BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Rp173 Juta (Sudah Dikembalikan), Bendahara Desa Tanagura Barat Kab. Bangkalan Dituntut 4.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpB2ZMpBrIValqDTmQZuysHoemlc0sHLFlQTi4Vr039robh6ApCpGDAVmwYeOMu8lzHGkI5WdGQv4_81_ZBUp4Isum7bVGwimpjdSx-SC2rkfa_mZwj1E-Xkx2gDA9jPMszTs9LqBD5u4/s1177/IMG20210518123306.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="1177" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpB2ZMpBrIValqDTmQZuysHoemlc0sHLFlQTi4Vr039robh6ApCpGDAVmwYeOMu8lzHGkI5WdGQv4_81_ZBUp4Isum7bVGwimpjdSx-SC2rkfa_mZwj1E-Xkx2gDA9jPMszTs9LqBD5u4/w640-h290/IMG20210518123306.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntu Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, dalam  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 18 Mei 2021,, menuntut Terdakwa Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dengan Pidanna Penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidaan Korupsi (TPK) dana Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp230.000.000 untuk Pembangunan Kantor Desa yang merugikan keuangan negara senilai Rp174.416.000 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Anam dibacakan oleh JPU Hendrik Merbawan, SH dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference), Selasa, 18 Mei 2021 dalam agenda pembacaan surat Tuntutan JPU terhadap terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwandto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH, yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Zamroni, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, termasuk diantaranya Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes (Pemerintah Desa) Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuGoux9FrA4tFcB1DejdtciS2q7RAi94eR4C0XwPkzNQPkzx63C6Zv6nH9RU-OcGLHXKPstkhNjLDaX5bKP3IpMfaG0FLXdIoIHcuDWCbzsmhdIHVE7PI4wVDncA_RJRfL8QLLAPpJKH4/s1366/IMG20210518123428.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="1366" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuGoux9FrA4tFcB1DejdtciS2q7RAi94eR4C0XwPkzNQPkzx63C6Zv6nH9RU-OcGLHXKPstkhNjLDaX5bKP3IpMfaG0FLXdIoIHcuDWCbzsmhdIHVE7PI4wVDncA_RJRfL8QLLAPpJKH4/w640-h260/IMG20210518123428.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah melakukan penarikan uang sebesar Rp230.000.000, dan seluruh uang tersebut langsung dibawa pulang oleh terdakwa ke rumaahnya, dan terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi Hobir selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp230.000.000, dan terdakwa hanya mempergunakan sebesar Rp55.000.000 untuk membeli bahan matrial pembangunan kantor Desa diantaranya batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng. Sehingga terdapat selisih kekurangan Uang sebesar  Rp174.416.000 berdasarkan Hasi penghitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />“MENUNTUT : 1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Saiful Anam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; 2. Menjatuhkan pidana hukuman terhadap terdakwa Saiful Anam dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU Hendrik<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pemebelaan atau Pledoi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Dari surat tuntutan JPU, Terdakwa tidak dituntut untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp174.416.000, karena memang terdakwa sudah mengebalikannya sebelum terdakwa diserer ke Pengadilan untuk diadili. Hal ini juga disampaikan Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />“Terdakwa sudah mengembalikannya tapi tuntutannya Empat tahun denda Dua ratus juga,” kata Zamroni <br /><br />Memang, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus sanksikan dipidananya, terlebih pengembalian itu dilakukan setelah penyidikan atau saat proses persidangan<br /><br />Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCtJquDp5SH0CrYloWdGDhwtUhTbq6rXSyiBf2qUPNppP-60xun42xsCat4gTr2hFTdR3yhbjrjzlErYmNj42xcyl92lYiWsy3iHIiSG1g6ps_vKYi6kh5D-qtUL6Flp3K1fTngKEz9y8/s1203/IMG20210518123453.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="1203" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCtJquDp5SH0CrYloWdGDhwtUhTbq6rXSyiBf2qUPNppP-60xun42xsCat4gTr2hFTdR3yhbjrjzlErYmNj42xcyl92lYiWsy3iHIiSG1g6ps_vKYi6kh5D-qtUL6Flp3K1fTngKEz9y8/w640-h280/IMG20210518123453.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Namun disisi lain, pakar hukum Pidana maupun beberapa JPU saat membacakan surat tuntutannya, begitu juga saat Majelis Hakim membacakan putusannya dalam beberapa kasus perkara Korupsi terkait Pengembalian kerugian keuangan negara  adalah sebagai salah satu hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa<br /><br /> Hal ini tidak berlaku bagi Terdakwa Saiful Anam yang sudah mengembalikan uang sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp174.416.000. <br /><br />Buktinya, Terdakwa Saiful Anam dijerat dalam 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Dalam Pasal 2 ayat (1), hukuman pidana paling singkat adalah 4 tahun. <i>Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i><br /><br />Sementara PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 1/2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan 7<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rpl.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Ayat (2) berbunyi : Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut : a. kategori paling berat, lebih dari Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampa1 dengan Rpl00.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rpl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25. 000. 000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); d. kategori nngan, lebih dari Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah); dan e. kategori paling rmgan, sampai dengan Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).</i><br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-nKo4VN3Wk55nrfiSwRvvIGOO2cvMIRHaP1j94TSfR7NV9iUQoce90Nc9fwrpUiNOHa3tNfC7iEwNqIb1SIKUfrnGIaUVN_cicF0DKuU25G-9ZLqdoScIzic4wGpVVHgu-kjeDLHnNf0/s1160/IMG20210518123349.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="527" data-original-width="1160" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-nKo4VN3Wk55nrfiSwRvvIGOO2cvMIRHaP1j94TSfR7NV9iUQoce90Nc9fwrpUiNOHa3tNfC7iEwNqIb1SIKUfrnGIaUVN_cicF0DKuU25G-9ZLqdoScIzic4wGpVVHgu-kjeDLHnNf0/w640-h290/IMG20210518123349.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa erdakwa SAIFUL ANAM selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanagura Barat No1 13 tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi HOBIR selaku Kepala £ Tanagura Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/019/KD/433.204/2015 tanggal 08 Juli 2015 pada hari yang tidak dapat diingat lagi den pasti dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten  Bangkalan<br /><br />Atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saiful Anam dan saksi Hobir dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa. Menindaklanjuti hal tersebut, saksi HADOR selaku Camat Sepulu mengumpulkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Sepulu termasuk saksi HOBIR selaku Kepala Desa Tanagura Barat untuk diberi arahan terkait bantuan keuangan pembangunan kantor Desa di Kantor Kecamatan Sepulu yang dilaksanakan pada akhir tahun 2016.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebu, saksi HOBIR mendatangi terdakwa dirumahnya dan memberitahukan kepada terdakwa perihal bantuan keuangan untuk pembangunan Kantor Desa dan memerintahkan terdakwa untuk membuat proposal pembangunan Kantor "Desa dengan dilampiri SPPT, PBB tanah, Fotoc opy buku leter C, Sketsa peta dan Foto copy KTP Kepala Desa.<br /><br />Selanjutnya Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat Tahun Anggaran 2017 diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diteruskan Kepada Bupati Bangkalan melalui Surat Nomor : 450/237 433.308.13/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Permohonan Bantuan Kantor Desa beserta lampirannya.