Swandi, Terpidana Korupsi Jadi Saksi Untuk Terdakwa Taufiqurrahman (Ex.Bupati Nganjuk)

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"> - <i>"Hampir Semua Jabatan di Pemda Kab. Nganjuk karena duit <br />   sebelum Taufiqurrahman Tertangkap Tangan KPK pada Oktober <br />   2017"</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br />- Saksi Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud <br />  Nganjuk) “pura-pura lupa” saat ditanya mengenai uang sebesar <br />  Rp600 juta”</span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUp5NSlD_S34D6eFqLI_VHLl8UmJgSB1Oql89C_jo4t07vdO_2Wd9LrVJbxR-NvdT8oJah0Oc2KtB6ERAPIcIl3wEo4oaxXqeYoM6W9tsSchRZTtYdQ4O0_NoWEHFJTvZwEVZ3MQgtF3Y/s1334/IMG20210322145626+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUp5NSlD_S34D6eFqLI_VHLl8UmJgSB1Oql89C_jo4t07vdO_2Wd9LrVJbxR-NvdT8oJah0Oc2KtB6ERAPIcIl3wEo4oaxXqeYoM6W9tsSchRZTtYdQ4O0_NoWEHFJTvZwEVZ3MQgtF3Y/w640-h288/IMG20210322145626+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </span>–<br /><i>"Ibarat melihat buah Mangga yang dari luar terlihat manis namun setelah dimakan ternyata kecut"</i>. <i>Seperti inilah yang terjadi</i> di Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Nganjuk sebelum KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.<br /><br />Masyarakat berpikir, bahwa seseorang pejabat yang menduduki jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten Nganjuk karena Golongan dan Pangkat. Ternyata ada "embel-embelnya yaitu uang yang disebut sebagai "syukuran"<br /><br />Hal ini terungkap dari fakta di persidangan dalam perkara Jilid I, saat Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk diadili bersama 4 pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Nganjuk dalam perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada 24 Oktober 2017 maupun perkara Jilid II, dimana Taufiqurrahman diadili dalam Perkara duagaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU.<br /><br />Duit yang diminta terdakwa dari setiap PNS yang diangkatnya di  lingkungan Pemda Kabupaten Nganjuk berpariasi. Untuk PNS yang lulus ujian Calon Pegawai Negeri Spil (CPNS) ditarik antara 50 hingga 70 juta rupaih. Hal ini diakui di persidangan oleh Putu Pratikno selaku Koordiantor 30 CPNS yang lulus ujian tahun 2015 dan SKnya bari diserahkan pada tahun 2017 setelah memberikan komitmen uang. <br /><br />Sedangkan Jabatan Camat dan Kepala Dinas bertarif ratusan juta. Sedangkan jabatan tertinggi di jabatan Struktural adalah Sekda (Sekretaris Daerah) yang tarifnya miliaran. Dan hal ini diakui oleh Masduqi, mantan Sekda saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Taufiqurrahman dipersidangan<br /><br />pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi di lingkungan Pemda Kabupaten Nganjuk? Atau terjadi juga di berbagai Kabupaten/Kota lainnya namun tak "tercium?"</span><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQj2CPoS7hl5XiIrHRnVvsxP2rdRQ0v8wn9opFhE0E7FnoacSPSrxWG5zBtmkzTr9s97uhzOMPasuAy7_6ZTMkJqPKd_0jvGKHfPLXV52-gwJuEVeWRp2XeS80H4umXB246ReBX4VOW8I/s320/IMG_20180325_142000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="248" data-original-width="320" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQj2CPoS7hl5XiIrHRnVvsxP2rdRQ0v8wn9opFhE0E7FnoacSPSrxWG5zBtmkzTr9s97uhzOMPasuAy7_6ZTMkJqPKd_0jvGKHfPLXV52-gwJuEVeWRp2XeS80H4umXB246ReBX4VOW8I/w640-h496/IMG_20180325_142000.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Swandi saat sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya pada 12 Februari 2018 </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;">Swandi, mantan Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk yang berstatus terpidana 4 tahun penjara dalam kasus Korupsi Suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (juga terpidana 7 tahun penjara) yang sama-sama Tertangkap Tangan KPK pada pada tanggal 24 Okteber 2017 (perkara pertama), dihadirkan oleh JPU Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 22 Maret 2021) dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sejumlah Rp25.657.163.915.915 sejak tahun 2013 – 2017 dengan terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk (perkara kedua)<br /><br />Pada persidanga kali ini (Senin, 22 Maret 2021), JPU KPK menghadirkan sebanyak 6 orang saksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kab. Nganjuk, namun yang hadir hanya 4 orang, yaitu Swandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk),; Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Nganjuk),; Sugito (Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk) dan Zainuri.