Kejari Surabaya Eksekusi Putusan Bebas Kasus Korupsi Bawaslu Jatim

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Mahkamah Agung RI memvonis Bebas Dua Komisioner Bawaslu Jatim yaitu Dr. Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko dalam perkara Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim Tahun 2013#</span></b></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-vfZlP40TFcoh1cZnoo0X_Hz7kIeeIR8TK9ar64Kx0gcskhMvLY5cSwBCGFoFsdj5G9MoeERgRz6yhtMsOiK5RMIwrqJ-lOHkRpeBukNVu72p7fwf5S8OnS-gbE-QTG4of4O83PEp7m0/s1366/IMG20210630125454.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-vfZlP40TFcoh1cZnoo0X_Hz7kIeeIR8TK9ar64Kx0gcskhMvLY5cSwBCGFoFsdj5G9MoeERgRz6yhtMsOiK5RMIwrqJ-lOHkRpeBukNVu72p7fwf5S8OnS-gbE-QTG4of4O83PEp7m0/w640-h288/IMG20210630125454.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Gampang-gampang sulit”.</i> Kalimat inilah yang kadang dialami oleh Wartawan saat meliput kegiatan di beberapa instansi/lembaga pemerintah, salah satunya di Kejaksaan Negeri. Tak sulit dan tak sedikit Wartawan yang meliput kegiatan Kejaksaan khususnya saat penetapan serta penahanan seseorang tersangka dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, karena memang diadakan acara jumpa Pers atau Pres Release, sehingga masyarakat luaspun dapat mengetahui  serta membicarakannya yang berakibat sebagai hukuman sosial bagi tersangka termasuk keluarganya<br /><br />Anehnya, saat Kejaksaan mengeksekusi atau melaksanakan putusan bebas Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) terhadap terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi, ternyata tak mudah alias sulit bagi Wartawan untuk meliput kegiatan tersebut tanpa ada penjelasan, seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Surabaya pada Rabu, 30 Juni 2021, dimana beberapa Wartawan tidak diperbolehkan masuk untuk meliput<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcjOc-62xo_NjaqWLeE2RF8-uPL2cOFuK6UQCHPxmu1hkQ-8Syor9Rg_V6WaCjgYI-pebkScSQCAGL9PpUPw_LCk77BF7WrMknmkczlkv11jSuRxZKL4bGZ9Eew9FJ4IHpr7cANY7LtEE/s482/IMG20210630124711.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="270" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcjOc-62xo_NjaqWLeE2RF8-uPL2cOFuK6UQCHPxmu1hkQ-8Syor9Rg_V6WaCjgYI-pebkScSQCAGL9PpUPw_LCk77BF7WrMknmkczlkv11jSuRxZKL4bGZ9Eew9FJ4IHpr7cANY7LtEE/w359-h640/IMG20210630124711.jpg" width="359" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada Rabu, 30 Juni 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, mengeksekusi atau melaksanakan Putusan Mahkamah Angung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 644 K/PID.SUS/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memvonis bebas terdakwa Dr. Sufyanto selaku Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Jawa Timur (dan Sri Sugeng Pujiatmiko, anggota Komisioner Bawaslu Jatim) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Dana Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) Jawa Timur (Jatim) tahun 2013 lalu sebesar Rp11 milliar untuk tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, dari total anggaran Rp142 milliar yang bersumber dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov Jatim) yang merugikan keuangan negara senilai Rp127,5 juta sebagai perjalan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (bagian dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp5,6 M). Sementara terdakwa Andreas Pardede yang juga anggota Komisioner Bawaslu Jatim masih menunggu<br /><br />Sebelumnya, Ketiga Komisioner Bawalu Jatim ini (Dr. Sufyanto, Sri Sugeng Pujiatmiko dan Andreas Pardede), juga di Vonis Bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 2 Desember 2016 lalu. <br /><br />Sedangkan tuntutan JPU terhadap Dr. Sufyanto adalah dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan. Untuk Sri Sugeng Pujiatmiko, dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti senilai Rp66 juta subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, serta untuk Andreas Pardede dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan  denda sebesar Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti senilai Rp61.5 juta subsidair pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan<br /><br />Dan kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) melakukan upaya hukum Kasasi ke MA RI atas putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelaksanaan eksekusi Putusan Bebas tersebut, bukan berdasarkan surat undangan atau surat panggilan dari Kejari Surabaya, melainkan atas surat permohonan dari Suryono Pane selaku  Penasehat Hukum Dr. Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko. Hal itu seperti yang dikatakan langsung oleh Suryono Pane sesaat setelah usai pelaksanaan Eksekusi bebas<br /><br />“Bukan inisiatif dari Kejaksaan, tapi kita yang mengajukan permohonan Dua Minggu yang lalu, dan baru terlaksana hari ini,” kata Pane kepada beritakorupsi.co<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmf7qQEhLDfHcFam1-2zePAaW-lSgz63c293irp5aTi11KfXfANmiNLYtq1pkOYUe88lNtS9aSH08JRIJ-SzqZx_wkwdmvnZvposlFUACJ9PrFd_i3cY2WQkEaFOCf_vd_GtYQyklt79U/s1334/IMG20210630112747.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmf7qQEhLDfHcFam1-2zePAaW-lSgz63c293irp5aTi11KfXfANmiNLYtq1pkOYUe88lNtS9aSH08JRIJ-SzqZx_wkwdmvnZvposlFUACJ9PrFd_i3cY2WQkEaFOCf_vd_GtYQyklt79U/w640-h288/IMG20210630112747.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Suryono Pane mengatakan, Kejaksaan Negeri Surabaya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung, dimana Kasasi Kejaksaan Negeri Surabaya ditolak dan memvonis bebas Pimpinan Bawaslu Jawa Timur, yaitu Dr. Sufyanto, Sri Sugeng Pujiatmiko dan Andreas. <br /><br />“Kejaksaan punya kewajiban untuk melaksanakan perintah itu, yaitu memulihkan harkat dan martabat Ketiga Pimpinan Bawaslu ini, Dua iya, yang Satu masih belum turun kalau yang Dua selesai hari ini. Selain memulihkan harkat dan martabat Pak Dr. Sufyanto dan Pak Sri Sugeng Pujiatmiko, Kejaksaan juga hari ini mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar Rp76 juta kepada Pak Sufyanto,” ujarnya.<br /><br />Saat ditanya terkait bentuk atau cara Kejaksaan Negeri Surabaya memulihkan harkat dan martabat Dr. Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko, Suryono Pane mengatakan bahwa Kejaksaan membacakannya dihadapan Dr. Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko yang juga dihadiri istri Sufyanto<br /><br />“Dibacakan langsung tadi, ada bentuk tertulis. Pimpinan Bawaslu ini adalah pendekar pemilu yang kemampuannya masih dibutuhkan oleh masyarakat di Jawa Timur,” ucap Pane kepada beritakorupsi.co<br /><br />Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Ari Prasetya Panca Atmaja saat dihubungi beritakorupsi.co melalui telepon selulernya tak meresponya.<br /><br />Kasus Korupsi Dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu sebesar Rp11 milliar dari total anggaran Rp142 M untuk pelaksanaan tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp5,6 milliar ini, berawal dari laporan Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik (status terpidana), selaku Pejabat Pengadaan Bawaslu Jatim ke Polda Jatim tahun 2015 <br /><br />Kemuidan penyidik Polda Jatim menetapkan sebanyak 14 orang tersangka baik dari Bawaslu Jatim termasuk Samudji Hendrik Susilo Bali sendiri maupun dari pihak Swasta selaku penyedia ‘yang dibagi Empat Jilid’. Dari 14 orang tersangka/terdakwa, Tiga diantaranya di Vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Dr. Sufyanto Andreas Pardede dan Sri Sugeng Pujiatmiko<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8DaeU8bymsa9OFTFIn8poG2PIDj87u1Gp3-8b6tqHJxfPwkqghRvQ8ebQ5ovB6d2W_tGdzRgJyGXrj_wIVgOp4p2TwVWpNOiD7tMapVKeru1JvBOPhwVeDykTF8yIrSe9wOokL8algrE/s1334/IMG20210630112745.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8DaeU8bymsa9OFTFIn8poG2PIDj87u1Gp3-8b6tqHJxfPwkqghRvQ8ebQ5ovB6d2W_tGdzRgJyGXrj_wIVgOp4p2TwVWpNOiD7tMapVKeru1JvBOPhwVeDykTF8yIrSe9wOokL8algrE/w640-h288/IMG20210630112745.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam jilid I, sebanyak Empat orang tersangka yaitu Amru, selaku Sekretaris Bawaslu Jatim sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslau), Anang Kuswaini (Calo yang juga rekanan), Endriyono (Rekanan/Pimpnan CV Canopus). Keempatnya dinyatakan bersalah dan di Vonis pidana penjara<br /><br />Jilid II, Tiga orang tersangka selaku Komisioner Bawaslu Jatim yaitu Dr. Sufyanto Andreas Pardede dan Sri Sugeng, Ketiganya di Vonis bebas di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya maupun di Mahkamah Agung RI. Kasasi JPU ditolak oleh MA<br /><br />Sedangkan dalam jilid III, sebanyak Tiga tersangka yaitu Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Ketiganya rekanan). Ketiga terdakwa ini dinyatakan bersalah dan di Vonis pidana penjara<br /><br />Dan jilid IV, sebanyak Empat tersangka yaitu Arif Rasmadin, Imam Widodo, Darmini Binti Jumiati (swasta) dan Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik selaku Pejabat Pengadaan Bawaslu Jatim. Keempat terdakwa ini juga dinyatakan bersalah dan di Vonis pidana penjara<br /><br />Dugaan Korupsi Korupsi adalah pengadaan fiktif dan dana THR (Tunjangan Hari Raya) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 lalu, dengan anggaran bersumber dari dana hibah APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), antara Ketua Bawaslu dengan Gubernur Jawa-Timur, sebesar Rp 142 M.