya, pada Kamis, 15 Maret 2018.<br /><br />Pakde Karwo, sapaan lekat Gubenur Jatim ini menjelaskan, PDRB Jatim Tahun 2017 yang mencapai 2.019,20 triliun rupiah, sebanyak 1.100 trilun rupiah atau 54,98 persen berasal dari sektor UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,21 persen atau sekitar 185 triliun rupiah berasal dari UMKM binaan Dekranasda Jatim.<br /><br />“Ini bukti konkret dari kerja keras yang terus dilakukan Dekranasda Jatim sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.<br /><br />Untuk itu, Pakde Karwo menyambut baik pelaksanaan Gelar Kriya Dekranasda Jatim ini. Menurutnya acara ini sangat penting, karena kriya, fashion dan kuliner adalah bagian yang wajib dikembangkan dan tidak ada batasnya. Selain itu, ketiga aspek ini sangat berkaitan dengan gaya hidup seseorang. Semakin tinggi pendapatan sesorang, maka makin tinggi gaya hidupnya.<br /><br />“Gaya hidup dan fashion yang naik ini sebagai tanda pendapatan daerah naik, justru bagus. Sekarang tugas kita adalah menaikkan kualitas produk dan membuat packaging yang lebih bagus terhadap produk-produk ini,” kata orang nomor satu di Jatim ini.<br /><br />Ke depan, mengantisipasi perkembangan teknologi, pada Bulan Mei nanti Jatim akan memiliki etalase penting dalam ekonomi digital Jatim. Sistem yang sedang dikembangkan oleh Diskominfo dan Disperindag Jatim ini nantinya akan menjual produk-produk unggulan Jatim baik melalui pameran manual maupun digital.<br /><br />Tak hanya itu, berbagai layanan online dan sistem digital sudah dikembangkan oleh Provinsi Jatim. Salah satunya East Java Investment Super Corridor (EJISC) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim. Layanan ini berbentuk dashboard investasi berbasis web yang memberikan kemudahan berinvenstasi di Jatim.<br /><br />Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan kepada para pelaku bisnis termasuk pelaku UMKM untuk meningkatkan keramahan pada pembeli. Ini menjadi salah satu unggulan dalam menciptakan kemudahan berbisnis di jatim.<br /><br />Kemudahan ini, lanjutnya, membuat Provinsi Jatim meraih penghargaan peringkat satu tingkat kemudahan berbisnis tingkat nasional dari Asia Competitiveness Institute Singapura, dengan riset dilakukan selama April-September 2017 di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. <br /><br />“Kemudahan berbisnis itu dilihat dari sumeh-nya orang, tidak cemberut. Di negara-negara maju pun, pelayanan di depan itu dilatih untuk terus tersenyum,” katanya.<br /><br />Kembangkan Potensi Captive Market<br /><br />Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yakni 261 juta orang lebih atau sekitar 40 persen jumlah penduduk ASEAN merupakan pasar yang pasti (captive market). Potensi ini harus terus dikembangkan terutama dalam perdagangan antar daerah.<br /><br />“Perdagangan antar daerah kita selalu surplus, ini membuktikan produk kita punya daya saing. Jika kita bisa menguasai pasar dalam negeri pasti kita bisa survive menguasai pasar internasional, apalagi masyarakat Jatim kreatif dan inovatif”, kata Bude Karwo, sapaan lekatnya.<br /><br />Menurutnya, dalam era pasar bebas ini para perajin dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dengan berinovasi menghasilkan produk berkualitas, berkarakter budaya lokal dan memiliki harga yang kompetitif. Dekranasda Jatim, lanjutny, terus berupaya memfasilitasi para perajin salah satunya melalui pameran ini.<br /><br />Selain menyelenggarakan pameran, Dekranasda Jatim juga fokus dalam peningkatan kualitas SDM, kualitas produk, membantu akses permodalan bagi perajin, serta memfasilitasi sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI.<br /><br />Selama 2017, lanjut Bude Karwo, Dekranasda Jatim bekerjasama dengan berbagai instansi terkait telah memfasilitasi UKM dan IKM Jatim. Diantaranya, dengan menyelenggarakan bimtek kepada 520 UKM dan IKM bidang kerajinan batik tulis warna alam, pengembangan produk kulit dan alas kaki, serta peningkatan mutu bordir.<br /><br />Juga, melakukan pengembangan kewirausahaan bagi 170 perajin produk sulam handicraft dan batik gedog, serta memfasilitasi pelaksanaan ISO, SNI, HAKI, bagi 847 UKM dan IKM. Selain itu, memfasilitasi UKM dan IKM dalam pelaksanaan pameran Jatim Fair, Surabaya Internasional Jewellery Fair 2017 dan Festival Indonesia 2017 di Moscow, Rusia.<br /><br />Di akhir sambutannya, Bude Karwo menyampaikan terimakasih dan  penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Dekranasda kab/kota yang telah berkontribusi, mendukung dan memfasilitasi para perajin di daerah.<br /><br />Gelar Kriya Dekranasda Jatim 2018 yang diselenggarakan dalam rangka HUT Dekranas ke-38 ini dilaksanakan selama empat hari, 15-18 Maret 2018. Pameran ini diisi berbagai stand yang menampilkan berbagai produk kerajinan kriya terlengkap dari 38 Dekranasda kab/kota se-Jatim, BUMN, BUMD, beberapa UKM mandiri dan OPD Jatim seperti Dinas Koperasi UMKM dan Disbudpar Jatim. Produk yang dipamerkan diantaranya kerajinan kulit, batik, bordir, aksesoris dan furniture. Dalam acara ini turut dilaksanakan lomba fashion show busana batik untuk Dekranasda dari kab/kota se-Jatim.<br /><br />Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dekranasda Jatim, Ketua Dekranasda Kab/Kota se-Jatim, serta beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim. (*)<br /><br />Sumber : Humas Prov. Jatim/Dewi

