Siapa Tersangka Berikutnya Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Dan TPPU Bupati Nganjuk Taufiqurrahman?

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">#Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk mendalami keterangan Masduqi (mantan Kadis Pengairan, Kadis Ciptakarya dan Sekda dan  Kab. Nganjuk dan Fajar Yudiono (mantan Kadis Cipatkarya Kab. Nganjuk)#  </span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPbM4j8SBLwU3hsav28gOKwzb-vgXc3xo6TMjy-p2kBW5LdcPtGwkg4PiLpmJ7Q9g4KgOZ4jwSd7UEtO-k_XAvr1v75XOCGKF9Y8rr-IirqQ14h0POIHyDTbsCgzwZf8EuApfxkVIx9Is/s875/IMG20210201141942.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="875" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPbM4j8SBLwU3hsav28gOKwzb-vgXc3xo6TMjy-p2kBW5LdcPtGwkg4PiLpmJ7Q9g4KgOZ4jwSd7UEtO-k_XAvr1v75XOCGKF9Y8rr-IirqQ14h0POIHyDTbsCgzwZf8EuApfxkVIx9Is/w640-h288/IMG20210201141942.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Bila Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) memang benar-benar serius untuk mengusut hingga tuntas tanpa “pilih tebang, dipilih” untuk diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang menyeret Taufiqurrahan sebagai terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018 yang juga terpidana Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 217 lalu, bisa jadi beberapa pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nganjuk dan pengusaha kontraktor yang terlibat akan jadi tersangka<br /><br />Pertanyaannya adalah. Akankah ada tersangka baru dalam perkara korupsi Gratifikasi dan TPPU yang menyeret Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018 sebagai terdakwa yang juga terpidana? Masyarakatpun menunggu aksi nyata dari lembaga pemberantas Korupsi untuk mengusut tuntas agar tidak terkesan “pilih tebang” dan tidak hanya mengusut tuntas kasus Korupsi “uang Pokir, 1% dan Uang Sampah” di DPRD Kota Malang yang begitu cepat saat menjelang Pemelihan Wali Kota Malang tahun 2018 lalu.<br /><br />Dan itulah sebabnya, udara sejuk diruangan ber AC (Air Conditioner) ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 1 Januari 2021), bisa jadi terasa panas dan membuat tak nyenyak tidur maupun makan tak enak yang diraksakan Khususnya oleh  Masduqi, mantan Kadis (Kepala Dinas) Pengairan yang juga mantan Kadis Ciptakarya dan Sekda  Kab. Nganjuk serta Fajar Yudiono (mantan Kadis Cipatkarya Kab. Nganjuk) begitu mendengar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Cokorda Gedeartahana, SH., MH mengcapkan kalimat “halus namun dapat menusuk hingga jantung”<br /><br />Sekedar mengingat kembali, Masduqi adalah mantan terpidana 1 tahun penjara (di Vonis pada Kamis, 19 Januari 2017) dalam perkara Korupsi pengadaan kain Batik  pada hari tertentu untuk 12.3445 orang pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemda Kab. Nganjuk Tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp 6,2 milliar dan merugikan keuangan negara sebesar Rp2,9 milliar<br /></div><div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxFpmXJYUpPOT5SjxvYAZLCwtMZfiZrmo_xbT02qXZSLdXkdNE_Qf1GIQrbyMaxFFZpQKsL7K_2zlf6ZeDUkWEvZtIUE21iLektpglDkI76zDxS2FqyNq7_Gf-6q2ZSVQNfytrD1QhMWM/s737/Masduqi+saat+diadili+di+Pengadilan+Tipikor+pada+tahun+2017+%2528foto+Dok.+BK-Jen%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="737" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxFpmXJYUpPOT5SjxvYAZLCwtMZfiZrmo_xbT02qXZSLdXkdNE_Qf1GIQrbyMaxFFZpQKsL7K_2zlf6ZeDUkWEvZtIUE21iLektpglDkI76zDxS2FqyNq7_Gf-6q2ZSVQNfytrD1QhMWM/w640-h376/Masduqi+saat+diadili+di+Pengadilan+Tipikor+pada+tahun+2017+%2528foto+Dok.+BK-Jen%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Masduqi saat diadili di Pengadilan Tipikor pada tahun 2017 (foto Dok. BK-Jen)</span></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">Sementara kalimat yang diucapkan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedeartahana, SH., MH adalah berupa perintah kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) untuk mendalami  keterangan Masduqi dan Fajar Yudiono dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor sebagai saksi untuk terdakwa yang juga terpidana Koruspi Suap (perkara awal) Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk 2013 – 2018 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Gratifiksi sebesar Rp25.6 M dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebesar Rp10.7 M sejak tahun 2012 hingga 2017 lalu (perkara kedua)<br /><br />“Jaksa, ini dapata didalami ya!,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedeartahana, SH., MH untuk kedua kalinya setelah menanyakan apakah saksi sudah masuk (“terdakwa/penjara”) atau belum. Lalu perintah dari Ketua Majelis Hakim itupun dijawab JPU KPK Arif Suhermanto “Siap Yang Mulia”.<br /><br />Keterangan Masduqi dan Fajar Yudiono dipersidangan dihadapan Majelis Hakim yang sama dengan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat di penyidik KPK adalah, pemeberian uang fee proyek APBD yang jumlahnya ratusan juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati dan kep ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Ngajuk yang dikumpulkan dari beberapa rekanan/kontraktor dilingkungan Dinas Pengairan dan Dinas Ciptakarya termasuk untuk beli jabatan Sekda sebesar 1 miliar rupiah<br /><br />Masduqi dan Fajar Yudiono bersama 8 saksi lainnya, yaitu Yusuf Satrio Widodo (mantan Staf Ahli Bupati Nganjuk),; Udoyo,; M. Yasin (mantan Staf Ahli Bupati Nganjuk),; Nyoto Mujiono (Kasi di Dinas Pengairan),; Heri Wahyudi (mantan ajudan Bupati),; Nuri Prihandoko (mantan ajudan Bupati),; Joni Tri Wahyudi (Swasta) dan Hani Adi Nugroho (Kepala Seksi di Dinas Pengairan Kab. Nganjuk) dihadirkan JPU KPK Arif Suhenrmanto, Andhi Kurniawan dan Handry Sulistiawan sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dalam perkara Korupsi Gratifikasi sebesar Rp25.6 M dan TPPU sebesar Rp10.7 M sejak tahun 2012 hingga 2017 <br /><br />Persidangan yang berlangsung melalui sidang Vidio Conference (Vidcn) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 1 Januari 2021) adalah agenda pemeriksaan saksi sihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Fariji, Rangga, Dodi dkk, dimana Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong, Sidoarjo karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwBC7vieXKgsMbvzphC9M32QI1ukhppYJU55nDwX3Ma6padqiBbb98pXuT7fa_RJobuK35F9q8oN2nzPqrA56-SvzAx7bfdi78IDneomNqcVv_UDhBvcoFo9QYpNldvQdllBz9NHKHXWk/s975/IMG20210201133142.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="439" data-original-width="975" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwBC7vieXKgsMbvzphC9M32QI1ukhppYJU55nDwX3Ma6padqiBbb98pXuT7fa_RJobuK35F9q8oN2nzPqrA56-SvzAx7bfdi78IDneomNqcVv_UDhBvcoFo9QYpNldvQdllBz9NHKHXWk/w640-h288/IMG20210201133142.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dari 10 saksi tersebut, dibagi dalam dua session yang masing-masing 5 orang saksi. Untuk session pertama adalah Masduki, Fajar Yudiono, Yusuf Satrio Widodo, Udoyo dan M. Yasin. Sedangkan session ke- II adalah  Nyoto Mujiono, Heri Wahyudi, Nuri Prihandoko, Joni Tri Wahyudi dan Hani Adi Nugroho. Ke 5 saksi ini akan dilanjutkan pada persidangan pekan depan<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Masduqi mengakui, beberapa kali memberikan uang kepada terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Ngajuk saat dirinya (Masduqi) menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan dan Kepala Dinas Ciptakarya Kabupaten Nganjuk. Namun saat memberikan keterangan atau saat menjawab pertanyaan JPU KPK, Masduqi lebih sering menjawab lupa, sudah tidak ingat. Sehingga JPU KPK harus membacakan isi BAP Masduqi saat memberikan keterangan ke Penyidik KPK, dan akhirnya diakui Masduqi<br /><br />Alasan Masduqi mengatakan lupa dan sudah tidak ingat lagi adalah karena sudah lama. Namun bisa jadi karena faktor “U alias usia dan juga pernah mendekan di penjara selama 1 tahun”<br /><br />Masduqi mengatakan, pemberian kepada terdakwa Taufiqurrahman adalah fee proyek sebesar 7,5% yang diminta dari rekanan/kontraktor yang mengerjakan Proyek PL (Penunjukan Langsung) di Dinas Pengairan maupun saat menjabat sebagai Kepala Dinas Ciptakarya<br /><br />“Ya, beberapa kali memberikan uang. Itu permintaan Bupati, fee 7,5%. Katanya kalau proyek di Dinas Pengairan untungnya lebih besar,” kata Masduqi.<br /><br />Masduqi juga mengakui pernah memberikan uang saat menjabat Sekda Kab. Nganjuk yang diambil dari anggaran Sekda . Sedangkan untuk jabatan Sekda, Masduqi memberikan uang kepada Bupati Taufiqurrahman sebesar Rp 1 milliar <br /><br />Masduqi juga mengakui, selain memberikan uang tunai ke terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk, Masduqi juga memberikan uang kepada Bupati melalui pembarayan sebidang tanah.<br /><br />Sementara pengakuan Fajar Yudiono juga tak jauh beda dengan keterangan Masduqi. Fajar Yudiono juga pernah memberikan fee proyek kepada Bupati Taufiqurrahman dan beberapa anggota DPRD Kab. Nganjuk melalui rekanan<br /><br />“Anggota Dewan, ada Fauzi, Basori, Jianto, Atit juga ada. Yang lainnya lupa saya. Rekanan yang datang ke saya dengan menyebut nama anggota Dewan,” kata Fajar Yudiono<br /><br />Apa yang disampaikan Masduqi dan Fajar adalah sama dengan isi BAP saat saksi memberikan keterangan di penyidik KPK. Isi BAP saksi terpaksa dibacakan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim karena  saksi ini sering kali menjawab lupa dan sudah tidak ingat. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa, yang akhirnya diakui setelah BAP-nya dibacakan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggP3vYpGgmJCe5PUKbPedo7o3tL_x7PXydsiHu0gccYUBruZw_DTSDrHL1ARoCZYZp9_ppy0xnQt7bYCsDmW5gY3WZ6gBOl1CpbZteUSqsrlAfPdFBQv9J0a7LzXFz9MLPk3ewIYAaVoE/s875/IMG20210201141910.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="875" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggP3vYpGgmJCe5PUKbPedo7o3tL_x7PXydsiHu0gccYUBruZw_DTSDrHL1ARoCZYZp9_ppy0xnQt7bYCsDmW5gY3WZ6gBOl1CpbZteUSqsrlAfPdFBQv9J0a7LzXFz9MLPk3ewIYAaVoE/w640-h288/IMG20210201141910.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Keterangan Masduqi dan Fajar Yudiono tak beda dengan keterangan dipersidangan, isi BAP maupun dakwaan JPU KPK<br /><br />Dalam suat dakwaan JU KPK menyebutkan, Penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp14.205.000.000 (empat belas miliar dua ratus lima juta rupiah) dari fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2013  hingga 2016, dengan rincian :<br /><br />a. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.925.000.000 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui MASDUQI, dengan rincian :<br /><br />- Pada bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui Masduqi menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Hani Adi Nugroho yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HERY WAHYUDI menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari MASDUQI bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbo6zv7rxGUWpUGCJFGE0PWSjP-J3AGeYhLRsWAd7GFW831qekuKqnyVch89Ed5aZ1VOEr5gVH8BUVdyE8NYXglrY0U2Xv8EQ4OdAbgWyi31L5ff_hrRndKK1GgFH8oyBNKDPOuMTX77A/s639/IMG202012211352381.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbo6zv7rxGUWpUGCJFGE0PWSjP-J3AGeYhLRsWAd7GFW831qekuKqnyVch89Ed5aZ1VOEr5gVH8BUVdyE8NYXglrY0U2Xv8EQ4OdAbgWyi31L5ff_hrRndKK1GgFH8oyBNKDPOuMTX77A/w640-h360/IMG202012211352381.jpg" width="640" /></a></div>- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Akhir tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui WIDARWATI menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MUKHASANAH menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br />b. Pada bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk <br /><br />c. Pada tahun 2014, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui AGOES SOEBAGIJO  menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />d. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dari FADJAR JUDIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Pada tahun 2013 Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dari FADJAR JUDIONO, dengan rincian:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinyL80nK7b8zytUxs82i1ZSuny-KmcYwlHKqyK6dFhP7e-haxoIBjELZHTdXdeFNmJlv466-cCngzCwHQXLfEOfMWU7vQfggOrKpPjOT1d-RcuVsVHWEnF6qN3c0Qb5JbRpqJHSYQjGb4/s639/IMG20201221135238.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinyL80nK7b8zytUxs82i1ZSuny-KmcYwlHKqyK6dFhP7e-haxoIBjELZHTdXdeFNmJlv466-cCngzCwHQXLfEOfMWU7vQfggOrKpPjOT1d-RcuVsVHWEnF6qN3c0Qb5JbRpqJHSYQjGb4/w640-h360/IMG20201221135238.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">- Bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.<br /><br />- Bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk dan di rumah FADJAR JUDIONO di Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 8 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). dicabut 2014 yasin sekretaris dispendik dicabut fajar<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 4 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /> 16 Maret 2018, saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa  Taufiqurrahman<br /><br />e. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dari JUSUF SATRIO WIBOWO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUROSO (alm) menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6BJByeKOhESEzsGAxLC4o7E937E2ceFli1mTxr3yR9YYQRRsdT0GqHIQD8rOWB_SQod8WrmqKvqU20pECqQ6TQNhjV6EiLJ0hhhyphenhypheniFUR9OaMIX-tcJ7TjIqeEkUDufWqL1ocgzPmUJBs/s639/IMG20180316112050+16Maret+2018+Taufiqurrahman.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6BJByeKOhESEzsGAxLC4o7E937E2ceFli1mTxr3yR9YYQRRsdT0GqHIQD8rOWB_SQod8WrmqKvqU20pECqQ6TQNhjV6EiLJ0hhhyphenhypheniFUR9OaMIX-tcJ7TjIqeEkUDufWqL1ocgzPmUJBs/w640-h360/IMG20180316112050+16Maret+2018+Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />-Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  <br /><br />23 Maret 2018 saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa Taufiqurrahman<br /><br />f. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari HOEDOYO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /></div></div><div><div><br /><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDRgCCOBDSckYdAHKt8FKBXCtdquSnuWijALNAfKUYwOeDgkBKFWctpPY-8VCfG55hmgDRgaIHnc0_Liw_1n7TE3v2egRaKCf2efVdQ_VVt-vuZeUOtsr-6UDsqATgaPfzvqu5giCRRW4/s639/IMG20180323132421+23+Maret+2018+saksi+untuk+terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDRgCCOBDSckYdAHKt8FKBXCtdquSnuWijALNAfKUYwOeDgkBKFWctpPY-8VCfG55hmgDRgaIHnc0_Liw_1n7TE3v2egRaKCf2efVdQ_VVt-vuZeUOtsr-6UDsqATgaPfzvqu5giCRRW4/w640-h360/IMG20180323132421+23+Maret+2018+saksi+untuk+terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></div>- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />2.    Penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan rincian :<br /><br />12 Maret 2018 - Sidang Terdakwa Harjanto dan tedakwa Bisri dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman<br /><br />- Tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari AGOES SOEBAGIJO dalam beberapa tahap yakni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh HANIF QOYYIM.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari BUDI SUCAHYONO Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />3. Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 melalui AGOES SOEBAGIJO, dengan rincian:<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzb84B0Ajq3ryg_F7VXJQ_BdtKu9WdO_JBTLvWY-0C0ReIDaL1lN8ojHxGFUruG9dihgjA2pN70CBhy4qFsKn9yvGKb0RfgbUd79Obm1O85c0mVAQPSfBAgTaVyez4rfErne4yT0dU2tE/s875/IMG20210201141942.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="875" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzb84B0Ajq3ryg_F7VXJQ_BdtKu9WdO_JBTLvWY-0C0ReIDaL1lN8ojHxGFUruG9dihgjA2pN70CBhy4qFsKn9yvGKb0RfgbUd79Obm1O85c0mVAQPSfBAgTaVyez4rfErne4yT0dU2tE/w640-h288/IMG20210201141942.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI, dalam beberapa tahap yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />4.    Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono dengan jumlah sebesar Rp2.980.163.915,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yakni:<br /><br />a. Penerimaan uang sebesar Rp2.770.163.915,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS dan para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp446.174.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp566.016.500,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dari para rekanan dan SUDARNO yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1,267,972,565,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari para rekanan yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7rizCusmzm_QXma7-MZNwuREkPbvhFkfC1wVfv2gfniUDGlC0PTumyMNZKm9SdxDnRy0kV4jIw-ap-fH8qNS81GLyattYgrTd6mkptaEv1UThniqDM7cb6yxAqHHF0XSdYqGe02u9JRw/s737/Masduqi+saat+diadili+di+Pengadilan+Tipikor+pada+tahun+2017+%2528foto+Dok.+BK-Jen%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="737" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7rizCusmzm_QXma7-MZNwuREkPbvhFkfC1wVfv2gfniUDGlC0PTumyMNZKm9SdxDnRy0kV4jIw-ap-fH8qNS81GLyattYgrTd6mkptaEv1UThniqDM7cb6yxAqHHF0XSdYqGe02u9JRw/w640-h376/Masduqi+saat+diadili+di+Pengadilan+Tipikor+pada+tahun+2017+%2528foto+Dok.+BK-Jen%2529.jpg" width="640" /></a></div>- Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui ACHMAD NOEROEL CHOLIS menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FX TEGUH PRARTONO dan TIEN FARIDA YANI.<br /><br /> b. Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TIEN FARIDA YANI untuk Iuran Acara Bakti Sosial dan Acara Touring Motor Trail Bupati Nganjuk tahun 2017.<br /><br />c. Pada tanggal 27 Agustus 2017 bertempat di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, Terdakwa melalui DEDDY TRI LAKSANA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MOKHAMMAD BISRI.<br /><br />5.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:<br /><br />a. Penerimaan uang dari SUROTO, sebagai berikut :<br />- Pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui IBNU HAJAR menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari SUROTO, yang berumber dari fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUROTO dan IBNU HAJAR.<br /><br />b.    Penerimaan uang melalui SUWANDI, sebagai berikut :<br />- Pada awal September 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI terkait mutasi jabatan.<br /><br />- Pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI, SUGITO dan MOCH. ZAINURI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ACHMAD SILLAHUDDIN, yang bersumber dari IBNU HAJAR, SUWANDI, JOKO, RUDY, BAMBANG, WIDODO, MOKHAMAD BISRI dan SUROTO.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari SUWANDI, untuk keperluan kampanye ITA TRIWIBAWATI (Istri Terdakwa).<br /><br />6.