<br /><br />Kasus ini terjadi pada tahun 2013 lalu sekaligus untuk pertama kalinya Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jatim menerima dana Hibah dari APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.<br /><br />Dana sebesar Rp11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa, diantaranya  mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 8600 potong termasuk dana untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementara Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013. Selama pelaksanaan tahapan pilgub, Bawaslu menggunakan uang pribadi dan dana pinjaman. Penggantian dana tersebut baru dibayarkan menjelang hari Raya Idul Fitri 2014.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCB0rWLo01sZz5IiQzl11npimCDifniSbiTSxwG9UNpXzbtae3e3EWgLKUvwWbAYYtNkctPajVG2m76XJHKBP5lgYR_PHL53uvmlNUs2zFAb0jKmTa7PL7BsPyZDfDx7htxDo4bgTax2s/s1053/IMG20210630112744.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1053" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCB0rWLo01sZz5IiQzl11npimCDifniSbiTSxwG9UNpXzbtae3e3EWgLKUvwWbAYYtNkctPajVG2m76XJHKBP5lgYR_PHL53uvmlNUs2zFAb0jKmTa7PL7BsPyZDfDx7htxDo4bgTax2s/w640-h364/IMG20210630112744.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA, menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan sebanyak 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah, termasuk untuk mencetak buku panduan. Menurut Amru dalam persidangan, penunjukan CV Canopus karena Pejabat Pengadaan belum membuat persiapan, sementara waktu pelaksanaan Pilgub semakin dekat.<br /><br />Ternyata dalam pelaksanaan, ada 4 profil CV (rekanan) yang dipinjam Pasaru Palembangan dan Anang Kusaeni atas perintah Hendrik. Ke 4 CV tersebut semula hanya sebagai pembanding untuk mengerjakan pengadaan 8600 potong kaus. Karena yang mengerjakan adalah rekanan dari Jakarta. Namun faktanya, ke 4 CV tersebut justru mengerjakan semua pekerjaan dalam pengadaan di Bawaslu.<br /><br />Hendrik mengetahui, kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku. Pembayaran sudah dilakukan di Kantor Bawaslu. Hal ini terungkap dalam persidangan Jilid I. untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan ke 4 CV tersebut dikerjakan oleh Sapto atas perintah Hendrik.<br /><br />Ada yang Aneh dalam perkara ini. Dokumen CV Canopus selaku rekanan yang ditunjuk oleh Amru termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu, tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. Yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II, membuat keterangan palsu dalam persidangan. Bahkan ahli dari BPKP itu sempat diancam akan dilaporkan ke Polisi oleh Suryono Pane selaku Penasehat Hukukum terdakwa.<br /><br />Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan dalam Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim, bahwa dana yang semula adalah dana perjalanan dinas, yang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah, karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut ke penyidik. Kalau para saksi tidak mau mengembalikan, diancam akan disalahkan.<br /><br />Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, yaitu Ahmad Khusaini yang mengatakan, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /><br />Pada Senin, 11 Juni 2017, hal ini terungkap lagi dalam persidangan Jilid IV, oleh Amru yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan yang di Ketuai Hakim Rochmad. Dihadapan Majelis Hakim, Amru menjelaskan secara jelas mulai dari asal anggaran hingga penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim.<br /><br />Amru menjelaskan, kalau dirinya pernah membuat surat pembatalan kontrak atas 4 CV setelah diketahui ada kejanggalan, namun dokumen itu hilang. Setelah hilangnya dokumen itu, hingga amru membuat nota Dinas karena selama 8 bulan, Bendahara belum juga membuat laporan pengeluaran. Kemudian menurut Amru, dirinya pernah diminta menandatangani surat berupa LPJ yang dibuat oleh Ketua Bawaslu Jatim kepada Gubernur. Namun Amru menandatangani dengan membuat catatan dibawah surat yang intinya, bahwa surat tersebut tidak dapat dipergunakan. Namun faktanya, surat tersebut menurut Amru, dikirimkan ke Gubernur Jatim.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1drWlCG1EBeeiiIqmjbG15arfYR870WmXv5RBIVXh-4E64Z_OlO8UojIShokNw-lgZNIH-ddA81D0fjasWGftPeXRSHYPQCFfFa5o54tlYh6ZUu-kaNpf1cXZyfWDSNhRCzHd-iWyduo/s1334/IMG20210630124748.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1drWlCG1EBeeiiIqmjbG15arfYR870WmXv5RBIVXh-4E64Z_OlO8UojIShokNw-lgZNIH-ddA81D0fjasWGftPeXRSHYPQCFfFa5o54tlYh6ZUu-kaNpf1cXZyfWDSNhRCzHd-iWyduo/w640-h288/IMG20210630124748.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya disitu. Kepada Majelis, Amru mengatakan, kalau dirinya sudah pernah melaporkan ke Gubernur termasuk meminta BPKP untuk melakukan audit di Bawaslu dengan Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan sebesar Rp 3.702.084.546. dan sebagai petunjuk BPKP, meminta kepada Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Bawaslu melaporkan ke Gubernur dan kepada Aparat Penegak Hukum.<br /><br />“Saya sudah melaporkan ke Gubernur. Saya juga sudah pernah meminta BPKP untuk melakukan audit, ada kerugian negara sebesar Rp 3.702.084.546. Ini ada dokumen yang baru saya temukan, yang tidak pernah diperiksa penyidik,” kata Amru saat itu kepada beritakorupsi.co.<br /><br />“Ini kan tanggung jawab saudara selaku KPA. Harusnya melaporkannya ke Gubernur. Kalau tidak mampu, kenapa nggak menolak,” ucap Ketua Majelis Hakim yang “sedikit ceramah” dan tidak mempertimbangkan keterangan amru. Karena Amru dianggap bersalah dan bertanggung jawab mengenai dana hibah Pemprov Jatim.<br /><br />Apapun yang dijelaskan Amru, sejujur apapun Amru, bersumpah apapun Amru, semuanya sudah tidak berarti. “Nasi sudah jadi bubur”, dirinya pun sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya maupun Mahkamah Agung.<br /><br />Sementara pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya untuk Tiga terdakwa, yaitu Dr. Sufyanto, Sri Sugeng Pujiatmiko dan Andreas Pardede adalah, bahwa BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur, tidak jujur. Apa yang dikatakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bisa jadi ada benarnya sesuai fakta persidangan. Sebab, dari hasil audit BPKP seperti dalam dakwaan maupun tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa (Dr. Sufyanto, Andreas Pardede dan Sri Sugeng) tidak dapat mempertanggung jawabkan dana perjalan dinas sebesar Rp127,5 juta yang berasal dari dana hibah NPHD Pilgub Jatim 2013. Pada hal, seluruh biaya perjalanan dinas sudah di SPJ kan, dan telah disita oleh penyidik Polda Jatim.<br /><br />Dalam fakta persidangan, dana perjalanan dinas berubah menjadi uang THR sesuai keterangan para saksi dari Panwaslu se-Jatim. Anehnya, dokumen SPJ perjalanan dinas yang disita penyidik, tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan jilid I maupun jilid II. Yang lebih aneh lagi, bahwa keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim yang menyatakan bahwa yang dibagikan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 2013 lalu adalah uang THR, ternyata karena diarahkan oleh penyidik sesuai keterangan saksi di persidangan. Ironisnya, dana perjalanan dinas yang seharusnya adalah milik para saksi karena sudah melakukan tugasnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang berjalan sukses, ikut juga disita oleh penyidik.<br /><br />R. Wahyudi, selaku Ahli dari BPKP yang melukan penghitungan atas kerugian negara, setelah menerima data-data dari penyidik namun tidak melakukan konfirmasi kepada terdakwa dengan alasan, karena keterbatasan waktu. Namun R. Wahyudi mengakui di persidangan Jilid II, dia diminta oleh penyidik Polda untuk memberikan pendapat terkait kwitansi yang disita penyidik.<br /><br />Tidak hanya itu. Ahli dari BPKP perwakilan Jatim ini pun tidak melakukan konfirmasi ke pemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jatim. Karena memang belum ada audit yang dilakukan oleh Inpektorat, sebab dana perjalanan dinas yang dipergunakan Bawaslu dalam tahapan pilgub, sudah di SPJ kan.<br /><br />Sementara, hasil audit BPKP jauh sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas permintaan Amru, selaku Sekretaris Bawaslu kepada BPKP pada tanggal 25 Juli 2013, dan saran yang dianjurkan oleh BPKP sendiri kepada Bawaslu dalam hasil audit tersebut, menyarankan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jatim, agar mengintruksikan kepada Sekretaris Bawaslu untuk ; Melaporkan kembali kepada Gubernur Jatim tahun 2013, sesuai dengan hasil reviu, dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun hal itu dibantah juga oleh R. Wahyudi dari BPKP ini. R. Wahyudi, justru merasa yakin dan mengatakan kepada Majelis Hakim saat itu, bahwa hasil audit dan saran BPKP tidak ada.<br /><br />Tindakan yang dilakukan oleh Amru, meminta BPKP untuk melakukan audit adalah untuk mengamankan keuangan Negara. Alasannya, karena bendahara, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. Namun pada kenyataanya, terdakwa sendiri terjerat oleh kwitansi. Sementara yang diserahkan bendahara ke penyidik Polda jatim adalah kwitansi sementara yang sudah di SPJ dan tidak berlaku lagi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kejari Surabaya Eksekusi Putusan Bebas Kasus Korupsi Bawaslu Jatim