<br /><br />Persidangan yang berlansung melalui Vidio Conference (Vidcon) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda mendengarkan keterangan saksi dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sejumlah Rp25.657.163.915.915 dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebesar Rp10.736.061.138 sejak tahun 2013 – 2017 dengan terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu H. Hisbullah Idris, SH., M.Hum dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan secara Vidcon dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, di Sidoarjo  karena masih kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Sekedar mengingat kembali. Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan pada taggal 24 Oktober 2017, KPK mengamankan sebanyak 20 orang di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat sebanyak 12 orang dan di Kabupaten Nganjuk 8 orang. <br /><br />Sebanyak 20 orang tersebut diantaranya Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk termasuk ajudannya,; Ita Triwibawati (istri Taufiqurrahman) yang menjabat Sekda Kabupaten Jombang bersama ajudannya,; Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk),; Swandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk),; seorang wartawan Radar Nganjuk (Group Jawa Pos),; Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom,; SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQUQeqDGKpNtA0rVZdAaLWjizadM3aUm_QzkH0I90PxfXQW2R-VRv7SqzUDmjT9JhVvAjSSpnWMOsqrf8EwKFCHrdPnbnJcLpbJ1mLRtX8q4ejhJvgXmJP1GVJG1t4Kfq6twEplsCqcxM/s640/Ibnu+Hajar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQUQeqDGKpNtA0rVZdAaLWjizadM3aUm_QzkH0I90PxfXQW2R-VRv7SqzUDmjT9JhVvAjSSpnWMOsqrf8EwKFCHrdPnbnJcLpbJ1mLRtX8q4ejhJvgXmJP1GVJG1t4Kfq6twEplsCqcxM/w640-h640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan 8 orang di Kabupaten Ngnajuk, diantaranya Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk),; SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk),; CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk),; TFY (Direktur RSUD Kertosono),; OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman),; T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom),; SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental).<br /><br />Dari sejumlah orang yang diamankan KPK, hanya 5 orang saja yang menjadi Tersangka/Terdakwa dan saat ini berstatus Terpidana, yaitu 3 orang terpidana sebagai Penerima Uang Suap yaitu Taufiqqurrahma (di Vonis 7 tahun dari 10 tahun tuntuntan JPU KPK), Ibnu Hajar (di Vonis 6.6 tahun penjara dari 7 tahun tuntutan JPU KPK) dan  Suwandi (di Vonis 4 tahun penjara dari tuntutan 7 tahun. Ketiganya dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf b Undaang-Undang Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sdangkan 2 orang terpidana lainnya adalah sebagai Pemberi Suap, yaitu M. Bisri dan Harjanto. Keduanya sama-sama di Tuntut dan Vonis pidana penjara masing-masing selama 2 dan dinyatakan terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undaang-Undang Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU yang menyeret Taufiqurrahan untuk kedua kalinya sebagai terdakwa, dijearat dalam dalam 2 Undang-Undang, yaitu Pasal 12 B Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)<br /><br />Dan kehadiran Swandi, Suroto, Sugito dan Zainuri, terkait pemberian uang sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk kepada Terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk pada tahun 2017<br /><br />Sebab dalam surat dakwaan pertama (Primair) Jaksa terhadap terdakwa Taufiqurrahman disebutkan, “Penerimaan uang sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:<br /><br />a. Penerimaan uang dari Suroto. Pada bulan Mei 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Suroto, yang berumber dari fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Pada bulan Oktober 2017, bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui Swandi sebesar Rp260.000.000 dari Suroto  dan Ibnu Hajar<br /><br />b. Penerimaan uang melalui Swandi. Pada awal September 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui Swandi sebesar Rp12.500.000  dari Sri Wahyuni terkait mutasi jabatan<br /><br />Pada tanggal 18 Oktober 2017, bertempat di Desa Sumberkuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui Swandi, Sugito dan Moch. Zainuri sebesar Rp600.000.000, kemudian diserahkan kepada Achmad Sillahhuddin, yang bersumber dari Ibnu Hajar, Swandi, Joko, Rudy, Bambang, Widodo, M. Bisri dan Sutoto <br /><br />Pada bulan Oktober 2017, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000 dari Swandi untuk keperluan kampanye Ita Triwibawati selaku istri terdakwa Taufiqurrahman<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4HuUs4Fzur8TB9lU_l86dQljCEwQ2HP4JTfpvBmZWGVm_GTk7Y4lWVFhlWtNuNHUqbWoJ9PXHRaY8jVgool_9ZnFBKj4CNrGllAPGdSfMBfftHmHDiORMcLDnECkGWQmxsSeC02Ev70/s478/IMG20180309094740.