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />a. Pada Tahun 2017 bertempat di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari 30 orang THL (Tenaga Harian Lepas) yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br />b. Pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUDRAJAT menerima uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari 30 orang THL yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br />7.    Penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:<br /><br />- Sekira bulan Juli 2014 bertempat di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUSLIM HARSOYO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian laptop Terdakwa.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2016  bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />8.    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO secara bertahap, sebagai berikut :<br /><br />- Pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari  WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br />- Pada bulan Agustus 2017, bertempat di Jakarta, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan September 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk,  Terdakwa melalui JONI TRI WAHYUDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br />9.    Pada tanggal 27 Desember 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari HARSONO dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari ACHMAD SULKAN.<br /><br />10.    Pada bulan April 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui TRI BASUKI WIDODO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari FEFRI HENDRO WASONO.<br /><br />Bahwa sejak Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang seluruhnya sejumlah Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />"Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap JPU KPK lalu melanjutkan membacakan dakwaan kedua terhadap terdakwa dalam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNqxtUQriIeZc999rWkOuqWyDgNVsIX2R9ZiDKbyEKudDWMSFU-45a3bwjL8O0ALL4IH4iB3HAFMZuir7Z5X1FY0Zhgtyk-bupNVAkYACLRuW_C7AnCop-ELY7bDh1TAMHS_DMThyphenhyphenoKug/s639/IMG202012211352381.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNqxtUQriIeZc999rWkOuqWyDgNVsIX2R9ZiDKbyEKudDWMSFU-45a3bwjL8O0ALL4IH4iB3HAFMZuir7Z5X1FY0Zhgtyk-bupNVAkYACLRuW_C7AnCop-ELY7bDh1TAMHS_DMThyphenhyphenoKug/w640-h360/IMG202012211352381.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">DAN DAKWAAN KEDUA<br />Pertama<br />Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW 13 Jakarta Utara, di Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, di Jalan  Jalak I/B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut untuk pembelian tanah seluas total Rp30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk<br /><br />Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  <br />Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk) diadili untuk yang kedua kalinya dalam perkara Gratifikasi dan TPPU<br /><br />Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dibelanjakan atau dibayarkan tersebut adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi berupa suap sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018, dan uang hasil tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa membeli tanah dan mobil dengan mengatasnamakan orang lain serta menghibahkan uang untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 seolah-olah uang pribadi Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk mendapatkan penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan sekitar kurang lebih Rp2.080.270.100,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dari beberapa usaha sekitar Rp9.916.196.550,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya :<br /><br />a. Dari usaha PT Sinar Abadi Citra Lestari & PT Amin Sejati sekitar Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);<br />b. Dari hasil sewa tanah sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);<br />c. Dari hasil panen sawah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br /><br />Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) laporan terakhir bulan Januari 2018, Terdakwa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp19.019.874.933,00 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :<br /><br />a. 86 (delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai total Rp11.461.763.500,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);<br /><br />b. 39 (tiga puluh sembilan) alat transportasi dengan nilai total Rp3.123.200.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);<br /><br />c. 21 (dua puluh satu) harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp4.381.350.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);<br /><br />d. Harta kas, baik berupa tabungan, deposito dan uang tunai, dengan nilai total Rp3.169.757.933,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).<br /><br />e. Dikurangi hutang kepada PT Sinar Abadi Citra Sarana dengan nilai total Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran rutin sebesar Rp1.112.200.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah). <br /><br />Dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018 dan sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017.<br /><br />Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan serta menghibahkan uang dimaksud diantaranya sebagai berikut :<br /><br />A.    Antara bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sukomoro Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan rumah NIDI (Kepala Desa Putren) di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp6.826.107.138 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) melalui HARIS JATMIKO (Camat Sukomoro), dengan rincian:<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh63dvoEo_QsyZof61HMEXiAfyrkAxBkmHByJ-oC8MgxTP-2OWJLM7rRkewPqSYR-KQjCKqO8105Paqowcj6Ot2Nvgx5NkAfS4IVFe1G1aXdO6JZsEGin3rrMyCEiGnpMg78LwHmsR5x10/s975/IMG20210201133142.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="439" data-original-width="975" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh63dvoEo_QsyZof61HMEXiAfyrkAxBkmHByJ-oC8MgxTP-2OWJLM7rRkewPqSYR-KQjCKqO8105Paqowcj6Ot2Nvgx5NkAfS4IVFe1G1aXdO6JZsEGin3rrMyCEiGnpMg78LwHmsR5x10/w640-h288/IMG20210201133142.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Terdakwa meminta HARIS JATMIKO menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan tanda terima pelunasan tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa). Aset berupa tanah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatasnamakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan Terdakwa tidak melaporkannya dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa meminta BUDIONO mendatangi NIDI memberitahukan agar mengawasi dan menggarap tanah tersebut sebelum dibangun pabrik, namun sewaktu-waktu Terdakwa akan meminta kembali apabila membutuhkannya.<br /><br /><br />B.    Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di rumah DARSONO Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp 1.265.580.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br /><br /> Aset berupa tanah di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatas namakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017 Terdakwa melalui KOKO PRIYO WIJAYANTO meminta seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut kepada HARIADI.<br /><br />C.    Sekitar awal tahun 2016 bertempat di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, secara bertahap Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp415.424.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br />Dengan dibuatkan kuitansi namun nama pembelinya sengaja dikosongkan untuk menyembunyikan asetnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa menyuruh HARIADI menyerahkan seluruh berkas tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa).<br /><br />D.    Pada tanggal 24 April 2013, 07 Mei 2013, 16 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 bertempat di Showroom Auto One Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW.13 Kota Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 secara mengangsur dengan jumlah sebesar Rp803.950.000,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Auto One. Selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor dari B-29-HSB menjadi B-99-FIQ namun masih diatasnamakan pemilik sebelumnya dan tidak diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br />E.    Pada tahun 2016 bertempat di Showroom MATRIX AUTO Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B-1385-WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 dari HENDRI UTAMA secara tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih diatasnamakan pemilik sebelumnya tanpa diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br />F.    Pada bulan November 2015 Terdakwa membantu pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 dengan menghibahkan  uang melalui NURI PRIHANDOKO kepada SUWITO RIBUT BASUKI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertempat di rumah KOKOK RAYA jalan Jalak I / B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.<br /><br />Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk pembelian atau  pembelanjaan tanah dan kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) serta yang dihibahkan seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 serta menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.<br /><br />"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 (atau Pasal 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap JPU diakhir membacakan surat dakwaannya. (Jen)<br /></div></div></div>