Pemerintahan Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Gubernur Jatim Sukarwo saat memukul Gong berita korupsi .co - Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda...

»

ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span> – </b>Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri beberapa bulan lalu, terkait adanya dugaan Korupsi dalam pengadaan barang laboratorium radiasi alat XRF Spectrometry di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), ICW pun menuntut Mabes Polri untuk tetap mengusut kasus tersebut. Hal itu disampaikan ICW dalam siaran Persnya, Rabu 14 Maret 2018<br /><br />ICW mendesak agar Kepolisian harus menunjukkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dikembalikan akan menghapus pidana. Sebab pasca adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan dan Kepolisian, Komjen Pol Ari Dono selaku Kabareskrim menyampaikan kepada awak media bahwa sudah mengeluarkan STR jajaran bahwa jika kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan dan tersangka telah mengembalikan kerugian negara maka akan dihapuskan pidananya (detik.com, 28/02).<br /><br />Kemudian Kabareskrim mengklarifikasi pernyataannya dengan mengungkapkan bahwa pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu adalah opini pribadi. Lantas jika memang hal tersebut adalah opini pribadi namun STR sudah terlanjur dikirimkan ke jajaran Kepolisian seluruh Indonesia, maka STR tetap bisa dijadikan acuan penyidik dalam menghentikan penanganan perkara korupsi yang kerugian negaranya dikembalikan. <br /><br />Oleh karena itu, ICW meminta salina STR pada Humas Mabes Polri jika telah ditarik atau dicabut harus diumumkan ke publik. ICW juga mengajukan surat pencabutan atau penarikan STR tersebut. Hal ini memicu keresahan masyarakat bahwa akan ada potensi kasus “digantung” ketika para pihak telah mengembalikan kerugian negara.<br /><br />Potensi penggunaan STR sebagai dasar penghentian kasus ditemukan dalam penanganan perkara pengadaan barang di Bapeten tahun 2013 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pengadaan barang Bapeten tahun 2013 memiliki tiga paket pengadaan senilai Rp 17,8 miliar. Salah satu paketnya ialah pengadaan alat laboratorium radiasi yang mengadakan alat XRF Spectrometry seharga Rp 3,5 miliar. ICW pada 6 April 2017 melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi XRF Spectrometry di BAPETEN tahun anggaran 2013 dan sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. <br />Namun kasus tersebut  tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan karena kerugian negara sudah dikembalikan oleh para pihak. Sampai saat ini, kasus ini masih menggantung alias tidak dinaikkan ke penyidikan dan belum terbit SP3. STR dikhawatirkan dijadikan dasar untuk menghentikan perkara ini karena kerugian negaranya telah dikembalikan padahal ada indikasi pidana korupsi seperti niat jahat (mens rea) dan penggelembungan harga.<br /><br />Berdasarkan informasi yang didapatkan, ada tiga hal yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Pertama, Polda Metro Jaya menemukan adanya perbuatan melawan hukum.Kedua, Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya penggelembungan harga. Ketiga, pengembalian kerugian negara sudah dikembalikan kepada negara.<br /><br />Hal ini jelas sangat bertentangan dengan bukti dan dokumen yang pernah disampaikan oleh ICW khususnya pada poin kedua bahwa tidak ditemukan adanya penggelembungan harga yang berimplikasi timbulnya kerugian negara. Sebab ICW menemukan adanya persengkongkolan oleh penyedia barang dan mengarah pada produk tertentu karena hal tersebut akan berdampak pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diduga terjadi penggelembungan harga sekitar 45 persen.<br /><br />Oleh karena itu ICW mendesak agar Polda Metro Jaya untuk melakukan telaah ulang atas kasus tersebut. Juga ICW mendorong agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi khususnya XRF Spectrometry dinaikkan statusnya ke penyidikan meskipun sudah ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para pihak. (*)<br /><br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

