Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I Dituntut 1.3 Tahun Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp15 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I (Sarjana Agama Islam) diduga menerima uang sebesar Ro15 juta dari hasil pemotongan dana Kemenag untuk Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Paasuruan pada tahun 2020#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlecIlI6kMT4_7_LFuq9q5TATxDFSsob3Tzxe5d1qdMOPJF8fNXiaaI0mMnSYOTPDxf3s5_sTg5SbxKBlGtyIGnaQ0dvPyMey7stO_ODq87M2eT4so-JoNZ2ifBueNX9cUEhQsI0BtpQA/s1334/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1334" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlecIlI6kMT4_7_LFuq9q5TATxDFSsob3Tzxe5d1qdMOPJF8fNXiaaI0mMnSYOTPDxf3s5_sTg5SbxKBlGtyIGnaQ0dvPyMey7stO_ODq87M2eT4so-JoNZ2ifBueNX9cUEhQsI0BtpQA/w640-h576/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Ketika moral dan akhlak sudah rusak, imanpun bisa jadi hilang dan tak peduli dalam kondisi apapun, selagi ada kesempatan maka akan dimanfaatkannya demi sesuatu hal yang bertentaangan dengan peraturaan perundag-undangan”. </i><br /><br /><i>Barangkali kalimat diataslah yang menyeret seseorang ke “kubagan lumpur” dalam perkara Tindak Pidana Korupsi hingga “membayarnya” kebalik jeruji besi alias di penjara</i>. Dan barangkali juga, inipula yang dialami oleh Dr. Drs. Munif, S.Ag.I (Sarjana Agama Islam) selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim karena Terdakwa diduga menerima uang sebesar Rp15 juta dari Nurdin, S.Pd sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Patners (Nurdin, S.Pd dan Rinawan Herasmawanto, S.T.A selaku Tenaga Ahli (TA A-107) DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA yang juga selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA diadili dalam perkara terpisah) melalui Akhmad Rifa’i sebagai salah satu pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) pada Forum Komunikasi Diniyah Takmuliyah (FKDT) Kota Pasuruan <br /><br />Uang sebesar Rp15 juta tersebut adalah hasil pemotongan dari dana Bantuan Kementerian Agama RI untuk Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) se-Kota Pasuruan pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020<br /><br />“Malu-malu tapi mau”. Barangkali kalimat inilah yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan terkait dengan uang sebesar Rp15 juta tersebut.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFI-_JKEGMTq2S4TrNUEoB_rLezWsv2k5pEOWHGbuYesIGHeTQgirJfblm8DftAL9dvuDXvSBU-bAdbl8RJKWypO-W1bqt3MFnaxaAznE3CiW5i1e0jTqxsrkXAognD1NZix3PtYYBI-w/s640/Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilyara+monitor%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFI-_JKEGMTq2S4TrNUEoB_rLezWsv2k5pEOWHGbuYesIGHeTQgirJfblm8DftAL9dvuDXvSBU-bAdbl8RJKWypO-W1bqt3MFnaxaAznE3CiW5i1e0jTqxsrkXAognD1NZix3PtYYBI-w/w640-h360/Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilyara+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa dalam perkara ini Rinawan Herasmawanto, S.T.A, Nurdin, S.Pd, Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (dilyara monitor)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Sebab awalnya, Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I menolak ucapan dari Nurdin, S.Pd yang akan memberikan sesuatu. Namun kenyataannya, Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I akhirnya menerima uang sebesar Rp15 juta yang dibungkus dalam plastik kresek dari Nurdin, S.Pd melalui Akhmad Rifa’i<br />Konyolnya, uang tersebut barulah dititipkan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I ke Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan melalui H. Achmad Ansori, SH., MH, setelah Dr. Drs. Munif, S.Ag.I diminta keterangannya oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada tanggal 25 Januari 2021. <br /><br />Dan pada tanggal 15 Juni 2021, penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan akhirnya melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp15 juta dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Nah, kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya melihat dari besar kecilnya nilai atau jumlah kerugian keuangan negara/pemerintah atau yang diterima oleh pejabat yang dianggap sebagai pemberian Suap atau pemberian Hadiah berupa uang, tetapi perbuatannya yang melanggar hukum dan dampak dari perbuatan tersebut terhadap perekonomian negara maupun yang bertentangan dengan jabatan/kewenangan<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebab dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20/2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan jumlah atau nilai tetapi perbuatan serta hukuman pidana paling singkat dan paling lama<br /><br />Itulah sebabnya, Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan diadili dan dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair pidana kurungan selama 1 bulan kurungan oleh Tim JPU Djoni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejari Kota Pasuruan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi ‘Suap’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-I_O0uMO3WAXZjVD6ITsDwWcgZtl1i-pOLClpTNhEJ2w5DxW27jbRmRfXrBlID1L-oJaSLen3CdtJ0_ccghQEub5s5TK4H4M0p2OfAiTwED38TEcus-4Vpscioakx3FKxgrwvhFOw1NY/s1334/IMG20210927161415.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-I_O0uMO3WAXZjVD6ITsDwWcgZtl1i-pOLClpTNhEJ2w5DxW27jbRmRfXrBlID1L-oJaSLen3CdtJ0_ccghQEub5s5TK4H4M0p2OfAiTwED38TEcus-4Vpscioakx3FKxgrwvhFOw1NY/w640-h288/IMG20210927161415.jpg" width="640" /></a> <br /></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> Yang diadili dalam perkara ini, selain  Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan, ada 5 Terdakwa lainnya, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto adalah Tenaga Ahli (TA A-107) DPR RI (Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA yang juga selaku selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners (satu berkas perkara)<br /><br />Kemudian Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri (berkas perkaara tersendiri)  yang berprofesi sebagai Guru yang juga Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum Kota Probolinggo dan Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) serta Ustadz/Mubaligh bersama Akhmad Sukari Alias Suher selaku Kepala Madin Al Maksum (satu berkas perkara)<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan dibacakan oleh Tim JPU Kejari Kota Pasuruan dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 27 September 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam dakwaan JPU, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun menurut JPU sesuai fakta dalam persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN : 1. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;<br /> <br />2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selama 1 (satu)  tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dipergunakan dalam perkara atas nama Rinawan Herasmawanto, S.T.A,” ucap JPU diakhir tuntutannya.<br /><br /> Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVVNY0E4o3LbbzW9EnH_ncx36Ko4aPLnd-GUpfdIsHSGNptSoMHch6H-OzcD9m8zasrHmNXRTtmt3L499pX6nDZ8POozEsWCYF7UcbTEVlPt2cBEJJpsQYcvPl6nYh7SkqCM6Hn-6ydzw/s1334/IMG20210927161514.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVVNY0E4o3LbbzW9EnH_ncx36Ko4aPLnd-GUpfdIsHSGNptSoMHch6H-OzcD9m8zasrHmNXRTtmt3L499pX6nDZ8POozEsWCYF7UcbTEVlPt2cBEJJpsQYcvPl6nYh7SkqCM6Hn-6ydzw/w640-h288/IMG20210927161514.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ket. foto layar kiri, Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I didampingi Penasehat Humu-nya di Lapas Pasuruan dan Persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (kanan)</span></span><br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakdaan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa Dr. Drs. MUNIF, M.Ag, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: <br /><br />Bahwa Terdakwa telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 652/Kw.13.1.2/Kp.07.6/09/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. MOCH. AMIN MAHFUD, M.Pd.I selaku an. Menteri Agama Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, <br /><br />Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <br /><br />Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi (Pasal 8): a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota:: b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah,; c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keapamaan: d. Pembinaan kerukunan umat beragama; e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; f. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota, <br /><br />Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Agama RI Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah mengalokasikan program nyata berupa Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam (selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Isiam) pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk memberikan dukungan dan stimulan guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang terkena dampak Pandemi COVID-19 termasuk di wilayah Kota Pasuruan,  </div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiuNJys8MpUVwvhwlTEFgYzq9dbtWDj__aFg5NQlXerWKqV6PsjL0YB3H73XfGV7uIRBpMA60Wu3u3ATmokwh5LT1lJjMUQPhr6thc4QVw0wJnV9xOLqNVFZzl9CTzsqUiREVnbDF1ojw/s640/IMG20210823135016+Terdakwa+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiuNJys8MpUVwvhwlTEFgYzq9dbtWDj__aFg5NQlXerWKqV6PsjL0YB3H73XfGV7uIRBpMA60Wu3u3ATmokwh5LT1lJjMUQPhr6thc4QVw0wJnV9xOLqNVFZzl9CTzsqUiREVnbDF1ojw/w640-h288/IMG20210823135016+Terdakwa+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (dilayar monitor)</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Dalam rangka sinergi dan optimalisasi program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI melalui Surat Nomor: B-1387/Dt.Y/Dt.LV/HM.