Mantan Ketua DPRD Kota Kediri “Nuruddin Hasan” dan Tiga Panitia Lelang "Jadi" Tersangka Korupsi?

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">#Sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 - 2013 sebesar Rp6.7 M dengaan terdakwa dr. H. Samsul Ashar selaku Wali Kota Kediri# <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4yFDkGvEfvX9_mT0nmhzC_kTVbQoQ0nW5ZfXVGk1EV7DRUVnJgWyrtqkxPfyz7i71cDOpNLD4Rv-rObBk2nnz5BmKLTT-u7evpb9MibGhTEgtFeGKEKRm_9-dEkoF8v2LtXdNN-PZYZU/s1334/IMG20210429114424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4yFDkGvEfvX9_mT0nmhzC_kTVbQoQ0nW5ZfXVGk1EV7DRUVnJgWyrtqkxPfyz7i71cDOpNLD4Rv-rObBk2nnz5BmKLTT-u7evpb9MibGhTEgtFeGKEKRm_9-dEkoF8v2LtXdNN-PZYZU/w640-h258/IMG20210429114424.jpg" width="640" /></a></div></span></b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Dan itulah sebabnya, H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN, bersama Tiga pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah, mungkin saat ini mulai gelisah dan tak bisa tidur nyenyak, atau bisa juga makan pun tak selera, bukan karena adanya larangan mudik lebaran dari Pemerintah, melainkan setelah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 29 April 2021. <br /><br />Karena dalam persidangan (Kamis, 29 April 2021), H. Nurudin Hasan selaku Ketua DPRD Kota Kediri yang juga keluarga terdakwa, tidak bisa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terkait surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010,  walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /><br />Itulah sebabnya Ketua Majelis Hakim marah kepada mantan Dewan yang terhormat ini karena lebih banyak menjawab lupa.<br /><br />“Saya tau, sebagai anggota Dewan pintar bersilat lidah. Korupsi itu dibangun karena adanya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Tidak mungkin hanya terdakwa ini melakukan kalau tidak ada yang lain,” kata Ketua Majelis Hakim<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQYEW4jDA5JGBgGEK1SA2h_sfR4gw1pc6WIIgGXNyAFA-uUmJdQvLZtN3Y6M7fUz5PBk1Nk7qyS9SqyZeDfbZbd224wNtM_Ds1IxWfUntCDZ7HMT9XRl1plxgbLovojBLvQbbkHVbeBgU/s913/IMG20210429134559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="519" data-original-width="913" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQYEW4jDA5JGBgGEK1SA2h_sfR4gw1pc6WIIgGXNyAFA-uUmJdQvLZtN3Y6M7fUz5PBk1Nk7qyS9SqyZeDfbZbd224wNtM_Ds1IxWfUntCDZ7HMT9XRl1plxgbLovojBLvQbbkHVbeBgU/w640-h364/IMG20210429134559.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD</span></td></tr></tbody></table> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sementara Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah mengakui kepada Majelai Hakim, tidak bekerja (tidak terlibat) sebagai Panitia namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya dan menerima honor. Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana bersama 6 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M.  Moenawar, Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya,; 2. Rudi Wahono, Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS,; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU,; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T selaku PPK Dinas PU,; dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung<br /><br />Alasan Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah menandatangani dokumen, karena mendapat tekanan dari pimpinan. Konyolnya, Ketiga saksi ini tidak membuktikan bagaimana bentuk tekanan yang dimaksud. Apaka secara fisik (nyata) atau Psikis (Psikologis)<b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ketua Majelis Hakimpun marah karena saksi “berbelit-belit” dan tidak terus terang. Ketua Majelis Hakimpun memerintahkan Panitra untuk mencatat keterangan saksi, dan mengatakan bahwa saksi bisa dikenai pasal 55 (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah ‘akan terseret’ sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara sesenilai Rp 14,4 milliar menyusul Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dan 6 terpidana lainnya ?<br /><br />Selanjutnya, apakah dengan keterangan ‘mendapat tekanan’ tanpa menunjukan bukti akan bebas dari perkara ini? Sementara beberapa orang sudah berstatus terpidana termasuk Ketua Panitia, dan saat ini mantan Wali Kota yang diadili.<br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFMctoD9jiLALaGFXZpCLsiBklGQ6PJ_VN6EP0GNGo9u2WgEMHW0WjSOSt2ZpEvZD6gxC5kzbg7N7z-8CrBJjSwUO1sHKc2MGDRJDIKyeQXoNjERkbBgF4bXd_vYrHIH16BeMNOd5kztQ/s1234/1+-+IMG20210429114444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="1234" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFMctoD9jiLALaGFXZpCLsiBklGQ6PJ_VN6EP0GNGo9u2WgEMHW0WjSOSt2ZpEvZD6gxC5kzbg7N7z-8CrBJjSwUO1sHKc2MGDRJDIKyeQXoNjERkbBgF4bXd_vYrHIH16BeMNOd5kztQ/w640-h278/1+-+IMG20210429114444.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: small;">Andai saja, hanya cukup dengan keterangan tanpa bukti, bisa jadi beberapa orang dalam perkara ini maupun ratusan atau bahkan ribuan perkara Korupsi tidak akan diadili. <br /><br />Seperti bunyi Peribahasa, “Sepala-pala mandi biarlah basah. Yang artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya tidak dilakukan setengah-setengah”. Andai saja penyidik Kepolisian Polda Jatim dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri dan 2 proyek lainnya (RSUD Gambiran dan Poltek II Kediri) maupun perkara dugaan Korupsi lainnya, bisa jadi tak akan berlarut-larut dan akan menyeret puluhan orang sebagai tersangka baik pejabat pemerintah maupun Swasta. Namun apa dikata, semunya tergantung dari penyidik</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Kehadiran H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah ke gedung pengadil koruptor, adalah atas undangan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Kediri untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan dalam kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara sesenilai Rp 14,4 milliar berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Selain ke 4 saksi (H. Nurudin Hasan, Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah), Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri ini, juga menghadirkan 4 saksi lainnya atau sebanyak 8 orang saksi yang terdiri dari 5 anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 yaitu Yudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) termasuk Nurudin Hasan F-PAN dan Tiga dari lingkungan Pemkot Kediri, yaitu Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah<b></b></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ2B0Hu-ZpM3K95rX9j1j2WjnI-ML1O9y0OdbBweGoDYYMUUqtXwKvxPUH_Lu6uJ64Jf1BaEgY1eR3EHV0q3ktc0S1CWJb4HlVUj5ogGwHKigJLk3CtQs1Xp93NBotItiWMdpvx1L-hss/s915/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="915" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ2B0Hu-ZpM3K95rX9j1j2WjnI-ML1O9y0OdbBweGoDYYMUUqtXwKvxPUH_Lu6uJ64Jf1BaEgY1eR3EHV0q3ktc0S1CWJb4HlVUj5ogGwHKigJLk3CtQs1Xp93NBotItiWMdpvx1L-hss/w640-h380/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 8 April 2021, adalah agenda mendengarkan keterangan 8 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri untuk Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, dalam perkara Nomor31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Terseretnya Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri ini sebagai terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jmebatan Brawijaya Kota Kediri ini, bermula pada tahun 2009 – 2010. Saat itu, Dinas PUPR Kota Kediri melaksanakan lelang untuk 3 Mega Proyek yang sudah ada pemenang lelangnya, sementara anggarannya belum ada, yaitu PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 namun yang mengerjakan adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) <br /><br />Ke- 3  Mega Proyek itu adalah Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran Rp Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Fajar Parahiyangan namun dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta (SGS)<br /><br />Ke 2. Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp 208.685.176.000 dengan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Pemenangnya adalah PT Murni Konstruksi Indonesia dan yang mengerjakan PT Surya Graha Semesta (SGS)<br /><br />Dan ke 3. Proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp 88.901.861.280 SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013. Pemenangnya adalah PT Nugraha  Adi Taruna, yang mengerjakkan PT SGS</span> <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDFJOn5EJ3jkJGkofLVe4C9FiVbVKjvc8efRB1MBzkWfDRXsVVnpICOEKpacEG7GJAW9HRqhO1lO8TadcZlfB4oS_KM7egiJb5PnCWcLHFA6gthMQ44XUp8cy40UqrQeYp_BePdsqr_g0/s1151/IMG20210429114620.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="1151" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDFJOn5EJ3jkJGkofLVe4C9FiVbVKjvc8efRB1MBzkWfDRXsVVnpICOEKpacEG7GJAW9HRqhO1lO8TadcZlfB4oS_KM7egiJb5PnCWcLHFA6gthMQ44XUp8cy40UqrQeYp_BePdsqr_g0/w640-h296/IMG20210429114620.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Saksi Nurudin Hasan F-PAN</span></span>Yudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) <br /></span></td></tr></tbody></table><br />Setelah Terdakwa Dr. Samsul Ashar menjadi Wali Kota Kediri dan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota (kemudain pada tahun 2014 - 2019 menjadi Wali Kota) yang dilantik pada April 2009 untuk periode 2009 – 2014, Kepala Dinas (Kadis) PU mengajukan proyek pembangunan jembatan Brawijawa Kediri pada Oktober 2010.