Tahun 2020 Jumlah Perkara Menurun, PK Meningkat

<p><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Sudah Tobatkah Para Koruptor di Jawa Timur atau Aparat Penegak Hukum bersembunyi dibalik Pandemi Covid19?”</span></span><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1R96OeZNwNJz0wvkTfzZg8K5VWNH-vVfk0cMkIKVEQzdTe1vNVkynf4OjARzEUVbVo1bLot4TItJCU7TNzLXezqwvo6L4xNVO4XmO3mfPV0oFKtFCxLGejFxKZiTQtEmYnkH8Xraj2fk/s1006/IMG20171010143417.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1R96OeZNwNJz0wvkTfzZg8K5VWNH-vVfk0cMkIKVEQzdTe1vNVkynf4OjARzEUVbVo1bLot4TItJCU7TNzLXezqwvo6L4xNVO4XmO3mfPV0oFKtFCxLGejFxKZiTQtEmYnkH8Xraj2fk/w640-h360/IMG20171010143417.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selama tahun 2020, kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dari 38 Kejaksaan Negeri di Jawa Timur mengalami penurunan sebanyak 60 perkara atau sejumlah 91 perkara dibanding tahun sebelumnya (2019) sejumah 151 perkara. Sementara Terpidana Koruptor yang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) justru meningkat yakni sebanyak 17 perkara</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ke 17 perka PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh para Koruptor di Jawa Timur, yaitu ; 1. Terpidana Yuni Widyaningsih (Kejari Ponorogo),; 2. Terpidana Yaqud Ananda Gudban (mantan anggota DPRD Kota Malang ditangani KPK),; 3. Terpidana Totok (Kejari Ngawi),; 4. Terpidana Khoirul Anam (Kejari Mojokerto),; 5. Terpidana Ali Hendro Santoso (Kejari Surabaya),; 6. Terpidaa Prayitno (Kejari Pamekasan),; 7. Terpidana Eddy Rumpoko (mantan Wali Kota Batu, ditangani KPK),; 8. Terpidana Nasuchi Ali (Kejari Tanjung Perak, Surabaya),; 9. Terpidana Wahyu Tri Hardianto (KPK),; 10. Terpidana Raden Prayudi Santoso (Kejari Sidoarjo),; 11. Terpidana Ec. Imam Ghozali, Terpidana Indra Tjahyono dan Terpidana Bambang Triyoso (mantan anggota DPRD Kota Malang ditangani KPK),; 12. Terpidana Rosida (Kejari Sidoarjo),; 13. Terpidana Fachrudi Agustiadi (Kejari Surabaya),; 14. Dwi Tri Nurcahyono (mantan Kadis PU Pasuruan ditangani KPPK),; 15. Terpidana Abdullah Fuad dan Sutoyo (Kejari Malang),; 16. Terpidana Ahmad Ramali (Kejari Pamekasan), dan 17. Terpidana Sugiarto (Kejari Kab. Probolinggo)<br /><br />“Perkara yang masuk ke kita (Pengadilan Tipikor Surabaya) tahun ini sebanyak 91 perkara atau menurun sebanyak 39,7 persen tahun kemarin sebanyak 151 perkara. Yang PK ada 17 perkara,” kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya,Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Rabu, 30 Desember 2020<br /><br />Ternyata penurunan perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya bukan tahun ini saja, melainkan sejak 2017, yaitu sebanyak 289 perkara dibandingkan tahun sebelumnya (2016) yakni sebanyak 298 perkara. Kemudian tahun 2018 sebanyak 206 perkara, tahun 2019 sejumlah 151 perkara, dan tahun 2020 hanya 91 perkara<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah para Koruptor Khususnya di Jawa Timur sudah bertobat atau karena aparat penegak hukum “masih bersembunyi dibalik” kondisi Indonesia dalam masa Pandemi Covid19 (Corona Virus Disease 2019)?. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCarw6X6M879e7zG9XZ-ny-GIBLzSls1pyFcMPmeznhTEscfZ7PFxkNuHUz-0IKaX-35cnea8WKXxdF0GrgUcYCa9diBjEsNx4fMM0ZfpXszZHYQwNKJwptXYD2NCyqQAoL6Klc3ojq1M/s2048/IMG20201230135709-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1681" data-original-width="2048" height="526" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCarw6X6M879e7zG9XZ-ny-GIBLzSls1pyFcMPmeznhTEscfZ7PFxkNuHUz-0IKaX-35cnea8WKXxdF0GrgUcYCa9diBjEsNx4fMM0ZfpXszZHYQwNKJwptXYD2NCyqQAoL6Klc3ojq1M/w640-h526/IMG20201230135709-1.jpg" width="640" /></a></div><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Anehnya, beberapa kasus perkara dugaan Korupsi di Jawa Timur hingga saat ini belum juga tuntas, diantaranya Perkara dugaan Korupsi dana Hibah Kabupaten Jember, Kasus dugaan Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulungagung, Kasus dugaan Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Kasus dugaan Korupsi “Kambing Etawa” Kabupaten Bangkalan, kasus dugaan Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama Kabupaten Jombang, Kasus dugaan Korupsi dana Hibah Pemkot Surabaya, dimana 6 anggota DPRD Surabaya sudah diadili sementara pihak Pemkot Surabaya yang disebut dalam hasil Audit BPK RI turut terlibat juga belum diproses hukum<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, kasus Mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu <span>yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 milyiar justru dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Dr. M. Dofir, SH., MH, Rabu, 30 Desember 2020<br /><br />Alasannya, karena saksi kunci (almarhum) dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo sudah meninggal, dimana Alm. dr.Bagus sudah di Vonis pidana penjara selama 20 tahun. Dan dr.Bagus meninggal di Lapas Porong Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2018<br /><br />“Itu kita hentikan dulu sampai ada bukti bar</span>u, karena saksi kuncinya dokter Bagus sudah meninggal. Jadi belum cukup bukti,” kata Dr. Dofir kepada beritakorupsi.co saat acara Press Release Kejati Jatim dengan para awak media, Rabu, 30 Desember 2020</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Pada hal, menurut  Didik Farkhan Alisyahdi yang saat itu (2018) menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim saat ditemui beritakorupsi.co (20 Juli 2018) mengatakan sudah mengantongi nama-nama calon terangka.<br /><br />“Sudah dikantongi (maksudnya calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia (alm. dr. Bagus). Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui (alm) Fathorrasjid (mantan Ketua DPRD Jatiim) , melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik saat itu kepada beritakorupsi.co (Jumat, 20 Juli 2018)<br /><br />Anehnya, nama-nama calon tersangka itupun “musnah” seiring meninggalnya mantan Ketua DPRD Jatim, Fathorrasjid dan kemudian meninggalnya dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo dengan mengeluarkan busa bercampur darah dari mulutnnya di Lapas Porong, Sidoarjo <br /><br />Dan bisa jadi, dengan meninggalnya kedua terpidana itu, tugas berat penyidik Kejati Jatim menjadi berkurang. Dan kematian dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo “membawa senyum kegembiraan” bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Mega Korupsi P2SEM tahun 2008 sebesar Rp277, 6 miliar karena perkara ini sudah dihentikan. (Jen)</span><br /></div>

News Tipikor Tahun 2020 Jumlah Perkara Menurun, PK Meningkat

“Sudah Tobatkah Para Koruptor di Jawa Timur atau Aparat Penegak Hukum bersembunyi dibalik Pandemi Covid19?” BERITA KORUPSI .CO –   Selama ta...

