Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suharlito (Direktur PT Dharma Utama) dan Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga) Kabupaten Malang ?”</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuqIPcJyll8bs1d5ME5A9kTdYONh4u-6AEOiFTHXZY_9ZLvZA0HauxR85HWMQEwFupLcLdfss0QSogMV1alLTVVGdtiLHvSw_vU9VKWTJJjrZQM7UZBFbgeJuXVZEPIM01zuh32k3j6dY/s700/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuqIPcJyll8bs1d5ME5A9kTdYONh4u-6AEOiFTHXZY_9ZLvZA0HauxR85HWMQEwFupLcLdfss0QSogMV1alLTVVGdtiLHvSw_vU9VKWTJJjrZQM7UZBFbgeJuXVZEPIM01zuh32k3j6dY/w548-h640/1.jpg" width="548" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI.</span>CO –</b></span><br />Selasa, 27 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana penjara yang berbeda terhadap Dua Terdakwa Korupsi Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 sejak tahun 2012 hingga 2018, yaitu Rendra Kresna selaku Bupati Malang (2010-2015 dan Periode 2016-2021) dan Eryk Armando Talla (Swasta, sebagai orang kepercayaan Rendra Kresna) dalam persidangan (perkara terpisah) yang berlangsung di di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timu<br /><br />Terdakwa Rendra Kresna dipidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.375.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 melalui Eryk Armando Talla sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan sejak tahun 2012 hingga 2018 dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.875 miliar, Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) sejumlah Rp1 miliar dan  Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang sebesar Rp1.5 miliar<br /><br />Sedangkan terdakwa Eryk Armando Talla dipidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp895 juta subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan sejak tahun 2012 hingga 2018 dari Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos sebesar Rp3.875 miliar, Suhardito (Direktur PT Dharma Utama) sejumlah Rp1 miliar dan  Ramdhoni (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM)) Kabupaten Malang sebesar Rp1.5 miliar<br /><br />Terdakwa Eryk Armando Talla, oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Rendra Kresna dan Terdakwa Eryk Armando Talla dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) yang diketuai Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu I Ketut Suarta, SH., MH,  dan Hakim Ad Hock Dr. Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawa, SH dan Didik Dwi Riyanto, SH., MH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rendra Kresna, yakni Haris Fajar dkk, maupun Tim Pensehat terdakwa Eryk Armando Talla, yaitu Iki Dulagin dkk serta dihadiri Tim JPU KPK Arif Sehermanto dkk<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnEAnJq0vFisgrmJ5bdFFWS3e_egjrCz8ZSAFEabI-eQ2W_kZtPqGGlpSB7E6ATrIugGKB19SvtprJawvA9EZ3VlT4Z3p_lzkvunj-XE0oCV3Bjq7S_XTXRW-zH19rodMbBgVSYO7sJVo/s434/4.+IMG20190509125259_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="411" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnEAnJq0vFisgrmJ5bdFFWS3e_egjrCz8ZSAFEabI-eQ2W_kZtPqGGlpSB7E6ATrIugGKB19SvtprJawvA9EZ3VlT4Z3p_lzkvunj-XE0oCV3Bjq7S_XTXRW-zH19rodMbBgVSYO7sJVo/w606-h640/4.+IMG20190509125259_1.jpg" width="606" /></a></div>Sementara terdakwa Rendra Kresna mengkuti persidangan melalui Vidcon di Lapas Sidoarjo, karena terdakwa Rendra Kresna sedang menjalani hukuman sebagai terpidana Korupsi Suap, dan Eryk Armando Talla mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan Merah Putih KPK  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, Terdakwa Rendra Kresna terbukti bersalah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />“Mengdili : 1. Menyatakan Terdakwa Rendra Kresna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 12 huruf B Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; <br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karen itu dengan pidan penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; <br /><br />3. Menghuukum Terdakwa  untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.375.000.000 yang diambil dari 5 rekening terdakwa dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satut) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marfer Pandengan, SH., MH diakhir putusannya. <br /><br />Putusan ini sama dengan tuntutan JPU KPK, namun JPU KPK masih pikir-pikir. Sementara terdakwa Rendra Kresna menerima. “Menerima, Yang Mulia,” jawab Terdakwa Rendra Kresna<br /><br />Kemudian sidang selanjutnya dengan pembacaan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Eryk Armando Talla. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa mendapat keringanan 1 tahun dari tuntutan JPU KPK yang menuntut pidana penjara selama 4 tahun. <br /><br />Alasan Majelis Hakim, karena Terdakwa Eryk Armando Talla adalah sebagai JC (Justice Collaborator) dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) maupun dari KPK sendiri sertaberdasarkan Undang-Undang PSK (Perlindungan Saksi dan Korban) No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2011 <br /> </div><div style="text-align: justify;">Padahal, <i>SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 berbunyi : Pedoman untuk menentukan sebagai Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah : a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilam</i><br /><br />Selain pidana pokok, terdakwa Eryk Armando Talla juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pidana berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp895 juta dikurangkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp500 juta. Sehingga kekurangan uang pengganti yang wajib dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp395 juta subsidair 1 tahun penjara<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Eryk Armando Talla juga menerima seperti sahabta karibnya Redra Kresna. Tetapi JPU KPK mengatakan masih pikir-pikir<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirzGp1ezBYZlMzcoHl5fIRMN6bBKjDYaSLSx47IsRU5TAhAT-1J05kFynjZUa6_UFhGS2PabhTuuzjol0F88-VbapATo2F0fJpXhl8ruzxQcZK1VltKFg5JkxiaAi1pg4VZvrr82nqUdc/s640/5.+IMG20201217103505.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="640" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirzGp1ezBYZlMzcoHl5fIRMN6bBKjDYaSLSx47IsRU5TAhAT-1J05kFynjZUa6_UFhGS2PabhTuuzjol0F88-VbapATo2F0fJpXhl8ruzxQcZK1VltKFg5JkxiaAi1pg4VZvrr82nqUdc/w640-h438/5.+IMG20201217103505.jpg" width="640" /></a></div>Setelah Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla di Vonis Pidana Penjara sebagai penerima Gratifikasi berupa uang sebesar Rp6.375.000.000 dari Mashud Yunasa, Suharlito dan Ramdhoni. Siapa tersangka berikutnya?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa KPK akan tetap Konsen terhadap siapapun. Namun menurutnya, masih menunggu salinan putusan secara lengkap.<br /><br />“Terkait putusan demikian, KPK akan tetap Konsen siapapun itu. Kami masih menunggu salinan putusan lengkapnya sebagai pertimbangan dari pimpinan terkait dengan apa yang akan dilakukan berikutnya sesuai fakta-fakta persidangan,” kata JPU KPK Arif Suhermanto. <br /><br />Untuk diketahui. Kasus ini berawal pada awal tahun 2018. Rendra Kresna terseret dalam perkara Korupsi bersama Ali Murtopo seorang pengusaha dan bekerja sama dengan Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres). <br /><br />Pada tanggal 9 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) selama 6 (enam) tahun penjara terhadap Rendra Kresna karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp4.075.000.000 dari total tuntutan JPU KPK sebanyak Rp7.502.300.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Terpidana Rendra Kresna dijerat pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sedangkan Ali Murtopo di Vonis 3 tahun penjara pada tanggal 28 Pebruari 2019 karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Krupsi Pemberian Hadiah Berupa Uang sebesar Rp3,4 miliar sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011 <br /><br />Ali Murtopo dijera Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan saat ini Ali Murtopo melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) atas hukuman membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1.8 miliar. <br /><br />Karena uang sebesar Rp1.8 miliar itu ternyata sudah di setorkan ke Eryk Armando Talla sesuai bukti yang ditunjukan Ali Murtopo dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Eryk Armando Talla pada Selasa, 16 Pebruari 2021. Total uang sebagai fee proyek yang diserhakan Ali Murtopo ke Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp29 miliar<br /><br />Sedikit ada yang menarik tentang terdakwa Eryk Armando Talla yang mendapat penghargaan sebagai JC (Justice Collaborator) dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan dari Komisi Pemberantasan Korupi, karena terdakwa Eryk Armando Talla dianggap sebagai pihak yang membongkar kasus ini atau pelapor sebagaimana keterangan Wakil Ketua LPSK saat diahdirkan sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Eryk Armando Talla<br /><br />Pemberian penghargaan sebagai JC terhadap terdakwa Eryk Armando Talla adalah, karena LPSK dan KPK menganggap bahwater dakwa Eryk Armando Talla bukan sebagai salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna<br /><br />Padahal dari fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Eryk Armando Talla adalah salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna selaku Bupati Malang. Dan mungkin itulah sebabnya, terdakwa Eryk Armando Talla dijerat sebagai penerima Hadiah berupa uang sebesar Rp4 miliar lebih <br /><br />Pemberian JC kepada terdakwa Eryk Armando Talla, bisa jadi akan diikuti oleh pelaku Korupsi lainnya sekalipun sebagai pelaku utama, untuk mendapatkan hukuman ringan asalalkan mau mengungkap kasus yang menyeret dirinya.