<br /><br />Kemudian, Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri mengusulkan ke DPRD Kota Kediri. Usulan itu, ada persetujuan dari Ketua DPRD tanpa ada rapat pleno di Dewan. Ironisnya, Ketua DRPD saat itu pun sempat mendapat mosi tak percaya dari seluruh anggota Dewan Kota Kediri. <br /><br />Dan fakta yang terungkap dalam persidangan saat Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku Plt.  Kepala Dinas PUPR Kota Kedir diadili (sudah berstatus terpidana), ternyata proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,4 milliar, karena Kasenan selaku Pengguna Anggaran (PA), memerintahkan secara langsung Wijanto selaku Ketua Panitia pengadaan, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang dengan menggunakan Engineering Estimate (EE). Selain itu, Kasenan dianggap tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran. Tragisnya, nilai pembayaran lebih besar dari fisik pekerjaan jembatan yang terpasang.<br /><br />Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Kediri ini (Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD) diduga menikmati “Jembtatan Brawijaya” sebesar Rp6.925.000.000 dari Komisaris PT. Surya Graha Semesta  (PT. SGS) Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan rincian, melalui keluarganya yaitu Fajar Poerna Wijaya sejumlah Rp3.475.000.000 dan diterima secara tunai oleh Terdakwa dari Tjahjo  Widjojo alias Ayong senilai Rp3.450.000.000  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Dalam persidangan (Kamis, 29 April 2021) dihadapan Majelis Hakim, saksi Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah mengakui, tidak dilibatkan dan tidak bekerja, namun menandatangani dokumen supaya dianggap legal (sah) serta menerima honor. <br /><br />“Kami tidak dilibatkan. Kami tandatangani supaya legal. Menerima honor. Terpaksa kami tandatangani karena kami mendapat tekanan,” kata Ke 3 saksi “mencari pembenaran” tanpa membuktikan bagaimana bentuk tekanan yang dimaksud. Apaka secara fisik (nyata) atau Psikis (Psikologis)  </span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGlkrDchQ3-3dup1gizA4BLJo9GQJC-Sfe9mlAjAwQ8NpW2_aZ52I0CIKZqbmA2AJZugltoXREp77IYMgM0Kzk_UhXycq2UWSGUa7jJ0Xz1gVuQ2KyFMpyjN7EdPcATQUdQotoMJDN3Xg/s1060/IMG20210429133334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="531" data-original-width="1060" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGlkrDchQ3-3dup1gizA4BLJo9GQJC-Sfe9mlAjAwQ8NpW2_aZ52I0CIKZqbmA2AJZugltoXREp77IYMgM0Kzk_UhXycq2UWSGUa7jJ0Xz1gVuQ2KyFMpyjN7EdPcATQUdQotoMJDN3Xg/w640-h320/IMG20210429133334.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah</span></td></tr></tbody></table><br />Sementara saksi Yudi Ayubchan, Sujoko Adi, Muhaimin, Sunarko selaku anggota Dewan mengatakan, bahwa surat persetujuan dari DPRD Kota Kediri diketahui pada saat rapa Pansus (Panitia Khusu), dan saksi menyetujinya<br /><br />Ada yang menarik dari keterangan saksi selaku mantan (masih ada yang aktif sapai saat ini), yaitu tempat diadakannya rapat Pansus disalah satu Hotel di Jogyakarta. “Jembatan belum ada, tapi para anggota Dewan ini sudah menyeberang ke Kota Gudeg untuk mengadakan rapat”.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dan melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) <br /><b></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZGBo3oQA7RtPhyGx-HpT1ZQTSQqB_J3DYHxKwo86a4bT3nSuI9lVRLXBM2F8apfaT1jR5Ilf_GFfP7qYAI2eUtPuIeO1OKBtH7lAeVM7TrGuaw1Kib_4bOsqlyPyUsYBBLLKIHpmHmmY/s1151/IMG20210429114620.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="1151" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZGBo3oQA7RtPhyGx-HpT1ZQTSQqB_J3DYHxKwo86a4bT3nSuI9lVRLXBM2F8apfaT1jR5Ilf_GFfP7qYAI2eUtPuIeO1OKBtH7lAeVM7TrGuaw1Kib_4bOsqlyPyUsYBBLLKIHpmHmmY/w640-h296/IMG20210429114620.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000 atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 <br /><br />Sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. 8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlePnYvPRi9j00VHbd0Tkb8qGLvebUls9wtwmm2mr9IGZTmdfUX10nllJSOmz0OjOhyhl6FeuGWSZUsfwsjOg8MirvYb9p4cxtUB20_hAkr3emiBeSUyCX5YhiSIE01TcBgB-MfrOfCjI/s960/IMG20210429121329.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="960" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlePnYvPRi9j00VHbd0Tkb8qGLvebUls9wtwmm2mr9IGZTmdfUX10nllJSOmz0OjOhyhl6FeuGWSZUsfwsjOg8MirvYb9p4cxtUB20_hAkr3emiBeSUyCX5YhiSIE01TcBgB-MfrOfCjI/w640-h356/IMG20210429121329.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.<br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA<br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.<br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. <br /><br />Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSXqWM3W1r1tITxrWAYtsaxyws_y3MHR4SXaXRDFq6ZGsDlSiRtVLpn-zOZL5hagUhmCmDKLrTfLAQcLr4voBiXCRG-iBxCixQiaas1BT5bwzjp-H9jcfjANJq9I1X0wr0V-d4G6SrliE/s1141/IMG20210429133351.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="1141" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSXqWM3W1r1tITxrWAYtsaxyws_y3MHR4SXaXRDFq6ZGsDlSiRtVLpn-zOZL5hagUhmCmDKLrTfLAQcLr4voBiXCRG-iBxCixQiaas1BT5bwzjp-H9jcfjANJq9I1X0wr0V-d4G6SrliE/w640-h308/IMG20210429133351.jpg" width="640" /></a></div>Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).<br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5I3F3TkT8LBgAcyoj9t8gMVPx-8RMQtyejsIJSbFCQYQ06ttsE-UfBj-IP55IyoYA53l19loD5zVcwmjg-A887QSL23ycjzNR4u1xcqg8M5cJ8Bq6RQaxmwSkXqaVyY0mxbgLUi2X_-M/s690/IMG20210429133439.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="477" data-original-width="690" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5I3F3TkT8LBgAcyoj9t8gMVPx-8RMQtyejsIJSbFCQYQ06ttsE-UfBj-IP55IyoYA53l19loD5zVcwmjg-A887QSL23ycjzNR4u1xcqg8M5cJ8Bq6RQaxmwSkXqaVyY0mxbgLUi2X_-M/w640-h442/IMG20210429133439.jpg" width="640" /></a></div>Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000  <br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000.<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsy-rQukvP4gewDOkgMcr14MZaITDlX2uE-w0D_3xHHmUC_R0aO91OeyS9Cw5lhyphenhyphens3qqL8lJ3gznMesa5b4dAuXHG67PZEz0OBJ_u1il_MunASo-A4PuUErkAb54t_LW1ydKR1UZ6dkbM/s1172/IMG20210429114635.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1172" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsy-rQukvP4gewDOkgMcr14MZaITDlX2uE-w0D_3xHHmUC_R0aO91OeyS9Cw5lhyphenhyphens3qqL8lJ3gznMesa5b4dAuXHG67PZEz0OBJ_u1il_MunASo-A4PuUErkAb54t_LW1ydKR1UZ6dkbM/w640-h298/IMG20210429114635.jpg" width="640" /></a></div>Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.<br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : <br />1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, <br />2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000 untuk  konstruksi dipotong untuk pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda,<br /> 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk  konstruksi, <br />5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi, <br />6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp  21.223.262.200 untuk konstruksi, <br />7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi.<br /><br />Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br /><br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br /><br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br /><br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709<br /><br />11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000<br /><br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182<br /><br />13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br /><br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAHJwHrOR5MnxsvfUQQ4Cga5RONWUhqPp5I5CBtWGlHMyKIdNw4JRvf_QfVKYSm5zVPnSIPBn4RQdyovC4BtFBZZ61iHWdWjlT1i6SdtHp0F7Rs8J5N7CMjq5WGHGliAGJRt7L0woM3I/s1137/IMG20210429133433.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="526" data-original-width="1137" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAHJwHrOR5MnxsvfUQQ4Cga5RONWUhqPp5I5CBtWGlHMyKIdNw4JRvf_QfVKYSm5zVPnSIPBn4RQdyovC4BtFBZZ61iHWdWjlT1i6SdtHp0F7Rs8J5N7CMjq5WGHGliAGJRt7L0woM3I/w640-h296/IMG20210429133433.jpg" width="640" /></a></div>Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ;<br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.<br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942<br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYpCBcW2uv9_bsjaDgQJteWVtvktBpX-FyP_EDVCUyIAuTNn9C7vgYnrIPCidjTk72iU-x679uNT46uqXyHqFYPQWP4FnWYW6Z26z1sQltFcsgWHydT6HeMOUnSDJKgoFTB69JgkgUmLY/s388/Foto+dari+kiri%252C+Abudullah+Abubakar+%2528mantan+Wkl+Wali+Kota+dan+Wali+Kota+2014+-+2019%2529%252C+Nuruddin+Hasan+%2528Ketua+DPRD%2529+dan+Wali+KotaDr.+H.+Samsul+Ashar+%2528saat+ini+sebagai+terdakwa%2529+Foto+pada+Senin%252C+6+Pebruari+2018+%2528Dok.+BK%2529..jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="388" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYpCBcW2uv9_bsjaDgQJteWVtvktBpX-FyP_EDVCUyIAuTNn9C7vgYnrIPCidjTk72iU-x679uNT46uqXyHqFYPQWP4FnWYW6Z26z1sQltFcsgWHydT6HeMOUnSDJKgoFTB69JgkgUmLY/w640-h476/Foto+dari+kiri%252C+Abudullah+Abubakar+%2528mantan+Wkl+Wali+Kota+dan+Wali+Kota+2014+-+2019%2529%252C+Nuruddin+Hasan+%2528Ketua+DPRD%2529+dan+Wali+KotaDr.+H.+Samsul+Ashar+%2528saat+ini+sebagai+terdakwa%2529+Foto+pada+Senin%252C+6+Pebruari+2018+%2528Dok.+BK%2529..jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Abudullah Abubakar (mantan Wkl Wali Kota dan Wali Kota 2014 - 2019), Nuruddin Hasan (Ketua DPRD) dan Wali KotaDr. H. Samsul Ashar (saat ini sebagai terdakwa) Foto pada Senin, 6 Pebruari 2018 (Dok. BK).</td></tr></tbody></table><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br /> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya.<br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /> <br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<b><br /></b></span></div>