»

Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Di Vonis 1 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp34 Juta

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4bF7OUDO-VYkNtsqnv-ch1l1_4IpQzumH0Bl6p_n3XU6EWkilwBpWzFIUECKIjLETa7cXmOenX96kHjco6i_vjFTYFrOa8bY4dPBqZCtACqAeShyphenhyphenKo1BhgTBxeZxoIH8oqTcGEjcC0RU/s692/IMG20201116132904+++Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="692" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4bF7OUDO-VYkNtsqnv-ch1l1_4IpQzumH0Bl6p_n3XU6EWkilwBpWzFIUECKIjLETa7cXmOenX96kHjco6i_vjFTYFrOa8bY4dPBqZCtACqAeShyphenhyphenKo1BhgTBxeZxoIH8oqTcGEjcC0RU/w640-h482/IMG20201116132904+++Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><span style="font-size: large;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) di Vonis piadana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya pada sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 30 Desember 2020, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp34.333.856<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH dan Riawan, SH., MH) dibacakan dalam surat putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby yang di ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yaitu Zinur Ridlo dan Widya Aris Susanti maupun JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek. Sementara Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur karena situasi Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #2b00fe;"><span> </span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><span>Berita terkait baca juga : Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui Kwitansi Palsu</span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Kasus ini menarik perhatian publik sekaligus mencoreng nama baik Peradilan di Tanah Air Khususnya di Jawa Timur, karena Kedua terdakwa adalah pejabat Pengadilan Negeri Trenggalek, yaitu Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretarsi PN Trenggalek dan Riawan, SH., MH selaku Kasubag Umum dan Keuangan PN Trenggalek dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd_A7W0y5_hxOqDaP6Q89yor3CnWBDEy70FXMWEV0ArsIpxD27wCTQ2tpTwf1hqWp5iN7qlRAEtQeV2EJUbHxtJ4XWCLKT5NQ-ZjT0dFXbSOJb6l2UwnOfz83QlRjJXgdsM6QISkfXMGI/s2048/IMG20201230135709-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd_A7W0y5_hxOqDaP6Q89yor3CnWBDEy70FXMWEV0ArsIpxD27wCTQ2tpTwf1hqWp5iN7qlRAEtQeV2EJUbHxtJ4XWCLKT5NQ-ZjT0dFXbSOJb6l2UwnOfz83QlRjJXgdsM6QISkfXMGI/w640-h360/IMG20201230135709-1.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sebelumnya, pada taahun 2017 juga terjadi kasus yang hampir sama, yaitu tercorengnya nama baik Kejaksaan di Jawa Timur, karena terpidana Rudy Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekesan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta terkait penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa)<br /><br />Anehnya dalam perkara Korupsi yang menyeret Dua Pejabat PN Trenggalek ini adalah, pencairan anggaran Pos Bakum (Bantuan Hukum) PN Trenggalek kepada LBH “Rakyat Trenggalek” selama dua tahun (2018 – 2019) sebesar Rp48 juta dianggap sah oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur<br /><br />Alasannya, karena ada bukti SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari pihak PN (oleh Terdakwa Chrisna Nur Setyawan) kepada LBH “Rakyat Trenggalek” (Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH) tanpa ada MoU (memorandum of Understanding) atau Perjanjian Kerjasama  antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakat Trenggalek” seperti yang termuat dalam surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek dan juga diakui oleh Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, Drs. Pujihandi, SH., MH dalam persidangan.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah anggaran Pos Bakum yang diterima oleh LBH “Rakat Trenggalek” tanpa adanya MoU dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Apa dasarnya terbit SPK dan SPM sementara LBH “Rakat Trenggalek” dengan PN Trenggalek tidak pernah membuat perjanjian Kerja ? Apakah pihak lain boleh mengerjakan suatu pekerjaan di Instansi/Lembaga Pemerintah tandapa ada Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja dan menerima angaran ?<br /><br />Hal inilah yang menyulitkan Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk menyeret Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, karena menurut BPKP Jawa Timur, bahwa anggaran yang diterima LBH “Rakat Trenggalek” adalah sah<br /><br />“Itulah kami bingung. Dalam hasil audit BPKP tidak dimasukan, itu dianggap sah. Jadi kami bingung juga,” kata Dodi kepada beritakorupsi.co (Senin, 07 Desember 2020)<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2019, dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)</span></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVQuyUtdo0e9N7C0opRSKBmlLoOZyq55wenmAvvVraggucp9Umb3EGS-7TffVHkx962EBcfEtmxMS-blnZY169fSCqhsOoCFdplWb0PADePBrOYgbzXoDqGC5GSsjd6WXSNI2p3O5M6-M/s639/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVQuyUtdo0e9N7C0opRSKBmlLoOZyq55wenmAvvVraggucp9Umb3EGS-7TffVHkx962EBcfEtmxMS-blnZY169fSCqhsOoCFdplWb0PADePBrOYgbzXoDqGC5GSsjd6WXSNI2p3O5M6-M/w640-h360/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></span></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH (dan Riawan, SH., MH) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama, yaitu pasal 3 dan dakwaan kedua, pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Terkait pidana Denda, Majelis Hakim mengatakan tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda karena kerugian negara dibawa Lima puluh juta rupiah. Sementara kerugian negara sebesar Rp34.333.856 yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH melalui keluarganya pada tanggal 20 Noveber 2020 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek  diperhitungkan sebagai Uang Pengganti<br /><br />“Mengdili : Satu. Menyatakan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama pasal 3 dan Dakwaan Kedua Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dua. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya<br /></span></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTv9HZC-hx3_qfHcx073Jo3K_zI3SGrRVKhhDXGFKeZyWnjixicd0FW_gupSjSPFev_ZAikjIKtU_38b6a7-R0PFpXhk-OHLkDc8bHAUB-t3vERsbOYPWDlUB6DusChZJCqzQWcxro1kY/s639/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTv9HZC-hx3_qfHcx073Jo3K_zI3SGrRVKhhDXGFKeZyWnjixicd0FW_gupSjSPFev_ZAikjIKtU_38b6a7-R0PFpXhk-OHLkDc8bHAUB-t3vERsbOYPWDlUB6DusChZJCqzQWcxro1kY/w640-h360/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" width="640" /></a></span></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Direktur CV Nusantara Agung, Slamaet Firmasyah</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: small;"><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Riawan, SH., MH, yang putusannya (Vonis) sama dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH<br /><br />Hukuman pidana pejara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa, lebih ringan 1 (satu) tahun dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH mengatakan menerima. Sedangkan terdakwa Riawan, SH., MH pikir-pikir. Sementara JPU juga mengatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir dulu,” kata JPU Rendy Bahar Putra seusai persidangan<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat mata anggaran di PN Trenggalek untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per taahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum<br /><br />Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : 1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlPw0KfB_fcH2-r5wguocRKcv9xRC7wX2X5QDdyb-nwPP4i4_yKTPVABUyt1fn_-Kr1Chqks7j_s_d-AtVu7GpocwMZsF2nmMi6lARcebNrHAH-P4BI_duZv0u8Pygiv_XzVwEGBm6wsA/s639/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlPw0KfB_fcH2-r5wguocRKcv9xRC7wX2X5QDdyb-nwPP4i4_yKTPVABUyt1fn_-Kr1Chqks7j_s_d-AtVu7GpocwMZsF2nmMi6lARcebNrHAH-P4BI_duZv0u8Pygiv_XzVwEGBm6wsA/w640-h360/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /><span style="color: #2b00fe;"><span> </span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span>Baca juga : Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?</span></span><br /><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSG2y8v2gksY4XT_LYeSZZLu8rbSzcAVh0v0ntV5hCHjlLEmpAT1u2RQmr1PzhmTg6n4Bd_D-0_JBNub00eYAXbRLljmNNkd67Rj3t_iynp84EQgwupIlQCOD8bCO6YVz0SwgLvzys12Q/s639/IMG20201116131550+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+SPK+kepada+terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSG2y8v2gksY4XT_LYeSZZLu8rbSzcAVh0v0ntV5hCHjlLEmpAT1u2RQmr1PzhmTg6n4Bd_D-0_JBNub00eYAXbRLljmNNkd67Rj3t_iynp84EQgwupIlQCOD8bCO6YVz0SwgLvzys12Q/w640-h360/IMG20201116131550+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+SPK+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br /><br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br /></span></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjzQJfE-xgVp4BbWIDAso_6Y8WnYsLdNwFqtZgheREmqL4Ryeq5qzOKIP-FQhn2IG52rgX_afjXwjd0_CUduB_Vmo-o8ASg5DKhI2TtSr2AedFc4kmKCGKAm8dW3892qnbueQUJK5I7eM/s639/IMG20201116125424.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjzQJfE-xgVp4BbWIDAso_6Y8WnYsLdNwFqtZgheREmqL4Ryeq5qzOKIP-FQhn2IG52rgX_afjXwjd0_CUduB_Vmo-o8ASg5DKhI2TtSr2AedFc4kmKCGKAm8dW3892qnbueQUJK5I7eM/w640-h360/IMG20201116125424.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;">Baca juga : Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan</span></span><br /><span style="color: #2b00fe;"><span> </span></span> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /> Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br />Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga pada tanggal 22 Januari 2019, dana yang cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)</span><br /></div></div>

News Tipikor Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Di Vonis 1 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp34 Juta

BERITA KORUPSI .CO –   Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Anggu...