<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan sejak pertama kali kasus perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo diadili di Pengadilan Tipikor pada tahun 2019, dan kasus kedua, antara terdakwa yang juga terpidana Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla diadili sejak akhir tahun 2020 terungkap, bahwa aliran uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sejak 2012 hingga 2018 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bukan hanya dari Ali Mutopo melalui Eryk Armando Talla dan Yukebeth (istri Eryk Armando Talla), melainkan dari pihak-pihak lain, diantaranya Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press, Media Group Jawa Pos), Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres), Mansur (Direktur PT Tiga Serangkai), Mansyur Tualeka (selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai), Hari Mulyanto, Moh. Zaini Iliyas, Choiriah dan Adik Dwi Purwanto (dari CV Perkasa), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Andi Nata Elianda (adik Eryk Armando Talla) dan Ubaidilah (Kontraktor) serta Galih Putra Pradhana  (IT Hecker)<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNZ2KIFfcV0Sthu-v-ITXsE1sSg74P_1qGYFGrmWCKK-zJINwZcBTIftmUj05BbJI3VdrVrgqpDJllv3gICRYg6YdCl6mGL3eDuB4OwOiKumZZ49AEqj4YUBWLY6tI6Xgo4Ob0DBjpdKM/s640/IMG20210119124942++Saksi+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNZ2KIFfcV0Sthu-v-ITXsE1sSg74P_1qGYFGrmWCKK-zJINwZcBTIftmUj05BbJI3VdrVrgqpDJllv3gICRYg6YdCl6mGL3eDuB4OwOiKumZZ49AEqj4YUBWLY6tI6Xgo4Ob0DBjpdKM/w640-h360/IMG20210119124942++Saksi+dari+Kiri%252C+Mashud+Yunasa%252C+Suhardito+dan+Kris+Haryanto.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, Mashud Yunasa, Suhardito dan Kris Haryanto (Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain keterlibatan pihak swasta selaku pemberi fee proyek, juga melibatkan pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang, diantaranya Khusnul Farid (Ketua Panitia Pengadaan di PPE LPSE Kab.Malang), Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kab. Malang), Swandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012),  Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE), Edi Suhartono (Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang), Heri Tanjung (Kabag PPE LPSE Kab.Malang)<br /><br />Sehingga tak salah, ketika Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH mengatakan, bila Jaksa mau mengembangkan kasus ini, maka para saksi bisa menjadi “tersangka” berikutnya.<br /><br />“Dari tadi semua mengatakan Rendra, Bupati, Eryk. Seolah-olah ada main mata. Karena yang terjadi seperti itu. padahal, Bapak-Bapak (saksi) ini punya andil dalam perkara ini. Kalau Penuntut Umum mengembangkan kasus ini, giliran Saudara,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH yang merasa geram mendengarkan keterangan para saksi pada persidangan, Selasa, 26 Januari 2021<br /><br />“Tri Darmawan Sambodo (saksi), kalau itu benar, setelah Bupati, Eryk, Ali Murtopo, berarti saudara yang berikutnya (jadi tersangka). Karena saudara bilang tadi saudara Gali (maksudnya Galih Putra Pradhana  selaku Hecker). Padahal saudara ikut membantu,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH kemudian<br /><br />Aneh memang, bila KPK, sebagai lembaga Antirasuah, suatu-stunya lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang Khusus menangani Perkara Korupsi di tanah air tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo sera Eryk Armando Talla.<br /><br />Padahal sangat jelas terungkap dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, yang diakui para saksi-saksi sebagai pihak-pihak yang terlibat baik swasta maupun pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, pada tahun 2019, saat KPK menangani kasus Korupsi “Pokir, uang sampah dan 1 persen” dalam pembahasan APBD dan Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015<br /><br />Dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan menjelang Pilwali (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahn 2019), penyidik KPK dapat menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 sebanyak 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 termasuk Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wiacaksono kecuai Subur Triono, sedangkan 2 anggota Dewan lainnya sudah terlebih dahulu dipanggil Sang Ilahi alias meningga dunia<br /><br />Jumlah terpidana dalam kasus inipun sebenyak 45 orang, yang terdiri dari 42 anggota Dewan, Wali Kota Moch. Anton, Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot dan Sekretaris Daerah/ Kota Sucipto. Pun demikian, dalam kasus ini masih ada yang “selamat dan sejahtera serta senyum bahagia” sebagai penonton karena KPK tidak menyeretnya walaupun terlibat sesuai fakta persidangan<br /><br />Masyarakat penggiat anti Korupsi mengagung-agungkan KPK karena dianggap sebagai “momok yang menakutkan” dan lembaga yang berani mengungkap kasus Korupsi serta menyeret pihak-pihak yang terlibat hingga tuntas. Benarkan demikiaan? Lalu apakah KPK akan menyeret pihak-piahk yang terliat dalam kasus Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna atau dianggap sudah cukup di sini saja?.<br /><br />Sementara faktanya, hingga saat ini masih banyak pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang ditangani KPK sejak tahun 2017 lalu  belum tuntas.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm5nJYS4YYLYeUBYsREVjCCA8_6cQXTA1cjeGNNYVg77Ylmj9EFX24kd7eyQ79ydQDtqVNJ7loBXMvy8u1jtdVjggNVlzVrpwd9OQQKARm8n_lmkJwQG_rQ5CCZQ_O5Sxrq_QyCj2vUXM/s521/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="521" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm5nJYS4YYLYeUBYsREVjCCA8_6cQXTA1cjeGNNYVg77Ylmj9EFX24kd7eyQ79ydQDtqVNJ7loBXMvy8u1jtdVjggNVlzVrpwd9OQQKARm8n_lmkJwQG_rQ5CCZQ_O5Sxrq_QyCj2vUXM/w640-h444/Kepala+Dinas+PU+Kab.+Malang%252C+Ramdhoni+%2528kemeja+putih%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas PU Kab. Malang, Ramdhoni (kemeja putih). Foto. Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam perkara dengan terdakwa Eryk Armando Talla.</b></span><br /><br />Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (disidangkan secara terpisah) yakni selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Oktober 2012<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor CV Thalita Berkarya Jl Bendungan Lahor 86 Rt.11 Rw.2 Karangkates Sumberpucung Malang, Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Pringgitan Kabupaten Malang, rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masingmasing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yakni menerima uang sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni berhubungan dengan jabatan RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, ERYK ARMANDO TALA menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang RENDRA KRESNA dan SUBHAN, untuk kepentingan kampanye pasangan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).<br /><br />Setelah Pasangan RENDRA KRESNA dan SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang, maka Terdakwa ditugaskan oleh RENDRA KRESNA untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.</b></span><br /><br />Pada tahun 2011 MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan Terdakwa sebagai orang kepercayaan RENDRA KRESNA (Bupati Malang) yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Pada awal Juli 2012 MASHUD YUNASA menemui Terdakwa di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada pertengahan bulan Juli 2012, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MASHUD YUNASA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Terdakwa akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan RENDRA KRESNA<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp9my9N-eCxKJ1usDBj20qGqMCzvHz4cevnShSijKodF1dWzSn_UYm-MjfEhoNBv5foukUabpk0AA_6Om00-XvI25C3l1k_1i35Fw-0gDxgHboe1APZPNClI8yw9PIfXvSPchYPI5wI14/s640/JPU+KPK+-+1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="640" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp9my9N-eCxKJ1usDBj20qGqMCzvHz4cevnShSijKodF1dWzSn_UYm-MjfEhoNBv5foukUabpk0AA_6Om00-XvI25C3l1k_1i35Fw-0gDxgHboe1APZPNClI8yw9PIfXvSPchYPI5wI14/w640-h316/JPU+KPK+-+1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa menemui RENDRA KRESNA di Pringgitan Kabupaten Malang, melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012, atas laporan tersebut RENDRA KRESNA menyampaikan untuk dilaksanakan.<br />Selanjutnya atas usaha Terdakwa dan dengan persetujuan RENDRA KRESNA, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (Sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta Terdakwa untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh Terdakwa karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi Untuk mengerjakan semuanya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah RENDRA KRESNA uang tersebut kemudian diserahkan kepada RENDRA KRESNA dengan perincian:<br /><br />1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROSAKH (anak RENDRA KRESNA) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, Terdakwa di Peringgitan Kabupaten Malang menyerahkan uang sejumlah Rp575.000.000 (/ima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013 yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang pada 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</b></span><br /><br />Sekitar awal tahun 2012, Terdakwa bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu untuk menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<br /><br />Terdakwa juga Menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada RENDRA KRESNA, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang. Pada awal Februari 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jin. Ir. Sukamo No 26 Kota Batu.<br /><br />Pada awal Maret 2012, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu. Atas perintah RENDRA KRESNA, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu RENDRA KRESNA, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait RENDRA KRESNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan penggunaan uang tersebut kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Bahwa sejak menerima uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), RENDRA KRESNA tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwUY-j0wuHFOP0BUZTczLAsC4EWT10tu73CVnTT6lUjdYtwurcgoSWOFc5G297_hyphenhyphenRW-tlN8XJNnMVNnyZU-si_hHNBPi3eqeVl41BNMvXfMREw5mtOPfhjUtvnH5r2-FAbCSvv1T_vJc/s639/IMG20201217112216-3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwUY-j0wuHFOP0BUZTczLAsC4EWT10tu73CVnTT6lUjdYtwurcgoSWOFc5G297_hyphenhyphenRW-tlN8XJNnMVNnyZU-si_hHNBPi3eqeVl41BNMvXfMREw5mtOPfhjUtvnH5r2-FAbCSvv1T_vJc/w640-h360/IMG20201217112216-3.jpg" width="640" /></a></div><div>Perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima pemberian uang sejumlah Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh Puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas RENDRA KRESNA, yaitu: <br /><br />Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kelKUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Dan Dakwaan Kedua<br />Pertama</b></span><br /><br />Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA (sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 9 Mei 2019) selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah yaitu menerima uang dari ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa bersama-sama dengan RENDRA KRESNA telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan 2013 kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">1.    Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan tahun 2011.</span></b><br /><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4DRjuDCctPRvW1zHrFxE2e8lzRtZFa_LaZYSm2EVvQ3QGjcRWHtUMl3ziVtAj9VkdR7WRugmWYoiQGkrs_LsU7fjwLvreCQwMgsZVS37kbG8BChxQIQzTduPhx-8UgjSL200q-NV0MPM/s639/IMG20201217104856-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4DRjuDCctPRvW1zHrFxE2e8lzRtZFa_LaZYSm2EVvQ3QGjcRWHtUMl3ziVtAj9VkdR7WRugmWYoiQGkrs_LsU7fjwLvreCQwMgsZVS37kbG8BChxQIQzTduPhx-8UgjSL200q-NV0MPM/w640-h360/IMG20201217104856-1.jpg" width="640" /></a></div>Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Terdakwa selaku orang dekat RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, dan MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye pasangan RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Rendra Kresna menjadi Bupati Malang.<br /><br />Dalam pelaksanaan kampanye, RENDRA KRESNA mendapatkan dana untuk kepentingan kampanye dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dari CHOIRUL ANAM sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus rupiah). Selain itu RENDRA KRESNA juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya.<br /><br />Setelah dinyatakan menang dalam Pilkada pada tanggal 26 Oktober 2010, RENDRA KRESNA dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Terdakwa di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye RENDRA KRESNA.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bersama HENRY M.B TANJUNG diperintah oleh RENDRA KRESNA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA dalam Pilkada, diantaranya ALI MURTOPO dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan HENRY M.B TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, ALI MURTOPO, ERYK ARMANDO TALLA dan GALIH PUTRA PRADHANA.<br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ALI MURTOPO, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY M.B TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Petrnakan, WILLEM PETRUS SALAMENA selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang Eprocurement agar pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan,  yakni untuk proyekproyek di dinas pengairan sebesar 17,5% - 20 %, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17.5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% -  20%. Dalam pertemuan itu ALI MURTOPO ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.</div></div><div style="text-align: justify;"><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ALI MURTOPO dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Terdakwa akan berkoordinasi dengan HENRY M.B TANJUNG guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb5_Ojuyh8DctsK3FZwsq9_ouv8ngfjsjanF373KeEXCwqNBfmSis6mgvFr9YTdQuGDZRUu_OOsunw8h0IxSuvo08wVFMQ0OnsvjT530I9irb-gmp7rFAi1pUUOctx02U6aLPs6ObQh0/s640/IMG20210316181623.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb5_Ojuyh8DctsK3FZwsq9_ouv8ngfjsjanF373KeEXCwqNBfmSis6mgvFr9YTdQuGDZRUu_OOsunw8h0IxSuvo08wVFMQ0OnsvjT530I9irb-gmp7rFAi1pUUOctx02U6aLPs6ObQh0/w640-h288/IMG20210316181623.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan ALI MURTOPO akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. Karena ALI MURTOPO telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, ALI MURTOPO melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari BAGUS TRISAKTI meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut: a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD.; b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP.; c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD.<br /><br />Selanjutnya, dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, ALI MURTOPO, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh ALI MURTOPO sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, ALI MURTOPO mengikuti pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan, yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa dan GALIH PUTRA PRADHANA melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi informasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan ALI MURTOPO tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut:<br /><br />1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.<br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri<br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.<br /><br />Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:<br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815<br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775,00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.<br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400,00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada ALI MURTOPO seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Dari MOH ZAINI ILYAS selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik ALI MURTOPO nomor 3170461010<br /><br />b. Dari ADIK DWI PUTRANTO sejumlah Rp11.885.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898<br /><br />c. Dari HARI MULYANTO sejumlah Rp4.552.300.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287, nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.<br /><br />d. Dari CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).<br /></div></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizXaOx7xu6iQ1aWame8ASTN7Zq2vDnn1dyGoijkzmHdUKct-jdx7Cflqz9bGaSdvViSi2QcIXpPpy_Ua5GGSjIxNc5nlWFstYT8FvTjJkr4DwGvfShIzNbSuLncjkT3SiUgPwtY1pPRxg/s818/Nurhidayat+Prima+%2528dari+PT+Araya+Bumi+Megah%2529.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="818" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizXaOx7xu6iQ1aWame8ASTN7Zq2vDnn1dyGoijkzmHdUKct-jdx7Cflqz9bGaSdvViSi2QcIXpPpy_Ua5GGSjIxNc5nlWFstYT8FvTjJkr4DwGvfShIzNbSuLncjkT3SiUgPwtY1pPRxg/w640-h330/Nurhidayat+Prima+%2528dari+PT+Araya+Bumi+Megah%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah) Foto. Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Selanjutnya sebagian uang tersebut diberikan ALI MURTOPO kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000,00 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa menerima uang dari ALI MURTOPO sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya RENDRA KRESNA memerintahkan Terdakwa agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang di Kabupaten Malang.<br /><br />2. Pada tanggal 13 Januari 2012, RENDRA KRESNA meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Menindaklanjuti perintah tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di gudang Jalan Raya Karangploso.<br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, RENDRA KRESNA kembali meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui BUDIONO. Atas permintaan tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada BUDIONO.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012, ALI MURTOPO kembali menyerahkan uang fee kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang.<br /><br />5. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa atas perintah RENDRA KRESNA juga beberapa kali menerima uang dari ALI MURTOPO secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (Jima ratus empat puluh enam juta rupiah).<br /><br />Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, RENDRA KRESNA juga menerima sejumlah uang dari HARI MULYANTO sejumlah Rp881.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279<br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.<br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291<br /><br />Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk RENDRA KRESNA dari proyek yang dikerjakan oleh ALI MURTOPO dengan menggunakan CV Karya Mandiri.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013.</b></span><br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG dan UBAIDILLAH selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada UBAIDILLAH dengan kompensasi fee untuk RENDRA KRESNA sebesar 22,5% dari nilai kontrak.<br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh UBAIDILLAH.<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwk3mrXn6g5rL8MIDHCdgcuFBaBEgSJ5O7gXrz1AVtLLthza5g_HUhr6lPyHebfZKuRX8_2NQ0kx7yrMz4H9ebCNchE3XTaJ1CiQ68yEfz62kQZcurOH1DD5AP3AcgxfJMZLHdgiKTKbM/s640/JPU+KPK.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwk3mrXn6g5rL8MIDHCdgcuFBaBEgSJ5O7gXrz1AVtLLthza5g_HUhr6lPyHebfZKuRX8_2NQ0kx7yrMz4H9ebCNchE3XTaJ1CiQ68yEfz62kQZcurOH1DD5AP3AcgxfJMZLHdgiKTKbM/w640-h640/JPU+KPK.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, UBAIDILLAH memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada dinas pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:<br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.<br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.<br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000,00 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.<br /><br />Setelah RENDRA KRESNA dan Terdakwa memberikan beberapa proyek tersebut kepada UBAIDILLAH, RENDRA KRESNA melalui Terdakwa menerima fee dari UBAIDILLAH seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA yakni: a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; b. Tanggal 28 Desember 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ; d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br />Selain itu, RENDRA KRESNA dan Terdakwa juga menerima uang realisasi fee sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH, yang kemudian dipergunakan oleh RENDRA KRESNA untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anaknya yakni KRESNA TILOTTAMA PHROSAKH di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH metalui A. KHOLIK menggunakan bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA<br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) melalui bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Terdakwa yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama KURNIAWATI yang merupakan istri UBAIDILLAH<br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama KURNIAWATI.<br /><br />Bahwa Terdakwa dan RENDRA KRESNA mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena RENDRA KRESNA dan Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jen)</div></div>

News Tipikor Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Di Vonis Berbeda

“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret Mashud Yunasa (Direktur PT. JePe Perss Media Utama, Group Jawa Pos), Suharlito (Direkt...

