Direktur CV. Bhadra Raya Diadili Karena Dugaan Korupsi Proyek Rp500 Juta

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Adakah rekayasa dalam perkara ini? Mengapa hanya terdakwa yang diadili dalam proyek APBD? Bagaimana tanggungjawab PPK/PA, PPTK, PPHP, Konsulan Pengawas, Pejabat Pengadaan termasuk Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) yang terlibat dalam pemalsuan dokumen bersama Yeti Prabandari?”</span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge4taD_7-O1zI64B6JpSAJvNmKsVhCIsIry3b300D8I_KF4kD-bzgBO9iDdDjB3_d8bgfWHgmd5QrfnkHO_XtMIfrl_2DDcuTYZhxCax0B1EI_fHm7i1ja4rL_RxBMZIP0Q8R2BnBhMw0/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge4taD_7-O1zI64B6JpSAJvNmKsVhCIsIry3b300D8I_KF4kD-bzgBO9iDdDjB3_d8bgfWHgmd5QrfnkHO_XtMIfrl_2DDcuTYZhxCax0B1EI_fHm7i1ja4rL_RxBMZIP0Q8R2BnBhMw0/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></span></b></div><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV Bhadra Raya adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana pembangunan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang menelan dana sebesar Rp6.939.000.000 yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Binam Marga dan Penataan Ruang (DPUPPR) Kabupaten Bojonegoro yang merugikan keuangan negara senilai Rp500.982.903,20 Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Akibatnya, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono “diseret” oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegor ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas duggan Tindak Pidana Korupsi dana pembangunan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang merugikan keuangan negara senilai Rp500.982.903,20 Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Senin, 10 Mei 2021, pada persidangan yang berlangsung di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya melalu Virtual (Vidio Conference) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Tarjoni, SH dkk terhadap Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV Bhadra Raya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Gatra. Sementara Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjon mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono didakwa melanggar pasal Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3 atau Pasal 7) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgasxNAoMtNB1lDu4WIXAw24a45dFTRkmTewiOkOnVsAJkc1fV9QChXx26h3_-WDbLMGf8Jc7mrxiUgYlgSCm7_FyXtdNdgHzPYtkmSzdrIrXsOVYlEQKERqobb0rAp5XkWyaxdT0lnyxk/s871/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="871" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgasxNAoMtNB1lDu4WIXAw24a45dFTRkmTewiOkOnVsAJkc1fV9QChXx26h3_-WDbLMGf8Jc7mrxiUgYlgSCm7_FyXtdNdgHzPYtkmSzdrIrXsOVYlEQKERqobb0rAp5XkWyaxdT0lnyxk/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa mengikuti Persidangan melalui Vidcon<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Kasus inipun menggelitik dan menimbulkan berbagai pertanyaan, diantaranya terkait dokumen penawaran yang ditunjukan oleh terdakwa pada saat diadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) dengan Pokja I BLPBJ (Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa) yang dihadiri PPK dan Tim Teknis pada tanggal 30 April 2019, berbeda dengan yang diupload ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Alasannyapun sepertinya ‘tidak masuk diakal’ yang menyebutkan, bahwa pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya<br /><div style="text-align: justify;"> </div>Anehnya, dalam surat dakwaan JPU menyebutkan, dalam Rapat tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mengubah dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran yang diupload ke LPSE dengan yang ditunjukkan pada Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) berbeda. Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT asli atas Nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT (Sertifikat Kerja Terampil) Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya . <br /><br />Pertanyaannya adalah, dokumen apa saja yang diperiksa oleh Pokja I, PPK dan Tim Teknis dalam rapat tersebut? Apakah pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis tidak bertanggung jawab dalam perkara ini hanya dengan alasan tidak mengetahui adanya perubahan dokumen penawaran yang berbeda antara yang ditunjukan dengan yang diupload di LPSE oleh terdakwa? Ada apa???<br /><br />Anehnya lagi adalah terkait surat dakwaan JPU yang menyebutkan, dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB, yaitu  jumlah seluruhnya agregat A berat 1.000,61 Ton 769,70 M3, agregat B berat 182,10 Ton 140,08 M3, yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak yaitu Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3 \<br /><br />Selain itu. JPU mengatakan, bahwa Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya membeli beton Rydemix dari PT Standar Beton Indonesia (SBI) dan dari PT. Beton Budi Mulia (BBM). Setelah beton Rydemix dihampar di lokasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV, Bhadra Raya sengaja tidak melaksanakan pekerjaan curring compound yang merupakan bagian dari Item perkerasan Beton Semen yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu beton terpasang sesuai yang telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan<br /><br />JPU mengatakan, Perbutan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang tidak melaksanakan pekerjaan Curring Compound tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan perkerasan beton semen (Rigid Beton) terpasang tidak sesuai kualitas mutu beton yang dipersyaratkan<br /><br />Pertanyaannya. Jika volume matarial Agregat A dan B tidak sesuai dengan kontrak, mengapa pekerjaan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan tetap berjalan hingga pembayaran 100 persen tanpa ada tindakan dari pejabat terkait seperti PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) dan Konsultan Pengawas maupun dari pihak lainnya?<br /><br />Lalu siapa yang bertanggungjawab dalam pengawasan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kabupaten Bojonegor ? Apakah hanya terdakwa tanpa ada pihak lain? Mengapa setelah pekerjaan selesai baruah diketahui adanya perubahan dokumen lelang, volume matrial yang tidak sesuai dengan RAB?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, lolosnya ‘dokumen palsu’ yang dibuat oleh terdakwa bersama Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) dan Yeti Prabandari untuk memenuhi proses persyaratan pembayaran, yaitu berupa tandatangan dan stempel Konsultan pengawas<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah PPK/PA, PPTK, PPHP, Konsulan Pengawas, Pejabat Pengadaan termasuk Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) yang terlibat dalam pemalsuan dokumen bersama Yeti Prabandari tidak ikut bertanggung jawab? Mengapa ?<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan. Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor: 1.03.01.37.01.5.2 tertanggal 31 Desember 2018, mengelola dan melaksanakan program Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Bojonegoro dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp609.416.371.779,29. <br /><br />Anggaran program kegiatan sebesar Rp609.416.371.779,29 tersebut diperuntukkan Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten Lokal, salah satunya adalah Peningkatan Jalan Taji Bakalan di wilayah Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp6.939.000.000,; Belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp166.536.000; Belanja Jasa Konsultansi pengawasan sebesar Rp138.780.000. Total anggarann sebesar Rp7.244.316,000.<br /><br />Sesuai ketentuan pelaksanaan program kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut dilakukan melalui Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang proses tahapannya mulai dari tahap Persiapan, Perencanaan, Pemilihan Penyedia Jasa s/d Pelaksanaan Kontrak dan Pembayarannya.  </div><div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBNBXom3DUpf0_88Rt3DzLjLJqK4g1vf3cfYsfS3p9of9cR6NghkwhONW9dWlSc3X9zz327HRr6c8OIgswR7xiDtoFmEgxFhrEOrUnsyWQh66rV4dMjsC7H3GCexSyrznyumUzAts9Opw/s877/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="877" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBNBXom3DUpf0_88Rt3DzLjLJqK4g1vf3cfYsfS3p9of9cR6NghkwhONW9dWlSc3X9zz327HRr6c8OIgswR7xiDtoFmEgxFhrEOrUnsyWQh66rV4dMjsC7H3GCexSyrznyumUzAts9Opw/w640-h390/5.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">Pada tahap Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bojonegoro menunjuk CV. Mandalika sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/160.9/SPPBJ.APBD/PRC/PJPL/412.203/2019, tanggal 04 Pebruari 2019 dengan biaya Kontrak sebesar Rp88.297.000<br /><br />Sementara untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menunjuk CV. Mulia Karya sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa ( SPBJ) Nomor : 620/757.23/SPBJ.APBD/ PGWS.PJ-L/412.203/2019, tanggal 24 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. : 620/17/SP.PJ-PGWS/APBD/412.203/2019. tanggal 12 Juni 2019 dengan Biaya kontrak Rp128.920.000 <br /><br />Untuk membuat perencanaan Pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 tersebut, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro lebih dulu menyerahkan spekteknis dan besaran harga Satuan per item pekerjaan sebagai dasar untuk membuat perencanaan, sehingga CV. Mandalika selaku konsultan perencana tinggal melakukan perhitungan Volume atau Quantity pekerjaan dan Pembuatan gambar Kerja. <br /><br />Adapun Spekteknis Perencanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut yaitu : Panjang Beton Rigid (beton mutu K-350) : 1.594 M/ Perkerasan kaku Lebar : SM Tebal : 0,20M (20cm) “Panjang pekerjaan Aspal AC WC (Oprid) : 161 M Lebar : 5 meter, Tebal : 4cm Panjang pekerjaan bahujalan : 1.594 M1 Lebar : 1 meter (kanan-kiri), Tebal (Lapis pondasi Agregat A) : 30 Cm Panjang pekerjaan lantai kerja : 1.594 M1, Lebar :5,20 M Tebal : 10cm Peninggian Existingjalan dengan agregat A : tebal 15 cm. Normalisasi bahujalan dengan agregat B : tebalnya menyesuaikan kondisi. <br /><br />Hasil Perencanaan yang dibuat CV. Mandalika untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan biaya konstruksi sebesar Rp6.939.000.000 tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB ) <br /><br />Selanjutnya, untuk kepentingan proses pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang dilakukan oleh Pokja Badan layanan Pengadaaan Barang Jasa ( BLPBJ ) Kab. Bojonegoro, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp6.938.982.104,02<br /><br />Setelah itu saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menyerahkan dokumen Pemilihan ke Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Bojonegoro dan melakukan input data Spesifikasi Teknis Umum dan Spesifikasi Teknis Bahan dan Peralatan ke LPSE untuk proses pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019. <br /><br />Pada tahap proses lelang tanggal 22 April 2019, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro mengumumkan lelang /tender Pascakualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan konstruksi paket pekerjaan peningkatan Jalan Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut : Ijin Usaha; SBUJK klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil); klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil Memiliki NPWP Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018); <br /><br />Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; Tidak masuk dalam daftar hitam; Mempunyai pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir  baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalanan subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil atau SKT bidang sipil dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa SKT dan bukti setor pajak PPh pasal 21 form 1721 atau form 1721-AI1. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXrVnMd3Ym6fqU01kYyZNh4LYC3tmMYxLuH7lgWCQU0ZDfqkn8ZM2v4emcanfavhA1mwaEDjLu00EURKMC6YdTKx6MZZigJMWcukbz0QG1czL26-Rh8_WwHcm6j2hq4esHkshd-vxhFDU/s1272/IMG20210510115726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="526" data-original-width="1272" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXrVnMd3Ym6fqU01kYyZNh4LYC3tmMYxLuH7lgWCQU0ZDfqkn8ZM2v4emcanfavhA1mwaEDjLu00EURKMC6YdTKx6MZZigJMWcukbz0QG1czL26-Rh8_WwHcm6j2hq4esHkshd-vxhFDU/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">.Selain harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan, peserta lelang/ calon penyedia harus menyampaikan dokumen persyaratan teknis dalam Dokumen Panawarannya sesuai yang sudah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, Dokumen peryaratan Teknis yang harus dipenuhi diantaranya adalah Daftar personil beserta bukti sesuai yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dari pengalaman maupun kompetensinya, tujuan dari pemenuhan syarat data personil inti dari pengalaman maupun kompetensinya adalah untuk mendapatkan penyedia yang benar-benar memiliki kompetensi pada bidangnya, sehingga pada saat pelaksanaan kontrak output yang dihasilkan benar-benar optimal dan dapat memberikan manfaat pada Negara <br /><br />Pada tanggal 30 April 2019, saat Pokja I Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Kab. Bojonegoro melakukan kegiatan pembukaan penawaran, terdapat 10 penyedia yang memasukkan dokumen penawaran Paket pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan,  diantaranya adalah CV. Bhadra Raya yang berada pada urutan Nomor 2 dengan nilai penawaran terendah sebesar Rp5.558.792.324,14 yang selengkapnya sebagai berikut : 1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5,; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14,; 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82,; 4. CV. Alba Jaya : Rp5.803.362.389,; 5. CV. Pengestu : RP5.956.562.400,59,; 6. CV. Mliwis putih : Rp6.213.321.288,14,; 7. CV. Janur Kuning : Rp6.465.284.213,82,; 8. PT. Alfita Teknik : Rp6.587.319.056,15,; 9. CV. Gama Citra Mandiri : Rp6.657.167.524,92 dan 10.CV. Yudistira jaya : Rp6.724.820,589,9 <br /><br />Bahwa Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro selanjutnya melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu Evaluasi Administrasi, evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga terhadap 3 peserta penawar terendah yaitu :1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5 ; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14  dan 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82. Hasil dari Evaluasi dokumen penawaran tersebut, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro menyatakan CV. Hikmah, gugur. Sementara CV. Bhadra Raya dinyatakan lolos dan memenuhi syarat menjadi penawar terendah No. 1. Kemudian di lanjutkan dengan pembuktian kualifikasi yang menyatakan CV. Bhadra Raya Lolos dan memenuhi syarat<br /><br />Pada tanggal 15 Mei 2019, Pokja l BLPBJ Kab. Bojonegoro melalui sistem LPSE menetapkan CV. Bhadra Raya sebegai pemenang lelang pekerjaan konstruksi Paket pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.558.792.324,14. <br /><br />Selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kab. Bojonegoro mengadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) pekerjaan Konstruksi peningkatanjalan Taji Bakalan dengan tujuan untuk mencocokkan dan kesesuaian dokumen kualifikasi Asli CV. Bhadra Raya seperti yang diapploud dalam LPSE . <br /><br />Dalam Rapat tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mengubah dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran yang diupload ke LPSE yang ditunjukkan pada Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) berbeda. Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT asli atas nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja 1, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya . Aneh bukan ?<br /><br />Setelah dilaksanakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia ( RPPP), saksi Jafar Sodig selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menunjuk CV. Bhadra Raya dan Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/842/SPPBJ.APBD/PJ-L/412.203/2019, tanggal 31 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak yaitu saksi Jafar Sodig ST.MM jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Bidang Jalan dan Prasarana Dinas pekerjaan Umjum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, dengan harga kontrak sebesar Rp5.558.792.324,14, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_II_k_wMH_WDQPyp2pYDTMXVk0zNGJ9UybAy27pS-1ai61t382bV0SvK6qPLW07YLi5XPHzcsKxjgEqZIWYGZ_lnVmNFBxHT7OHWdThJi75IBhQqMKKFGCzPFJFprayHlLRKDkuhdJwU/s871/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="871" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_II_k_wMH_WDQPyp2pYDTMXVk0zNGJ9UybAy27pS-1ai61t382bV0SvK6qPLW07YLi5XPHzcsKxjgEqZIWYGZ_lnVmNFBxHT7OHWdThJi75IBhQqMKKFGCzPFJFprayHlLRKDkuhdJwU/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div>Dan untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 620/16.1/ SPMK.PJ/APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019. <br /><br />Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620 / 16 / SP.PJ/ APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai kontraktor / penyediajasa pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di wilayah Tambakrejo, Kab. Bojonegoro mempunyai Tugas dan berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan, memperbaiki dan melakukan perawatan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sesuai yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan yang telah disepakati yaitu, “Harga borongan: Rp5.558.792.324,14“ Jangka waktu pelaksanaan : 120 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Terhitung Mulai 12 Juni 2019 s/d 09 Oktober 2019. “Masa Pemeliharaan : selama 180 hari kalender sejak tanggal Penyelesaian pekerjaan (BAST I). Cara pembayaran : <br /><br />1. Pembayaran uang muka : 30% Sebesar Rp5.558.792.324, 14 x 30% = Rp.1.667.637.697,24 ; 2. Pembayaran Termin 1: 30 %, setelah fisik mencapai 35% Sebesar : Rp5.558.792.324,14 x 35%= Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka  30 % Rp500.21.309,17 - Rp1.667.637.697,24,<br /><br />3. Pembayaran Termyn II : 40 % Setelah fisik mencapai 75% Rp5.558.792 324,14 x 40% = Rp2.223.516.929,66, Pengembalian uang muka 40%, Rp667.055.078,90 – Rp1.556.461.850,76 dan <br /><br />4, Pembayaran Termyn III 30 % Setelah fisik mencapai 100%,  Rp5.558.792.324,14 x 30 % = Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka 30 % = Rp1.667.637.697,24 - Rp500.291.309,17 = R1.167.346.388,07<br /><br />Bahwa terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, bahwa Penyedia harus bertanggungjawab penuh atas : a. Pelaksanaan kontrak; b. Kualitas barang/jasa; c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan dan e. Ketepatan tempat penyerahan <br /><br />Oleh karena kapasitas dan kedudukan serta tanggungjawab penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan paket Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang telah disepakati, <br /><br />Sehingga Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan pasal 4 huruf a Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang jasa/ Pemerintah untuk memberikan Value for Money menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang negara yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dapat tercapai sesuai dokumen kontrak harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 yang telah disepakati adalah sebesar Rp5.558.792.324,14 <br /><br />Untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Kontraktor/penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menugaskan dan menempatkan personil sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya yang dipersyaratkan dan ditawarkan dalam dokumen penawaran di lokasi proyek untuk melaksanakan pekerjaan<br /><br />Tenaga personil yang dibutuhkan untuk ditempatkan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang telah dipersyaratkan kompetensi dan pengalamannya dalam dokumen pengadaan pakrejaan peningkatan jalan Taji Bakalan dengan maksud personil /dan Tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut mampu melaksanaan/melakukan pekerjaan dengan baik dan mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan baik kwantitas dn kualitas yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak<br /><br />Namun saat melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sengaja tidak menempatkan tenaga personil yang dibutuhkan sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut. <br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Minggarjono dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari upah tenaga kerja yang lebih murah , menempatkan personil diluar data personil ditawarkan. yaitu : tenaga Freeland bernama Haris Miftahudin, Juwari dan M. Syifa yang tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan dilapangan. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlCMr77G0NXgMp4W2vbyMz-RML1aagSSzrNSTmR4vX7C01ZYBbCBnJCgqowcrsJcH9LbhjHlLG501GpaUwX52aRhhayGTu6KpfDE0K9GzGO2iC6PABfTvAD-QbNPOpG00kswxQL7P81EA/s1272/IMG20210510115726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="526" data-original-width="1272" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlCMr77G0NXgMp4W2vbyMz-RML1aagSSzrNSTmR4vX7C01ZYBbCBnJCgqowcrsJcH9LbhjHlLG501GpaUwX52aRhhayGTu6KpfDE0K9GzGO2iC6PABfTvAD-QbNPOpG00kswxQL7P81EA/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div>Penempatan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut seharusnya mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) sesuai yang ditentukan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019, yang disebutkan; syarat-syarat umum Kontrak pada huruf C Angka 54.1.b “bahwa penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum menunjuk personil Managerial yang namanya tidak tercantum dalam Lapiran A SSKK ,“ dan Angka 54.2.c “Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum mengubah personil Managerial dan atau peralatan utama“. <br /><br />Penempatan tenaga personil dilapangan untuk melaksaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai orangnya, pengalaman maupun kompetensinya tersebut menyebabkan personil tersebut tidak bisa memahami dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan secara utuh,  sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang mengakibatkan output / atau hasil pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan yang dihasilkan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak baik kuantitas dan kualitasnya . <br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang mengganti dan menempatkan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai yang ditentukan dalam syarat-syarat Umum Kontrak tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 . <br /><br />Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mempunyai tanggungjawab melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak Pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan <br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB yaitu : Dari CV. Sari Bumi (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Agregat A :40Truk : berat : 569,06 Ton AgregatB :1 Truk :berat : 19,18 Ton. Dari PT. Asli Indo Raya (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Basecourse : 13 Truk : berat : 119,06 Ton. Basecourse : 7 Truk : berat : 61,27 Ton. 180,33 Ton Dari Koperasi Serba Usaha Kusuma Karya Bersama Bojonegoro . BasecouseA:20 Truk : berat : 251,22 Ton Base Course B: 13 Truk : berat : 162,92 Ton Jumlah seluruhnya agregat A berat : 1.000,61 Ton 769,70 M3 Jumlah seluruhnya agregat B berat : 182,10 Ton 140,08 M3. Yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak : Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3 <br /><br />Untuk menambah volume lapis pondasi Agregat A pada pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya melalui pelaksana pekerjaan di lapangan M. Syifa, membeli material tanah liat dari Saksi Suryono dan digunakan untuk menguruk pekerjaan bahu jalan pada pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan , setelah diurug dengan tanah liat baru diatasnya diberi Base course / Agregat A. <br /><br />Untuk pelaksanaan pekerjaan Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda berdasarkan dokumen kontrak perjanjian pengadaan Barang /Jasa pekerjaan kosntruksi peningkatan jalan Taji Bakalan, ditentukan spekteknis pekerjaan perkerasan Rigid Beton semen ditentukan kualitas mutu beton terpasang sesuai dokumen kontrak (gambar Kerja dan Analisa Harga Satuan) pekerjaan Perkerasan beton Semen dengan anyaman tulangan ganda (Rigid Beton) adalah beton mutu K-350 dengan panjang 1.594 M , tebal 20 cm , lebar 5 meter, dan sesuai dokumen penawaran material beton Rydemix untuk pekerjaan perkerasan beton semen bersumber dari PT. Asia Beton, <br /><br />Dalam pelaksanaannya, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, untuk pekerjaan perkerasan Beton Semen dengan anyaman tulangan ganda pada pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan membeli beton Rydemix di luar dokumen penawaran tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), <br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya membeli beton Rydemix dari PT Standar Beton Indonesia (SBI), dan PT. Beton Budi Mulia (BBM). Setelah beton Rydemix dihampar di lokasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV, Bhadra Raya sengaja tidak melaksanakan pekerjaan curring compound yang merupakan bagian dari Item perkerasan Beton Semen yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu betonterpasang sesuai yang telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan<br /><br />Perbutan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang tidak melaksanakan pekerjaan Curring Compound tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan perkerasan beton semen (Rigid Beton) terpasang tidak sesuai kualitas mutu beton yang dipersyaratkan<br /><br />Sehingga pada tanggal 02 Oktober 2019, saat dilakukan pengambilan sampel benda uji inti (Coredril) Rigid beton semen untuk diujikan di lembaga Independen sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa sampel benda uji ke Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBVGJeoFQiNmGXEOlWDM1BtDMHAgFENEtGY1V1i5o5r5WgyjwwwYppdULhkHtYbu-8TcOeIwdM2cle6b4Q1apyIrHTMNL10W6o3V6mde95MZ4q2Y2PzIdvTFLEvgSL3QP1-VGGDlkxijI/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBVGJeoFQiNmGXEOlWDM1BtDMHAgFENEtGY1V1i5o5r5WgyjwwwYppdULhkHtYbu-8TcOeIwdM2cle6b4Q1apyIrHTMNL10W6o3V6mde95MZ4q2Y2PzIdvTFLEvgSL3QP1-VGGDlkxijI/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Dari hasil pengujian kuat tekan beton terhadap sampel Rigid Beton semen terpasang, tidak sesuai spekteknis mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dokumen kontrak yaitu: 1. Berdasarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X/VLBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 = K-219,232 = 17,832 MPa.,; 2. Berdaarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 228,679 kg/cm2 K-228,679 = 18,601 MPa. <br /><br />Pada akhir kontrak tanggal 09 Oktober 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku direktur CV. Bhadra Raya tidak dapat menyelesaikan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan 10094 , progres fisik pekerjaan sesuai Laporan Mingguan, dari konsultan pengawas baru mencapai 89,034%.<br /><br />Aadapun pekerjaan yang belum selesai adalah : Pekerjaan pelebaran bahujalan fisik masih 054. Pekerjaan perkerasan beton volume kurang 0,1549 Panjang 6 meter. Saksi Jafar Sodig selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, kemudian memberikan kesempatan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya selama 14 hari Kerja terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan Perungkatan Jalan Taji Bakalan yang dituangkan dalam Adenddum Perjanjian Kontrak Nomor : 620/16/SP.PJ.ADD.01/PAPBD/412.203/2019 tanggal 8 Oktober 2019. <br /><br />Pada tanggal 17 Oktober 2019, sebelum batas akhir kontrak tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro bersama Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana melakukan Monitoring dan pemeriksaan pekerjaan sekaligus pengambilan sampel benda uji Rigid beton semen sesuai Spekteknis mutu K-350 sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termin III (100%).<br /><br />Sesuai hasil pemeriksaan dalam Lembar Kertas Kerja tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bambang Sigit selaku Kontraktor, Konsultan Pengawas (Kadarman) dan Tim Teknis (Ilham dan Budi) terkait dengan pekerjaan Bahu jalan yang dikerjakan oleh CV. Bhadra Raya ditemukan pekerjaan bahu jalan tidak sesuai speksifikasi dan volume dalam RAB yaitu : Bahujalan ada agregat yang tidak sesuai RAB dan gambar, Lebar bahu jalan kurang dari gambar dan RAB, Hasil pengukuran dari total panjang jalan 1.594 setelah diukur dari 6 Sekmen diperoleh panjang total 1.590,5. <br /><br />Pada tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono mengajukan surat permohonan Nomor : 052/CV-BR/SDA/X/2019 perihal permohonan pemeriksaan penambahan pekerjaan, namun pada akhir kontrak tanggal 23 oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya belum menyelesaikan progres fisik pekerjaan Peningkatan jalan TajiBakalan 10090 akan tetapi hanya dikerjakan 92, 076 Yo, Progres pekerjaan tersebut sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas. <br /><br />Adapun Pekerjaan yang tidak / belum diselesai yaitu : pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan sesuai Dokumen Kontrak volume 1.067,07, M3 (lebar 1 meter dan dalam / tebal 30 cm) namun hanya dikerjakan dengan volume 371,23 M3 (lebar hanya 0,5 meter dan dalam /tebal 30 cm). Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat dari PPK Nomor : 620 / 2412/PJ.412.203/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang dimohonkan terdakwa dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim Teknis tanggal 17 Oktober 2019. <br /><br />Dari hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan dilapangan, ternyata saat itu hasil pekerjaan fisik belum mencapai 100%. Hal tersebut berdasarkan Temuan pemeriksaan Sesuai dengan catatan / Instruksi lapangan dari Tim Teknis adalah : Pekerjaan Beton Rigid mengalami retak Rambut / halus , harus diberi Sika Grout Pekerjaan Beton Rigit mengalami pecah retak di Jack dril dan diberi sika Grout Pekerjaan bahujalan yang tidak sesuai dengan spek diganti dengan agregat A dan dipadatkan . <br /><br />Pekerjaan harus sesuai dengan spekteknis dan sepengetahuan pengawas. Catatan / Instruksi Konsultan Pengawas adalah : Pekerjaan bahujalan harus dipenuhi 1005 dan menggunakan agregat kelas A. Akan tetapi, Instruksi dari Tim Teknis dan Konsultan pengawas hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan peningkatan jalan TajiBakalan. Dan sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas progres fisik, tetap senilai 92, 076 %. <br /><br />Dari pengambilan sampel benda uji inti (coredril ) terhadap pekerjaan perkerasan Rigid beton semen mutu K-350 yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn I (30%) dan II (70%) , dan pengambilan tanggal 17 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan Termyn III (100%) yang yang dilakukan oleh Tim Teknis pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan bersama kontraktor pelaksana pekerjaan dan Konsultan Pengawas, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SUmZbV-HNbelWMItVmFQfblTZOYt_QXbBnq9bBKIm54jyMMWm528-oXu_lXdWrHTR0diIGuLFq0VTOTVPrhJ3Y15QzQxb3qLwWa8xSZGtZG5MNC9gXMXdedhtDD8VL6iVqSwr7v2Wno/s1257/IMG20210510115712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="1257" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SUmZbV-HNbelWMItVmFQfblTZOYt_QXbBnq9bBKIm54jyMMWm528-oXu_lXdWrHTR0diIGuLFq0VTOTVPrhJ3Y15QzQxb3qLwWa8xSZGtZG5MNC9gXMXdedhtDD8VL6iVqSwr7v2Wno/w640-h276/IMG20210510115712.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu membawa Sampel benda wyji Rigid Beton untuk dilakukan uji mutu di Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dari hasil pengujian diperoleh mutu beton sebegai berikut : 1. Berdasarkan hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X//LBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019. Hasil yang diperoleh : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 =  K-29,232 = 17,832 Mpa,; 2. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 adalah sebagai berikut : Hasil yang diperoleh : ah Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah 228,679 kg/cm2 = K-228,679 = 18,601 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 237,797kg/cm2 = K-237,797<br /><br />Mengetahui hasil uji mutu beton Rigid pekerjaan perkerasan beton semen tidak mencapai Mutu K-350 sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono dengan tujuan agar hasil pekerjaan perkerasan beton semen yang tidak mencapai mutu beton K-350 dapat dibayar oleh PPK Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro sesuai mutu beton K-350 yang disyaratkan dalam dokumen kontrak, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selanjutnya merekayasa 3 (tiga) hasil pengujian kuat tekan Beton yang dikeluarkan Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dengan cara : <br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa Hasil pengujian kuat tekan beton tersebut ke tempat foto copy untuk discan kemudian terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono merubah data yang ada dalam hasil uji Lab yaitu : Hasil Tekanan Hancur (KN) Hasil Teg. Hancur riil (Mpa) Hasil Teg. Hancur riil ( Kg/cm) dengan data yang sudah disiapkan sehingga hasilnya rata-rata kuat tekan beton menjadi memenuhi mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontrak <br /><br />Telanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menandatangani hasil pengujian kuat tekan beton yang telah direkayasa tersebut dengan meniru tandatangan Mohammad Erfan ST,MT pejabat Laboratorium Bahan Konstruksi ITN Malang. Begitu pula dengan stempel ITN Malang. Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono memesannya sendiri di Bojonegoro untuk digunakan cap stempel Hasil uji kuat tekan beton yang telah direkayasanya. <br /><br />Setelah selesai merekayasa dokumen hasil uji kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyerahkan dokumen hasil kuat tekan beton yang sudah direkayasa tersebut kepada Sdri. Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) untuk diserahkan kepada Dinas PU. Bina Marga Kab. Bojonegoro. Namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro karena ada kesalahan yang mestinya hasil tes beton tertulis Cordrill bukan Silinder. <br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono kembali merekayasa hasil uji lab kuat tekan beton yang semula benda uji tertulis Silinder menjadi Coredrill, sehingga hasil pengujian kuat tekan beton hasil rekayasa menjadi : 1. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.04.IX/I/LBK/2019 tanggal 09 September 2019 adalah: hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384 89 kg/Cm = K-394 2 = 35,34 Mpa,; 2, Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 029.04.X//LBK/2019 tanggal 07 Oktober 2019 adalah sebagai berikut ; hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384,89 kg/Cm = K-384,896 = 33,19 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah Hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan : 382, 93 Kg/cm2 = K-382,93 <br /><br />Terdakwa kemudian kembali menyerahkan hasil rekayasa pengujian kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang kepada Saksi Sdri. Eni Noviana untuk diserahkan ke petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro, <br /><br />Dan berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton yang sudah direkayasa dan sesuai spesifikasi mutu beton yang dipersyaratkan selanjutnya Dinas PU Dinas Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro menggunakan Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton tersebut sebagai dasar membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% sebagai syarat kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan . <br /><br />Selanjutnya Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% tersebut diterima oleh saksi Sdri. Eni Noviana dan padatanggal 23 Oktober 2019 waktunya malam hari sekira pukul 21.30 WIB langsung diserahkan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang saat itu datang bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) bertempat di Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro untuk ditandatangani kontraktor dan konsultan pengawas, <br /><br />Saat itu terdakwa Ir bambang Sigit Minggarjono merekayasa tandatangan Ali Imron Direktur CV. Mulia Karya selaku Konsultan Pengawas dalam Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan . <br /><br />Setelahitu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono kembali bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyerahkan kembali Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada saksi Sdri . Eni Noviana yang sudah ditanda tangani Direktur CV. Bhadra Raya Bambang Sigit Minggarjono selaku kontraktor, dan Direktur CV. Mulia Karya Ali Imron selaku Konsultan Pengawas, namun tidak ada Cap stempel dari CV. Mulia Karya selaku konsultan pengawas , <br /><br />Selanjutnya saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyampaikan “Mbak Novi kan kemarin sudah saya suruh buat stempel konsultan toh ...Mbak Novi stempel aja“. Selanjutnya saksi Sdri. Eni Noviana menggunakan stempel CV. Mulia Karya yang sebelumnya dipesan atas perintah terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFw75oqpTHaD9Z2ogSdONpVjPnkOMVpJM3SmTfnHLyhDHlaoJCsSjJ9cBXYvPZuHokOgoAsMLaMjMST-qP2S-QRkjOECoFgkH7wYO6t_kB25kFyKZHjdVzNJMLAmDdRLg0HoWVmbmnELM/s871/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="871" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFw75oqpTHaD9Z2ogSdONpVjPnkOMVpJM3SmTfnHLyhDHlaoJCsSjJ9cBXYvPZuHokOgoAsMLaMjMST-qP2S-QRkjOECoFgkH7wYO6t_kB25kFyKZHjdVzNJMLAmDdRLg0HoWVmbmnELM/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div>Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada Tim Teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan. <br /><br />Untuk kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn III dengan (fisik 100%), terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono juga memanipulasi dokumen seolah-olah pekerjaan peningkatan Jalan Taji, bakalan sudah mencapai 100% <br /><br />Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas , terdakwa membuat sendiri Data Pendukung Mutual Check ( MC-100%) pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan yang terdiri dari : Daftar Hadir Mutual Check 100% (MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100% ( MC-100), Hasil pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan <br /><br />Untuk membuat dokumen tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyuruh saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti), selanjutnya saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) meminta tolong kepada saksi Afri untuk membuat dokumen tersebut tanpa dokumen pendukung . Dokumen MC-100% pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut, seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, namun setelah dokumen tersebut selesai dibuat selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono melalui saksi Sdri . Yeti Prabandari ( Bu. Yeti) menyerahkan kepada saksi Eni Noviana ,<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu menyuruh saksi Sdri . Eni Noviana ( admin) untuk memalsu/ menembak semua tandatangan dalam data tersebut sesuai yang diperintahkan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono sebelumnya melalui pesan WA ke saksi Eni Noviana Pada tanggal 25 Oktober 2019 yang mengirim pesan WA kesaksi Eni Noviana yang isinya “Tolong yang bukan dinas ditembak sj“ dan saksi Sdri . Yeti Prabandari Pada tanggal 8 Nopember 2019 mengirim pesan WA ke saksi Sdri. Eni Noviana “MC-0 yang bener untuk yang atas minta tolong sampeyan print terus TTD konsultan , kontraktor bisa sampeyan tembak“ . <br /><br />Pada tanggal 08 Nopember 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono kembali mengirim pesan WA melalui HP No. 08113400813 ke saksi Sdri . Eni Noviana yang isinya “Sm data2 tembakan yang dari bu Yeti di print terus sampeyan tembak semua “. Pada tanggal 09 Nopember , Sdri Yeti atas perintah terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi Sdri Eni Noviana yang isinya “ sampeyan tid seperti biasa “, <br /><br />Untuk memalsukan/atau menembak tandatangan konsultan pengawas, pelaksana lapangan, kontraktor pelaksana, dan pengawas lapangan dalam dokumen dafttar hadir MC-100?o, Berita Acara MC-100%, Hasil Pengukuran MC-100% dan Perhitungan Volume pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono melalui pesan WA tanggal 8 Nopember 2019 mengirim contoh tandatangan milik kepala proyek kontraktor pelaksana atas nama Haris Miftahudin, Konsultan pengawas atas nama Suryanto, St dan Kadarman, St, <br /><br />Selanjutnya berdasarkan contoh tandatangan yang sudah diberikan oleh terdakwa Ir.Bambang Sigit Minggarjono tersebut, saksi Sdri Eni Noviana menembak tandatangan Kontraktor An. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, Tanda tangan Konsultan Pengawas An. Suryanto , Tandatangan Pengawas Lapangan An. Kadarman ST Tandatangan Pelaksana Lapangan An. Haris Miftahudin, Amd. <br /><br />Dalam dokumen Daftar Hadir Mutual Check 100% ( MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100 (MC-100), hasil pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan, <br /><br />Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan dokumen dokumen tersebut ke saksi Sdr. Ari petugas Admin Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro untuk kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termin HI (100%). yang selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh Bendahara , PPTK , PPK dan Pengguna Anggaran (PA) dipergunakan untuk proses pembayaran prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan. <br /><br />Selanjutnya berdasarkan dokumen hasil pengujian kuat tekan beton dan dokumen data proyek yang dibuat oleh terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia jasa pekerjaan konstruksi paket pekerjaan peningkatan jalan TajiBakalan di Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro tahun 2019 tersebut diatas, maka pada tanggal 12 Desember 2019 Bendahara , PPTK , PPK dan Pengguna Anggaran selanjutnya memproses dan melakukan pembayaran biaya prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan TajiBakaian sebesar Rp. 5.558.792.324,14 dengan rincian :<br /><br />1. Termin I (30%) sebesar Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka Rp500.291.309,17. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.637.697,24 sesuai SP2D No. 8841/LS-BJ/2019, Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgl. 16 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />2. Termin I1 (40%) sebesar Rp2.223.516.929,6 dikurangi pengembalian uang muka Rp667.005.078,90. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.556.561.850,76 sesuai SP2D No. 8788/LS-BJ3/2019 , Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgi. 16 Desember 2019 di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />3. TerminIII (30%) fisik 100% sebesar Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka Rp500.291.309,17. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.346.388.07, Sesuai SP2D No. 12971/LS-BJ/2019, Tgl.31 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim tgl. 31 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />Berdasarkan Laporan Analisis Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kabupaten Bojonegoro dari Ahli Konstruksi ITN Malang tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Ir. A. Agus Santosa , MT, deperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Hasil perkerasan untuk beton kurus (mutu B-0) secara umum dapat diterima karena memenuhi syarat rata-rata kekutan tekannya » 85% dari yang disyaratkan .<br /><br />2. Pekerjaan Rigid Pavement Section 1 tidak memenuhi syarat karena nilai kuat tekannya «8596 dari yang disyaratkan , yaitu 297,5 Kg/cm2.<br /><br />3. Pekerjaan Rigid Pavement Section 2 tidak diterima walau nilai kuat tekan rataratanya » 85% dari yang disyaratkan , tetapi ada 3 benda uji yang nilai kuat tekannya 75% dari yang disyaratkan .<br /><br />4. Pekerjaan Rigid Pavement Section 3 tidak diterima karena nilai kuat tekan rataratanya « 85% dari yang disyaratkan, dan ada 1 benda uji yang nilai kuat tekannya “75% dari yang disyaratkan.<br /><br />5. Pekerjaan Rigid Pavement Section 4 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya ? 8596 dari yang disyaratkan, dan tidak ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br /><br />6. Pekerjaan Rigid Pavement Section 5 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya 85% dari yang disyaratkan , dan tidak ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br /><br />7. Pekerjaan Rigid Pavement Section 6 tidak dapat diterima karena ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br /><br />8. Lapis Pondasi agregat bahu jalan tidak memenuhi syarat sebagai lapis pondasi Agregat A baik secara ayakan maupun uji CBR.<br /><br />9. lapis pondasi agregat leveling badan Jalan sebelah kiri memenuhi syarat agregat B dan sebelah kanan tidak memenuhi syarat agregat B.<br /><br />Kesimpulan Umum hasil pekerjaan <br />1. Secara kualitas Bahwa hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi kualitas /mutu yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak .<br /><br />2. Secara Kuantitas. Pekerjaan Rigid beton pavement dengan lebar 5,0 meter , tebal 20 cm dan didapatkan panjang 1589,80 Meter dari 1.594,0 Meter yang ditentukan dalam kontrak sehingga ada kekurangan panjang 4,20 Meter.<br /><br />Adapun kekurangan volume pekerjaan sepanjang 4,20 meter, meliputi pekerjaan lapis pondasi agregat A dan B pada ( devisi 5), pekerjaan struktur ( Devisi 7), pekerjaan lapis pondasi bawah beton kurus ( Devidi 5) , pekerjaan perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda ( devisi 5) dan pekerjaan lapis pondasi agregat A pada bahu jalan ( devisi 4). <br /><br />3. Fungsi. Secara fungsi, pekerjaan jalan beton Rigid Pavement masih dapat digunakan walaupun secara kualitas ada yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kontrak, akibat tidak dipenuhinya kualitas sesuai dengan yang disyaratkan akan menyebabkan umur jalan tidak sesuai dengan yang direncanakan. <br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan melakukan manipulasi /atau merekayasa dokumen : <br /><br />Hasil pengujian kuat tekan beton pekerjaan Rigid Beton dari ITN Malang; - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100%; Daftar Hadir Mutual Check 10046 (MC-10044); - Berita Acara Mutual Check 100% (MC-100), Hasil pengukuran MC-100 % serta Perhitungan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan. <br /><br />Untuk persyaratan kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan hingga menerima pembayaran prestasi pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan senilai 100% sebesar Rp5.558.792.324,14 bertentangan / menyimpang dari ketentuan : <br /><br />1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah a) Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa pengadaan barang jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas , jumlah , waktu biaya , lokasi dan penyedia. b) Pasal 17 (1) yang menyatakan “ Penyedia harus bertanggungjawab penuh atas : a) Pelaksanaan kontrak b) Kualitas barang/jasa c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume d) Ketepatan waktu penyerahan dan e) Ketepatan tempat penyerahan c) Pasal 27 (4) huruf b yang menyatakan kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas ralisasi volume pekerjaan . <br /><br />2. Lampiran Peraturan Lembaga Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia Angka 7.12 Pembayaran Prestasi pekerjaan ; a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.,; b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang . tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan . <br /><br />3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi. Pasal 3 “Pembayaran bulanan / termyn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak “. <br /><br />4. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019. Pasal 13 ayat 2angka 3 yang menyatakan bahwa pembayaran termin (angsuran) Ketiga sebesar 3096 setelah prestasi pekerjaan mencapai fisik selesai 100%. <br /><br />Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investifatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah atas Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan pada Dinas Pekerjaan Umum Binam Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro tahun Anggaran 2019 Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 , diperoleh nilai kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi surat perjanjian <br /><br />Sehingga dari harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kab. Bojonegoro sebesar Rp5.558.792.324,14 yang dibayarkan dan diterima oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, seharusnya berdasarkan hasil pekerjaan terpasang sesuai ketentuan pasal 4 huruf a, Pasal 17 (1), Pasal 27 (4) huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pemerintah <br /><br />Ketentuan Angka 7.12 Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia, Pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi dan Pasal 13 ayat (2 ) angka 3 Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro hanya membayar pekerjaan peningkatan jalan Taji -Bakalan sebesar : Rp5.558.792.324,14 – Rp500.982.903,20 = Rp5.057.809.420,94  <br /><br />Dengan demikian, kelebihan harga pembayaran sebesar Rp500.982.903,20 tersebut tidak seharusnya diterima dan menjadi hak terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya tersebut diatas, Keuangan Negara / Daerah Kabupaten Bojonegoro dirugikan sebesar Rp500.982.903,20 (lima ratus juta sembilan ratus delapan pulu dua ribu sembilan ratus tiga rupiah koma 20 sen). <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3 atau Pasal 7) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Direktur CV. Bhadra Raya Diadili Karena Dugaan Korupsi Proyek Rp500 Juta

“Adakah rekayasa dalam perkara ini? Mengapa hanya terdakwa yang diadili dalam proyek APBD? Bagaimana tanggungjawab PPK/PA, PPTK, PPHP, Konsu...

»

Korupsi Rp4.2 Juta, Terdakwa Dituntut 4 Thn Penjara dan Susidair 2 Thn Penjara

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Kelebihan Bayar atau Kerugian negera sebesar Rp298 sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK, tetapi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kajari terbit tanggal 20 November 2020. Dan hasil Audit Inspekorat tanggal 8 Januari 2021, ada yang belum dikembalikan </span></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">senilai Rp4.2 juta. Bagaimana ini.....?#</span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg72s7YKjk2w8qCsipLfzldTckNc-Q4LAq2nfNM736mzOi7KaZtqKTAxayxbTsCyx0lbm6MmFIVIQNH3ZgJKPqKblYLmd_d4ZHLR6s20RTRZyf_ars37AvTtTWqGFt0jncJfeekoR0-A-g/s700/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="700" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg72s7YKjk2w8qCsipLfzldTckNc-Q4LAq2nfNM736mzOi7KaZtqKTAxayxbTsCyx0lbm6MmFIVIQNH3ZgJKPqKblYLmd_d4ZHLR6s20RTRZyf_ars37AvTtTWqGFt0jncJfeekoR0-A-g/w640-h374/A.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djonni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan, dalam  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Senin, 10 Mei 2021, menuntut terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pengembalian Kerugian Negara sejumlah Rp4.200.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Pembuatan Tiga Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2019 sebesar Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) dan merugikan keuangan negara senilai Rp108.136.366 (bagian dari Rp298 juta yang sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK) berdasarkan penghitungan Inspektrat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M, dibacakan oleh JPU Djonni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejari Pasuruan dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melalui Vidio Conference (Vidcon) (Kamis, 25 Maret 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hakim Cokorda Gedearthana,, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu I KetutSuarta, SH., MH dan Hakim Ad Hock Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Lukman Hakim, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Samuel. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkEBx65UkT5AOsvHBomt5iu0UUeQ-WxsQg3tmlVV8_49y_cu-7Pno5omzF2cwfvH0CZ2jA5XMA06dFaZWuOvW54TE8vMKx1KXgSYqchdeBi5h0_4YBe1emRDXYxDDKZkTZa7gDNGzjy3g/s1070/IMG20210510125419.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="511" data-original-width="1070" height="306" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkEBx65UkT5AOsvHBomt5iu0UUeQ-WxsQg3tmlVV8_49y_cu-7Pno5omzF2cwfvH0CZ2jA5XMA06dFaZWuOvW54TE8vMKx1KXgSYqchdeBi5h0_4YBe1emRDXYxDDKZkTZa7gDNGzjy3g/w640-h306/IMG20210510125419.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M Bin Mahfud  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ”Melakukan tindak pidana korupsi” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum : <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M Bin Mahfud dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, <br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU diakhir pembacaan Surat Tuntutannya<br /><br />Atas surat Tuntutan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa memohon kepda Ketua Majelis Hakim agar diberi waktu 2 pekan untuk membuat dan menyampaikan Suar Pledoi atau Pembelaannya.<br /><br />“Tuntutannya 4 tahun dan mengembalikan uang 4 juta 2 ratus ribu rupia subsidair 2 tahun penjara. Ini tuntutannya aneh, kan sudah ada Perma (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi),” ujar Samuel kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />“Audit Inspektorat sebesar Rp4.200.000. Menurut Inspekorat karena ada kesalahan dari BPK saat melakukan audit,” pungkas Samuel<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKchiGQSEjaJ79Wc0rpafMnPXCmmuK0G7nUe8_G4K5v6cxfjronCRj3k0tyuu-Z2bQWtptT6BnBNBKzwTqXzcCxAZfiLAkqSV0q56l6c0DiRgos3DQyAWbFG2B916z9DDeWVCTM2Q0NMU/s861/IMG20210510125402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="861" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKchiGQSEjaJ79Wc0rpafMnPXCmmuK0G7nUe8_G4K5v6cxfjronCRj3k0tyuu-Z2bQWtptT6BnBNBKzwTqXzcCxAZfiLAkqSV0q56l6c0DiRgos3DQyAWbFG2B916z9DDeWVCTM2Q0NMU/w640-h400/IMG20210510125402.jpg" width="640" /></a></div> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1/2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan 7 berbunyi ; <br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rpl.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah); <br /><br />Ayat (2) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara<br />terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampa1 dengan Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah); dan e. kategori paling rmgan, sampai dengan Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /></i><br />Dari kasus perkara ini ada yang menggelitik sekaligus menimbulkan banyak pertanyan di masyarakat. Diantaranya adalah terkait kerugian negara dan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan apakah ada “rekayasa dari pihak-pihak lain untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Tipikor?”<br /><br />Dalam pasal 4 Undang-Undang RI No. 31 Thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.<br /><br />Dari bunyi pasal ini ada pertanyaan. Apakah pengembalian kerugian negara ke Kas Daerah yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dapat dilakuan penyidikan dan penuntutan?. Bukankah Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara ? Masih adakah kerugian negara setelah pihak yang bersangkutan telah mengemabalikannya ke Kas Daerah atas rekomondasi dari Lembaga Negara yang mengauditnya dan merekomondasikan agar dikembalikan?<br /><br />Dalam perkara ini, jumlah kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur adalah sebesar Rp289.539.742,73 dari total anggaran sebesar Rp375.000.000 untuk pembuatan 5 Aplikasi yang masing-masing Aplikasi senilai Rp75.000.000 yaitu; 1. Sistem Perhitungan Suara (SITURA), 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA), 3. Sistem Informasi Perikanan (SIPERI), 4. Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), dan 5. Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) <br /> <br />Hasil audit BPK BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang ditujukan kepada Wali Kota Pasuruan dijelaskan, BKP merekomondasikan kepada Wali Kota Pasuruan agar : a. Memberikan teguran kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran), PPkom, Kabid ee-Goverment (sebagai PPTK), Pejabat Pengadaan dan Kasi Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Memerintahkan kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran) dan Ppkom untuk memproses kelebihan pembayaran atas Lima Pengadaan Sistim Aplikasi OPD pada Diskominfo sebesar Rp289.539.742,73<br /><br />Dalam laporan BPK BPK RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 menjelaskan, atas rekomendasi tersebut pemerintah Kota Pasuruan melalui Kepala Diskominfo telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 26 juni 2020 sebesar Rp289.539.742,7 3 dengan rincian: a. PT PIU (PT. Program Indo Utama) sebesar Rp21.818.183,; b.. CV. TKA (CV. Tiga Karya Abadi) sebesar Rp3.341.183;, c. CV. RB (CV. Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73;, d. CV. Alr (CV. Abdi Luhur) sebesar Rp3.333.470;, e. CV ACK  (CV. Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 dan f. PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) sebesar Rp247.587.000 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy0s2v-Fcp-bbvgFlKCxe6gxxyKgWDCuN3o3edfJaV0EsQgTfKL8R2-VRlItpkvNEXeI0DyDv01AbhU5LG3gBDLoJrXRdbAlcPprMMMxDw_OdO4CCPlCh1M_bEs5XvPZt4Po2zTyCuqiU/s632/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy0s2v-Fcp-bbvgFlKCxe6gxxyKgWDCuN3o3edfJaV0EsQgTfKL8R2-VRlItpkvNEXeI0DyDv01AbhU5LG3gBDLoJrXRdbAlcPprMMMxDw_OdO4CCPlCh1M_bEs5XvPZt4Po2zTyCuqiU/w474-h640/1.jpg" width="474" /></a></div>Dari fakta Persidangan, bahwa adanya bukti pengembalian kerugian keuangan negara yang sudah diseotorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Pasuruan, yaitu ;<br />a. PT PIU (PT Program Indo Utama) sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan<br /><br />f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh  Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br /><br />Anehnya, pada tanggal 20 November 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020, dengan melibatkan Inspektorat Kota Pasuruan untuk menghitung Kerugian keuangan negara.<br /><br />Hal ini juga menggelitik. Sebab kasus perkara penyalahgunaan dana pembuatan 5 Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu SITURA, SIPANDA, SIPERI, SISTA) dan MASTANI dibagi menjadi 2 (dua) perkara, yaitu ;<br /><br />Perkara Pertama. Pembuatan 2 Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu; 1. Sistem Perhitungan Suara (SITURA), 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA) dengan terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan juga sebagai PA (pengguna anggaran) bersama Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kedua Terdakwa menunggu Tuntutan dari JPU<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4r47FRVh3HxuaWc81ortpJn-HUhNw7CMkSh6POoPSuXhy5u4wEv_aUrvMLr2c05PABfvaPOHIf4Jj8KO6GU9OGlvUq-rVTbiqo_FmZCqWXBeoGkKAp1MRT1SiweB_BBZ1GxqtXTfVY8Y/s1324/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="583" data-original-width="1324" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4r47FRVh3HxuaWc81ortpJn-HUhNw7CMkSh6POoPSuXhy5u4wEv_aUrvMLr2c05PABfvaPOHIf4Jj8KO6GU9OGlvUq-rVTbiqo_FmZCqWXBeoGkKAp1MRT1SiweB_BBZ1GxqtXTfVY8Y/w640-h282/1...jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU dalam Surat dakwaannya, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara dengan terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo adalah sebesar Rp108.136.366. Namun dalam laporan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 menyebutkan, Kerugian atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) adalah sebesar Rp108.136.366 dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000<br /><br />Perkara Kedua. Pembuatan 3 Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu; 1. Sistem Informasi Perikanan (SIPERI), 2. Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), dan 3. Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) dengan Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang menggantikan Fendy Krisdiyono, S.P., MM (bersama Tata Rini Wulandari selaku Kabid Layanan E-Government Diskominfotik yang juga menjabat sebagai PPTK dan Muhammad Chunaivi Soegondo selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Diskominfotik)<br /><br />Dalam perkara kedua ini menurut JPU yang tertuang di Surat Dakwaannya, bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.200.903.377. Namun laporan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 menyebutkan, kerugian atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) adalah sebesar Rp200.903.377 dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000<br /><br />Pertanyaannya adalah. Apakah Inspektorat Kota Pasuruan melakukan 2 kali audit dengan membuat 2 hasil laporan terkait adanya kerugian keuangan negara dari pembuatan 5 Aplikasi dengan anggaran yang sama, yaitu Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021<br /><br />Pertanyaannya berikutnya. Mengapa ada perbedaan jumlah kerugian keuang negara dalam surat dakwaan JPU sebesar Rp108.136.366 dengan hasil audit Inspekorat Kota Pasurua Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp15.300.000 dan Kerugian keuangan negara sebesar Rp.200.903.377 (dalam surat dakwaan JPU untuk terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M) dengan hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp4.200.00?<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain dari kasus perkara ini, ada yang masih menjadi pertanyaan, yaitu kasus perkara Korupsi dana PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 dan kasus Korupsi 'robohnya atap' SDN SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang hingga saat ini para pihak yang terlibat hingga saat ini belum juga diseret ke Pengadilan Tipikor sesuai fakta persidangan. Ada apa ?  </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBj8ao82kUoPjv9fBXb6Hh23UARSlvdGWnCwHUcWL8zr8rBdhIWgk6wihqMXrKjS_CYyWJhEDK2yNJ6MkNoQvBmD1OWWr_K-Dy7ESwKt-EGWJ0SfLRUfsU9A70Ab2pUI6BoJHNU9KbsW0/s640/IMG20210218123247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBj8ao82kUoPjv9fBXb6Hh23UARSlvdGWnCwHUcWL8zr8rBdhIWgk6wihqMXrKjS_CYyWJhEDK2yNJ6MkNoQvBmD1OWWr_K-Dy7ESwKt-EGWJ0SfLRUfsU9A70Ab2pUI6BoJHNU9KbsW0/w640-h288/IMG20210218123247.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat tuntutannya. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka kami berpendapat bahwa unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Unsur “Melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan ” <br /><br />Bahwa untuk memenuhi unsur “ Yang Melakukan, Yang Menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan " dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu : 1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana ( plegen ) : 2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana ( doen Plegen ), dan 3. Orang yang turut serta ( bersama-sama ) melakukan suatu perbuatan pidana ( mede plegen), <br /><br />Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : <br /><br />Bahwa sekira pertengahan tahun 2019, pada saat terdakwa SUGENG WINARTO, M.M., Bin MAHFUD menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan menggantikan Sdr. FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M<br /><br />Dari 5 (lima) aplikasi yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ternyata belum dilakukan penyerapan seluruhnya dan baru 2 (dua) aplikasi yang selesai yaitu aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dan terdapat 3 (tiga) aplikasi yang belum selesai, lalu terdakwa memanggil saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kabid Layanan e-government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019<br /><br />Kemudian terdakwa mengadakan rapat diruangan terdakwa bersama saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom untuk membahas penyerapan anggaran dibidang E-Government dan terdakwa meminta dibuatkan 1 (satu) aplikasi untuk bidang Statistik dan 2 (dua) aplikasi lainnya untuk mencari/menawarkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan aplikasi supaya penyerapan anggaran bisa maksimal dan terdakwa menanyakan “Untuk aplikasi yang sudah diserap bagaimana pelaksanaannya” <br /><br />Lalu saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menjawab "Pekerjaan dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dengan pinjam bendera rekanan, rekanan diberikan fee dan selebihnya uang diminta Kembali ke Dinas Kominfo Kota Pasuruan untuk kesejahteraan THL". <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC29W8PbU_-FKLTYOOkqbztxSrJ_cylAx7JTJrP1rnta4N0H2NiTYxFwT_8zYLKD9961vUe2b3oM7utJgudN_yhCiYXEXhVmfJU2W3lg45H5GnmjB68zNIRDFc1g523hhACKo8IUn4rsQ/s861/IMG20210510125402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="861" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC29W8PbU_-FKLTYOOkqbztxSrJ_cylAx7JTJrP1rnta4N0H2NiTYxFwT_8zYLKD9961vUe2b3oM7utJgudN_yhCiYXEXhVmfJU2W3lg45H5GnmjB68zNIRDFc1g523hhACKo8IUn4rsQ/w640-h400/IMG20210510125402.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah mendengar penjelasan dari saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, Terdakwa SUGENG WINARTO memerintahkan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, "Yo wes garapen seperti dulu, dokumen-dokumen siapno “ (ya sudah kerjakan seperti dulu dan dokumen-dokumen disiapkan) dan terdakwa menyetujui untuk pembuatan 3 (tiga) aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya tetap melibatkan para THL sebagaimana dalam pembuatan 2 (dua) aplikasi OPD sebelumnya. <br /><br />Untuk melaksanakan pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi, yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI) dan Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019,  telah dibuatkan kontrak kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK), sebagai berikut : <br /><br />1. Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), penyedia CV Ruas Bambu dengan Nomor SPK 027/2325/423.118/PPKM/20 Tanggal 10 Oktober 2019, jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender (11 Oktober - 14 Nopember 2019) dengan nilai anggaran Rp75.000.000<br /><br />2. Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI), penyedia CV. ABDI LUHUR dengan Nomor SPK 027/2794/423.118/PPKM/2019 tanggal 12 Nopember 2019, jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender (12 Nopember - 16 Desember 2019), dengan nilai anggaran Rp74.692.200<br /><br />3. Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI), penyedia CV ANUGERAH CITRA KELUARGA dengan Nomor SPK 027/2755/423.118/PPKM/2019 tanggal 08 Nopember 2019, jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender (12 Nopember s/d 16 Desember 2019) dengan nilai anggaran Rp74.666.900<br /><br />Bahwa masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). <br /><br />Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dibuat oleh 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas (THL) pada Diskominfotik Kota Pasuruan yaitu saksi SOFYAN SAHRUL, saksi HAMMER ZOELFAGAR MAHDIAS, S.Kom, saksi MUHAMMAD ALIFFIO I.W.R., sdri. ANISAH EVI NUR ROHMAH, S.Kom, sdri. CANDRA EMELIA FRANSISCA, S.Kom, sdr. MUZAKKI dan saksi HENDRIK ISTIAWAN, S.Kom dan mendapatkan Honorarium masing-masing sebesar Rp3.000.000 tiap bulannya selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Terdakwa telah mengetahui proses pengadaan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan para penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, dan PA tetap menindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia yaitu CV. Ruas Bambu, CV. Abdi Luhur dan CV. Anugrah Citra Keluarga, lalu pihak penyedia telah memotong fee untuk peminjaman bendera sebesar 4 5Y4 (lima persen) sampai dengan 10 Y6 (sepuluh persen) dari nilai SPK setelah dipotong pajak dan uang pembuatan aplikasi tersebut lalu dikembalikan oleh para penyedia kepada saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di Dinas Kominfotik Kota Pasuruan: <br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvqj_fuA9BM2c0a9LyBx0rM59lUSJAOp60-RAijB3TT5yrIsQDllJx9zO63cKgtAKSXA_ajVr1Ixr0alfBBzB62KopbPWiZk1oL_UOWYCuV6v18skYdbvQACDze43k0U3TttmSCqJ7iWk/s640/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvqj_fuA9BM2c0a9LyBx0rM59lUSJAOp60-RAijB3TT5yrIsQDllJx9zO63cKgtAKSXA_ajVr1Ixr0alfBBzB62KopbPWiZk1oL_UOWYCuV6v18skYdbvQACDze43k0U3TttmSCqJ7iWk/w640-h288/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">PH terdakwa saat menyerahkan bukti pembayaran kepada Majelis Hakim (Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Setelah saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menerima uang pengembalian pembuatan aplikasi E-SISTA, MASTANI dan SIPERI dengan total keseluruhan sebesar Rp184.110.000, kemudian saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom melapor kepada saksi saksi TATA RINI WULANDARI. Selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan saksi TATA RINI melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Wes Simpan dulu jangan diapa-apakan". Selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menyimpan uang tersebut dilaci meja kerjanya <br /><br />Dari fakta hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Unsur " Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri', <br /><br />Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : <br /><br />Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019 telah mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pembuatan sistem aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai total sebesar Rp. 375.000.000  sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018 yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2019, dengan uraian sebagai berikut : Pembuatan Sistim Aplikasi OPD dengan Volume 5.00, harga satuan Aplikasi sebesar Rp75.000.000<br /><br />Bahwa terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Wakil Walikota Pasuruan Nomor : 821.4/1137/423.202/PLT/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM. selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan juga diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK. Walikota Pasuruan Nomor : 188/179/423.011/2019 Tanggal 17 Mei 2019, <br /><br />Bahwa terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM selaku Pit. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan juga diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) berdasarkan SK. Walikota Pasuruan Nomor : 188/203/423.011/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj71TCFZImWUeIVJ0107FhxsBmMuOPI892ZBxlrSjZuvp4jJKL3cuhTp7TWWP7ND7suOnVJnsCCbZ3WoQovCOcFaIrA3UqnlvvfpablBdT0AO3dLR7kYxtND9JHQhG9atq2-Hi9cHJOraE/s1070/IMG20210510125419.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="511" data-original-width="1070" height="306" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj71TCFZImWUeIVJ0107FhxsBmMuOPI892ZBxlrSjZuvp4jJKL3cuhTp7TWWP7ND7suOnVJnsCCbZ3WoQovCOcFaIrA3UqnlvvfpablBdT0AO3dLR7kYxtND9JHQhG9atq2-Hi9cHJOraE/w640-h306/IMG20210510125419.jpg" width="640" /></a></div>Sekira pertengahan tahun 2019, pada saat terdakwa SUGENG WINARTO, M.M menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan menggantikan Sdr. FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. dari 5 (lima) aplikasi yang telah  dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA  SKPD) ternyata belum dilakukan penyerapan seluruhnya dan baru 2 (dua) aplikasi yang selesai  yaitu aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA) dan terdapat 3 (tiga) aplikasi yang belum selesai, <br /><br />lalu terdakwa memanggil saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kabid Layanan e-government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019, <br /><br />Kemudian terdakwa mengadakan rapat diruangan terdakwa bersama saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom untuk membahas penyerapan anggaran dibidang E-Government dan terdakwa meminta dibuatkan 1 (satu) aplikasi untuk bidang Statistik dan 2 (dua) aplikasi lainnya untuk mencari/menawarkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan aplikasi supaya penyerapan anggaran bisa maksimal dan terdakwa menanyakan “Untuk aplikasi yang sudah diserap bagaimana pelaksanaannya", <br /><br />Lalu Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menjawab "Pekerjaan dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dengan pinjam bendera rekanan, rekanan diberikan fee dan selebihnya uang diminta Kembali ke Dinas Kominfo Kota Pasuruan untuk kesejahteraan THL”, <br /><br />Setelah mendengar penjelasan dari saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  Terdakwa SUGENG WINARTO memerintahkan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, "Yo wes garapen seperti dulu, dokumen-dokumen siapno“ (ya sudah kerjakan seperti dulu dan dokumen dokumen disiapkan) dan terdakwa menyetujui untuk pembuatan 3 (tiga) aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya tetap melibatkan para THL sebagaimana dalam pembuatan 2 (dua) aplikasi OPD sebelumnya. <br /><br />Untuk melaksanakan pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI) dan Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 telah dibuatkan kontrak kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) <br /><br />Bahwa masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). <br /><br />Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dibuat oleh 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas (THL) pada Diskominfotik Kota Pasuruan yaitu saksi SOFYAN SAHRUL, saksi HAMMER ZOELFAGAR MAHDIAS, S.Kom, saksi MUHAMMAD ALIFFIO I.W.R., sdri. ANISAH EVI NUR ROHMAH, S.Kom, sdri. CANDRA EMELIA FRANSISCA, S.Kom, sdr. MUZAKKI dan saksi HENDRIK ISTIAWAN, S.Kom dan mendapatkan Honorarium masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) tiap bulannya selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BX47duNhBNWEShuVFOTZ06kDd06DAu1niiaTG6RdZzrs_q6U9gkC9HbE5Rv5GY5wSr8CXD6AdpjiYgiHnVU_NYy9CLHAwVr8BGraB_b5c8U5fUQmqvkc-iCfPWS9WOYUwRzTa2PIHck/s1366/IMG20210510125103.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="548" data-original-width="1366" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BX47duNhBNWEShuVFOTZ06kDd06DAu1niiaTG6RdZzrs_q6U9gkC9HbE5Rv5GY5wSr8CXD6AdpjiYgiHnVU_NYy9CLHAwVr8BGraB_b5c8U5fUQmqvkc-iCfPWS9WOYUwRzTa2PIHck/w640-h256/IMG20210510125103.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa telah mengetahui proses pengadaan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan para penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, dan Terdakwa selaku PA tetap menindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan  (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia yaitu CV. Ruas Bambu, CV. Abdi Luhur dan CV. Anugrah Citra Keluarga, lalu pihak penyedia telah memotong fee untuk peminjaman bendera sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai SPK setelah dipotong pajak dan uang pembuatan aplikasi tersebut lalu dikembalikan oleh para penyedia kepada saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di Dinas Kominfotik Kota Pasuruan: <br /><br />Setelah saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menerima uang pengembalian pembuatan aplikasi E-SISTA, MASTANI dan SIPERI dengan total keseluruhan sebesar Rp184.110.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom melapor kepada atasan saksi yaitu saksi TATA RINI WULANDARI, selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan saksi TATA RINI melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Wes simpan dulu jangan diapa-apakar!'. Selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menyimpan uang tersebut dilaci meja kerjanya. <br /><br />Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka kami berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasai 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, <br /><br />Dengan terbuktinya dakwaan Primair maka Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan alternatif Kedua tidak perlu kami buktikan lagi. <br /><br />Berdasarkan uraian pasal dakwaan diatas, dengan mengacu kepada ketentuan pasai 183 KUHAP yang di dalamnya mengandung asas batas minimal pembuktian (Legal Limit Of Evidence) dengan rumusan 2 (dua) alat bukti dan Keyakinan Hakim artinya dengan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat kami telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Petunjuk. <br /><br />Bahwa terhadap asas batas minimal pembuktian tersebut telah kami penuhi dengan demikian terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum. <br /><br />Oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau bembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD dari tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana. <br /><br />Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankaniah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntuan pidana yaitu : <br /><br />Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara. <br /><br />Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya. <br /><br />Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan MENUNTUT <br /><br />Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ”Melakukan tindak pidana korupsi” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum : <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, <br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Rp4.2 Juta, Terdakwa Dituntut 4 Thn Penjara dan Susidair 2 Thn Penjara

#Kelebihan Bayar atau Kerugian negera sebesar Rp298 sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK, tetapi Surat Perintah...

»

Kades Di Sidoarjo Di Vonis 1.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp541 Juta

<div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiyh_MOLMUA2ovKc4ykVxlyJQMHrSVtlcAA3ePRo8G3pxV2ch9gKvA2qdrXapZ7yCB3f9M0-C37Y-xnwKkDhOamkok4Hj69PkLwGDagANAodjTEs46Dyp9VLPsHhIFkG93tIURpmrCsJM/s640/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiyh_MOLMUA2ovKc4ykVxlyJQMHrSVtlcAA3ePRo8G3pxV2ch9gKvA2qdrXapZ7yCB3f9M0-C37Y-xnwKkDhOamkok4Hj69PkLwGDagANAodjTEs46Dyp9VLPsHhIFkG93tIURpmrCsJM/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 6 Mei  2021) menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Bambang Sugeng, selaku Kepala Desa, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp541.912.794 (sudah dikembalikan) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Sugeng dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelsi Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota,  yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa yakni Agus maupun Tim JPU dari Kejari Sidoajo yakni Wahid dan Wido Utomo. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tahun 2018, pendapatan Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan APBDes sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Selanjutnya terdakwa Bambang Sugeng bersama dengan saksi Andri Yani, SE mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Cabang Pembantu Tulangan, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHbco-tqbxlE5DzeUniJQFyGb0VOffwbvFerIP-6H6Bl65Zp7Ko-REwrXdkrVFtj0UN3WEcEYGkSylYEkth7hIsIsokpRShhTYGy0vyXoihOyXD4PcCTbajfA6bI-QIQxaGi0_o3c5Hmw/s640/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHbco-tqbxlE5DzeUniJQFyGb0VOffwbvFerIP-6H6Bl65Zp7Ko-REwrXdkrVFtj0UN3WEcEYGkSylYEkth7hIsIsokpRShhTYGy0vyXoihOyXD4PcCTbajfA6bI-QIQxaGi0_o3c5Hmw/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div> Setelah dana dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2018, namun kenyataannya hanya sebahagian yang dipergunakan, meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng<br /><br />“Setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, terdakwa Bambang Sugeng mengembalikan uang sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening Bank pada Tanggal 12 Juni 2019,” kata Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai terdakwa Bambang Sugeng, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)<br /><br />Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Bambang Sugeng, lanjut Majelis Hakim, telah mengakibatkan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa Bambang Sugeng sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /> <br />Perbuatan Terdakwa, lanjut Majelis Hakim kemudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan menolak Pembelaan dari Pensehat Hukum Terdakwa. Oleh karena itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya <br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 2. Menghukum Terdakwa Bambang Sugeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><br />Putusan ini tak jauh beda dengan tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Atas Majelis Hakim ini, JPU masih pikir-pikir. Sementara terdakwa menerima.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. Kalau putusannya hanya di kurangi 3 bulan dari tuntutan kita,” ujar JPU Wido Utomo<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2018 sampai hari Jum'at Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaOuXDAZ7ysqMqUzTqPbKJEqFARgOdMatv34q3-myY2_nlWhXU-AwLb2tfA4PuHMqrS76vMDDDCREtDzgdVeLu2ntYI8JoHlu0WXo6EBiBqS9Ggo3pwdSPjj2IG0aq601QA6rg9AFMWFE/s640/IMG20210225105940.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaOuXDAZ7ysqMqUzTqPbKJEqFARgOdMatv34q3-myY2_nlWhXU-AwLb2tfA4PuHMqrS76vMDDDCREtDzgdVeLu2ntYI8JoHlu0WXo6EBiBqS9Ggo3pwdSPjj2IG0aq601QA6rg9AFMWFE/w640-h288/IMG20210225105940.jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cg. Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 816 / 404.1.32 / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kemantrenn Kecamatan Tulangann Kabupaten Sidoarjo.  Sebelumnya, Terdakwa BAMBANG SUGENG juga penah menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren sejak Tahun 2007 - Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo.<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :<br /><br />a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, d. Menetapkan Peraturan Desa, e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: f. Membina kehidupan masyarakat Desa, g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran desa: i. Mengembangkan sumber pendapatan desa: j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, l. Memmanfaatkan teknologi tepat guna: m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhfCD5mE7bcHsbHfKlGAEQLSedujOpbOoBYV3ouQQAyevXth01i_elv4-Mwlp15EGfWlTTgE10L-dAlGIdRbHiLAXs2atV_VZe9AlHbz_p73-a7oUMGFunY_usn0EJMNLggMEvxXx4lpg/s640/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhfCD5mE7bcHsbHfKlGAEQLSedujOpbOoBYV3ouQQAyevXth01i_elv4-Mwlp15EGfWlTTgE10L-dAlGIdRbHiLAXs2atV_VZe9AlHbz_p73-a7oUMGFunY_usn0EJMNLggMEvxXx4lpg/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2018 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Bahwa Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, memiliki Rekening Giro No. 073100778 di Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang di pergunakan untuk menampung dan menyimpan Pendapatan Desa Kemantren baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa maupun berasal dari Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk dari Pemerintah Pusat, dan sejak Tanggal 26 Juni 2019 dipindahkan ke BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA, atas nama RKD (Rekening Kas Desa) Kemantren Tulangan Nomor Rekening 1041 000 1406.<br /><br />Untuk dapat mencairkan dana dari Rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Tulangan, Cabang Sidoarjo maupun yang ada di BPR Delta Artha Sidoarjo, harus memerlukan tanda tangan Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa dan tanda tangan Saksi ANDRI YANI, SE selaku Bendahara Desa yang menjabat sejak bulan Mei 2017 s/d April 2020.<br /><br />Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)<br /><br />Dana sebesar Rp1.339.260.750 dicairkan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 200.080.500,; 2. Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 349.167.500,; 3. Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 84.500.000,; 4. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 26.357.550,; 5. Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 96.459.500,; 6. Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.940.000,; 7. Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 305.755.700 dan 8. Tanggal 12 Desember2018 sebesar Rp. 175.000.000<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap dana dana yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak dikelola oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2018, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2018 dilaksanakan seluruhnya meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /><br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akan tetapi uangnya sudah dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut : 1. Pembayaran honoraium Kader Desa sebesar Rp870.000, 2. Beberapa kegiatan belum terlaksana Rp147.562.346, 3. Rehab Ruang Pelayanan Rp56.875.000, 4. Honor Pejabat Pengelolah Kegiatan Rp1.150.000. Jumlah Rp206.457.346 (Dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh58fQMxJPm3JYkDRsnkavwVmNCdD5p5xKHlCpUEbDbhSoyZfDxYCKaOZv-USRu4TsHph5U3nOFFLr8NBJXQeFESJZAJ61w7E3w3Owcs2rEuZUEhoAJfyDrBi7QfXiHkC_kv-l6Km4rB4/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="640" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh58fQMxJPm3JYkDRsnkavwVmNCdD5p5xKHlCpUEbDbhSoyZfDxYCKaOZv-USRu4TsHph5U3nOFFLr8NBJXQeFESJZAJ61w7E3w3Owcs2rEuZUEhoAJfyDrBi7QfXiHkC_kv-l6Km4rB4/w640-h516/1.jpg" width="640" /></a></div></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div style="text-align: justify;">Seluruh uangnya dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, dikembalikan pada Tanggal 12 Juni 2019 ke Rekening Bank Jatim sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)<br /><br /> Kemudian pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai Terdakwa BAMBANG SUGENG, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa), secara bertahap sejak Tanggal 04 April 2019 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2019 sebesar yang jumlah seluruhnya<br /><br />Dana sebesar Rp902.682.047 (sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) dicairkan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut : 1. Pencairan Di Bank Jatim Tanggal 04 April 2019 sebesar Rp192.000.000, 2. Tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp64.450.000, 3. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 100.040.000, 4. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 239.173.297, 5. Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 206.172.000. Jumlah Rp. 801.835.297, dan 6. Pencairan di BPR Delta Artha Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 100.846.750. Jumlah seluruhnya Rp. 902.682.047 (Sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap uang yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, tidak dikelolah oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa) uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2019, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2019 dilaksanakan meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /> <br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan meskipun uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut :<br /><br />Bahwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dana yang dicairkan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak direalisasikan sejumlah Rp58.954.200 dan Rp482.958.594  seluruhnya Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut diatas yang uangnya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, justru uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGENG telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa BAMBANG SUGENG sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Tipikor Kades Di Sidoarjo Di Vonis 1.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp541 Juta

BERITA KORUPSI .CO –   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 6 Mei  2021) menjatuhkan hukuman terhad...

»

Sidang Perkara Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri Menegangkan, Saksi “Jadi” Tersangka

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>"<i>Kasus 2 abad (2012 - 2021),</i></b> <b>Apakah Polda Jawa Timur akan serius menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Mega Korupsi ‘Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara </b></span></span><b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">sebesaar Rp14 miliar? Atau......????" </span></span></b><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZuA-jiKaJeJ0E08c_YqFZwAzBn3dQSob-bk4WQ7BF8YT010v0bq8w5Ed_N1X2RGCGfsyNWsoGGz8gNirPn1UrktQR4gJPZCvd1moUaKsa3LNung1QUj6j9AKxWp1TiXcMo7bNHOr9xYY/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZuA-jiKaJeJ0E08c_YqFZwAzBn3dQSob-bk4WQ7BF8YT010v0bq8w5Ed_N1X2RGCGfsyNWsoGGz8gNirPn1UrktQR4gJPZCvd1moUaKsa3LNung1QUj6j9AKxWp1TiXcMo7bNHOr9xYY/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Menegangkan! Itulah yang terjadi bila mengikuti persidangan kasus perkara Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp66.409.000.000, dan merugikan keuangan negara senilai Rp 14,4 milliar yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 6 Mei 2021<br /><br />Bayangkan, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH bersama Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH dengan begitu marah dan jengkel mendengar jawaban demi jawaban dari saksi Erwanto atas peratanyaan Majelis Hakim, karena saksi dianggap mengingkari keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat di penyidik Polda Jawa Timur.<br /><br />“Kamu banyak tau tapi kamu berusaha menutupi. Di BAP kaamu menjelaskan bahwa PT SGS ada perjaanjian dengan PT Parahiyangan,” kata Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan marah<br /><br />Dari pengamatan Wartawan media ini selama Hakim Dede Suryaman, SH., MH menyidangkan perkara Korupsi sejak tahun 2019 lalu, baru kali ini menyaksikannya dengan begitu marah dan jengkel meminpin persidangan karena mendengar keterangan saksi saat mengajukan  peratanyaan-pertanyaan<br /><br />Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH tak lagi melanjutkan pertanyaan terhadap saksi Erwanto salah satu Staf di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris, karena saksi dianggap menutupi fakta yang sebenarnya terkait keterlibatan PT SGS mengerjakan proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenangnya adalah PT. Fajar Parahiyangan<br /><br />“Sudah, tidak perlu lagi ditanyakan. Kamu layak jadi tersangka. Dai tadi kamu bilang tidak tau tidak tau, tapi disini (maksudnya di BAP) sangat jelas kamu menerangkan. Saudara Jaksa, jadikan ini terdakwa,” tegas Ketua Majelis Hakim Dede</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8xlz5zsiw0KfhNXccVPOFcUKCnyeADGGSaCDJa-RG1T3vFyB1aC1FjWJqhf89yLZK-v_WHhBV_Vmaycq3gOb5TKpilGIZiqiZoj7W2Aw3WRPxyvK6aD33mPienCfi8G7zRlfad_TEMZM/s409/IMG20180703163515.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="409" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8xlz5zsiw0KfhNXccVPOFcUKCnyeADGGSaCDJa-RG1T3vFyB1aC1FjWJqhf89yLZK-v_WHhBV_Vmaycq3gOb5TKpilGIZiqiZoj7W2Aw3WRPxyvK6aD33mPienCfi8G7zRlfad_TEMZM/w640-h548/IMG20180703163515.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT SGS</span></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Mendengar Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH mengucakan katata-kata yang bernada marah, saksi Erwanto cepat-cepat mengucapan permintaan maaf. <br /><br />“Maaf Pak,” kata saksi sambil mengatupkan kedua tangannya. Tetapi permintaan maaf dari saksi ditolak dengan tegas oleh Ketua Majelis Hakim. <br /><br />“Sudah sudah tidak perlu,” kata Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH, lalu memerintahkan kepada JPU agar menjadikan saksi sebagai terdakwa<br /><br />“Jadikan ini jadi terdakwa. Saya tidak mau melihat perkara ini seperti ini,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede kepada JPU <br /><br />Kemarahan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH tidak berhenti sampai disitu saja. Disaat JPU melanjutkan pertanyaan terhadap saksi Erwanto, Ketua Majelis langsung memerintahkan JPU agar tidak melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya.<br /><br />“Sudah, jangan tidak perlu ditanya lagi. Disini (BAP) sudah sangat jelas Dia menerangkan,” pungkas Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH.<br /><br />Yang mengagetkan seluruh pengunjung sidang, tak terkecuali Tim JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong maupun saksi Erwanto (saksi H.M. Moenawar dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo) adalah saat Ketua Majelis Hakim memerintahkan untuk keluar dari ruang sidang (persidangan di skors beberapa waktu) termasuk Wartawan media ini<br /><br />“Sudah jangan dilanjutkan, silahkan keluar semua. Keluar semua,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH. Tak lama kemudian. Ruang sidang Candra pun seketika kosong, yang tetap berada di ruang sidang hanyalah Ketiga Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /><br />Kejadian yang tak biasa itu berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 6 Mei 2021, dengan agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU Nur Ngali, Ribut dkk Kejari Kota Kediri untuk Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT SGS dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, dalam perkara Kasus Tindak Pidana  Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyZK624zlsSHcE7kOW-aDqNYdq-MLqst8t6f3oRndqprJkJvZYYa9AKi3tlGkegk20G_FkrbjWYvApnN6olujKBPF2UVZ-3KhS169D4235IBRwUMHA-GDJrlMX9TwYUBat46R2aktnDgI/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyZK624zlsSHcE7kOW-aDqNYdq-MLqst8t6f3oRndqprJkJvZYYa9AKi3tlGkegk20G_FkrbjWYvApnN6olujKBPF2UVZ-3KhS169D4235IBRwUMHA-GDJrlMX9TwYUBat46R2aktnDgI/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga saksi itu adalah H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS yang juga sebagai orang kepercayaan terdakwa) dan Erwanto, Staf di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong<br /><br />Setelah beberapa saat di Skors, persidanganpun dilanjutkan. Kali ini mendengarkan keterangan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (Widiyanto). Keterangan Widiyanto, ternyata tak jauh beda dengan Erwanto. Kedua Saksi ini sepertinya sama-sama ingin “mengingkari” keterangan yang ada di BAP. Bedanya, Widiyanto beralasan sudah lama.<br /><br />Saksi Widiyanto “pura-pura” lupa, bagaimana awal mula pertemuan antara Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD (mantan Wali Kota sudah berstatus terdakwa juga dalam ini) yang akan mencalonkan Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong. Padahal, dalam BAPnya dijelaskan, bahwa saksi Widiyanto sebagai orang dekat Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan “PRI” orang dekatnya Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD<br /><br />Namun setelah Ketua Majelis Hakim menjelaskan isi BAP saksi Widiyanto yang isinua, bahwa awalnya “PRI”menghubungi terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong. Karena tidak terhubung, lalu “PRI” menghubungi saksi Widiyanto dan menyampaikan maksud Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD untuk bertemu investor. <br /><br />Lalu saksi Widiyanto menyampaikannya ke Terdakwa dan disetujui oleh terdakwa. Yang hasilnya diadakan pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya yang dihadiri Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD, “PRI”, terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Widiyanto<br /><br />“Ya, saya ada,” kata saksi setelah BAPnya dibacakan Ketua Majelis Hakim<br /><br />Saksi Widiyanto juga pura-pura lupa, maksud dari pertemuan itu. dalam persidangan, Saksi mengatakan bahwa tujuan dari pertemuan Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong adalah mencari investor untuk mengembangkan Klinik milik Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD<br /><br />Namun setelah Ketua Majelis Hakim balik bertanya untuk mempertegas jawaban saksi, apakah tuujuan pertemuan itu untuk kepentingan Klinik atau kepentingan Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD sebagai calon Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014. Saksi Widiyanto seakan-akan “baru sadar dari pingsan”, lalu menjawab, “Ya untuk pencalonan sebagai Wali Kota”.<br /><br />Saksi juga tak dapat mengelak saat Ketua Majelis Hakim menjelaskan peran saksi mulai dari pertemuan, penyerahan sejumlah uang dari Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong terhadap Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD sebelum menjadi Wali Kota hingga menjadi Wali Kota termasuk peran saksi dalam Proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya.<br /><br />Saksi Widiyanto akhirnya mengakui, bahwa dirinya diperintahkan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menyerahkan “uang” kepada  Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD hingga sampai Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD menjadi Wali Kota. Saksi juga mengakui jika dirinya bersama saksi Erwanto untuk mengawasi proyek Jembatan Brawijaya yang dimuat di media (koran).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI0F35jOvlGZJcBKCM8PZllHXqEWSkWdO6F3TkwuZYP_TpVCOMGf7VnyWPxuKfQICQRXeDbLyNC_VvJuDlDku9ljCrIhjXtBCG00WgipNgj2UHTfZ_W00-oqJxu5nLKcztxpZSccZ5VUE/s1366/IMG20210506141137.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI0F35jOvlGZJcBKCM8PZllHXqEWSkWdO6F3TkwuZYP_TpVCOMGf7VnyWPxuKfQICQRXeDbLyNC_VvJuDlDku9ljCrIhjXtBCG00WgipNgj2UHTfZ_W00-oqJxu5nLKcztxpZSccZ5VUE/w640-h288/IMG20210506141137.jpg" width="640" /></a></div>Dalam BAP maupun dalam surat dakwaan JPU disebutkan, pertemuan antara dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk pencalonan sebagai Walikota Kediri. <br /><br />Atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti selaku Bendahara PT SGS mengeluarkan dana/uang  untuk dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : <br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. <br />7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. <br />8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Uang yang diterima oleh dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 adalah sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Anehnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini banyak sebagai “penonton”, dan ada pula yang sudah berstatus terpidana, diantaranya ; 1. H.M.  Moenawar, Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya,; 2. Rudi Wahono, Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS,; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU,; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T selaku PPK Dinas PU,; dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung<br /><br />Yang menjadi “penonton” hingga saat ini diantaranya, mantan Ketua DPRD Kota Kediri H. Nurudin Hasan yang masih ada hubungan kelarga dengan dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku mantan Wali Kota Kediri, karena surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikelurkan Ketau DPRD Kota Kediri tanpa dibahas terlebih dahulu di Pansus (Panitia Khusus) dan belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLRLpJwXTI6Ps6Q_pvbDtTGnIQra9AXavU_BYSUSW06ymTcCh6z9Esd-UK8-jM8Q5Z08NPWbJ68p-xpUBXDtGOnZLc8AMd87XMKNfsjcr2vgC0MjM7huLf04rKLr3J2IUm5DLqsDxzsOg/s640/IMG20210429114620++-++Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLRLpJwXTI6Ps6Q_pvbDtTGnIQra9AXavU_BYSUSW06ymTcCh6z9Esd-UK8-jM8Q5Z08NPWbJ68p-xpUBXDtGOnZLc8AMd87XMKNfsjcr2vgC0MjM7huLf04rKLr3J2IUm5DLqsDxzsOg/w640-h296/IMG20210429114620++-++Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU)<span style="color: black;">. </span></span><span style="color: red;"><span style="color: red;"><span style="color: black;">Foto Dok. BK</span></span></span></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">Lalu bagaimana dengan anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 yang dalam persidangan mengakui, walau surat persetujuan dari Ketua DPRD yang tidak dibahas terlebih dahulu namun kemudian ditanda tangani agar menjadi sah atau Legal (“Yang haram menjadi halal tanpa prosedur”)<br /><br />Bagaimana pula dengan Tiga pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dedi Suwandi (Kasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah yang tidak terlibat dalam kegiatan namun menanda tangani dokumen pengadaan barang jasa serta menerima honor?. Sementara ketua Panitia Pengaadaan Wijanto sudah diadili dan sudah berstatus terpidana<br /><br />Kemudian bagaimana dengan Erwanto dan Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo yang punya peran penting dalam keterlibatan PT SGS untuk pekerjaan proyek Jembatan Brawijaya yang sama sekali bukan peserta lelang karena PT SGS hanya memiliki nilai grade 5 (lima) atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran<br /><br />Keterlibatan pihak-pihak tersebut diatas, terungkap dalam persidangan baik dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong maupun persidangan dengan terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014<br /><br />Pertanyaannya adalah, sesuai fakta persidangan yang terungkap dalam perkara ini, apakah Kepala Kepolisian Jawa Timur akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi ‘Jembatan Brawijaya” Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara sebesaar Rp14 miliar ? Atau......?<br /><br />Mengingat penanganan perkara ini sejak abad 20 (tahun 2013) dan mulai disidangkan tahun 2018 (masih di abad 20). Dan di abad 21 (tahun 2021), barulah giliran Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dan Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku mantan Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 diadili. <br /><br />Lalu abad kerapa para pihak-pihak yang terlibat akan diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, atau para mereka yang terlibat akan tetap menjadi “penonton?”.<br /><br />Andai saja kasus ini adalah kasus pencurian, atau kasus pencemaran nama baik melalaui Media Sosial yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atau melanggar peraturan tentang Protokol kesehatan dalam masa Pandemi Covid-19 atau melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, tak butuh waktu lama untuk menyeret para pelaku ke Pengadilan untuk daidili.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcIsIxQkYx4nuk7AOTVaTtLTaADuXplIsvhvEjvJY37QcUup-a9j7TbXXGkDL-fAdq9YDVzXIdJYtm6mbqA-jSCmofdgF8ViaqmuUF0TVamSugpo3YGQvZBuH49-Qxk80n2eUEGpom4ug/s639/IMG20210429133334+-+Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcIsIxQkYx4nuk7AOTVaTtLTaADuXplIsvhvEjvJY37QcUup-a9j7TbXXGkDL-fAdq9YDVzXIdJYtm6mbqA-jSCmofdgF8ViaqmuUF0TVamSugpo3YGQvZBuH49-Qxk80n2eUEGpom4ug/w640-h320/IMG20210429133334+-+Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah <span style="color: black;">(Foto Dok. BK)</span><br /></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Seperti diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal dari pertemuan antara terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dengan saksi Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD di Hotel Hyatt Surabaya yang saat itu mencalonkan untuk mmenjadi Wali Kota Kediri<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik Terdakwa  Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH1F-jHNuQwE0YSc-p2xBaJM0N3uM7bh4FslcV1NQKHLgohwc-WviaHXIbxKf-sIHB5Y0SOB1td5vqKlb-KJzw3Fn0edaodjR2WH4xE32hP22UzxMv-Un0Q35Os1nbet1wzidmyEjTcpI/s443/IMG20210408124530.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="442" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH1F-jHNuQwE0YSc-p2xBaJM0N3uM7bh4FslcV1NQKHLgohwc-WviaHXIbxKf-sIHB5Y0SOB1td5vqKlb-KJzw3Fn0edaodjR2WH4xE32hP22UzxMv-Un0Q35Os1nbet1wzidmyEjTcpI/w638-h640/IMG20210408124530.jpg" width="638" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD (terdaksa), mantan Wali Kota Kediri</span> (Foto. Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara Terdakkwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 <br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari saksi dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><br />Perbuatan Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama dengan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br />1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br /> 3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /> <br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama  dengan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri Menegangkan, Saksi “Jadi” Tersangka

" Kasus 2 abad (2012 - 2021), Apakah Polda Jawa Timur akan serius menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Mega Korupsi ‘Jemba...

»