»

Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk Kembali Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

<div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"> #Terpidana Taufiqurrahman diadili dalam Dua Perkara, yaitu Gratifikasi sebesar Rp25.6 M dan TPPU Rp10.7 M yang digunakan untuk membeli sebidang tanah termasuk membiayai Pencalonan H. Amin sebagai Bupati Ponorogo tahun 2015 – 2020 (untuk Periode Kedua). Apakah H. Amin akan jadi Tersangka?#</span></div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgogMBIl-bKV3bqUDXmDkYGTe3zYX1ZkKUJAsI4Iee9RfIS8ZBp7NsY4fkWiJ09BUV4sJXPCFW2sT-FBohV27Xz3KbCOe9aLr22-sHerEgNVIu7hQyYQ5XVO6EOeKExwgmEAGFtAdsyU2Q/s2048/IMG20201221135216.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgogMBIl-bKV3bqUDXmDkYGTe3zYX1ZkKUJAsI4Iee9RfIS8ZBp7NsY4fkWiJ09BUV4sJXPCFW2sT-FBohV27Xz3KbCOe9aLr22-sHerEgNVIu7hQyYQ5XVO6EOeKExwgmEAGFtAdsyU2Q/w640-h360/IMG20201221135216.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Arif Suhermanto :</b> "Kemungkinan, H.Amin akan kita hadirkan sebagai saksi. Konstruksi hukum yang sekarang adalah TPU, dan penerimaan dalam posisi Amin (H.Amin)"</span><br /></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b><br />Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2008 – 2018 yang sudah berstatus terpidana 7 tahun penjara (divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat, 22 Juni 2018) dalam kasus perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK (Minggu, 24 Oktober 2017), kembali diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Senin, 21 Desember 2020, sebagai terdakwa dalam dalam Dua perkara, yaitu dugaan Korupsi Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat dan rekanan (kontraktor) sejak tahun 2013 – 2016, dan Kasus perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebesar Rp10.736.061.138 yang dipergunakan terdakwa Taufiqurrahman untuk membeli tanah seluas 191.872 m2 yang terletak di Tiga Desa Kab. Nganjuk seharga Rp9.536.061.138 serta membiayai pencalonan H. Amin sebagai Bupati Ponorogo untuk periode 2015-2020 (periode kedua) sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) </span></span><br /></div><div><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh49UirLVLhDNfb8f96fFVbbFWDEPmpN5uM2Gk_-bhz8MlWExLDwsziw8Fc-j4iGh2UMAzCA8TWXaAMrjIDAhL3aAmcdtzHeOvD0Nd2iKjt6CdF4-CdsnlsrRawZJQGCWv0cha9cvgA6Lk/s2048/IMG202012211352381.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh49UirLVLhDNfb8f96fFVbbFWDEPmpN5uM2Gk_-bhz8MlWExLDwsziw8Fc-j4iGh2UMAzCA8TWXaAMrjIDAhL3aAmcdtzHeOvD0Nd2iKjt6CdF4-CdsnlsrRawZJQGCWv0cha9cvgA6Lk/w640-h360/IMG202012211352381.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: xx-small;">            </span><br /></div></div><div><div style="text-align: justify;">Sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya (Senin, 21 Desember 2020) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Eva Yustisiana, Arif Suhenrmanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban dan Handry Sulistiawan terhadap terdakwa Taufiqurrahman dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Fariji, Rangga dan Dodi, dimana Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sidoarjo  karena Indonesia masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Sementara dalam perkara yang menyeret Tufiqurrahman, ibarat Peribahasa, “Sudah jatuh tertimpa tangga”. Belum selesai menjalani hukuman penjara selama 7 tahun sebagai terpidana Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, Tuafiqurrahman kembali diadili dalam Dua perkara sekaligus yaitu Gratifikasi dan TPPU <br /><br />Peribahasa yang berbunyi ; <i>“Berakit-rakit ke Hulu, berenang-renang ke Tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian”,</i> sepertinya tak berlaku bagi Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk. Karena Taufiqurrahman yang sudah bersusah payah untuk dapat menduduki jabatan Bupati Nganjuk selama 2 Periode (2008 – 2018), namun tidak dinikmatinya dalam suka cita hingga akhir jabatannya tetapi dengan “duka cita yang memalukan”<br /><br /><i>“Sebab untuk menjadi Bupati, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Perlu perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkan dukungan dari beberapa Partai Politik, termasuk dari masyarakat dengan memberi janji manis dan dengan melibatkan Tim Suksesnya. Belum lagi harus mengabiskan duit yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan miliar rupaih sebagai dana kampanye. Andaikan dana kampanye para Calon Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dibelikan Es Cendol, masyarakat se-Kabupaten/Kota bisa berenang dan menyelam sambil menikmati dinginya Es Cendol”</i><br /></div></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMgy3WUofUaCJzWX5Zj8QmLO1iTEGW1Dr72pF9lje17hnv5b0olrY4GqNNoYpaCC3JQ3RhcrkK7zExk8gtdITCc3HpV1mCb5yvvNSGjHQVGCtjzuh2shA-3DUaq8knoSXBzdV_glyjFbw/s2048/IMG20201221135220.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMgy3WUofUaCJzWX5Zj8QmLO1iTEGW1Dr72pF9lje17hnv5b0olrY4GqNNoYpaCC3JQ3RhcrkK7zExk8gtdITCc3HpV1mCb5yvvNSGjHQVGCtjzuh2shA-3DUaq8knoSXBzdV_glyjFbw/w640-h360/IMG20201221135220.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim Penasehat Hukum terdakwa, Fariji, Rangga dan Dodi</td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Namun perjuangan Taufiqurrahman untuk menduduki Kursi singgasana sebagai Bupati Nganjuk selama 10 tahun, haruslah dibayar pahit sepahit Empedu dengan mendekam dibalik jeruji besi alias di penjara yang lamanya bisa jadi lebih lama dari jabatan Bupati yang pernah di dudukinya. Karena Taufiqurrahman terseret dalam Tiga kasus Korupsi, yaitu Suap (sudah di Vonis 7 tahun penjara), Gratifiksi dan TPPU (Tindak Pidana Pencuian Uang) yang bermula pada tanggal 24 Oktober 2017 (saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya)</span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">I (Pertama). Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, Minggu, 24 Oktober 2017</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWJRVJn1ltw1cEgHZfkJq6vIn3wtYH9z2aeBVPB-deUZAfb2IgiJbn-o09YVjflsoEPExD5k1dUHWyknJtJt98ilhUa53lSsoEgKkQzEGVTme7kl8cpTz8InNG8ILBEA5zzPCEHDET_yA/s1345/TR.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="1345" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWJRVJn1ltw1cEgHZfkJq6vIn3wtYH9z2aeBVPB-deUZAfb2IgiJbn-o09YVjflsoEPExD5k1dUHWyknJtJt98ilhUa53lSsoEgKkQzEGVTme7kl8cpTz8InNG8ILBEA5zzPCEHDET_yA/w640-h238/TR.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bermula pada Minggu, 24 Oktober 2027, Taufiqurrahman bersama istrinya, Ita Triwibawati yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Jombang, dan seoranng Wartawan Harian Group Koran Harian terbesar di Jawa Timur serta beberapa orang lainnya diamankan (tertangkap tangan) KPK di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat saat hendak menemui petinggi DPP PDIP (Dewan Pengurus Pusat Partai Demorasi Indonesi Perjuangan) terkait pencalonan Ita Triwibawati sebagai Bupati Ngajuk periode 2018 – 2023</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Sebelumnya, Taufiqurrahman sempat “menjebolkan” tahanan KPK dan melepaskan rompi kebesaran Koruptor berwarna Orange dari tubuhnya” melalui sidang Pra Peradilan ke  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal tahun 2017</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Awalnya, tahun 2016, KPK sempat menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi. Saat itu Taufiqurrahman melawan dengan cara menggugat KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dan hasilnya pada awal 2017, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Pra Peradilan yang diajukan Taufiqurrahman melalui- Tim Pengacaranya</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Kemenangan