<br /><br />Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Menyusun Desain prototype (model awal), selanjutnya Desain protorype tersebut diinformasikan ke pihak Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 140/3046 433.110/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihai RAB Pembangunan Kantor Desa<br /><br />Setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017 dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017, Bupati Bangkalan mengedarkan pemberitahuan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 412.2/3396/433.110/2017 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, dan selanjutnya Desa diminta mengalokasikan bantuan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017.<br /><br />Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan Penerima Bantuan Keuangan melalui Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/169/Kpts/433.013/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembanguan Kantor Desa diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, dan menetapkan juga Desa Tanagura Barat, Kecapatan Sepulu sebagai salah satu Desa yang menerima Bantuan Keuangan senilai Rp230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-5Vl1i3Y-zipZMi26jTw251fZH9spoyJTvnuQZbCsEfLwB3Tj9kb_83OmCE6iJPQdtHorSUM7tltcw-WQwyZtEHfXQgB9IJz18gqejK9TRO63QejDyjwgXnsqVCjkIgMni2xYfyjbIQs/s1366/IMG20210518123428.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="1366" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-5Vl1i3Y-zipZMi26jTw251fZH9spoyJTvnuQZbCsEfLwB3Tj9kb_83OmCE6iJPQdtHorSUM7tltcw-WQwyZtEHfXQgB9IJz18gqejK9TRO63QejDyjwgXnsqVCjkIgMni2xYfyjbIQs/w640-h260/IMG20210518123428.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam proses permohonan pencairan dana bantuan pembangunan kantor Desa, pemerintahan Desa harus melampirkan persyaratan yang diantaranya ; 1. Surat permohonan pencairan dari kepala Desa, 2. Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, 3. Rencana anggara biaya (RAB), 4. Kwitansi bermaterai Rp6.000 rangkap 3 dengan nilai besaran dana sesuai dengan yang diterima, 5. Foto copy rekening kas pemerintah Desa dari bank yang ditunjuk, 6. Foto copy keputusan kepala Desa tentang rekening kas Desa, 7. Foto copy keputusan kepala Desa tentang pengangkatan bendahara Desa, 8. Foto copy KTP kepala Desa dan bendahara Desa:, 9. Foto copy NPWP bendahara Desa: 10. Surat pernyataan tanggung jawab terhadap penggunaan dan penyusunan dana kantor Desa bermaterai Rp6.000, 11. Surat pernyataan dari kepala Desa mengenai status tanah Desa yang akan di bangun, 12. Surat kelengkapan perihal status tanah sebagai tanah kas Desa secara legal, 13. Foto tanah kas Desa.<br /><br />Kemudian untuk memenuhi persyaratan permohonan pencairan dana bantuan pembangunan Kantor Desa, terdakwa membuat Perdes APBDes (Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di kantor Kecamatan Sepulu dengan cara mengedit format Perdes yang didapatkan dari Staf kecamatan Sepulu yang diantaranya tahun, nilai dana dan nama Desanya saja lalu diprint/cetak sekaligus, diantaranya Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes Tanagura Barat TA 2017, dan Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 beserta lampirannya diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Daftar hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).<br /><br />Selanjutnya dokumen Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017 beserta lampirannya, diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diajukan kepada saksi HOBIR selaku kepala Desa untuk ditandatangani,<br /><br />Tetapi untuk semua tanda tangan perangkat Desa pada Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes TA 2017, Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada pada Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya dan dalam penetapan Perdes Nomor 2 Tahun 2017 ataupun Perdes nomor 8 Tahun 2017 tentang APBDes Tanagura Barat TA 2017 tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanagura Barat<br /><br />Berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan termasuk diantaranya<br /><br />Selanjutnya berdasar buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat.<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ74ClmM91jWlqYMGygF3DVirA71IBLJ2GejiWlVG8GJRN2Tz_g6XrQkHOifV4UGTrx_HbKppHszF_BXGx9ggcXZsah60i3JzSrsqZ9pyqO0bvJC4tC_-CzpzL6AV0EAyq9jf0vLfBxPs/s1177/IMG20210518123306.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="1177" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ74ClmM91jWlqYMGygF3DVirA71IBLJ2GejiWlVG8GJRN2Tz_g6XrQkHOifV4UGTrx_HbKppHszF_BXGx9ggcXZsah60i3JzSrsqZ9pyqO0bvJC4tC_-CzpzL6AV0EAyq9jf0vLfBxPs/w640-h290/IMG20210518123306.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah melakukan penarikan uang, terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya keseleruhan dana bantuan keuangan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa berangkat ke Surabaya lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi HOBIR selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />Pada awal tahun 2018, terdakwa ditegur oleh saksi HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat) terkait pelaksanaan pembangunan kantor Desa yang belum selesai. Kemudian sekitar bulan Juni 2018, terdakwa membelikan beberapa material untuk pembangunan kantor Desa yaitu batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng dengan anggaran sekitar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUBAIRI (tukang bangunan) untuk membangun kantor Desa tersebut, lalu terdakwa meninggalkan Desa Tanagura Barat dengan membawa dana bantuan keuangan tersebut dan belum menyelesaikan pembangunan kantor Desa<br /><br />Berdasarkan Laporan Perhitungan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh saksi Jonny Kurniawan, ST.MT selaku Tim Penilai dalam pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat, realisasi pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat adalah sebesar Rp55.584.00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Hobir tersebut di atas bertentangan dengan : 1. Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakari Bersama Badan Permusyawaratan Desa”. 2. Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa”.<br /><br />3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lam Rencana Anggaran Biaya”. 4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.<br /><br />5. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, 6. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima,menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”<br /><br />8. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang menyebutkan; “Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalu PPKD dan SKPD Bagian yang bersangkutan”.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM bersama-sama dengan saksi Hobir telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp174.416.000 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Bantuan Keuangan Tahun 2017 Atas Pembangunan Kantor Tanagura Barat Kecamatan Sepulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019 terkait atas Penggunaan dana Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan Rp230.000.000,00 dicairkan oleh SAIFUL ANAM (Bendahara Desa), 2 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang digunakan oleh Rp55.584.000,00 HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat), 3 Jumlah selisih poin 1 dan 2 sebagai kekurangan Uang Rp. 174.416.000<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div></div>

Opini Tipikor Korupsi Rp173 Juta (Sudah Dikembalikan), Bendahara Desa Tanagura Barat Kab. Bangkalan Dituntut 4.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Jaksa Penuntu Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, dalam persidangan yang berlangsung di Pen...

Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk Dituntut 6 Thn Penjara Karena Perkara Gratifikasi dan TPPU Rp25 M

16.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK Arif Suhermanto :</b></u> Siapapun yang terlibat sesuai fakta  persidangan akan dipertimbangkan dan akan kami laporkan ke Pimpinan</span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhppvm1KClsLmzFxQfHvzJ1ZRfCBf-HlXkoLLBsslL_6nenyW5ImOKuREoWOikFpLb1I4pr4xl-hT9_c3axJgs8hxj61EFCLIDZR2gX_xHLo-g1nEPye2Tm_JsT3wNVpcnxirzfy1GU0oM/s1334/IMG20210517133612.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhppvm1KClsLmzFxQfHvzJ1ZRfCBf-HlXkoLLBsslL_6nenyW5ImOKuREoWOikFpLb1I4pr4xl-hT9_c3axJgs8hxj61EFCLIDZR2gX_xHLo-g1nEPye2Tm_JsT3wNVpcnxirzfy1GU0oM/w640-h258/IMG20210517133612.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 17 Mei 2021, menuntut terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2008 – 2018 dengan pidanna Penjara selama 6 Tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) subsidair 4 tahun penjara karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp25.657.163.915 sejak tahun 2013 – 2016, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp10.736.061.138 yang dipergunakan untuk membeli sebindang tanah seluas 191.872 m2 yang terletak di Tiga Desa Kab. Nganjuk seharga Rp9.536.061.138 <br /><br />Tuntutan Pidana Penjara terhadap terdakwa Taufiqurrahman dibacakan JPU KPK Arif Suhermant dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference) dihapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa. Sementaara Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman selama 7 tahun sebagai terpidana dalam kasus Korupsi Suap dan juga karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhixOJx1kDwXZ8-FS2uuiWgGUeKj3U6eHh28qeJzt9XwAq4cr08lpa3XVNZt6d2Spow8fyeJlTLs09mz2pbFKVkpSCiprLbux4DtivLBuj8aBA6Wok3sYzseBLK3ltfLJr-oVplzrTRn5o/s981/IMG20210517133627.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="529" data-original-width="981" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhixOJx1kDwXZ8-FS2uuiWgGUeKj3U6eHh28qeJzt9XwAq4cr08lpa3XVNZt6d2Spow8fyeJlTLs09mz2pbFKVkpSCiprLbux4DtivLBuj8aBA6Wok3sYzseBLK3ltfLJr-oVplzrTRn5o/w640-h346/IMG20210517133627.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutan JPU KPK menyebutkan, terdakwaTaufiqurrahman didakwa
 melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) 
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang 
perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana terkait penerimaan Hadiah 
Berupa Uang yang totalnya sebesar Rp25.657.163.915</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selain melanggar Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), terdakwaTaufiqurrahman juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, terkait pengalihan uang sebesar Rp9.536.061.138 untuk pembelian sebidang tanah seluas 30.665m2 dan 2 unit mobil yaitu Jeep Wrangler Sahara Artic 4D dan Mercy Smart Fortwo warna Abu-abu Tua serta pemberian uang untuk dana kampanye H. Amis sebagai Calon Bupati Ponorogo tahun 2015 sebesar Rp 1,2 miliar<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang yang diterima Terdakwa Taufiqurrahman ternyata bukan hanya dari fee proyek, melainkan dari beberapa pegawai yang lulus CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil atau yang sekerang disebut ASN atau Aparatur Spil Negara) yang nilainya bervariasi antara 50 juta bagi lulusan SMA, sebesar Rp60 juta untuk D4 (Diploma Empat) dan Rp 70 juta bagi Ijazah S1 (Strata Satu)<br /><br />Selain uang dari pegawai yang lulus CPNS, ada juga uang hasil jual beli jabatan yang nilainya juga bervariasi dilihat dari jabatan. Untuk jabatan Camat, antara 100 – 200 juta rupiah, untuk Kepala Dinas antara 400 juta dan untuk jabatan Sekda (Sekretaris Daerah) seharga 1 miliar rupiah<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5npQx22m5gLr8dbBFEwky9a6LhFosGLl8wOv7niAhv9VNmVJTHoNu8-_Mnmh_Dm2gMB_a7Ah9zBSUEz_4_scMoPXzwAbnu2SaU5wC86Jr95_HwVIe89K3fwg5UrtNSsYRj0eLBJgcZrw/s1334/IMG20210517133619.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1334" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5npQx22m5gLr8dbBFEwky9a6LhFosGLl8wOv7niAhv9VNmVJTHoNu8-_Mnmh_Dm2gMB_a7Ah9zBSUEz_4_scMoPXzwAbnu2SaU5wC86Jr95_HwVIe89K3fwg5UrtNSsYRj0eLBJgcZrw/w640-h260/IMG20210517133619.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari fakta persidangan juga terungkap (Senin, 1 Januari 2021), ternyata 
uang ‘haram’ itu juga ‘mengalir’ ke Polres, Kejaksaan Negeri, BPKP, LSM 
dan Wartawan termasuk pemberian proyek ke beberapa anggota DPRD 
Kabupaten Nganjuk diantaranya Tatit Heru Tjahjono, M.Md dari F-PDIP 
(saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk peeode 2019 – 
2024) melaui Agus Subagio dan Sri Widyastuti atas perintah Terdakwa 
Taufiqurrahman <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kasus Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang dan TPPU yang 
menyeret Taufiqurrahman ke penjara untuk kedua kalinya, berawal dari 
Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017. <br /><br />Karena
 fakta yang terungkap dalam persidangan,  bahwa terdakwa Taufiqurrahman 
ternyata tidak hanya menerima uang dari M. Bisri dan Hariyanto (Keduanya
 sudah terpidana), melainkan dari para Kepala Dinas, Camat maupun 
pegawai dilingkungan Pemda Kab. Nganjuk termasuk dari beberapa rekanan 
yang mengerjakan proyek APBD di Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk<br /><br />Sementara
 perkara yang menyeret Tufiqurrahman, ibarat Peribahasa, “Sudah jatuh 
tertimpa tangga, terinjak pula”. Bayangkan. Jabatan Bupati berakhir 
dengan “tragis” karena tertangkap tangan KPPK, masuk penjara. Selain 
dipenjara selama 7 tahun dalam kasus Korupsi Suap, Hak Politik 
Tufiqurrahman juga divabut selama 3 tahun.<br /><br />Belum selesai 
menjalani hukuman penjara selama 7 tahun sebagai terpidana Korupsi Suap 
Tangkap Tangan KPK, Tuafiqurrahman kembali dituntut pidana penjara 
