Terdakwa Korupsi “Jembatan” Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Pertanyan Asa-Usul BB Uang Rp296 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Benarkah ada rekayasa dalam perkara Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) terkait Uang sebesar Rp296 juta yang muncul dalam Tuntutan JPU? Dari mana dan siapa yang mengembalikan uang tersebut kepada Jaksa Kejari Kota Kediri pada September 2020? Sebab Terdakwa tidak merasa# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEm4Y8x4jfU1KSWA7fpYpAt5EZ0kVR97SvwjvUFqNy4p9jFsNPl54WMStCbREAjI6rDk9e3Jm74KsXu-8g7p1zNZdTjpkjkw8pn0FbvRQE5UxxYAblv-TMqoBg5nw7w3kT7JBcFRDKul8/s443/IMG20210408124530+Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="442" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEm4Y8x4jfU1KSWA7fpYpAt5EZ0kVR97SvwjvUFqNy4p9jFsNPl54WMStCbREAjI6rDk9e3Jm74KsXu-8g7p1zNZdTjpkjkw8pn0FbvRQE5UxxYAblv-TMqoBg5nw7w3kT7JBcFRDKul8/w638-h640/IMG20210408124530+Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" width="638" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD (terdaksa), mantan Wali Kota Kediri (Foto. Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: xx-small;">    </span><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Sungguh aneh tapi nyata, Takkan terlupa.....” Ini adalah sebagian dari refren lirik lagu yang berjudul “Kisah Kasih di Sekolah” yang dinyanyikan artis Ibu Kota di era tahun 80an</i>.<br /><br />Kali ini, kalimat diatas pulalah yang sepertinya diucapkan Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo (Kamis, 26 Agustus 2021) terkait barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp296 juta yang muncul dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri terhadap Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran sebesar  Rp66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 yang merugikan keuangan negara senilai  Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 26 Agustus 2021) adalah agenda pembacaan Pembelaan atau Pledoi dari Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dan juga dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH yang dihadiri JPU dari Kota Kediri <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0FZrqD1AnaRHy1Vj_MBxaWgj3lGJ-0_pjJL1WYEHCFa4JoiqHpgzEdjxI65gESmNapbdZ_pXmafAz1sxr46NFtXYIKjKF_cqlKtNHkuk4GUn66UEJlPRmohRncEWnRH0qiluxCuLNMXk/s1334/IMG20210826103304.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0FZrqD1AnaRHy1Vj_MBxaWgj3lGJ-0_pjJL1WYEHCFa4JoiqHpgzEdjxI65gESmNapbdZ_pXmafAz1sxr46NFtXYIKjKF_cqlKtNHkuk4GUn66UEJlPRmohRncEWnRH0qiluxCuLNMXk/w640-h288/IMG20210826103304.jpg" width="640" /></a></div>Mengingatkan, bahwa Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dituntut pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun pada persidangan Kamis, 12 Agustus 21<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa merasa heran dan mempertanyakan uang sebesar Rp296 juta yang muncul dalam surat tuntutan JPU namun tidak muncul dalam surat dakwaan ataupun di BAP (Beriat Acara Penyidikan) saat di penyidik Polda Jatim.<br /><br />“Yang barusan juga saya alami ada tuduhan pengembalian uang sebesar 50 juta pada tanggal 21 September 2020 sebesar 50 juta rupiah, pada tanggal 22 September 2020 sebesar 50 juta rupiah dan pada tanggal 23 September 2020 sebesar 196 juta rupiah. Ini siapa yang mengembalikan? Dan saya juga tidak melakukan penyetoran atas uang tersebut. Itu uang disita dari siapa? Tiba-tiba muncul dan dituduhkan ke saya, tidak benar semua ini Yang Mulia, ini semua rekayasa!,” kata Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD saat membacakan langsung pembelaannya<br /><br />Tidak hanya itu. Terdakwa juga mengungkapkan terkait sebidang tanah yang disita oleh penydik Polda Jatim. Terdakwa merasa bahwa hal tersebut dipaksakan untuk disita agar segera memenuhi target P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap)<br /><br />“Demikian juga masalah sebidang tanah yang oleh penyidik dipaksakan untuk disita agar segera bisa memenuhi target P-21, padahal sebidang tanah tersebut bukan milik pribadi saya (seperti apa yang telah saya sampaikan di B.A.P),” ungkap Terdakwa<br /><br />Seusai persidangan wartawan beritakorupsi.co mencoba menanyakan asal-usul yang sebesar Rp296 juta yang di pertanyakan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD. Namun jawaban JPU justru melemparkan ke Humas Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan juga ke Panasehat Hukum Terdakwa.<br /><br />“Saya prajurit, bang. Tapi coba tanyakan ke Humas Pengadilan (Pengadilan Tipikor), disitu jelasa. PH (Panasehat Hukum) Terdakwa juga pasti tahu,” jawab JPU<br /><br />Sementara PH Terdakwa justru ikut mempertanyakan dari mana disita atau siapa yang mengembalikan. “Sumpah,saya tidak tahu dari mana disita atau sidapa yang mengembalikan,” jawab PH Terdakwa <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibZoh9I1NKt5_XFOSZ8hHbGfEja4BEre6vfQ5qVj_TP-vc9SULufcxgSJI5-u2kohIThvG5xydXOI6HHb9jGaGImj77fDH12zH0Vs2qH6v7A9jirRW90WyRBvJKe3zuM7-zkytqg7z0UY/s1334/IMG20210826103252.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibZoh9I1NKt5_XFOSZ8hHbGfEja4BEre6vfQ5qVj_TP-vc9SULufcxgSJI5-u2kohIThvG5xydXOI6HHb9jGaGImj77fDH12zH0Vs2qH6v7A9jirRW90WyRBvJKe3zuM7-zkytqg7z0UY/w640-h288/IMG20210826103252.jpg" width="640" /></a></div>Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran sebesar  Rp66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 yang merugikan keuangan negara senlai Rp14.457.382.325,48 tak lama lagi akan berakhir setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Kediri membacakan Surat Tuntutannya dengan pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun terhadap Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo pada Kamis, 12 Agustus 21<br /><br />“Nasib” Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD pun “ibarat derita diatas derita”. Sebab, Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang saat ini “menderita penyakit kangker usus” sehingga penyidik, JPU maupun Majelis Hakim tidak menjebloskannya ke Penjara sejak penyidikan seperti Terdakwa lainnya, namun Terdakwa harus menahan penyakit yang dialaminya di dalam penajara tanpa keluarga selama 12 tahun sesuai dengan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Sekalipun sidang perkara ini akan segera berakhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya membacakan Surat Putusannya (Vonis) terhadap Terdakwa beberapa pekan lagi, namun masih meninggalkan berbagi pertanyaan di masyarakat luas, terkait dugaan keterlibatan beberapa pihak sesuia fakta yang terungkap dalam persidangan<br />Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDvHltNPjUTKqbI0KyWkazTt7b5_ncmUGsv9gTYDqRBVb6J0oJZkGM44tkW3ccEe4Y6MBpnbY14oBo38ojn82ZLFwbE41FJaftvlJMsvOvz7xfiuQc_mByjYwr0j6QOSDTyBhys-gkCsg/s1334/IMG20210826103458.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDvHltNPjUTKqbI0KyWkazTt7b5_ncmUGsv9gTYDqRBVb6J0oJZkGM44tkW3ccEe4Y6MBpnbY14oBo38ojn82ZLFwbE41FJaftvlJMsvOvz7xfiuQc_mByjYwr0j6QOSDTyBhys-gkCsg/w640-h288/IMG20210826103458.jpg" width="640" /></a></div>Pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN yang juga masih keluarga Terdakwa dan termasuk beberapa anggota DPRD Kota Kediri periode yang sama. Karena Ketua DPRD membuat surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010,  walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010 dan juga ditanda tanda tangani oleh anggota DPRD<br /><br />Kemudian keterlibatan 3 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Dedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan)) serta Ubaidillah. Karena Ketiga Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ini tidak bekerja sesuai jabatan dan fungsinya namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya serta menerima honor.