Terdakwa Korupsi Dana KPPE Divonis 5,5 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCeHVHqW7sA2iQ_RI9EaRgmcPwQKIrKjf3Okf2daOMbQFl53qQbeM1lNjZnGdSy16M25P-4eMltdl9aw0uLzSlDxQkPrtTZ8aFw_f32X_VXVHZ0uAzo5KwnKPbOh1EpcBx-8Aw8PRbI_c/s1600/KPPE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCeHVHqW7sA2iQ_RI9EaRgmcPwQKIrKjf3Okf2daOMbQFl53qQbeM1lNjZnGdSy16M25P-4eMltdl9aw0uLzSlDxQkPrtTZ8aFw_f32X_VXVHZ0uAzo5KwnKPbOh1EpcBx-8Aw8PRbI_c/s640/KPPE.jpg" width="640" /></a></div> <b>Surabaya, bk – </b>Harapan terdakwa untuk merayakan akhir tahun 2016 bersama anggota keluarganya, yang tinggal beberapa hari lagi kandas, setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dana KPPE tahun 2011 lalu sebesar Rp 950 juta, pada Selasa, 20 Desember 2016.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Kediri menetapkan Empat orang tersangka/terdakwa  yakni, Sunari (Ketua Gapoktan/sekretaris Desa) yang juga suami dari Kepala Desa Belor, Cholis (Bendahara) dan Sumadi (Sekretaris) sementara Agustiono (pegawai Bank Jatim Cab. Kediri masih proses hokum di Pengadilan Tipikor)<br /><br />Kasus Korupsi Dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bidang peternakan, adalah program pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang dikucurkan melalui Bank Jatim Cabang Pare, Kabupaten Kediri selaku pelaksana, yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Belor, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, yang tergabung dalam 12 kelompok tani (Pokta ) pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 5,5 milliar.<br /><br />Sebelum dana dikucurkan, pihak Bank Jatim Cabang Pare terlebih dahulu nengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam sosialisasi itu, masayarakat akan memperoleh pinjaman kredit sebesar Rp 50 juta setiap orang/anggota Kelompok Tani (Poktan), yang masing-masing Poktan beranggotakan 10 orang, yang terdiri dari 12 gabungan kelompok tani (Gapoktan) atau sebanyak 120 orang anggota Poktan.<br /><br />Selanjutnya, Ketiga terdakwa membentuk 12 Gapoktan, dimana setiap pengurus Gapoktan, adalah ketiga terdakwa. Dan pembentukan Gabungan Kelompoka Tani maupun Kelompok Tani diduga tidak sesuai aturan.<br /><br />Dalam pelaksanaannya, Ketiga terdakwa kemudian mengumpulkan sertifikat masing-masing anggota Kelompok Tani dengan perjanjian, setiap anggota akan memperoleh pinjaman sebesar Rp 50 juta sesuai dengan penjelasan pihak Bank Jatim. Namun yang diterima masing-masing Poktan antara ternyata hanya 5 hingga 10 juta rupiah. Sedangkan sisanya diduga dinikmati Ke Empat terdakwa, seperti yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />Anehnya, sertifikat anggota yang telah melunasi angsuran tidak kunjung dikembalikan terdakwa. Lebih dari dua tahun masyarakat Desa Belor sabar menunggu namun tak ada hasilnya. Yang lebih aneh lagi, pihak Bank Jatim hendak melelang tanah/rumah yang tercantum dalam sertifikat masyarakat.<br /><br />Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat agar sertifikatnya dapat kembali. Termasuk diantaranya, koordnator masyarakat rela mengeluarkan uang puluhan juta kepada sejumlah wartawan di Kediri untuk mengekspos kasus tersebut. Hal itu seperti yang diakui Indah, selaku Ketua Koordinator yang kabarnya “dekat” dengan salah satu Jaksa .<br /><br />Hasilnya, kasus ini pun sampai ke Meja penyidik pidana Khusus Kejari Ngasem Kabupaten Kediri, setelah kesabaran 120 warga Desa Belor habis. Awalnya, setelah pinjaman dibayar lunas, namun sertifikat warga tak kunjung diserahkan. Tragisnya lagi, warga mendapat kabar bahwa tanah/rumah sesuai sertifikat masing-masing akan di lelang oleh pihak Bank Jatim.<br /><br />Merasa pinjaman yang besarnya hanya 5 hingga 10 juta rupiah dan sudah dibayar lunas namun settifikatnya hendak di lelang, akhirnya warga melalui Koordinayornya Indah, melaporkannya Ke Kejaksaan. Akibatnya, Sunari, Cholis dan Sumadi maupun Agustiono, menginap di “Hotel Prodeo” alias penjara.<br /><br />Pada Selasa, 20 Desember 2016, Ketiga terakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara badan dan pidana tambahan berupa pengembalian sejumlah uang yang dinikmati para terdakwa, oleh Majelis Hakim yang di Ketua Hakim H.R. Unggul Warso Mukti,<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Sunari, Cholis dan Sumadi) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi tahun 2011.<br /><br />“Mengadili; menjatuhkan hukuman pdana penjara kepada terdakwa Sunari, selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta, apa bila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 4 bulan,” ucap Hakim Unggul, yang disambut doa syukur dari puluhan masyarakat Desa Belor yang sengaja datang untuk mengukuti persidangan.<br /><br />Hukuman yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa tidak hanya itu. Terdakwa Sunari juga dipidana tambahan berupa pengembalian uang sebesar Rp 299 juta atau dipidana penjara selama 1 tahun. Hukuman yang sama juga  berikan kepada terdakwa Cholis dan Sumadi. Bedanya, Sumadi hanya dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp 149 juta atau pidana penjara selama 10 bulan.<br /><br />Mendengar putusan Majelis Hakim tersebut, ketiga terdakwa maupun JPU Moch. Iskandar dari Kejari Ngasem, Kediri menyatakan piker-pikir.<br /><br />Usai persidangan, K.H. Rojikin, selaku Penasehat Hukum terdakwa Sunari mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim adalah Kejam. Alasannya, bahwa kasus yang menyeret kliennya tidak ada kerugian negara dan bukan kasus Korupsi. “Kejam. Karena tidak ada kerugian negara. Jaksa tidak bisa membuktikan adanya kerugian negara. Ini bukan Korupsi, sertifikat masih jaminan di Bank Jatim,” kata Rojikin.<br /><br />Sementara Indah, selaku Kordnator masyarakat mengatakan, menyambut baik putusan Hakim. “Kami tidak mempermasalahkan berapa tahun hukumannya. Tapi sudah terbukti kalau ini adalah Koeupsi. Kalau mereka Banding, kami juga banding, siapa yang lebih kuat,” uajrnya.  (Redaksi)<br /><br />