News Tipikor Mantan Ketua DPRD Kota Kediri “Nuruddin Hasan” dan Tiga Panitia Lelang "Jadi" Tersangka Korupsi?

#Sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 - 2013 sebesar Rp6.7 M dengaan terdakwa dr. H. Sams...

»

Sidang PK Terpidana Koruptor Bambang Irianto Ex. Wali Kota Madiun

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLvyalt4izw3O-ODMfAlfU3CCvM1ZgwRyN81wXP9dwUs6wbQnK6S-wqF49QqiEuZpdSrwj2z5wT6T_AA-Wb96ALwlpBJO3kOc0eqGwF98Dv9rvofyahQLLIkdC92NkPw2Z2ytB3wNUgcU/s1360/IMG20210429143316.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="562" data-original-width="1360" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLvyalt4izw3O-ODMfAlfU3CCvM1ZgwRyN81wXP9dwUs6wbQnK6S-wqF49QqiEuZpdSrwj2z5wT6T_AA-Wb96ALwlpBJO3kOc0eqGwF98Dv9rvofyahQLLIkdC92NkPw2Z2ytB3wNUgcU/w640-h264/IMG20210429143316.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang PK (Peninjauan Kembali) Terpidana Koruptor Bambang Irianto, mantan Wali Kota Madiun periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019 yang dikenal ‘si Raja Madiun’ dan akrab disapa ‘BI’, mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Sidang PK yang diajukan terpidana Koruptor Bambang Irainto melalui Penasehat Hukmnya Budi dari Jakarta, berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya secara Virtual (Vidio Conferece) dengan Kerua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Mulyono dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejak awal ikut menyidangkan perkara ini. Sementara terpidana Koruptor Bambang Irainto mengkuti persidangan melalui Vidio Conferece (Vidcon) di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEn5XBpcF_HUzLGxlPL-BkdVndlflrF9UocmBIBPCm-WtUxzDO_tWVbr67ODrkKWlSJ1_BqQxErxSAVbXmNVrA7-Efzhi0A1UtQXLgK326eRwDsxuWx7x-j_gBR01N5R1Ky3OilDAqT8/s1065/IMG20170822092720.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1065" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVEn5XBpcF_HUzLGxlPL-BkdVndlflrF9UocmBIBPCm-WtUxzDO_tWVbr67ODrkKWlSJ1_BqQxErxSAVbXmNVrA7-Efzhi0A1UtQXLgK326eRwDsxuWx7x-j_gBR01N5R1Ky3OilDAqT8/w640-h360/IMG20170822092720.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Persidangan saat Terpidana Bambang Irianto di Vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya, 22 Agustus 2017 (Dok. Foto BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Kepada beritakorupsi.co, Budi, selaku Penasehat Hukum terpida sebelum persidangan mengatakan, alasan terpidana mengajukan PK karena keberatan atas beberapa harta terpidana yang disita oleh KPK sebagai uang pengganti sebesar Rp55 miliar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada tanggal 22 Agustus 2017 lalu<br /><br />“Keberatan, karena ada beberapa harta milik Pak Bambang yang disita,” kata Budi<br /><br />Sementara JPU KPK Tri Mulyono kepada beritakorupsi.co menjelaskan seusai persidangan, bahwa yang saksi yang dihadirkan oleh terpidana melalui Penasehat Hukmnya adalah pegawai terpidana di perusahan milik terpidana. <br /><br />“Saksinya tadi pegawainya Pak Bambang, bagian keuangannya,” kata JPU KPK Tri Mulyono<br /><br />Menurut JPU KPK Tri Mulyono, ada novum (buti baru) yang ditemukan dan yang menemukan adalah karyawan terpidana yang dihadirkan sebagai saksi. Novum yang ditemukan itu menurut JPU KPK Tri Mulyono adalah Deposito sebesar Rp500 juta<br /><br />“Ada Novum yang ditemukan terkait Doposito Rp500 juta. Sebenarnya kataya sudah hilang tahun 2005, terus ketemu di tahun 2010, yang dirampas KPK itu adalah yang di tahun 2010. Deposito sebesar Rp500 juta menurut versinya itu dibuat di tahun 2005, sebelum beliau menjabat Wali Kota. Hanya itu yang disampaikan saksi<br /><br />JPU KPK Tri Mulyono menjelaskan, bahwa inti dari memori PK yang diajukan pemohon PK (terpidana) adalah keberatan terkait harta milik terpidana yang disita oleh KPK <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRb-UxgGvf-5-tnOdzG8YgcYxa1qGWWUqi0_Q8NrZtxgNDWxzxsbzW5mIclDS1Fb1mDSJWwXz4Ekm65OX6MOCoZI7mLgM5mbHUGLgcpqfcJ9C9mwTS5X2Qd5IxOErKIyp2Za3jH9HWaz8/s1334/IMG20210429143532.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRb-UxgGvf-5-tnOdzG8YgcYxa1qGWWUqi0_Q8NrZtxgNDWxzxsbzW5mIclDS1Fb1mDSJWwXz4Ekm65OX6MOCoZI7mLgM5mbHUGLgcpqfcJ9C9mwTS5X2Qd5IxOErKIyp2Za3jH9HWaz8/w640-h258/IMG20210429143532.jpg" width="640" /></a></div>“Intinya ada keberatan. Menurut keberatan pemohon, secara financial mampu untuk membeli baranng-barang yang dirampas oleh KPK berupa mobil, tanah dan uang. Yang menurut pemohon bahwa itu adalah hasil yang sah pada saat Dia menjabata Wali Kota. Katanya penghasilannya per bulan mencapai 2 miliar rupiah,” ujar JPU KPK Tri Mulyono<br /><br />“Kita akan tanggapi pada persidangn berikutnya setelah lebaran,” tandas JPU KPK Tri Mulyono kemudian<br /><br />Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa uang dalam rekening maupun tunai milik terpidana yang disita KPK, tidak dapat dibuktikan bahwa itu uang itu adalah sah. Bahkan saat dihitung gaji terpidana selama menjabat sebagai Wali Kota hampir selam 10 tahun sebelum diadili adalah sebesar 5 miliar rupiah. Total uang yang miliki terdakwa selama menjabat Wali Kota yang hampir 10 tahun adalah sebesar Rp60 juta atau 10 juta rupiah per tahun.<br /><br />Dan sebahagian uang tersebut mengalir juga ke Pejabat Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Kota Madiun. Hal ini terungkap dari keterangan Rusdianto selaku Kepala Dinas DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) Kota Madiun periode tahun 2014 – 2016 saat dihadirkan sebagai saksi dipersidangan di hadapan Majelis Hakim <br /><br />Saksi Rusdianto menjelakan, bahwa Ia dipercaya oleh terdakwa untuk mengelola uang setoran dari SKPD itu, yang jumlahnya sekitar Rp 6,5 miliar. Uang itu lantas “dibagikan” ke beberapa pejabat muspida dan jajaran. Pencairan uang tersebut dibagi dalam setahun tiga tahap yakni,  Tahun Baru, Lebaran dan menjelang tahun ajaran baru bagi anak masuk sekolah.<br /><br />“Dipercaya untuk mengelola uang setoran dari SKPD yang jumlahnya Rp6.5 miliar. Ada ke Muspida. Semua itu saya laporkan ke Pak Wali," tandas saksi Rusdianto saat itu<br /><br />Selain itu, terungkap pula, sejak menjabat Wai Kota Madun dari tahun 2009 hingga 2016, terpidana telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya sekitar Rp 55,5 miliar yang berasal dari Proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 dengan anggaran sebesar 77,6 M, setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas), pemotongan gaji pegawai dan setoran dari  kontraktor-kontraktor yang ada di Kota Madiun. Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi termasuk salah seorang wanita “teman akrab” terdakwa yakni, Liana. Hingga total duit yang diperoleh terdakwa sekitar Rp 55 miliar dari hasil gratifikasi dan 48 milliar digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjID718b3g0rAQLl1CsV1uJ43aQacr3Vae3DmjrFT8Kfyomlp3sfsd4uXEKLmdPSQnVrv_u8UDj3wr2q1iW3b2J9UF95Ny5VWSVTevb2AaeE2QzltrGK07v57VFGd-sQ01wKCesBiki-v0/s1334/IMG20210429143341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="535" data-original-width="1334" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjID718b3g0rAQLl1CsV1uJ43aQacr3Vae3DmjrFT8Kfyomlp3sfsd4uXEKLmdPSQnVrv_u8UDj3wr2q1iW3b2J9UF95Ny5VWSVTevb2AaeE2QzltrGK07v57VFGd-sQ01wKCesBiki-v0/w640-h256/IMG20210429143341.jpg" width="640" /></a></div>Sekedar mengingat. Kasus Proyek Pembanguan Pasar Besar Madiun, sebelumnyanya ditangani Kejaksaan Negeri Madiun dan kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang hasilnya dihentikan pada tahun 2012<br /><br />Saat dihentikan oleh Kejati Jatim, Bambang Irianto pun ‘tersenyum lebar’. Dan pada tanggal 7 Maret 2016, naman Bambang Irianto selaku Wali Kota diseret oleh terdakwa Agus Subainto selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, sekaligus Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam kasus Korupsi proyek pembangunan Embung Pilangbango Kota Madiun yang menelan anggaran sebesar Rp 19 miliar lebih dari dana bantuan Pemerintah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2012 dan pekerjaannya pada tahun 2014<br /><br />Pada tanggal 7 Maret 2016, Terdakwa/Terpidana Agus Subiyanto dalam pembelaannya dihadapan Majelis Hakim memberkaan keterlibatan Wali Kota Madiuan dan beberapa pejabat lainnya yang dikatakan tedakwa dalam pembelaannya terkait aliran uang puluhan juta hingga  miliaran<br /><br />Dan bahkan dari pemberitaan media ini terkait isi pembelaan terdakwa/terpidana Agus Subiyanto, Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun mengadakan jumpa Pers dengan beberapa Wartawan yang membantah aliran uang miliaran terhadap dirinya dan akan menggugat apabila dirinya (Bambang Irianto) dipanggil. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tak menjawab pertanyaan wartawan termasuk wartawan media ini melalu Kasi Pidsus pada tanggal 11 Maret 2016<br /><br />Dalam pembelaan Terdakwa/Terpidana Agus subiyanto yang diketik di kertas HVS sebanyak 20 lembar dengan materai 6000 rupiah, Agus subiyanto menyebutkan, berdasarkan cerita Sadikun (Kabag Administrasi Pembangunan Kota Madiun) kepada terdakwa saat dirumah Wali Kota Madiun, Bambang Irianto. Bahwa untuk mengatasi permasalahan hukum atas panitia lelang yang masuk pokjanya, sudah dikondisikan ke Kejari madiun melalui Kasi Pidsus.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDVwpWgb6Kt_cI64dhY5iphvXaE_0taBbOLFuHVUDTKEgIM1IILgDBZSXDZYP6DGdZpQfH4BkHu4mvLJ25oUC3ME7g15NQVRBG5yEW71gV0JCSWulT-gKph8GDo8v-RHm5_PjjcNIuKhs/s500/BI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="437" data-original-width="500" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDVwpWgb6Kt_cI64dhY5iphvXaE_0taBbOLFuHVUDTKEgIM1IILgDBZSXDZYP6DGdZpQfH4BkHu4mvLJ25oUC3ME7g15NQVRBG5yEW71gV0JCSWulT-gKph8GDo8v-RHm5_PjjcNIuKhs/w640-h560/BI.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Agus subiyanto menyampaikan dalam pembelaannya, pada saat Kejari Madiun melakukan Pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan) sekitar Mei 2015, terdakwa diminta tolong oleh Andik sulaksono, untuk menemani menghadap Kasi Pidsus dengan tujuan meminta bantuannya (Kasi Pidsus) agar kasus Embung dapat dikondisikan. Dalam pertemuan tersebut menurut Agus, Kasi Pidsus Madiun akan membantu dengan catatan tidak recehan.<br /><br />Dalam pembelaan terdakwa/terpidana Agus subiyanto mengatakan, sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan Satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sudah membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiahn yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untuk membicarakan permasalahan proyek Embung di dilantai 20 Hotel JW Maroit Jalan Embong Malang Surabaya yang dihadiri pejabat Kejari Madiun, Jaksa Kejati Jatim, Andik Sulaksono dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto termasuk terdakwa/terpidana Agus subiyanto<br /><br />Setahun kemudian setelah terdakwa/terpidana Agus subiyanto di Vonis, atau pada tahun 2017, KPK menetapkan Bambang Irianto yang masih aktif menjabat Wali Kota Madiun ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi pembangunan Proyek Pasar Besar Madiun, yang sempat ditangani Kejaksaan Negeri Madiun dan kemudian dihentikan oleh Kejati Jatim pada tahun 2012 <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan timbullah pertanyaan dari hasil penanganan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah KPK menelisik Proyek Pembanguan Pasar Besar Madiun yang ternyata ada Korupsinya. Ada apa “di dalam Pasar Besar Madiun” hingga dihentikan oleh Kejati Jatim dan terbukti di KPK?. Apakah hanya terjadi dalam penanganan Pasar Besar Madiun atau ada juga yang lain?. (Jnt)<br /></div>