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="410" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4HuUs4Fzur8TB9lU_l86dQljCEwQ2HP4JTfpvBmZWGVm_GTk7Y4lWVFhlWtNuNHUqbWoJ9PXHRaY8jVgool_9ZnFBKj4CNrGllAPGdSfMBfftHmHDiORMcLDnECkGWQmxsSeC02Ev70/w548-h640/IMG20180309094740.jpg" width="548" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim (Senin, 21 Maret 2021), saksi Swandi mengakui pemberian uang sebesar Rp50 juta. saksi yang terpidana ini juga mengakui, penyerahan uang sebesar Rp600 juta kepada terdakwa melalui Sugito<br /><br />“Seperti yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saya. Saya serhakan ke Sugito,” kata Swandi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK<br /><br />Namun apa yang dijelaskan Swandi, membuat Suroto “terserang penyakit pikun”. Dan untuk “memulihkan penyakit pikun” saksi Suroto, JPU KPK beberapa kali bertanya kembali ke Swandi untuk menjelaskan terkait penyerahan uang. <br /><br />Setelah beberapa kali Swandi menjelaskan, barulah Sugito sedikit ingat dan mengakui, namun tidak ingat jumlahnya berapa dan dari siapa saja.<br /><br />“Ya, tapi saya tidak tahu berapa,” kata Suroto untuk mencari “penyelamatan diri”.<br /><br />Apa yang dijelaskan Swandi, tidak jauh beda dengan pengakuan saksi Sugito dan Zainuri. Hanya saja Zainuri menjelaskan, bahwa dirinya tidak ada memberikan uang. Zainuri mengatakan, bahwa dirinya yang mengantarkan Swandi dan Suroto ke rumahnya Bupati<br /><br />Seperti yang diberitkan sebelumnya. Berawal pada tahun 2008, saat Terdakwa Taufiqurrahman menjabat Bupati Nganjuk untuk periode 2008 - 2013 yang Kemudian terpilih lagi untu periode ke II yaitu 2013 – 2018. Dan untuk melanjutkan kepimpinannya, terdakwa berencana mencalonkan istrinya Ita Triwibawati untuk mengikuti pencalonan Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023. Dalam rangka sosialisasi atas rencana tersebut, terdakwa meminta bantuan dari beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk yang dianggap memiliki loyalitas terhadap dirinya, diantaranya Ibnu Hajar dan Swandi.<br /><br />Untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas sosialisasi rencana pencalonan istri terdakwa sebagai calon Bupati Nganjuk sekaligus sebagai biaya operasional pribadi, pada awal tahun 2017 terdakwa meminta Ibnu Hajar dan Swandi untuk mengumpulkan uang “syukuran” dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk yang telah mendapat promosi/mutasi jabatan, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nganjuk, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk.<br /><br />Atas perintah terdakwa Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Swandi kemudian mengumpulkan uang syukuran dari beberapa pegawai tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Haryanto sebesar Rp 80 juta.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3_u0Tt1nTVZTneSaPH2EQbv9QDeoCz-m6fZqfOB_MavIEMj-j1NCi-q7uxkbGeD6rlqHB8N0rY-gCRWyAJUlqJ6q6eEIEs0PYiNC0a5mdlkfVR5FSh2ZPYY9UeRbZ6CR1387qHLJOpos/s1334/IMG20210322135646.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3_u0Tt1nTVZTneSaPH2EQbv9QDeoCz-m6fZqfOB_MavIEMj-j1NCi-q7uxkbGeD6rlqHB8N0rY-gCRWyAJUlqJ6q6eEIEs0PYiNC0a5mdlkfVR5FSh2ZPYY9UeRbZ6CR1387qHLJOpos/w640-h288/IMG20210322135646.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada akhir tahun 2016, terdakwa mengangkat Haryanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Sekitar bulan April 2017 setelah pelantikan, terdakwa memanggil Haryanto melalui Sudrajat selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk datang ke rumah pribadi terdakwa di Mojosari Jombang.<br /><br />Kemudian Haryanto datang bersama Wisnu Anang Prabowo, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 500 juta kepada Harianto sebagai kompensasi atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa Taufiqurrahman meminta Ibnu Hajar mengambil uang syukuran sebesar Rp 200 juta dari Haryanto. <br /><br />Ibnu Hajar kemudian menghubungi Harianto dan menyampaikan permintaan terdakwa, lalu Haryanto meminta Wisnu Anang Prabowo menyiapkan uang syukuran, tetapi yang terkumpul hanya sebesar Rp 80 juta rupiah, yang kemudian oleh Harianto diserahkan kepada Ibnu Hajar di rumah Haryanto, Jln. DI Panjaitan 1 No 18 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, terdakwa Taufiqurrahman Penerimaan uang sebesar Rp 50 juta melalui Swandi selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot sebagai orang kepercayaannya. Uang tersebut berasal dari Haryanto, yang diminta menyiapakan uang sebesar Rp 200 juta untuk kegiatan terdakwa di Jakarta. Lalu Harjanto menghubungi Wisnu Anang Prabowo agar menyiapkan uang yang dimaksud.<br /><br />Lalu pada tanggal 23 Oktober 2017, uang yang terkumpul sebesar Rp 50 juta berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta yang  juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. <br /><br />Setelah uang terkumpul sebesar Rp 50 juta, Haryanto menyerahkan kepada Swandi  di depan sekolah SMP Negeri 2 Nganjuk, Jln Wilis No 44 kelurahan Kramat Nganjuk.