Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung Akanakah Jadi Tersangka Korupsi?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="500" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwF-qnLaEadoK7mRRPrJZy1fDCxdILFnfBN-LRMVJSVPNHW3SfLtSN6oy6T2RKEQcrv8S8vQpenEYrzFM7Iy7czExXrPf4ICbXYbXa2JWhUSCDS2xekkIiEOjdk3CuXhnpDhrD_1qgDjE/s1600/Supriyono+6.jpg" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 yaitu Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim (saat ini juga sebagai wakil Ketua DPRD) serta sejumlah anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 mungkin tak bisa tidur nyeyak, bukan karena pandemi Virus Corona Cocivid-19 melainkan karena namanya disebut-sebut dalam perkara Korupsi Suap Pengesahan APBD Kab. Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, APBD TA 2016, APBD TA 2017 dan APBD TA 2018 sebesar Rp3.6 milliar dengan terdakwa Supriyno selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 dan anggota DPRD terpilih periode 2019 – 2024</div> <br /> Apakah Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim serta 21 orang anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 - 2019 akan jadi tersangka untuk menyusul terdakwa Supriyono yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya?<br /> <br /> Kasus inipun tak jauh beda dengan kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang menyeret 42 dari 45 anggota DPRD, Wali Kota, Sekda dan Kepala Dinas PUPR Kota Malang yang saat ini sebagai terpidana. <br /> <br /> Dalam kasus ini, penerimaan uang sebesar Rp6.5 miliar oleh DPRD Kota Malang dari Pemeintah Kota Malang adalah untuk pengesahan APBD TA 2015, penerimaan uang THR (tunjangan hari raya) dan pembahasan proyek pembangunan tempat pembuagan sampah (TPA). Dan uang itupun dibagi-bagikan ke seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang jumlahnya sesuai dengan jabatan.<br /> <br /> Sementara dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019,  Supriyono juga disebutkan dalam surat dakwaan JPU KPK, bahwa terdakwa Supriyono bersama-sama dengan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Tulungagung meminta sejumlah uang kepada anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daeraah) yaitu Sudigdo dan Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD untuk pengesahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang disebut uang ketok palu<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje4rT2toJGJYuRwr7jB8mk7I4jLXugXCqoGtp9V9x5ffZv5xxxAzm6589ZSMsEK6kXSKBP-Q558PoAbV7U3BIs1Eb0LlVqBRH4wK5l7c4OrBojyn-1SxxQvqLJ-BU0yb9x6C-D1bTgji0/s640/Supriyono+4.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Ternyata Ke- 4 Pimpinan legislator ini tidak hanya meminta uang ketok palu, tapi ada juga yang namanya uang ketok palu Khusus untuk jatah Banggar untuk setiap pengesahan APBD sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang disepakati dengan pembagian, untuk Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD sebesar 25 juta rupiah, dan 3 orang Wakil Ketua  masing-masing sejumlah 20 juta rupiah serta 21 orang anggota Banggar yang masing-masing senilai 5 juta rupiah</div> <br /> Dari Kedua kasus ini menjadi pertanyaan. Apakah pemberian uang oleh pihak eksekutif terhadap legislatif setiap pembahasan APBD hanya ada di DPRD Kota Malang dan Kabupaten Tuungagung atau terjadi juga di berbagai Kabupaten Kota di Indonesia ? Atau karena memang nasib baik yang masih berpihak sehingga tak sampai ke “telinga” lembaga super body di Jakarta ?<br /> <br /> Selain itu, kasus Korupsi suap Ketua DPRD Tulungagung inipun bisa jadi akan menyeret beberapa pejaba lainnya diantaranya Sudigdo, Hendry Setiwan, Yamani dan Budi Fatahillah Mansyur <br /> <br /> Sebab nama-nama tersebut berperan dalam pemberian uang ketok palu. Dan dalam surat dakwaan JPU KPKpun disebutkan, bahwa untuk teknis pemberian uang ketok palu, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD), Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Dan bisa juga akan menyeret sejumlah guru SMP di Kabuppaten Tulungagung diantaranya Matyani, Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendy Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /> <br /> Sebab dalam surat dakwaan JPU KPK menyebutkan, selain permintaan uang untuk pengesahan APBD, terdakwa Supriyono juga menerima uang dari hasil jual beli jabatan dilingkungan Dinas Pendidikan terkait pengangkatan Suharno sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Namun kini Suharno sudah dipanggil menghadap sang Ilahi pada tahun lalu.<br /> <br /> Tahun 2013, Matyani selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa Supriyono, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi Kepala Sekolah dan meminta sejumlah uang diantaranya Suparlan Rp55 juta , Kardiyanto Rp55.000.000, Syamsuri Rp50.000.000, Sri Wahyuni Rp100.000.000, Efendy Sumaini Rp40.000.000, Nanang Supriyanto Rp40.000.000 dan Tarmuji Rp55.000.000<br /> <br /> Kasus yang menyeret terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung ini bermula pada Juni 2018, saat lembaga anti rasuah melakukan tangkap tangan terhadap Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung, Sutrisno (kepala Dinas PUPR), Susilo Prabowo alias Embun (Pengusaha kontraktor) dan Agung Prayitno (orang kepercayaan Syahri Mulyo) dan ke- 4 orang (Syahri Mulyo, Sutrisno, Susilo Prabowo alias Embun dan Agung Prayitno) ini sudah berstaus terpidana.<br /> <br /> Dari fakta persidangan baik dakwaan maupun tuntutan JPU KPK saat Syahri Mulyo diadili terungkap, bahwa total uang suap yang diterima terpidana Syahri Mulyo sejak tahun 2014 – 2018 adalah sebesar Rp138 milliar.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWq66tEO_Q-5PHE_VmTNf8RoFkLPKZV66IzxgtNX6W3BAx7ww62ffnpQotigz9cPFwhXClBXoO8PuKTf9X-eT4wgnPn9bRRHHq-cyWsKUfkZngaynVf-r5FPkOr9Sz7RjfnPpkGbKOtGc/s640/Supriyono+..