#Mahkamah Agung RI memvonis Bebas Dua Komisioner Bawaslu Jatim yaitu Dr. Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko dalam perkara Korupsi dana Hibah...

»

Korupsi Dana Hibah Rp148 Juta, Imam Hanfi, SE di Vonis 4 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja_XqKeBqu-xqStmsZAqzsysIcUicOIPg-bqH8m89_rkClfDvKWf_2_-9t4_t22fy9mRVknYDKhV9OJXyd9d4iZ78Lip33s_-brhDt8M0PWseEYDcqZYJCVrQKuHYDsfEEYrGkbNCyjZA/s600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja_XqKeBqu-xqStmsZAqzsysIcUicOIPg-bqH8m89_rkClfDvKWf_2_-9t4_t22fy9mRVknYDKhV9OJXyd9d4iZ78Lip33s_-brhDt8M0PWseEYDcqZYJCVrQKuHYDsfEEYrGkbNCyjZA/w640-h426/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: xx-small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Keledai tidak akan jatuh Dua kali ke lubang yang sama”. Peribahas inilah yang sepertinya tepat untuk Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar karena Dua kali terjerat hukum yang sama, yaitu Perkara Korupsi. Yang Pertaman adalah  Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah APBD Provinsi Jawa Timur (Prov. Jatim) tahun 2016 sebesar Rp1.050.000.000 untuk pembelian Sapi bagi 5 Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang merugikan keuangan negara  sebesar Rp80 juta (sudah di Vonis 4.6 tahun penjara pada Jumat, 29 Januari 2021), dan yang Kedua adalah penyalahgunaan dana Hibah APBD Prov. Jatim 2018 sebesar Rp1.595.000.000 yang merugikan negara sebesar Rp148.314.500 dan dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun (Kamis, 24 Juni 2021)<br /><br />Kamis, 24 Juni 2021, Majelis Hakim  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Imam Hanfi, SE (Kelompok Masyarakat atau Pokmas Kambil Pang) dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp148.314.500 dengan subsidair pidana penjara selama 3 bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Hibah APBD Provinsi Jawa Jawa Timur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran tahun 2018 sebesar Rp1.595.000.000 untuk pembangunan saluran air (drainase) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar oleh sebanyak 8 Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp148.314.500 berdsarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Hanfi, SE, tertuang dalam surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang berlangsung secara Virtual (Vido Conference) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota, yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Matheus Dwi Susanto Hery,SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, yakni Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) maupun Jaksa Penuntu Umum (JPU) Sigit Sugiarto, SH., SH dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar. Sementara Terdakwa Imam Hanfi, SE mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Blitar karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim mengatakan, akibat perbuatan terdakwa Imam Hanfi, SE Bin Muchammad Habib bersama dengan saksi Agung Prasetyo, saksi Adang Margono, saksi Moch. Ayub Slamet Prasojo dan saksi Yeno Santo, uang bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas Ringin Mekar, Pokmas Indah Berkarya, Pokmas Jaya Mas, Pokmas Cokropati, Pokmas Sengon Gemilang, Pokmas Budi Rahayu, Pokmas Arum Manis, Pokmas Tawon Madu dan Pokmas Kambing Pang tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqeewrZe_kbg-9eqYXSkXbX9sTqfruBnOuhu_ozQvHllCEylPJeew99EgKCXR2sv6DYzXWuwX9mhf7zz7a2CBehSsjvAEI-t68ONHj6mybuxBuZD1wZzv-EXwdhcvFIAo0OuWBQztwl4E/s1366/IMG20210624105837.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqeewrZe_kbg-9eqYXSkXbX9sTqfruBnOuhu_ozQvHllCEylPJeew99EgKCXR2sv6DYzXWuwX9mhf7zz7a2CBehSsjvAEI-t68ONHj6mybuxBuZD1wZzv-EXwdhcvFIAo0OuWBQztwl4E/w640-h288/IMG20210624105837.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, perbuatan terdakwa Imam Hanafi, SE telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 Aayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. Dan oleh karena itu, terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Imam Hanafi, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (emapt) bulan denda sebesar Rp200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp148.314.500 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa langsung mengatakan menerima, sedaangkan JPU pikir-pikir<br /><br />Diberitakan sebelumnya, bahwa Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Balerejo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Beru Kec. Wiingi Kab. Blitar dan Kantor Bank Jatim Cabang Pembantu Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat laim yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Propinsi Jawa Timur mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) untuk 759 ( tujuh ratus lima puluh sembilan) kelompok calon penerima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205/203.2 2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 85.535.000.000 (delapan puluh lima milyar limaratus tiga puluh lima juta rupiah)<br /><br />Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-KPPKD) Nomor : 914/211.P/203.2/2018, tanggal 09 Oktober 2018 senilai Rp.12.375.000.000 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur<br /><br />Dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA-KPPKD senilai Rp.97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) terserap hanya Rp.97.710.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk 523 (lima ratus dua puluh tiga) kelompok diantaranya untuk 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar.<br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di tahun 2018 mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205 203.2/2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 392.575.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA KPPKD) Nomor : 914/223.P/203.2/2018, tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp.119.782.000.000 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA KPPKD senilai Rp.512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) terserap hanya Rp.503.442.000.000 (lima ratus tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk 2044 (dua ribu empat puluh empat) kelompok diantaranya untuk 42 (empat puluh dua) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq1VrUnRtCKgKH9tXepBbVwvwhIfkVOmVIJmIonvd0gzoFrEPo9KSqvDGhzu-kVevDNZkXFYwDUcChahjasENja-su7T7Jhc9h1yqVI4SlYso-J2efbHzj9s6smjTKvTi83n2JGqPJnh0/s224/IMG20210115104905.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="224" data-original-width="211" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq1VrUnRtCKgKH9tXepBbVwvwhIfkVOmVIJmIonvd0gzoFrEPo9KSqvDGhzu-kVevDNZkXFYwDUcChahjasENja-su7T7Jhc9h1yqVI4SlYso-J2efbHzj9s6smjTKvTi83n2JGqPJnh0/w377-h400/IMG20210115104905.jpg" width="377" /></a></div>Program bantuan / hibah uang untuk kegiatan pembangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut bertujuan : Membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (plengsengan dan dramase saluran arr).<br /><br />Bahwa alur dari penyaluran dana bantuan / hibah berupa uang kepada kelompokkelompok adalah sebagai berikut : Awalnya para pokmas mengajukan proposal bantuan kepada kepala daerah (Gubernur ). Kemudian Gubernur menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya TAPD melakukan evaluasi terhadap kecukupan anggaran korelasi prioritas pembangunan kemudian dimasukkan dalam APBD Propinsi Jawa Timur melalui DPA OPD<br /><br />Kelompok yang layak akan diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai penerima atas bantuan hibah yang telah dievaluasi, setelah adanya SK penetapan Gubernur Jawa Timur kemudian disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang nantinya akan ditanda tangani kepala OPD dan kelompok yang ditetapkan sebagai penerima hibah setelah NPHD dan berkas lain lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui BPKAD<br /><br />Selanjutnya uang dana bantuan di transfer dari BPKAD kepada masing-masing rekening kelompok penerima hibah melalui Bank Jatim. Setelah masing masing kelompok penerima hibah melakukan pencairan uang dana hibah dari rekening kelompok, selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima tersebut dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilengkapi dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah<br /><br />Bahwa selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang telah dibuat oleh pihak kelompok selaku penerima bantuan sesuai Rencana Anggaran Belanja serta pekerjaan yang telah dilaksanakan sebenarnya kemudian disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan cara hadir secara langsung.