Sidang PK Terpidana Koruptor Bambang Irianto Ex. Wali Kota Madiun

BERITA KORUPSI .CO – Sidang PK (Peninjauan Kembali) Terpidana Koruptor Bambang Irianto, mantan Wali Kota Madiun periode 2009 – 2014 dan 2014...

»

Setelah Rendra Kresna (Bupati Malang) dan Eryk Armand Talla Di Vonis, Siapa Tersangka Berikutnya?

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">#Uang Hasil Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp6.3 M yang dinikmati Rendra Kresna Selaku Bupati Malang melalui Eryk Armando Talla adalah berasal dari ; 1. Mashud Yunasa, Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos (Rp3.8 M),; 2. Suhardjito, Direktur PT Dharma Utama (Rp1 M) dan 3. Ramdhoni Selaku Kadis PUBM (Rp1.5 M)# </span></b><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiigl8ylvkQMUbKJJG4IEDKqrUVO4ipZKFnZoninb5e0ovn8oDyTEV4Ku9H3hGPNrfbnDgHWBsAFJuoHTQUhoWH4ar4v550XAiZ1eK4jqPhlG95yNAyRzBS8N41Y9ScJPhrsn6fo37jM4Y/s640/3.+Eryk+Armando+Talla+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifik.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="640" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiigl8ylvkQMUbKJJG4IEDKqrUVO4ipZKFnZoninb5e0ovn8oDyTEV4Ku9H3hGPNrfbnDgHWBsAFJuoHTQUhoWH4ar4v550XAiZ1eK4jqPhlG95yNAyRzBS8N41Y9ScJPhrsn6fo37jM4Y/w640-h310/3.+Eryk+Armando+Talla+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifik.png" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Sudah jatuh tertimpa tangga, terinjak pula”.</i> Ungkapan inilah yang barangkali dialami Rendra Kresna selaku Bupati Malang 2 Periode (2010 - 2015 dan Periode 2016 – 2021). Sebab  jabatan Redra Kresna sebagai Bupati Malang “jatuh” atau berakhir dengan <i>“tragis”</i> pada tahun 2018, karena Rendra Kresna <i>“tertimpa tangga alias terjun bebas ke lubang”</i> perkara Korupsi, setelah “diseret” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili, yang menjadikannya sebagai terpidana Korupsi Suap<br /><br />Rendra Kresna saat ini <i>“menyandang gelar” </i>terpidana 6 tahun penjara (di Vonis pada Kamis, 9 Mei 2019) kerena Rendra Kresna melalui sahabat karibnya Eryk Armando Talla terbukti menerima uang suap sejumlah Rp3.026.000.000 sebagai fee sebesar 22.5 persen dari anggaran proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011hingga 2014 dari Ali Murtopo (juga berstatus terpidana 3 tahun penjara, di Vonis pada tanggal 28 Pebruari 2019), dan Rendra Kresna kembali dihukum (di Vonis) untuk perkara yang kedua, yaitu Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp6.3 miliar sejak tahun 2012 hingga 2018 sesai pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor<br /><br />Kasus Perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna, juga menyeret sahabat karibnya, yaitu Eryk Armando Talla dan dijerat pasal yang sama. Karena Eryk Armando Talla, yang dipercaya Renndra Kresna untuk mengondisikan proyek-proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kepada rekanan (kontraktor) sekaligus menerima fee proyek dari Ali Murtopo sebesar Rp3.026.000.000 sejak tahun 2011 hingga 2014, dan fee proyek sebesar Rp6.375.000.000 sejak tahun 2012 hingga 2018 dari Mashud Yunasa selaku Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.8, Suhardjito, Direktur PT Dharma Utama sejumlah Rp1 M termasuk  dari Ramdhoni selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang sejak tahun 2017 hingga sekarang sebesar Rp1.5 miliar<br /><br />Dalam perkara Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna sangat jelas. Karena ‘si penerima suap yaitu Rendra Kresna, dan si pemberi suap yaitu Ali Murtopo’ sudah diadili dan sudah berstatus terpidana karena bersalah melaanggar pasal 12 huruf b (untuk penerima), dan pasal 5 ayat (1) huruf b ( bagi si pemberi)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5HI1wwpfiGp8xx7UAbd4HjODNXi9piwK5wxN1A89kKOBdgkMW_VqoQFF_JwERKzTKg2l-Q3foDoVAP4kFv705QfY4ghORvV2ltRNKkl2_SNpOglJGjeO_R7_XxJ6njzS1D8vi3mG9vYA/s640/2.+Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5HI1wwpfiGp8xx7UAbd4HjODNXi9piwK5wxN1A89kKOBdgkMW_VqoQFF_JwERKzTKg2l-Q3foDoVAP4kFv705QfY4ghORvV2ltRNKkl2_SNpOglJGjeO_R7_XxJ6njzS1D8vi3mG9vYA/w640-h282/2.+Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" width="640" /></a></div><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Huruf b : pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui<br />atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Sedangkan Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /> </i></div><div style="text-align: justify;"><i>huruf b : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya</i> </div><div style="text-align: justify;"><br />Anehnya, perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna ini, seperti <i>“panggung sandiwara, ada yang tampak dan ada pula yang tidak”.</i> Sebab si penerima Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000, yaitu terdakwa Rendra Kresna dan terdakwa Eryk Armando Talla sudah diadili dan dinyatakan bersalah melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor (pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf B untuk teerdakwa Eryk Armando Talla)<br /><br /><i>Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbnyi : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /><br />Yang “tidak tampak” adalah si pemberi Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000. padahal, dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, dan pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat jelas berbunyi, “......dipidana penjara.....”<br /><br /><i>Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : </i></div><div style="text-align: justify;"><i><br />Huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRfvX7l3v3OCD_sdvY7VxhwuCxPygEbIMueYI7YvLOhyphenhyphenzVw375JpQGChyphenhyphencrFNwfgBWNGXMLGYx381T3W0Xm4jABEW1lEOhV-mpDnJEMMVQ-Bh_I2i3Kcc1_qcrw07M9wFAm9o7egV-JNI/s640/IMG20210119124942++Saksi+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRfvX7l3v3OCD_sdvY7VxhwuCxPygEbIMueYI7YvLOhyphenhyphenzVw375JpQGChyphenhyphencrFNwfgBWNGXMLGYx381T3W0Xm4jABEW1lEOhV-mpDnJEMMVQ-Bh_I2i3Kcc1_qcrw07M9wFAm9o7egV-JNI/w640-h360/IMG20210119124942++Saksi+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, Mashud Yunasa, Suhardito dan Kris Haryanto (Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya lagi adalah, dalalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sessuai fakta persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sangat jelas menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp6.375.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sejak 2012 hingga 2018 yang diterima terdakwa Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla adalah berasal Mashud Yunasa selaku Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.8, Suhardjito, Direktur PT Dharma Utama sejumlah Rp1 M termasuk  dari Ramdhoni selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang sejak tahun 2017 hingga sekarang sebesar Rp1.5 miliar<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, si pemberi Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000 yang hingga hari ini belum “tampak ke publik” sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Apakah si pemberi Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000 terhadap terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan terdakwa Eryk Armando Talla dianggap benar dan dibenarkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Atau hanya Ali Murtopo yang layak dijadikan tersangka/terdakwa/terpidana dalam perkara ini?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa KPK akan tetap Konsen terhadap siapapun. Namun menurutnya, masih menunggu salinan putusan secara lengkap.