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 telah memberikan sosialisasi program pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 melalui zoom meeting kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia Up. Kepala Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, <br /><br />Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya sekira bulan Juli 2020 di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan telah menerima kedatangan Saksi IBNU HAMBALI yang mengaku sebagai utusan dari Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang beralamat di Komplek YAI: Jl. Sukorame-Mendalan Durensewu Pandaan Pasuruan dan bertindak selaku Staf Administrasi Anggota (SAA) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-107 Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : 678/SekJen/S.A/2019 tanggal 1 Oktober 2019, <br /><br />Dalam pertemuannya tersebut, Saksi IBNU HAMBALI menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk berkoordinasi terkait permintaan data-data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Our'an (LPO/TPO) di Kota Pasuruan yang akan diusulkan sebagai calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI. Atas permintaan tersebut, Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi IBNU HAMBALI agar permintaan data-data dimaksud dapat disampaikan melalui surat, sehingga Terdakwa mengetahui maksud dan kepentingannya, serta dari lembaga mana yang meminta data-data terkait, <br /><br />Beberapa hari kemudian Saksi IBNU HAMBALI mendatangi kembali Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan menyerahkan Surat Nomor: 06/RAP1.107/VI1/2020 tertanggal 13 Juli 2020 perihal Koordinasi Bantuan Operasional Pontren, MDT & LPO yang ditandatangani Sdr. RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. yang diterima langsung oleh Saksi AHMAD MARZUOI (biasa dipanggil GUS ANIS) selaku Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. <br /><br />Saksi AHMAD MARZUOI pada waktu itu menyampaikan kepada Saksi IBNU HAMBALI bahwa akan mempelajari terlebih dahulu isi surat tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa, <br /><br />Menindaklanjuti surat permintaan data tersebut, Terdakwa telah memberikan disposisi tertulis kepada Saksi AHMAD MARZUOI untuk kemudian diteruskan kepada Saksi DZULKIFLI, S.Pd.I. yang bertindak selaku Operator aplikasi Education Management Information System (EMIS) pada Kementerian Agama Kota Pasuruan yang pada pokoknya memerintahkan “agar dipenuhi permintaan data dimaksud”. <br /><br />Pemenuhan permintaan data dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menandatangani Surat Pengantar Nomor: 609/Kk.13.27.1/PPO7/07/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 perihal penyampaian data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Our'an (LPO/TPO) se-Kota Pasuruan yang dityukan kepada Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M P.A. dan telah diterima Saksi IBNU HAMBALI di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan: <br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP6yZ2QLiexg6_jzYmIJ86EOOo_bB_LgDvOHT27AXCfMBPQnLu28B77egF3H3eCcy0pXxC_Y1iUzrSNHExDFuc_IyZ4K3E63cHKqjSl9BXRVDySlMSNc8tR0Nd9BRz77yubC_depoYbA0/s640/IMG20210823132611+Terdakwa+Samsul+Hoiri+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP6yZ2QLiexg6_jzYmIJ86EOOo_bB_LgDvOHT27AXCfMBPQnLu28B77egF3H3eCcy0pXxC_Y1iUzrSNHExDFuc_IyZ4K3E63cHKqjSl9BXRVDySlMSNc8tR0Nd9BRz77yubC_depoYbA0/w640-h288/IMG20210823132611+Terdakwa+Samsul+Hoiri+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Samsul Hoiri (dilayar monitor)</span></span></td></tr></tbody></table>Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kemudian telah diketik ulang oleh Saksi IBNU HAMBALI dan dijadikan sebagai usulan untuk mendapatkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID19 Tahun Anggaran (TA) 2020. <br /><br />Adapun usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Agama RI Cg Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui Sdr. ASRAN, S.Pd, M.Pd. selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI LAKSDYA TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A.: <br /><br />Selanjutnya, sekitar tanggal 20 Agustus 2020, Saksi IBNU HAMBALI mendapat pemberitahuan melalui handphone dari Sdr. ASRAN, S.Pd, MPd. yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren, dan Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo telah turun dari Kementerian Agama RI. <br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 Saksi IBNU HAMBALI telah menerima kiriman paket dari Jakarta yang berisi dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan di Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan: <br /><br />Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WIB di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Pum) H. MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan telah diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Sdr. RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, MP.A. dengan para tenaga relawan untuk wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo. <br /><br />Berdasarkan hasil pertemuan tersebut telah ditunjuk Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai salah satu tenaga relawan yang diminta bantuannya untuk menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada masing-masing lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP di wilayah Kota Pasuruan, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD4G4D3giWBLgl_y512aicGeGkUZd37aZ1_qweqHXdjyACs91QxRf5tmhPbVged2TJNR2XQdirvljaTKzTUTZct2YumFAHcFvfiCgPFVfYZw1ya56Auk7NGyHgJVPjret1QZIWe6HXGuc/s1334/IMG20210927161443.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD4G4D3giWBLgl_y512aicGeGkUZd37aZ1_qweqHXdjyACs91QxRf5tmhPbVged2TJNR2XQdirvljaTKzTUTZct2YumFAHcFvfiCgPFVfYZw1ya56Auk7NGyHgJVPjret1QZIWe6HXGuc/w640-h288/IMG20210927161443.jpg" width="640" /></a></div>Dalam menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada masing-masing lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP di wilayah Kota Pasuruan, Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO telah meminta bantuan kepada Saksi CHUMAIDI untuk menghubungi salah satu pejabat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dan atas permintaan tersebut, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 08 00 WIB di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Saksi CHUMAIDI telah bertemu dengan Saksi AHMAD MARZUOI selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi CHUMAIDI menanyakan kepada Saksi AHMAD MARZUOI tentang adanya program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama berdasarkan dokumen-dokumen yang dibawa Saksi CHUMAIDI, yaitu berupa Copy Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Copy Surat Pemberitahuan Bantuan untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan yang diperoleh Saksi CHUMAIDI dari Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO yang mengaku utusan dari MOEKHLAS SIDIK, MPA selaku Anggota DPR RI dari Fraksi/Partai Gerindra. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atas penyampaian tersebut, Saksi AHMAD MARZUOI telah membenarkan bahwa dokumen-dokumen yang dibawa Saksi CHUMAIDI adalah bantuan resmi dari pusat, dan saat itu juga Saksi CHUMAIDI menyampaikan agar Saksi AHMAD MARZUOI dapat bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO: <br /><br />Selanjutnya, pada malam harinya (setelah maghrib) terjadi pertemuan antara Saksi AHMAD MARZUOI! dengan Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO di rumah Saksi CHUMAIDI yang beralamat di Jl. Hangtuah Gg. I, RT. 5/1 Tamba'an Panggungrejo Kota Pasuruan, dan dalam pertemuan tersebut, Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai utusan dari pusat yang diberi amanah untuk dapat menyampaikan secara langsung kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP dari Kementerian Agama sebagaimana dokumen (asli) yang dibawanya, yaitu berupa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan: <br /><br />Atas penyampaian Saksi NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO tersebut, Saksi AHMAD MARZUQI menawarkan agar penyampaian Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan dapat diserahkan melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. <br /><br />Namun oleh karena Saksi NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO tetap meminta agar dirinya dapat menyampaikan secara langsung kepada para lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP, maka Saksi AHMAD MARZUOI memberikan arahan/saran agar Saksi NURDIN, S Pd. bin M. AMIN ABO dapat berkoordinasi melalui organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan<br /><br />Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 setelah Maghrib di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah milik Sdr. MOHAMMAD NAILUR ROMAN selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan, Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO bersama-sama dengan Saksi CHUMAIDI dan Saksi AHMAD MARZUOI! bertemu dengan jajaran pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRQOW4uzP6TJxIod6nddrd3HiumU0UWmW-qF-5BWa8o3pdHQAH8LsVZvPKOxbrGOA2R0VELsLNf__0U_0Fw3ZusONyPASTHQ6nb9AYdDn_wLEU7stPAyCvTIc-5EU0aErKvrvR0CUr5yU/s640/IMG20210823132611+Terdakwa+Samsul+Hoiri+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRQOW4uzP6TJxIod6nddrd3HiumU0UWmW-qF-5BWa8o3pdHQAH8LsVZvPKOxbrGOA2R0VELsLNf__0U_0Fw3ZusONyPASTHQ6nb9AYdDn_wLEU7stPAyCvTIc-5EU0aErKvrvR0CUr5yU/w640-h288/IMG20210823132611+Terdakwa+Samsul+Hoiri+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></div>Pada saat itu Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO terlebih dahulu memperkenalkan diri mengaku utusan dari Fraksi/Partai Gerindra, yaitu dari Bapak H. MOEKHLAS SIDIK, M.P. A. selaku anggota DPR RI Fraksi Gerindra dengan membawa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan yang didalamnya berisi daftar penerima BOP untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan: <br /><br />Bahwa Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO dihadapan forum menyampaikan bentuk Bantuan Operasiona! Pendidikan (BOP) yang akan diterima Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan berdasarkan SK yang dibawanya tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing lembaga, dan BOP ini diberikan tanpa melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan melaimkan langsung dari pusat sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan karena perjuangan dari Partai Gerindra.