<br /><br />Selain menerima uang melalui Suwandi dan Ibnu Hajar, pada bulan Mei 2017, terdakwa Taufiqurrahman juga menerima uang syukuran melalui Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100, dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di sekitar RSUD Kertosono. <br /><br />Masih di bulan yang sama, ternyata terdakwa juga menerima uang syukuran melalui Budiono sebesar Rp 100 juta dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di rumah Budiono di  Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 24 Mei 2017, karena terdakwa mengangkat Muhammad Bisri dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon 3/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dengan Eslon yang sama, serta mengangkat para pegawai lainnya sebagaimana formasi yang diajukan oleh Muhammat Bisri.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijTPxvlm77_Za6UDXcqXB3AHvHfBXPFwNeHLGbUl5Y4RjZNCz7KDA9FuL2tGsAblUeqXJVDpvTbdtUwsPSsAWqu-VU-K4IuRXu_AXMYXEDjjkZPtrznJQZRTLIOVs5lOERqTJSN0a6N_o/s1334/IMG20210322145614.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijTPxvlm77_Za6UDXcqXB3AHvHfBXPFwNeHLGbUl5Y4RjZNCz7KDA9FuL2tGsAblUeqXJVDpvTbdtUwsPSsAWqu-VU-K4IuRXu_AXMYXEDjjkZPtrznJQZRTLIOVs5lOERqTJSN0a6N_o/w640-h288/IMG20210322145614.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas promosi/mutasi Muhammad Bisri dan beberapa pegawai tersebut, terdakwa telah meminta dan menerima uang syukuran dari Muhammad Bisri yakni; 1. Antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, bertempat di rumah M. Bisri di Jln Semeru Gang 1 RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo,  Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta  yang kemudian diserahkan Joni Tri Wahyudi kepada terdakwa Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jln Jemursari No 206 Surabaya, diterima oleh Swandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah M. Bisri, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk, Jln DDr. Soetomo 602 Kabupaten Nganjuk, diterima Suwandi sebesar 50 juta.<br /><br />Penerimaan uang dari Teguh Sujatmika. Setelah Teguh Sijatmika diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Tanjunganom, Ia sering ditemui Swandi dan meminta uang syukuran untuk keperluan terdakwa. Namun Teguh Sujatmika ragu untuk memberikan uang kepada Swandi,  karena sepengetahuan Teguh Sujatmika, yang merupakan orang dekat terdakwa adalah Ibnu Hajar  yang sering diajak pergi bersama terdakwa. <br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, Teguh Sujatmika bertempat di rumah Ibnu Hajar, mengkonfirmasi sekaligus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta.<br /><br />Penerimaan uang dari Tien Farida Yani, terkait pengangkatannya menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk. Pada sekitar bulan Oktober 2017, Tien Farida Yani ditelepon oleh Muhammad Bisri yang saat itu bersama Swandi, dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 150 juta dengan menggunakan istilah satu setengah meter.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf3GuxC_VyCdoBBZjYXlq2Nm6AEPNEwfja37bsxKNvafOsldpTZMXGn_w8Xh4ZueDTJY31Ju0cnL89-VUY0bKl0QROvLOmiqk3V_uEIucVmBlyGQd59o8AWDrHqO7RHAz_CJIpp9tTAyg/s1334/IMG20210322145601.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf3GuxC_VyCdoBBZjYXlq2Nm6AEPNEwfja37bsxKNvafOsldpTZMXGn_w8Xh4ZueDTJY31Ju0cnL89-VUY0bKl0QROvLOmiqk3V_uEIucVmBlyGQd59o8AWDrHqO7RHAz_CJIpp9tTAyg/w640-h288/IMG20210322145601.jpg" width="640" /></a></div>Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2017, Swandi menelpon Tien Farida Yani  dan menyampaikan akan ke rumahnya (Tien Farida Yani) terkait permintaan satu setengah meter tersebut. <br /><br />Selanjutnya Tien Farida Yani, bertempat di Klinik Kesehatan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari uang jasa pelayanan yang diterima Tien Farida Yani dari RSUD Kertosono, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Swandi untuk diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Penerimaan uang dari Suroto. Terdakwa Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Swandi, meminta dan menerima uang syukuran yang seluruhnya sebesar Rp 425 juta dari Suroto selaku  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut;<br /><br />Pada awal tahun 2017, bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk, diterima Suwandi uang sebesar Rp 50 juta terkait tidak dimutasikannya Suroto pada periode sebelumnya. Lalu pada sekitar akhir Maret 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, diterima Ibnu Hajar sebesar Rp 305 juta dari Suroto, dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. <br /><br />Kemudian pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP.<br /><br />Penerimaan uang dari Cahaya Sarwo Edi sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ibnu Hajar meminta Cahya Sarwo Edi untuk membantu mengumpulkan uang syukuran untuk kepentingan terdakwa. Pada akhir Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Cahya Sarwo Edi terkait promosi jabatan Sugito menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, saat terdakwa Taufiqurrahman berada di Jakarta dalam rangka melakukan pendekatan ke DPP PDIP atas rencana pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Nganjuk periode berikutnya, sehingga terdakwa memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi melalui Nurrosyid Husein Hidayat agar menyusul ke Jakarta guna menyerahkan uang syukuran dimaksud.<br /><br />Atas perintah tersebut, Swandi dan Ibnu Hajar pun menyusul ke Jakarta menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan membawa uang syukuran yang masing-masing sebesar Rp 150 juta, yang dimasukkan ke dalam tas ransel hitam lalu diserahkan kepada terdakwa Taufiqurrahman. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Swandi, Terpidana Korupsi Jadi Saksi Untuk Terdakwa Taufiqurrahman (Ex.Bupati Nganjuk)

 - "Hampir Semua Jabatan di Pemda Kab. Nganjuk karena duit    sebelum Taufiqurrahman Tertangkap Tangan KPK pada Oktober    2017" -...

»

Empat Terdakwa Korupsi BBM ‘Rp17’ Juta Di Vonis 3 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sebelumnya, dalam kasus yang sama Tiga Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Madiun yaitu Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono sudah di Vonis 4,6 Thn Penjara pada April 2020# </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"></span></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh89NNFgb6hyphenhyphenK2pYqzI-vlYElXl8IVZh1O4Uz9030AFQEMAC98ipbkDpDgkvyIjOoV-PRwMw1g5uuts08aly7B3rA9yCn6ULl2dHxnWCjAEhxhUyo873TVbpjULD6eHHmxBAvDnzAd8bW0/s800/Yuliana.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh89NNFgb6hyphenhyphenK2pYqzI-vlYElXl8IVZh1O4Uz9030AFQEMAC98ipbkDpDgkvyIjOoV-PRwMw1g5uuts08aly7B3rA9yCn6ULl2dHxnWCjAEhxhUyo873TVbpjULD6eHHmxBAvDnzAd8bW0/w640-h480/Yuliana.jpg" width="640" /></a></div></div><p></p><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –   </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 22 Maret 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Empat (4) Terdakwa, yaitu yaitu Eko Rusdianto (Terdakwa I selaku Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun), Gogot Setyawan (Terdakwa II selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun), Tri Tanto (Terdakwa III sebagai Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) di  Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan Jaiunul Arifin (Terdakwa IV Tenaga Kontrak di Pemerintah Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Caterpillar) dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dendan masing-masing sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan karena terbukti melakuan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dana Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar jenis Dexlite untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada tahun 2017 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp71.337.000<br /><br />Ke Empat terdakwa ini sudah tidak dihukum untuk membayar uang pengganti yang masing-masing sebesar Rp17 juta, karena para terdakwa sudah mengembalikan sebelaum tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dibacakan pada Senin, 15 Pebruari 2021<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap ke Empat terdakwa (Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto dan Jaiunul Arifin) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 22 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Ellyani, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Lukman Hakim, SH., MH yang di hadiri Tim JPU Hendrik Murbawan, SH dkk dari Kejari Madiun serta Penasehat Hukum Terdakwa Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto, yakni Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), dan Penasehat Hukum Terdakwa IV Jaiunul Arifin, yakni Didik Setiyo Utomo. Sementara ke Empat Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Kasus ini adalah lanjutan dari perkara Jilid I dengan Tiga terdakwa, yaitu Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (perkara tersendiri),; Suhartono (bagian operator mesin alat berat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan Putut Wasono (tenaga Progra Jakan Bersih/Prijasih di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2017-2019. Ketiganya sudah di hukum (Vonis) 4 dan 6 bulan penjara dapa Aparil 2020. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC8g-DudnNdWUVHK5i-b-B67pchAuxqaoUcWX4Fsz-dZ3FGN2FMmFqBsyG3M_LoWIhyQlDqls4RvqI5yEV3DueUH6d-K0vdocn9uEauys3xLhc2lEhasFqxBcYkoYYrp1UkmOQnfHoZYk/s640/IMG20200401131756.