selama 6 tahun atas 2 (dua) perkara sekaligus yaitu Gratifikasi dan TPPU</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XYkZ5smVs2_EfL8BipHdo1wqfUynf83Jo60CcArZhnjo9gK0ql-eX1nSSLOnIYWYafAjJfWCrLs_tar0TiXBuCNLCLacLyGSH9JqcjfC0cWbe4iscdl7xZ2iITSFlE2ceapEQF4vU7U/s640/IMG20210215144235.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="560" data-original-width="640" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2XYkZ5smVs2_EfL8BipHdo1wqfUynf83Jo60CcArZhnjo9gK0ql-eX1nSSLOnIYWYafAjJfWCrLs_tar0TiXBuCNLCLacLyGSH9JqcjfC0cWbe4iscdl7xZ2iITSFlE2ceapEQF4vU7U/w640-h560/IMG20210215144235.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Peribahasa yang berbunyi, “Berakit-rakit ke Hulu, berenang-renang ke Tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian” inipun sepertinya tak berlaku bagi Taufiqurrahman yang sudah bersusah payah untuk menduduki jabatan Bupati Nganjuk selama 2 Periode (2008 – 2018). Apa dikata, ‘nasib berkata lain, sebab nikmat membawa sengsara”<br /><br />Bayangkan. Pada tahun 2008, Taufiqurrahmman sukses menduduki jabatan Bupati Nganjuk hingga 2 periode (2008 – 2013 dan 2013 - 2018). Yang paling sukses diraih Taufiqurrahman adalah pada tahun 2016 saat KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi. <br /><br />Taufiqurrahman lewat Tim Pengacaranya, sukses mengalahkan KPK melalui Pra Peradilan pada awal tahun 2017. Namun apa dikata, ‘nasib berkata lain, Taufiqurrahman akhirnya harus masuk penjara secara memalukan’ setelah KPK ‘meringkusnya’ pada tanggal 24 Oktober 2017 di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan mengamnakan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon (HP)<br /><br />Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang di dua tempat, yakni di Jakarta sejumlah 12 orang  termasuk Taufiqurrahman dan ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan Harian Radar Jawa Pos Group, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang  saat itu menjabat Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom, salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk tahun 2018, seorang mantan Kepala Desa, dan seorang Driver atau supir. KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon dari. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF7PvP1oTYxqQ775CnU5bIxRbTDSAE7aUE0gAlrHJACGCG-hoJe8y8KkaCFq9dlq_-PSI-4C5jmbCIUe4JU5eiW4yMDQopQTgYUEjT-pdmOhZ5qWeC0Spu5UnR6IN3jjgK8R9TULqrZlg/s640/Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF7PvP1oTYxqQ775CnU5bIxRbTDSAE7aUE0gAlrHJACGCG-hoJe8y8KkaCFq9dlq_-PSI-4C5jmbCIUe4JU5eiW4yMDQopQTgYUEjT-pdmOhZ5qWeC0Spu5UnR6IN3jjgK8R9TULqrZlg/w640-h640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div>Di hari yang sama, KPK juga mengamankan sebanyak 8 orang di Kabupaten Nganjuk, dantaranya Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), dokter Tien Farida (Direktur RSUD Kertosono), ajudan Bupati Taufiqurrahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk dan seorang supir mobil rental. KPK juga menyita beberapa barang bukti termasuk HP yang digunakan sebagai alat komunikasi yang berkaitan dengan uang dari berbagai pihak ke terdakwa Taufiqurrahman.<br /><br />Namun kemudian, penyidik KPK hanya menetapkan 5 tersangka/terdakwa yang saat ini sudah terpidana, yaitu Taufiqurrahman (Bupati), M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot).<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU terhadap Terdakwa Taufiqurrahman yang dibacakan oleh JPU KPK Arif Suhermanto di persidangan (Senin, 17 Mei 2021) mengatakan, selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018, Terdakwa Taufiqurrahman telah menerima gratifikasi berupa uang dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan yang mengerjakan proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah)<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto membeberikan uang yang diterima oleh Terdakwa Taufiqurrahman, yaitu ; 1. Tahun 2013 – 2016. Penerimaan uang sebesar Rp14.205.000.000 dari fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016 melalui Masduqi selaku mantan Kepala Dinas; 2. Tahun 2014, penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk sebesar Rp330.000.000 melalui Agoes Soebagio dan Hanif ; 3. Tahun 2014 – 2015. Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk sebesar Rp2.225.000.000 melalui Agoes Soebagio ; 4. Tahun 2014 -2017. Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono sebesar Rp2.980.163.915 ; <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWkYvXWeJ43j_YyTBOY7SaoK52wVXuuJvGYv4y7ByW3ePX6xd0Am6h4tngWDAlTodJYCpJ9Lbtc7Xq4y6THnvAenhVt45hkKJinIdwmcCg4GHSlcJtQavYNDlXypErSx5mTxEUB1y8xIE/s1366/IMG20210517150755.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="1366" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWkYvXWeJ43j_YyTBOY7SaoK52wVXuuJvGYv4y7ByW3ePX6xd0Am6h4tngWDAlTodJYCpJ9Lbtc7Xq4y6THnvAenhVt45hkKJinIdwmcCg4GHSlcJtQavYNDlXypErSx5mTxEUB1y8xIE/w640-h256/IMG20210517150755.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2017, penerimaan uang dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.367.500.000 ; 6. Tahun 2017, penerimaan uang dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.720.000.000 ; 7. Tahun 2014 – 2016, penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk sebesar Rp464.500.000 ; 8. Tahun 2017, penerimaan uang dariHarjanto dan Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp265.000.000 ; 9. Pada tanggal 27 Desember 2015. Penerimaan uang dari Harsono dan Achmad Sulkan sebesar Rp2.000.000.000 dan 10. Pada bulan April 2017. Penerimaan uang dari Tri Basuki Widodo dan Feeri Hendro Warsono sebesar Rp100.000.000<br /><br />“Sejak Terdakwa Taufiqurrahman menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alasan atau hak yang sah menurut hukum,” ujar JPU KPK<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK Arif Suhermanto dalam surat tuntutannya mengatakan, bahwa Terdakwa Taufiqurrahman telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut. Lanjut JPU KPK Arif Sehermanto, untuk pembelian tanah seluas 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk (126.558m2), di Dusun Puhtulis, Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk (34.649m2) dan di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos,  Kabupaten Nganjuk<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUnO8R6vvynOHO4cTt_KI-gynEmf9u9r3UQRibuu7jveOyfuUfqcUceqKYsECkO72ko1yIBIki_nH_uc3xBZ-_C4zrskWT4b-KueSe0NAB2Md6D2f5RIHyvTYx6m4dzCUdi4lhEaJ_22o/s640/IMG20210201141910.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUnO8R6vvynOHO4cTt_KI-gynEmf9u9r3UQRibuu7jveOyfuUfqcUceqKYsECkO72ko1yIBIki_nH_uc3xBZ-_C4zrskWT4b-KueSe0NAB2Md6D2f5RIHyvTYx6m4dzCUdi4lhEaJ_22o/w640-h288/IMG20210201141910.jpg" width="640" /></a></div>Selain pembelian sebidang tanah, terdakwa juga membeli 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna Abu-abu Tua, Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. Amin sebagai Bupati Ponorogo periode 2015 – 2020 (tapi kalah.Red)<br /><br />“Bahwa uang tersebut, diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” pungkas JPU KPK Arif<br /><br />Terkait pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU terdakwa yang juga terpidana Taufiqurrahman, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, siapapun yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi pertimbangan untuk disampaikan ke Pimpinan KPK<br /><br />“Siapapun yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi pertimbangan untuk disampaikan ke Pimpinan,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pimpinan KPK akan benar-benar mengusut tuntas kasus ini hinga ke ‘akar-akarnya’ <i>atau “akan tuntas begitu saja seiring bergantinya watu?</i>”<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsVey53vtLY0wHQqNuIl7ayec2of-4fjKRKsdiWwBdlW4FmPLwluOtWvFT4zwhdY_0pORaVG784nZc0Nbcld735uS2e0JeiPtT-s84kf6EG5-MpzAp_Y4u2fMOxkgbtSgHs4r-zFqhbLs/s640/IMG20210215172655.