News Tipikor Siapa Tersangka Berikutnya Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Dan TPPU Bupati Nganjuk Taufiqurrahman?

#Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk mendalami keterangan Masduqi (mantan Kadis Pengairan, Kadis Ciptakarya dan Sekda dan  Kab. ...

»

JPU Banding Atas Putusan Hakim Tipikor Terhadap Dua Terdakwa Korupsi Pejabat PN Trenggalek

<p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQqgwDqDUBeTW6bYJiVAB5zVNbbbrAA94bqqyxnjyciwcB1x0JYCpgUsKdbLlJ6VmnwKrA6CoswchfrJcgwn2aRTXxPXeWWjhu5JqgYOZF-gO62LUiyMvLGDA9TwWbG-9-ROxltHd1oU/s639/IMG20201116132904+Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="639" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQqgwDqDUBeTW6bYJiVAB5zVNbbbrAA94bqqyxnjyciwcB1x0JYCpgUsKdbLlJ6VmnwKrA6CoswchfrJcgwn2aRTXxPXeWWjhu5JqgYOZF-gO62LUiyMvLGDA9TwWbG-9-ROxltHd1oU/w640-h482/IMG20201116132904+Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari Kiri, Terddakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan terdakwa Riawan, SH., MH, Kasubag Umum dan Keuangan PN Trenggalek</span></td></tr></tbody></table></p><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek resmi ‘melayangkan’ upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Dua Pejabat PN Trenggalek, yaitu Terdakwa Korupsi Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) pada, Rabu, 30 Desember 2020 lalu. </div><p style="text-align: justify;"><br />Pada Rabu, 30 Desember 2020 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap Terdakwa Korupsi Chrisna Nur Setyawan, SH dan terdakwa Riawan, SH., MH masing-masing selama 1 tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan<br /><br />Alasan JPU banding, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya tidak sama dengan tuntutan JPU Khususnya uang pengganti sebesar Rp34 juta. Hal itu disampaikan JPU Rendy Bahar Putra kepada beritakorupsi.co saat ditemui di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur sebelum menyerahkan Memori Banding</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOUBuV-x-DWFSUxNjueepTGcRA2gwiL3ibs6n4o0i-pL-4z8ZgLJZN2XKhRZw4ruFY9Ytuu7K6OLP6cwyK4-JuJklICl1P4yDcFwAQwy3e6F1aQVn4hUS3ivoD9_iaUCAvTbwEvhly9eA/s639/IMG20201116125424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOUBuV-x-DWFSUxNjueepTGcRA2gwiL3ibs6n4o0i-pL-4z8ZgLJZN2XKhRZw4ruFY9Ytuu7K6OLP6cwyK4-JuJklICl1P4yDcFwAQwy3e6F1aQVn4hUS3ivoD9_iaUCAvTbwEvhly9eA/w640-h360/IMG20201116125424.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Kita Banding, karena dalam amar putusan Hakim tidak ada uang pengganti. Dalam pertimbangannya memang ada,” kata JPU Rendy</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Apa yang dikatakan JPU Rendy ini ada benarnya juga. Sebab kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp34 juta, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya tidak dibebankan kepada terdakwa untuk dikembalikan</div><div style="text-align: justify;"><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) di Vonis piadana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya pada sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 30 Desember 2020, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp34.333.856<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH dan Riawan, SH., MH) dibacakan dalam surat putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby yang di ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yaitu Zinur Ridlo dan Widya Aris Susanti maupun JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek. Sementara Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur karena situasi Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).<br /> <br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Berita terkait baca juga :</span> <span style="color: #2b00fe;">Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui Kwitansi Palsu</span></span><br /> <br />Kasus ini menarik perhatian publik sekaligus mencoreng nama baik Peradilan di Tanah Air Khususnya di Jawa Timur, karena Kedua terdakwa adalah pejabat Pengadilan Negeri, yaitu Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretarsi PN Trenggalek dan Riawan, SH., MH selaku Kasubag Umum dan Keuangan PN Trenggalek dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2017 juga terjadi kasus yang hampir sama, yaitu tercorengnya nama baik Kejaksaan di Jawa Timur, karena terpidana Rudy Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekesan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta terkait penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpYMQtnauv7cLk6NQzXxUXXDbk8lamnROr98T0pRJT9F2PxwnDiaW7zmxwF4XIsWqYY6mmmQ_EZZLf1KwhY_U94g6sDoXs_WZVptwVP_Fk2Nz_7iSgs2_1z_xaB-pb5UHos8WSO4VQXU/s639/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpYMQtnauv7cLk6NQzXxUXXDbk8lamnROr98T0pRJT9F2PxwnDiaW7zmxwF4XIsWqYY6mmmQ_EZZLf1KwhY_U94g6sDoXs_WZVptwVP_Fk2Nz_7iSgs2_1z_xaB-pb5UHos8WSO4VQXU/w640-h360/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya dalam perkara Korupsi yang menyeret Dua Pejabat PN Trenggalek ini adalah, pencairan anggaran Pos Bakum (Bantuan Hukum) PN Trenggalek kepada LBH “Rakyat Trenggalek” selama dua tahun (2018 – 2019) sebesar Rp48 juta dianggap sah oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur<br /><br />Alasannya, karena ada bukti SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari pihak PN (oleh Terdakwa Chrisna Nur Setyawan) kepada LBH “Rakyat Trenggalek” (Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH) tanpa ada MoU (memorandum of Understanding) atau Perjanjian Kerjasama  antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakat Trenggalek” seperti yang termuat dalam surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek dan juga diakui oleh Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, Drs. Pujihandi, SH., MH dalam persidangan.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah anggaran Pos Bakum yang diterima oleh LBH “Rakat Trenggalek” tanpa adanya MoU dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Apa dasarnya terbit SPK dan SPM sementara LBH “Rakat Trenggalek” dengan PN Trenggalek tidak pernah membuat perjanjian Kerja ? Apakah pihak lain boleh mengerjakan suatu pekerjaan di Instansi/Lembaga Pemerintah tandapa ada Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja dan menerima angaran ?<br /><br />Hal inilah yang menyulitkan Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk menyeret Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, karena menurut BPKP Jawa Timur, bahwa anggaran yang diterima LBH “Rakyat Trenggalek” adalah sah walau tanpa ada MoU antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakyat Trenggalek”<br /><br />“Itulah kami bingung. Dalam hasil audit BPKP tidak dimasukan, itu dianggap sah. Jadi kami bingung juga,” kata JPU Dodi kepada beritakorupsi.co (Senin, 07 Desember 2020)<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2019, dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /> <br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH (dan Riawan, SH., MH) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama, yaitu pasal 3 dan dakwaan kedua, pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Terkait pidana Denda, Majelis Hakim mengatakan tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda karena kerugian negara dibawa Lima puluh juta rupiah. Sementara kerugian negara sebesar Rp34.333.856 yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH melalui keluarganya pada tanggal 20 Noveber 2020 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek  diperhitungkan sebagai Uang Pengganti<br /><br />“Mengdili : Satu. Menyatakan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama pasal 3 dan Dakwaan Kedua Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dua. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Riawan, SH., MH, yang putusannya (Vonis) sama dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH<br /><br />Hukuman pidana pejara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa, lebih ringan 1 (satu) tahun dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH mengatakan menerima. Sedangkan terdakwa Riawan, SH., MH pikir-pikir. Sementara JPU juga mengatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir dulu,” kata JPU Rendy Bahar Putra seusai persidangan<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmoE_RnVqQAPpR1zKc7JPhWZzI8xFT4_l3PldcCQSfhIb0_b8GuV7654mPRBU9IayBfjNcyG6SDgb0dx5CDCeVdFf96lRSOyr_oQd9FA5st9Fmj2YoE_l7Tn6Xa499HWNZsbi2amTf5Qw/s639/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmoE_RnVqQAPpR1zKc7JPhWZzI8xFT4_l3PldcCQSfhIb0_b8GuV7654mPRBU9IayBfjNcyG6SDgb0dx5CDCeVdFf96lRSOyr_oQd9FA5st9Fmj2YoE_l7Tn6Xa499HWNZsbi2amTf5Qw/w640-h360/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Direktur CV Nusantara Agung, Slamaet Firmasyah</span></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Kasus ini berawal pada tahun 2018 dan 2019, dimana PN Trenggalek mempunyai mata anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per tahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum<br /><br />Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : <br />1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek<br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /> <br />Baca juga : Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?<br /><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjOr8YGCeP0bD4CDIyIFTN_HnK1KRE_cWXNavOF8pbxkf3r_z3TQfLHF3VzIT_S_HvrE9mC_l38EBMTGmwH7NkPnRj4CkXfqYU2z9pR9fwalls8IlHYyAhVweqGkUXv9OHR7-ofP9nCLc/s639/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjOr8YGCeP0bD4CDIyIFTN_HnK1KRE_cWXNavOF8pbxkf3r_z3TQfLHF3VzIT_S_HvrE9mC_l38EBMTGmwH7NkPnRj4CkXfqYU2z9pR9fwalls8IlHYyAhVweqGkUXv9OHR7-ofP9nCLc/w640-h360/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br /><br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br /><br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br /><br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br /><br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br /><br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /> <br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga :</span> Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan</span></span><br />  <br />Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /> Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga pada tanggal 22 Januari 2019, dana yang cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor JPU Banding Atas Putusan Hakim Tipikor Terhadap Dua Terdakwa Korupsi Pejabat PN Trenggalek

Foto dari Kiri, Terddakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan terdakwa Riawan, SH., MH, Kasubag Umum ...