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Uang suap yang diterima terpidana Syahri Mulyo adalah sebagi fee proyek APBD Kab. Tulungagung dari beberapa Kontraktor dan Asosiasi Konstruksi yaitu, dari Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Tulungagung, dari Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia) melalui Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagangung</div> <br /> Selain itu, uang haram mengalir juga ke Pejabat Kabupaten Tulungagung sesuai pengakuan Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PUPPRR) Kab. Tulungagung  dintaranya ke Indra Fauzi (Sekda), Hendry Setiyawan (Kepala BPAKD), Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim), Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,  Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI), Kajari melalui Kasi Intel, Kapolres melalui Kasat Reskrim, LSM dan Wartawan <br /> <br /> Sehingga dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat membacakan putusan (Vonis) terhadap Syahri Mulyo mengatakan, bahwa ada uang sebesar Rp41 milliar yang mengalir ke pihak-pihak lain dan dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi<br /> <br /> Kemudian JPU KPK Dodi Sukmono kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar yang mengalir ke pihak-pihak lain dapat dilakukan penuntutan, karena dalam fakta persidangan terungkap beberapa nama pejabat yang turut menikmati uang “haram” yang berasal dari fee proyek APBD sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan yang didapatkan beberapa kontraktor di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018.<br /> <br /> “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu milliar rupiah (Rp41 M) kepihak lain dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019.<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan KPK akan melukan penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?. JPU KPK Dodi mengatakan, KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan<br /> <br /> “Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrQkIlTydHHV2r6i12KksbCUC6Dd92R3MoPib-hsCcpBs9cN2-gxGUnxhRgpS86l_OYyjqBP-GzATmZyUMC8qXOWFmel7G-_5dhRUPh8TKquJtgRxKA-NtxuuMz_DUxwF5n8RppCH0NBU/s640/Supriyono+2.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sebelum KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka, sempat beredar kabar di masyarakat maupun di lingkungan Pejabat Kabupaten Tulungagung yang mengatakan, bahwa KPK takan melakukan pengembangan kasus Syahri Mulyo karena ada jaminan dari salah seorang anggota Komisi III DPR RI F-PDIP. Namun hal itu dibantah sang legislator yang berkantor di gedung Senayan Jakarta saat dikonfirmasi beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler.</div> <br /> Kata orang “kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tulungagung inipun hilang seketika setelah penyididik KPK menjebloskan Supriyono ke Penjara di gedung merah putih milik KPK di Jalan Kuningan, Jakarta pada tanggal 7 November 2019.<br /> <br /> Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Supriyono mengatakan, bahwa terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD, meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendry Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015 (2016, 2017 dan APBD 2018)<br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Sehingga JPU KPK menjerat perbuatan terdakwa Supriyono adalah pidana Korupsi dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 12 huruf a (atau 11 dan Pasal 12 huruf B) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4U4P-19BElPhtn2aeBVUNIQOFzgv65hRFNm2OfU6AibYzaKA5QOECI7jusbMfDjcpcIMte8XDXJsYzGTD8dU0eGc1flFooty9KtnQJhHGgUObVOmkf8iaoU4Y-zEymh0MQKhMzAcMHx0/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPRD dan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung bersama-sama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto secara bertahap menerima sejumlah uang dari Syahri Mulyo melalui Hendry Setiawan yaitu:</div> <br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">a. Pengesahan APBD Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2015.</span></b></span><br /> <br /> Pada bulan September 2014 Terdakwa bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2015 dengan TAPD. Dalam pembahasan anggaran tersebut terjadi deadlock sehingga Terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo selaku perwakilan TAPD di Hotel Savana, Kota Malang untuk membahas RAPBD TA 2015.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, terdakwa Supriyono bersama pimpinan Banggar lainnya yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto kembali melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD yakni Sudigdo dan Hendy Setiawan di Tulungagung yang menghasilkan kesepakatan, bahwa untuk memperlancar pengesahan APBD TA 2015,  pihak eksekutif harus memberikan uang yang diistilahkan dengan uang ketok palu.<br /> <br /> Masih pada bulan September 2014, Terdakwa menemui Hendy Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendy Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendy Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendy Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015.<br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya dan TAPD membahas RAPBD TA 2015, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2015.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada sekira bulan November 2014.  Kemudian Sutrisno melalui Sukraji menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Pada tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2015 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua Banggar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada tanggal 29 November 2014, dilaksanakan rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang mengesahkan RAPBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD TA 2015. Dalam rapat ini, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Fraksi agar jangan keras-keras dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT85TPENVvRcwe54vl0d9Is-P29S-koH4OczTvCQrbW0fXtkIyWPd4wK4nO3Oh_ZqYW6mynvmcoHo5JnhjCxrFQwpQhXY-y6tXihTLCirtsDwsq1fQTl5rNPhQBNQ7xWBNpeGMF09LxoM/s640/Dewan.