»

Kades dan Bendahara Desa Di Vonis 4.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio7LUO86uguQ8W-C_L2yK-nFsEPRuvr8PUQ3j90UufvuNh9V1SSZNx2SUlLDOnMEI4BqdI6QKQ0GeJWD-e_-rr_Px86RAAEyR6WzZHa415HG-HMnYYtuxbenrY6s712gmLmiP2sg1rQsA/s1334/IMG20210422114406.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="1334" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio7LUO86uguQ8W-C_L2yK-nFsEPRuvr8PUQ3j90UufvuNh9V1SSZNx2SUlLDOnMEI4BqdI6QKQ0GeJWD-e_-rr_Px86RAAEyR6WzZHa415HG-HMnYYtuxbenrY6s712gmLmiP2sg1rQsA/w640-h260/IMG20210422114406.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 22 April 2021) menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I Farid Abdillah selaku Kepala Desa (Kades), Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan dan pidana berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp477.771.482 subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan Terdakwa II Tarmuji selaku Bendahara Desa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp.1.619.243 941,78 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp477.771.482 berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Insperktorat Kabupaten Trenggalek pada tanggal 30 Januari 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhada Kedua Terdakwa (terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) yang diketuai Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota, yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono,SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dan JPU Dody Novalita yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek. Sementara Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pengelolaan keuangan APBDes hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan Desa, dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Desa Pandean,  Kecamatan Durenan,  Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp477.771.482<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, perbuatan Terdakwa (terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji) terbukti bersalah menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“Mengdili : 1. Menyatakan terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I Farid Abdillah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa II Tarmuji dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 3. Menghuukum terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477.771.482 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 34 (empat) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marfer Pandengan, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan tersebut, JPU maupun Kedua terdakwa sama-sama mengatakan masih pikir-pikir. “Pikir-pikir,” jawab terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdLEHqQ3q0x5oPCe-85SpvvcSy6zWa2-8hPZrNpwWjmnr674TtI1Gj95qfDAFcFk88J1BnVEX7wv0bO1XQMdjCsqeJuqQ4ZFtfCNHYiWSsIswN6vxcDxdnnn68nnjCpWUOwEbt-QNa7ho/s1169/IMG20210422115834.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1169" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdLEHqQ3q0x5oPCe-85SpvvcSy6zWa2-8hPZrNpwWjmnr674TtI1Gj95qfDAFcFk88J1BnVEX7wv0bO1XQMdjCsqeJuqQ4ZFtfCNHYiWSsIswN6vxcDxdnnn68nnjCpWUOwEbt-QNa7ho/w640-h296/IMG20210422115834.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitkan sebelumnya. Bahwa terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN, selaku Kepala Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 tanggal 18 April 2013, bersama sama dengan terdakwa II TARMUJI Bin KANIT selaku Bendahara Desa Pandean pada periode saat itu yaitu Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018<br /><br />Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 yang bertempat di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Pasal 6 ayat (2) Kepala Desa memiliki tugas yaitu : a) Menyelenggarakan Pemerintah Desa, b) Melaksanakan Pembangunan, c) Pembinaan Kemasyarakatan, d) Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<br /><br />Pasal 6 ayat (3) Kepala Desa memiliki fungsi fungsi yaitu :  a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Bahwa terdakwa | selaku kepala Desa maka Peranan terdakwa I adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)<br /><br />Sesuai dengan Peremendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 3 ayat (2) PKPKD mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa: b. Menetapkan PTPKD: c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa: d. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.<br /><br />Bahwa terdakwa II menjabat sebagai Bendahara Desa Pandean memiliki tugas pokok dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yaitu :<br /><br />a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan desa dalam 1 tahun berjalan: b. Dalam melakukan penatausahaan terhadap seluruh kegiatan APBDes, Bendahara Desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan, c. Bendahara Desa menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu sesuai dengan Peraturan Bupati, d. Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan ke Kas Negara sesuai Peraturan Perundang Undangan.<br /><br />Berdasarkan keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/05/35.03.13.2009/2018 tentang Penunjukan dan pengangkatan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Desa) Desa Pandean TA 2018, dalam lampiran tertulis keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/01/35.03.13.2009/2018 yang ditunjuk selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) diantaranya adalah : a. Terdakwa I selaku Penangung Jawab. b. HENNY ANDI ASTUTI, SH selaku koordinator. c. Terdakwa II selaku bendahara.<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM-psCVTyXIgokUGsApbKh7Sl60wp2Kkn0IBONwUcf-ozxpEBOLi5KxtqKPbikMRnJI8Yf_f-8VuX6lethTsZL6PJTcGDuJ31d974yjTJweLjt-9KL8TOWpyrkfMRoSMq-TfniDf_-aH8/s1292/IMG20210422114610.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1292" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM-psCVTyXIgokUGsApbKh7Sl60wp2Kkn0IBONwUcf-ozxpEBOLi5KxtqKPbikMRnJI8Yf_f-8VuX6lethTsZL6PJTcGDuJ31d974yjTJweLjt-9KL8TOWpyrkfMRoSMq-TfniDf_-aH8/w640-h266/IMG20210422114610.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean T.A 2018 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/93/35.03.001.3/2018, tanggal 24 Januari 2018, tentang Pagu Definitif Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 yaitu besaran Dana Desa (DD) Desa Pandean sebesar Rp. 674.388.000,dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pandean sebesar Rp. 477.813.000,-sehingga jumlah total APBDes Desa Pandean pada T.A 2018 sebelum perubahan dijumlahkan dengan pendapatan desa lainnya adalah sebesar Rp.1.536.436.000<br /><br />Lalu berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 tidak ada perubahan mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi ada perubahan mengenai pendapatan lainnya berubah sehingga jumlah nominal APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan menjadi Rp. 1.605.802.000<br /><br />Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk bidang  : a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, b. Pelaksanaan pembangunan desa, c. Pembinaan kemasyarakatan desa, d. Pemberdayaan masyarakan desa. Rincian mengenai Pendapatan Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesaar Rp1.531.436.000dan sesudah perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.552.353.757<br /><br />Mekanisme pengusulan dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II. Proses pelaksanaan pencairan dana pada rekening Kas Desa tercantum di dalam Peranturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 27 ayat (1) dan (2) dimana dijelaskan bahwa Pelaksana Kegiatan (PK) membuat dan mengajukan SPP diiukti pernyataan tanggung jawab belanja serta Lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP tersebut dilakukan verifikasi oleh sekretaris Desa dan diajukan ke Kepala Desa untuk minta persetujuan permintaan pembayaran.<br /><br />Setelah disetujui kepala Desa dilakukan pencairan dana pada rekening dan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran.<br />Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku TPK tersebut karena mayoritas hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah terdakwa I selaku Kepala Desa saja dan tidak diberitahukan mengenai SK pengangkatannya.<br /><br />Dan realitanya, para saksi yang menjadi TPK yang dipekerjakan salah satunya yaitu saksi MUHTAMAR hanya diberi uang dan membelanjakan sebagian material Saja. Alasannya adalah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saksi MUHTAMAR tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diajak musyawarah, hanya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan. Sehingga saksi MUHTAMAR tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangannnya, hanya membuat dan menyimpan bukti belanja terkait kegiatan yang dilaksanakan saja.<br /><br />Awalnya saksi MUHMTAMAR disuruh secara lisan oleh terdakwa I untuk minta uang kepada terdakwa II selaku bendahara desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan Paving RT 9, RT 10 dan RT 13 dimana sebagian material sudah dibelanjakan oleh terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean dan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean<br /><br />Saksi MUHTAMAR hanya mengerjakan dan melanjutkan pembangunan. Yang memberikan uang guna kepentingan pembangunan adalah terdakwa II selaku bendahara desa dan yang menentukan besaran nilainya adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa I juga menyampaikan apabila nanti dananya kurang agar melaporkan kepada terdakwa I.<br /><br />Uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dimana sebagian material sebelumnya sudah terlebih dahulu dibelanjakan oleh terdakwa I selaku Kepala Desa dan terdakwa II selaku Bendahara Desa. Jadi uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan dan membelanjakan material yang kurang saja. Yang melaksanakan sepengetahuan saksi MUHTAMAR adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2018 yang akan dimasukan ke dalam rekening kas Desa Pandean yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek.<br /><br />Terdakwa II tidak bisa mengoperasikan computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa. Terdakwa II juga dalam mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yaitu setelah dana diambil di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistribusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebagian juga diserahkan kepada Kepala Desa.<br /><br />Terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan.<br /><br />Terdakwa II dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana tidak sesuai prosedur dan tidak dilengkapi dengan administrasi kelengkapannya.<br /><br />Terdakwa II dalam pencairan dari APBDes Tahun Anggaran 2018 dipergunakan diluar ketentuan dari rincian yang ada di dalam APBDes Tahun Anggaran 2018. Uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa II dan pengambilan uangnya menunggu perintah dari terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II.<br /><br />Terdapat selisih antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek senilai Rp477.771.482 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II diluar Rincian Anggaran Biaya di dalam APBDes.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDHQChBHCp9EjtCmzqiWaDND19yF3KOmZ2gq0iTx-eHuLMrNjJH2VhdnxVfyqdKFoXU4CJtk7NDDJOuNxYdxtSIj5Md2g61ZslJc4VQJZqJuXZF7JeZFRwhj0cj0VFdsakoCtuCJjrhbI/s1168/IMG20210422114335.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="1168" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDHQChBHCp9EjtCmzqiWaDND19yF3KOmZ2gq0iTx-eHuLMrNjJH2VhdnxVfyqdKFoXU4CJtk7NDDJOuNxYdxtSIj5Md2g61ZslJc4VQJZqJuXZF7JeZFRwhj0cj0VFdsakoCtuCJjrhbI/w640-h294/IMG20210422114335.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa sejumlah 12 (dua belas) kegiatan fisik konstruksi tidak mempedomani Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah dibuat, karena dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kasteim Paving dan pekerjaan Dinding Beton Saluran Irigasi diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga tidak dapat diperhitungkan nilai antarz Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan fisik konstruksi dilapangan.<br /><br />Dan pengelolaan keuangan yang salah dilakukan Oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II yaitu karena uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II Karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa Il dan pengambilan uangnya menunggu perintah dani terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II.<br />Bahwa Penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan desa tidak dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu terdakwa II, karena terdakwa II tidak mampu dan memahami tentang administrasi keuangan desa dan tidak bisa mengoperasionalkan komputer, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan : 1. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran transaksi dalam : a) Buku Kas Umum, b) Buku Kas Pembantu Pajak, dan c) Buku Bank. 2. Tutup buku setiap akhir bulan. 3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya melalu laporan pertanggungjawaban yang dilakukan tiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. 4. Pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak ke kas daerah/negara<br /><br />Bahwa Pemerintahan Desa Pandean Kecamatan Durenan telah menyusun Peraturan Desa Pandean Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.1.619.243 941,78 (satu milyar enam ratus sembilan belas Juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen)<br /><br />Setelah dilakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan, konfirmasi dan perhitungan terdapat penyimpangan senilai Rp477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu nbu empat ratus delapan puluh dua rupiah).<br /><br />Perbedaan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 dengan hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh Ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO SE, MAP, yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020, penggunaan dana per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut :<br /><br />Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari sejumlah 9 (sembilan) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.747.090.504.78 terdapat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.202 542.504.78 yang tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa) Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp.747.090.504,78 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp 655.380 877,78,<br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP91.709.627<br /><br />Dari sejumlah 12 (Dua Belas) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp720.090.937 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa).<br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp720.090.937, diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp398.632.582,00<br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kastein Paving dan Dinding Beton Saluran irigasi (bukti hasil pengujian laboratorium terlampir P.12) diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga terdapat selisih kurang perhitungan nilai antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit senilai Rp.321.458.355<br /><br />Dari sejumlah 6 (enam) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp78.675.000 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan (Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa).<br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp78.675.000  diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp23.977.000,00, haL ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp54.698.000<br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp73.387.500 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp.63.482.000,00, hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP.10.905.500<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibZQJMbm_3kSf_eg-e4W-rOVhOepCKdOt1BNThpuFaxCgzL_nQPeu5C4IfhaTpbby7386psYDL459L46KpjZxvkZ7oeM6o13PE1mR0JD9Kc1eO9g7Bp70Vh3FCcPDYr65RtPSeUxCxzAQ/s1169/IMG20210422115834.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1169" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibZQJMbm_3kSf_eg-e4W-rOVhOepCKdOt1BNThpuFaxCgzL_nQPeu5C4IfhaTpbby7386psYDL459L46KpjZxvkZ7oeM6o13PE1mR0JD9Kc1eO9g7Bp70Vh3FCcPDYr65RtPSeUxCxzAQ/w640-h296/IMG20210422115834.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdapat Pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Desa Pandean yaitu terdakwa I dan Bendahara Desa Pandean yaitu terdakwa II atas pengelolaan keuangan yang dimaksud tidak semua pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan APBDes<br /><br />Dimana pengelolaan keuangan hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan desa dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi<br /><br />Sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa I dan terdakwa II wajib melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang tidak memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan(TPK), mengelola keuangan APBDes tidak sesuai Rincian yang ada di dalam APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Desa maupun Bendahara Desa secara baik<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26: Ayat (1) Kepala Desa Bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: huruf c memegang pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.<br /><br />Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan Ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, b. Menetapkan PTPKD, c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa: d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: dan e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa :<br /><br />Pasal 7 Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksananaan APBDesa Pasal 24 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Pasal 31 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .<br /><br />Pasal 35 Ayat (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.<br /><br />Pasal 37 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Buapti berupa. a. Laporan semester pertama dan b.Laporan semester akhir tahun. Ayat (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.<br /><br />Permenkeu Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pasal 21 Ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemasyarakatan. Ayat (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<br /><br />Dalam rangka menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terdakwa I selaku Kepala Desa juga harus mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :<br /><br />Pasal 20 (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg9E2ql8W5N4z2XbHNLuUtyfLT_8_fmLb03tqlkeNW2bd6cPgSfadqLLXbKpdChjh1fY_ca23gDZTDKTUPaxaQh6JpQBWeG_NfYMkez73chi53LqhZXXmXbTOUstwexYI5XJpicE92MAM/s1334/IMG20210422115747.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg9E2ql8W5N4z2XbHNLuUtyfLT_8_fmLb03tqlkeNW2bd6cPgSfadqLLXbKpdChjh1fY_ca23gDZTDKTUPaxaQh6JpQBWeG_NfYMkez73chi53LqhZXXmXbTOUstwexYI5XJpicE92MAM/w640-h258/IMG20210422115747.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pasal 21 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepaa Desa Kepada BupatiWalikota melalui camat atau sebutan lam paling lambat 3 (tiga) han sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) BupatI/Walkota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sabagaimana dimksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) haRI kerJa sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal BupatiWalikota tdak membenkan hasil evaluasi dalam batas waktu sebgaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut beriaku dangan sendirinya. (4) Dalam hal BupatiWalikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDEsa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kena terhitung sejak ditenmanya hasil evaluasi.