<br /><br />Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana dalam perkara ini bersama 6 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya),; 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS),; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU),; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /><br />Selanjutnya yang diduga terlibat adalah  Erwanto selaku Staf PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS. Erwanto, diduga terlibat dalam proses pengerjaan proyek Jembatan Brawijaa Kediri oleh PT SGS yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenang lelaangnya dalah PT Fajar Parahiyangan. Erwanto dihadirkan sebanyak Dua kali sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim. Dan setiap kali ditanya oleh Majelis Hakim, Erwanto terkesan berbelit-belit dan dianggap menutupi fakta yang sebenarnya bahkan mengingkari keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik Polda Jatim. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim sempat memerintahkan JPU untuk menetapkannya sebagai tersangka.<br /><br />Selanjuta Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo selaku orang dekat Tjahjo Widjojo alias Ayong yang juga menjabat sebagai bagian Pemasaran PT SGS. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan “PRI” orang kepercayaan Terdakwa turut terlibat merancang agenda peretemuan antara Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dengan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD pada tahun 2008 di Hotel Hyatt Surabaya saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD yang akan mencalonkan Wali Kota Kediri berpasangan dengan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 untuk membicarakan kebutuhan uang untuk Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan kompensasi proyek pekerjaan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUcgejqO8MqygAtA_EO60DHl0qEJUf8dZZDWRo3AY2_LJNJVo-RpLpNU3EjND6RCdsOK0POmz_2sF7X5x1tKGWyx9MDhyF2doU5c8nMuoSyLkzPWSlz5pXq10xwkU6gCFWtJf02i1vLQM/s1334/IMG20210826103300.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUcgejqO8MqygAtA_EO60DHl0qEJUf8dZZDWRo3AY2_LJNJVo-RpLpNU3EjND6RCdsOK0POmz_2sF7X5x1tKGWyx9MDhyF2doU5c8nMuoSyLkzPWSlz5pXq10xwkU6gCFWtJf02i1vLQM/w640-h288/IMG20210826103300.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, penyerahan uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong terhadap Terdakwa sebagai hasil dari pertemuan itu adalah melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sendiri ke Terdakwa. Total uang yang diberikan Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo terhadap Terdakwa adalah sejumlah Rp3.450.000.000 yang disebut sebagai pinjaman WL (Wali Kota) Via P.Wid (Pak  Widiyanto Hadi Sumartoyo) dan uang yang biberikan oleh Tjahjo Widjojo alias Ayong sendiri ke Terdakwa sebesar Rp3.475.000.000. Sehingga totalnya sebesar Rp6.925.000.000<br /><br />Dalam Surat Dakwaan JPU juga disebutkan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan Tjahjo Widjojo alias Ayong, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan Rudi Wahono, negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Sedangkan sosok yang bernama “PRI”, ibarat nama dalam cerita dongeng, karena nama “PRI” hanya ada tercantum namanya di dalam BAP maupun Surat Dakwaan JPU, sementara keberadaannya dan siapa “PRI” tidak ada yang mengetahuinya, bahkan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi sejak persidangan perkara ini berlangsung.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri/Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Jawa Timur akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara sebesaar Rp14 miliar ? Atau......???<br /><br />Mengingat penanganan perkara ini yang ditangani oleh penyidik Polda Jawa Timur memakan watu bertaahun-taahun lamanya sejak abad 20 (tahun 2013 dan mulai disidangkan tahun 2018) hingga abad 21 (tahun 2021).<br /><br />Andai saja kasus ini adalah penurian, pelanggaran Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atau pencemaraan nama baik pejabat ataupun pelaanggaran aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bisa jadi tak butuh waktu lama untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat.<br /><br />Tak jarang pihak Kejaksaan atau penyidik mengatakan, terkait pihak-pihak yang terlibat akan menunggu putusan dari Majelis Hakim. Pertanyaannya kemudian. Siapa yang punya kewenangan penuh untuk menyeret seseorang yang terlibat dalam perkara pidana Khususnya Korupsi ke Persidangan? Apakah Majelis Hakim atau Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum?<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tentang Kekuasaan Hakim Khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan seseorang saksi menjadi Tersangka, maka “lain ceriatanya”.<br /><br />Sebab dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertibangan putusannya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa, tak sedikit hanya tercantum dalam putusan saja, namun kenyataannya ada yang di SP3 kan alias dihentikan, salah satunya adalah Kasus perkara Korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki Malang tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,8 milliar, dan Kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 milliar serta  kasus Korups Gratifikasi penerimaan Japung (Jasa Pungut) APBD Kota Surabaya 2009 untuk DPRD Surabaya tahun 2009. Ada apa...???<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLLP-VrNn9sFJVNU0l4eOcAGseKJjBUvkM2SieNwuy8mdLyXlvyZCxGHgbBifXLu-2lEhuSh-wKT_AOwsmzyBaIi5Ts8O0vDByE_cbIgoX-6wXD-IBpIZAKVLwS0y10WwDtv2IEsans48/s640/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLLP-VrNn9sFJVNU0l4eOcAGseKJjBUvkM2SieNwuy8mdLyXlvyZCxGHgbBifXLu-2lEhuSh-wKT_AOwsmzyBaIi5Ts8O0vDByE_cbIgoX-6wXD-IBpIZAKVLwS0y10WwDtv2IEsans48/w640-h296/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU). Foto Dok. BK</span></span></td></tr></tbody></table><div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Agustus 2021 adalah agenda pembacaan Surat Tuntutan dari Tim JPU Nur Ngali yang juga Kasi Pidusus Kejari Kota Kediri terhadap terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya dalam perkara Nomor 31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /><br />Dalam Surat Tuntutannya, JPU menuntut terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dianggap terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Kasus ini berawal dari pertemuan antara Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQRAvCnOmxoLiq8oJIDQcpw9aQBhxBfQKgQpKDFnkLK4o9DUHEcDWinAVwUM44iSANLeiueZzCoin2xDIhnHmSfzze8jpGrFqWT2yp1kXdeFJa8GhogyzNwuqoh0JHft-o7fJJWRqsn-E/s640/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQRAvCnOmxoLiq8oJIDQcpw9aQBhxBfQKgQpKDFnkLK4o9DUHEcDWinAVwUM44iSANLeiueZzCoin2xDIhnHmSfzze8jpGrFqWT2yp1kXdeFJa8GhogyzNwuqoh0JHft-o7fJJWRqsn-E/w640-h360/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Erwanto (Staf PT SGS) dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS )</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Selanjutnya saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri.<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, lanjut JPU, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000.  2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000.  3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000.  4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000.  5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000.  8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp400.000.000. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjLuvmRlvPlOxHQOfrJSd0srXzD_ISHJXBQnPMoHJ4q3OEw5URAGZ0VEo0SyowYSTDSXc9IduSWrChb9rpSdq_ySeqAguWS0yZ-ZY877Ebu0s-R27xSUR1ZYObu78jOzS8BhfLOep6OlQ/s640/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="640" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjLuvmRlvPlOxHQOfrJSd0srXzD_ISHJXBQnPMoHJ4q3OEw5URAGZ0VEo0SyowYSTDSXc9IduSWrChb9rpSdq_ySeqAguWS0yZ-ZY877Ebu0s-R27xSUR1ZYObu78jOzS8BhfLOep6OlQ/w640-h380/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, “MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa di ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.<br /><br />3. Membebankan kepada Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.925.000.000 (Enam milliar Sembilan ratus Dua puluh Lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk mempersiapkan dan menyampaikan Pembelaannya atau Pledoi pada persidangan berikutnya.<br />Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)<br /> <br />Dari surat tuntutan JPU ini mungkin menjadi pertanyaan terkait pasal yang dikenakan oleh JPU terhadap Terdakwa Dr. Samsul Ashar, Sp.PD, yakni Pasal  3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana Pasal 3 ini adalah tentang penyalahgunaan kewenangan atau jabatan.<br /><br />Sementara Terdakwa didawa, selain melanggar Pasal 3 (Subsidair) juga melanggar Pasal Primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang yang sama tentang perbuatan melawan hukum. Lalu  lebih Subsiadir, melanggar Pasal 5 ayat (2), dan lebih-lebih Subsidair lagi melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a adalah terkait pejabat atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berupa uang yang bertentangan dengan kewajibannya (Terdakwa) selaku pejabat (Kepala Daerah) atau penyelenggara negara. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCFQdTh2rGVvDQN_n-sqWObTPRwUebHT4vU4jC19FMWm-qOBUO6YE0JVNpS74Ix1MOzsHsKV2vI4VB-XxEh_WCYhhHV1hqIDcMS9zIn9wxuEOrQWwPAlD3HXxdcw85o24mxfJ7jSIIOUE/s640/1+-+IMG20210429114444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCFQdTh2rGVvDQN_n-sqWObTPRwUebHT4vU4jC19FMWm-qOBUO6YE0JVNpS74Ix1MOzsHsKV2vI4VB-XxEh_WCYhhHV1hqIDcMS9zIn9wxuEOrQWwPAlD3HXxdcw85o24mxfJ7jSIIOUE/w640-h278/1+-+IMG20210429114444.jpg" width="640" /></a></div>Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 - 2014, sudah menerima sejumlah uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS untuk perluasan Klinik mili Terdakwa dan  keperluan pencalonan Terdakwa sebagai Walikota dengan komposasi proyek pekerjaan<br /><br />Setelah Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kediri tahun 2009, terdakwa juga menerima uang dari Ayong selaku  Komisaris PT SGS, dan PT SGS mendapatkan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tanpa mengikuti lelang<br /><br />Selain menerima uang, Terdakwa selaku Walikota membuat surat Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dalam melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTzFWuVMlwgOhbkad5ZfZnQUhPRC9FK8cMALDfqykrnjiCa3ENnbuEu1qsZbHFNrDNXyP04h5HbVzMmp8srcirR3oY9FSlvy8DqVH1MU_kgqTGYdG6NvLczPgwaVHBevk2Hiu85bgVHg/s639/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTzFWuVMlwgOhbkad5ZfZnQUhPRC9FK8cMALDfqykrnjiCa3ENnbuEu1qsZbHFNrDNXyP04h5HbVzMmp8srcirR3oY9FSlvy8DqVH1MU_kgqTGYdG6NvLczPgwaVHBevk2Hiu85bgVHg/w640-h320/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (Foto Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table>Atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000.<br />7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000.<br />8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj44YmGeDaS3X32ISkJ6bfkbRTAsZ_kKZvcTq52zLRNX83eFMgjs96ZDWDcJDnSVqmWbzJhntm4P7zswRvK6-hcDeOLEGPFaOfA5osJwNww6ECYevPGXYetkH8dQmOLCfSPjiplhq5E1IM/s640/IMG20210429134559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj44YmGeDaS3X32ISkJ6bfkbRTAsZ_kKZvcTq52zLRNX83eFMgjs96ZDWDcJDnSVqmWbzJhntm4P7zswRvK6-hcDeOLEGPFaOfA5osJwNww6ECYevPGXYetkH8dQmOLCfSPjiplhq5E1IM/w640-h364/IMG20210429134559.jpg" width="640" /></a></div>Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.<br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA<br /><br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.<br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeIGb622ZU1WKzGLfI-gjee1gY83h0CtWUhXudicrCVyoMemEmC7szAcyqXmc9SlXWs6E7vsZgLVjclrS1pyhRvNuH7owm0nBUjCnOc7cyvJKwwbN2f7IAtt9TO0_te3cri_yR2bLVPiQ/s640/IMG20210408123654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="272" data-original-width="640" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeIGb622ZU1WKzGLfI-gjee1gY83h0CtWUhXudicrCVyoMemEmC7szAcyqXmc9SlXWs6E7vsZgLVjclrS1pyhRvNuH7owm0nBUjCnOc7cyvJKwwbN2f7IAtt9TO0_te3cri_yR2bLVPiQ/w640-h272/IMG20210408123654.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).<br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000<br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3ekynzNTdugWkQ8VZg2IIjeXWFqKaGcy7f6SWlxb6VERKiPPpE54gpl7B5Yp_HSkUTKWDhV7ietNp74UabT2am9gERTCNDmUHZED2APlLuGbFenwG2WeQNT1gqnIP-gSXSf2ub6egMA/s1334/IMG20210826103304.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3ekynzNTdugWkQ8VZg2IIjeXWFqKaGcy7f6SWlxb6VERKiPPpE54gpl7B5Yp_HSkUTKWDhV7ietNp74UabT2am9gERTCNDmUHZED2APlLuGbFenwG2WeQNT1gqnIP-gSXSf2ub6egMA/w640-h288/IMG20210826103304.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.<br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000<br /><br />Untuk  konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp  21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi.<br /><br />Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br /><br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br /><br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br /><br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709,; 11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000,;<br /><br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182, 13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br /><br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606.<br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ;<br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.<br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942<br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000<br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><br />Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br /> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya.<br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Pemerintahan Tipikor Terdakwa Korupsi “Jembatan” Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Pertanyan Asa-Usul BB Uang Rp296 Juta

#Benarkah ada rekayasa dalam perkara Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) terkait Uang sebesar Rp296 juta yang muncul dala...