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Menindak lanjuti kesepakatan sebelumnya, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hnedry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo</div> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>b. Pengesahan APBD TA 2016.</b></span></span><br /> <br /> Pada bulan September 2015, terdakwa Supriyon bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2016 dengan TAPD. Untuk memperlancar pembahasan RAPBD tersebut, terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan setengah kamar antara Terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo. Selanjutnya Terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan untuk meminta uang ketok palu seperti tahun sebelumnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu  miliar rupiah).<br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah hanggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam  Kambali, Hendry Setiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya bersama TAPD membahas RAPBD TA 2016, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2016.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2016, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisnoo selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2015, Sutrisno melalui Sukarji  menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di 'lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Masih tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2016 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="339" data-original-width="640" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinF-Ezxr5YB1uOf5VOzz-wKIYfzjdgx9segDkS33V3ZITZAabfovxuGEdVKTtWnMuY9dzeps5OMxlEKMm0zxnJrcfg2HvYXNmecgMB8-fhbkJHvTneG8-z4e7qY3t-PN1xcSj-dR3zUeM/s640/Amaning..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada tanggal 30 November 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 Tentang APBD TA 2016.</div> <br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">c. Pengesahan APBD TA 2017.</span></b></span><br /> <br /> Pada sekira Bulan September 2016, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2017 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2017, harus memberikan uang ketok palu kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, HendrySetiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syaahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian tim Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2017, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2017.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2017, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Sutrisno melalui Sukarji menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Muyol<br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2016, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2017 dari Syahri Mulyo melalui Imam Kambali dengan perincian untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada tanggal 25 November 2016, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs6uE-17immig-awA7QlsAg_x-t2gQkCeP5hxTFhILwFEqXcujrV3BoWWxXL642YKLwMgSjkuEqv6NQtmToGjBQxDUSWBCmvxOJJfvSS6NnRc9UkykyFU52aSaY3IJbJvjhq_S7VnZ0Dk/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></b></span></div> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b> d. Pengesahan APBD TA 2018. </b></span></span><br /> <br /> Pada Bulan September 2017, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2018 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Terdakwa menemui Hendry Setiwan menyampaikan bahwa untuk memperlancar APBD TA 2018 harus memberikan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa.<br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, Terdakwa dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiwan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Menindaklanjuti pemintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiwan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2018, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2018.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2018. Hendry Setiwan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017, Sutrisno melalui Skarji menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiwan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Atas penerimaan uang itu, selanjutnya Hendry Setiwan melaporkan kepada Syahri Mulyo terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2017, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2018 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000  (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim  masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000  (lima juta rupiah).<br /> <br /> Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu diatas, maka dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2018<br /> <br /> Pada sekira bulan Juni 2018, Hendry Setiwan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Budi Fatahillah Mansyur di kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya atas perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada ajudan Terdakwa. Sedangkan kekuranganya sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena Syahri Mulyo tertangkap tangan oleh KPK.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWq66tEO_Q-5PHE_VmTNf8RoFkLPKZV66IzxgtNX6W3BAx7ww62ffnpQotigz9cPFwhXClBXoO8PuKTf9X-eT4wgnPn9bRRHHq-cyWsKUfkZngaynVf-r5FPkOr9Sz7RjfnPpkGbKOtGc/s640/Supriyono+..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiwan yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumtah tersebut.<br /> <br /> Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK Mufti Nur Irawan<br /> <br /> Kemudian JPU KPK Mufti Nur Irawan menguraikan perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang selain uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungaguung.<br /> <br /> JPU KPK Mufti Nur Irawan mengatakan, bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, dengan perincian ;<br /> <br /> “Menerima dari Matyani sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari Sutrisno melalui Sukarji sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dari Suharno sejumlah Rp100.000.000 (seratus ratusjuta rupiah)” ungkap JPU KPK ini<br /> <br /> Penerimaan uang oleh terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2013, Terdakwa dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171 .407/1 02/011/2013 tanggal  28 Maret 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2014, Terdakwa dilantik kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 – 2019<br /> <br /> Pada tahun 2012, Syahri Mulyo yang sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung membuat komitmen dengan Terdakwa, jika Syahri Mulyo terpilih menjadi Bupati, maka Terdakwa akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan anggaran, promosi dan mutasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2013, setelah Syahri Mulyo dilantik menjadi Bupati Tulungagung, Terdakwa meminta Syahri Mulyo mengangkat Suharno yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Setelah Suharno menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Terdakwa mengontrol kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang salah satunya adalah pengisian jabatan Kepala Sekolah.<br /> <br /> Masih di tahun 2013, Matyani selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah diantaranya Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendy Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /> <br /> Selanjutnya terhadap calon kepala sekolah tersebut diminta memberikan uang dengan perincian sebagai berikut:<br /> 1. S Suparlan sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> 2. Kardiyanto sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> 3. Syamsuri sejumlah Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).<br /> 4. Sri Wahyuni sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah).<br /> 5. Efendy Sumaini sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> 6. Nanang Supriyanto sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> 7. Tarmuji sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> “Kemudian pada sekira tahun 2013, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, uang sebesar Rp250.000.000 sedangkan sisanya dibawa oleh Matyani,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Selanjutnya bertempat di Karaoke Dinasty Tulungagung, Terdakwa Supriyono melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan Matyani, Suparlan, Kardiyanto, Haryo Dewanto dan Stamsuri. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Supriyono berkomitmen akan membantu seluruh Kepala Sekolah yang hadir.<br /> <br /> Antara tahun 2014 – 2015, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa juga menerima uang dari Suharno selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari fee proyek pada Dinas Pendidikan.<br /> <br /> Pada sekira tahun 2014 - 2018 Terdakwa juga menerima uang di rumahnya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR melalui Sukarji selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung secara bertahap yang seluruh sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari para penyedia barangaasa yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR yaitu:<br /> <br /> 1. Pada sekira tahun 2014, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 2. Pada sekira tahun 2015, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 3. Pada sekira tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 4. Pada sekira tahun 2017 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 5. Pada sekira tahun 2018. menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).<br /> <br /> Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Padahal penerimaan itu tidak ada atas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuiungagung sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :<br /> <br /> a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak meiakukan korupsi. kolusi dan nepotisme.<br /> <br /> b. Pasal 5 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara rang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi. keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen) </div>

News Tipikor Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung Akanakah Jadi Tersangka Korupsi?

BERITA KORUPSI .CO – Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 yaitu Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim...

»

Ratusan Pejabat Di Kab. Bangkalan “Bisa Jadi Tersangka” Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="552" data-original-width="845" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVVaytDVpKV8Q5DIDliCO6JL89vWu83BCAsoffPn4Fn6QnVakHkLUFq_A5CCLlD3dlmEkBz61mJsdbeWhoaeU-2vwDAFjv9-zURr7vI7iKqV4AXSmGFJ7WBrryZkWOhe62-6Yrzoz800o/s640/Kejari+Bangkalan+..jpeg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZC8IPbFaHxlsnpKManOefA7oPkda0gXv84dLiWBt6AViOWbcaC1g1ii_IvUESr4vNpZ8Tn_pqRS1IxkPPI9BXEIsL4C3UMdMUWKmUu_utAoIo7dGYVHNuyXSgADxIiQXd2LSZdIwuhjY/s640/IMG20200324150334+%25281%2529.