Taufiqurrahman mempra peradilkan KPK membawa senyum kebahagiaan karena Taufiqurrahman dapat kembali menduduki jabatan singgasana Bupati Nganjuk hingga akhir periode 2018. Namun tak lama kemudian, senyum kebahagiaan Taufiqurraham berubah menjadi “derita” yang memalukan setelah tim penyidik lembaga anti rasuah itu meringkusnya saat hendak menemui petinggi DPP-PDIP (Dewan Pimpinan Pusat Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia) untuk mendapat dukungan terkait pencalonan istrinya menadi Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023. Dan “Perjuangan Demokrasi Taufiqurrahman pun berakhir ditengah jalan sebelum berhasil menghantarkan sang permasurinya”</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Dari kasus tangkap tangan taggal 24 Oktober 2017, KPK mengamankan sebanyak 20 orang di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Jakaerta sebanyak 12 orang dan 8 orang di Kabupaten Nganjuk. Dari 20 orang tersebut, KPK hanya menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Taufiqurrahman selaku Bupati, Ibnu Hajar selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk dan Suwandi Suwandi, Kepala SMPN 3 Ngronggot, Kab. Ngajuk. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka penerima Suap dan dijerat pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Ibnu Hajar di Vonis 6.6 tahun penjara, Suwandi di Vonis 4 tahun penjara dan Taufiqurrahman di Vonis 7 tahun penjara</span><br /></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9-3JK32wiuXAModbfQLn1-U_40UkGtTD7Ww_n9AOBdiM0pEJtNVstEFBPL4LToHuOx8gLczpl-W_cJgeOSFCMvq1MPs27opgILW-McvY-9ilnrZzbVzDo1RkKqFx_-ewEUmvOtRC7AwU/s2048/Tufiqurrahman+dkk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1339" data-original-width="2048" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9-3JK32wiuXAModbfQLn1-U_40UkGtTD7Ww_n9AOBdiM0pEJtNVstEFBPL4LToHuOx8gLczpl-W_cJgeOSFCMvq1MPs27opgILW-McvY-9ilnrZzbVzDo1RkKqFx_-ewEUmvOtRC7AwU/w640-h418/Tufiqurrahman+dkk.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara 2 tersangka lainnya adalah sebagai pemberi suap, yaitu Muhammad Bisri selaku Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk (Kelimanya sudah berstatus terpidana). Keduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Muhammad Bisri dan Harjanto di Vonis pidana pnjara masing-masing selama 2 tahun dan sudah berstatus terpidana<br /><br />Uang suap sebesar Rp1.355.000.000 yang diterima terpidana Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan  Suwandi adalah berasal dari pegawai Pemda Kab. Nganjuk, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk,; Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup,; Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom,; Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan,; Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP,; dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk serta pihak lainnya termasuk dari Dirut RSUD Kertosono Nganjuk Tien Farida Yeni <br /><br />Pertanyaannya dalam kasus ini adalah. Apakah pegawai dilingkungan Pemda Kab. Nganjuk dan beberapa pengusaha kontraktor yang memberikan uang kepada terdakwa/terpidana Taufiqurrahman sama dengan M. Bisri dan Hariyanto yang di Vonis sebagai terdakwa (terpidana) pemberi suap? Mengapa KPK hingga saat ini tidak memproses secara hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) hurub b UU Tindak Pidana Korupsi seperti pasal yang dikenakan kepada terpidana M. Bisri dan terpidana Harijanto<br /><br />Padahal sangat jelas terungkap dalam persidangan, pengakuan dari beberapa pihak terkait pemberian uang kepada terdakwa/terpidana Taufiqurrahman. Lalu apakah KPK “menggunakan sistim pilih tebang, dipilih untuk ditebang alias diadili dalam kasus perkara Korupsi suap Taufiqurrahman maupun Perkara Korupsi lainnya dari 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur ?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto mengkatakan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, bahwa KPK akan tetap mendalami terhadap pihak-pihak terkait sepanjang bukti-bukti terungkap dalam persidangan nanti<br /><br />“Sepanjang dalam persidangan ini bukti-bukti kuat, kita akan tetap mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat. Tetapi mengenai Harjanto dan Suwandi sudah di proses dalam perkara sebelumnya. Hasil Tindak Pidana Korupsi yang sudah inkrah tahun yang lalu, adalah bagian dari konstruksi hukum dari TPPU yang kita dakwakan hari ini terhadap terdakwa Taufiqurrahman,” kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menambahkan, bahwa KPK akan selalu menindaklanjuti semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara sepanjang memenuhi bukti minimum dalam pembuktian itu kita peroleh<br /><br />“Yang lain-lain, nanti kita dalam dulu dalam persidangan,” ucap JPU KPK Arif<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">II (Kedua). Kasus Gratifikasi berawal dari Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017<br /></span></span></div><div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSab13BzyPRShdYuJVjgnb2pV9HiPZkMlo67t94DdHPXDjEb9NCYCEIht0k19MdvbQAYBkBJG0gYTMefnuxigasOlen0010ziwz_OfnZ4PtzY1WLeMhA8rEPqq9zaGhjuLvO1JEPVVk-M/s2048/IMG20180309094736.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSab13BzyPRShdYuJVjgnb2pV9HiPZkMlo67t94DdHPXDjEb9NCYCEIht0k19MdvbQAYBkBJG0gYTMefnuxigasOlen0010ziwz_OfnZ4PtzY1WLeMhA8rEPqq9zaGhjuLvO1JEPVVk-M/w640-h360/IMG20180309094736.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU ini berawal dari Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017, karena fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa/terpidana Taufiqurrahman ternyata tidak hanya menerima uang dari terpidana M. Bisri dan terpidana Hariyanto melainkan dari para Kepala Dinas, Camat maupun pegai dilingkungan Pemda Kab. Nganjuk termasuk dari beberapa rekanan yang mengerjakan proyek APBD di Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk<br /><br />Total Gratifikasi berupa uang yang diduga diterima oleh terdakwa/terpidana Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk adalah sebesar Rp25.657.163.915915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang diduga diterima terdakwa/terpidana Taufiqurrahman sejak 2013 – 2016 berasal dari ;<br /><br />Sebesar Rp14.205.000.000 (empat belas miliar dua ratus lima juta rupiah) dari fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016, yang berasal dari : Masduqi sebesar Rp4.925.000.000,; Hany Adi Nugroho sebesar Rp 200 juta,; <br /><br />Dari Nyoto Mujiono (Masduqi, Jusuf Satrio Wibowo) sebesar Rp 1.100 milyar,; Hery Wahyudi sebesar Rp 600 juta,; dari Widarwati dan Masduqi sebesar Rp250 juta,; dari Mukhasanah dan Masduqi sebesar Rp25 juta,; dari Nuri Prihandoko dan Nyoto Mujiono sebesar Rp 450 juta,; dari Agoes Soebagio dan Nyoto Mujiono sebesar Rp 350 juta,; <br /><br />Dari Fadjar Judiono sebesar Rp4.7 miliar,; dari Jusuf Satrio Wibowo, Fajar Judiono dan Suroso sebesaar Rp3.5 miliar,; dari Markonah Yasin sebesar Rp 3 miliar,; dari Hoedoyo sebesar Rp 2 miliar. Dan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Nganjuk sebesar Rp330 juta yang berasal dari Agous Subagio, Hanif Qosim dan Budi Sucahyono<br /><br />Terdakwa Taufiqurrahman pun dijerat Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">III (Ketiga). Kasus TPPU ini juga berawal dari Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCMB_dUWraJNrwlhv0KXO5GKHALeYIphPjcR8YXzFYRYYZWSa48tBu5duOAwTOXpedtYiyk9GIgXVPhhkbd8vERZfVbuyjG5qfGLtuPNAwuLCFdKMq5LTxG1c-k7_KbJ5Iplws6gyBjw/s2048/IMG20201221135201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCMB_dUWraJNrwlhv0KXO5GKHALeYIphPjcR8YXzFYRYYZWSa48tBu5duOAwTOXpedtYiyk9GIgXVPhhkbd8vERZfVbuyjG5qfGLtuPNAwuLCFdKMq5LTxG1c-k7_KbJ5Iplws6gyBjw/w640-h360/IMG20201221135201.