Jakarta, berita korupsi .co – Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Krimi...

»

Sidang Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT WUS Tertunda Karena Saksi Tak Hadir

<i><b><span style="font-size: large;">#Saksi Achmad Fauzi (Wakil Bupati Sumenep, Madura) Tak Hadir sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor, Aspidsus Kejati Jatim tak mau berkomentar#</span></b></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU7UqFjwd2FD_z_txqJP0HoVsLLYX6_vtw_-J-aH_njLyREplP8jAyKwetATc4_wevJ1Xe8CqxxmOoNt1rdxAG-4EuewaieDOwHiTT_Gccj57EiVG6Wh4CPTytKXIzmRREBH-DAldpzg/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU7UqFjwd2FD_z_txqJP0HoVsLLYX6_vtw_-J-aH_njLyREplP8jAyKwetATc4_wevJ1Xe8CqxxmOoNt1rdxAG-4EuewaieDOwHiTT_Gccj57EiVG6Wh4CPTytKXIzmRREBH-DAldpzg/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) yang dikelola PT Wira Usaha Sumekar (WUS) selaku milik BUMD pada tahun 2011 – 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 10,058 Milliar dengan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie selaku Direktur Utama (Dirut) PT WUS tertunda karena ketidak hadiran saksi, pada Selasa, 13 Maret 2018.<br /><br />Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Dirut salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) pada akhir tahun lalu dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah.<br /><br />Sebagai tersangka dalam kasus ini, Sitrul Arsyih Musa'ie “ditemani” Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), namun dalam perkara terpisah.<br /><br />Sementara Achmad Fauzi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep saat itu sebagai Kepala Cabang PT WUS di Jakarta, namun orang nomor 2 di Kabupaten Sumenep itu “tak mau” hadir saat dipanggil oleh penyidik Kejati Jatim untuk diminta keterangannya. Seperti yang disampaikan Kasindik Pidana Khusus Kejati Jatim, saat dihubungi wartawan media beberapa waktu lalu.<br /><br />Ternyata, ketidak hadiran Achmad Fauzi tidak hanya saat dipanggil oleh penyidik Kejati Jatim, namun saat dipanggil oleh JPU Kejati Jatim pun sebagai saksi untuk terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya juga tak hadir.<br /><br />Pada hal, agenda sidang yang seyogjanya berlangsung (Selasa, 13 Maret 2018) adalah mendengarkan keterangan saksi Achmad Fauzi seperti yang disapaikan JPU dalam peridangan pada minggu lalu (Selasa, 6 Maret 2018).<br /><br />“Ia saksi meinggu depan wakil Bupati,” kata JPU Rhein saat ditanya wartawan media ini sesaat sidang berakhir.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLPwINzG6ZpGNqZHzdXTAEGrcfU004HYNwfrBTGuAZXHs87y-114n23G7OcnbeNANiOZuQMzbwZrNIn6FGHw0j4N6Vtoir5qaULlph2kbJZGOokQYIuI0jPw7sF-qf2y0JF6zUMxns0Sg/s1600/PT+WUS.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="628" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLPwINzG6ZpGNqZHzdXTAEGrcfU004HYNwfrBTGuAZXHs87y-114n23G7OcnbeNANiOZuQMzbwZrNIn6FGHw0j4N6Vtoir5qaULlph2kbJZGOokQYIuI0jPw7sF-qf2y0JF6zUMxns0Sg/s640/PT+WUS.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>S</b></span>aat itu (Selasa, 6 Maret 2018), sidang yang berlangsung mendengarkan keterangan beberapa saksi, salah satu diantaranya adalah pegawai Bank Mandiri Jakarta. Saat itu saksi menjelaskan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, bahwa pembukaan rekening dalam mata uang rupiah dan dollar serata  pencairan uang dilakukan oleh Sitrul Arsyih Musa'ie dan Achmad Fauzi hingga beberapa kali.