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut, Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO juga menyampaikan bahwa dirinya meminta bagian ketika dana ini berhasil dicairkan melalui bank sebagai ucapan terima kasih atas usaha dalam memperjuangkan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan sehingga dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan. <br /><br />Adapun besaran yang diminta Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO pada akhirnya terpaksa disepakati sebesar 204 (dua puluh persen) yang pengumpulannya dikoordinir melalui pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan di masing-masing Kecamatan, karena jika tidak disepakati maka Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO akan membawa pulang kembali SK tersebut yang dapat mengakibatkan BOP tidak dapat dicairkan dan para lembaga tidak akan mendapatkan dana bantuan, <br /><br />Bahwa adapun hasil dari pertemuan antara Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan telah dilaporkan oleh Saksi AHMAD MARZUOI kepada Terdakwa bahwasanya telah terjadi dugaan penyimpangan pemotongan dana BOP yang dilakukan Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO kepada para Pimpinan Lembaga penerima bantuan yang pada saat itu sedang melakukan pencairan dana BOP di bank. <br /><br />Namur ternyata Terdakwa selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernat melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya dugaan penyimpangan pemotongan dana BOP yang dilakukan Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO, dan Terdakwa juga tidak pernat melakukan sosialisasi atau koordinasi dengan para Pimpinan Lembaga penerima BOP atau melalu FKDT Kota Pasuruan untuk melarang adanya pemberian sejumlah uang yang dipotong dari dan: BOP kepada pihak manapun, <br /><br />Setelah proses pencairan dana BOP tahap I telah selesai dilaksanakan, Saksi NURDIN, S Pd bin M,. AMIN ABO yang telah menerima uang pungutan dana BOP dari para penerima BOP yang dikoordinir melalui pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FK DT) Kota Pasuruan pad: waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya antara bulan Nopembe 2020 s.d Desember 2020 pernah mendatangi Terdakwa di Kantor Kementerian Agama Kot: Pasuruan, <br /><br />Pada saat itu Saksi NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO memperkenalkan diri sebaga VIKI yang bermaksud ingin menyampaikan sesuatu yang merupakan bagian untuk Kanto Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan Saksi NURDIN $ Pd. bin M. AMIN ABO dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan terkait dana BOP tahap I yang sudah dicairkan oleh para lembaga kategori Madrasah Diniyah Taknukyah CMD 1) di Kota Pasuruan,  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAIZX2gkCCkAuDbWYBkUsxxZlWqeL3kROA3SV1NY368aiyDnaRTASXU2bdfX7eI2gHb6SbHIdYVdv4ifBooYaLTaL356CEDw-9Rp2JSI6uIaJoW478SmtiBCC7Ux6NU9kbQP9eVdzICnE/s640/IMG20210823132928.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAIZX2gkCCkAuDbWYBkUsxxZlWqeL3kROA3SV1NY368aiyDnaRTASXU2bdfX7eI2gHb6SbHIdYVdv4ifBooYaLTaL356CEDw-9Rp2JSI6uIaJoW478SmtiBCC7Ux6NU9kbQP9eVdzICnE/w640-h288/IMG20210823132928.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa adapun penyampatan Saksi NURDIN, S.Pd bin MLAMIN ABO dihadapan Terdakwa pada waktu itu adalah “NANTI AKAN ADA BAGIAN DARI TEMEN-TEMEN FKDT YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA”, Atas penyampasan tersebut, Terdakwa menjawab “SUDAHLAH PAK GAK USAH KE SAYA CUKUP KE TEMEN-TEMEN FKDT SAJA". Dan atas jawaban tersebut Saksi NURDIN, S.Pd bin M AMIN ABO kembali mengatakan “TENANG SAJA INI SUDAH HASIL KUSEPAKATAN", hingga pada akhirnya Saksi NURDIN, S Pd. bin M AMIN ABO langsung berpamitan untuk pulang: <br /><br />Selanjutnya, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaktidaknya sekitar akhsr bulan Desember 2020, Saksi AKTLIMAD RIFA'I sebagai salah satu pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) pada Forum Komunikasi Diniyah Takmuliyah (FKDT) Kota Pasuruan bertemu dengan Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO di Pondok Pesantren Darul Karomah Dalam pertemuannya tersebut, Saksi AKHMAD RIFA'I diajak olch Saksi NURDIN, S Pd. bin M AMIN ABO ke rumahnya yang berada di Jl RA. Kartini Nomor 86 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. <br /><br />Sesampainya di rumah Saksi NURDIN, S Pd bin M AMIN ABO, pada waktu itu Saksi AKHMAD RIFA'I diminta bantuannya oleh Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO untuk mengantarkan barang sesuatu yang telah dimasukkan ke dalam map amplop warna coklat dalam keadaan tertutup yang dibungkus dengan tas plastik (kresek) warna hitam untuk diserahkan kepada Terdakwa, <br /><br />Setelah Saksi AKHMAD RIFA'I menerima barang sesuatu tersebut dari Saksi NURIDIN, S.Pd. bim MAMIN ABO, beberapa hari kemudian (masih sekitar akhir bulan Desember 2020) atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 Saksi AKH MAID RIFA'I menelepon Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi AKHMAD RIFA'I berhasil menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo,  Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan: <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi AKHMAD RIFA'I langsung menyerahkan bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam kepada Terdakwa dengan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan titipan dari Saksi NURDIN, S.Pd. bin M.AMIN ABO. <br /><br />Pada saat itu juga Terdakwa langsung menerima penyerahan barang sesuatu dari Saksi AKHMAD RIFA'I, lalu Terdakwa meletakkannya di atas lemari yang berada di ruang tengah rumahnya tanpa membuka isi dari bungkusan, karena saat itu Terdakwa akan pergi menghadiri kegiatan di kantor PC NU Kota Pasuruan.<br /><br />Kemudian, pada sore harinya Terdakwa langsung mengambil kembali bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam yang diletakkannya di atas lemari, dan ketika Terdakwa membuka isi dari bungkusan tersebut ternyata di dalamnya berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), <br /><br />Setelah mengetahui isi barang sesuatu yang diterima dari Saksi AKHMAD RIFA'I berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), saat itu juga Terdakwa langsung ingat bahwasanya uang tersebut merupakan barang sesuatu yang pernah dijanjikan oleh Saksi NURDIN, S Pd. bm M.AMIN ABO yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP dari para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di Kota Pasuruan sebagai penerima bantuan, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLpYEXyfsILYueOf0DEgUAmDedopQzvRo5mCojWNT4f3GC4CKeQ8Mlj_fUiDiQSSjXdWppNcvcnMTOABVVlhOwn37C4yn8biepOel9uo43aKD_8pwgRrJJ8TUkGbPYO3nSHZH8fI1Fpvs/s1334/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1334" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLpYEXyfsILYueOf0DEgUAmDedopQzvRo5mCojWNT4f3GC4CKeQ8Mlj_fUiDiQSSjXdWppNcvcnMTOABVVlhOwn37C4yn8biepOel9uo43aKD_8pwgRrJJ8TUkGbPYO3nSHZH8fI1Fpvs/w640-h576/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" width="640" /></a></div>Setelah Terdakwa diminta keterangan oleh pihak penyelidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, kemudian pada keesokan harinya, yaitu Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa langsung menghubungi Saksi AKHMAD RIFA'I dan meminta kepada Saksi AKHMAD RIFA'I untuk datang ke rumah Terdakwa. <br /><br />Sesampainya Saksi AKHMAD RIFA'I di rumah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000 (ma belas juta rupiah) kepada Saksi AKHMAD RIFA'I untuk diserahkan kembali kepada Saksi NURDIN, S.Pd. bin M.AMIN ABO. <br /><br />Namun ketika Saksi AKHMAD RIFA'I menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi NURDIN, S.Pd. bin M AMIN ABO, ternyata Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menolak pemberian uang tersebut dengan mengatakan “UDAHLAH TERIMA SAJA, ITU DARI SAYA, MASA HARUS SAYA BAWA LAGI, SUDAH SERAHKAN”, <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2021, Saksi AKHMAD RIFA'I berkonsultasi kepada Saksi H. ACHMAD ANSHORI, S.H., M.H., selaku advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdiatult Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan karena merasa khawatir atas kejadian yang dialaminya tersebut, <br /><br />Dan pada waktu itu Sakss H. ACHMAD ANSHORI, SH, MH, memberikan saran agar uang sebesar Rp15.000 000 (lima belas juta rupiah) tersebut dapat dititipkan melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan atau pihak berwajib apabila sewaktu-waktu/dikemudian hari diperlukan dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 25 Pebruari 2021, <br /><br />Dan pada tanggal 15 Juni 2021, penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp15 000 000 (lima belas juta rupiah) untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi, <br /><br />Setelah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerran Agama RI telah memberikan sosialisasi program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Kepala Kantor Kementenan Agama Provinsi Se-Indonesia Cq. Kepala Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Zoom Meeting “Sinergi dan Optimalisasi Program bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam”.