»

Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Uang “haram” mengalir ke Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, M.Ag. Apakah akan terseret sebagai tersangka, atau akan “terselamatkan?”#</span></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrg4RnuBwM70pDam74gWBPkH21xQgx6LS2yje21m01t8DIKq5-Ab-yGyI4r1hlYuNnRTMfrwQjH30JgMcuYkjbVV7n5Sodh6VikKIX8t30KEPLWla3ISndB4_w6vXRjDxvNIFfiGbydRk/s1067/jpg.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrg4RnuBwM70pDam74gWBPkH21xQgx6LS2yje21m01t8DIKq5-Ab-yGyI4r1hlYuNnRTMfrwQjH30JgMcuYkjbVV7n5Sodh6VikKIX8t30KEPLWla3ISndB4_w6vXRjDxvNIFfiGbydRk/w640-h360/jpg.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /><i>“Ketika moral dan akhlak sudah rusak, tak peduli dalam kondisi apapun, selagi ada kesempatan maka akan dimanfaatkan”.</i> Barangkali kalimat inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang ‘masuk dalam lingkaran’ Korupsi, diantaranya Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO<br /><br />Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto adalah Tenaga Ahli (TA A-107) DPR RI (Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA yang juga selaku selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, sementara Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners <br /><br />Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO diseret ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 23 Agustus 2021)  oleh Tim JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Keagamaan Islam dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000<br /><br />Uang sebesar Rp305.500.000 ini adalah hasil pemotongan dari dana BOP untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) selaku lembaga penerima sebesar 20 hingga 30 persen dari anggaran yang dicairkan untuk masing-masing Lembaga Penerima BOP sebesar Rp10.000.000<br /><br />Setiap lembaga penerima dana BOP, masing-masing menyetorkan antara Rp2 juta hingga 3 juta rupiah atas permintaan dengan ‘ancaman’ dari Terdakwa Rinawan Herasmawanto melalui Terdakwa Nurdin<br /><br />Uang itu selaanjutnya dibagi-bagi, diantaranya ; 1. Untuk Nurdin sebesar Rp10.000.000, untuk Plt. Kemenag (Kementerian Agama) Kota Pasuruan Dr. Drs. MUNIF, M.Ag sebesar Rp15.000.000 dan untuk Chumaidi sebesar Rp6.000.000 serta sisanya dipergunakan oleh Terdakwa Rinawan Herasmawanto.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Q784ohRd8hSw3gu1xptGijA7_SvkOJPOcBWDnXJBcSgl9d7pxGkSGWCKdu4ah9yajIulgzjpajNt4nhIBT0ysk5g6yVMfAgE_CwbKsmpQ_2YFE9pPFrOat7xn1EKL47EcgaMkzM0DQg/s1334/IMG20210823143750.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Q784ohRd8hSw3gu1xptGijA7_SvkOJPOcBWDnXJBcSgl9d7pxGkSGWCKdu4ah9yajIulgzjpajNt4nhIBT0ysk5g6yVMfAgE_CwbKsmpQ_2YFE9pPFrOat7xn1EKL47EcgaMkzM0DQg/w640-h288/IMG20210823143750.jpg" width="640" /></a></div>Keduanya terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3 atau Kedua Pasal 12 huruf B atau Pasal 12 huruf e)   jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, apakah Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. MUNIF, M.Ag akan terseret sebagai tersangka, atau akan “terselamatkan?<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 23 Agustus 2021) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Djoni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejari Kota Pasuruan terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Rahmat Sahlen Sugianto, Muhammad Fathoni dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam Dakwaannya. Bahwa Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO bersama dengan Terdakwa II NURDIN S.Pd. bin M. AMIN ABO, pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan September 2020 atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA, di Jalan Sukorame, Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendirt atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Kwf2_aQh95iaWZ9b3LjIInT1RPmwAIxNxwyI773qN3WL5NuJzZwCW3UuWnBj8qb0igdJ6NwMCZ9saDsWgX0jm1SamTfpxTtUVp4mMKfY_L8hyphenhyphend6QnNX0ZUdh1oSgDt3vOstby0KDqog/s1334/IMG20210823142803.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Kwf2_aQh95iaWZ9b3LjIInT1RPmwAIxNxwyI773qN3WL5NuJzZwCW3UuWnBj8qb0igdJ6NwMCZ9saDsWgX0jm1SamTfpxTtUVp4mMKfY_L8hyphenhyphend6QnNX0ZUdh1oSgDt3vOstby0KDqog/w640-h288/IMG20210823142803.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Awalnya Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, telah mengalokasikan program nyata berupa Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam (selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam) pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020, untuk memberikan dukungan dan stimulan guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang terkena dampak Pandemi COVID-19, <br /><br />Bentuk BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 TA. 2020, berupa bantuan uang tunai yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran (TA) 2020 <br /><br />Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020, dengan pagu anggaran scbesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah). <br /><br />Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1248 Tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, yang mengatur kriteria Penerima Bantuan yaitu Lembaga yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan terdaftar pada Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga, serta bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebagai berikut : <br /><br />a. BOP Pesantren Kecil sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah),; b. BOP Pesantren Sedang sebesar Rp40.000.000 (empat puuh juta rupiah),; c. BOP Pesantren Besar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah),; d. BOP Pendidikan Keagamaan Islam (MDT) dan LPO/TPO) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) <br /><br />Sebelumnya, sekitar bulan Juli 2020, Saksi ASRAN, S.Pd, M.Pd. bin SIARA selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang berada di DPR RI Jakarta menginformasikan kepada Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA akan adanya program penyaluran dana BOP untuk Pondok Pesantren (Ponpes), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Lembaga Pendidikan Al Our'an (LPO) pada masa pandemi Covid-19 untuk Dapil II Jawa Timur yang meliputi wilayah Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo: <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisUjKvZ20zVYe1ZjCSkBPIJ0k5IO_faKYeK7-LYgIsHMIPrjdGVK6ZRaeHv1iIUoc-RrreITinCdgXV0FvauDcYJHDVY4KiN6G1pb5SA7hRr3mp37NtuJMe6rrjAI6qSX20o_yhvvoChQ/s1334/IMG20210823144135.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisUjKvZ20zVYe1ZjCSkBPIJ0k5IO_faKYeK7-LYgIsHMIPrjdGVK6ZRaeHv1iIUoc-RrreITinCdgXV0FvauDcYJHDVY4KiN6G1pb5SA7hRr3mp37NtuJMe6rrjAI6qSX20o_yhvvoChQ/w640-h288/IMG20210823144135.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Beberapa hari kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H, MOEKHLAS SIDIK, MPA, mengadakan pertemuan untuk membahas program penyaluran dana BOP tersebut agar tepat sasaran, seianjutnya terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO memerintahkan Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos untuk berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan perihal permintaan data Pondok Pesantren (Ponpes), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Gur'an (LPO) yang akan diusulkan sebagai Lembaga Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Cg. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, <br /><br />Selanjutnya Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos. mendatangi Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan bertemu Saksi Dr. Drs. MUNIF, M.Ag selaaku Plt. Kepala Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan memperkenalkan diri bahwa Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos dari Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA berkoordinasi dengan tujuan meminta data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Ouran (LPO) yang akan diusulkan sebagai Penerima Bantuan Operasional Pendidikan, dan selanjutnya Saksi Dr, Drs. MUNIF, M.Ag meminta surat resmi atas permohonan data dimaksud, <br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2020, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA melalui Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos, mengirimkan Surat Nomor : 06/RAPI.107/VI1/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal, Koordinasi Bantuan Operasional Pontren, MDT dan LPO kepada Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan surat tersebut diterima oleh Saksi AHMAD MARZUOI, S.Ag., M.Pd.I selaku Kasi (Kepala Seksi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. <br /><br />Sekira 1 (satu) minggu kemudian, Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos. mendapatkan telepon dari Saksi AHMAD MARZUOI, S.Ag., M.Pd.I, memberitahukan bahwa surat tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan dan akan diproses pengumpulan datanya <br /><br />Menindaklanjuti surat Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA tersebut, Saksi Dr. Drs. MUNIF, M.Ag selaku Plt. Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan memberikan jawaban dengan Surat Pengantar Nomor : 609/Kk.13.27.1/PP 07/07/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang diserahkan pada tanggal 7 Agustus 2020 kepada Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos yang isinya sebagai berikut : 1. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Awaliyah/Ula : 2, 3. Jumlah 4; 1. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Wustho : 149,75. Jumlah 224<br /><br />Selanjutnya Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos mengetik ulang data Pondok Pesantren, MDT, dan LPO se-Kota Pasuruan dengan meminta bantuan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T untuk dijadikan Daftar Usulan Lembaga Penerima BOP kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Cg. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan melalui Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA Tenaga Anli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) MOEKHLAS SIDIK, MPA. yang berada di DPR RI Pusat <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9rhKhR5JTV3GHcaxbX4omK4gWa8VKTkpHNwnEvY4kCDZno5idhVluSuQt_8wGQhTy_0A52H-duZKK72cf46VH45PaUnhS3wjJIHaCW3Z_HaIDtKg1PQC4y7UXoBoJY13nPEmWAWYNbcc/s1334/IMG20210823143552.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9rhKhR5JTV3GHcaxbX4omK4gWa8VKTkpHNwnEvY4kCDZno5idhVluSuQt_8wGQhTy_0A52H-duZKK72cf46VH45PaUnhS3wjJIHaCW3Z_HaIDtKg1PQC4y7UXoBoJY13nPEmWAWYNbcc/w640-h288/IMG20210823143552.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA menerima file data yang dikirim oleh Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos, dan menerima informasi dari Sdr. ADI SETIAWAN Staf pada Kementerian Agama RI untuk mengumpulkan data-data Lembaga Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam. Kemudian Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA segera mengirim file data yang diterima dari Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos serta men-scan Surat Pengantar melalui media WhatsApp (WA) kepada Sdr. ADI SETIAWAN, <br /><br />Data usulan calon penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA, masuk pada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI, ditindaklanjuti oleh Saksi ABDUL ROUF, S.NL., M.Ksos selaku Ketua Tim Managemen Pengelolaan Bantuan Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ..V/1539/08/2020 tanggal 11 Aguatus 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Nomor : DJ.I.V/1256/07/2020 tentang Tim Managemen Pengelolaan Bantuan Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun Anggaran 2020 adalah melakukan pengciolaan Bantuan Operasional yakni melakukan verifikasi lembaga Penerima Bantuan sesuai dengan data Education Management Information System (EMIS) sebagai pusat data: <br /><br />Selanjutnya hasil Verifikasi Tim Managemen Pengelolaan Bantuan pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 disampaikan kepada Saksi Dr. WARYONO, S.Ag., M.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk ditetapkan dengan Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br /><br />Dasar PPK untuk melakukan verifikasi hingga penetapan Lembaga Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 TA 2020 untuk Surat Keputusan (SK) Tahap I adalah Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor : 1248 Tahun 2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020: <br /><br />Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 4471 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) berstempel basah dan disampaikan kepada Sdr. MUHAMMAD ALI RAMDHANI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk disahkan, <br /><br />Penetapan BOP Tahap I untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 4471 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT)-Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicejyZkUx65eFtivH_U98cKq9ZGqtZ0i9gjF-pJ6tyrI4F2v6HL1EOa91CX1ojWEqh9n2QUZ_nB0VP0RpT9PKLBArqs-H6MyTyEnrn-3dctYTWcOY60cf-7bHPVLc7EqQ3dxCtEnYkfXo/s1334/IMG20210823144115.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicejyZkUx65eFtivH_U98cKq9ZGqtZ0i9gjF-pJ6tyrI4F2v6HL1EOa91CX1ojWEqh9n2QUZ_nB0VP0RpT9PKLBArqs-H6MyTyEnrn-3dctYTWcOY60cf-7bHPVLc7EqQ3dxCtEnYkfXo/w640-h288/IMG20210823144115.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Surat Keputusan Penerima Bantuan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dari PPK yang telah di tandatangani dan berstempel basah, selanjutnya diserahkan kepada Saksi ABDUL ROUF, S.Fil.I,, M.Ksos. <br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan seijin PPK, Saksi ABDUL ROUP, S.NLL., M.Keos mengundang para Tenaga Ahli pada Komisi VIII melalui Aplikasi WhatsApp Group (WAG) milik Sdr. ADI SETIAWAN untuk berkumpul di Kantor Kementerian Ayama RI di Lt. 7 Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat di Ruang Pertemuan yang membahas sebagai berikut : <br /><br />1, Menyampaikan Early Warning dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI yang menyatakan agar jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan, <br /><br />2. Meminta agar para Tenaga Ahli ikut mengawasi dan mensukseskan Program BOP sesuai dengan Juknis, <br /><br />3. Setelah itu Tenaga Ahli menerima salinan Early Warning, Pemberitahuan Syarat-syarat pencairan bantuan dan Asli Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam serta Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) masing-masing sesuai usulan dari Pengusul Bantuan, yang diajukan dengan surat berkop dan bertandatangan anggota Dewan pada Komisi VIII, dimana untuk usulan dari Anggota DPR RI MOEKHLAS SIDIK, MPA, Wilayah Dapil II Jawa Timur dari Partai Gerindra diterima oleh Staf Ahli Anggota yaitu Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA, <br /><br />Bahwa Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA., Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, setelah menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima BOP dan Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Diniyah Takmiliyah (MDT) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran (TA) 2020, kemudian memberikan informasi tersebut kepada Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA. <br /><br />Setelah menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT), Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA melaporkan kepada Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA dan H. MOEKHLAS SIDIK memerintahkan untuk segera mengirim Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP tersebut sesuai dengan petunjuk dari Kemenag RI. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020<br /><br />Kemudian saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA mengirimkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan BOP MDT tersebut ke Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA., yang beralamat di Jalan Sukorame, Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan surat tersebut telah diterima oleh Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSiMYUs6PuszHHofPtW9YE21Pcw8bME4vpMFR5zHQPAZxitujkcGCfBfMUBNPyDB0VZpnL714Jxin86hNyW_NN6_zF982ZMFKTpwzl7FN3V86l3ajUFYEG6vT3y_lB6XZDplSQhbuItFY/s1334/IMG20210823132518.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSiMYUs6PuszHHofPtW9YE21Pcw8bME4vpMFR5zHQPAZxitujkcGCfBfMUBNPyDB0VZpnL714Jxin86hNyW_NN6_zF982ZMFKTpwzl7FN3V86l3ajUFYEG6vT3y_lB6XZDplSQhbuItFY/w640-h288/IMG20210823132518.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 16.00 WIB bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA Jalan Sukorame Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO mengadakan rapat dengan Staf Administrasi Anggota dan Para Tenaga Relawan yang dihadiri oleh : <br /><br />1. Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos. selaku Staf Administrasi Anggota (SAA),; 2. Saksi GATOT WIBOWO selaku Staf Administrasi Anggota (SAA),; 3. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T. selaku Staf Administrasi Yayasan Assidig Islamiyah (YAI).; 4. Saksi DANDI NOFVA selaku Sopir Yayasan Assidig Islamiyah (YAI) ,; 5. Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO selaku tenaga relawan dari Kota Pasuruan,; 6. Saksi AKHMAD HUFRON selaku tenaga relawan dari Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,; <br /><br />7. Saksi MUSLIMIN selaku tenaga relawan dari Purwodadi Kabupaten Pasuruan,; 8. Saksi MOKHAMAD SAIKHU selaku tenaga relawan dari Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan,; 9. Saksi MUHAMMAD HATTA MULYOADJII, S.E., S.H., M.Si., M.M. selaku tenaga relawan dari Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan,; 10, Saksi YAMUJI KHOLIL selaku tenaga relawan dari Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan,; 11. Saksi NANANG HENDRA JAYA dan Saksi MAULIDI selaku tenaga relawan di Kabupaten Probolinggo: dan 12. Saksi SYAIFUL FIRDAUS selaku tenaga relawan di Kota Probolinggo. <br /><br />Pada saat rapat tersebut, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A bin SOEMARTO menyampaikan Bantuan Operasional Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 dari Kementerian Agama RI merupakan bagian dari aspirasi perjuangan Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, <br /><br />Sehingga Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO. S.T.A. bin SOEMARTO meminta bantuan kepada para Tenaga Relawan yang hadir untuk dapat membantu menyampaikan langsung Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) kepada para lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan. <br /><br />Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan  Rumah Aspirasi menyampaikan agar relawan untuk “Amanah, Jujur, tidak serakah dan cerdas dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut kepada lembaga penerima BOP”, saat rapat tersebut masih belum ada kesiapan dari para Tenaga Relawan, <br /><br />Selanjutnya Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO mengadakan Rapat yang Kedua <br /><br />Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020, Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO mengadakan Rapat yang Kedua bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA. <br /><br />Dalam rapat tersebut Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO menyampaikan teknis penyerahan Surat Pemberitahuan BOP MDT kepada Lembaga sebagai Penerima BOP antara lain : <br />1. Tenaga relawan untuk “Amanah, jujur, tidak serakah dan cerdas dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut kepada lembaga penerima BOP" <br /><br />2. Bahwa masing-masing tenaga relawan dapat mengarahkan supaya lembaga Penerima BOP dapat memberikan nilai manfaat seikhlasnya, namun ditekankan besarannya minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah): <br /><br />3. Apabila uang telah terkumpul, Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO memerintahkan para Tenaga Relawan menyerahkan uang-uang tersebut kepada Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO melalui Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T. selaku Staf Administrasi Yayasan Assidig Islamiyah (YAI) dengan ketentuan, tidak boleh ada pemotongan dari nilai manfaat yang telah diterima dari Lembaga Penerima BOP, harus dalam keadaan utuh dalam amplop tertutup dan tidak boleh dibuka. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO menyerahkan SK Penetapan Penerima BOP dan Surat Pemberitahuan BOP MDT Kota Pasuruan kepada Terdakwa II NURDIN bin M. AMIN ABO. <br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpiOdlt6gG-MX1nvIv_3qXnC-ocHpkDq9prfHwQuMsV5FKD52rh-_KhL-tgQXqOl-Ajrm2qO1EBK8KQFvKz8payeYgpQByJ0I46ZY_JW1wR7IWsqY1hTwtoaYfp2JCvcYQ-RqzIPDFbR8/s1334/IMG20210823143750.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpiOdlt6gG-MX1nvIv_3qXnC-ocHpkDq9prfHwQuMsV5FKD52rh-_KhL-tgQXqOl-Ajrm2qO1EBK8KQFvKz8payeYgpQByJ0I46ZY_JW1wR7IWsqY1hTwtoaYfp2JCvcYQ-RqzIPDFbR8/w640-h288/IMG20210823143750.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO meminta bantuan Saksi CHUMAIDI untuk menghubungi pejabat di Kantor Kemenag Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO, dipertemukan oleh Saksi CHUMAIDI dengan Saksi AHMAD MARZUOI, S.Ag., M.Pd.I. selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kota Pasuruan, <br /><br />Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menyampaikan program BOP untuk MDT di Kota Pasuruan dari Kementerian Agama RI berupa SK penetapan Penerima Bantuan. <br /><br />Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO juga menyampaikan bahwa Terdakwa II NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO mengaku utusan dari pusat dan diberi amanah untuk menyampaikan seacara langsung kepada lembaga lembaga MDT yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan, <br /><br />Selanjutnya Saksi AHMAD MARZUQ, S.Ag. M.Pd,I, menyarankan agar Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan: <br /><br />Pada hari Minggu tanggal 06 Septomber 2020, Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO bertemu dengan FKDT Kota Pasuruan di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah milik Saksi MOHAMMAD NAILUR ROHMAN selaku Ketua FKDT Kota Pasuruan didampingi oleh Saksi CHUMAIDI dan Saksi AHMAD MARZUQ, S.Ag, M.Pd.i, pada saat itu langsung diadakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus beserta Koordinator Kecamatan (Korcam), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) FKDNT Kota Pasuruan, antara lain: <br /><br />1. H. ABDUL WAHID (Wakil FKDT Wilayah Kecamatan Gadingrejo): 2. MUHAMMAD FAKHRUDIN (FKDT Kecamatan Purworajo): 3, AKHMAD