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC8g-DudnNdWUVHK5i-b-B67pchAuxqaoUcWX4Fsz-dZ3FGN2FMmFqBsyG3M_LoWIhyQlDqls4RvqI5yEV3DueUH6d-K0vdocn9uEauys3xLhc2lEhasFqxBcYkoYYrp1UkmOQnfHoZYk/w640-h360/IMG20200401131756.jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan (Senin, 22 Maret 2021), Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, bahwa Terdakwa  Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tri Tanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dana Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar jenis Dexlite untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah)<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tri Tanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000 subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Putusan Tiga tahun, denda Lima puluh juta subsidair Tiga bulan kurungan. Kalau UP (uang pengganti) sudah tidak ada karena sudah dikembalian,” kata Yuliana maupun Didik <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa I Eko Rusdianto selaku Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2018 dan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2019 yang bertugas sebagai Operator Excavator Hitachi ;  <br /><br />Terdakwa II Gogot Setyawan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor.824401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun diangkat sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Hitachi, ;<br /><br />Terdakwa III Tritanto sebagai Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2018 dan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2019 yang bertugas sebagai Operator Excavator Caterpillar dan ;<br /><br />Dan Terdakwa IV Jainul Arifin selaku Tenaga KontrakPada Pemerintah Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/215/2014 tanggal 25 Agustus 2014, Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/127/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Caterpillar, ; </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjhXngYBp2d1spdhIrCb4dO5iQmm9Skuv_DVn2Nu3ULiDeCz34kmFAAxDu2pCItXQKxe2i6hiBDvUIWRLOS5_1k1_8ir44JYarrwcKNbKTbGXqBsYN_3CmknY5mR6GJNGZcEf4Oxbhauo/s640/IMG20210215113037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjhXngYBp2d1spdhIrCb4dO5iQmm9Skuv_DVn2Nu3ULiDeCz34kmFAAxDu2pCItXQKxe2i6hiBDvUIWRLOS5_1k1_8ir44JYarrwcKNbKTbGXqBsYN_3CmknY5mR6GJNGZcEf4Oxbhauo/w640-h288/IMG20210215113037.jpg" width="640" /></a></div>Bersama saksi Suhartono selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun, saksi Putut Wasono selaku Tenaga Program Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfiil Tahun Angaran 2017 sampai 2019 (masing-masing telah dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), ; <div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br />Pada bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai tahun 2019, bertempat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 dengan cara menyisihkan BBM Dexlite <br /><br />Yang seharusnya dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator lalu BBM yang disisihkan dijual kepada saksi Putut Wasono membuat laporan penggunaan BBM excavator tidak sesuai dengan penggunaannya, laporan dibuat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya<br /><br />Perbuatan tersebut yang bertentangan dengan Pasai 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1), Pasat 12 Ayat (5), Pasal 122 Ayat (9), Pasal 132, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 Ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan<br /><br />Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin sejumlah Rp.71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp.131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill  <br /> <br />Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Controlled Landfill, saksi Heri Martono setaku PPTK atas inisiatif sendiri menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 Tanggal 1 Januari 2017 yang menunjuk saksi Suhartono sebagai Pengawas TPA dengan tugas melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU, Saksi Suhartono bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017 di SPBU Nglames Kabupaten Madiun<br /><br />Kemudian sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019 di SPBU Aneka Usaha Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pada tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, pembelian BBM Dexlite dengan jumlah dan waktu yang bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter  <br /><br />Bahwa saksi Suhartono dalam melakukan pembelian BBM Dexlite menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP yang memuat 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum minyak yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) Iter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disiapkan oleh saksi Putut Wasono untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh saksi Suhartono.<br /><br />Kemudian saksi Suhartono mengatur dan memerintahkan saksi Joko Wahyudi agar pengisian BBM Dexdite ke dalam masing-masing drum hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) fiter dari yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) liter disisihkan dalam jurigen.