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsVey53vtLY0wHQqNuIl7ayec2of-4fjKRKsdiWwBdlW4FmPLwluOtWvFT4zwhdY_0pORaVG784nZc0Nbcld735uS2e0JeiPtT-s84kf6EG5-MpzAp_Y4u2fMOxkgbtSgHs4r-zFqhbLs/w640-h288/IMG20210215172655.jpg" width="640" /></a></div>Sebab, kasus Perkara Korupsi yang masih <i>“meninggalkan noda”</i> karena belum tuntas ditangani KPK sejak <i>abad 20</i> (2017) hingga<i> abad 21</i> (tahun 2021) adalah kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B bersama 2 Kepala Dinas Pemprov Jatim, dan kasus Perkara Korupsi yang menyeret 14 dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur, yaitu ; <br /><br />1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Suapm Gratifikasi dan TPPU, status terpidana), ; <br />2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana), ; <br />3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana dan terdakwa dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU saat ini menunggu Vonis), ; <br />4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana)<br />5. Wali Kota Mojokerto (Alm) Mas’ud Yunus (lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019, semuanya berstatus terpidana)<br />6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, status terpidana)<br />7. Wali Kota Malang Moch. Anton (Penyidikan KPK  terkait kasus suap pembasan APBD terhadap seluruh anggota DPRD Kota Malang, 45 torang sudah berstatus terpidana) <br />8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha bersama Wakil Bupati Malang A. Subhan (penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower sudah berstatus terpidana dan Mustofa Kamal Pasha kembali berstatus tersngka dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU)  <br />9. Bupati Bangkalan (Alm) Fuad Amin (Kasus Tangkap Tangan KPK)<br />10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana),;<br />11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK, status terpidana),;<br />12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK, status terpidana dalam 2 perkara, yaitu Korupsi Suap dan Gratifikasi),;<br />13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, status terpidana)<br />14. Bupati Sidoarjo Saifil Ilah (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, status terpidana)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWhfOUYBINWbrRL-HziN0YVymPxCrK5slYfnxNtOSI9fhGrV8oJnOLrHXa07CaJldmO1tclADCUxH2_hUW178sboGKxIUBwRNdmse8xTkCYez5I_cPkvccWOETFvBrvYF_-cdgZJdbsww/s639/IMG202012211352381.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWhfOUYBINWbrRL-HziN0YVymPxCrK5slYfnxNtOSI9fhGrV8oJnOLrHXa07CaJldmO1tclADCUxH2_hUW178sboGKxIUBwRNdmse8xTkCYez5I_cPkvccWOETFvBrvYF_-cdgZJdbsww/w640-h360/IMG202012211352381.jpg" width="640" /></a></div>Sementara kasus dugaan Korupsi proyek Pembangunan Rumah Sakit Unair 
tahun 2007 – 2010 yang menelan anggaran sebesar Rp 300 miliar yang 
diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 85 miliar, dimana KPK telah
 menetapkan mantan Rektor periode 2006 – 2015 hingga saat ini belum juga
 jelas, apakh sudah dihentikan (SP3) <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :  131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, <br /><br />Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, <br /><br />Di suatu tempat di Kota Surabaya, di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtv3Q4Tfa6KKMykHF6qWbe9WBKexwmWE2hN3aB4iwDE4drkxHF54SZ9ZAYzfUC-1NBaXC4e6b8aDDaEUmQ-TY5IpbgGWi2lLmtuWU4DvWlSzuLXTcOxoT_0AIR_qZvB7t1_RyF_lrnivA/s640/IMG20210215132354.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtv3Q4Tfa6KKMykHF6qWbe9WBKexwmWE2hN3aB4iwDE4drkxHF54SZ9ZAYzfUC-1NBaXC4e6b8aDDaEUmQ-TY5IpbgGWi2lLmtuWU4DvWlSzuLXTcOxoT_0AIR_qZvB7t1_RyF_lrnivA/w640-h288/IMG20210215132354.jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat 
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang seluruhnya sebesar 
Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta
 seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau
 sekitar jumlah itu (Rp25.657.163.915) dari para Kepala Dinas, Camat, 
Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas 
Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang berhubungan dengan jabatannya dan 
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan
 jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhczW_dSIn4NM0JB6DSp6yLYA2pkn9Ifklx-lEbYE1FDgZXIP2RiM-riUxhcfrZNk3OQ1WfCxVGIKqpVd4axYWSuYHejzAIWdKWjZO9Ap8zq4HcyeWqp86tVGCE-qcb40ZI1prxfGtLh9I/s639/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhczW_dSIn4NM0JB6DSp6yLYA2pkn9Ifklx-lEbYE1FDgZXIP2RiM-riUxhcfrZNk3OQ1WfCxVGIKqpVd4axYWSuYHejzAIWdKWjZO9Ap8zq4HcyeWqp86tVGCE-qcb40ZI1prxfGtLh9I/w640-h360/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: large;">1.</span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp14.205.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima juta rupiah) dari fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016, dengan rincian sebagai berikut :</b></span><br /> <br /><b><span style="font-size: medium;">a.</span></b> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.925.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui MASDUQI, dengan rincian :<br /><br />- Pada bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari HANY ADI NUGROHO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HERY WAHYUDI menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari MASDUQI bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Akhir tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui WIDARWATI menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MUKHASANAH menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MASDUQI.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9zOZtz2hCgRB8169Kg61OKv2yza4zlWXN1SACggGM_vX2qdhhyGo6W8t8Ydu3VEL95Nmm65uH5Ab-BzBaYe-CGoFxzUdGPywH4BhJXuMmbzlYq6ksc2mXmzN0zZLIJ_mAE3CDvUC-uhA/s640/IMG20180212110858+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9zOZtz2hCgRB8169Kg61OKv2yza4zlWXN1SACggGM_vX2qdhhyGo6W8t8Ydu3VEL95Nmm65uH5Ab-BzBaYe-CGoFxzUdGPywH4BhJXuMmbzlYq6ksc2mXmzN0zZLIJ_mAE3CDvUC-uhA/w640-h378/IMG20180212110858+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tanggal 12 Februari 2018, Sidang terdakwa/Terdpidana Ibnu Hajar dan Suandi</td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> b. </b>Pada bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk </span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>c. </b>Pada tahun 2014, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui AGOES SOEBAGIJO  menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><b>d</b>. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dari FADJAR JUDIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<b><br /></b></span><br />- Pada tahun 2013 Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dari FADJAR JUDIONO, dengan rincian:<br /><br />- Bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.