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">  <span style="font-size: large;"><u><b>Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal : </b></u></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">"Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan, karena sejak awal cacat prosedur dan cacat hukum"</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Ratusan pejabat daerah Kabupaten Bangkalan mulai dari Kepala Desa (Kades), Camat, Kepala Dinas, DPRD hingga Bupati “bisa jadi tersangka” dalam perkara kasus Korupsi dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanunan) perwakilan Jawa Timur<br /><br />Sementara saat ini, masih Dua terdakwa yang sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa Mulyanto Dahlan, S.H., M.H sebagai Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan). Keduanya sedang menunggu surat tuntutan dari JPU Kejari Bangkalan yang rencananya akan dibacakan Dua pekan yang datang. <br /><br />“Kalau dilihat dari prosesnya sampai ke pertanggungjawaban, proses dari penyusunan APBD dulu sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut tentunya turut bertanggung jawab termasuk Bupati,” kata Iqbal</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwAizMRbGlmcQLaHYYb6H7PcjNcPIhhLOuVE1mjyvWKXNK52eHg-Fvf9WuKNATdqhT7-0mlEliuBzfyXHznI008Ifl6mceWtY0GCOtVD_KwLLe21RWOT9nVjShYEz_UhwPjxey1-TGauI/s640/x.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (mantan Bupati Bangkalan) dan Bupati Bangkalan,  R. KH. Abd. Latif Amin Imron</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Bahkan saat ditanya lebih lanjut, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, Tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Kepala Desa selaku penerima turut bisa jadi tersangka?. <br /><br />Dengan tegas, Iqbal selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangkalan mejawab, semua termasuk Bupati.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan. Karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Untuk masalah pengembangan dan tersangka baru, saya jawab kemungkinan ada,” jawab  Iqbal dengan tegas.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Jika benar apa yang dijelaskan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ini terkait semua pihak-pihak yang ada di dalam proses penganggaran dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 turut bertanggung jawab dan semua bisa masuk (“penjara”), bisa jadi sekitar 300 pejabat daerah di Kabupaten Bangkalan akan jadi tersangka, dan mungkin kasus ini untuk yang pertama kalinya ada di Jawa Timur bahkan di Indonesia<br /><br />Ratusan pejabat Daerah Kabuaten Bangkalan yang diduga terlibat dalam penganggaran dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427, yaitu sebanyak 273 Kepala Desa selaku penerima Kambing Etawa, 18 Camat, Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dimana Sekda sebagai Ketua TAPD selaku pengusung anggaran untuk di bahas  bersama di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Bangkan sebagai R-APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sekaligus menjadi APBD Kabupaten Bangkalan TA 2017, Tim Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan dimana Ketua Banggar adalah Imron Rosyadi sekaligus Ketua DPRD Kab. Bangkalan bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang salah satunya adalah R. KH Abd. Latif Amin Imron yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 serta beberapa anggota Banggar dan R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku Bupati sekaligus penanggung jawab APBD Pemerintah Daerah (Pemada) Kabupaten Bangkalan termasuk Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dan Roby Henryawan, S.E yang dianggap punya peran penting </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="540" data-original-width="535" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg42xkQwaDJOu6Fs21S5OFtPwe5HG9_mgw1zbcg3W709T6olf5ua2CoUvYr4fPubHTlF5oCDAQtYY9sQNDWvHchVRYI3kV8rsMelc3o4akVWty_xIL9GsvOxUbixo3L5AgjHJkeHkQP3Xw/s640/1..jpg" width="634" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sebab dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017. <br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan <br /><br />Selain itu, juga tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan sejak awal dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan yang kemudian diserahkan ke Gubernur untuk di evaluasi sebelum disahkan menjadi ABPD<br /><br />Penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se- kabupaten Bangkalan barulah dibahas di Banggar seletalah adanya persetujuan dari Gubernur Jawa Timur saat melakukan evaluasi RAPBD (Rancancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah dana untuk pembelian Kambing Etawa betina teralokasi TA 2017 Bupati Momon (R. KH. Makmun Ibnu Fuad, SE) menerbitkan SK (Surat Keputusan) Nomor. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Hal ini berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan yang hadiri R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (Bupati), Hadi Wiyono (penyedia Kambing Etawa), Roby Henryawan, S.E, Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-Qq28ribQMXgnzgBLbUfdUPBlZWZlGhgsOnZV67ypvemBMQai4_11mbeG4aTf3kc4Bo6bH-4NALy0moF9BXePNxHTM-vMeBk03f-Djrjj0_atPJ_BRUx0rlQCHIIYVJqDQxK9EGZvFs/s640/Bangkalan..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan pula, bahwa pembelian Kambing Etawa tanpa adanya kontrak antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang (Hadi Wiyono), dan tidak adanya spesifikasi Kambing Etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, serta tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap Kambing Etawa yang dikirim oleh Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang <br /><br />Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah Kambing Etawa yang dikirim oleh Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 5 ekor Kambing Etawa yang terdiri dari 4 (Empat) ekor Kambing Etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor Kambing Etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian Kambing Etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Kejari Bangkalan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan Khsusuny, dan Indonesia pada umumnya untuk penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi, atau akan terjadi “memilih untuk ditebang???”.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dan apa yang disampaikan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ini adalah berdasarkan fakta persidangan, serta keterangan dari kedua terdakwa (Samsul Arifin dan Mulyanto Dahlan) kepada Majelis Hakim dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa melalui sidang Teleconference pada Jumat, 3 Maret 2020.