<br /><br />Hngga kemudian Terdakwa menerima informasi/laporan dari Saksi AHMAD MARZUQI terkait adanya dugaan pungutan atau pemotongan dana BOP yang dilakukan oleh Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO kepada para Pimpinan Lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan ternyata Terdakwa selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama tidak pernah melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan guna meminimalisir atau mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOP tahap I di Kota Pasuruan. <br /><br />Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Huruf f Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang menyebutkan sebagai berikut : <br /><br />Pasal 7: Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementernan Agama dalam wilayah KabupatenKota berdasarkan kebyakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <br /><br />Pasal 8 Huruf f: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi ”pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program”. <br /><br />Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi program dan petunjuk teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam tahap I kepada para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan yang telah ditetapkan sebaga penerima bantuan, <br /><br />Dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada tahap I di Kota Pasuruan. Disamping itu, Terdakwa juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang secara keseluruhan upaya-upaya tersebut setidak-tidaknya dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOP di Kota Pasuruan dengan cara mensosialisasikan agar Pimpinan Lembaga sebagai Penerima BOP dapat menerima bantuan tersebut secara utuh tanpa potongan dari pihak manapun. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJr-fbc3EJV4UHhZtHyfayyXs2SVKvGsdPgRT5ufQWwQhs-9ECrYNA6skVkOcT9oCbU6ls3WV7aegWXsvvVH_578DRioR687MvWuSP_BGObxwoWWEhLCRtlA5B2HQFrx8l64PI56sKWLU/s1334/IMG20210927161514.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJr-fbc3EJV4UHhZtHyfayyXs2SVKvGsdPgRT5ufQWwQhs-9ECrYNA6skVkOcT9oCbU6ls3WV7aegWXsvvVH_578DRioR687MvWuSP_BGObxwoWWEhLCRtlA5B2HQFrx8l64PI56sKWLU/w640-h288/IMG20210927161514.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan tugas dan tanggungjawab Kankemenag sebagaimana diatur dalam dalam BAB IV huruf c Surat Keputusan Nomor: 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Juni 2020, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5134 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan sebagai berikut : <br /><br />1. Mengajukan usulan data calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam melalui Kanwil Kemenag: <br />2. Melakukan verifikasi data usulan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam: <br />3. Melakukan sowainan progam dan petunjuk teka BOP Pemeran. dan BOP Pendidikan Koagarnaan lulam kepada peneruaa bantuna, <br />4, Mamuntau dan mengevaluan pelakonnasn BOP Pesantron dan BOP Pendukkkan Kengamuat 5. Melakukan koorderusi dengan Pesareren dan Pendidikan Kengamaan lelam. <br /><br />Setelah Terdakwa didatangi Saksi MURDIN, S.Pd bin M. AMIN AO dan dijanjikan akan diberi barang sesuatu yang menurut Saksi NURIJIN, S.Pd bm M. AMIN ABO merupakan hasil dengan Forum Koordinasi Diniyah Takeniiryah (FKDT) Kota Pasuruan, pada waktu itu Terdakwa tidak pernah melarang Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO agar tdak melakukan Pungutan dana BOP kepada para penerima bantuan. <br /><br />Melankan di kemudian hari Terdakwa telah Menerima pemborian sejumlah uang dari Saksi  NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sudah sepatutnya diduga uang terebut merugakan hasil pungutan yang dilakukan Saksi NURDININ, S.Pd bin  M. AMIN ABO (Alm) dari para penerima BOP di Kotu Pasuruan. <br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut tdak mengindahkan cariy warning (peringatan dini) atas  pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren yang telah dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagaimana dalam Surat Nomor B-808/J/JPS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang kemudian telah ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinu Jawa Timur untuk drteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Se-Jawa Timur melalui Surat Nomor: B-4527/Kw.13.3.3/PP.007/09/2020 tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya menyamparkan hal-hai sebaga berikut; 1). Potaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundang-endangan yang berlaku,; 2). Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinep efektif, waseparan, aluumtabel dan bortanggungawah dongan memperhatikan rasa koadelan dan kepatutan,; 3). Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi diantaranya; a. Tidak melakukan persekongkolan, b. Tindak mengandung unsur penyuapan, c. Tidak mengandung unsur gratifikasi, d. Tidak mengandung benturan kepentingan, e. Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi, f. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan  kondisi darurat, g. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi<br /><br />4. Pengelolaan bantuan agar didasari itikad baik dan kehati-hatian, bebas dari intervensi  pihak manapun, serta tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat manfaat, <br /><br />Perbuatan Terdakwa telah memperkaya dini sendiri, Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO dan Sdr RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu piah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Ponyaluran Bantuan Operamonai Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) se-Kota Pasuruan di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonema Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Juli 2021 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kata Pasuruan <br /><br />Perbuatan Terdakwa Dr. Drs MUNIF, M.Ag ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I Dituntut 1.3 Tahun Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp15 Juta

#Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, S.Ag.I (Sarjana Agama Islam) diduga menerima uang sebesar Ro15 juta dari hasil pemotongan dana K...

»

Terbukti Korupsi ‘Tanah Gumuk’ Rp5 Juta, Kades Gambiran Kab. Jember di Vonis 1.9 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTbEFR9pVaKMdghUKspdKyXkM8dYZUO7OmQ0_udhOpy_HR7hwuRamEBkry1yCN_dbh77k_JRZo-mXhOM1bsPUtbSQQ_JqmtOV-mB53cVmMBJQVznY534ywmtDEN7m89OKllNEb4OetMQU/s1334/IMG20210923124806.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTbEFR9pVaKMdghUKspdKyXkM8dYZUO7OmQ0_udhOpy_HR7hwuRamEBkry1yCN_dbh77k_JRZo-mXhOM1bsPUtbSQQ_JqmtOV-mB53cVmMBJQVznY534ywmtDEN7m89OKllNEb4OetMQU/w640-h288/IMG20210923124806.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: xx-small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Mendengar kata Korupi, sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat. Bahkan kata Korupsi seringkali digunakan sebagai candaan sehari-hari seperti Korupsi waktu atau Korupsi janji. Namun kasus Tindak Pidana Korupsi, masih banyak kalangan masyarakat yang mengaitkannya dengan uang negara atau rupiah. Padahal,  kasus Tindak Pidana Korupsi disebutkan dapat merugikan keuangan yang berarti bukan saja dalam bentuk rupiah tetapi bisa juga dalam bentuk aset negara/pemerintah, menerima suap, hadiah ataupun janji yang berhubungan dengan jabatan seseorang.<br /><br />Nah, kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya melihat dari besar kecilnya nilai atau jumlah kerugian keuangan negara/pemerintah, tetapi perbuatan yang melanggar hukum dan dampak dari perbuatan tersebut terhadap perekonomian negara. Sebab dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan jumlah atau nilai tetapi perbuatan serta hukuman pidana paling singkat dan paling lama<br /><br />Itulah sebabnya, Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan dan hukuman pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan karen terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tentang kewenangan karena jabatan) dalam kasus perataan dan penjualan gumuk di tanah milik Desa (Tanah Kas Desa) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perneriksaan Inspesktorat Kabupaten Jember Nomor : X.700/179/35.09.410/2021 tanggal 29 April 2021<br /><br />Yang dihukum dalam perkara ini bukan hanya Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa, melainkan bersama-sama dengan Terdakwa Tunut Suprianto, pekerjaan swasta atau yang mengerjakan dan menjual tanah Gumuk tersebut. Dari hasil penjualan tanah Gumuk yang tidak sesuai dengan peraturan, Terdakwa Dwi Purbadi menerima sebesar 5 juta rupiah dari Terdakwa Tunut Suprianto dan sisanya untuk Terdakwa Tunut Suprianto sendiri. <br /><br />Sementara uang yang 5 juta rupiah tersebut yang menurut Terdakwa Dwi Pribadi, sebahagian diberikan bantuan kepada Club Sepak Bola di Desa Gambiran dan sebahagian lagi kepada masyarakat<br /><br />Terdakwa Tunut Suprianto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dau) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan dan hukuman pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_IdMK-WYJA6HuiTZJa8DQ0VePpmSMzyUyA8TSMZpRiisyL8s7KHuU_Zpx8K4QPc1xGOsg6vTtQ8BqMY6KtkIoi4LK0LZJxXlcm_iFfsfj9UXTglv2MWNtx4eKYI5ZY08N5Zd41o5evo/s1334/IMG20210923124446.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_IdMK-WYJA6HuiTZJa8DQ0VePpmSMzyUyA8TSMZpRiisyL8s7KHuU_Zpx8K4QPc1xGOsg6vTtQ8BqMY6KtkIoi4LK0LZJxXlcm_iFfsfj9UXTglv2MWNtx4eKYI5ZY08N5Zd41o5evo/w640-h288/IMG20210923124446.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dwi Pribadi Dalam layar Monitor </span></span><br /></td></tr></tbody></table>Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Dwi Purbadi dan Terdakwa Tunut Suprianto (perkara terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 23 September 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH, yang dihadiri Terdakwa Dwi Purbadi dengan didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Hasbi. Sementara Terdakwa Tunut Suprianto mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jember karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <br /><br />Sebelum Majelis Hakim membacakan surat putusannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengalihan tahanan Terdakwa Dwi Purbadi yang semula tahanan kota menjadi tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara)<br /><br />Majelis Hakim mengatakan dalam amar putusanny, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dilantik untuk pertamakalinya sebagai Kades pada Oktober 2019. Begitu dilantik, tak lama kemuidan Dwi Purbadi punya program dan trobosan baru yang gemilang untuk menaikan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Gambiran karena PAD Desa Gambiran sebelumnya hanya sebesar Rp36.000.000<br /><br />Program dan trobosan baru gemilang yang dibuat oleh Dwi Purbadi selaku Kades Gambiran adalah memanfaatkkan Tanah Kas Desa (TKD) berupa tegalan dan gumuk sepert tanah urug, pasir gumuk, batu coral dan batu pondasi sebagai Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau Desa Gambiran.