<br /><br />- Bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk dan di rumah FADJAR JUDIONO di Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 8 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 4 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1jc794eda6wtj3ucctfXmOBM2xoP51-6Fz_XANSjP3LhKLoBBOgHuI7b5yMnSw5wqRJoysiDH_u7aQEIGpsnW6QtV44bTUW352qYZiy-x2wOF5cV-Wrqeu3bhrohMx-ttQFbAG-DHapY/s639/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1jc794eda6wtj3ucctfXmOBM2xoP51-6Fz_XANSjP3LhKLoBBOgHuI7b5yMnSw5wqRJoysiDH_u7aQEIGpsnW6QtV44bTUW352qYZiy-x2wOF5cV-Wrqeu3bhrohMx-ttQFbAG-DHapY/w640-h360/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">e. </span></b>Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dari JUSUF SATRIO WIBOWO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUROSO (alm) menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />-Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXq2Ytmp3qVWQn-I_Y2swzMKx-7W74NE_PaXhigbthNyhQioSTsc7lXMRjtgoq-5qV0CqD6gvRWmiImwB1AdspRE7IPDM_h-g_9SMfL2Pwjrw5FehhBRdqVi2BRmmhPm3RlElPuKltfgc/s640/IMG20210215172637.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXq2Ytmp3qVWQn-I_Y2swzMKx-7W74NE_PaXhigbthNyhQioSTsc7lXMRjtgoq-5qV0CqD6gvRWmiImwB1AdspRE7IPDM_h-g_9SMfL2Pwjrw5FehhBRdqVi2BRmmhPm3RlElPuKltfgc/w640-h288/IMG20210215172637.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>f.</b></span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari HOEDOYO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />-Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />Foto 12 Maret 2018 - Sidang Terdakwa Harjanto dan tedakwa Bisri dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>2.    Penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan rincian :</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikIpu6bq_gku2CNYIwqJC1CTZLwaZoziyceGUTpPDn8IX7xAn5xkNGHF67LojNPAXnR6TbBl5de2OXLEDmmCgkhh2Zb8E6aWIqi3PLGd1ffCX-X66eQDzr2NppWbXZe-sGC0WBYV337kw/s639/IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikIpu6bq_gku2CNYIwqJC1CTZLwaZoziyceGUTpPDn8IX7xAn5xkNGHF67LojNPAXnR6TbBl5de2OXLEDmmCgkhh2Zb8E6aWIqi3PLGd1ffCX-X66eQDzr2NppWbXZe-sGC0WBYV337kw/w400-h225/IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="400" /></a></div>- Tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000 dari AGOES SOEBAGIJO dalam beberapa tahap yakni Rp150.000.000, Rp100.000.000 dan Rp50.000.000 yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh HANIF QOYYIM.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari BUDI SUCAHYONO Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>3. Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 melalui AGOES SOEBAGIJO, dengan rincian:</b></span><br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI, dalam beberapa tahap yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Foto 12 Maret 2018 - Sidang Terdakwa/Terpidanna Harjanto dan tedakwa/terpidana Bisri dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>4.    Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono dengan jumlah sebesar Rp2.980.163.915,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yakni:<br /></b></span><br /><span style="font-size: medium;"><b>a.</b></span> Penerimaan uang sebesar Rp2.770.163.915,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS dan para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp446.174.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp566.016.500,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dari para rekanan dan SUDARNO yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1,267,972,565,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari para rekanan yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui ACHMAD NOEROEL CHOLIS menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FX TEGUH PRARTONO dan TIEN FARIDA YANI.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWEmdd1aaOBbLwk8Ts3fXA4qKWB-g-kVEw0bPAQjDBonRRgHtGl32HBCwjb-gFMWhlZ_91OZuqo129PgjicJMyqsGRsJX8ME6SliVMibYcaAOty6OwDRCIxmt9dnzEKrJB_itVTUat2Y/s639/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWEmdd1aaOBbLwk8Ts3fXA4qKWB-g-kVEw0bPAQjDBonRRgHtGl32HBCwjb-gFMWhlZ_91OZuqo129PgjicJMyqsGRsJX8ME6SliVMibYcaAOty6OwDRCIxmt9dnzEKrJB_itVTUat2Y/w640-h360/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>b.</b></span> Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TIEN FARIDA YANI untuk Iuran Acara Bakti Sosial dan Acara Touring Motor Trail Bupati Nganjuk tahun 2017.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>c.</b></span> Pada tanggal 27 Agustus 2017 bertempat di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, Terdakwa melalui DEDDY TRI LAKSANA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MOKHAMMAD BISRI.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>5.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:</b></span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>a.</b></span> Penerimaan uang dari SUROTO, sebagai berikut :<br />- Pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui IBNU HAJAR menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari SUROTO, yang berumber dari fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUROTO dan IBNU HAJAR.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>b</b></span>.    Penerimaan uang melalui SUWANDI, sebagai berikut :<br />- Pada awal September 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI terkait mutasi jabatan.<br /><br />- Pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI, SUGITO dan MOCH. ZAINURI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ACHMAD SILLAHUDDIN, yang bersumber dari IBNU HAJAR, SUWANDI, JOKO, RUDY, BAMBANG, WIDODO, MOKHAMAD BISRI dan SUROTO.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari SUWANDI, untuk keperluan kampanye ITA TRIWIBAWATI (Istri Terdakwa).<br /><br />Foto Terdakwa/Terpidana Ibnu Hajar<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>6.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b></span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>a. </b></span>Pada Tahun 2017 bertempat di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari 30 orang THL (Tenaga Harian Lepas) yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>b. </b></span>Pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUDRAJAT menerima uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari 30 orang THL yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<span style="font-size: medium;"><b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUnuFUfyTDu2zaiNa4VNto2yXwEqCViKFGTlbm18oXVVx6-lu1F6HBjAKvfoxC1bS9m8HcT5UbUIzFGyzWB70wbKKvaFW1z1fv3aIh-HxIH3fWPK070lCPYjeXIMTlh_BeozklImEj55A/s640/IMG20210215172631.