<br /><br />“Sidang ditunda karena saksinya tidak hadir,” kata Panitra. Dan jawdal sidang selanjutnya yang akan berlangsung minggu depan adalah pemeriksaan saksi Ahli yang akan dihadirkan JPU.<br /><br />Terkait ketidak hadiran saksi Achmad Fauzi sebagai saksi di persidangan, sempat beredar isu bahwa orang nomor 2 di Kabupaten Sumenep itu “tidak” akan hadir. Tidak hanya itu, beberapa wartwan yang tidak biasanya muncul di gedung pengadil orang-orang korupsotor itu pun terlihat beberapa kali mengikuti persidangan.<br /><br />Saat wartawan media ini meminta tanggapan atau komentar dari Achmad Fauzi, termasuk dari Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim saat dihubungi (pesan) melalui melalui nomor WhastApp kedua pejabat tersebut, tak ada tanggapan kecuali hanya membacanya. <br /><br />Tak heran memang, bila pejabat kepala daerah yang masih aktif belum pernah dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa dipersidangan kehadapan Majelis Hakim.<br /><br />Tidak hanya sebagai saksi, diperiksa sebagai orang yang turut bertanggung jawab dalam kasus Korupsi yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim pun tak ada kelanjutannya, seperti kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu ke Kalimantan tahun 2015 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,4 milliar. Dimana dalam putusan itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Eddy Rumpoko dan Kepala Inspfektorat Kota Batu turut bertanggung Jawab. <br /><br />Lalu kasus Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun. Tahun 2014, Kejari Madiun memang sempat memeriksa Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun, dan kemudian ditarik oleh Kejati Jatim dan akhirnya……<br /><br />Andai saja Eddy Rumpoko tidak terjaring OTT KPK, dan Bambang Irianto (sudah divonis 6 tahun penjara, penyidikan dilakukan oleh KPK), bisa saja Kdua Kepala Daerah itu akan tetap melenggak lenggok menikamti indahnya hidul dialam bebas.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, kasus Korupsi UIN Malang, dimana pada tahun 2014 lalu, mantan Rektor UIN Malang sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun hingga saat ini kasus perkaranya “hilang”.<br /><br />Selain itu, kasus Korupsi pelepasan asset Daerah Kabuaten Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyebutkan, bahwa Heri Nungoroho (Bupati Blitar saat itu) turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini juga tak ada kelanjutannya.<br /><br />Apakah terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie akan berani “buka-bukaan” terkait kasus yang menjeratnya kepada Majelis Hakim saat agenda pemeriksaan terdakwa, atau ……?. <br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, setelah terlebih dahulu Tim penyidi Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013.<br /><br />Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang menjeratnya, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Sidang Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT WUS Tertunda Karena Saksi Tak Hadir

#Saksi Achmad Fauzi (Wakil Bupati Sumenep, Madura) Tak Hadir sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor, Aspidsus Kejati Jatim tak mau berkomentar#...

»