<br /><br />Pasal 22 (1) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, BupatiWalikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal pembatalan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemenntahan Desa. (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (uga) dan se anjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud<br /><br />Pasal 23 (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kerna sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendinnya. (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<br /><br />Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) han kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan Usulan pembatalan Peraturan Desa kepada BupatiWalikota. (6) Keuntungan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.<br /><br />Dalam pelaksanaannya terdakwa I tidak memfungsikan tugas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk dan diangkat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188 4/25/ 35 03 13 2008/ 2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penerima Hasil pekerjaan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. justru Kepala Desa tersebut telah memfungsikan diluar dan pada keputusannya<br /><br />Sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut telah menyimpang dari Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, pada pasal 50 ayat (1) huruf a. yaitu : PKPKD yang dijabat oleh Kepaa Desa, dan ayat (2) yaitu : PKPKD mempunyai kewenangan : menetapkan PTPKD TPK dan Kepanitiaan/petugas penunjang kegiatan.<br /><br />Terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tdak memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum da am Surat Keputusan Kepala Desa Pangean Nomor : 188 45/02/35 03132011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dikarenakan terdakwa II tidak bsa mengoperas kan Computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa Terdakwa II juga da am mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yatu seteah dana damb di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistnbusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebag an juga d serahkan kepada Kepala<br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes.<br /><br />Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 35 ayat (1) yaitu :. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, ayat (2) yaitu : Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, ayat (3) yaitu : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan ayat (4) yaitu : Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Dan perbuatan terdakwa II juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan dan aset Desa pasal 61 ayat (1) yaitu Karena bendahara tidak boleh menyimpan uang tunai di Kas Desa tidak lebih dari 1Y5 dani nilai total pendapatan Desa.<br /><br />Perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 28 : berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 27 ayat (1) yaitu : Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, dan pada pasal 29 yaitu : pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas : Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi.<br /><br />Ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu ada pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.<br /><br />Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak dapat diyakini keabsahannya, sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menyimpang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Akibat perbuatannya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang dilakukan salah satunya oleh ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP. yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020 sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).<br /><br />Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor Kades dan Bendahara Desa Di Vonis 4.3 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi

  BERITA KORUPSI .CO –   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 22 April 2021) menjatuhkan hukuman te...

»

Ketua Koni Kab. Jombang Diadili Karena Diduga Korupsi Rp275 Juta

<div><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Mengapa Dakwaan Primair JPU terhadap Terdakwa hanya menyebutkan Pasal 2 UU Tipikor tanpa menyebutkan Ayat (1) atau ayat (2)?”</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyugXjcbjIIEtyF6JK67BvLALWq7foyEYGutxElSte8sSFEOVJA6ZD9gvw3neW8DRupmenqe74uaaqalgho1Jye1EZh1Je_wODp8Vxr_nEsycHDyFGlnRbUcf8TXq_KbtSqQ3lfeVsgOI/s892/IMG20210422135713.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="892" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyugXjcbjIIEtyF6JK67BvLALWq7foyEYGutxElSte8sSFEOVJA6ZD9gvw3neW8DRupmenqe74uaaqalgho1Jye1EZh1Je_wODp8Vxr_nEsycHDyFGlnRbUcf8TXq_KbtSqQ3lfeVsgOI/w640-h430/IMG20210422135713.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tito Kadar Isman, S.Psi, selaku Ketua Koni (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Jombang Periode 2017 – 2021, diadili sebagai terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dana Koni tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp275.927.950<br /><br />Kamis, 22 April 2021, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Muhammad Salahuddin, SH., MH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang membacakan surat dakwaannya terhadap Terdakwa Tito Kadar Isman, S.Psi selaku Ketua Koni Kab. Jombang dimuka persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana Koni yang berasal dari dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jombang tahun anggaran (TA)  2017, 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Hasil audit Inspektorat Pemda Kabupaten Jombang Nomor : X.700/99/415.15/2020 tanggal 3 Desember 2020 melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota, yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum (PH) terdawa, yaitu Ma’ruf. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dari surat dakwaan JPU ada yang menggelitik dan sekaligus untuk yang pertama kalinya terjadi, yaitu terkait  pasal dalam dakwaan Primair yang dikenakan (dijerat) terhadap terdakwa yang hanya menyebutkan pasal 2 tanpa menyebutkan ayat berapa. Karena Pasal 2 Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) terdiri dari 2 (dua) ayat.<br /><br />Dalam surat dakwaan Primair disebutkan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 atau dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><i>Bunyi pasal 2 ayat (1) :  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <br /><br />Bunyi pasal 2 ayat (2) : Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pertanyaannya adalah, pasal 2 ayat berapa yang dikenakan JPU atas perbuatan tedakwa? </i><br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur Nomor: 821.2/SK 21/601.1/2017 tanggal 4 Januari 2017 dan SK NP 821.2/SK 21/601.1/2017 tanggal 27 Desember 2017</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizjVLIdKxMReOBF5B43I1ZoRjQpanUZv_doopPMzLtxnvjev38pyGPQwKP_IYNzfFknxQjoOgfcUtOjMISPP0sFN9oLAqLrBLnAZGidC1wuEUMR5xznjZoN3cur4ikl02e-wvwrvNnH2w/s1267/IMG20210422135657.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1267" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizjVLIdKxMReOBF5B43I1ZoRjQpanUZv_doopPMzLtxnvjev38pyGPQwKP_IYNzfFknxQjoOgfcUtOjMISPP0sFN9oLAqLrBLnAZGidC1wuEUMR5xznjZoN3cur4ikl02e-wvwrvNnH2w/w640-h272/IMG20210422135657.jpg" width="640" /></a></div>Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 hingga tahun 2019, bertempat di Kantor KONI Jombang Jl. Gusdur No 4 Gedung Olah Raga Kec. Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi secara melawan hukum dalam pengelolaan dana hibah Koni Kabupaten Jombang sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019, yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah Koni Kabupaten Jombang, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus Ilma puluh rupiah) yang berasal dari Dana Hibah Koni Kabupaten Jombang, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp275.927.950 atau setidak-tidaknya sejumlah itu berdasarkan Surat Nomor : X.700/99/415.15/2020 03 Desember 2020 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Hibah Koni Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2017 2019, perbuatan terdakwa Tito Kadar Isman, S.Psi dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Terdakwa Tito Kadar Isman, S.Psi menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kab. Jombang tahun 2017 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Jawa Timur Nomor:821.2/SK.2/601.1/2017 tanggal 4 Januari 2017 dan berdasarkan SK Ketua Umum KONI Jawa Timur Nomor : 821.2/SK.86/601.1/2017 tanggal 27 Desember 2017. <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>A. DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2017 </b></span><br /><br />Setelah menjabat sebagai Ketua Umum KONI Jombang pada awal tahun 2017 terdakwa beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal. Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2017. <br /><br />Setelah terdakwa menyetujui, kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Jombang dengan rincian sebagai berikut ; 1. Biaya operasional untuk pembinaan olah raga prestasi Rp617.310.006,; 2. Kegiatan pembinaan oleh KONI Rp292.690.000,; 3. Kegiatan pembinaan oleh Cabang Olah Raga Rp1.090.000.000. Jumlah Rp2.000.000.000, Jumlah Rp2.000.000.000<br /><br />Pengeluaran Biaya operasional pembinaan untuk olahraga prestasi dan kegiatan pembinaan KONI, keuangannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Sedangkan kegiatan pembinaan oleh Cabang Olahraga (Cabor), keuangannya menjadi tanggung jawab Ketua Cabor masing-masing. <br /><br />Selanjutnya RKA KONI Kab. Jombang diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang didasarkan pada SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/78/415.10.34/2017 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Berupa uang Kepada KONI Kab. Jombang Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 556/220/415.25/2017 No. 069/KONI.JBG/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp2.000.000.000<br /><br />Sesuai dengan NPHD Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ” PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp2.000.000.000 dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam proposal <br /><br />Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Jombang sebesar Rp 1.999.997.801, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang menggunakan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut ; 1. Biaya operasional unuk pembinaan olah raga prestasi Rp 594.847.801,; 2. Kegiatan pembinaan oleh KONI Rp 293.100.000,; 3. Kegiatan pembinaan oleh Cabang Olah Raga dan bantuan kegiatan olahraga masyarakat Rp 1.112.050.000. Jumlah Rp 1.999.997.801<br /><br />Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang tertanggal 29 Desember Tahun 2017, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah ssuai perjanjian NPHD Tahun 2017 Pasal 3 ayat (3) yang menerangkan, " Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2017"<b><span style="font-size: large;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheuZKMY33E5T6-Yo-mdzN7xy9XaUDWItR4iIqMwFgAFbUoaLMuzIcCrn_Yd_gZhyphenhyphen_z7OiwKMUn8_MFliFuoQDkEL_HkFnT3TUt9ARo5KwWiJKcb-AND_4SQdLNKlhVtcDRSARhhTWCdL8/s1226/IMG20210422135705.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1226" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheuZKMY33E5T6-Yo-mdzN7xy9XaUDWItR4iIqMwFgAFbUoaLMuzIcCrn_Yd_gZhyphenhyphen_z7OiwKMUn8_MFliFuoQDkEL_HkFnT3TUt9ARo5KwWiJKcb-AND_4SQdLNKlhVtcDRSARhhTWCdL8/w640-h280/IMG20210422135705.jpg" width="640" /></a></div>B. DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018 </span></b><br /><br />Pada awal tahun anggaran 2018, terdakwa sebagai Ketua Umum KONI Jombang beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal untuk mengajukan anggaran KONI tahun 2018. Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2.000.000.000. <br /><br />Setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2018 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Panwisata Kab. Jombang dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI Rp 397.723.800,; 2. Biaya kegiatan Cabang Olahraga Rp 1.602.276.200. Jumlah sebesar Rp 2.000.000.000<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pengeluaran Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI, keuangannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Sedangkan kegiatan Cabang Olahraga (Cabor) keuangannya menjadi tanggung jawab Ketua Cabor masing-masing. Selanjutnya diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp2.000.000.000 yang didasarkan pada SK Bupati Jombang Nomor. 188.4.45/154/415.10.3.4/2018 tentang Hibah Berupa Uang Kepada KONI Kab. Jombang Tahun Anggaran 2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000.000 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/254/415.25/2018, No 037/KONI.JBG/111/2018 Tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000.000 <br /><br />Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ”PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000,(dua milyar rupiah) dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam proposal”. Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Jombang, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang menggunakan dana hibah tersebut sebagai berikut: 1. Rekapitulasi LPJ KONI Januari Desember Rp. 2.000.000.000<br /><br />Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang pada tanggal 31 Desember Tahun 2018, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah sesuai dengan NPHD Tahun 2017 Pasal 3 ayat (3) yang menerangkan "Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2018”<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>C. DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2019 </b></span><br /><br />Awal tahun 2019, terdakwa beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal. Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2019. Setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KON! dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2019 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Jombang dengan rincian sebagai berikut: 1. Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI Rp 430.803.000, 2. Biaya kegiatan cabang olahraga Rp 1.569.197.000,| Jumlah sebesar Rp 2.000.090.000,<br /><br />Pengeluaran Biaya operasional, kesekretariatan dan kegiatan KONI, keuangannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Sedangkan kegiatan Cabang Olahraga (Cabor) keuangannya menjadi tanggung jawab Ketua Cabor masing-masing. Selanjutnya diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp.2.000.000.000 yang didasarkan pada SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/127/415.10.1.3/2019 tentang Penerimaan Hibah Kepada KONI yang telah di evaluasi oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019 tanggai 14 Maret 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/360/415.25/2019 No 041/KONI.JBG/1/1/2019 Tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 <br /><br />Sesuai dengan NPHD Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ”PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000 dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Koni  Kabupaten Jombang dan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur IV sebagaimana tercantum dalam proposai” <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpnUnI5zuShHdzeArFImHNaUmzsJR6vOMOxSmDZ7fQ-mOiK35_yB8oXXHf3EvFAPo5S9DZ8__OW7aIstyqCCtgjSfEjw5uGbdfOhXFkOFJPlsL6s5afWipXOd2cU1TGj3suirLA8eKtNs/s1321/IMG20210422135810.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="1321" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpnUnI5zuShHdzeArFImHNaUmzsJR6vOMOxSmDZ7fQ-mOiK35_yB8oXXHf3EvFAPo5S9DZ8__OW7aIstyqCCtgjSfEjw5uGbdfOhXFkOFJPlsL6s5afWipXOd2cU1TGj3suirLA8eKtNs/w640-h264/IMG20210422135810.jpg" width="640" /></a></div>Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Jombang, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang menggunakan dana hibah tersebut sebagai berikut: 1. Rekapitulasi LPJ KONI Januari Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000. <br /><br />Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang pada tanggai 31 Desember Tahun 2019. Namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3) menerangkan "Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2019”. <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>DANA TAMBAHAN PAK (PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN) TAHUN 2019</b></span><br /><br />Dlam kegiatan PORPROV 2019, terdakwa sebagai Ketua Umum Koni Jombang beserta anggota dan 30 pengurus cabang olah raga melakukan Rapat Internal. Kesekretariatan Koni dan Pengurus masing-masing cabang olahraga mengajukan proposal kebutuhan anggarannya kepada Ketua Umum KONI untuk kegiatan PORPROV 2019. Setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengkompilasi dari Kesekretariatan KONI dan Pengurus masing-masing cabang olahraga. Kemudian terdakwa mengajukan Proposal Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PAK tahun 2019 kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Jombang sebagai berikut: 1. Pemberian tali asih atlet dan pelatih peraih medali PORPROV VI, pembelian alat fitnes, pembelian inventaris kantor, pembelian peralatan olahraga dan penyerapan anggaran Cabor 2019 sebesar Rp1.500.000.000<br /><br />Pengeluaran Biaya PORPROV PAK 2019 seluruh keuangannya menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Umum KONI Jombang. Selanjutnya diproses di Pemerintah Kabupaten Jombang dan disetujui sebesar Rp.1.500.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang didasarkan pada SK BUPATI JOMBANG Nomor: 188.4.45/388/415.10.1.3/2019 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada KONI Kab. Jombang Tahun Anggaran 2019 PAK tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000.600 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 426/1530/415.25/2019 No. 177/KONIL.JBG/X/2019 Tanggai 4 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). <br /><br />Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah PAK Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa ”PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah daerah berupa uang sebesar Rp.1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk pemberian tali asih kepada atiet dan pelatih peraih medali PORPROV Jatim VI tahun 2019 serta pembelian peralatan Cabang olahraga sebagaimana tercantum dalam proposal”. <br /><br />Setelah menerima anggaran hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang menggunakan dana hibah tersebut senilai Rp1.495.000.000. Penggunaan dana hibah tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang pada tanggal 31 Desember Tahun 2019, namun terdakwa tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Jombang selaku pemberi hibah sesuai Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2019 PAK Pasal 3 ayat (3) menerangkan, Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2019”.<br /><br />LPJ yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang ternyata tidak di dukung dengan bukti dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, membuat laporan pertanggung jawaban manipulatif, membuat pengeluaran ganda dan melakukan mark Up pengadaan. <br /><br />Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut : Selama tahun 2017, 2018 dan 2019, terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Kab. Jombang memerintahkan bendahara Dra. Irchamna Kamalia, Msi (2017) dan bendahara Verawati, SPd (2018-2019) untuk melakukan pengeluaran sejumlah uang untuk beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti dokumen pertanggung jawaban yang sah. <br /><br />Hanya ada bukti pengeluaran namun tidak didukung bukti kegiatan seperti SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), surat undangan atau kegiatan dinasnya. Terdakwa juga telah membuat laporan pertanggungjawaban LPJ KONI Kab. Jombang 2019 dengan cara manipulatif memalsu jumlah keuangan dalam rincian LPJ di sekretariatan. <br /><br />Pengeluaran tertulis sejumlah Rp723.431.