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUnuFUfyTDu2zaiNa4VNto2yXwEqCViKFGTlbm18oXVVx6-lu1F6HBjAKvfoxC1bS9m8HcT5UbUIzFGyzWB70wbKKvaFW1z1fv3aIh-HxIH3fWPK070lCPYjeXIMTlh_BeozklImEj55A/w640-h288/IMG20210215172631.jpg" width="640" /></a></div>7. Penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:</b></span><br /><br />- Sekira bulan Juli 2014 bertempat di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUSLIM HARSOYO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian laptop Terdakwa.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2016  bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>8. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO secara bertahap, sebagai berikut :</b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">- Pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari  WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br />- Pada bulan Agustus 2017, bertempat di Jakarta, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan September 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk,  Terdakwa melalui JONI TRI WAHYUDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVjqdA_-4iSz04AO_JLvZMMKI4fNMo9HZC3Jt1XpwRRU3I7jiVSeAUcao_dElKDwF21F-2pu0TVuENFHDHShRpp0SzWD39iR_OBSUEN7uc2EzqFMKh1mEaHpkGaViU34GpURIAENxKZXk/s640/IMG20210215154238.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVjqdA_-4iSz04AO_JLvZMMKI4fNMo9HZC3Jt1XpwRRU3I7jiVSeAUcao_dElKDwF21F-2pu0TVuENFHDHShRpp0SzWD39iR_OBSUEN7uc2EzqFMKh1mEaHpkGaViU34GpURIAENxKZXk/w640-h288/IMG20210215154238.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>9.    Pada tanggal 27 Desember 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari HARSONO dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari ACHMAD SULKAN. <br /> <br />10.    Pada bulan April 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui TRI BASUKI WIDODO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari FEFRI HENDRO WASONO.</b></span><br /><br />Bahwa sejak Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang seluruhnya sejumlah Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Terkait Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)</b></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj37VG1ZHyMYksIx8CKIoUEmGfKMKrQy4HDg1ga0v6NXffLQpfWL2l31_iMqBeT5YuFW5PhZI8V84TvYYTTQ_4AHs6oUk_Ugj1cQsFunlfg6LWLjAtQK4U-_z-JGOenJw8Ahsk_4HYpa2A/s1366/IMG20210517150755.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="1366" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj37VG1ZHyMYksIx8CKIoUEmGfKMKrQy4HDg1ga0v6NXffLQpfWL2l31_iMqBeT5YuFW5PhZI8V84TvYYTTQ_4AHs6oUk_Ugj1cQsFunlfg6LWLjAtQK4U-_z-JGOenJw8Ahsk_4HYpa2A/w640-h256/IMG20210517150755.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN pada bulan April 2013 sampai dengan bulan 
Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 
sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 4 
Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Sugihan RT 
03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun 
Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten 
Nganjuk, <br /><br />Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di 
Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW 13 
Jakarta Utara, di Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta 
Utara, di Jalan  Jalak I/B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan di Hotel 
Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo 
Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan 
Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 
beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
 atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau 
membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar 
lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh 
delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut untuk pembelian tanah seluas total 
30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di 
Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 
126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan 
meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten 
Nganjuk, tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus 
empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos 
Kabupaten Nganjuk</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4gIcxWCGd34sjhNteRmD2gSHiB42tqcYLElTXFZraePRE_w5t5cftSi1XMp6xaWhHV3n8WR3skTPg0xMunpfzouKpWANOYbZZwrh9pSULy7Ji1EEX3rHkuAzwr1f7KiRC9-rGMv3_0vY/s981/IMG20210517133627.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="529" data-original-width="981" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4gIcxWCGd34sjhNteRmD2gSHiB42tqcYLElTXFZraePRE_w5t5cftSi1XMp6xaWhHV3n8WR3skTPg0xMunpfzouKpWANOYbZZwrh9pSULy7Ji1EEX3rHkuAzwr1f7KiRC9-rGMv3_0vY/w640-h346/IMG20210517133627.jpg" width="640" /></a></div>Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  <br /> <br />Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dibelanjakan atau dibayarkan tersebut adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi berupa suap sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018, dan uang hasil tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk<br /><br />Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa membeli tanah dan mobil dengan mengatasnamakan orang lain serta menghibahkan uang untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 seolah-olah uang pribadi Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk mendapatkan penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan sekitar kurang lebih Rp2.080.270.100,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dari beberapa usaha sekitar Rp9.916.196.550,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya :<br /><br />a. Dari usaha PT Sinar Abadi Citra Lestari & PT Amin Sejati sekitar Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah); b. Dari hasil sewa tanah sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah); c. Dari hasil panen sawah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br /><br />Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) laporan terakhir bulan Januari 2018, Terdakwa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp19.019.874.933,00 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNPConGxrykXXjJ3clQ5XrRRxjoHuvtgqE9jce0jQdLoUH75tY98d6_w9Wzza-89DIWlYhvKC67-Dr3rtwH2Z5QGAwZLCW5nw5hsFe9qOUWcF0KbEqaE2TvJTYykxG6t_rDclPaCdWoIM/s640/IMG20210215172631.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNPConGxrykXXjJ3clQ5XrRRxjoHuvtgqE9jce0jQdLoUH75tY98d6_w9Wzza-89DIWlYhvKC67-Dr3rtwH2Z5QGAwZLCW5nw5hsFe9qOUWcF0KbEqaE2TvJTYykxG6t_rDclPaCdWoIM/w640-h288/IMG20210215172631.jpg" width="640" /></a></div>a. 86 (delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai total 
Rp11.461.763.500,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta 
tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);<br />b. 39 (tiga 
puluh sembilan) alat transportasi dengan nilai total Rp3.123.200.000,00 
(tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);<br />c. 