<br /><br />Di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat 1 (satu) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAEFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN.<br /><br />Yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 tersebut terdapat 8 (delapan) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, kedelapan kelompok tersebut yaitu:<br /><br />1. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF; 2. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN; 3. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDiI; 4. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO; 5. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN; 6. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI; 7. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO dan 8. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO.<br /></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvJEFvAkk2ONPyphvYt7AJh682ECcLzBrcAsuZXJMROPSkUe5SJ6-jLVi5d40Wur7crRRJYNXzQiiaknX01dowYe7e6igm5Q43HibTBaKk6BX7A-gpbz7pcRMXIfZUT3t18yAC_29JFWw/s979/IMG20210624105756.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="979" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvJEFvAkk2ONPyphvYt7AJh682ECcLzBrcAsuZXJMROPSkUe5SJ6-jLVi5d40Wur7crRRJYNXzQiiaknX01dowYe7e6igm5Q43HibTBaKk6BX7A-gpbz7pcRMXIfZUT3t18yAC_29JFWw/w640-h342/IMG20210624105756.jpg" width="640" /></a></div>Kelompok yang telah disiapkan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO tersebut, dibentuk setelah adanya informasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya Kelompok Mayarakat KAMBIL PANG di Desa Balerejo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi.<br /><br />Bahwa proses penerimaan dana Bantuan / Hibah berupa uang kepada kelompok penerima yang penggunaanya sebagai berikut : A. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 1. Pokmas Kambil Pang untuk pembangunan Plengsengan; B. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Pokmas Cokropati untuk pembangunan Drainase Pokmas Jaya Mas untuk pembangunan Drainase Pokmas Tawon Madu untuk pembangunan Drainase Pokmas Arum Manis untuk pembangunan Drainase Pokmas Ringin Mekar untuk pembangunan Drainase Pokmas Indah Berkarya untuk pembangunan Drainase Pokmas Budi Rahayu untuk pembangunan Drainase Pokmas Sengon Gemilang untuk pembangunan Drainase<br /><br />Berawal saksi YENO SUSANTO yang menerima informasi adanya Bantuan / hibah pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air lalu berkomunikasi dengan terdakwa dan memerintahkan terdakwa IMAM HANAFI, SE BIN MUCHAMAD HABIB untuk menyiapkan 9 (sembilan) kelompok untuk diajukan dalam program tersebut dengan tujuan memperoleh aliran dana bantuan/ hibah dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018<br /><br />Selanjutnya terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB memberitahukan informasi kepada saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO mengenai bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018 dimana syaratnya harus mempersiapkan 9 (sembilan) kelompok dengan mengajukan nama-nama kelompok lengkap dengan susunan pengurusnya.<br /><br />Selanjutnya terdawa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB meminta bantuan saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO untuk mempersiapkan dan melakukan pembentukan 9 (sembilan) kelompok yang akan diajukan untuk mendapatkan uang bantuan/ hibah guna pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pembangunan drainase / saluran air dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2018<br /><br />Ini adalah setingan atau sudah diatur, yang penting kelompok atau orangnya bersedia jika desanya dijadikan titik pembangunan fisik dalam program bantuan tersebut dan khusus Saksi SUCIONO yang sudah kenal dengan terdakwa IMAM HANAFI, SE Btn MUCHAMAD HABIB lalu terdakwa meminta bantuan untuk pembentukan 2 (dua) Kelompok yaitu Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dan Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA s«erta memasukkan Saksi SUCIONO sebagai bendahara dalam Pokmas INDAH BERKARYA dan dijanjikan nantinya akan diberikan fee sebesar 5% kepada Saksi SUCIONO yang diambilkan dari nilai bantuan yang terealisasi di kedua kelompok tersebut<br /><br />Seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018, masing-masing Kelompok Masyarakat yang sudah berdiri sebelum adanya informasi terkait bantuan, yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan kelompok kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjXzllwFQ6PmeWpPITC5rvtWMJxcwT30l9MT9wrrx4mcN83BLRLssR-1tzfTSJGGLJZ24CP2kTXZKA040r6T7XGYl2ZC8HFUcZW0c2FZIoWzQaR7zm7OXLdXm7AeqcHPBj5_NFlHHJscM/s709/IMG20210330110042.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="709" height="297" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjXzllwFQ6PmeWpPITC5rvtWMJxcwT30l9MT9wrrx4mcN83BLRLssR-1tzfTSJGGLJZ24CP2kTXZKA040r6T7XGYl2ZC8HFUcZW0c2FZIoWzQaR7zm7OXLdXm7AeqcHPBj5_NFlHHJscM/w400-h297/IMG20210330110042.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Akan tetapi terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGLNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYLB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang memiliki tujuan untuk mendapatkan uang dana bantuan/ hibah tersebut lalu membentuk kelompok-kelompok baru, serta proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama Saksi AGUNG PRASETYO<br /><br />Lalu mengajukan proposalnya untuk mendapatkan bantuan tersebut, dimana Sembilan kelompok tersebut yaitu ; 1. Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN: 2. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF, 3. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN, 4. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDI: 5. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO, 6. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN: 7. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI: 8. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO: 9. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO. setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok bentukan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO<br /><br />Dan Saksi YENO SUSANTO hanya tinggal menandatangani proposal tersebut dan dalam pengajuan proposal 9 (sembilan) kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang berkoordinasi dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO<br /><br />Ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada 9 (sembilan) kelompok tersebut, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB untuk mempersiapkan 9 (sembilan) Kelompok Masyarakat bentukan baru dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur,<br /><br />Dimana tugas terdakwa menunjukan serta mengantarkan saksi MOCH. AYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang saat itu mendampingi pihak tim verifikator Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan venfikasi kepada 9 (sembilan) Pokmas bentukan baru tersebut,<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi pada tanggal 29 Maret 2018 terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS, Kelompok Masyarakat TAWON MADU<br /><br />Dan pada tanggal 5 Juli 2018 terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG, masih terdapat kekurangan dari 9 (sembilan) Pokmas tersebut yaitu belum memiliki rekening Bank Jatim atas nama kelompok. Kekurangan tersebut harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas ditetapkan sebagai penerima bantuan/ hibah,<br /><br />Setelah melengkapi barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalu Keputusan Gubernur Jawa Timur.<br /><br />Dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh masing masing ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yaitu dengan cara memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada para ketua kelompok guna melakukan pembukaan rekemng di Bank Jatim Capem Wlingi pada tanggal 01 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat JAYA MAS dengan Nomor Rekening 0462131607,  dan Kelompok Masyarakat COKROPATI dengan Nomor Rekening 0462131593,<br /><br />Pada tanggal 03 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA dengan Nomor Rekening 0462131623, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG dengan Nomor Rekening 0462131631, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dengan Nomor Rekening 0462131658 dan Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU dengan Nomor Rekening 0462131640,<br /><br />Pada tanggal 06 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG dengan Nomor Rekening 0462131704, pada tanggal 07 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dengan Nomor Rekening 0462131771 dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU dengan Nomor Rekening 0462131763 bersama dengan Ketua dan bendahara kesembilan kelompok tersebut. Selanjutnya buku rekening dan stampel para kelompok dibawa oleh Terdakwa IMAM HANAFL SE Bin MUCHAMAD HABIB. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrlMeDDC3U7p0c8q3aHjvsbzYm4kbCXyF6y7nponhNjd7WphoBUAv05xucmC2EcasFFIIuBrfKV5pe6bVZdJM6CzzO8cVjgzXR80aFszpKtZnywjxXdnVEOljsrShkq_7pj03Ywo38JFI/s1334/IMG20210624105642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrlMeDDC3U7p0c8q3aHjvsbzYm4kbCXyF6y7nponhNjd7WphoBUAv05xucmC2EcasFFIIuBrfKV5pe6bVZdJM6CzzO8cVjgzXR80aFszpKtZnywjxXdnVEOljsrShkq_7pj03Ywo38JFI/w640-h288/IMG20210624105642.jpg" width="640" /></a></div>Setelah dipenuhinya kekurangan pada proses verifikasi maka terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG telah ditetapkan menjadi penenma hubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188.606/KPTS/013/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahap XII TA 2018, sesuas dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 53 Pokmas KAMBIL PANG dengan proposal senilai Rp.190.000.000,(seratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan Plengsengan,<br /><br />Sedangkan terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/3311/013/2018 tanggal O1 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah Yang dievaluasi oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2018,<br /><br />Sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 6 Pokmas JAYA MAS senilai Rp 205.600.000,(dua ratus lima juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 7 Pokmas COKROPATI senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 8 Pokmas TAWON MADU senilai Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 9 Pokmas ARUM MANIS senilai Rp.190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)<br /><br />Untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 10 Pokmas RINGIN MEKAR dengan proposal senilai Rp.200 000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 11 Pokmas INDAH BERKARYA senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 12 Pokmas BUDI RAHAYU senilai Rp.190.000 000,(seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 13 Pokmas SENGON GEMILANG senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase. Seluruhnya sesuai dengan proposal masing-masing kelompok yang telah diajukan.<br /><br />Sekira tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SL SANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya.<br /><br />Sedangkan sekira tanggal 08 November 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di Surabaya.<br /><br />Sekira tanggal 09 November 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan drainase / saluran air tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama delapan kelompok, dengan rincian sebagai berikut : 1) Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 2) Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 3) Pokmas JAYA MAS sebesar Rp.205.000.000,(dua ratus lima juta rupiah), 4) Pokmas COKROPATI sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 5) Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 6) Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 7) Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 8) Pokmas TAWON MADU sebesar Rp.210 000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sekira tanggal 03 Desember 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan Plengsengan tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah):<br /><br />Bahwa seharusnya untuk proses pencairan uang dana bantuan dilakukan oleh para ketua dan bendahara masing-masing kelompok selaku penerima bantuan, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya oleh para kelompok dan dipergunakan untuk pembangunan Plengsengan atau drainase/ saluran air, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) masing-masing kelompok yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kclompok penerima<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya terdakwa IMAM HANAEKI, SE Bin ML CHAMAD HABIB dibantu Saksi ADANG MARGONO dan AGUNG PRASETYO telah mengkondisikan, mengawal dan mendampingi para ketua dan bendahara kelompok dalam melakukan pencairan/ pengambilan uang dana bantuan yang telah masuk dalam rekening masingmasing kelompok dengan cara menyerahkan buku rekening dan stempel kelompok yang sebelumnya telah dibawa terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beserta slip penarikan yang telah diisi sesuai dengan nilai nominal bantuan<br /><br />Sehingga para ketua dan bendahara kelompok tinggal menandatangani slip penarikan dan mengajukan ke petugas teller di Bank Jatim Capem Wlingi dengan rincian penarikan sebagai berikut : Tanggal 13 November 2018 yaitu Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp200 000.000, Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000. Tanggal 14 November 2018 yaitu Pokmas JAYA MAS sebesar Rp205.000.000), Pokmas COKROPATI sebesar Rp200.000.000, Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp190.000.000, Pokmas TAWON MADU sebesar Rp210.000.000. Tanggal 15 November 2018 yaitu Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp190.000.000, Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp200.000.000. Tanggal 21 Desember 2018 yaitu Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.<br /><br />Total seluruh uang dana bantuan yang dicairkan oleh Ketua dan bendahara Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut sebesar Rp. 1.595.000.000,(satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) oleh masing-masing ketua kelompok diserahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang pada saat itu telah menunggu di sebuah warung bertempat di sebelah kantor Bank Jatim Capem Wlingi.<br /><br />Selanjutnya sekira tanggal 17 November 2018 bertempat di rumah terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beralamat di lingkungan Babadan RT.02 RW.07 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, uang bantuan milik Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG yang sebelumnya telah dikuasai terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB tersebut<br /><br />Kemudian diserahkan kepada Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sebesar Rp.957.000.000,(Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan sisa uang pencairan bantuan dana hibah kedelapan kelompok tersebut sebesar Rp638.000.000  dan ditambah uang dana bantuan Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.000 yang dicairkan pada tanggal 21 Desember 2018<br /><br />Sehingga total sebesar Rp828.000.000 masih dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB. Selanjutnya diserahkan kepada Saksi DEDI HARI SETIAWAN guna pelaksanaan pembangunan drainase/ saluran air di lokasi delapan pokmas tersebut sebesar Rp500.000.000 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp328.000.000 dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB.<br /><br />Bahwa seharusnya dalam pelaksanaannya setelah dana bantuan tersebut dicairkan serta diterima masing-masing kelompok pencrima, para pihak kelompok penerima bantuan harus segera melaksanakan kegiatan pembangunan fisik plengsengan atau draimase sesuai dengan RAB dalam proposal masing-masing Kelompok hingga selesai<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, uang pencairan dana bantuan Hibah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas KAMBIL PANG total sebesar Rp1.785.000 000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) setelah pencairan dikuasai oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MULCHAMAD HABIB bersama dengan saksi YENO SUSANTO, Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO, saksi AGUNG PRASETYO dan saksi ADANG MARGONO<br /><br />Selanjutnya pekerjaan bangunan drainase saluran air telah dikerjakan oleh pihak terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB dengan cara memerintahkan Saksi DEDI HARI SETIAWAN untuk melaksanakan pembangunan drainase di lokasi delapan pokmas dengan memberikan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),<br /><br />Untuk bangunan plengsengan pada Pokmas KAMBIL PANG, awalnya tidak dikerjakan oleh terdakwa hingga mendapat surat teguran dari pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur, lalu Saksi PONIMIN selaku ketua pokmas KAMBIL PANG meminta pertanggungjawaban kepada pihak MUCHAMAD HABIB selaku orang tua terdakwa,<br /><br />Sehingga Saksi PONIMIN diberi uang sebesar Rp35.500 000 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh MUCHAMAD HABIB dan sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari Saksi YENO SUSANTO yang diserahkan melalui Saksi ADANG MARGONO. Akan tetapi yang diserahkan oleh Saksi ADANG MARGONO kepada Saksi PONIMIN sebesar Rp8.825.000 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi ADANG MARGONO,<br /><br />Sehingga total yang diterima Saksi PONIMIN sebesar Rp44.325.000 (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik plengsengan di Pokmas KAMBIL PANG yang pengerjaannya dikerjakan oleh Pihak Pokmas KAMBIL PANG dan terdapat sisa dari uang tersebut sebesar Rp2.639.500 (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang dikuasai Saksi PONIMIN selaku Ketua Pokmas KAMBIL PANG.