News Tipikor Terdakwa Korupsi Dana KPPE Divonis 5,5 Tahun Penjara

Surabaya, bk – Harapan terdakwa untuk merayakan akhir tahun 2016 bersama anggota keluarganya, yang tinggal beberapa hari lagi kandas, sete...

»

Jaksa Ahmad Fauzi Si Penerima Suap Rp 1,5 M Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJQlZFWMqwXB_z7XVkw6l7d1KkY5PYPwwAmEKVLXgfznrC3P9fMHENno6AUbG_LDZzMFyzjwcPSvp7knv4D_fuBI0G8A4cRr40nglI_RMwl6lYLhssfLCZykbJsshNSrjt0GPxkSZFsM/s1600/Jaksa+Ahmad+Fauzi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiJQlZFWMqwXB_z7XVkw6l7d1KkY5PYPwwAmEKVLXgfznrC3P9fMHENno6AUbG_LDZzMFyzjwcPSvp7knv4D_fuBI0G8A4cRr40nglI_RMwl6lYLhssfLCZykbJsshNSrjt0GPxkSZFsM/s640/Jaksa+Ahmad+Fauzi.jpg" width="640" /></a></div> <b>Surabaya, bk</b> – Hidup bagai roda berputar. Barangkali perumpaan ini tepat bagi Ahmad Fauzi, salah satu Jaksa penyidik tindak pidana khusus yang berkantor di Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim).<br /><br />Jaksa Ahmad Fauzi, belum lama ini turut mewakili Kejati Jatim, dalam sidang perkara Praperadilan yang diajukan mantan Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) yang juga mantan menteri BUMN, Dahlan Iskan, terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah. <br /><br />Sebagai Jaksa penyidik dibagian pidana Khusus di Kejati Jatim, Ahmad Fauzi, sudah pasti dengan gaya dan cara sebagai penidik, mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang yang dipanggilnya, yang berkaitan dengan kasus dugaan Korupsi yang sedang ditangani lembanganya.<br /><br />Namun kali ini, hal itu tidak lagi berlaku. Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, serta tim Penasehat Hukum (PH)-nya akan mengajukan <br />Bebagai pertanyaan kepada dirinya (Ahmad Fauzi) di Persidangan.<br /><br />Pasalanya, Jaksa Ahmad Fauzi, saat ini bukan lagi sebagai Jaksa penyidik, melainkan sebagai terdakwa kasus Korupsi (Suap) sebesar Rp 1,5 milliar yang diterimanaya dari Abdul Manaf (juga terdakwa), terkait penyidikan yang dilakukan penyidik Kejati Jatim, dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kalimook, Kabupaten Sumenep.<br /><br />Selasa, 20 Desember 2016, sebagai hari “bersejarah” bagi Jaksa Ahmad Fauzi. Sebab, dihari itu dirinya duduk sebagai pesakitan di kursi terdakwa pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mendengarkan JPU membacakan surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, yang diketuai Wiwin Arodawanti. Dalam kasus ini, terdakwa Abdul Manaf juga turut diadili dengan perkara tepisah.<br /><br />Dalam surat dakwaannya, JPU Jolvis Samboe dari Kejari Surabaya, dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa, Uang sebesar Rp 1,5 miliar yang diterima dari Abdul Manaf, di bawa dari halaman Kantor Kejati ke rumah kosnya di Rainbow Family Homestay, Jalan Ketintang Baru II Surabaya. Setelah sebelumnya, Abdul Manaf menemui terdakwa Ahmad Fauzi di ruangnya di Kejati Jatim, lalu kunci mobilnya langsung diserahkan.