<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3WFHRVqrjZ8EUNKxjwYq6jdjjCcbdI-VW6-sSdpp9d16CVC8P01D266QFRXEm5uPHSa0sUYuttvr-4KebkimLLkoIQhTaheAIvToQUsIhkclWvPOvI9D-tIP-fpLa7x-HBeSIsu7M7ss/s640/IMG20200401130500.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3WFHRVqrjZ8EUNKxjwYq6jdjjCcbdI-VW6-sSdpp9d16CVC8P01D266QFRXEm5uPHSa0sUYuttvr-4KebkimLLkoIQhTaheAIvToQUsIhkclWvPOvI9D-tIP-fpLa7x-HBeSIsu7M7ss/w640-h360/IMG20200401130500.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, saksi Suhartono menyisihkan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah diatas 800 (delapan ratus) liter atau pada saat belanja BBM Dexlite lebih dari 4 (empat) buah drum, sedangkan untuk tanggal 11 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 dilakukan penyisihan sebanyak 8 (enam) buah jurigen masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter.<br /><br />Dalam kurun waktu tersebut, saksi Suhartono membawa drum dan jurgen yang telah berisi BBM Dexlite dari SPBU ke TPA Winongo, lalu menempatkan drum warna merah dan jurigen di garasi backhoe loader, sedangkan drum-drum warna putih ditempatkan di garasi excavator dipergunakan sebagai bahan bakar 2 (dua) unit excavator. Untuk jurigen-jurigen yang ditempatkan di garasi excavator dijual saksi Suhartono kepada saksi Putut Wasono dengan harga Rp120.000<br /><br />Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, penyisihan BBM Dexlite yang dilakukan saksi Suhartono sebanyak 6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter, dan sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 sebanyak 8.640 (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter.<br /><br />Bahwa Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa III Tritanto selaku Operator Excavator bersama Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin selaku Pembantu Operator (Helper), secara rutin tiap 2 (dua) hari sekali mengambil 2 (dua) drum warna putih berisi BBM Dexlite untuk diisikan kedalam masing-masing tangki excavator.<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa III Tritanto dibantu Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin mengoperasionalkan masing-masing excavator hanya selama 5 (lima) sampai 6 (enam) jam per hari yang seharusnya sesuai DPA-SKPD selama 7 (tujuh) jam per hari dengan maksud agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki dan para Terdakwa bersepakat dengan saksi Putut Wasono untuk menjualnya.<br /><br />Atas kesepakatan tersebut, saksi Putut Wasono menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite excavator, sedangkan Terdakwa I Eko Rusdianto bersama Terdakwa III Tntanto, Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin setiap minggu menyisihkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar dengan cara membuka kram drainase pada tangki excavator, sehingga BBM keluar dari tangki lalu ditampung dalam wadah ember dan dipindahkan kedalam 2 (dua) buah jurigen masing-masing bensi 35 (tiga puluh lima) liter<br /><br />Selanjutnya saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang telah berisi BBM Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi AE-1420-NW (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) dan langsung menjualnya kepada masyarakat umum dengan harga antara Rp.4.300 sampai Rp.4.500 per liter.<br /><br />Dari penjualan BBM Dexlite, saksi Putut Wasono menyerahkan uang kepada Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin sejumlah Rp.260.000 untuk 2 (dua) jungen, sedangkan sisanya untuk saksi Putut Wasono.<br /><br />Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, BBM Dexlite yang disisihkan para Terdakwa sebanyak 8.540 liter dengan perhitungan, 2 (dua) jurigen x 35 liter x 122  minggu. <br /><br />Perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin maupun perbuatan saksi Suhartono dalam melakukan penyisihan BBM Dexlite yang kemudian dijual kepada saksi Putut Wasono dilakukan tanpa pengawasan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill.<br /><br />Oleh karena, saksi Heri Martono selaku PPTK yang bertugas melakukan pengendalian kegiatan tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM Derxlite dalam kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo yang mengakibatkan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin bersama saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono menyalahgunakan BBM Derxlite<br /><br />Bahkan pada bulan April 2018, saksi Heri Martono mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA, yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta. Tetapi saksi Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap dilakukan dan justru memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite.  <br /></div></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnamRqey7WqQQ3hbHYtKWFet2I8B1aCr4JCBYsGxIFDiJzEWPGv_dFC6d1uTzQLhi3_dNECJZzIwtfsPOS1dNuV3Du330wCD19y6NO5otUxjmvmuoPlKwHTFGifqt1yuZap8g2wvOBP0/s640/IMG20210215113725++Ke+4+terdakwa+mengikuti+Persidangan+melalui+Vidio+Conference.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnamRqey7WqQQ3hbHYtKWFet2I8B1aCr4JCBYsGxIFDiJzEWPGv_dFC6d1uTzQLhi3_dNECJZzIwtfsPOS1dNuV3Du330wCD19y6NO5otUxjmvmuoPlKwHTFGifqt1yuZap8g2wvOBP0/w640-h452/IMG20210215113725++Ke+4+terdakwa+mengikuti+Persidangan+melalui+Vidio+Conference.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono dan saksi Heri Martono dalam penyalahgunaan BBM Derxlite tersebut bertentangan dengan :<br /><br />1. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokonya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, rensparan  dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,<br /><br />2. Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tatum 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kadua atas Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyalakan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak meah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan,<br /><br />3. Pasal 31 Ayat (2) huruf ‘c' Peraturan Daerah Kota Madun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sempah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelilaan sampah didasarkan atas "tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup <br /><br />Bahwa mekanisme pembayaran pembelian BBM Dexlita untuk bulan Januari setiap tahunnya menggunakan Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD. Kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekaname Ganti Uang (GU) bersama dengan anggaran dari Bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Lanfill yangdiajukan dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahera Umum Daerah (BUD) Kota Madiun<br /><br />Bahwa saksi Heri Martono menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan, antaralain ; Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexdita berupa dokuman rekapdulasi jumlah (dalam Mer) BBM yang del bank harga satuan BBM per Mar, ; Rencana Pengajuan pembakan BBM Darina untuk seraya ; Nota Dinas pengajuan pembekan BBM Daxite ; Kutanei biaya pembekan BBM sxcawator<br /><br />Dalam pembuatan dokumen tersebut, seharuanya saksi Heri Mertono berdasarkan pada Buku Laporan Harian Kerja Excavetor, namun sejak bulan Jenuari 2017 sampai bulan Mei 2019, Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa III Trianto, saksi Suhartono dan saksi Heri Mertono tidak pernah membuatnya. Saksi Heni Mertono baru memerintahkan saksi Suhartono untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada butan Mei 2019. Sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar Excavator” yang disiapkan oleh saksi Heri Meriono tersebu dibuat tenpa memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama Excavetar dioperasionalkan.<br /><br />Bahwa Buku Laporan Harian Kerja Excevetor yang baru dibuat bulan Mei 2019 tersebut berisi kebutuhan BBM Dexlite per jam dan lamanya masing-masing Excevetor dioperasionalkan  dalm sehari, namun Buku yang ditandatangani olah Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa III  Tritanto, saksi Suhartno dan saksi Hari Martono tersebut dibuat tidak sesusi dengan pelaksanaannya yaitu masing-masing Excevetor dilaporkan bekerja selama 7 sampai 10 jam. Padahal pelaksanaannya rata-rats hanya sekitar 5  jam sampai 6 (enam) jam per hari.<br /><br />Sedangkan kebutuhan BBM Dexlite dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan masing-masmng excavelor dioperasikan sebanyak 16 liter per jam, tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar 12 liter per jam, begitu juga dengan dokumen pertanggungawaban keuangan yang disiapkan saksi Heri Martono, ternyata berisi laporan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono tersebut telah memperkaya diri Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin yang seluruhnya berjumlah Rp. 71.337.000  (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau orang lain yaitu  saksi Suhartono dan saksi Putus Wasono sejumlah Rp.131.278.000<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq.Pemerintah Kota Madun sejumlah Rp. 202.613.000 atau sekita jumah tersebut sebagaimana  keterangan Ahli Dra. Fatria Murni Yanti, Ak. MM CA, CITA selaku Auditor pada Perwakilan  BPKP Provinsi Jawa Timur<br /><br />Menurt JPU, bahwa perbuatan para Terdakwa (Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div><p></p>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi BBM ‘Rp17’ Juta Di Vonis 3 Thn Penjara

#Sebelumnya, dalam kasus yang sama Tiga Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Madiun yaitu Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono ...

»