<br /><br />Sidang Teleconference ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan agar tidak semakin merebaknya penyebaran Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang masih mengkhawatirkan.<br /><br />Dalam sidang Teleconference, dimana kedua terdakwa (Samsul Arifin dan Mulyanto Dahlan) berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kab. Bangkalan, sementara Tim JPU Kejari Bangkalan dan Tim Penasehat Hukum kedua Terdakwa, yaitu Syamsul Ma’arif dkk Khususnya Majelis Hakim yang diketuai Eddy Soeprayitno, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Bagus Handoko, SH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R, SH., MH berada di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjvUZbcpgFhmleDwx4fu99_-kafbz6lk99ZKZg1y3y-UH6i3hwTWYoneU41wa63CBhNBEhYGhyphenhyphennsgFNSQqf2W60N94ud7crGJxnsSLpDM4iSx0N_DQIZY0-pqk_Cee23XxnAEYDCXt3I0/s640/IMG20200324150357.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para Kepala Desa</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">  Kepada Majelis Hakim, terdakwa Samsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan mengatakan, bahwa pembahasan anggaran dibahas di Tim Banggar setelah ada persetujuan dari Gubernur Jawa Timur<br /><br />“Dibahas di Tim Banggar setelah ada persetujuan dari Gubernur” kata terdakwa<br /><br />Sementara terdakwa Mulyanto Dahlan selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan) mengatakan, bahwa dirinya mengetahui adanya program bagi-bagi Kambing Etawa di 273 Desa se-Kabupaten Bangkalan, setelah ada pendistribusian Kambing Etawa<br /><br />Selain itu, terdakwa mengakui bahwa program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes adalah instruksi Bupati yang disampaikan di Pendopo Kabupaten Bangkalan yang dihadiri oleh para Kepala Desa.<br /><br />“Saya tidak tahu. Saya tau setelah ada pendsitribusian Kambing Etawa. Instruksi Bupati, disampaikan di Pendopo,” kata terdakwa.<br /><br />Sementara keterangan mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dalam persidangan yang berlangsung pada pada Jumat, 27 Maret 2020 kepada Majelis Hakim mengatakan, menandatangani SK namun lupa apa isinya. Alasannya karena dokuemnnya banyak<br /><br />“Saya tidak ingat, saya mendatangani tapi saya lupa tentang apa karena banyak dokumen,” kata R. KH. Makmun Ibnu Fuad<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcjyjDXfZxpJgnRxyYEYxXmhXIasl_mErdsGMsoGcQX67vcvOqXFr9bd9TaNJeoXeSVm2ySCMvb4kDisz11_uuULdggvx4Xq3A7fLEn3XZXwRZ8krRhFbOVgJ54qoJaZkrNpYZBtcxr8/s640/IMG20200324150334.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para Kepala Desa</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03<br /><br />Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /><br />Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan.   </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3.753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Mzhk Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOyZP9UfcUJiIK7sgGHXbWM4zyIe5PZBheGkp9wPk3ZqnzL5RDIoFoOlsy-TFEWf2shtnUl49nM7WPP3b29HA5kMgMkW-h-8zzQZBWgkk0QIEorU9ABToms_UyhimAENoCfWTt_vH1138/s640/IMG20200302143031.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para Kepala Desa</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian ] (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari APBD dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalan<br /><br />Sehingga hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /><br />Juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwcGyvIuBldhV9pNrGu8AWohQek7VYRVxOEo5xM_hRPKTIxLNhOw3e50Ms7CHL0xLWPkHFDZmSCgZyBQWIyq9bCRA4nzXpc6S7o8BkW3LPQQNQTtFk444ISSPR35on774NVU4KPKFD91A/s640/IMG20200317143505.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Maka dengan dasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan Surat Pengantar dari Camat, Surat Permohonan dari Kepala Des, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017, Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000 dibuat rangkap 3 (tiga), Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa, Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan, Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART, SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa, Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan   </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memverifikasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjInxElKRXvtVggG2SYA_RBCrzvqqOm0csHmnjVkxLOSKhAulobucwiGth6_4Yx-7dtxSQlFywR7ej0NvZaxhQPM2Qez6uJ_7aDHWJSgOCMs2w-kJ5Cf3JvNWmgEPUpw7JN35oOr6quZ2Y/s640/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. <br /><br />Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan tersebut kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) <br /><br />Dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh32cS4nuVBQy6ssB6qHfILXPWeihlwCeZCTFcCD1dHzfgY6iKyaBKkL-zWXwNPMTniRtFYaoYNJ2i4kMqnAXXJry_1FxuK-389w49mXx2BpMJEHMe9BQOsLSdtEE-MCGS_lmS1nrLQrdc/s640/IMG20200302141346.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03.02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang <br /><br />Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvLzl0DPwi0vJcWdTDs8vjNd6cSQEPDmJ3mhhlthqZU3SAmbfrPUq3BfX55N2xvl_hn4jIwaN_vhHASl36gyEisqw0GRsFsfpRJa8Nocu46-7oe3wtT4JDkkv6huFzVK3aOUP4uEt_aAg/s640/c..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730; melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasar adanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.Hsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Ratusan Pejabat Di Kab. Bangkalan “Bisa Jadi Tersangka” Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa

  Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal :  "Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan, karena...

»

Pertamakali Di Jatim, Kejari Bangkalan Menghadirkan Kepala Daerah Aktif Ke Persidangan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB8tFRoxEboEDChHHP2fFXMUrLPBog9j7cOV0wfUF1dH5bWuMTncZvNlqj5KB_iYJvqcgKHvTFWq74s0YYmEDBLt-2bBjWG3aI-yJtuR-oFS7uxdhuqPgEEsb30jPGXqDFaK_313hOsRU/s1600/IMG202003271316461.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1516" data-original-width="1149" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB8tFRoxEboEDChHHP2fFXMUrLPBog9j7cOV0wfUF1dH5bWuMTncZvNlqj5KB_iYJvqcgKHvTFWq74s0YYmEDBLt-2bBjWG3aI-yJtuR-oFS7uxdhuqPgEEsb30jPGXqDFaK_313hOsRU/s400/IMG202003271316461.jpg" width="303" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Bupati Bangkalan, R. KH. Abd. Latif Amin Imron</span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Menghadirkan Kepala Daerah yang masih aktif ke persidangan sebagai saksi baik dalam perkara perdata, pidana umum apalagi kasus perkara Korupsi, bukanlah hal yang gampang.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Mengingat Kepala Daerah (Bupati atau Wali Kota) adalah salah satu dari Forpimda (Forum Pimpinan Kepala Daerah) yang diantaranya termasuk Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri dan lainnya<br /> <br /> Sehingga belum pernah ada satupun Kepala Daerah yang masih aktif dihadirkan oleh JPU sebagai saksi ke persidangan untuk terdakwa dalam perkara Korupsi APBD sejak berdirinya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010<br /> <br /> Jangankan menghadirkan Kepala Daerah yang masih aktif, menghadirkan anggota DPRD  sepertinya sama sulitnya. Hal ini terjadi dalam perkara Korupsi Proyek MERR II C Surabaya  tahun 2012 (proyek pembebasan tanah untuk jalan umum) yang merugikan keuangan negara yang bersumber dari APBD Kota Surabaya  sebesar Rp12 milliar. JPU Kejari Surabaya tak menghadirkan Wali Kota Surabaya sebagai saksi di persidangan untuk menjelaskan penganggaran proyek tersebut.<br /> <br /> Anehnya, yang diseret sebagai terdakwa untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah anggota Satgas yang dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kerugian negara. Walau dalam Pepres dan Peraturan lainnya menyebutkan bahwa Panitai Pembebasan Tanah (P2T) adalah pejabat yang bertanggungjawab terkait pembebasan tanah.<br /> <br /> Selain itu, di tahun ini juga terjadi dalam perkara Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Kota Surabaya tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 milliar yang menyeret 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 sebagai terdakwa.<br /> <br /> Dalam kasus ini, jangankan mengahdirkan Wali Kota, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya juga tak dapat menghadirkan Armuji selaku Ketua DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini sebagai anggota DPRD Jatim juga calon Wali Kota Surabaya. Padahal, keterangan Armuji ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).<br /> Pertanyaannya adalah, pakah karena pejabat yang membuat hukum sehingga hukum lebih taat  pada pejabat? Atau pejabat taat pada hukum sebagai negara hukum?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bila hukum lebih taat pada pejabat, mengapa Budiono selaku Wakil Presiden RI hadir sebagai saksi di persidangan dalam perkara Korupsi Bank Century pada tanggal 9 Mei 2014?<br /> <br /> Pada Jumat, 27 Maret 2020, sejarah barupun terukir di Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan sebagai satu-satunya Kejaksaan Negeri di Jawa Timur yang dapat menghadirkan Bupati (aktif) sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk terdakwa dalam perkara Korupsi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzyBL7uvV5WB-d8oeD3Q24H1aLrAz39ikMdnvczfdx4l0Gnp1y_OL6UN6BJl8iygKGCvX_GOs8kZ2n3gBpiBcxJ2RjwPQffw_8xAmrUk-zi-6wKphu9T56eJ4cAF_SRrfQr4xUMLCqAh0/s640/1....jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kehadiran R. KH. Abd. Latif Amin Imron yang saat ini mejabat Bupati Bangkalan sejak September 2018 memang bukan kapasitas sebagai Bupati, melainkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014 – 2018, sementara jabatan Bupati saat itu dijabat oleh saudaranya sendiri, yakni R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon. Dan Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan adalah Imron Rosyadi.<br /> <br /> Selain menghadirkan Bupati Bangkalan, R. KH. Abd. Latif Amin Imron, JPU juga sekaligus  menghadirkan mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD Bangkalan, yaitu R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dan Dan Imron Rosyadi.<br /> <br /> Kehadiran ketiga orang penting di Kabupaten Bangkalan ini di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur adalah sebagai saksi untuk 2 terdakwa yaitu  Ir. Syamsul Arifin, MM (Kepala BPPKAD Kabupaten Bangkalan), dan terdakwa Mulyanto Dahlan, S.H., M.H (Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan) dalam kasus perkara Korupsi rakayasa dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanunan) perwakilan Jawa Timur<br /> <br /> Sementara dalam persidangan (Jum’at, 27 Maret 2020), R. KH. Makmun Ibnu Fuad selaku Bupati Bangkalan lebih banyak menjawab lupa. Bahkan SK yang ditandatanganinyapun lupa tentang apa isinya. Alasannya karena dokuemnnya banyak<br /> <br /> “Saya tidak ingat, saya mendatangani tapi saya lupa tentang apa karena banyak dokumen,” kata R. KH. Makmun Ibnu Fuad<br /> <br /> Sebelumnya, pada Jum’at, 24 Januari 2020, Majelis Hakim memerintahkan JPU dalam persidangan supaya menghadirkan mantan Bupati dan Bupati sebagi saksi.<br /> <br /> “Kita akan melaksanakannya, dan dalam BAP ada. Kalau mantan Bupatinya namanya Ibnu Fuad, panggilannya Momon (R. KH. Makmun Ibnu Fuad). Kalau Bupati saat ini Abd. Latif Amin Imron. Ada R-nya karena keturunan Raden (R. KH Abd. Latif Amin Imron),” kata JPU Iqbal yang juga Kasi Pidsus Kejari Bangkalan menjawab pertanyaan beritakorupsi.co pada Jum’at, 24 Januari 2020 <br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017. <br /> <br /> Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="501" data-original-width="800" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAOAap_BReztALmu2UW3CWe7pitLt6weX6mU83prclavCKyxgf2aipQ7QHA3RO7MGZtTEjvKp7qkgAukEVy1teXnsvcLMi9COK49zXEw_pu9TdorGR8y6WpoUp_PpomsM8qVSluvFwS1k/s640/Bupati+Bangkalan.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, juga tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan sejak awal dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan yang kemudian diserahkan ke Gubernur untuk di evaluasi sebelum disahkan menjadi ABPD<br /> <br /> Penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se- kabupaten Bangkalan barulah dibahas di Banggar seletalah adanya persetujuan dari Gubernur Jawa Timur saat melakukan evaluasi RAPBD (Rancancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah dana untuk pembelian Kambing Etawa betina teralokasi TA 2017 Bupati Momon (R. KH. Makmun Ibnu Fuad, SE) menerbitkan SK (Surat Keputusan) Nomor. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan yang hadiri R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (Bupati), Hadi Wiyono (penyedia Kambing Etawa), Roby Henryawan, S.E, Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan pula, bahwa pembelian Kambing Etawa tanpa adanya kontrak antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang (Hadi Wiyono), dan tidak adanya spesifikasi Kambing Etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, serta tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap Kambing Etawa yang dikirim oleh Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="540" data-original-width="535" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE_xTIr2KwMJ7C1v0nFc881Lh9knAViIvRqxdcDNq5fC109vZQOv6isoR6SmTNuEPL22aYtBZ2CxIZNj2yUkVSViTJHLgw1QnAp5-j3lU-_A8rCa0uqlHkTDN80sYbGSeDAOIHSzhmy2s/s640/1..jpg" width="634" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah Kambing Etawa yang dikirim oleh Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 5 ekor Kambing Etawa yang terdiri dari 4 (Empat) ekor Kambing Etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor Kambing Etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /> <br /> Sehingga pendistribusian Kambing Etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /> <br /> Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi. <br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /> <br /> Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03<br /> <br /> Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /> <br /> Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZU49XYhUmTy2yal7-9KAK7G89JnpuoW_9v73Nm_NIEbYHI4280vDWAVHh9fJUIMiBTZxNXpiPgcfK_mpJM9JEYqfrFk1ky0MuSWceSWHsIjRLJMBJOCf9fGrbCM8s1TjhIh6WszrH8-E/s640/Bangkalan..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan. <br /> <br /> Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /> <br /> Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3.753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Mzhk Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /> <br /> Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /> <br /> Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian ] (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /> <br /> Adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari APBD dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjElhGSMMfFbxA-tRejQdRyGgmvdR_kGxcBCSp604HMAyoM2WobhDsstnTKFw5ZxczDAkPVRn5d_koS2O4P0a8SIh5ImInnHWCUp5Px3B6HvVlovlFVBMm2CGNBxgaZ6AiROC5TyLe5i3Q/s640/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /> <br /> Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /> <br /> Juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /> <br /> Maka dengan dasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /> <br /> Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /> <br /> Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan Surat Pengantar dari Camat, Surat Permohonan dari Kepala Des, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017, Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000 dibuat rangkap 3 (tiga), Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa, Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan, Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART, SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa, Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan <br /> <br /> Terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memverifikasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHGRxA8fnCZGf8A7DNKUq_YwHNRko9ncj05AW26VMmIBA9Da7NQbUsSdDgdKgJkJWYQvjjo7Xg0yKBdC4J2Qp3U8xVgfIn9FEFH1RiDtHCKECXkaPnXV9Afc8U1AQoIxR5S-CFAOdqFqQ/s640/c..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. <br /> <br /> Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan tersebut kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) <br /> <br /> Dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /> <br /> Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017<br /> <br /> Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan<br /> <br /> Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017<br /> <br /> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03.02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /> <br /> Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /> <br /> Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFpPYeiOW7ikzem78ruCS_1fnz0gq1zbaPaw6nV6PdBnqhf48P1MOqDYYsXulINO2Ulrfdh-WExMiWfp7bHEG9AHRh_sfiXe3i0M6OmP7oYJ-3z2nkxxTexn__wmIaGPJhH3oUux1jE6g/s640/Kejari+Bangkalan+2.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /> <br /> Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /> <br /> Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730; melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /> <br /> Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasar adanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /> <br /> Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /> <br /> Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /> <br /> Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /> <br /> Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.Hsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Pertamakali Di Jatim, Kejari Bangkalan Menghadirkan Kepala Daerah Aktif Ke Persidangan

Bupati Bangkalan, R. KH. Abd. Latif Amin Imron BERITA KORUPSI .CO – Menghadirkan Kepala Daerah yang masih aktif ke persidangan sebagai s...

»