<br /><br />“Terkait putusan demikian, KPK akan tetap Konsen siapapun itu. Kami masih menunggu salinan putusan lengkapnya sebagai pertimbangan dari pimpinan terkait dengan apa yang akan dilakukan berikutnya sesuai fakta-fakta persidangan,” kata JPU KPK Arif Suhermanto. <br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Seperti yang diberitakan sebelumnya dalam perkara dengan terdakwa Renda Kresna selaku Bupati Malang Periode 2010 - 2015 dan 2016 - 2021</b></span><br /><br />Bahwa Terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 dan Periode 2016-2021 bersama-sama dengan Erik Armando Tala, pada Januari 2012 sampai dengan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018,  bertempat  di  kantor CV Thalita Berkarya Jl Bendungan Lahor 86 Rt.11 Rw.2 Karangkates, Sumberpucung Malang, Pujon View, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Pringgitan Kabupaten Malang, rumah Suhardjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu, Jl Araya Valley No.29 Perumahan Kota Araya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,  pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yakni menerima uang sejumlah Rp6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, Periode 2016-2021 dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br />- Pada tahun 2010, Terdakwa mengikuti Pilkada Kabulaten Malang, sebagai calon Bupati Malang berpasangan dengan SUBHAN sebagai Calon Wakil Bupati Malang, dimana ERYK ARMANDO TALLA sebagai salah satu tim pemenangannya.<br /><br />Atas sepengetahuan Terdakwa, ERYK ARMANDO TALLA mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kepentingan kampanye Terdakwa. Setelah pasangan RENDRA KRESNA dan SUBHAN terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2010-2015, maka ERYK ARMANDO TALLA ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kota Malang. </b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTY8ELSuieBhZl4Jcx0SbT791RE1FUD1MEXlLMlYVD20-uzusv1wyzlwPOQ1qfYOjhFpo_RkPRdP7SQB3rhyphenhyphenTX9YF7kNXa-G_fYf5BMcmcsBBL-rwD2qgukiBSG4w5-LBdJqg6bl5B9h8/s700/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTY8ELSuieBhZl4Jcx0SbT791RE1FUD1MEXlLMlYVD20-uzusv1wyzlwPOQ1qfYOjhFpo_RkPRdP7SQB3rhyphenhyphenTX9YF7kNXa-G_fYf5BMcmcsBBL-rwD2qgukiBSG4w5-LBdJqg6bl5B9h8/w548-h640/1.jpg" width="548" /></a></div>- Pada tahun 2011, MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang, akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang, maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan ERYK ARMANDO TALLA sebagai orang kepercayaan Terdakwa, yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />- Pada awal Juli 2012, MASHUD YUNASA menemui ERYK ARMANDO TALLA di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh ERYK ARMANDO TALLA kepada Terdakwa.<br /><br />- Pada pertengahan bulan Juli 2012, MASHUD YUNASA melakukan pertemuan dengan ERYK ARMANDO TALLA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa ERYK ARMANDO TALLA akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan Terdakwa.<br /><br />- Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, ERYK ARMANDO TALLA menemui Terdakwa di Pringgitan Kabupaten Malang, dan melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012. Atas laporan tersebut Terdakwa menyampaikan untuk dilaksanakan.<br /><br />- Selanjutnya, atas usaha ERYK ARMANDO TALLA dan dengan persetujuan Terdakwa, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta ERYK ARMANDO TALLA untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh ERYK ARMANDO TALLA karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi untuk mengerjakan semuanya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA menyetujui. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh ERYK ARMANDO TALLA sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah Terdakwa, uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah Terdakwa, ERYK ARMANDO TALLA menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROKSAKH (anak Terdakwa) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013, di Pringgitan Kabupaten Malang, ERYK ARMANDO TALLA menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013, di Peringgitan Kabupaten Malang ERYK ARMANDO TALLA menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, di Peringgitan Kabupaten Malang ERYK ARMANDO TALLA menyerahkan uang  sejumlah Rp575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah Terdakwa, ERYK ARMANDO TALLA melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013, yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 – 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang di 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgD6636hao7w-PJSEWxOtb7ryhmDVDV7H4wGilY6341VFNdplvxsJaCqPCbm44GDQnEU3s4XHeeZltY9-b-xoUX1NZhuhMe7CnciexHs30jjsKdMGbaDrDP9Nu_DGzR8Xpxw91WanR65I/s521/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="521" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgD6636hao7w-PJSEWxOtb7ryhmDVDV7H4wGilY6341VFNdplvxsJaCqPCbm44GDQnEU3s4XHeeZltY9-b-xoUX1NZhuhMe7CnciexHs30jjsKdMGbaDrDP9Nu_DGzR8Xpxw91WanR65I/w640-h444/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ramdhoni (kemeja putih) Kepala Dinas PU Kab. Malang. (Foto. Dok. BK) </td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">- Sekitar awal tahun 2012, ERYK ARMANDO TALLA bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu,  menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). ERYK ARMANDO TALLA juga menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada Terdakwa, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang.<br />- Pada awal Februari 2012, ERYK ARMANDO TALLA menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARJITO,  Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu.<br /><br />- Pada awal Maret 2012, ERYK ARMANDO TALLA kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO, Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu.<br /><br />- Atas perintah Terdakwa, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu Terdakwa, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait Terdakwa. Selanjutnya ERYK ARMANDO TALLA melaporkan penggunaan uang tersebut kepada Terdakwa.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Selain penerimaan uang tersebut, Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yakni :<br /></span></b><br />- Pada awal tahun 2017, Terdakwa meminta kepada RAMDHONI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang untuk mengumpulkan uang dari para pengusaha, dan uang diserahkan melalui SANDO JUNAEDI orang kepercayaan Terdakwa.<br /><br />- Setelah RAMDHONI berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada SANDO JUNAEDI. Selanjutnya SANDO JUNAEDI menyerahkan sebagaian uang tersebut kepada Terdakwa, yaitu :<br /><br />• Pada tanggal 27 Nopember 2017, bertempat di Kantor PT Araya Kota Malang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui NURHDAYAT PRIMA. Uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah milik anak Terdakwa yang bernama KRESNA UTARI DEVI PHOKSAKH di Perumahan The Araya, Jl Araya Valley Nomor 29 Kabupaten Malang.<br /><br />• Pada tanggal 9 Juli 2018, bertempat di Kantor PT Araya Kota Malang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui NURHIDAYAT PRIMA. Uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah milik anak RENDRA KRESNA yang bernama KRESNA UTARI DEVI PHROKSAKH di Perumahan The Araya, Jl Araya Valley Nomor 29 Kabupaten Malang.<br /><br />- Sejak menerima uang sejumlah Rp6.375.000.000  (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa  tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div><div style="text-align: justify;"><br />- Perbuatan Terdakwa bersama dengan ERYK ARMANDO TALLA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp6.375.000.000 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /><br />- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ERYK ARMANDO TALLA menerima pemberian uang sejumlah Rp6.375.000.000 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa, yaitu :<br /><br />- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk  tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir pembacaan surat dakwaan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Setelah Rendra Kresna (Bupati Malang) dan Eryk Armand Talla Di Vonis, Siapa Tersangka Berikutnya?