<br /><br />Untuk membangun Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau di TKD Desa Gambiran yang berupa tegalan dan gumuk, Dwi Purbadi bekerjasama dengan pihak swasta yaitu Tunut Suprianto untuk meratakan TKD berupa tegalan dan gumuk tersebut dengan cara, Tunut Suprianto meratakan tanah dengan upah dari penjualan gumuk karena Desa Gambiran tidak punya anggaran<br /><br />Namun pada saat pekerjaan atau meratakan tanah gumuk tersebut, timbulah masalah yang dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi, karena “Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Perataan Tanah Kas Desa Gambiran untuk digunakan sebagai Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau Desa Gambiran belum diundangkan, Perdes tersebut tidak dikirimkan ke Bupati melalui Camat dan hasil penjualan gumuk tidak disetorkan ke kas daerah”.<br /><br />Pekerjaan perataan TDK berupa gumuk tersebut mungkin dianggap tanpa upah atau tanpa pengeluaraan uang untuk mengerjakannya. Sehingga hasil penjualan gumuk wajib disetorkan ke kas daerah. Hal ini diungkapkan terdakwa kepada beritakorupsi.o seusaai persidangan<br /> <br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi (dan Terdakwa Tunut Supriyanto) tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfLd8POhIo80GQNyGM3hvNLxnhPXgFTvkwrcwDKz6ah_VFtwtRr3H93s5NaK5fSQoG_SgQoISnhq7J6FE5qWgge8aIvhXuErilWKOqy-PT7I-K0SlFerfLlyhsdWDsaWYFkFhntIATlo/s640/IMG20210826123936.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfLd8POhIo80GQNyGM3hvNLxnhPXgFTvkwrcwDKz6ah_VFtwtRr3H93s5NaK5fSQoG_SgQoISnhq7J6FE5qWgge8aIvhXuErilWKOqy-PT7I-K0SlFerfLlyhsdWDsaWYFkFhntIATlo/w640-h288/IMG20210826123936.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi (dan Terdakwa Tunut Supriyanto) tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi (dan Terdakwa Tunut Suprianto) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MEGADILI: Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tunut Suprianto dengan pidana penjara selama dau (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan membayar denda sebesar Rp50.000.0000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilama denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tunut Suprianto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /><br />Atas putusan tersebut, Terdakwa Tunut Suprianto maupun JPU sama-sama menerima. Kemudain Majelis Hakim melanjutkan putusannya terhadap Terdakwa Dwi Purbadi<br /><br />“MEGADILI: Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Dwi Purbadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan membayar denda sebesar Rp50.000.0000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilama denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tunut Suprianto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim0mJamiWil9fzakTowxf7FODM8GaHwrSHg7U7bCnYnyJMzajWqm0rwHIPFEP0GThVzeqrGraO_l7gRrvVN4u73o2PKodN-kNzXP3B9aQYnucNCc4PGf95C-rJLXRBhkSgaa0aIHKm1O0/s640/IMG20210826124019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim0mJamiWil9fzakTowxf7FODM8GaHwrSHg7U7bCnYnyJMzajWqm0rwHIPFEP0GThVzeqrGraO_l7gRrvVN4u73o2PKodN-kNzXP3B9aQYnucNCc4PGf95C-rJLXRBhkSgaa0aIHKm1O0/w640-h288/IMG20210826124019.jpg" width="640" /></a></div>Atas putusan tersebut, Terdakwa Dwi Purbadi bingung untuk memelih menerima atau banding sekalipun Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan Penasehat Hukum-nya oleh Ketua Majelis Hakim. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa pikir-pikir lebih dahulu selama waktu 7 hari. Dan JPU Ninig pun memilih untuk pikir-pikir dulu.<br /><br />“Silahkan saudara pikir-pikir dulu selama 7 hari. Apabila dalam waktu 7 hari saudara tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan,” ujar Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH. <br /><br />maupun JPU sama-sama menerima. Kemudain Majelis Hakim melanjutkan putusannya terhadap Terdakwa Dwi Purbadi<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa DWI PURBADI selaku Kepala Desa Gambiran berdasarkan Bupati nomor : 188.45/211/KTUN/1.12/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TUNUT SUPRIANTO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2021<br /><br />Atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan I Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa DWI PURBADI adalah Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tahun 2020, sebagaimana surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188. 45/211/KTUN/1.12/2019 tanggal 09 Oktober 29019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember,<br /><br />Sumber pendapatan belanja desa Gambiran tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 adalah berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil (BGH) dan Pendapatan Asli Desa (PAD):<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcoGPQhjH9r9O4kywrcqNVrb2D5o4NihBbzAAyQcBTl0-fDFkYK5QEApHNr-tVQPgHReGMHpfhzDChWPhOjIMOtYYGaiNIUZKIIRVjTQehDWhYWupOVUV1CoRbqduwS7qsg_l-5mdyOs/s640/IMG20210826123918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcoGPQhjH9r9O4kywrcqNVrb2D5o4NihBbzAAyQcBTl0-fDFkYK5QEApHNr-tVQPgHReGMHpfhzDChWPhOjIMOtYYGaiNIUZKIIRVjTQehDWhYWupOVUV1CoRbqduwS7qsg_l-5mdyOs/w640-h288/IMG20210826123918.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pendapatan Asli Desa (PAD) desa Gambiran tahun 2020 adalah berasal dari tanah kas desa (TKD) yang di dalam APBDes Desa Gambiran TA 2020 adalah senilai Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah):<br /><br />Tanah kas desa (TKD) Gambiran tersebar di Desa Gambiran sebanyak 12 (dua belas) petak tanah dengan luas keseluruhan sekitar 13.650 Ha dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E09.210.001.000-0036.7 PRSL : 00002 nama wajib pajak GANJARAN Kepala Desa Gambiran terletak di dusun Krajan I Luas 23.950 M2 berupa tanah sawah agak kering:<br /><br />2). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0037.7 PRSL : 00031 nama wajib pajak GANJARAN Kepala Desa Gambiran terletak di dusun Krajan I Luas 26.200 M2 berupa tanah tegal kering dan ada gumuknya,<br /><br />3). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E09.210.001.000-0038.7 PRSL : 00033 nama wajib pajak GANJARAN Kepala Desa Gambiran terletak di dusun Krajan I Luas 2.650 M2 berupa tanah kering/gumuk:<br /><br />4). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0065.7 PRSL : 00008 nama wajib pajak GANJARAN Kepala. Kampung terletak di dusun Krajan I Luas 14.800 M2 berupa tanah sawah: :<br /><br />5). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E09.210.001.000-0048.7 PRSL : 00029 nama wajib pajak GANJARAN Carik terletak di dusun Krajan I Luas 11.500 M2 berupa tanah sawah, .<br /><br />6). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0049.7 PRSL : 00030 nama wajib pajak GANJARAN Carik terletak di dusun Krajan I Luas 10.100 M2 berupa tanah tegal dan ada gumuknya,<br /><br />7). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0080.7PRSL : 00091 nama dan alamat wajib pajak GANJARAN Kepala Kampung terletak di dusun Rowo I Luas 13.900 M2 berupa sawah,<br /><br />8). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0088.7 PRSL : 00014 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Krajan I Luas 8.900 M2 berupa tanah kering tegal,<br /><br />9). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E.09,210.001.000-0105.7 PRSL : 00145 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Krajan I Luas 5.750 M2 beripa tanah kering tegal dan ada gumuknya,<br /><br />10). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E.09.210.001.000-0117.7 PRSL : 00125 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Rowo I Luas 7.550 M2 berupa tanah sawah,<br /><br />11). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E.09.210.001.000-0139.7 PRSL : 00126 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Rowo I Luas 6.450 M2 berupa tanah sawah:<br /><br />12). Tanah kas desa di dusun Rowo II seluas 4.750 m2 persil No.109 berupa tanah sawah akan tetapi SPPT belum ditemukan karena ada di pemungut. Di dalam buku krawangan desa atas nama MASHUDI (mantan carik terakhir 2008) dan sejak lama memang menjadi ganjaran kepala desa.<br /><br />Untuk pemanfaatan tanah kas desa (TKD) Gambiran tersebut, terdakwa DWI PURBADI selaku Kepala Desa tanpa menetapkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu langsung membagi hak pengelolaan tanah kas desa tersebut kepada setiap perangkat desa kecuali saksi ABD. RAHIM dan saksi JAZULI<br /><br />Dari seluruh tanah kas desa (TKD) yang merupakan bagian atau ganjaran kepala desa terdapat yang berbentuk gumuk sebanyak 4 (empat) gumuk di persil nomor 31 yang terletak di Dusun Krajan I Desa Gambiran dengan luas 2.620 da/26.200 m2,<br /><br />Pada tanggal 27 Nopember 2019, terdakwa DWI PURBADI mengadakan musyawarah desa yang bertempat di kantor desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan mengundang perangkat desa, Badan Permusyarawatan Desa (BPD), Kepala dusun, RT, RW dan beberapa tokoh masyarakat.<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Sqb7Y5sCeT3t2cqnUcnlwoyHEY5umY48BP3WGwAr8yXH7nMV_Ckwjtdas8z09t1ecomMNY2abzPRon3xN2IxhuPsr5opfbsTEc1r-TENJILEd2jfpISvXboTIsLOgV-cVWmn9L65KGA/s640/IMG20210826124042.