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kasus TPPU yang menjerat terdakwa/terpidana Taufiqurrahman adalah, karena uang yang diduga dari hasil kejahatan itu disembunyikan alias dialihkan untuk oleh Taufiqurrahman untuk membeli tanah seluas 191.872 m2 yang terdiri dari ; 30.665m2 di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, 126.558m2 di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dan 34.649m2 di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seharga Rp9.536.061.138 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Dan membiayai pencalonan H. Amin sebagai Bupati Ponorogo untuk periode ke- 2 (2015-2020) sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)<br /><br />Itulah sebabnya, terdakwa Taufiqurrahman terancam pidana penjara selama 20 tahun sebagaimana dalam dakwaan JPU KPK, yaitu pasal 3 (atau Pasal 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Pasal 3 berbunyi : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.<br /><br />Pasal 4 berbunyi : “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.<br /><br />Pertanyaannya dari kasus ini. Bagaimana pihak lain yang terlibat dalam kasus TPPU yang menjerat terdakwa/terpidana Taufiqurrahman ? Apakah kasus TPPU ini hanya menjerat terdakwa Taufiqurrahman atau dapat menjerat pihak lain termasuk H. Amin selaku mantan Bupati Ponorogo periode 2010 -2015, sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?<br /><br />Pasal 5 (1) berbunyi: “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTqIWmAMn4vyl9t19K_NUzr3ZUEOTeTPTcPECA0fi782qbavzkS64RNd0bfg3AN6GVPw6R6D1a4lDba7W7BM34yi7scSsYw0Dop2MU-0IXT5Bb8rKtFM3XV_LDO7UiSH6TCOVx2gSe-sc/s2048/IMG20201221135238.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTqIWmAMn4vyl9t19K_NUzr3ZUEOTeTPTcPECA0fi782qbavzkS64RNd0bfg3AN6GVPw6R6D1a4lDba7W7BM34yi7scSsYw0Dop2MU-0IXT5Bb8rKtFM3XV_LDO7UiSH6TCOVx2gSe-sc/w640-h360/IMG20201221135238.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto mengkatakan kepada beritakorupsi.co, kita (KPK) akan menindaklanjuti siapapun itu asalkan ada alat bukti yang cukup. Konstruksi hukum yang sekarang adalah TPU, dan penerimaan dalam posisi Amin (H.Amin), nanti akan dibuktikan dalam persidangan<br /><br />“Kemungkinan (jadi tersangka). Tetapi yang jelas, kita akan menindaklanjuti siapapun itu asalkan ada alat bukti yang cukup. Konstruksi hukum yang sekarang adalah TPU, dan penerimaan dalam posisi Amin (H.Amin), itu nanti akan kita buktikan dalam persidangan,” ujar JPU KPK Arif<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menambahkan, “bahwa H. Amin aan dihadirkan sebagai saksi, dan semua yang sebutkan dalam dakwaan akan kita hadirkan sebagai saksi dalam persidangan karena ini adalah bagian dari pembuktian dakwaan”.<br /></div></div><div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Lebih lanjut JPU KPK mengatakan dalam surat dakwannya. Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :  131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, di suatu tempat di Kota Surabaya, di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat<br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaNUiomZZDIIz3yMFUvOhqZlQgtb8-tXiy4Z1mGZ7wRPdARB3Y7_iIH7RjWJadGqG2CG8LR80qBg7lgKj_YUnINGTsi_h2IhDZ6yadR50ErTb7mPoxvfvn_kUEGBEr7Y5-OLDuiNCn_dQ/s2048/IMG20180309093150++Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaNUiomZZDIIz3yMFUvOhqZlQgtb8-tXiy4Z1mGZ7wRPdARB3Y7_iIH7RjWJadGqG2CG8LR80qBg7lgKj_YUnINGTsi_h2IhDZ6yadR50ErTb7mPoxvfvn_kUEGBEr7Y5-OLDuiNCn_dQ/w640-h360/IMG20180309093150++Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) </span><br /><br /><span style="font-size: small;">Atau sekitar jumlah itu dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur. </span></div><p style="text-align: justify;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :<br /></span></div><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGToAi3Imbt1UbFYvQw3nbAYhyS9Oh66-kTEQomKG1hIzsLSoJmL19qkHF3yVj2XdR89bokI60eQfjO3rfDJaxZTBpt8eV7lATBv_MME2xbgfGNmvLTc9-6H49dpZXPfNDX-3wIxSHEh4/s2048/IMG20180309094001+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGToAi3Imbt1UbFYvQw3nbAYhyS9Oh66-kTEQomKG1hIzsLSoJmL19qkHF3yVj2XdR89bokI60eQfjO3rfDJaxZTBpt8eV7lATBv_MME2xbgfGNmvLTc9-6H49dpZXPfNDX-3wIxSHEh4/w640-h360/IMG20180309094001+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">1.</span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp14.205.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima juta rupiah) dari fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016, dengan rincian sebagai berikut :</b></span><br /></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span><b> </b></span></span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>a.</b></span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.925.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui MASDUQI, dengan rincian : </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari HANY ADI NUGROHO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk. <br /><br /><span style="font-size: large;">- </span>Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2013 bertempat di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada akhir tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HERY WAHYUDI menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari MASDUQI bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Akhir tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui WIDARWATI menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Maret 2016 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MUKHASANAH menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MASDUQI.<br /></span></div><p></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5oLzvlNHGE8b0g6l4O85lQP5_Vgj_7aqyvc2HN4DxvLaSE1OGuygObUYFmDelH2m0EYeUHJT76nRY5lT8T0t_iFWLak5f1eCTHyRQP1JKVaWnO_Jui6kjTutjS9Zl_07ftH2w4Ja8S_0/s2048/IMG20180309094711_1+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5oLzvlNHGE8b0g6l4O85lQP5_Vgj_7aqyvc2HN4DxvLaSE1OGuygObUYFmDelH2m0EYeUHJT76nRY5lT8T0t_iFWLak5f1eCTHyRQP1JKVaWnO_Jui6kjTutjS9Zl_07ftH2w4Ja8S_0/w640-h360/IMG20180309094711_1+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;"><span>b.</span> </span></b>Pada bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk  </span></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: large;">c</span>.</b></span> Pada tahun 2014, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui AGOES SOEBAGIJO  menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk. <br /></span></p><div style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>d.</b></span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dari FADJAR JUDIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2013 Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dari FADJAR JUDIONO, dengan rincian: <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">- </span>Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk dan di rumah FADJAR JUDIONO di Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 8 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 4 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2015 bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: medium;"><br /></span></b></span></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyKDkKzqJbOj0tQMrlFo36wJvM9emEbBfP7QS2v4w9THBUYwlsprIwsuU9Zt7Uf2mtRIeRsmJWm_KKwgz4qiNYV8P5x4N3ZmeZDywgwPABDnYvE2kCqc4ygL16uk9OKz-_r-brjfMEHIM/s2048/IMG20180316112050+++16Maret+2018++Taufiqurrahman.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyKDkKzqJbOj0tQMrlFo36wJvM9emEbBfP7QS2v4w9THBUYwlsprIwsuU9Zt7Uf2mtRIeRsmJWm_KKwgz4qiNYV8P5x4N3ZmeZDywgwPABDnYvE2kCqc4ygL16uk9OKz-_r-brjfMEHIM/w640-h360/IMG20180316112050+++16Maret+2018++Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> 16 Maret 2018, saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa  Taufiqurrahman</td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b><span>e.