#Uang Hasil Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp6.3 M yang dinikmati Rendra Kresna Selaku Bupati Malang melalui Eryk Armando Talla adalah berasal ...

»

Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suharlito (Direktur PT Dharma Utama) dan Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga) Kabupaten Malang ?”</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuqIPcJyll8bs1d5ME5A9kTdYONh4u-6AEOiFTHXZY_9ZLvZA0HauxR85HWMQEwFupLcLdfss0QSogMV1alLTVVGdtiLHvSw_vU9VKWTJJjrZQM7UZBFbgeJuXVZEPIM01zuh32k3j6dY/s700/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuqIPcJyll8bs1d5ME5A9kTdYONh4u-6AEOiFTHXZY_9ZLvZA0HauxR85HWMQEwFupLcLdfss0QSogMV1alLTVVGdtiLHvSw_vU9VKWTJJjrZQM7UZBFbgeJuXVZEPIM01zuh32k3j6dY/w548-h640/1.jpg" width="548" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI.</span>CO –</b></span><br />Selasa, 27 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana penjara yang berbeda terhadap Dua Terdakwa Korupsi Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 sejak tahun 2012 hingga 2018, yaitu Rendra Kresna selaku Bupati Malang (2010-2015 dan Periode 2016-2021) dan Eryk Armando Talla (Swasta, sebagai orang kepercayaan Rendra Kresna) dalam persidangan (perkara terpisah) yang berlangsung di di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timu<br /><br />Terdakwa Rendra Kresna dipidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.375.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 melalui Eryk Armando Talla sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan sejak tahun 2012 hingga 2018 dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.875 miliar, Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) sejumlah Rp1 miliar dan  Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang sebesar Rp1.5 miliar<br /><br />Sedangkan terdakwa Eryk Armando Talla dipidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp895 juta subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan sejak tahun 2012 hingga 2018 dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.875 miliar, Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) sejumlah Rp1 miliar dan  Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang sebesar Rp1.5 miliar<br /><br />Terdakwa Eryk Armando Talla, oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Rendra Kresna dan Terdakwa Eryk Armando Talla dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) yang diketuai Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu I Ketut Suarta, SH., MH,  dan Hakim Ad Hock Dr. Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawa, SH dan Didik Dwi Riyanto, SH., MH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rendra Kresna, yakni Haris Fajar dkk, maupun Tim Pensehat terdakwa Eryk Armando Talla, yaitu Iki Dulagin dkk serta dihadiri Tim JPU KPK Arif Sehermanto dkk<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnEAnJq0vFisgrmJ5bdFFWS3e_egjrCz8ZSAFEabI-eQ2W_kZtPqGGlpSB7E6ATrIugGKB19SvtprJawvA9EZ3VlT4Z3p_lzkvunj-XE0oCV3Bjq7S_XTXRW-zH19rodMbBgVSYO7sJVo/s434/4.+IMG20190509125259_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="411" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnEAnJq0vFisgrmJ5bdFFWS3e_egjrCz8ZSAFEabI-eQ2W_kZtPqGGlpSB7E6ATrIugGKB19SvtprJawvA9EZ3VlT4Z3p_lzkvunj-XE0oCV3Bjq7S_XTXRW-zH19rodMbBgVSYO7sJVo/w606-h640/4.+IMG20190509125259_1.jpg" width="606" /></a></div>Sementara terdakwa Rendra Kresna mengkuti persidangan melalui Vidcon di Lapas Sidoarjo, karena terdakwa Rendra Kresna sedang menjalani hukuman sebagai terpidana Korupsi Suap, dan Eryk Armando Talla mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan Merah Putih KPK  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Rendra Kresna terbukti bersalah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />“Mengdili : 1. Menyatakan Terdakwa Rendra Kresna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 12 huruf B Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; <br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karen itu dengan pidan penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; <br /><br />3. Menghuukum Terdakwa  untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.375.000.000 yang diambil dari 5 rekening terdakwa dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satut) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marfer Pandengan, SH., MH diakhir putusannya. <br /><br />Putusan ini sama dengan tuntutan JPU KPK, namun JPU KPK masih pikir-pikir. Sementara terdakwa Rendra Kresna menerima. “Menerima, Yang Mulia,” jawab Terdakwa Rendra Kresna<br /><br />Kemudian sidang selanjutnya dengan pembacaan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Eryk Armando Talla. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa mendapat keringanan 1 tahun dari tuntutan JPU KPK yang menuntut pidana penjara selama 4 tahun. <br /><br />Alasan Majelis Hakim, karena Terdakwa Eryk Armando Talla adalah sebagai JC (Justice Collaborator) dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) maupun dari KPK sendiri sertaberdasarkan Undang-Undang PSK (Perlindungan Saksi dan Korban) No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2011 <br /> </div><div style="text-align: justify;">Padahal, <i>SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 berbunyi : Pedoman untuk menentukan sebagai Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah : a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilam</i><br /><br />Selain pidana pokok, terdakwa Eryk Armando Talla juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pidana berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp895 juta dikurangkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp500 juta. Sehingga kekurangan uang pengganti yang wajib dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp395 juta subsidair 1 tahun penjara<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Eryk Armando Talla juga menerima seperti sahabta karibnya Redra Kresna. Tetapi JPU KPK mengatakan masih pikir-pikir<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirzGp1ezBYZlMzcoHl5fIRMN6bBKjDYaSLSx47IsRU5TAhAT-1J05kFynjZUa6_UFhGS2PabhTuuzjol0F88-VbapATo2F0fJpXhl8ruzxQcZK1VltKFg5JkxiaAi1pg4VZvrr82nqUdc/s640/5.+IMG20201217103505.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="640" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirzGp1ezBYZlMzcoHl5fIRMN6bBKjDYaSLSx47IsRU5TAhAT-1J05kFynjZUa6_UFhGS2PabhTuuzjol0F88-VbapATo2F0fJpXhl8ruzxQcZK1VltKFg5JkxiaAi1pg4VZvrr82nqUdc/w640-h438/5.+IMG20201217103505.jpg" width="640" /></a></div>Setelah Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla di Vonis Pidana Penjara sebagai penerima Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000 dari Mashud Yunasa, Suharlito dan Ramdhoni. Siapa tersangka berikutnya?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa KPK akan tetap Konsen terhadap siapapun. Namun menurutnya, masih menunggu salinan putusan secara lengkap.<br /><br />“Terkait putusan demikian, KPK akan tetap Konsen siapapun itu. Kami masih menunggu salinan putusan lengkapnya sebagai pertimbangan dari pimpinan terkait dengan apa yang akan dilakukan berikutnya sesuai fakta-fakta persidangan,” kata JPU KPK Arif Suhermanto. <br /><br />Untuk diketahui. Kasus ini berawal pada awal tahun 2018. Rendra Kresna terseret dalam perkara Korupsi bersama Ali Murtopo seorang pengusaha dan bekerja sama dengan Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres). <br /><br />Pada tanggal 9 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) selama 6 (enam) tahun penjara terhadap Rendra Kresna karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp4.075.000.000 dari total tuntutan JPU KPK sebanyak Rp7.502.300.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Terpidana Rendra Kresna dijerat pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sedangkan Ali Murtopo di Vonis 3 tahun penjara pada tanggal 28 Pebruari 2019 karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Krupsi Pemberian Hadiah Berupa Uang sebesar Rp3,4 miliar sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011 <br /><br />Ali Murtopo dijera Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan saat ini Ali Murtopo melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) atas hukuman membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1.8 miliar. <br /><br />Karena uang sebesar Rp1.8 miliar itu ternyata sudah di setorkan ke Eryk Armando Talla sesuai bukti yang ditunjukan Ali Murtopo dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Eryk Armando Talla pada Selasa, 16 Pebruari 2021. Total uang sebagai fee proyek yang diserhakan Ali Murtopo ke Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp29 miliar<br /><br />Sedikit ada yang menarik tentang terdakwa Eryk Armando Talla yang mendapat penghargaan sebagai JC (Justice Collaborator) dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan dari Komisi Pemberantasan Korupi, karena terdakwa Eryk Armando Talla dianggap sebagai pihak yang membongkar kasus ini atau pelapor sebagaimana keterangan Wakil Ketua LPSK saat diahdirkan sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Eryk Armando Talla<br /><br />Pemberian penghargaan sebagai JC terhadap terdakwa Eryk Armando Talla adalah, karena LPSK dan KPK menganggap bahwater dakwa Eryk Armando Talla bukan sebagai salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna<br /><br />Padahal dari fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Eryk Armando Talla adalah salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna selaku Bupati Malang. Dan mungkin itulah sebabnya, terdakwa Eryk Armando Talla dijerat sebagai penerima Hadiah berupa uang sebesar Rp4 miliar lebih <br /><br />Pemberian JC kepada terdakwa Eryk Armando Talla, bisa jadi akan diikuti oleh pelaku Korupsi lainnya sekalipun sebagai pelaku utama, untuk mendapatkan hukuman ringan asalalkan mau mengungkap kasus yang menyeret dirinya.