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Sqb7Y5sCeT3t2cqnUcnlwoyHEY5umY48BP3WGwAr8yXH7nMV_Ckwjtdas8z09t1ecomMNY2abzPRon3xN2IxhuPsr5opfbsTEc1r-TENJILEd2jfpISvXboTIsLOgV-cVWmn9L65KGA/w640-h288/IMG20210826124042.jpg" width="640" /></a></div>Pada musyawarah desa tersebut terdakwa DWI PURBADI menyampaikan bahwa tanah ganjaran kepala desa yang merupakan bagian terdakwa yang berupa gumuk sebanyak 4 (empat) gumuk dalam persil nomor 31 yang terletak di Dusun Krajan 1 Desa Gambiran Kec Kalisat Kabupaten Jember akan diratakan untuk difungsikan sebagai tempat wisata desa:<br /><br />Selanjutnya terdakwa DWI PURBADI selaku Kepala Desa meminta saksi RAHMAT HIDAYAT selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat peraturan desa tentang perataan gumuk tanah kas desa sehingga kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT membuat konsep peraturan desa dengan melihat contoh peraturan desa di internet pada situs/web administrasi desa.<br /><br />Peraturan desa yang dibuat oleh saksi RAHMAT HIDAYAT hanya berisi tentang perubahan fungsi tanah kas desa yang awalnya berupa tanah tegalan dan gumuk menjadi tempat wisata,  antara lain desa wisata, kuliner, embung desa dan ruang terbuka hijau desa Gambiran, yang kemudian konsep peraturan desa tersebut diserahkan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT kepada terdakwa DWI PURBADI.<br /><br />Selanjutnya setelah terdakwa menerima konsep peraturan desa yang dibuat oleh saksi RAHMAT HIDAYAT, kemudian terdakwa DWI PURBADI langsung meyetujuinya untuk dijadikan peraturan desa sehingga kemudian terbitlah Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Perataan Tanah Kas Desa Gambiran untuk digunakan sebagai Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau Desa Gambiran, -<br /><br />Dengan dasar peraturan desa tersebut kemudian terdakwa DWI PURBADI bertindak selaku pemerintah desa Gambiran melakukan kerjasama dengan saksi TUNUT SUPRIANTO untuk meratakan gumuk tanah kas desa, namun faktanya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 yang dibuat oleh saksi RAHMAT HIDAYAT dan ditandatangani oleh terdakwa DWI PURBADI tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:<br /><br />a) Substansi materi pengaturan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tidak dikonsultasikan kepada masyarakat desa,<br /><br />b) Pembahasan pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tidak melibatkan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD):<br /><br />c) Materi atau isi dari Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 hanya tentang perubahan fungsi tanah kas desa yang awalnya berupa tanah tegalan dan gumuk menjadi tempat wisata desa wisata, kuliner, embung desa dan ruang terbuka hijau desa Gambiran. Pada Peraturan desa nomor 2 tahun 2019 tersebut tidak membahas mengenai tata cara meratakan gumuk dan pemanfaatan material hasil perataan gumuk.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRmZDJDqMZPoA5weBT820m8qvrL3zf4HAuJR6ptMFkSW_AkokiBoY6ilxz5QdHOhXYm-J-S5FHvZXhJnTk6meQRHJR9qs0w5DJegsp57QglD9z69GlPwQn7YTOk9C9mgRMaDf9dEBHTyc/s1334/IMG20210923124446.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRmZDJDqMZPoA5weBT820m8qvrL3zf4HAuJR6ptMFkSW_AkokiBoY6ilxz5QdHOhXYm-J-S5FHvZXhJnTk6meQRHJR9qs0w5DJegsp57QglD9z69GlPwQn7YTOk9C9mgRMaDf9dEBHTyc/w640-h288/IMG20210923124446.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa DWI PURBADI selaku kepala desa sebelumnya sudah mengetahui jika gumuk tanah kas desa yang akan diratakan tersebut memiliki kandungan material yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual seperti halnya banyak gumuk di desa Gambiran milik warga perorangan yang materialnya seperti tanah urug, pasir gumuk, batu coral dan batu pondasi yang biasanya laku dijual. Namun terdakwa DWI PURBADI tidak mencantumkan substansi tersebut dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019:<br /><br />d) Bahwa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tidak pernah diundangkan dalam lembaran desa, sebagaimana keterangan saksi ZAINI selaku Sekretaris Desa :<br /><br />e) Bahwa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 seharusnya dikirim ke Bupati Jember melalui Camat untuk dievaluasi namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga pihak Kecamatan tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tersebut dan baru mengetahui ketika diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Jember sehingga jelas sekali terlihat bahwa terdakwa DWI PURBADI membuat Peraturan Desa hanya sebagai formalitas saja.<br /><br />Pasal 14 Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Ayat (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.<br /><br />Pasal 15 Ayat (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota,; Ayat (2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.<br /><br />Kerjasama perataan gumuk antara terdakwa DWI PURBADI yang bertindak selaku pemerintah desa Gambiran dengan saksi TUNUT SUPRIANTO dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Januari 2020 yang berisi tentang perataan lahan tanah gumuk milik kas desa seluas 2.620 da/26.200 m2? sebanyak 4 (empat) gumuk.<br /><br />Bahwa terdakwa DWI PURBADI, yang sebelumnya sudah mengetahui jika material gumuk tanah kas desa (TKD) mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual seperti halnya banyak gumuk di desa Gambiran milik warga perorangan, tidak mencantumkan substansi dari saksi TUNUT SUPRIANTO selaku pihak yang meratakan gumuk tanah kas desa (TKD) untuk memberikan kontribusi ke desa Gambiran dari hasil perataan gumuk.<br /><br />Selain itu terdakwa DWI PURBADI yang di dalam perjanjian kerjasama tersebut bertindak atas nama pemerintah desa Gambiran juga tidak mengambil keuntungan dari proses perataan gumuk sebagai pendapatan desa. Padahal gumuk yang diratakan adalah aset desa yang hasil pemanfataannya merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.<br /><br />Bahwa surat perjanjian kerjasama antara terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO tanggal 4 Januari 2020 tersebut disaksikan oleh saksi ZAENAL ABIDIN selaku ketua RT 001 Dusun Krajan I, saksi AHMAT HORIRI ROMANZAH selaku kepala dusun Krajan I, saksi SUNAR selaku LPM dan disetujui oleh saksi SURAHMAN selaku Ketua BPD.<br /><br />Namun faktanya saksi ZAENAL ABIDIN, saksi AHMAT HORIRI ROMANZAH, saksi SUNAR dan saksi SURAHMAN menerangkan jika para saksi menandatangani surat perjanjian tersebut pada hari Jum'at sekitar bulan Desember tahun 2020 pada saat terdakwa DWI PURBADI akan diperiksa pertama kali oleh Kejaksaan Negeri Jember</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinFWunPU1JYVqIc1vaEVfAqKooFZ-lk4Cx2Q5Y2iFgLNYvR40DJ1UW3_tWqy1zqnMwdJD6CTOcRoqMM3qOSb6epfaHPAicNZmGye5uKVW59UI3DrPSgZWYo6-4Nriv_GrokjdxAdrJ7Uw/s1366/IMG20210923124900.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinFWunPU1JYVqIc1vaEVfAqKooFZ-lk4Cx2Q5Y2iFgLNYvR40DJ1UW3_tWqy1zqnMwdJD6CTOcRoqMM3qOSb6epfaHPAicNZmGye5uKVW59UI3DrPSgZWYo6-4Nriv_GrokjdxAdrJ7Uw/w640-h288/IMG20210923124900.jpg" width="640" /></a></div>Dari para saksi tersebut tidak mengetahui isi dari surat perjanjian kerjasama antara terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO karena pada saat itu mereka hanya disuruh untuk tandatangan saja. Dengan demikian terlihat jelas bahwa surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO merupakan rekayasa antara terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO dan dibuat dengan tujuan menguntungkan terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT,<br /><br />Selanjutnya surat perjanjian kerjasama tersebut dijadikan dasar untuk meratakan gumuk dan menjual hasilnya tanpa memberikan kontribusi sebagai pendapatan desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa :<br />Pasal 14 ayat (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, dan b. meningkatkan pendapatan desa.<br /><br />ayat (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut: b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan:<br /><br />ayat (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain: a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa:<br /><br />b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan: dan Cc. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.<br /><br />ayat (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian: Objek kerjasama pemanfaatan, jangka waktu: hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan, keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure): dan peninjauan pelaksanaan perjanjian.<br /><br />Selanjutnya saksi TUNUT SUPRIANTO sejak bulan Pebruari 2020 meratakan gumuk tanah kas desa yang awalnya dilakukan secara manual menggunakan palu/hammer dan tenaga manusia untuk memasukkan material gumuk ke atas dumptruk.<br /><br />Adapun material dari gumuk tanah kas desa (TKD) adalah berupa tanah urug, grogol, abu batu dan batu pondasi. Selanjutnya material gumuk tanah kas desa tersebut dijual kepada masyarakat umum di luar desa Gambiran.<br /><br />Pekerjaan meratakan gumuk tanah kas desa secara manual tersebut dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sampai dengan bulan Agustus 2020, kemudian hasil penjualan material gumuk tanah kas desa berupa tanah urug, grogol, abu batu dan batu pondasi yang dilakukan secara manual setiap bulannya sekitar Rp1.250.000 per bulan sehingga total selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari sampai Agustus 2020 adalah sebesar Rp10.000.000<br /><br />Selanjutnya pada bulan September 2020 saksi TUNUT SUPRIANTO yang saat itu juga sedang mengerjakan perataan gumuk milik warga desa Gambiran menggunakan alat berat berupa bego atau excavator, memindahkan bego atau excavator ke gumuk tanah kas desa sehingga hasil penjualan material gumuk tanah kas desa lebih banyak daripada secara manual.<br /><br />Bahwa untuk penjualan material gumuk tanah kas desa pada saat diratakan secara manual dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sendiri namun setelah menggunakan bego atau excavator saksi TUNUT SUPRIANTO memberikan tugas kepada saksi SURIPTO untuk melakukan pencatatan penjualan.<br /><br />Perataan gumuk tanah kas desa menggunakan alat berat berupa bego atau excavator dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, dengan hasil penjualan perbulan sebagaimana catatan dari CV. CADAS BUMI PERTIWI Sinyo Putra Material<br /><br />Sehingga total pendapatan yang diperoleh oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sejak tanggal 01 September 2020 s/d 29 Januari 2021 dari perataan dan penjualan material gumuk tanah kas desa dengan menggunakan alat berat sebesar Rp378.470.