»

Penyidik KPK Kembali Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi Di PG Jatiroto PTPN XI

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqU8uJ48Gl2_9A3ZrbA7-GZTz-UKsOg4Jm6k0miRmsdBDr-2GMiZnuYt80KdNAwgy5CV27y93KmumoDYECu2tKrxvqyjwSx6G0zorZnLQh_R1TzPOtJjSkvBea1F1lC2QMp-oP61CynCg/s400/PG+PTPN+XI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="267" data-original-width="400" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqU8uJ48Gl2_9A3ZrbA7-GZTz-UKsOg4Jm6k0miRmsdBDr-2GMiZnuYt80KdNAwgy5CV27y93KmumoDYECu2tKrxvqyjwSx6G0zorZnLQh_R1TzPOtJjSkvBea1F1lC2QMp-oP61CynCg/w640-h428/PG+PTPN+XI.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERTA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  <br /></span></b></div><div style="text-align: justify;">Jumat, 29 Januari 2021, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan Korupsi miliaran rupiah terkait Pengadaan dan Pemasangan Mesin Giling Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiro PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI  Tahun 2015 – 2016<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebanyak 3 dari 4 saksi yang diperiksa penyidik Antirasuh diantaranya Tony Budi Santoso (Mantan Direktur Operasi dan Pemasaran PT Barata Indonesia), Yuni Anita Sari (Staf Finance PT Wahyu Daya Mandiri) dan Imam Suyuti (Staf Admin PT Wahyu Daya Mandiri), dimana Imam Suyuti tidak hadir atas panggilan penyidik KPK pada minggu lalu tanpa alasan. Sedangkan saksi yang tidak hadir kali ini tanpa alasan adalah Indah Electrin Hutagaol (Commercial Head Division DF dan PD PT Siemens Indonesia tahun 2014 - 2019). Hal itu seperti yang disampaikan Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tony Budi Santoso, mantan Direktur Operasi dan Pemasaran PT Barata Indonesia, dikonfirmasi terkait keikutsertaan PT Barata Indonesia dalam lelang pengadaan Mesin Giling Six Roll Mill PTYPN XI tahun 2015 - 2016 dengan pengajuan penawaran harga yang jauh dibawah harga penawaran PT WDM (Wahyu Daya Mandiri),” kata Ali</div><p style="text-align: justify;">Ali Fikri melanjutkan, “Yuni Anita Sari, Staf Finance PT Wahyu Daya Mandiri dikonfirmasi terkait dengan peran PT WDM sebagai rekanan PTPN XI dalam pengadaan Six Roll Mill tahun 2015 – 2016, dalam hal pembayaran yang telah diterima oleh PT WDM dari PTPN XI atas proyek Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill di PG Jatiroto tahun 2015 sekaligus berbagai biaya yang dikeluarkan oleh PT WDM untuk bisa memenangkan proyek tersebut”.</p><p style="text-align: justify;">“Indah Electrin Hutagaol tidak hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang,” pungkas Ali</p><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa saksi-saksi yaitu Flora Pudji Lestari selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PTPN XI tahun 2015 – 2016 yang saat ini menjabat Direktur Utama PT Nusantara Sebelas Medika (Dirut PT NSM) dan Aries Budianto selaku Project Manager PT Wahyu Daya Mandiri (PM PT WDM). <br /></div><p style="text-align: justify;">Namun karena Imam Suyuti tidak hadir pada pemeriksaan pekan lalu tanpa ada kabar, sehingga Imam Suyuti barulah hari ini diperiksa penyidik KPK. (Jen)</p>

News Tipikor Penyidik KPK Kembali Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi Di PG Jatiroto PTPN XI

  BERTA KORUPSI .CO –  Jumat, 29 Januari 2021, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan ...

»

Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp80 Juta di Vonis 4.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah hanya Imam Hanafi yang diadili? Bagaimana Roki Wardoyo, Choirul Firmansyah, Erfa’i, Setyo Wahyudi dan Nazib Zakaria?”</span></span></div><div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_FUUHcnm_CHAu-TmLNyS2b9cwdCfd8luQjhw3h8qwnJWsn33BHb-rt7OyFlUxgUKjVQvJammwDYvcjbXwRpje8YgmzrJ-PirFUCkr3rUFqYmIVPFd6WS8uYs_7P59JbWlTgVD09fBCcA/s989/IMG20210115104936.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="989" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_FUUHcnm_CHAu-TmLNyS2b9cwdCfd8luQjhw3h8qwnJWsn33BHb-rt7OyFlUxgUKjVQvJammwDYvcjbXwRpje8YgmzrJ-PirFUCkr3rUFqYmIVPFd6WS8uYs_7P59JbWlTgVD09fBCcA/w640-h326/IMG20210115104936.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto persidangan sebelumnya (Dok.BK/Jen)  <br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Kecewa dan tidak adil !. Kalimat inilah yang mungkin terucap dari diri terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib (Swasta) termasuk keluargnya saat mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Blitar dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesaar Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp80 juta subsidair 2 tahun penjara (Sidang, Senin, 11 Januari 2021), dan di Vonis 4 dan 6 bulan penjara denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp80 juta subsidair 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 29 Januari 2021) karena terdakwa dianggap terbukti Korupsi sebesar Rp80 juta dari Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah tahun 2016 untuk pembelian Sapi<br /><br />Ucapan kecewa dan tidak adil oleh terdakwa dan kelarganya bukan tidak beralasan bila dibandingkan dengan hukuman penjara terhadap Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang diadili karena Tertangkap Tangan menerima uang Suap (Korupsi) yang jumlahnya miliaran rupiah, diantaranya terpidana Terpidana Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu yang Tertangkap Tangan KPK pada 16 Septemberi 2017 (dituntut 8 tahun dan di Vonis 3 tahun penjara), Terpidana Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo yang Tertangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 (dituntut 4 dan di Vonis 3 tahun penjara), Terpidana Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar yang Tertangkap Tangan KPK 6 Juni 2018 (dituntut 8 tahun penjara dan divonis 5 tahun), dan Terpidana Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan yang Tertangkap Tangan KPK 3 Oktober 2018 (dituntut dan di vonis penjara selama 6 tahun) <br /><br />Itulah sebabnya, terdakwa langsung mengatakan pikir-pikir atas Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suaraaya terhadap diri terdakwa. Namun kata pikir-pikir dari terdakwa ini “ibarat makan buah Simalakama”<br /><br />Sebab hukuman itu dianggap sangat berat, namun bila ingin melakukan upaya hukum banding, terdakwa mungkin berpikir karena tidak punya uang untuk ‘membayar’ pengacara. Karena Pengacara yang mendampingi terdakwa selama persidangan adalah Prodeo alias gratis (atas penunjukan Ketua Majelis Hakim) namun ada anggaran dari pemerintah<br /><br />“Masih pikir-pikir, tapi bingung juga karena tidak punya uang. Rumah aja numpang di rumah sederhana bersama orang tuanya,” ucap salah seorang keluarga terdakwa saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon <br /><br />Anehnya, perbuatan terdakwa Imam Hanafi ini sepertinya ‘lebih berat’ dari pada perbuatan para Kepala Daerah (Wali Kota/Bupati) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Imam Hanafi tak jauh beda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana Eddy Rumpoko, Terpidana Saiful Ilah, Terpidana Samanhudi Anwar dan Terpidana Setiyono selaku Kepala Daerah<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXbNzRyAgkF-owj9l_IastvEnZqNOz2Xl1ywMXR_zyKP_zvDEUD7AtCRWidAVJCx-36HWUKKI92IFIiR6FEwD51ENzY6W7IXukqaq4fvqoCxoYIjtlbkhvCC6tXEdy3M6POrlAwqbj4G0/s640/IMG20201117145446.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="278" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXbNzRyAgkF-owj9l_IastvEnZqNOz2Xl1ywMXR_zyKP_zvDEUD7AtCRWidAVJCx-36HWUKKI92IFIiR6FEwD51ENzY6W7IXukqaq4fvqoCxoYIjtlbkhvCC6tXEdy3M6POrlAwqbj4G0/w640-h278/IMG20201117145446.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Yang lebih anehnya lagi adalah JPU tidak menjelaskan secara lengkap jabatan terdakwa dalam pelaksanaan program pembelian Sapi untuk Pokmas dan Poktan di Desa Tegalasri, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang dikucurkan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016.<br /><br />Apakah Tindak Pidana Korupsi itu hanya dilakukan oleh Satu oranga saja baik dari swasta maupun selaku ASN (Apratur Spil Negara) ? Atau Tindak Pidana Korupsi itu terjadi karena ada keduabelah pihak?<br /><br />Apakah pelaksanaan program pembelian Sapi untuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) dan Poktan (Kelompok Tani) di Desa Tegalasri, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar yang bersumber dari dana bantuan hibah APBD Jawa Timur tahun 2016 hanya dilakukan oleh terdakwa Hanafi ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, sesuai fakta yang terungkap dalam persiangan adanya keterlibatan pihak-pihak lain termasuk aktor intlektualnya yang tidak terseret dalam perkara ini bersama dengan terdakwa Imam Hanafi. Ada apa?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Roki Wardoyo, Choirul Firmansyah, Erfa’i, Setyo Wahyudi dan Nazib Zakaria? Bagaimana pula tanggung jawab Tim Pelaksana / Tim Penanggung Jawab Kegiatan hibah dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang melakukan Ferifikasi kepada Pokmas dan Poktan (Kelompok Tani) sebagai penerima dana hibah?<br /><br />Sebab proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa bersama-sama Saksi Roki Wardoyo, Saksi Choirul Firmansyah, Saksi Nazib Zakaria dengan cara ;  terdakwa berkoordinasi dengan Saksi Roki Wardoyo, Saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Nazib Zakaria untuk menyiapkan 5 kelompok yang bersedia mendapatkan bantuan dengan pembagian 40% untuk pihak kelompok penerima dan menyiapkan proposal usulannya<br /><br />Setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok hanya tinggal menandatangani dan dalam pengajuan proposal, ke 5 kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa yang berkoordinasi dengan Saksi Roki Wardoyo, Saksi Choirul Firmansyah dan saksi Setyo Wahyudi<br /><br />Ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada ke 5 kelompok tersebut, Choirul Firmansyah dan Roki Wardoyo memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mempersiapkan ke 5 kelompok dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, dimana tugas terdakwa menunjukkkan serta mengantarkan Saksi Choirul Firmansyah dan Roki Wardoyo dan saksi Setyo Wahyudi yang saat itu mendampingi pihak Tim unit kerja UPT Lab. Keswan Malang untuk melakukan kegiatan verifikasi kepada ke 5 kelompok tersebut.<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat, 29 Januari 2021 adalah agenda pembacaan Putusan (Vonis) dari Majelis Hakim terhadap terdakwa melalui Sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo dengan Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Emma Elliany, SH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Suparnadi, SH yang dihadiri JPU dari Kejari Blitar maupun Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) yang tidak dibayar alias gratis (Prodeo). Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara persama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair :<br /><br />2. Menghukum terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib oleh karena itu dengan pidana penjara selama Emat (4) tahun dan Enam (6) bulan dikurangi selama terdakwa berada jalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) subsidair Tiga (3) bulan kurungan.<br /><br />3. Menghukum terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib untuk membayar uang pengganti sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta mpiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuyFi0dSPhXvbBc5bF1i3rQ1nrC2bDYkt6vMVeiRM54ox9ugXCsBI8pCmhjcI37GNSGAuQxYSMZpxNbSe5hgfv9MA_E9PAORq08SgKAr7hEVXYTnbnZHrwel9MKOa0BRopH8S1tIvQPXc/s640/IMG20210115104929-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="348" data-original-width="640" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuyFi0dSPhXvbBc5bF1i3rQ1nrC2bDYkt6vMVeiRM54ox9ugXCsBI8pCmhjcI37GNSGAuQxYSMZpxNbSe5hgfv9MA_E9PAORq08SgKAr7hEVXYTnbnZHrwel9MKOa0BRopH8S1tIvQPXc/w640-h348/IMG20210115104929-1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diiberitkan sebelumnya. Dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Imam Hanafi, SE Bin Muchamad Habib bersama-sama dengan saksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Desa Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, di Desa Tegalasri, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, di Desa Butun Kec. Gandusari, Kab. Blitar dan di Desa Binangun, Kec. Binangun Kab. Blitar, Kantor Bank Jatim Cabang Pembantu Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Bahwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut  secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, mempunyai anggaran dana hibah senilai Rp33.818.000.000 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah) untuk 367 kelompok calon penerima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp21.250.000.000 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-KPPKD) Nomor : 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp12.568.000.000 (dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Dari DPA-KPPKD senilai Rp21.250.000.000 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), hanya terserap Rp19.472.000.000 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 226 (dua ratus dua puluh enam) kelompok calon penerima yang lolos terverifikasi<br /><br />Sedangkan untuk DPA perubahan senilai Rp12.568.000.000 (dua belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah), terserap senilai Rp11.861.000.000 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk 115 (seratus lima belas) kelompok calon penerima, sehingga total calon penerima sebanyak 341 kelompok.<br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Kegiatan Hibah Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Blitar, terdapat 12 kelompok calon penerima yang masuk di DPA-KPPKD dengan anggaran senilai Rp2.130.000.000 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk DPA Perubahan KPPKD terdapat 14 kelompok calon penerima senilai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga total semuanya sebesar Rp4.630.000.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), dimana kegiatan tersebut bertujuan:<br /><br />1. Membantu dan memperlancar penyaluran dan pengelolaan bantuan hibah, sehingga tercapai efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas bantuan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,;<br />2. Memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha,; 3. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak, serta pendapatan pelaku usaha peternakan,; 4. Meningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok,; 5. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya.<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwLyUmLertnY033rJCrkMG97-j8BJ5L9O7MAPKYSCf6VUmvuP37Ty8_qrhkW_j-1ci1DbtXmn8RM4MKuzEua2FFnna4wVmkWcaUIUZZMtPVI33UO2gvfTRm_EG3geu0LidG1sHSDE_VbM/s640/IMG20210115104905.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwLyUmLertnY033rJCrkMG97-j8BJ5L9O7MAPKYSCf6VUmvuP37Ty8_qrhkW_j-1ci1DbtXmn8RM4MKuzEua2FFnna4wVmkWcaUIUZZMtPVI33UO2gvfTRm_EG3geu0LidG1sHSDE_VbM/w640-h360/IMG20210115104905.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa alur penyaluran dana bantuan/ hibah berupa uang tersebut adalah sebagai berikut :<br />a. Diawali dengan rapat-rapat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur membahas akan adanya kegiatan hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak yang bertujuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan mesyarakat (belum menyebutkan nama kelompok maupun nominalnya),; b. DPA dari BPKAD diserahkan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (selaku KPPKD Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan DPA sudah lengkap berisi nama kelompok (by name by address) beserta nilai nominal hibah uang,;<br /><br />c. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur membentuk Tim Pelaksana Hibah (tim Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta 15 tim pelaksana sesuai jumlah koordinator unit kerja aselon III),; d. Masing-masing tim koordinator unit kerja bertanggung jawab untuk mernverifikasi (hingga nantinya selesai pelaksanaan hibah berupa uang)seluruh kelompok wilayah yang telah dibagi habis sesuai nominal dalam DPA,;<br /><br />e. Proposal-proposal tersebut telah diterima oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui perantara/kurir dari Sekretaris Dewan dan atau langsung dari kelompok setelah DPA diterima,; f. Proposal-proposal tersebut selanjutnya dibagi ke tim koordinator unit kerja pada tim pelaksana tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016,; g. Tim koordinator unit kerja pada tim pelaksana/tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 mengecek ulang proposal proposal tersebut kemudian melaksanakan verifikasi atau cek ke lapangan sesuai proposal-proposal kelompok danketerangan rincian pada DPA,;<br /><br />h. Hasil pelaksanaan verifikasi kelompok oleh Tim Koordinator unit kerja disampaikan ke tim pelaksana/tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. h. Kelompok yang layak akan diusulkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, sedangkan yang tidak layak dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Setelah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 terbit, dilanjutkan oleh tim pelaksana / tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 untuk menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan persyaratan lain untuk proses pencairan dana.<br /><br />Setelah NPHD dan berkas lain lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, tim pelaksana tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 segera melakukan pemantauan atau monitoring ke para kelompok terkait pembelanjaan dana yang sudah ditransfer ke rekening kelompok penerirma bantuan hibah berupa uang, harus sesuai dengan yang tertera pada proposal.<br /><br />Monitoring oleh tim pelaksana / tim penanggung jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dilaksanakan sampai dengan para kelompok penerima bantuan / hibah berupa uang menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Tugas tim pelaksana / tim penanggung Jawab kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah sampai dengan para kelompok penerima hibah/ bantuan berupa uang menyelesaikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LP)) tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjxKuSkPlBfTchdjJ4EHq9ssXOAaA40CUwiVFK0fx4AtOeVxuwhUBqv1hDBI6CqYDkASjfa6GpCG_gOnJrwaFikiMCOspD0WoDFVzERDFaVwHx9XWRWoWDFiPO8U58Oi0A_QANkEqxwnQ/s640/IMG20210115104943.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjxKuSkPlBfTchdjJ4EHq9ssXOAaA40CUwiVFK0fx4AtOeVxuwhUBqv1hDBI6CqYDkASjfa6GpCG_gOnJrwaFikiMCOspD0WoDFVzERDFaVwHx9XWRWoWDFiPO8U58Oi0A_QANkEqxwnQ/w640-h340/IMG20210115104943.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari 25 kelompok di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 tersebut, terdapat 5 kelompok yang dikoordinir oleh terdakwa Imam Hanafi, SE bersama dengan saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Roki Wardoyo untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016<br /><br />Kelima kelompok tersebut yaitu: 1. Kelompok Masyarakat ABIMANYU di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi Agung Prasetyo,; 2. Kelompok Masyarakat SRI REJEKI di Desa Tegalasri Kec. Wlingi , selaku ketua adalah saksi Adang Margonoo,; 3. Kelompok Masyarakat MAJU JAYA di Desa Butun Kec. Gandusari , selaku ketua adalah saksi Nanang Asmoro,; 4. Kelompok Tani KARYA TANI di Desa Binangun Kec. Binangun , selaku ketua adalah saksi Sugito dan 5. Kelompok Tani MULIA BROILER Desa Binangun Kec. Binangun, selaku ketua adalah saksi Suparlin.<br /><br />Bahwa kelompok dibawah koordinator terdakwa Imam Hanafi, SE bersama dengan saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Roki Wardoyo tersebut dibentuk setelah adanya informasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya Kelompok Masyarakat ABIMANYU, Kelompok Masyarakat SRI REJEKI dan Kelompok Masyarakat MAJU JAYA. Dan yang sudah ada atau sudah berdiri sebelum adanya bantuan, diantaranya Kelompok Tani KARYA TANI dan Kelompok Tani MULIA BROILER<br /><br />Proses penerimaan dana Bantuan/ Hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu, Kelompok Masyarakat Sri Rejeki, Kelompok Masyarakat Maju Jaya, Kelompok Tani Karya Tani dan Kelompok Tani Mulia Broiler di Kabupaten Blitar dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016, yaitu berawal saksi Roki Wardoyo yang menerima informasi adanya Bantuan / hibah pembelian ternak di tahun 2016<br /><br />Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi Roki Wardoyo menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Choirul Firmansyah dan Saksi Nazib Zakaria, selanjutnya mereka memanggil Saksi Erfa’i. Dalam pertemuan tersebut, Saksi Choirul Firmansyah menyampaikan kepada saksi Erfa’i bahwa ada bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016<br /><br />Lalu saksi Choirul Firmansyah menyampaikan komitmen yang telah disepakati antara saksi Nazib Zakaria, saksi Choirul Firmansyah dan saksi Roki Wardoyo akan menyisihkan hasil dari Proyek Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 tersebut untuk agenda kegiatan Pemuda Muhammadiyah Kab. Blitar yang kebetulan saksi Erfa’i selaku ketuanya. Selanjutnya mereka membicarakan atau membahas berapa kelompok yang akan dibentuk dan diajukan untuk menerima bantuan di Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Blitar.<br /><br />Bahwa selanjutnya terdakwa Imam Hanafi, SE  dipanggil oleh saksi Nazib Zakaria di rumah kontrakannya di daerah Garum, dengan tujuan memberitahu terdakwa mengenai bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak, dimana syarat agar mempersiapkan 5 kelompok untuk mengajukan nama-nama kelompok lengkap dengan susunan pengurusnya.<br /><br />Selanjutnya saksi NAJIB ZAKARIA meminta bantuan terdakwa IMAM HANAFI, SE untuk mempersiapkan 5 kelompok yang akan diajukan kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerima bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak tahun anggaran 2016, dan ini adalah setingan atau sudah diatur, yang penting kelompok atau orangnya mau menerima dana bantuan dengan pembagian 60% untuk pihak terdakwa IMAM HANAFI, SE dkk, dan 40% untuk pihak kelompok penerima.<br /><br />Seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016, Pokmas ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Poktan KARYA TANI dan Poktan MULIA BROILER yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan kelompok kepada pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Akan tetapi, proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama-sama Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi NAJIB ZAKARIA dengan cara ;  terdakwa IMAM HANAFI, SE berkoordinasi dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan Saksi NAJIB ZAKARIA untuk menyiapkan 5 kelompok yang bersedia mendapatkan bantuan dengan pembagian 40% untuk pihak kelompok penerima dan menyiapkan proposal usulannya<br /><br />Kelima kelompok tersebut yaitu : 1. Kelompok Masyarakat ABIMANYU di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO,; 2. Kelompok Masyarakat SRI REJEKI di Desa Tegalasri Kec. Wlingi , selaku ketua adalah saksi ADANG MARGONO,; 3. Kelompok Masyarakat MAJU JAYA di Desa Butun Kec. Gandusari , selaku ketua adalah saksi NANANG ASMORO,; 4. Kelompok Tani KARYA TANI di Desa Binangun Kec. Binangun , selaku ketua adalah saksi SUGITO dan 5. Kelompok Tani MULIA BROILER Desa Binangun Kec. Binangun, selaku ketua adalah saksi SUPARLIN.<br /><br />Setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok hanya tinggal menandatangani dan dalam pengajuan proposal, ke 5 kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE yang berkoordinasi dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI.<br /><br />Selanjutnya, ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada ke 5 kelompok tersebut, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan Saksi ROKI WARDOYO memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE untuk mempersiapkan ke 5 kelompok dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, dimana tugas terdakwa IMAM HANAFI, SE menunjukkkan serta mengantarkan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYO dan saksi SETYO WAHYUDI yang saat itu mendampingi pihak Tim unit kerja UPT Lab. Keswan Malang untuk melakukan kegiatan verifikasi kepada ke 5 kelompok tersebut.<br /><br />Dalam pelaksanaan verifikasi terhadap Kelompok Masyarakat ABIMANYU dan Kelompok Masyarakat SRI REJEKI, pada tanggal 11 Oktober 2016. Terhadap Kelompok Masyarakat MAJU JAYA pada tanggal 12 Oktober 2016, dan pada tanggal 13 Oktober 2016 terhadap Kelompok Tani KARYA TANI dan Kelompok Tani MULIA BROILER, masih terdapat kekurangan data-data yang harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas tersebut diajukan.<br /><br />Setelah melengkapi, barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur. Bahwa kekurangan data dari kelima kelompok ini antara lain : belum ada rekening Bank Jatim atas nama kelompok, belum ada foto-foto lokasi kandang dan nilai RAB (Rncana Anggaran Biaya) tidak sesuai dengan DPA<br /><br />Dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh masing-masing ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama-sama dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI antara lain, dengan cara memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada para ketua kelompok guna melakukan pembukaan rekening di Bank Jatim Capem Wlingi pada tanggal 17 Oktober 2016, yaitu Pokmas ABIMANYU dengan Nomor Rekening 0463006440 dan Pokmas SRI REJEKI dengan Nomor Rekening 0463006458. Pada tanggal 21 Oktober 2016, yaitu Pokmas MAJU JAYA dengan Nomor Rekening 0463006504, Poktan KARYA TANI dengan Nomor Rekening 0463006491 dan Poktan MULIA BROILER dengan Nomor Rekening 0463006482 bersama dengan Ketua dan bendahara kelima kelompok tersebut.