<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan sejak pertama kali kasus perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo diadili di Pengadilan Tipikor pada tahun 2019, dan kasus kedua, antara terdakwa yang juga terpidana Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla diadili sejak akhir tahun 2020 terungkap, bahwa aliran uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sejak 2012 hingga 2018 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bukan hanya dari Ali Mutopo melalui Eryk Armando Talla dan Yukebeth (istri Eryk Armando Talla), melainkan dari pihak-pihak lain, diantaranya Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press, Media Group Jawa Pos), Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres), Mansur (Direktur PT Tiga Serangkai), Mansyur Tualeka (selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai), Hari Mulyanto, Moh. Zaini Iliyas, Choiriah dan Adik Dwi Purwanto (dari CV Perkasa), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Andi Nata Elianda (adik Eryk Armando Talla) dan Ubaidilah (Kontraktor) serta Galih Putra Pradhana  (IT Hecker)<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNZ2KIFfcV0Sthu-v-ITXsE1sSg74P_1qGYFGrmWCKK-zJINwZcBTIftmUj05BbJI3VdrVrgqpDJllv3gICRYg6YdCl6mGL3eDuB4OwOiKumZZ49AEqj4YUBWLY6tI6Xgo4Ob0DBjpdKM/s640/IMG20210119124942++Saksi+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNZ2KIFfcV0Sthu-v-ITXsE1sSg74P_1qGYFGrmWCKK-zJINwZcBTIftmUj05BbJI3VdrVrgqpDJllv3gICRYg6YdCl6mGL3eDuB4OwOiKumZZ49AEqj4YUBWLY6tI6Xgo4Ob0DBjpdKM/w640-h360/IMG20210119124942++Saksi+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, Mashud Yunasa, Suhardito dan Kris Haryanto (Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain keterlibatan pihak swasta selaku pemberi fee proyek, juga melibatkan pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang, diantaranya Khusnul Farid (Ketua Panitia Pengadaan di PPE LPSE Kab.Malang), Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kab. Malang), Swandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012),  Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE), Edi Suhartono (Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang), Heri Tanjung (Kabag PPE LPSE Kab.Malang)<br /><br />Sehingga tak salah, ketika Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH mengatakan, bila Jaksa mau mengembangkan kasus ini, maka para saksi bisa menjadi “tersangka” berikutnya.<br /><br />“Dari tadi semua mengatakan Rendra, Bupati, Eryk. Seolah-olah ada main mata. Karena yang terjadi seperti itu. padahal, Bapak-Bapak (saksi) ini punya andil dalam perkara ini. Kalau Penuntut Umum mengembangkan kasus ini, giliran Saudara,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH yang merasa geram mendengarkan keterangan para saksi pada persidangan, Selasa, 26 Januari 2021<br /><br />“Tri Darmawan Sambodo (saksi), kalau itu benar, setelah Bupati, Eryk, Ali Murtopo, berarti saudara yang berikutnya (jadi tersangka). Karena saudara bilang tadi saudara Gali (maksudnya Galih Putra Pradhana  selaku Hecker). Padahal saudara ikut membantu,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH kemudian<br /><br />Aneh memang, bila KPK, sebagai lembaga Antirasuah, suatu-stunya lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang Khusus menangani Perkara Korupsi di tanah air tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo sera Eryk Armando Talla.<br /><br />Padahal sangat jelas terungkap dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, yang diakui para saksi-saksi sebagai pihak-pihak yang terlibat baik swasta maupun pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, pada tahun 2019, saat KPK menangani kasus Korupsi “Pokir, uang sampah dan 1 persen” dalam pembahasan APBD dan Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015<br /><br />Dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan menjelang Pilwali (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahn 2019), penyidik KPK dapat menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 sebanyak 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 termasuk Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wiacaksono kecuai Subur Triono, sedangkan 2 anggota Dewan lainnya sudah terlebih dahulu dipanggil Sang Ilahi alias meningga dunia<br /><br />Jumlah terpidana dalam kasus inipun sebenyak 45 orang, yang terdiri dari 42 anggota Dewan, Wali Kota Moch. Anton, Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot dan Sekretaris Daerah/ Kota Sucipto. Pun demikian, dalam kasus ini masih ada yang “selamat dan sejahtera serta senyum bahagia” sebagai penonton karena KPK tidak menyeretnya walaupun terlibat sesuai fakta persidangan<br /><br />Masyarakat penggiat anti Korupsi mengagung-agungkan KPK karena dianggap sebagai “momok yang menakutkan” dan lembaga yang berani mengungkap kasus Korupsi serta menyeret pihak-pihak yang terlibat hingga tuntas. Benarkan demikiaan? Lalu apakah KPK akan menyeret pihak-piahk yang terliat dalam kasus Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna atau dianggap sudah cukup di sini saja?.<br /><br />Sementara faktanya, hingga saat ini masih banyak pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang ditangani KPK sejak tahun 2017 lalu  belum tuntas.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm5nJYS4YYLYeUBYsREVjCCA8_6cQXTA1cjeGNNYVg77Ylmj9EFX24kd7eyQ79ydQDtqVNJ7loBXMvy8u1jtdVjggNVlzVrpwd9OQQKARm8n_lmkJwQG_rQ5CCZQ_O5Sxrq_QyCj2vUXM/s521/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="521" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm5nJYS4YYLYeUBYsREVjCCA8_6cQXTA1cjeGNNYVg77Ylmj9EFX24kd7eyQ79ydQDtqVNJ7loBXMvy8u1jtdVjggNVlzVrpwd9OQQKARm8n_lmkJwQG_rQ5CCZQ_O5Sxrq_QyCj2vUXM/w640-h444/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas PU Kab. Malang, Ramdhoni (kemeja putih). Foto. Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam perkara dengan terdakwa Eryk Armando Talla.</b></span><br /><br />Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (disidangkan secara terpisah) yakni selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Oktober 2012<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor CV Thalita Berkarya Jl Bendungan Lahor 86 Rt.11 Rw.2 Karangkates Sumberpucung Malang, Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Pringgitan Kabupaten Malang, rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masingmasing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yakni menerima uang sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni berhubungan dengan jabatan RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, ERYK ARMANDO TALA menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang RENDRA KRESNA dan SUBHAN, untuk kepentingan kampanye pasangan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).<br /><br />Setelah Pasangan RENDRA KRESNA dan SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang, maka Terdakwa ditugaskan oleh RENDRA KRESNA untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.</b></span><br /><br />Pada tahun 2011 MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan Terdakwa sebagai orang kepercayaan RENDRA KRESNA (Bupati Malang) yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Pada awal Juli 2012 MASHUD YUNASA menemui Terdakwa di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada pertengahan bulan Juli 2012, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MASHUD YUNASA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Terdakwa akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan RENDRA KRESNA<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp9my9N-eCxKJ1usDBj20qGqMCzvHz4cevnShSijKodF1dWzSn_UYm-MjfEhoNBv5foukUabpk0AA_6Om00-XvI25C3l1k_1i35Fw-0gDxgHboe1APZPNClI8yw9PIfXvSPchYPI5wI14/s640/JPU+KPK+-+1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="640" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp9my9N-eCxKJ1usDBj20qGqMCzvHz4cevnShSijKodF1dWzSn_UYm-MjfEhoNBv5foukUabpk0AA_6Om00-XvI25C3l1k_1i35Fw-0gDxgHboe1APZPNClI8yw9PIfXvSPchYPI5wI14/w640-h316/JPU+KPK+-+1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa menemui RENDRA KRESNA di Pringgitan Kabupaten Malang, melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012, atas laporan tersebut RENDRA KRESNA menyampaikan untuk dilaksanakan.<br />Selanjutnya atas usaha Terdakwa dan dengan persetujuan RENDRA KRESNA, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (Sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta Terdakwa untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh Terdakwa karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi Untuk mengerjakan semuanya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah RENDRA KRESNA uang tersebut kemudian diserahkan kepada RENDRA KRESNA dengan perincian:<br /><br />1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROSAKH (anak RENDRA KRESNA) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, Terdakwa di Peringgitan Kabupaten Malang menyerahkan uang sejumlah Rp575.000.000 (/ima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013 yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang pada 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</b></span><br /><br />Sekitar awal tahun 2012, Terdakwa bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu untuk menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<br /><br />Terdakwa juga Menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada RENDRA KRESNA, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang. Pada awal Februari 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jin. Ir. Sukamo No 26 Kota Batu.<br /><br />Pada awal Maret 2012, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu. Atas perintah RENDRA KRESNA, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu RENDRA KRESNA, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait RENDRA KRESNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan penggunaan uang tersebut kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Bahwa sejak menerima uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), RENDRA KRESNA tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwUY-j0wuHFOP0BUZTczLAsC4EWT10tu73CVnTT6lUjdYtwurcgoSWOFc5G297_hyphenhyphenRW-tlN8XJNnMVNnyZU-si_hHNBPi3eqeVl41BNMvXfMREw5mtOPfhjUtvnH5r2-FAbCSvv1T_vJc/s639/IMG20201217112216-3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwUY-j0wuHFOP0BUZTczLAsC4EWT10tu73CVnTT6lUjdYtwurcgoSWOFc5G297_hyphenhyphenRW-tlN8XJNnMVNnyZU-si_hHNBPi3eqeVl41BNMvXfMREw5mtOPfhjUtvnH5r2-FAbCSvv1T_vJc/w640-h360/IMG20201217112216-3.jpg" width="640" /></a></div><div>Perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima pemberian uang sejumlah Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh Puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas RENDRA KRESNA, yaitu: <br /><br />Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kelKUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Dan Dakwaan Kedua<br />Pertama</b></span><br /><br />Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA (sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 9 Mei 2019) selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah yaitu menerima uang dari ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa bersama-sama dengan RENDRA KRESNA telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan 2013 kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">1.    Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan tahun 2011.</span></b><br /><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4DRjuDCctPRvW1zHrFxE2e8lzRtZFa_LaZYSm2EVvQ3QGjcRWHtUMl3ziVtAj9VkdR7WRugmWYoiQGkrs_LsU7fjwLvreCQwMgsZVS37kbG8BChxQIQzTduPhx-8UgjSL200q-NV0MPM/s639/IMG20201217104856-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4DRjuDCctPRvW1zHrFxE2e8lzRtZFa_LaZYSm2EVvQ3QGjcRWHtUMl3ziVtAj9VkdR7WRugmWYoiQGkrs_LsU7fjwLvreCQwMgsZVS37kbG8BChxQIQzTduPhx-8UgjSL200q-NV0MPM/w640-h360/IMG20201217104856-1.jpg" width="640" /></a></div>Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Terdakwa selaku orang dekat RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, dan MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye pasangan RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Rendra Kresna menjadi Bupati Malang.<br /><br />Dalam pelaksanaan kampanye, RENDRA KRESNA mendapatkan dana untuk kepentingan kampanye dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dari CHOIRUL ANAM sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus rupiah). Selain itu RENDRA KRESNA juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya.<br /><br />Setelah dinyatakan menang dalam Pilkada pada tanggal 26 Oktober 2010, RENDRA KRESNA dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Terdakwa di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye RENDRA KRESNA.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bersama HENRY M.B TANJUNG diperintah oleh RENDRA KRESNA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA dalam Pilkada, diantaranya ALI MURTOPO dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan HENRY M.B TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, ALI MURTOPO, ERYK ARMANDO TALLA dan GALIH PUTRA PRADHANA.<br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ALI MURTOPO, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY M.B TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Petrnakan, WILLEM PETRUS SALAMENA selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang Eprocurement agar pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan,  yakni untuk proyekproyek di dinas pengairan sebesar 17,5% - 20 %, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17.5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% -  20%. Dalam pertemuan itu ALI MURTOPO ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.</div></div><div style="text-align: justify;"><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ALI MURTOPO dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Terdakwa akan berkoordinasi dengan HENRY M.B TANJUNG guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb5_Ojuyh8DctsK3FZwsq9_ouv8ngfjsjanF373KeEXCwqNBfmSis6mgvFr9YTdQuGDZRUu_OOsunw8h0IxSuvo08wVFMQ0OnsvjT530I9irb-gmp7rFAi1pUUOctx02U6aLPs6ObQh0/s640/IMG20210316181623.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb5_Ojuyh8DctsK3FZwsq9_ouv8ngfjsjanF373KeEXCwqNBfmSis6mgvFr9YTdQuGDZRUu_OOsunw8h0IxSuvo08wVFMQ0OnsvjT530I9irb-gmp7rFAi1pUUOctx02U6aLPs6ObQh0/w640-h288/IMG20210316181623.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan ALI MURTOPO akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. Karena ALI MURTOPO telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, ALI MURTOPO melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari BAGUS TRISAKTI meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut: a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD.; b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP.; c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD.<br /><br />Selanjutnya, dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, ALI MURTOPO, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh ALI MURTOPO sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, ALI MURTOPO mengikuti pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan, yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa dan GALIH PUTRA PRADHANA melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi informasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan ALI MURTOPO tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut:<br /><br />1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.<br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri<br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.<br /><br />Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:<br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815<br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775,00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.<br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400,00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada ALI MURTOPO seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Dari MOH ZAINI ILYAS selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik ALI MURTOPO nomor 3170461010<br /><br />b. Dari ADIK DWI PUTRANTO sejumlah Rp11.885.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898<br /><br />c. Dari HARI MULYANTO sejumlah Rp4.552.300.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287, nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.<br /><br />d. Dari CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).<br /></div></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizXaOx7xu6iQ1aWame8ASTN7Zq2vDnn1dyGoijkzmHdUKct-jdx7Cflqz9bGaSdvViSi2QcIXpPpy_Ua5GGSjIxNc5nlWFstYT8FvTjJkr4DwGvfShIzNbSuLncjkT3SiUgPwtY1pPRxg/s818/Nurhidayat+Prima+%2528dari+PT+Araya+Bumi+Megah%2529.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="818" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizXaOx7xu6iQ1aWame8ASTN7Zq2vDnn1dyGoijkzmHdUKct-jdx7Cflqz9bGaSdvViSi2QcIXpPpy_Ua5GGSjIxNc5nlWFstYT8FvTjJkr4DwGvfShIzNbSuLncjkT3SiUgPwtY1pPRxg/w640-h330/Nurhidayat+Prima+%2528dari+PT+Araya+Bumi+Megah%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah) Foto. Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Selanjutnya sebagian uang tersebut diberikan ALI MURTOPO kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000,00 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa menerima uang dari ALI MURTOPO sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya RENDRA KRESNA memerintahkan Terdakwa agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang di Kabupaten Malang.<br /><br />2. Pada tanggal 13 Januari 2012, RENDRA KRESNA meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Menindaklanjuti perintah tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di gudang Jalan Raya Karangploso.<br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, RENDRA KRESNA kembali meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui BUDIONO. Atas permintaan tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada BUDIONO.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012, ALI MURTOPO kembali menyerahkan uang fee kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang.<br /><br />5. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa atas perintah RENDRA KRESNA juga beberapa kali menerima uang dari ALI MURTOPO secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (Jima ratus empat puluh enam juta rupiah).<br /><br />Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, RENDRA KRESNA juga menerima sejumlah uang dari HARI MULYANTO sejumlah Rp881.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279<br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.<br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291<br /><br />Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk RENDRA KRESNA dari proyek yang dikerjakan oleh ALI MURTOPO dengan menggunakan CV Karya Mandiri.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013.</b></span><br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG dan UBAIDILLAH selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada UBAIDILLAH dengan kompensasi fee untuk RENDRA KRESNA sebesar 22,5% dari nilai kontrak.<br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh UBAIDILLAH.<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwk3mrXn6g5rL8MIDHCdgcuFBaBEgSJ5O7gXrz1AVtLLthza5g_HUhr6lPyHebfZKuRX8_2NQ0kx7yrMz4H9ebCNchE3XTaJ1CiQ68yEfz62kQZcurOH1DD5AP3AcgxfJMZLHdgiKTKbM/s640/JPU+KPK.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwk3mrXn6g5rL8MIDHCdgcuFBaBEgSJ5O7gXrz1AVtLLthza5g_HUhr6lPyHebfZKuRX8_2NQ0kx7yrMz4H9ebCNchE3XTaJ1CiQ68yEfz62kQZcurOH1DD5AP3AcgxfJMZLHdgiKTKbM/w640-h640/JPU+KPK.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, UBAIDILLAH memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada dinas pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:<br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.<br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.<br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000,00 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.<br /><br />Setelah RENDRA KRESNA dan Terdakwa memberikan beberapa proyek tersebut kepada UBAIDILLAH, RENDRA KRESNA melalui Terdakwa menerima fee dari UBAIDILLAH seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA yakni: a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; b. Tanggal 28 Desember 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ; d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br />Selain itu, RENDRA KRESNA dan Terdakwa juga menerima uang realisasi fee sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH, yang kemudian dipergunakan oleh RENDRA KRESNA untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anaknya yakni KRESNA TILOTTAMA PHROSAKH di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH metalui A. KHOLIK menggunakan bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA<br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) melalui bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Terdakwa yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama KURNIAWATI yang merupakan istri UBAIDILLAH<br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama KURNIAWATI.<br /><br />Bahwa Terdakwa dan RENDRA KRESNA mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena RENDRA KRESNA dan Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jen)</div></div>

News Tipikor Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Di Vonis Berbeda

“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suharlito (Direkt...

»