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Bahwa saksi TUNUT SUPRIANTO hingga bulan Januari 2021 telah meratakan 1 (satu) gumuk dari 4 (empat) gumuk yang diperjanjikan dengan terdakwa DWI PURBADI selaku kepala desa dengan luas gumuk yang sudah diratakan seluas 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sebagaimana Berita acara hasil pengukuran nomor : 46/BA.Ukur/II/2021 tanggal 17 Maret 2021 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember.<br />Bahwa terdakwa DWI PURBADI mengetahui penjualan material gumuk tanah kas desa berupa tanah urug, grogol, abu batu dan batu pondasi yang dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO tidak disetor ke rekening kas desa Gambiran.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQCq-9sXMnNz0x855zejPrC45hZpw4e2sNbFv768iCJfYDeUe9z-7yRGCrpbig6L_ZrT-TuRFLzgSf33XIkAK5tfusrOuCviQOVFPBTGgcBjO-LisYVWQCIs950SLCr9sXMjygNGkY_5g/s640/20210826125607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQCq-9sXMnNz0x855zejPrC45hZpw4e2sNbFv768iCJfYDeUe9z-7yRGCrpbig6L_ZrT-TuRFLzgSf33XIkAK5tfusrOuCviQOVFPBTGgcBjO-LisYVWQCIs950SLCr9sXMjygNGkY_5g/w640-h360/20210826125607.jpg" width="640" /></a>Bahwa perbuatan terdakwa DWI PURBADI bersama dengan saksi TUNUT SUPRJANTO menjual material gumuk tanah kas desa yang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa DWI PURBADI dan TUNUT SUPRIANTO serta tidak disetor ke rekening kas desa tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.<br /></div><br />Pasal 11 ayat (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<br /><br />ayat (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. sewa, b. pinjam pakai: c. kerjasama pemanfaatan: dan d. bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.<br /><br />ayat (3) Pemnfaatan aset desa sebagaimana dimaksud apada ayat (2) ditetapkan dalam Peratursan Deas<br /><br />Pasal 14 ayat (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa: dan b. meningkatkan pendapatan desa.<br /><br />ayat (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut: b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan:<br /><br />ayat (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain: a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa,; b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, dan c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.<br /><br />ayat (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian, objek kerjasama pemanfaatan, jangka waktu: hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan, keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure): dan g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.<br /><br />Pasal 18 Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.<br /><br />Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, terdakwa DWI PURBADI selaku kepala desa Gambiran tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan tanah kas desa tahun anggaran 2020.<br /><br />Dengan demikian perbuatan terdakwa DWI PURBADI sebagai Kepala Desa dalam pengelolaan tanah kas desa tidak sesuai dengan :<br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 Kepala Desa dilarang : a. merugikan kepentingan umum: b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya: d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasz dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. :<br /><br />Pasal 77 Ayat (1) : Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.<br /><br />Ayat (2) : Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.<br /><br />2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Pasal 70 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran,; Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,; Ayat (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa, dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan: dan C. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa DWI PURBADI sebagai kepala desa bersama-sama saksi TUNUT SUPRIANTO dalam melakukan perataan dan penjualan material gumuk tanah kas desa yang tidak disetorkan ke kas desa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perneriksaan Inspesktorat Kabupaten Jember berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspesktorat Kabupaten jember Nomor : X.700/179/35.09.410/2021 tanggal 29 April 2021, terkait Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Pada Desa Gambiran Kecamatan<br /><br />Kalisat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020. snanaan Perbuatan Terdakwa DWI PURBADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana (Dakwaan Primair) dalam Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi ‘Tanah Gumuk’ Rp5 Juta, Kades Gambiran Kab. Jember di Vonis 1.9 Thn Penjara

Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember   BERITA KORUPSI .CO – Mendengar kata Korupi, ...

»

Apakah Heri Susetyo, ST., MM "Akan Tersangka" Dalam Perkara Korupsi Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Rp1,072M?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#</span><span style="font-size: large;">Heri Susetyo, ST., MM, Pengelola Teknik Proyek di  DPU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jawa Timur dihadirkan sebagai saksi untuk 3 Terdakwa Korupsi Pekerjaan Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun tahun 2015 sebesar Rp1.7 M. Heri Susetyo, ST., MM juga kejipratan duit “haram” Rp100 juta, dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun) Rp100 juta, Indra Budi (Konsultan Pengawas) Rp22.850.000 dan beberapa orang lainnya. Apakah akan jadi “Tersangka atau sudah selamat???”#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcps99i19ZdJnP3BMe4CUExD4a9GncUC7FOoJO92LgsTLtdQ9qyzbRCQvA_FJwNc1BjAzpyFAh3NrtPBFemj-MYkB63l6S2vuVXa9zQwUBHtNHVZrhsULUMiAeXKRUaqIYHXK_dDl5hHY/s1334/Heri+Susetyo.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1334" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcps99i19ZdJnP3BMe4CUExD4a9GncUC7FOoJO92LgsTLtdQ9qyzbRCQvA_FJwNc1BjAzpyFAh3NrtPBFemj-MYkB63l6S2vuVXa9zQwUBHtNHVZrhsULUMiAeXKRUaqIYHXK_dDl5hHY/w640-h576/Heri+Susetyo.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Banyak kalangan masyarakat bertanya terkait proses penegakan hukum di negara hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan perkara Tindak Pidana Umum seperti Pencurian “sendal jepit” atau  Pencemaran nama baik seseorang melalui Media Sosial, mana yang lebih diutamakan dan manapula yang lebih berbahaya?<br /><br />Disatu sisi, masyarakat menyaksikan bahwa tak sedikit perkara pidana umum seperti pencurian atau kasus pencemaran nama baik seseorang melalui media sosial yang tak butuh waktu lama bagi Aparat Penegak Hukum (APH) menyeret para pelakunya ke Pengadilan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim<br /><br />Pemerintah bahkan dunia Internasional mengatakan bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa. Itulah sebabnya, PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) melahirkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2003 (United Nations Convention Againnt Corruption 2003) yang kemudian ‘melahirkan’ Undang-Undang RI No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againnt Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2003). Dan kemudian ‘melahirkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korups serta Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWdh0feM6b1lo6fi6peJKTIz7vp2rOewJD50vxjZx4tPCLdtVePAks2JH5w3aNYVFINPhQqji8IogfIQGyBkyfDgwdqb6hZzeTzjJl4dP76hCobx_lD0bcCcjth4jCJgiv-rEWP7JdSz0/s640/Kab.+Madiun.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWdh0feM6b1lo6fi6peJKTIz7vp2rOewJD50vxjZx4tPCLdtVePAks2JH5w3aNYVFINPhQqji8IogfIQGyBkyfDgwdqb6hZzeTzjJl4dP76hCobx_lD0bcCcjth4jCJgiv-rEWP7JdSz0/w640-h480/Kab.+Madiun.jpg" width="640" /></a></div>Undang-Undang, Lembaga dan Peradilan untuk menangani kasus Tindak Pidana Korupsi begitu jelas dan tegas di ‘lahirkan’ oleh pemerintah. <br /><br />Anehnya, proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sepertinya  “ada pilih tebang” untuk menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat seperti dalam kasus dugaan Korupsi “Mark Up” pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD (instalasi gawat darurat) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp9.400.000.000 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.715.882.622 berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-537/PW13/5/2021 <br /></div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya lagi, sekalipun Aparat Penegak Hukum telah menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, atau dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dan kemudian dikuatkan dengan fakta dalam persidangan, namun tak sedikit “hilang begitu saja” alias dihentikan atau di SP-3 kan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) diantaranya kasus perkara Korupsi P2SEM (Prgram Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) Pemprov Jatim tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 miliar, kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan kampus UIN Malang tahun 2013 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8 miliar dan kasus Korupsi Japung (Jasa Pungut) Pemkot Surabaya untuk DPRD Surabaya tahun 2009 sebesar Rp720 juta belum lagi SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tahun 2015 yang sempat menghebohkan masyarakat luas menjelang Pemelihan Wali Kota Surabaya pada 9 Desember 2015. Mengapa...???<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, dalam kasus perkara duggan Korupsi “Mark Up” pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD (instalasi gawat darurat) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015, sepertinya “ada benang merah di tempat yang terang benderang tidak dan atau belum terurai” terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang dibeberkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Kabupaten Madiun yang dibacakan di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis, 19 Agustus 2019 terhadap 3 Terdakwa, yaitu Yohanes Widodo Agung Pradjoko (Terdakwa I), Alex Wibisono, ST Bin Djayadi (Terdakwa II) dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat (Terdakwa III)<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili <span style="color: red;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1.7-m-tiga-terdakwa.html " target="_blank">-</a><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html</a></span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8VQ_1E8HZ23s90BxLLCRMgsrTbWWIDw4Gi9Cw9FBNArVjwF6bT5yUXcochDdzD3ZWjejALVauqaEPz9lw6c7KPV6qjFDUPPdNCH_W_j4VZJ4nGADRpE8MwcHp9Hneqsrv5glNLWp8U40/s1334/IMG20210922102436.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8VQ_1E8HZ23s90BxLLCRMgsrTbWWIDw4Gi9Cw9FBNArVjwF6bT5yUXcochDdzD3ZWjejALVauqaEPz9lw6c7KPV6qjFDUPPdNCH_W_j4VZJ4nGADRpE8MwcHp9Hneqsrv5glNLWp8U40/w640-h288/IMG20210922102436.jpg" width="640" /></a></div>Dan “benang merah di tempat yang terang benderang” dalam perkara duggan Korupsi “Mark Up” pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD (instalasi gawat darurat) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.715.882.622 mulai terurai alias terungkap setelah kehadiran Heri Susetyo, ST., MM, selaku Pengelola Teknik Proyek di  DPU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jawa Timur yang dihadirkan sebagai saksi untuk 3 Terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 22 September 2021<br /><br />Pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 22 September 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi, salah satunya adalah Heri Susetyo, ST., MM yang dihadirkan Tim JPU Purning Dahono Putra, SH yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kab. Madiun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupaten Madiun tahun 2015 yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.715.882.622 dengan Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat yang diketuai Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Ketiga Terdakwa. Sementara Ketiga Terdakwa mengkuti persidangan dari Rutan Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) Cabang Surabaya melalui Zoom karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam fakta persidangan, “benag merah” itu mulai terungkap dari keterangan saksi Heri Susetyo, ST., MM. Sebenarnya, dalam dakwaan JPU sudah dijelaksan adanya peranan Heri Susetyo, ST., MM yang menawarkan pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS. Paru Dungus Kabupaten Madiun terhadap Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko sebelum dimulainya proses lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengarahkan untuk meminjam perusahaan PT Aneka Jasa Pembungan<br /><br />Keterangan saksi Heri Susetyo, ST., MM  menjawab pertanyaan JPU maupun Ketiga Majelis Hakim dipersidangan, lebih banyak menjawab tidak tau dan lupa. Namun saksi mengakui sudah mengenal Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko sejak tahun 2011, saat Terdakwa I mengerjakan proyek pekerjaan RS Kabupaten Madiun<br /><br />“Saya kenaal tahun 2011 saat itu (Terdakwa I) mengerjakan RS Paru Madiun,” jawab saksi.<br /><br />Saat ditanya kehadirannya pada sekitar bulan Agustus dan September 2015, saksi hanya mengaakui menghadiri rapat koordinasi perjaan RS Paru Dungus Kabupaten Madiun, namun tidak menjelaskan secara jelas terkait koordinasi dibiadang apa.<br /><br />“Koordinasi dibidang apa?,” tanya Ketua Majelis Hakim termasuk Dua anggota Majelis Hakim. Namun saksi tidak menjelaskan secara rinci.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSUOF-Q_BvJDWYPzA1kGvFXpVyMOG98twt2xib77xSvV-xF136avdv31WsAutRSUWWSkqD8Ftn0e1CRyUeL0onorpMF4RNBRTLaOdMRL7R86Bd4mzfpN3v92coWo3tMmCeKRCGWzMp4fc/s1366/IMG20210922131621.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="616" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSUOF-Q_BvJDWYPzA1kGvFXpVyMOG98twt2xib77xSvV-xF136avdv31WsAutRSUWWSkqD8Ftn0e1CRyUeL0onorpMF4RNBRTLaOdMRL7R86Bd4mzfpN3v92coWo3tMmCeKRCGWzMp4fc/w640-h288/IMG20210922131621.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saksi mengakui, diundang setelah pekerjaan dimulai dan bukan dari awal. Dan saksi juga memberi masukan terkait terjadinya CCO (Contract Change Order) Pekerjaan Tambah Kurang karena terdapat penyesuaian antara gambar rencana dengan lokasi pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Contract Change Order (CCO) pelaksanaan pekerjaan kontruksi Nomor 027/3721/111.20/2015 tanggal 8 Agustus 2015. Dari bukti berupa dokumen yang diperlihatkan JPU kepada Majelis Hakim, tertera tandatangan saksi Heri Susetyo, ST., MM<br /><br />“Saran saya. Boleh dilakukan pekerjaan tambah kurang asalkan nol rupiah,” jawab saksi.<br /><br />Karena keterangan saksi yang terkesan berbelit-belit dan selalu menjawab tidak tau dan lupa, bahkan tidak mengakui menerima sesuatu dari kegiatan pekerjaan gedung IGD RS Paru Dungus, Ketiga Majelis Hakimpun terlihat marah, dan meminta kepada JPU untuk membuktikan dakwaan terkait duit “haram” sebesar Rp100 juta ke saksi.<br /><br />“Jaksa harus bisa buktikan uang seratu juta ke saksi, ini dakwaan jelas,” perintah Ketua Majelis Hakim<br /><br />Lalu bagimana dengan nasib Heri Susetyo, ST., MM, dalam perkara dugaan Korupsi proyek pekerjaan gedung IGD RS Paru Dungus Kab. Madiun tahun 2015 yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.7 miliar ini? Apakah penyidik Polres Kabupaten Madiun akan menyeretnya sebagai Tersangka atau cukup sebagai penonton alias saksi??? <br /><br />Dari dakwaan JPU, terkait pihak-pihak yang kejipratan duit “haram” bukan hanya Heri Susetyo, ST., MM, melainkan masih ada dr. Dita Artinigtyas M.Kes selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang menjabat Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun sebesar Rp100 juta, Suratno, Amd Kep selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebesar Rp10 juta, Agus Winarto, Amd Kep selaku PPTK (Pejabat Pelakasana Tekni Pekerjaan) sebesar Rp10 juta, Rizal Muttaqin selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp22.850.000, Indra Budi selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp22.850.000, Ir. Wahyu Sukoco, MM selaku pengelola teknis proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta dan Suwandi selaku Direktur PT. Tunggal Jaya Raya Rp207.000.000. <br /><br />Apakah penyidik Polres Kabupaten Madiun akan menyeretnya sebagai Tersangka atau cukup sebagai penonton alias saksi juga???<br /><br />Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kab. Madiun Purning Dahono Putra, SH kepada beritakorupsi.co menyampaikan, belum ada penyidikan dari Polres untuk Heri Susetyo, ST., MM. Namun Purning Dahono Putra, SH mengakui, ada penyidikan baru atas nama  Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya<br /><br />“Ada atas nama Suwandi,” jawab Purning kepada beritakorupsi.co<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA9aHaRajVRG1LLJN8UqRX07wIzP1VJNNcH7o9FLulzPfYD189joYWKO7_X86AwXgPogodVqinatOKWRDLg3NcSbOotzEzo-5Zw_pEnJB91Nof1dJslZ3B643dPyY7aNet-XycpoY9H1k/s640/IMG20210819131638.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA9aHaRajVRG1LLJN8UqRX07wIzP1VJNNcH7o9FLulzPfYD189joYWKO7_X86AwXgPogodVqinatOKWRDLg3NcSbOotzEzo-5Zw_pEnJB91Nof1dJslZ3B643dPyY7aNet-XycpoY9H1k/w640-h288/IMG20210819131638.jpg" width="640" /></a></div>Yang paling menggelitik dari kasus ini adalah, yang Pertama: terkait penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Suratno. <br /><br />Dalam dakwaan JPU disebutkan, bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang didapatkan dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1706/111.20/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nama paket pekerjaan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung IGD, Program pengadaan peningkatan sarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata, kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan, kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Saat itu saksi Suratno menetapkan HPS dengan Nilai Rp9.354.117.000<br /><br />Padahal, dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi: “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Kemuidan yang Kedua: terkait perubahan harga satuan sebanyak 42 item yang menyebabkan nilai kontrak dari semula senilai Rp8.640.000.000 berubah menjadi Rp9.394.000.000 tanpa sepengetahuan dari konsultan pengawas maupun PPK yang mana pada saat itu para terdakwa tidak pernah membahas tentang perubahan harga satuan dalam rapat dan tidak ada berita acara rapat sebagai acuan awal dalam penyusunan CCO. <br /><br />Perubahan harga satuan yang dituangkan dalam perubahan kontrak tersebut bukan karena keadaan alam atau karena adanya kenaikan harga barang yang signifikan, akan tetapi karena keinginan para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar<br /><br />Pertanyaannya, kalau memang PPK tidak mengetahui adanya perubahan harga satuan sebanyak 42 aitem sehingga terjadi perubahan nilai kontrak, apakah yang dipakai nilai kontrak semula yaitu Rp8.640.000.000 atau Rp9.394.000.000??? apaka PPK menandatangani doikumen adanya perubahan nilai kontrak itu? Apakah ini sebaagai “jalan penyelamatan bagi PPK???” Apakah PPK hanya sebagai penonton alias saksi dalam perkara ini?<br /><br />Kalau memang pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun tidak sesuai dengan Kontrak sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah lebih, apakah PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Konsultan Pengawas dan Panitia Pengaadaan hanya sebagai penonton alias saksi dalam perkara ini?. (Jnt)<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga berita terkiat: Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html</a></span><br /></div></div>

News Tipikor Apakah Heri Susetyo, ST., MM "Akan Tersangka" Dalam Perkara Korupsi Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Rp1,072M?

# Heri Susetyo, ST., MM, Pengelola Teknik Proyek di  DPU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jawa Timur dihadirk...

»