<br /><br />Bahwa seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kesembilan kelompok tersebut dibuat dan disusun sendiri oleh masing-masing kelompok dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah lalu disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur dengan cara hadir secara langsung,<br /><br />Namun dalam pelaksanaanya LPJ untuk Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban hanya menyesuaikan RAB ke 8 (delapan) kelompok<br /><br />Selanjutnya Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengumpulkan nota-nota dan kwitansi kosong, yang pengisiannya disesuaikan dengan RAB ke 8 (delapan) kelompok sehingga seolah-olah para kelompok telah melaksanakan/ membelanjakan dana bantuan yang diterima, selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut.<br /><br />Setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke 8 (delapan) kelompok selesai dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO selanjutnya Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sendiri yang membawa dan menyerahkan secara langsung kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang diterima oleh Resepsionis. Sedangkan untuk Pokmas KAMBIL PANG tidak dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nya. <br /><br />Dalam program bantuan / Hibah oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut pihak pemberi bantuan / hibah hanya menerima laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak kelompok penerima bantuan/ hibah, tidak ada kegiatan Monitoring dan evaluasi dilapangan yang dilakukan oleh pihak pemberi bantuan / hibah kepada para kelompok penerima, karena monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan.<br /><br />Seharusnya uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG dan uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas KAMBIL PANG, untuk dipergunakan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima.<br /><br />Akan tetapi uang dana bantuan yang dicairkan para kelompok tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRX9lBLapqijee0Zg-gfL7vVMrNe5RD7pV7-6mJBEqi2961kuu_e6DkfGHQBa0rTNEW20lgllOF7fRg24b2LIv-eKSG5gs-Ya43jBknf0KEmYNqzzdAHnmvvkJBqzLfFNA6uzkbH3-iwI/s600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRX9lBLapqijee0Zg-gfL7vVMrNe5RD7pV7-6mJBEqi2961kuu_e6DkfGHQBa0rTNEW20lgllOF7fRg24b2LIv-eKSG5gs-Ya43jBknf0KEmYNqzzdAHnmvvkJBqzLfFNA6uzkbH3-iwI/w640-h426/1.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO sehubungan penyalahgunaan uang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur untuk Kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG guna pembangunan Drainase dan Pokmas KAMBIL PANG guna pembangunan Plengsengan, telah bertentangan dengan aturan yang berlaku diantaranya :<br /><br />a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “Pasal 4 Asas Umum Pens-elolaan Keuan:an Daerah ayat (1) : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.<br /><br />Pasal bla at 1: “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.<br /><br />b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1): “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. BAB V Monitoring dan Evaluasi Pasal 40 ayat (1) , “SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial".<br /><br />Pasal 40 2 : “Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan". Pasal 4I: “Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuar dengan peraturan perundang-undangan".<br /><br />c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 an:ka 14: “Hibah adalah pemberian uang barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta dak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.  <br /><br />Pasal 7 ayat (1) : “Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: ad. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan, b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. d. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa, “Hibah kepuda badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur”. e. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 134 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Tanggal 28 Desember 2018, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019:<br /><br />Pasal 23 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. Pasal 23 ayat (2) “Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi: a. laporan penggunaan hibah, b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD), dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa”<br /><br />Pasal 51 ayat (1), “SKPD Biro terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial”. Ayat (2), “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban hubah dan bantuan sosial”. “. Ayat (3) “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan suda saat senerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan”.<br /><br />Pasal 53 ayat (1), “Pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggung-jawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka SKPD Biro terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia".<br /><br />Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/238/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas RINGIN MEKAR, NPHD Nomor : 900/239/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas INDAH BERKARYA, NPHD Nomor : 900/314/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas JAYA MAS, NPHD Nomor : 900/235/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas COKROPATI, NPHD Nomor : 900/237/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas ARUM MANIS, NPHD Nomor : 900/236/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas TAWON MADU, NPHD Nomor : 900 240/NPHD 104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas BUDI RAHAYU, NPHD Nomor : 900/241/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas SENGON GEMILANG, NPHD Nomor : 050/2645/105.5/2018 tanggal 8 Nopember 2018 untuk Pokmas KAMBIL PANG<br /><br />Pasal 1 ayat (2), “Tujuan diberikannya hibah pada ayat (1) in adalah untuk membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dilokasi pelaksanaan kegiatan”. Pasal 5 ayat (3): “Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas pelaksanaan program kegiatan yang didapat dari dana hibah serta melibatkan peran serta masyarakat desa setempat”. Ayat (4), “Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan beserta bukti-bukti yang sah kepada pihak I tiga bulan setelah dana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan dana hibah serta bukti-buku asli lainnya yang sah sesuai RAB terlampir”.<br /><br />Ayat 5, “Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Fisik (foto kondisi fisik) dengan rincian penggunaan dana dilengkapi dengan foto kopi bukti-bukti penggunaan dana sesuai RAB yang telah disetujui pada saat penandatanganan NPHD”.<br /><br />Pakta integritas Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Ketua Pomas. Pakta integritas berisi: 1) Pokmas tidak akan melakukan praktik KKN: 2) Proses pencairan dan pemanfaatan dana bantuan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, 3) Menjamin telah dilakukan pengendalian dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan: 4) Bahwa data-data yang dicantumkan dalam kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan keuangan benar sesuai fakta di lapangan.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SI SANTO maka uang bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG<br /><br />Dan uang bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan kepada Pokmas KAMBIL PANG tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pemberian hibah Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yaitu membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik ( plengsengan dan drainase / saluran air ) tidak dapat tercapai.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2018 kepada 8 (delapan) Pokmas yaitu Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas TAWON MADU terkait pembangunan saluran air/ drainase di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.095.000.000 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan kerugian keuangan negara yang timbul pada Pokmas KAMBIL PANG yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam proposal sebesar Rp148.314.500 (seratus ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)<br /><br />Sehingga total kerugian keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.243.314.500,(satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya berjumlah sekitar itu.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Sigit Sugiarto, SH., SH. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Dana Hibah Rp148 Juta, Imam Hanfi, SE di Vonis 4 Thn Penjara

  BERITA KORUPSI .CO – “Keledai tidak akan jatuh Dua kali ke lubang yang sama”. Peribahas inilah yang sepertinya tepat untuk Imam Hanfi, SE,...