<br /><br />Setelah dipenuhinya kekurangan pada proses verifikasi, maka Pokmas ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Poktan KARYA TANI dan Poktan MULIA BROILER telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/684/KPTS/013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun Anggaran 2016 sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 27 Pokmas MAJU JAYA dengan proposal senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 11 (sebelas) ekor sapi dan perbaikan kandang,<br /><br />Nomor Urut 28 Poktan KARYA TANI senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 11 ekor sapi dan perbaikan kandang, Nomor Urut 29 Poktan MULIA BROILER senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 8 ekor sapi dan perbaikan kandang, Nomor Urut 32 Pokmas SRI REJEKI senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 14 ekor sapi dan perbaikan kandang, Nomor Urut 33 Pokmas ABIMANYU senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 14  ekor sapi dan perbaikan kandang, sesuai dengan proposal masing-masing kelompok yang telah diajukan.<br /><br />Pada sekira tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016, terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI mengkoordinir kelima kelompok tersebut untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor UPT Lab. Keswan Malang di Malang.<br /><br />Sekira tanggal 22 Desember 2016, dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembelian hewan ternak tahun anggaran 2016 telah masuk ke rekening atas nama kelima kelompok, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pokmas ABIMANYU sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),; 2. Pokmas SRI REJEKI sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),; 3. Pokmas MAJU JAYA sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah),; 4. Poktan KARYA TANI sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan 5. Poktan MULIA BROILER sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Seharusnya untuk proses pencairan dana bantuan dilakukan oleh para ketua dan bendahara kelompok, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya dan dipergunakan untuk pembelian sapi, perbaikan kandang, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA ) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya terdakwa IMAM HANAFI, SE dengan Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi SETYO WAHYUDI mengkoordinir, mengawal dan mendampingi ketua dan bendahara kelompok dalam melakukan pencairan/ pengambilan dana yang telah masuk ke rekening masing-masing kelompok dengan cara menyiapkan slip penarikan yang telah diisi sesuai dengan nilai nominal bantuan. Sehingga ketua dan bendahara tinggal menandatangani slip penarikan dan mengajukan ke petugas teller di Bank Jatim Capem Wlingi<br /><br />Total seluruh dana bantuan yang dicairkan oleh Ketua dan bendahara kelima Kelompok tersebut sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah), diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana bantuan kepada kelima kelompok<br /><br />Selanjutnya, setelah proses pencairan dan penerimaan dana bantuan hibah oleh kelima kelompok tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYO, Saksi SETYO WAHYUDI melakukan koordinasi untuk mempersiapkan kelima kelompok dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh pihak UPT Lab. Keswan Malang dengan cara memerintahkan kepada para ketua kelompok untuk menyiapkan hewan ternak sapi yang jumlahnya sesuai denyan RAB dalam proposal masing-masing kelompok.<br /><br />Sedangkan monitoring dan Evaluasi oleh pihak UPT Lab. Keswan Malang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016 terhadap Poktan KARYA TANI dan MULIA BROILER di Ds. Binangun Kec. Binangun Kab. Blitar. Tanggal 28 Desember 2016 terhadap Pokmas ABIMANYU dilakukan di Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, Pokmas Sri REJEKI dilakukan di Ds. Tegalasri Kec. Wlingi Kab. Blitar, Pokmas Maju Jaya dilakukan di Ds. Butun Kec. Gandusari Kab. Blitar.<br /><br />Ketika kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan, terdakwa IMAM HANAFI, SE menunjukkan serta mengantarkan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYOdan Saksi SETYO WAHYUDI yang saat itu mendampingi pihak UPT Lab. Keswan Malang pada saat melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada ke 5 kelompok tersebut.<br /><br />Seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), kelima kelompok tersebut dibuat sendiri oleh masing-masing kelompok dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah dan disampaikan sendiri oleh para ketua kelompok kepada pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Namun dalam pelaksanaanya, LPJ untuk 5 kelompok tersebut dibuat oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE dengan cara bekerjasama dengan Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH, Saksi ROKI WARDOYO dan Saksi SETYO WAHYUDI mengumpulkan bukti dukung berupa nota-nota dan kwitansi kosong yang diperoleh dari Ketua Pokmas Maju Jaya, Poktan Mulia Broiler dan Poktan Karya Tani.<br /><br />Sedangkan untuk nota kosong Pokmas Abimanyu dan Pokmas Sri Rejeki, terdakwa IMAM HANAFI, SE meminta kepada saksi ERFA'I. Setelah semua terkumpul, terdakwa IMAM HANAFI, SE menyerahkan nota-nota kosong tersebut kepada Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH untuk diisi dan disesuaikan dengan RAB ke 5 kelompok, seolah-olah para kelompok telah melaksanakan/membelanjakan dana bantuan yang diterima. Selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke 5 kelompok tersebut.<br /><br />Setelah selesai dibuat terdakwa IMAM HANAFI, SE, diberi berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke 5 kelompok oleh Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH untuk dimintakan tandatangan ke masing-masing kelompok. Setelah selesai ditandatangani oleh kelima kelompok, terdakwa IMAM HANAFI, SE menyerahkan kembali Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH guna diserahkan kepada pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, seolah-olah sesuai dengan kegiatan yang diajukan dalam proposal.<br /><br />Dari uang sisa pencairan dana bantuan/ Hibah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Pokmas ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Poktan KARYA TANI, Poktan MULIA BROILER sebesar Rp870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). dan kemudian dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO<br /><br />Selanjutnya diserahkan kepada saksi ERFA’I oleh saksi CHOIRUL FIRMANSYAH sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik warna hitam ketika bertemu di Gazebo SD AISYAH Jatinom. Penyerahan tersebut sesuai kesepakatan awal yang disampaikan saksi CHOIRUL FRMANSYAH kepada saksi ERFA'I.<br /><br />Seharusnya dana bantuan / hibah untuk pembelian sapi dan perbaikan kandang dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang sudah dicairkan, seluruhnya diserahkan kepada para kelompok untuk dipergunakan sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja atau Rencana Kerja Anggaran (RAB / RKA) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima.<br /><br />Akan tetapi dana bantuan tersebut hanya diserahkan kepada kelima kelompok sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO.<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO sehubungan penyalahgunaan uang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur c/g Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk Kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) ABIMANYU, Pokmas SRI REJEKI, Pokmas MAJU JAYA, Kelompok Tani (Poktan) MULIA BROILER dan Poktan KARYA TANI guna pembelian hewan ternak sapi dan perbaikan kandang, telah bertentangan dengan ;<br /><br />1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Bab VI Pelaksanaan APBD: Bagian keempat pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pasal 61 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".<br /><br />2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 16 ayat (1 ) "penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKDP terkait.” Pasal 19 a. Ayat (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”<br /><br />b. Ayat (2) “Pertanggungjawaban penerimah hibah meliputi”: e Huruf a, laporan penggunaan hibah, e Huuruf b, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan e Huruf c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerimah hibah berupa barang/jasa.<br /><br />c. Ayat (3) "pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan”<br /><br />3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tate Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahean Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yaitu, Pasal 22: Ayat (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: Hurufa. laporan penggunaan hibah, Huruf b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.<br /><br />Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan jasa<br /><br />4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/10933/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Pokmas Abimanyu, NPHD Nomor : 900/10970/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Pokmas Sri Rejeki, NPHD Nomor. 900/10936/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Pokmas Maju Jaya, NPHD Nomor : 900/10924/115.01/2016 tanggal 24 Nopember 2016 untuk Poktan Karya Tani, NPHD Nomor : 900/10987/115.01/2016 tanggal 28 Nopember 2016 untuk Pokmas Mulia Broiler. Pasal 1 ayat (2) : hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembelian sapi, perbaikan kandang, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja atau Rencana Kerja Anggaran (RAB / RKA ) yang merupakan lampiran NPHD ini.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi CHOIRUL FIRMANSYAH dan saksi ROKI WARDOYO, maka uang bantuan / hibah untuk pembelian sapi dan perbaikan kandang dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu di Kelurahan Babadan, Kelompok Masyarakat Sri Rejeki di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Kelompok Masyarakat MAJU JAYA di Desa Butun Kec. Gandusari, Kelompok Tani KARYA TANI di Desa Binangun Kec. Binangun dan Kelompok Tani MULIA BROILER Desa Binangun Kec. Binangun, tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan. Sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pemberian hibah Dinas Peternakan provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tidak dapat tercapai.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan / Hibah untuk pembelian sapi kepada Kelompok Masyarakat Abimanyu di Kelurahan Babadan dan Kelompok Masyarakat Sri Rejeki di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-812/PW13/5/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan ;<br /><br />“Telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan ditambah dengan temuan fakta dilapangan, uang bantuan pada Pokmas Maju Jaya, Poktan Karya Tani, Poktan Mulia Broiler yang dikuasai terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABYJYB bersama Saksi ROKI WARDOYO, Saksi CHOIRUL FIRMANSYAH yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam proposal sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)”<br /><br />Sehingga total kerugian keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar berjumlah itu.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp80 Juta di Vonis 4.6 Thn Penjara

“Apakah hanya Imam Hanafi yang diadili? Bagaimana Roki Wardoyo, Choirul Firmansyah, Erfa’i, Setyo Wahyudi dan Nazib Zakaria?”   Foto persida...

»