RIFA! (FKDT Kocamatan Gadingrejo): 4. MUHAMMAD NAFIK, 8.Ps.I, (Pengurus DPAC Panggungrejo): 5, AL AMIN NUR ROPIK, S.Pd, (Pengurus DPAC Panggungrejo): 6. UWAIS AL OORONI (Sekretaris FKDT DPC Kota Pasuruan): 7. SUPRIYADI (Bendahara FKDT DPC Kota Pasuruan); 8. HERMAN FELANI (Pengurus DPAC Panggungrejo): 9. ABD. ROHMAN (wakil Ketua DPC): 10, H. MOCHAMMAD NI'AM; 11, H. SAIFUL HUDA (Koordinator Kecamatan Bugulkidul): 12. MOCH. SYAFI!, S.Pd, (Koordinator Kecamatan Bugulkidul); 13. MUHAMMAD NAWAWI, S.Pd.I. (Ketua FKDT Kecamatan Panggungrejo). <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO memperkenalkan diri sebagai utusan dari Fraksi Partai Gerindra, yaitu H. MOEKELAS SIDIK, MPA, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dengan membawa SK Penetapan Penerima Bantuan yang di dalamnya berisi Daftar Lembaga Penerima BOP untuk kategori MDT di Kota Pasuruan dan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan dan menyampaikan BOP yang akan diterima MDT berdasarkan SK berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing lembaga dan Surat Pemberitahuan diberikan tanpa melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan melainkan langsung dari pusat karena perjuangan dari Partai Gerindra, <br /><br />Dalam kesempatan itu, Terdakwa II NURDIN, S,Pd, bin M. AMIN ABO juga menyampaikan meminta bagian sebesar 30 persn (tiga puluh persen) dari pencairan dana BOP yang diterima masing-masing Lembaga sebagai ucapan terima kasih atas usaha fraksi Partai Gerindra memperjuangkan aspirasi sehingga MDT di Kota Pasuruan dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dan termasuk untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggunjawahan penggunaan BOP, <br /><br />Pada mulanya, sakai MOHAMMAD NAILUR ROHMAN selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan keberatan apabila dilakukan pemotongan dana sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa II NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO tersebut, <br /><br />Oleh karena Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO mengancam dan mendesak bahwa dirinya akan membawa pulang kembali Surat Keputusan dan Surat Pemberitahuan penerima BOP tersebut yang dapat mengakibatkan BOP tidak dapat dicairkan dan para Lembaga Penerima BOP tidak akan mendapatkan dana bantuan apabila keberatan. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVLxKjEdxu_L9J6ozpAKFrC7szVVBcZlK18zFKh_p-CtrSvNAF3afXN0Sv5ioq-M42xthoRG3dqwL236t-bJo-Alh0JSSsjFFJRE5fvXYZAq96r8crERazJWY3cNO0uJPT8SvwDrESZ0c/s1334/IMG20210823144135.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVLxKjEdxu_L9J6ozpAKFrC7szVVBcZlK18zFKh_p-CtrSvNAF3afXN0Sv5ioq-M42xthoRG3dqwL236t-bJo-Alh0JSSsjFFJRE5fvXYZAq96r8crERazJWY3cNO0uJPT8SvwDrESZ0c/w640-h288/IMG20210823144135.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas ancaman dan desakan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO kemudian para Korcam (Kordinator Kecamatan) yang juga sebagai penerima BOP dengan terpaksa bersedia memberikan potongan sebesar 20 persen dari30 persen yang diminta Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO dari nilai BOP yang diterima masing-masing lembaga, yaitu sebesar Rp2.000.000 termasuk untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diterim para lembaga<br /><br />Dalam rapat ternetrat juga dibaahas mekanisme pemotongan dengan cara Koordinator FKDT Kecamatan membantu administrasi Lembaga penerima dalam pecairan dana BOP di Bank BNI 46 Cabang Pasuruan<br /><br />Setelah cair 2 atau 3 hari kemudian, penerima BOP menyetor kepada Korcam Keamatan) masing-masing sebesar Rp2.000.000, dan setelah terkumpul selanjutnya Korcam FKDR Kecamatan menyerahkan dana tersebut kepada saksi Al Amin Nur Rofiq, S.Pd untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa II Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO<br /><br />Bahwa kemudian Terdakwa II Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO membagikan surat pemberitahuan Bantuan Operasional pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) kepada masing-masing Koordinator FKDT Kecamatan sesuai alamat lembaga penerima BOP per Kecamatan<br /><br />Selanjutnya, setelah Koordinator FKDT Kecamatan menerima surat pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT), melakukan tindakan sebagai berikut : 1.  memberikan informasi kepada calon penerima BOP terkait kelengkapan administrasi sebagai syarat syarat pencairan Bop,; 2. mengkoordinir dalam pengambilan formulir bank di bank BNI 46 cabang Pasuruan yang harus diisi oleh masing-masing penerima BO untuk pencairan dana BOP tersebut,: <br /><br />3. Melakukan pembagian kepada para penerima BOP dalam hal pengisian formulir serta berkas berkas yang diperlukan untuk pencairan BOP 4. Menyerahkan formulir dan berkas-berkas dari para penerima BOP ke bank BNI Pasuruan hingga dilakukan penjadwalan untuk pencairan dana BoOP,; 5. mengambil nomor antrian di Bank BNI Pasuruan untuk mengawal para penerima BOP pada hari H pengambilan dana BOP di Bank BNI cabang Pasuruan,; <br /><br />6. membantu menerima uang pemotongan dari para penerima BOP sebesar Rp2.000.000 untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT),: 7. menyerahkan uang pemotongan dari para penerima BOP yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000 Kepada saksi Al Amin Nur Rofiq, S.Pd selaku kepala lembaga Darul Karomah untuk diserahkan kepada Terdakwa II Nurdin, S.Pd bin Amin ABO,; 8. membantu menyusun surat/laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BOP dari penerima BOP di wilayah masing-masing Kecamatan<br /><br />Sekitar akhir bulan September 2020, Koordinator Kecamatan Purworejo : Saksi MUHAMMAD PAKHRUDIN dan Saksi YUSUP HADI BANTOBO,; Koordinator Kecamatan Gadingrejo : Saksi AKHMAD KIFA’I,; Koordinator Kecamatan Bugul Kidul : MOCH, SYAFI’I, S.Pd, dan Saksi H, SYAFUL HUDA serta Koordinator Kecamatan Panggungreo : Saki HERMAN FELANI,  Sakai MUHAMMAD NAFKIK, S.Ps.I, dan Saksi AL AMIN NUR ROPIQ, S.Pd, telah menghubungi Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Penerima BOP dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang berada di Wilayah Kecamatan masing-masing dan meminta Lembaga untuk menyiapkan syarat-syarat pencairan di Bank Penyalur yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Pasuruan Jalan Balai Kota Pasuruan. <br /><br />Dalam bulan September 2020 dan Oktober 2020, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Lembaga Penerima BOP dengan didampingi Korcam masing-masing telah mencairkan dana BOP di bank BNI 46 Cabang Pasuruan, dan selesai pencairan maka Lembaga penerima BOP tersebut telah menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP yang diterima Lembaga Penerima kepada masing-masing Koordinator Kecamatan (Korcam) <br /><br />Uang hasil pemotongan sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus ima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh masing-masing Koordinator Kecamatan (Korcam) dengan perincian sebagai berikut : <br />1. Saksi MUHAMMAD FAKHRUDIN (Koordinator Kecamatan Purworejo) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) : <br /><br />2. Saksi YUSUF HADI SANTOSO (Koordinator Kecamatan Purworejo) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) : <br /><br />3. Saksi AKHMAD RIFAI (Koordinator Kecamatan Gadingrjeo) menyerahkan uang hasil pemotongan sebesar Rp78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) : <br /><br />4. Saksi MOCH. SYAFI’I, S.Pd. (Koordinator Kecamatan Bugulkidul) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) : <br /><br />5. Sakai H. SAIFUL HUDA (Koordinator Kecamatan Bugulkidul) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) : <br /><br />6. Saksi HERMAN FELANI, Saksi MUHAMMAD NAFIK, S.Ps.I dan Saksi AL AMIN NUR ROFIO, S.Pd (Koordinator Kecamatan Panggungrejo) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp91.500.000 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). <br /><br />Total dana yang diterima oleh Saksi AL AMIN NUR ROPIQ, S.Pd sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWq1zxWHosplj-K7HGkZYSJl2yyieV176XdbHmLvWynTG_uv_IY241ZU7rYiuWpmEPGHJ-85fsZwk3e7FlK1h2B9u-5Um0bYClgBbVJXsjxAnaPvRKh9Y4HCsihgMoJcNrYkd_xymwcEw/s1366/IMG20210823143727.