»

Terbukti Korupsi DD Rp257 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang di Vonis 1.4 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoSbpaxgdeKvSEovL2UfJ73uH_kplPXbDNZYYoD8eJaXt2LcAq0heS_qlLoCkEflYFs40zd-kiEJYuef5upeq_Ttk9AujJbG5WOMNS0dpMb4AljBjs1xjmnzdP2iXw5Jn3O7NKVOUhE_4/s640/IMG20210323120036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoSbpaxgdeKvSEovL2UfJ73uH_kplPXbDNZYYoD8eJaXt2LcAq0heS_qlLoCkEflYFs40zd-kiEJYuef5upeq_Ttk9AujJbG5WOMNS0dpMb4AljBjs1xjmnzdP2iXw5Jn3O7NKVOUhE_4/w640-h288/IMG20210323120036.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 22 Juni 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa Catur Budi Setyo,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp200 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumah Rp257.128.729,14 subsidair pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Desa (DD) dalam Kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp716.860.000 yang merugian keuaangan negara sebesar Rp257.128.729,14 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Jombang<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Catur Budi Setyo,SP, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Vidio Conference) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 29 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu John Desta, SH., SE., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa (Prodeo) yakni  Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) maupun Jaksa Penuntu Umum (JPU) Muhammad Salahuddin, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Jombang. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Jombang  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2018, Desa Mojowarno mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 dengan rincian; untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018<br /><br />Uuntuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017, selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno. Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jatim Cabang Kabupaten Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi Balada Ddesnatali selaku bendahara dan Kaur Keuangan Desa mengambil secara tunai <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2019, Desa Mojowarno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000 dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000 dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000. Selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019 juga mendapakan dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat<br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum membawa uang dana  desa tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi  Balada Destinatali selaku Kaur Keuangan tidak bisa mengelola uang tersabut, yang seharusnya dana Bagi Hasil dipergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dan oleh karena itu, terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Catur Budi Setyo,SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (emapt) bulan denda sebesar Rp200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp257.128.729,14 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPhMBAa5x9g13WWl-lUSthAhTkfuCLKnxkgNyKf1k92nbfGsk0GZepxWL7jrfAbJG1WEVGhzZ9bojPBkXck6GWE3d3_syyHS4s0d7DAPNlnlERHcs7TmGlMZ-CFUsvQjLTWZ7xHT_T8o/s640/IMG20210323120054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPhMBAa5x9g13WWl-lUSthAhTkfuCLKnxkgNyKf1k92nbfGsk0GZepxWL7jrfAbJG1WEVGhzZ9bojPBkXck6GWE3d3_syyHS4s0d7DAPNlnlERHcs7TmGlMZ-CFUsvQjLTWZ7xHT_T8o/w640-h288/IMG20210323120054.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa CATUR BUDI SETYO,SP Selaku Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang periode 2013 2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2013<br /><br />Pada suatu waktu antara Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum yaitu dalam pengelolaan Kegiatan Pembangunan Fisik yang anggarannya bersumber dari Dana Desa, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018<br /><br />Pengelolaan Dana Pagu Indikatif Desa (PID) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2009 serta Pengelolaan Dana Pemeliharaan Gedung Balai Desa yang bersumber dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2019, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah)<br /><br />Atau setidak-tidaknya sejumlah itu yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp272.128.729,14 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan koma empat belas rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Mojowarno T.A 2018-2019. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2018, Desa Mojowarno berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018,  mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp716.860.000 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk kegiatan fisik sebesar Rp582.304.343,75 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) dan kegiatan non fisik sebesar Rp134.320.000 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 (dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam ribu koma dua puluh Ima rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br />Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran Penggunaan Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 , penyaluran Dana Desa pada Desa Mojowarno dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />Adapun untuk kegiatan non fisik sebesar Rp.134.320 000 dengan rincian kegiatannya adalah ; 1. Untuk operasional PKK yang diterima oleh ketua PKK sebesar Rp34.500 000,; 2. Pembinaan karang taruna yang diterima oleh ketua karang taruna sebesar Rp4.000.000,; 3. Operasional kelompok GSI yang diterima oleh ketua GSI sebesar Rp 3.000.000,; 4. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang diterima oleh ketua KPMD sebesar Rp12.000.000,; 5. Pembinaan dan pengelolaan posyandu yang diterima oleh ketua Posyandu sebesar Rp25.500.000,; 6. Operasional Kader Jumantik yang diterima oleh ketua kader Jumantik sebesar Rp 2.000.000,; 7. Fasilitasi kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp18.320.000,<br /><br /> 8. Operasional kelompok perlindungan anak dan perempuan yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp3.000.000,. 9. Untuk penyelesaian permasalahan hukum di desa sebesar Rp3.000.600,; 10. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) yang diterima oleh ketua LPMD sebesar Rp4.000.000,; 11. Ooperasional Linmas ( Keamanan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat) yang diterima oleh ketua LINMAS sebesar Rp10.000.000, dan 12. Untuk Fasilitasi Data kemiskinan Tingkat desa yang diterima oleh ketuanya sebesar Rp15.000.000,<br /><br />Kemudian untuk bidang tak terduga yaitu penanggulangan wabah penyakit sebesar Rp235.656,25 sudah digunakan untuk fogging<br /><br />Sedangkan untuk kegiatan fisik / pembangunan, terdapat anggaran sebesar Rp567.304.343,75 yang digunakan untuk 6 (enam ) kegiatan fisik (pembangunan) yaitu : 1. Pembangunan Duiker berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp.27.235.786,23 dan Rp1.160.299,09,; 2. Pembangunan Balai RW berlokasi di Desa Mojowarno RW.03 dan Pembangunan Gedung PKK berlokasi di Desa Mojowarno RW.05 sebesar Rp217.082.557,52,; 3. Pembangunan Saluran Drainase berlokasi di Dusun Mojowarno RW.04 sebesar Rp113.730.921,95 dan Rp30.000,; 4. Rehabilitasi Pembangunan Jembatan berlokasi di Dusun Mojowarno 2 sebesar Rp36.212.000 dan Rp.69.375.665,84,;  5. Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno sebesar Rp102.477.113,12<br /><br />Pada tahun 2018, yang menjadi Kepala Desa Mojowarno adalah Terdakwa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019 pada tanggal 5 Desember 2013. Untuk melaksanakan kegiatan Fisik tersebut, Terdakwa telah mencairkan keseluruhan Dana Desa Tahun 2018 tersebut dengan cara, sebelumnya dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2017. Selanjutnya diajukan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Mojowarno.<br /><br />Setelah diproses oleh pihak Kecamatan Mojowarno, selanjutnya pihak Kecamatan Mojowarno dan pihak Bank Jombang memberitahukan pada Terdakwa selaku Kepala Desa, jika Dana Desa sudah cair dan telah masuk ke rekening desa. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi BALADA DESNATALI selaku bendahara dan Kaur Keuangan, mengambil secara tunai Dana Desa yang ada di rekening desa<br /><br />Setelah uang diambil dari rekening desa, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang Dana Desa tersebut dan mengunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tidak dapat mengelola uang tersebut<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgibBlYLrORnWlxTBvTwYKj5XRBJl42lA6ZufEyqSNRV4yuQvQWGi43MSFK1NePPCXPU79Ynh18DTTS0-oMG0HmZEUixyqYEJ4UxSOsfibNTWEf5bd86u_NtV-n35FsuEq7q2_w9jTuhx8/s640/IMG20210323120118.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgibBlYLrORnWlxTBvTwYKj5XRBJl42lA6ZufEyqSNRV4yuQvQWGi43MSFK1NePPCXPU79Ynh18DTTS0-oMG0HmZEUixyqYEJ4UxSOsfibNTWEf5bd86u_NtV-n35FsuEq7q2_w9jTuhx8/w640-h288/IMG20210323120118.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Pasal 3 ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.<br /><br />Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Pasal 8 ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. menyusun RAK Desa, dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkanfmembayar, menatausahakan dan  mempertanggung jawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pasal 60 ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pengeluaran belanja afas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Adapun rincian Dana Desa untuk kegiatan fisik yang telah terdakwa ambil dari rekening desa adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Duiker, dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.1.160.299,09 dan SPP tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp.27.235.786,23 ; 2. Pembangunan Balai RW dan Pembangunan Gedung PKK dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp.217.082.557,52 ; 3. Pembangunan Saluran Drainase dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.113.730.921,95 dan SPP tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp.30.000 ; 4. Rehabilitasi Pembangunan Jembatan dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 4 Juli 2018 sebesar Rp.36.212.000 dan SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp.69.375.665,84. 5. Rehabilitasi Jalan Lapen Desa Mojowarno dilakukan pencairan dana berdasar SPP tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp102.477.113,12 <br /><br />Bahwa seharusnya dalam pekerjaan pembangunan kegiatan fisik tersebut melibatkan pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan), sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang penunjukan Tim Pengelola Kegiatan dimana yang ditunjuk selaku ketua TPK adalah saksi HENDRI YANTO,<br /><br />Namun pihak TPK dalam hal ini saksi HENDRI YANTO sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan fisik dimaksud<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 5 ayat (1) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.<br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 61 ayat (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Ayat (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.<br /><br />Walaupun 6 (enam) kegiatan fisik (pembangunan) dianggarkan pada DD tahun anggaran 2018 dan telah dicairkan dananya pada tahun 2018, tetapi juga terdapat kegiatan fisik yang justru baru dikerjakan sekitar bulan Mei tahun 2019 yaitu : 1. Pembangunan Duiker Dusun Mojowarno 2 senilai Rp.28.396.085,32,; 2. Pembangunan Gedung PKK dan 3. Pembangunan gedung balai RW (2 dan 3 senilai Rp.217.082.557,52 )<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa yang mengerjakan kegiatan fisik tahun anggaran 2018 pada tahun 2019 bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 51 ayat (1) Arus kas keluar sebagarnana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Dasa ayat (2) Setiap pengeluaran sebagarnana dimaksud pada ayat (7) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepela Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matenai yang timbul dan penggunaan bukti tersebut<br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasai 62 ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP datam setiap pelaksanaan kagatan anggaran sesuai dengan penode yang tercantum dalam DPA dengan normal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Ayat (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegatan dan anggaran. Ayat (3) SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdm dari a. SPP Panjar: dan b. SPP Defiritif.<br />Pasal 63 ayat (1) Penggunaan anggaran yang dilenma dari pengajuan SPP Panjar sebagaumana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola bdak lebih dan 10 (sepuluh) han kera.<br /><br />Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa, belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud peda ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panyar. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti treansakg pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretans Desa.<br /><br />Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungyawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. Dalam hal jumlah realsast pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil der juniah uang yang ditenma, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembakkan sisa uang ke kas Dasa.<br /><br />Pasai 64 ayat (1) Pengajuan SPP Definitif sebagaimana disebutkan Pasal 62 ayat (3) huni b untuk kepwatan yang seluruhnya diaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa ditenma. Pasal 69 ayat (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagawnana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecd danpada reaksasi balanya, dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.<br /><br />SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran desa,  kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.<br /><br />Pada tahun 2019, Desa Moyowamno juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kabupaten Jombang sebesar Rp171.750.000,(seratus tujuh puluh satu juta tuyuh ratus Ima puluh nbu rupiah) dan dana tersebut dibagi dua yaitu untuk Pagu Indikatif Desa (PID ) sebesar Rp120.000.000,(seratus dua puluh Juta rupiah) dan untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa sebesar Rp51.750.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) diterima pada tanggal 26 September 2019, sedangkan dana untuk kegiatan Pemilihan Kepala desa diterima pada tanggal 09 Oktober 2019. Dan dana-dana tersebut sudah terdakwa ambil secara tunai bersama dengan saksi BALADA DESNATALI dari rekenmg desa, dimana untuk Pagu Indikatif Desa ( PID ) terdakwa ambil dari rekening desa pada tanggal 27 September 2019, sedangkan untuk Pemilihan Kepala desa terdakwa ambil dan rekening desa pada tanggal 11 Oktober 2019<br /><br />Mekanisme mendapatkan Pagu Indikatf Desa (PID ) adalah, Pemerintah Desa mengajukan usulan kegiatan Pagu Indikatif Desa 2019 melalui Musrembang Kabupaten yang diadakan oleh Bappeda. Kemudian data dari Bappeda barupa data calon penerima bantuan RTLH di distnbusikan ke Dimas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang,<br /><br />Selanjutnya Dinas Perkim melaksanakan venfikasi lapangan dan venfikasi administrasi atas usulan dan proposal yang diajukan desa tersebut, lalu hasil venfikasi diajukan menjadi Surat Keputusan Bupati. Setelah tu Desa mengajukan pencairan Dana Pagu Indikatif desa (PID) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH )<br /><br />Kemudian Dinas Perkim membuat surat Pengantar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) untuk mencairkan Dana tersebut ke Rekening Desa, dan Dana tersebut langsung masuk kedalam rekening Desa sesuai yang tertera didalam surat permohonan pencaran dar desa. Sadangkan rekening desa milik Dasa Mojowarno yang tertera didalam Surat tersebut yaitu rekening tabungan simpati Bank Jombang cabang Ngoro dengan Namor rekening 1522 000004 atas nama Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno<br /><br />Seharuanya untuk Pagu Indikasi Dean (PID ) akan digunakan untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga Dasa Mojowarno sebanyak 6 orang yaitu ; SUMARI, MISTAR, RAHMAT, SUMATRI SANYOTO dan ACHMAD ROFIK, Namun setatah terdakwa dapat mengambil secara tunas uang tersebut dari rekening desa, terdakwa secara tannpa hak dengan melawan hukum tidak menyalurkannya kepada 6 orang tersebut dan justru Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadiya, serta sampai dengan saat ini belum ada Laporan Pertenggungawaban untuk kegiatan Rehablitasi  Rurmah Tidak Layak Huni dari pagu induk desa (PID) karena memang kegatan tersebut Dbelum terlaksana.<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 51 ayat (1) Anus kas keluar sebagaimana dmekaud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran batarya atas beban Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buku yang lengkap dan sah. Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran matrial dari penggunaan bukti tersabut<br /><br />Dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tehun 2016 tentang Pedoman Pengsiciaan Keuangan Dasa Pasal 50 ayat (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pesei 98 mumusi semus pendapslan Dasa yang berasal dari Pendapatan Asi Desa, Iranetar den pendapatan lain. Ayat (2) Sebep pendapatan sebagamana dimaksud peda eyet (1) didukung olah buk yang lengkap dan sah. Pasal 60 ayat (1) Arus kes keluar sebagamnana dimaksud delam Pessi 58 memuat semus pengakuan balarya atas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan buti yang lengkap dan sah<br /><br />Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa. pasal 14 ayat (1), Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang ditermanya.<br /><br />Selain itu, Desa Mojowarno pada tshun 2019, juga mendapakan dana dari Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun mekaname sehingga Desa Mojowarno bisa mendapakan dana PDRD adalah awalnya Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati malalui Camat dangan melampirkan Usulan dari Kepala Desa, Peraturan Desa tertang APBDes yang telah desakan oleh Camat.<br /><br />Peraturan desa tentang LPJ pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya, Rencana penggunaan anggaran bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan Kepala Desa tetang penunjukan Bendahara Desa. Fotokopi KTP Kepsia Desa dan Bendahara Desa. Nomor reharung Kas Does dan NPWP Bendahara Desa, Pakta Integritas dari kepala Desa dan Kuitansi bagi hasil pajak dari retribusi daera. Camat kemudian memvenfikasi dokumen lalu mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD)<br /><br />Bahwa dana Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diterima Dasa Mojowarno adalah sebesar Rp48.118.000 yang masuk ke rekening desa  pada tanggsi 15 Mei 2019, yang kamudian pada tanggal 16 Mei 2019, terdakwa bersama dengan saksi BALADA DESNATALI mengambil dana tersebut secara tunai dari rekening desa.<br /><br />Setelah uang diambil, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membawa uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Sehingga saksi BALADA DESNATALI selaku Kaur Keuangan tdak bisa mengelola uang tersabut, yang seharusnya dana Bagi Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) tersebut akan depergunakan untuk rehablitasi gedung balai Desa Mojowarno, namun sampai dangan sekarang kegiatan tersebut belum terlaksana. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair atau Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi DD Rp257 Juta, Kades Mojowarno Kab. Jombang di Vonis 1.4 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 22 Juni 202...

»