<br /><br />"Barangya sudah saya bawa dan ada di bagasi," kata JPU Jolvis dalam surat dakwaan, menirukan ucapan Abdul Manaf pada Ahmad Fauzi.<br /><br />Terdakwa \ Ahmad Fauzi, kembali ke ruangannya lalu menyerahkan kunci mobil ke Abdul Manaf, setelah menghantakan sejumlah uang ke tempat kosnya, sambil mengatakan, "Sudah saya terima," lanjut JPU Jolvis, menirukan. Kemudian, pemeriksaan yang harusnya dilakukan terdakwa Ahmad Fauzi kepada Abdul Manaf tak lagi dilanjutkan.<br /><br />Uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa saat itu ternyata membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang belum lama dibentuk Presiden RI, Ir. Joko Widodo.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa, JPU menjeratnya dengan pasal berlapis dalam UU Tindak Pidana Korupsi (TPK). “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi,” ucap JPU Jolvis.<br /><br />Selain itu, JPU juga menjerat terdakwa dengan 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.<br /><br />Menggapi surat dakwaan JPU, terdakwa Ahmad Fauzi tidak menyampaikan keberatan atau Eksepsi. “Saya tidak akan menggunakan hak saya untuk menyampaikan keberatan. Langsung pada pemeriksaan saksi saja Yang Mulia," ujar terdakwa Ahmad Fauzi. <br /><br />Usai persidangan, JPU Jolvis megakatakan akan menhadirkan saksi pada sidang berikutnya. “Tim JPU nya ada Lima. Tiga dari Kejagung dan Dua dari Kejari Surabaya. Sidang berikutnya kita hadirkan saksi,” kata Jolvis<br /><br />Kaus ini berawal pada saat penyidik Kejati Jatim menangani kasus dugaan Korpsi penyelewengan tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep. <br /> Dalam kasus ini, Abdul Manaf adalah pembeli TKD yang diduga merugikan keuangan negara. <br /><br />Penyidik Kejati Jatim, menemukan bukti adanya aliran dana sebesar Rp 100 juta dari rekening Abdul manaf, kepihak lain terkait pembelian TKD tersebut. Takut dijadikan tersangka setelah diperiksa Tiga kali, Abdul Manaf, meminta kepada Ahmad Fauzi untuk dibantu. Ahmad Fauzi pun menyanggupinya.<br /><br />Terdakwa Ahmad Fauzi, meminta uang sebesar Rp 2 milliar agar dapat dibantu. Uang yang semula 2 milliar itu disepakati menjadi 1,5 M. namun sial, uang tersebut belum dinikamati sudah “diterkam” Tim Saber Pungli.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan. Apakah permintaan uang sebesar Rp 2 milliar itu oleh terdakwa Ahmad Faizi kepada Abdul Manaf, murni permintaan sendiri atau ada pihak lain, mengingat jumlah uang yang diminta terdakwa bukan uang recehan. Apakah dipersidangan akan terungkap keterlibatan pihak lain selain terdakwa atau terdakwa sendiri akan menjalani sendiri ? (Redaksi)<br />

News Tipikor Jaksa Ahmad Fauzi Si Penerima Suap Rp 1,5 M Diadili

Surabaya, bk – Hidup bagai roda berputar. Barangkali perumpaan ini tepat bagi Ahmad Fauzi, salah satu Jaksa penyidik tindak pidana khusus...

»