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWq1zxWHosplj-K7HGkZYSJl2yyieV176XdbHmLvWynTG_uv_IY241ZU7rYiuWpmEPGHJ-85fsZwk3e7FlK1h2B9u-5Um0bYClgBbVJXsjxAnaPvRKh9Y4HCsihgMoJcNrYkd_xymwcEw/w640-h288/IMG20210823143727.jpg" width="640" /></a></div>Setelah Saksi AL AMIN NUR ROPIQ, S.Pd.I menerima dana pemotongan BOP sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dari masing-masing koordinator Kecamatan, kemudian Saksi AL AMIN NUR ROFIQ,S.Pd. menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada Terdakwa II NURDIN S.Pd bin M. AMIN ABO secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali bertempat di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Darul Kharomah Jalan Letjend Sutoyo Kota Pasuruan, yaitu : <br /><br />1. Pada tanggal 20 September 2020 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). 2. Pada tanggal 24 September 2020 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 3. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). 4. Pada tanggal 03 Oktober 2020 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 5. Pada tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). 6. Pada tanggal 10 Oktober 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). <br /><br />Setelah Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menerima uang pemotongan dana BOP MDT sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi AL AMIN NUR ROFIO, S.Pd., kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO melalui Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T. secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), yaitu : <br /><br />1. Pada sekitar akhir bulan September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertemput di rumah makan Food Veranda Taman Dayu Kecamatan Panam Kabupaten Pasuruan jumlah yang diserahkan sebesar Rp66.000.000 (nam puluh enam juta rupiah), <br /><br />2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah penyerahan yang pertama bertempat di Warung Sumringah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, jumlah yang diserahkan sebesar Rp33.000.000 (tiga putuh tiga juta rupiah). <br /><br />3. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, 2 (dua) minggu setelah penyerahan yang kedua bertempat di dekat Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA. di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durenscwu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, <br /><br />Bahwa Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, ST. setelah menerima uang dari Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO langsung menyerahkan selaruhnya kepada Terdakwa I  RINAWAN HERASMAWANTO, STA, bw SOEMARTO bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA, yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durernsewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. <br /><br />Setelah Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A. bin SOEMARTO menerima uang hasil pemotongan BOP sebesar Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO, kemudian Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A. bis SOEMARTO menyerahkan kembali kepada Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sebagai imbalan karena Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO sudah membantu penyaluran BOP. <br /><br />Bahwa Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menggunakan uang sebesar Rp173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tahum Anggaran 2020, sebagai berikut : <br /><br />1. Diserahkan kepada Saksi CHUMAIDI Rp6.000.000,; 2. Diserahkan kepada Saksi Dr. Drs. MUNIF, M.Ag. selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),; 3. Membeli mobil Toyota Kijang Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah),; 4. Membayar cicilan Honda Beat Rp611.000,;  5. Membayar service mobil Toyota Kijang Rp1.500.000,; 6. Membayar cicilan Bank Syariah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 7. Membeli 4 (empat) buah ban mobil Toyota Kijang Rp2.000.000,;  8. Kebutuhan hidup Terdakwa II NURDIN S.Pd. bin M. AMIN ABO sehari-hari sebesar Rp2.639.000,; 9. Dan uang sebesar Rp111.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menjadi tanggung jawab pribadi Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bia M. AMIN ABO. <br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya BOP. Kemudian Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Lakadya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang juga selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA., seharusnya mengawal dan mensukseskan penyaluran BOP tersebut. <br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut bertentangan dengan : <br /><br />1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Adimistrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam ketentuan Pasal 46 menyatakan, bahwa Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dilarang : <br /><br />a. huruf b : Menyalahgunakan dan melampaui tugas yang diberikan sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota,; b. huruf d : Menyalahgunakan informasi, tugas, dan status untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain,; c. huruf g : Melakukan Pungutan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan, <br /><br />2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, pada Bab III Sub C angka 1 menyebutkan : BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid19 ini dilarang untuk hal-hal sebagai berikut : huruf j, “Membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Rencana Pemanfaatan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19”. <br /><br />3. Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-80S/1IJ/PS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Early Warning Atas Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren, sebagai berikut : <br /><br />a. Pelaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. <br />b. Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. <br />c. Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya: <br />- Melakukan persekongkolan / kolusi. <br />- Tidak mengandung unsur penyuapan. <br />- Tidak mengandung unsur gratifikasi. <br />- Tidak mengandung unsur benturan kepentingan. <br />- Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi.<br />- Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat. <br />- Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.TL.A bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah menimbulkan kerugian pada Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.TL.A bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3 atau Kedua Pasal 12 huruf B atau Pasal 12 huruf e)   jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

#Uang “haram” mengalir ke Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, M.Ag. Apakah akan terseret sebagai tersangka, atau akan “terselamatkan?...

»