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) namun setelah dilakukan cek audit oleh inspektorat hanya sejumlah Rp643.144.000 (enam ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah). Sehingga terdapat kekurangan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa senilai Rp80.287.000 (delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa melaksanakan kegiatan tanpa bukti dukung yang sah dan laporan manipulatif mengakibatkan timbulnya kerugian negara tahun 2017,2018 dan 2019 sebesar Rp236.567.738 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana bukti hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang sebagai berikut : Tahun 2017 sebesar Rp88.968.338, Tahun 2018 sebesar Rp39.482.900 dan Tahun 2019 sebesar Rp108.116.500, Total sebesar Rp236.567.738<br /><br />Pada anggaran tahun 2019, terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Kab.Jombang telah melakukan pengeluaran ganda untuk anggaran kebutuhan tranportasi bagi panitia pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VI Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 13 Juli 2019 bertempat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. <br /><br />Pada kegiatan POR PROV 2019, KONI Jombang mendapatkan anggaran bantuan operasional KONI Jawa Timur senilai Rp105.600.000 (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diantaranya digunakan untuk uang transport PP Tim Monitoring dan biaya transportasi local senilai Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya, KONI Jombang juga mengeluarkan anggaran yang didapat dari dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dengan membuat pertanggungawaban tanda terima uang transport PP Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Porprov Jatim VI 2019 untuk 25 orang dengan Total Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membuat pertanggungajawaban atas biaya transportasi lokal panitia tim monev Kabupaten Jombang senilai Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Akibat adanya pengeluaran ganda yang dilakukan terdakwa untuk pembayaran transport PP dan Transport Lokal pada kegiatan Porprov tahun 2019 senilai Rp.11.250.000 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3t4t6GNywLLHKW_PqwRUqJ_2eg_Tl-xC9ENDWUAcCHcpR2YYRyNI3NSUL_eTEtkHycpKqQwPjX9RB4X3K40fnQNwzWkEaPCKzIgOW9FkYbOSZKrS2nhyphenhyphenPIVJOXE6QZZY7zhmcNoLflrE/s1267/IMG20210422135657.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1267" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3t4t6GNywLLHKW_PqwRUqJ_2eg_Tl-xC9ENDWUAcCHcpR2YYRyNI3NSUL_eTEtkHycpKqQwPjX9RB4X3K40fnQNwzWkEaPCKzIgOW9FkYbOSZKrS2nhyphenhyphenPIVJOXE6QZZY7zhmcNoLflrE/w640-h272/IMG20210422135657.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada Tahun 2017,2018 dan 2019, KONI Kabupaten Jombang memiliki anggaran belanja BBM untuk transportasi. Terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Jombang telah mengeluarkan anggaran belanja tersebut. <br /><br />Terdakwa memerintahkan pendahara Dra. Irchamna Kamalia, Msi  (2017) dan bendahara Verawati, SPd (20182019) untuk mengeluarkan anggaran kegiatan transportasi dengan membeli BBM. Bahwa LPJ kegiatan transportasi yang di laksanakan hanya di dukung oleh bukti nota kwitansi pembelian BBM dari POM Bensin yang tidak jelas peruntukannya karena tanpa di dukung bukti kegiatan berupa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), surat undangan atau kegiatan dinasnya. Ditemukan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak untuk kepentingan dinas yang tidak didukung dengan dokumen bukti kegiatan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian negara senilai Rp13.610.212 sebagaimana hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tahun 2019, juga ditemukan adanya kemahalan harga pada pembelian jaket dan training untuk kontingen KONI Jombang dalam rangka PORPROV Jawa Timur VI Tahun 2019. Terdakwa Tito Kadar Isman, Spsi selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Jombang membutuhkan 290 jaket dan training untuk kebutuhan atlet pada PORPROV Jawa Timur 2019. Terdakwa kemudian menghubungi Khoirul Hasym, SPd., MPd penyedia PH group. <br /><br />Khoirul Hasym, SPd., MPd datang ke kantor KONI menemui terdakwa dan disepakati harga jaket dan training (1 stel) senilai Rp200.000 per stel. Kemudian Khoirul Hasym, SPd., MPd mengerjakan training jaket selesai pada tanggal 25 Juni 2019 dengan total biaya sebesar Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Terdakwa menyuruh Galih Riski P untuk mengambil nota kwitansi pada Khoirul Hasym, SPd., MPd dan Galih Riski P menyerahkan nota kwitansi pada terdakwa. Selanjunya terdakwa menyuruh bendahara Verawati, SPd untuk membayarnya pada Khoirul Hasym, SPd., MPd. Bendahara Verawati, SPd kemudian membayar tunai kepada Khoirul Hasym, SPd., MPd sebesar Rp. 58.000.000 <br /><br />Dalam hal ini sebelumnya Terdakwa tidak melakukan survey harga dipasaran. Padahal harga pasaran untuk jaket dan training dengan spesifikasi yang sama yaitu bahan diadora di Kab.Jombang pada periode yang sama (kurun waktu tahun 2019) seharganya sebesar Rp. 150.000 per stel. Sehingga ditemukan adanya kemahalan harga per stel sebesar Rp.50.000. Total kelebihan pembayaran Rp.50.000 X 290 stel = Rp14.500.000 <br /><br />Akibat kelebihan pembayaran sebesar Rp.14.500.000 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp.14.500.000 sebagaimana hasil audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab.Jombang. <br /><br />Bahwa Jumlah kerugian negara secara keseluruhan akibat perbuatan terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi sebagaimana perhitungan audit inspektorat Pemerintah Daerah Kab. Jombang senilai Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut : <br /><br />1. Kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban tahun 2017, 2018 dan 2019  Rp 236.567.738,; 2. Pengeluaran ganda pembayaran transport PP dan transport Lokal kegiatan PORPROV 2019 Rp11.250. 000,; 3. Pengeluaran belanja BBM 2017, 2018 dan 2019 Rp 13.610.2124,; 4. Kelebihan pembayaran jaket training PORPROV 2019 Rp14.500.000. Jumlah  Rp275.927.950<br /><br />Bahwa terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi selaku Ketua Umum KONI Jombang sebagai penerima Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang bertanggung jawab sepenuhnya atas keuangan yang diterimanya. Perbuatan terdakwa tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: <br /><br />a. Pasal 19 ayat (1) Permendagri No. 32 tahun 2011 jo Permendagri No. 14 tahun 2016 jo Permendagri No. 123 tahun 2018, “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya“. <br /><br />b. Pasal 52 ayat (3) Perbup Jombang No. 37/2018 " Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PENERIMA HIBAH dan bantuan sosial ". <br /><br />c. Pasal 3 ayat (1) dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2017-2018-2019-PAK 2019 menerangkan “ PIHAK KEDUA bertangungjawab secara administrative, keuangan, teknis dan yuridis atas penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). <br /><br />d. Pasal 4 ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2017-2018-2019-PAK 2019 menerangkan "Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan dalam rangka untuk kegiatan program pembinaan olahraga prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang yang pembiayaannya bersumber dari Hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab PIHAK KEDUA selaku penerima Hibah". <br /><br />e. Pasal 41 Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bahwa “Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan social yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan social yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”. <br /><br />f. Pasal 4 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2017-2018 " penggunaan hibah daerah berupa uang sebgaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang dan PIHAK KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ”<br /><br />g. Pasal 4 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2019 ” penggunaan hibah daerah berupa uang sebgaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk kegiatan pembinaan olahraga prestasi oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Jombang dan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur VI, PIHAK KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” <br /><br />h. Pasal 4 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2019 PAK " penggunaan hibah daerah berupa uang sebgaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk kegiatan Pemberian Tali Asih kepada Atiet dan Pelatih Peraih Medali PORPROV Jatim VI Tahun 2019 serta Pembelian Peralatan Cabang Olahraga . PIHAK KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”<br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil audit Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Nomor : X.700/99/415.15/2020 tanggal 3 Desember 2020 terhadap KONI Kabupaten Jombang, ditemukan adanya kerugian negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang senilai Rp275.927.950 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) akibat perbuatan dari terdakwa Tito Kadar Isman, SPsi <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (atau Subsidair Pasal 3) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Ketua Koni Kab. Jombang Diadili Karena Diduga Korupsi Rp275 Juta

“Mengapa Dakwaan Primair JPU terhadap Terdakwa hanya menyebutkan Pasal 2 UU Tipikor tanpa menyebutkan Ayat (1) atau ayat (2)?” BERITA KORUPS...

»