</span></b></span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dari JUSUF SATRIO WIBOWO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUROSO (alm) menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2014 bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span>Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada akhir tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  </span></div><p style="text-align: justify;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcndcoIMfd_fHQfYjLe7W7V2WWmqINv0a_wp6v2mwKOx-85f_H23-0NOmKOn4_gNxe8jT0jmq3dIWNu1DeR3sBx7Uc5tXIfeb7UCnIIwbZXFI-oDRW9SAMF4vjoMgWWF6_TKakdSvN-eI/s2048/IMG20180323132421++23+Maret+2018+saksi+untuk+terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcndcoIMfd_fHQfYjLe7W7V2WWmqINv0a_wp6v2mwKOx-85f_H23-0NOmKOn4_gNxe8jT0jmq3dIWNu1DeR3sBx7Uc5tXIfeb7UCnIIwbZXFI-oDRW9SAMF4vjoMgWWF6_TKakdSvN-eI/w640-h360/IMG20180323132421++23+Maret+2018+saksi+untuk+terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">23 Maret 2018 saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa Taufiqurrahman</td></tr></tbody></table><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: medium;"></span></b></span><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;">f.</span> </span></b>Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari HOEDOYO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br />-Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">- </span>Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;">- </span>Pada bulan November 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <br /><br /><b><span style="font-size: large;">2.</span>    Penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan rincian :</b><br /></span></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg_YlEWENQzYSJr1ykqb0yMaax5lFS2-VNsocH5L-NXUMVqB11412DhaatRhub5Rjofv7z2vEw6eWqHcOPTD7SFmmbhbbya_8nkLuKPboab_zGKcQkSG63eZbSAilOG6AArzXOYBsTAeo/s2048/IMG20180312123303++12+Maret+-+Harjanto+dan+Bisri.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg_YlEWENQzYSJr1ykqb0yMaax5lFS2-VNsocH5L-NXUMVqB11412DhaatRhub5Rjofv7z2vEw6eWqHcOPTD7SFmmbhbbya_8nkLuKPboab_zGKcQkSG63eZbSAilOG6AArzXOYBsTAeo/w640-h360/IMG20180312123303++12+Maret+-+Harjanto+dan+Bisri.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">12 Maret 2018 - Sidang Terdakwa Harjanto dan tedakwa Bisri dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman<br /></td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">- </span>Tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari AGOES SOEBAGIJO dalam beberapa tahap yakni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh HANIF QOYYIM.<br /><br /><span style="font-size: large;">- </span>Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari BUDI SUCAHYONO Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. <br /><br /><b><span style="font-size: large;">3.</span> Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 melalui AGOES SOEBAGIJO, dengan rincian:<br /></b><br /><b><span style="font-size: large;">- </span></b>Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI. <br /><br /><b><span style="font-size: large;">-</span></b> Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI, dalam beberapa tahap yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7WiGTyxdEZJ8PGXg2q_87fwhiyAwJ21UJiV-SalAB7vrGe9I70aniOQzpf9M0llc_j9LhRIRY_uTIv2uprMo8ZXdroFk-biv6FnyCJn-3mrMlSp1UfeeQL32NHqcn69m7iUxkUmQ7QSg/s2048/IMG20180312130354++12++Maret+2018+Harjanto+dan+Bisri.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7WiGTyxdEZJ8PGXg2q_87fwhiyAwJ21UJiV-SalAB7vrGe9I70aniOQzpf9M0llc_j9LhRIRY_uTIv2uprMo8ZXdroFk-biv6FnyCJn-3mrMlSp1UfeeQL32NHqcn69m7iUxkUmQ7QSg/w640-h360/IMG20180312130354++12++Maret+2018+Harjanto+dan+Bisri.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">12 Maret 2018 - Sidang Terdakwa/Terpidanna Harjanto dan tedakwa/terpidana Bisri dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: small;"><b></b></span><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">4.</span>    Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono dengan jumlah sebesar Rp2.980.163.915,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yakni:</b><br /><br /><b><span style="font-size: large;">a.</span></b> Penerimaan uang sebesar Rp2.770.163.915,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS dan para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: large;">- </span>Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp446.174.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp566.016.500,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dari para rekanan dan SUDARNO yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS. <br /><br /><span style="font-size: large;">- </span>Tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1,267,972,565,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari para rekanan yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui ACHMAD NOEROEL CHOLIS menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FX TEGUH PRARTONO dan TIEN FARIDA YANI.</span></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVzaebuDu__AQZrVhpxkDl-RYf3u1UjVfGg5zrbXpEWQ74jppnkD8u02luCsGoBWzJwTOm8pgbaaOy_ZW8a8xb7gjMfhyrrLAIp2KmcG1n0M2JgaUJwVwUNsotLmfKhuPL1nN1GDXFRJ4/s2048/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVzaebuDu__AQZrVhpxkDl-RYf3u1UjVfGg5zrbXpEWQ74jppnkD8u02luCsGoBWzJwTOm8pgbaaOy_ZW8a8xb7gjMfhyrrLAIp2KmcG1n0M2JgaUJwVwUNsotLmfKhuPL1nN1GDXFRJ4/w640-h360/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jumat, 9 Maret 2018, sidang terdakwa Harjanto dan terdakwa Suandi <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> <span style="font-size: large;">b.</span> Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TIEN FARIDA YANI untuk Iuran Acara Bakti Sosial dan Acara Touring Motor Trail Bupati Nganjuk tahun 2017. </span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">c.</span> Pada tanggal 27 Agustus 2017 bertempat di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, Terdakwa melalui DEDDY TRI LAKSANA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MOKHAMMAD BISRI.</span><br /><br /><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">5.</span>    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:</b></span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">a.</span> Penerimaan uang dari SUROTO, sebagai berikut :</span><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui IBNU HAJAR menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari SUROTO, yang berumber dari fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. </span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">- </span>Pada bulan Oktober 2017 bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUROTO dan IBNU HAJAR. </span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">b.</span>    Penerimaan uang melalui SUWANDI, sebagai berikut : </span><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">-</span> Pada awal September 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI terkait mutasi jabatan. </span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">-</span> Pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI, SUGITO dan MOCH. ZAINURI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ACHMAD SILLAHUDDIN, yang bersumber dari IBNU HAJAR, SUWANDI, JOKO, RUDY, BAMBANG, WIDODO, MOKHAMAD BISRI dan SUROTO. </span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari SUWANDI, untuk keperluan kampanye ITA TRIWIBAWATI (Istri Terdakwa). </span><br /></div><div><span style="font-size: small;"><b></b></span><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRJuMGh_DxmaDS9n5WcX1TPmYdl49SdN1eVDF9sXXeQfxTkjrAu-H-aAULF5kJ34dTaTRtNrEFdbx0bTzyTRy1XDn2jePP16AjFVA2PnkvKbH6SoKdRNlk_SQXYtd-_y921N1QeV0yGIo/s2048/IMG20180212110901++12+Februari+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRJuMGh_DxmaDS9n5WcX1TPmYdl49SdN1eVDF9sXXeQfxTkjrAu-H-aAULF5kJ34dTaTRtNrEFdbx0bTzyTRy1XDn2jePP16AjFVA2PnkvKbH6SoKdRNlk_SQXYtd-_y921N1QeV0yGIo/w640-h360/IMG20180212110901++12+Februari+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/Terpidana Ibnu Hajar<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">6.</span>    Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">a.</span> Pada Tahun 2017 bertempat di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari 30 orang THL (Tenaga Harian Lepas) yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian. </b><br /><br /><b><span style="font-size: large;">b.</span></b> Pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUDRAJAT menerima uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari 30 orang THL yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian. <br /><br /><b><span style="font-size: large;">7.</span>    Penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:</b><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Sekira bulan Juli 2014 bertempat di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUSLIM HARSOYO. <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian laptop Terdakwa. <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2016  bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). <br /></span></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b></b></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_cKHwedOs-lzWuTMAnm2hRVdnV3_ghKlhy1om1rzNPGvEUYibwqe4wgfpBXzwzmzPfZYfX7tBiMRbF3K0kRwPgXMfiCRBsa5jVEG7-qHzZG04ST3wybGBr-kUa3pFJ04fxEkITU4XUm0/s2048/IMG20180212110902+++12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Suandi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="2048" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_cKHwedOs-lzWuTMAnm2hRVdnV3_ghKlhy1om1rzNPGvEUYibwqe4wgfpBXzwzmzPfZYfX7tBiMRbF3K0kRwPgXMfiCRBsa5jVEG7-qHzZG04ST3wybGBr-kUa3pFJ04fxEkITU4XUm0/w640-h398/IMG20180212110902+++12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Suandi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/Terpidana Suandi<br /></td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">8. </span>   Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO secara bertahap, sebagai berikut :<br /></b><span style="font-size: large;">-</span><b> Pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) d</b>ari  WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;">- </span>Pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO. <br /><br /><span style="font-size: large;">- </span>Pada bulan Agustus 2017, bertempat di Jakarta, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. <br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan September 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk,  Terdakwa melalui JONI TRI WAHYUDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO. <br /><br /><b><span style="font-size: large;">9.  </span>  Pada tanggal 27 Desember 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari HARSONO dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari ACHMAD SULKAN. </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b> </b><br /></span></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9sZS44bkBBkl77CpyUqzJno3KzgxRlzX1q5NVjbFh8EStNlxGWO1UjUUZ1m_DK4-AZRdo47TlcY80vivx5n1B53BoRWRjessKoTodpWqLavXD-tjHE_pYMo8nw6wL2fgdypFhnpqXR_A/s2048/IMG20180212110858+++12+Februari+2018++Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1208" data-original-width="2048" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9sZS44bkBBkl77CpyUqzJno3KzgxRlzX1q5NVjbFh8EStNlxGWO1UjUUZ1m_DK4-AZRdo47TlcY80vivx5n1B53BoRWRjessKoTodpWqLavXD-tjHE_pYMo8nw6wL2fgdypFhnpqXR_A/w640-h378/IMG20180212110858+++12+Februari+2018++Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/Terpidana Ibnu Hajar dan Suandi (kemeja putih)<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">10.</span>    Pada bulan April 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui TRI BASUKI WIDODO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari FEFRI HENDRO WASONO. </b><br /><br />Bahwa sejak Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang seluruhnya sejumlah Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />"Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap JPU KPK lalu melanjutkan membacakan dakwaan kedua terhadap terdakwa dalam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqYPhtD_7i-pXWsd2BItDGFM-V1oK4muFYg5Dl8A6Ag-Dbx0qrufWLPh0T0CCL4UrE6Py3Ybhns4_nQm8Xj-ZgZZ8M_Z-lRHmvYSyp0mY7aNDbxw9xXYJ8NsN5VfFrcwwOY_58zkySF0/s2048/IMG20180309094740++Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqYPhtD_7i-pXWsd2BItDGFM-V1oK4muFYg5Dl8A6Ag-Dbx0qrufWLPh0T0CCL4UrE6Py3Ybhns4_nQm8Xj-ZgZZ8M_Z-lRHmvYSyp0mY7aNDbxw9xXYJ8NsN5VfFrcwwOY_58zkySF0/w640-h360/IMG20180309094740++Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Korupsi Gratifikasi dan TPPU/Terpidana Korupsi Suap Taufiqurrahman (mantan Bupati Nganjuk)<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">DAN KEDUA<br />Pertama</span></b><br />Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW 13 Jakarta Utara, di Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, di Jalan  Jalak I/B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) <br /><br />Uang tersebut untuk pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk<br /><br />Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYej1K_ASLUTj08YSiCSvsEvlcM79snSYX-0t6Rr00RPFNhCf3wWG4dToVVpcSMAyfzj7VvLCNVkEP4ZKTdLyLCQJtLy4aaMy9JEh3sBX3KZ9pLqy6W-PZ4RfO_kr4BxST3MGYsjaXcTs/s2048/IMG20180309093150++Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYej1K_ASLUTj08YSiCSvsEvlcM79snSYX-0t6Rr00RPFNhCf3wWG4dToVVpcSMAyfzj7VvLCNVkEP4ZKTdLyLCQJtLy4aaMy9JEh3sBX3KZ9pLqy6W-PZ4RfO_kr4BxST3MGYsjaXcTs/w640-h360/IMG20180309093150++Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk) diadili untuk yang kedua kalinya dalam perkara Gratifikasi dan TPPU<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dibelanjakan atau dibayarkan tersebut adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi berupa suap sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018, dan uang hasil tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa membeli tanah dan mobil dengan mengatasnamakan orang lain serta menghibahkan uang untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 seolah-olah uang pribadi Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk mendapatkan penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan sekitar kurang lebih Rp2.080.270.100,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dari beberapa usaha sekitar Rp9.916.196.550,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya :<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>a.</b></span> Dari usaha PT Sinar Abadi Citra Lestari & PT Amin Sejati sekitar Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);<br /><span style="font-size: large;"><b>b.</b></span> Dari hasil sewa tanah sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);<br /><span style="font-size: large;"><b>c.</b></span> Dari hasil panen sawah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>B</b></span>erdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) laporan terakhir bulan Januari 2018, Terdakwa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp19.019.874.933,00 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :<br /><span style="font-size: large;"><b>a.</b></span> 86 (delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai total Rp11.461.763.500,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);<br /><span style="font-size: large;"><b>b</b></span>. 39 (tiga puluh sembilan) alat transportasi dengan nilai total Rp3.123.200.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);<br /><span style="font-size: large;"><b>c.</b></span> 21 (dua puluh satu) harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp4.381.350.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);<br /><span style="font-size: large;"><b>d.</b></span> Harta kas, baik berupa tabungan, deposito dan uang tunai, dengan nilai total Rp3.169.757.933,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).<br /><span style="font-size: large;"><b>e.</b></span> Dikurangi hutang kepada PT Sinar Abadi Citra Sarana dengan nilai total Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran rutin sebesar Rp1.112.200.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah). </span></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDrhmzsGam2irrdE5JazKNndnYJTv2Z3Cq1FYkAHvV9_rqg0dyfKcjc2PbpAWQ-3fST3BRKQQmXzHjKxmL7WhLm1r497ArFgsWFF_sTA6qS9-I5R2RvnrjbZ0aVj6BBqGqMuqMPafB9jc/s2048/IMG20180309094736.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDrhmzsGam2irrdE5JazKNndnYJTv2Z3Cq1FYkAHvV9_rqg0dyfKcjc2PbpAWQ-3fST3BRKQQmXzHjKxmL7WhLm1r497ArFgsWFF_sTA6qS9-I5R2RvnrjbZ0aVj6BBqGqMuqMPafB9jc/w640-h360/IMG20180309094736.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018 dan sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017.</span><br /></div><div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan serta menghibahkan uang dimaksud diantaranya sebagai berikut : <br /></span></p><div style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>A. </b></span>   Antara bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sukomoro Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan rumah NIDI (Kepala Desa Putren) di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp6.826.107.138 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) melalui HARIS JATMIKO (Camat Sukomoro), dengan rincian:</span></div><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnJJoJNYmnCYQmc25HD8BZf2Jq_0QKjuuu6QCM0CQR_G6l4xXg6jUSv6_3qgN6AX8qsC7pxUXB16bP_YDvJ7KQszh1vmiDXDRMFKVLh90u7CGHejCEHm4nKuHxpahpZ2UhPqH9yAQb_po/s1305/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="867" data-original-width="1305" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnJJoJNYmnCYQmc25HD8BZf2Jq_0QKjuuu6QCM0CQR_G6l4xXg6jUSv6_3qgN6AX8qsC7pxUXB16bP_YDvJ7KQszh1vmiDXDRMFKVLh90u7CGHejCEHm4nKuHxpahpZ2UhPqH9yAQb_po/w640-h426/A.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: small;"><span> </span></span><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selanjutnya Terdakwa meminta HARIS JATMIKO menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan tanda terima pelunasan tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa). Aset berupa tanah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatasnamakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan Terdakwa tidak melaporkannya dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa meminta BUDIONO mendatangi NIDI memberitahukan agar mengawasi dan menggarap tanah tersebut sebelum dibangun pabrik, namun sewaktu-waktu Terdakwa akan meminta kembali apabila membutuhkannya.</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>B.</b></span>    Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di rumah DARSONO Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp 1.265.580.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br /></span></div><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIrZ2uR5XYgdWCc4T9L4nVq9YnaPdQ9eDVeaJU1uEy922xFX0HxY9dzsLW_tgL_-uxqNkOUf_aAvfb-gv5gTdPr0tmYOkDr6r9rkyWJlBRD-4wRoQXaYo_8Ki4JJalVMbEEn-_LaJjViI/s1633/B.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1633" data-original-width="1218" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIrZ2uR5XYgdWCc4T9L4nVq9YnaPdQ9eDVeaJU1uEy922xFX0HxY9dzsLW_tgL_-uxqNkOUf_aAvfb-gv5gTdPr0tmYOkDr6r9rkyWJlBRD-4wRoQXaYo_8Ki4JJalVMbEEn-_LaJjViI/w478-h640/B.jpg" width="478" /></a><span style="font-size: small;"> <b></b>Aset berupa tanah di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatas namakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017 Terdakwa melalui KOKO PRIYO WIJAYANTO meminta seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut kepada HARIADI. </span></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>C.</b></span>    Sekitar awal tahun 2016 bertempat di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, secara bertahap Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp415.424.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv4MF8LG5q8VVk2vOo3iJazY2MxtIMIXjsCzuE34arbj6oJg8cA2GibYi54GL6XFeKw9CtlG6JsqanpupOtAIKN-WkeLlaqXVB8aW5aauyY3OXua05-J5jaKtWl24pP2iGLbQNhVXviZ8/s1170/C.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="932" data-original-width="1170" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv4MF8LG5q8VVk2vOo3iJazY2MxtIMIXjsCzuE34arbj6oJg8cA2GibYi54GL6XFeKw9CtlG6JsqanpupOtAIKN-WkeLlaqXVB8aW5aauyY3OXua05-J5jaKtWl24pP2iGLbQNhVXviZ8/w640-h510/C.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dengan dibuatkan kuitansi namun nama pembelinya sengaja dikosongkan untuk menyembunyikan asetnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa menyuruh HARIADI menyerahkan seluruh berkas tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa).</span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>D.</b></span>    Pada tanggal 24 April 2013, 07 Mei 2013, 16 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 bertempat di Showroom Auto One Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW.13 Kota Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 secara mengangsur dengan jumlah sebesar Rp803.950.000,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Auto One. Selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor dari B-29-HSB menjadi B-99-FIQ namun masih diatasnamakan pemilik sebelumnya dan tidak diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.</span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>E.</b></span>    Pada tahun 2016 bertempat di Showroom MATRIX AUTO Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B-1385-WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 dari HENDRI UTAMA secara tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih diatasnamakan pemilik sebelumnya tanpa diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.</span><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>F.</b></span>    Pada bulan November 2015 Terdakwa membantu pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 dengan menghibahkan  uang melalui NURI PRIHANDOKO kepada SUWITO RIBUT BASUKI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertempat di rumah KOKOK RAYA jalan Jalak I / B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk pembelian atau  pembelanjaan tanah dan kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) serta yang dihibahkan seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 serta menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.</span><br /><br /><span style="font-size: small;">"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 (atau Pasal 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap JPU diakhir membacakan surat dakwaannya. (Jen)</span><br /></div></div><div><p></p></div></div></div></div>

News Tipikor Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk Kembali Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

 #Terpidana Taufiqurrahman diadili dalam Dua Perkara, yaitu Gratifikasi sebesar Rp25.6 M dan TPPU Rp10.7 M yang digunakan untuk membeli sebi...

»