21 (dua puluh satu) harta bergerak lainnya dengan nilai total 
Rp4.381.350.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga
 ratus lima puluh ribu rupiah);<br />d. Harta kas, baik berupa tabungan, 
deposito dan uang tunai, dengan nilai total Rp3.169.757.933,00 (tiga 
miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh 
ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).<br />e. Dikurangi hutang 
kepada PT Sinar Abadi Citra Sarana dengan nilai total Rp3.116.196.500,00
 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu 
lima ratus rupiah) dan pengeluaran rutin sebesar Rp1.112.200.000,00 
(satu miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp1.355.000.000 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018 dan sebesar Rp25.657.163.915 yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017.<br /><br />Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan serta menghibahkan uang dimaksud diantaranya sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>A. </b></span>Antara bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sukomoro Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan rumah NIDI (Kepala Desa Putren) di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp6.826.107.138 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) melalui HARIS JATMIKO (Camat Sukomoro), dengan rincian ;<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNgSjR92iWc9PhwtyccYF27XIGU3y7pkaDa9zSn4uyh7kxxry_NJt2lLWtidPD35vkBaUenp4wSeAs_AB9YmxbgINJendLcbgNuaM7Q_Crpurxp5sPwBlGS6pg9DkRyIHoM0F1bIa3ntc/s640/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="640" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNgSjR92iWc9PhwtyccYF27XIGU3y7pkaDa9zSn4uyh7kxxry_NJt2lLWtidPD35vkBaUenp4wSeAs_AB9YmxbgINJendLcbgNuaM7Q_Crpurxp5sPwBlGS6pg9DkRyIHoM0F1bIa3ntc/w640-h424/A.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Terdakwa meminta HARIS JATMIKO menyerahkan dokumen 
kepemilikan tanah dan tanda terima pelunasan tanah tersebut kepada ABDUL
 CHAFID (adik Terdakwa). Aset berupa tanah di Desa Putren Kecamatan 
Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatasnamakan penjual 
untuk menyembunyikan aset miliknya dan Terdakwa tidak melaporkannya 
dalam Laporan Hasil <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6ebUtVzcKDImL9tURDpvkf2kycNOJDobl_jx3JUaDy3KnPlehAUD1ZjKIOwwtD8pJxUYJWi5vaLCsTGcc0DKVGXjDDhzNivfQRXIRBF4oqRda6QAIK7VmosACYDia4b2g58rXHwPsHtE/s640/B.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="477" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6ebUtVzcKDImL9tURDpvkf2kycNOJDobl_jx3JUaDy3KnPlehAUD1ZjKIOwwtD8pJxUYJWi5vaLCsTGcc0DKVGXjDDhzNivfQRXIRBF4oqRda6QAIK7VmosACYDia4b2g58rXHwPsHtE/w477-h640/B.jpg" width="477" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian pada
 tahun 2016 Terdakwa meminta BUDIONO mendatangi NIDI memberitahukan agar
 mengawasi dan menggarap tanah tersebut sebelum dibangun pabrik, namun 
sewaktu-waktu Terdakwa akan meminta kembali apabila membutuhkannya.</div><div style="text-align: justify;"> <br /><b><span style="font-size: large;">B.</span></b> Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di rumah DARSONO Dusun 
Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten 
Nganjuk, Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 126.558m2 
(seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter 
persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk 
seluruhnya sebesar Rp 1.265.580.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh
 lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat 
Ngetos), dengan rincian: Aset berupa tanah di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatas namakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017 Terdakwa melalui KOKO PRIYO WIJAYANTO meminta seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut kepada HARIADI.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2yhsL8PEV74Emzo1eBJyAbGoG0PZUm3G98rQeRF92Tf_4JEfHBN-h4ADggitys5-PiIm_Sm6exg5oDSTmRKKX3ZC9-JR_bXtgJqHGNS-t2GiyCoRkVCdhyphenhyphen9tcJrLZNvX_sbGGGDSOp3M/s640/C.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="510" data-original-width="640" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2yhsL8PEV74Emzo1eBJyAbGoG0PZUm3G98rQeRF92Tf_4JEfHBN-h4ADggitys5-PiIm_Sm6exg5oDSTmRKKX3ZC9-JR_bXtgJqHGNS-t2GiyCoRkVCdhyphenhyphen9tcJrLZNvX_sbGGGDSOp3M/w640-h510/C.jpg" width="640" /></a></div>C. Sekitar awal tahun 2016 bertempat di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, secara bertahap Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp415.424.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br /><br />Dengan dibuatkan kuitansi namun nama pembelinya sengaja dikosongkan untuk menyembunyikan asetnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa menyuruh HARIADI menyerahkan seluruh berkas tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa).<br /><br />D. Pada tanggal 24 April 2013, 07 Mei 2013, 16 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 bertempat di Showroom Auto One Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW.13 Kota Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 secara mengangsur dengan jumlah sebesar Rp803.950.000,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Auto One. Selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor dari B-29-HSB menjadi B-99-FIQ namun masih diatasnamakan pemilik sebelumnya dan tidak diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br />E. Pada tahun 2016 bertempat di Showroom MATRIX AUTO Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B-1385-WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 dari HENDRI UTAMA secara tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih diatasnamakan pemilik sebelumnya tanpa diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br />F. Pada bulan November 2015 Terdakwa membantu pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 dengan menghibahkan  uang melalui NURI PRIHANDOKO kepada SUWITO RIBUT BASUKI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertempat di rumah KOKOK RAYA jalan Jalak I / B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.<br /><br />Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk pembelian atau  pembelanjaan tanah dan kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) serta yang dihibahkan seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 serta menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk Dituntut 6 Thn Penjara Karena Perkara Gratifikasi dan TPPU Rp25 M

JPU KPK Arif Suhermanto : Siapapun yang terlibat sesuai fakta persidangan akan dipertimbangkan dan akan kami laporkan ke Pimpinan BERITA K...

BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Rp173 Juta (Sudah Dikembalikan), Bendahara Desa Tanagura Barat Kab. Bangkalan Dituntut 4.6 Thn Penjara

Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk Dituntut 6 Thn Penjara Karena Perkara Gratifikasi dan TPPU Rp25 M

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI