Korupsi UIN Maliki Malang, Status Tersangka Mantan Rektor “Tidak Jelas”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyS5hfMr6udl8Podoomiwr996r4OxwQSAhHiVtb3q1Q0cl7PcZJ3Wq5R25nu1MiIkwCgBcnSheEh6r-NBfvGOcW_CLqnv5QUSf9YlInV8cgiMJEVAx65a7II5BxkgKSwLzal-RX9WnIg/s1600/Ilustrasi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyS5hfMr6udl8Podoomiwr996r4OxwQSAhHiVtb3q1Q0cl7PcZJ3Wq5R25nu1MiIkwCgBcnSheEh6r-NBfvGOcW_CLqnv5QUSf9YlInV8cgiMJEVAx65a7II5BxkgKSwLzal-RX9WnIg/s1600/Ilustrasi..jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b> Surabaya</b>  – Hampir satu tahun berjalan kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang tidak ada kejelasan. Dalam kasus ini sudah ditetapkan tersangka yaitu mantan Rektor UIN Maliki Malang, Imam Suprayogo.<br /> <br />Penetepan ini berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Malang, No : 31/O.5.11/FD.1/05/20014, tanggal 8 Mei 2014. Namun, sejak ditetapkannya Imam Suprayogo hingga saat ini kasusnya seperti tidak ada tindak lanjut, masih berjalan ditempat alias masih penyidikan.<br /><br />Padahal, empat terdakwa dalam kasus yang sama, sudah divonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni, Yunus dan Samsul Huda (divonis terlebih dahulu), DR. Jamalul Lail selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Muslih Heri selaku anggota Panitia Pengadaan, divonis pada, Senin 24 Nopember 2014.<br />Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Imam Suprayogo juga sempat menjadi saksi dalam penanganan kasus korupsi yang sama, di Pengadilan Tipikor beberapa bulan lalu.<br /><br />Semakin tidak jelasnya Kasus tersebut yaitu dari pernyataan Jaksa Rudi, dari Kejari Malang pada saat sidang putusan dengan terdakwa DR. Jamalul Lail (PPKm) dan Muslih Heri, pada Senin , 24 November 2014 lalu. Saat itu Rudi, mengatakan, kasus tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor awal tahun 2015.<br /><br />“Perkaranya lanjut, tidak benar dihentikan. Saat ini masih penyidikan. Mungkin awal tahun depan (2015) sudah pelimpahan ke kesini (Pengadilan Tipikor),” jelas Jaksa Rudi saat itu.<br /><br />Ketika dikonfirmasi terkait kasus ini melalui telepon seluler, Jaksa Rudi menjawab lewat pesan singkat (SMS) jika kasus masih dilanjutkan. “Imam (Imam Suprayogo) masih lanjut belum SP3,” jawab Rudi lewat SMS, pada Rabu 25 Maret 2015.  (Redaksi)<br /><br />

Tipikor Korupsi UIN Maliki Malang, Status Tersangka Mantan Rektor “Tidak Jelas”

Ilustrasi  Surabaya   – Hampir satu tahun berjalan kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) ...

»

Sidang Korupsi MERR, Keterangan Ahli Berbeda Pendapat Dengan Majelis

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIuU-_wq2YAbFt3t7c_zacinedx0UQo7BWRki3C5p2M765vCUoB0ah9oJjopqqcAfB_JOpP8meYTcSWtlsDZpbVgWo8SjsJp61PJ2w0PdKaNWJmRzltTpgv-vuuHxargnAjZJE-tQhBZc/s1600/Ahli+hukum+Administrasi+dari+Unversitas+Trisakti+Jakarta%252C+Prof%252C+Dr%252C+Philipus+M%252C+Hardjon.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIuU-_wq2YAbFt3t7c_zacinedx0UQo7BWRki3C5p2M765vCUoB0ah9oJjopqqcAfB_JOpP8meYTcSWtlsDZpbVgWo8SjsJp61PJ2w0PdKaNWJmRzltTpgv-vuuHxargnAjZJE-tQhBZc/s320/Ahli+hukum+Administrasi+dari+Unversitas+Trisakti+Jakarta%252C+Prof%252C+Dr%252C+Philipus+M%252C+Hardjon.jpg" width="240" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prof, Dr, Philipus M, Hardjon</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Pendapat seorang Ahli yang dihadirkan PH terdakwa Khususnya dalam kasus Korupsi akan meringakan terdakwa, se<br /><br />Seperti yang dilakukan ke tiga terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi pembebasan lahan warga Gunung Anyar untuk proyek MERR II C yang merugikan negara sebesar Rp 12,4 milliar lebih yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya sebesar Rp 31 M dalam persidangan pada, Senin 23 Februari. Dalam persidangan yang berlangsung, ke tiga terdakwa yakni, Euis Darliana (PPKm), Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan) dan terdakwa Olli Faisol (anggota Satgas) menghadirkan Hakim Ahli hukum yang meringankan.<br /><br />Pada sidang lanjutan yang digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Martua Rambe, dengan agenda mendengarkan keterangan (pendapat) Dua orang Ahli hukum Pidana dan Ahli hukum Administrasi yang dihadirkan PH terdakwa. Kedua ahli tersebut yakni, ahli hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Prof, Dr, Soedarsono, SH, MS, untuk terdakwa Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan) dan terdakwa Olli Faisol (anggota Satgas).<br /><br />Sementara Ahli hukum Administrasi dari Unversitas Trisakti Jakarta, Prof, Dr, Philipus M, Hardjon, SH, untuk terdakwa Euis Darliana (PPKm) Prof, Philipus dalam pedapatnya di persidangan menyatakan bahwa, kesalahan sebatas menandatangani dokumen, maka kesalahan pada legalitas. “Kalau kesalahannya sebatas dokumen, seperti menandatangani, maka kesalahannya pada legalitas. Bukan berarti pada legalitas. Jika dakwaannya sebatas penyalahgunaan wewenang, maka harus ada bukti wewenang mana yang disalahgunakan. Bukan berarti setuju pada manipulasi atau penyimpangan yang dilakukan bawahan Euis Darliana PPk,” jelas Prof, Philipus.<br /> mentara yang dihadirkan JPU akan memberatkan terdakwa. Seorang Ahli atau pakar hukum dalam persidangan saat memberikan pendapatnya dihadapan Majelis Hakim, dapat diperhatikan apakah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau terdakwa melalui penasehat hukum (PH)-nya.<br /> <br />Ketua Majelis Hakim Martua Rambe, meminta pendapat Ahli, atas kekurang hati-hatian terdakwa selaku PPk. “Mestinya terdakwa menganut azaz kehati-hatian. Karena terdakwa mengantongi nota dinas dari Kepala Dinas PU,” kata Ketua Majelis Martua. Menanggapi penjelasan Ketua Majelis, Ahli Hukum Administrasi dari Universitas Trisakti Jakarta ini berpendapat, bahwa hal itu adalah sanksi indisipliner.<br /><br />“Kalau pejabat tidak cermat, maka sanksinya adalah saksi indisipliner. Bukan karen tidak cermat lalu didakwa korupsi,” katanya. Prof, Philipus menambahkan terkait pasal pasal 3 UU Korupsi adalah membingungkan.<br /> <br />Menurutnya, Korupsi memang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Mal administrasi, menggunakan wewenang memang untuk memanipulasi, menipu dan melakukan kejahatan. Sementara dalam sidang berikutnya dengan perkara yang Sama dengan terdakwa Djoko Waluyo dan Oli Faizzol, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Prof, Dr, Soedarsono, SH, MS menyatakan, bahwa pembayaran ganti rugi berdasarkan surat kepurusan P2T (panitia pemebebasan tanah) adalah Sah.<br /><br />“Pembayaran atas keputusan P2T, maka pembaran itu sah. Surat keputusan P2T bertanggung jawab kepada P2T itu sendiri bukan ke Satgas,” jelas Prof. Soedarsono. Terkait status terdakwa selaku Satgas bukan P2T, Dr, Budi Kusumaning Atik, SH, MH selaku PH terdakwa Djoko, menanyakkan kepada ahli hukum pidana.<br /><br />“Sejak awal yang melakukan adalah Satgas. Bagaimana tanggungjawab Satgas. Satgas dijadikan terdakwa sementara keputusan P2T dianggap Sah,” tanya Dr, Atik. Menjawab pertanyaan tersebut, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya ini berpendapat, bahwa hal itu adalah merupakan hukum administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.<br /><br />“Dari hukum administrasi, maka harus diselesaikan secara hukum Adminstrasi. Keputusan P2T dianggap sah, maka semua yang ada didalamnya sah,” kata Prof, Soedaesono. Mendengar pendapat ahli hukum pidana tersebut, Ketua Majelis Hakimpun menjelaskan perbuatan terdakwa dalam kasus proyek pemebebasan lahan MERR II C. “Sah tidaknya keputusan P2T, jangan melihat satu sisi. Keputusan P2T itu Sah. Munculnya data nominatif yang tidak benar, terjadi penyimpangan dan ditandatangani yang berkepentingan (PPk.red) Dan terjadi pembayaran. Terdakwa mendapat bagian yang dilebihkan dari harga. 40% untuk terdakwa dan 60% untuk pemilik lahan. Apakah harus ada proses Administrasi ?,” tanya Ketua majelis Hakim.<br /><br />“Ia. Karena pembayaran itu berdasarkan produknya P2T,” jawabnya enteng. Mendengar pendapat ahli, Martua Rambe pun menjelaskan bahwa data, semua bearawal dari Satgas. Sehingga petinggi-petinggi P2T tidak kontrol. Martua Rambe selaku pimpinan Majelis Hakim dalam kasus tersebut sepertinya berbeda pendapat dengan ahli hukum pidana yang dihadirkan PH terdakwa.<br /><br />Pasalnya, Dua ahli hukum yang dihadirkan PH terdakwa sepertinya berpedapat sama yakni menyelesaikan proses hukum admintrasi. Pada hal, fakta dipersidangan menyebutkan adanya pemalsuan data berupa volume bangunan dan besarnya ganti rugi bahkan ada yang fiktif berupa lahan kosong namun dalam data Nota Dinas tercantum bangunan.  (Redaksi)<br />

Tipikor Sidang Korupsi MERR, Keterangan Ahli Berbeda Pendapat Dengan Majelis

Prof, Dr, Philipus M, Hardjon Surabaya – Pendapat seorang Ahli yang dihadirkan PH terdakwa Khususnya dalam kasus Korupsi akan meringaka...

»

Korupsi MERR II C, Calon Tersangka Baru Akan Bertambah

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxEySw3guytPLLQApbyjg5e10ynrCTgOKC8Dq7ttmbh6u1lGSjk4XJE8pgNPykLys5cyAJQcauDBVwLvtdOsugNYkGGzlCagt-2Um4NLHdifDHRxC0LDcAebHkgtuKG3KuLEXaGM0u16M/s1600/Ke+Tiga+Terdakwa+sebagai+saksi+mahkota.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxEySw3guytPLLQApbyjg5e10ynrCTgOKC8Dq7ttmbh6u1lGSjk4XJE8pgNPykLys5cyAJQcauDBVwLvtdOsugNYkGGzlCagt-2Um4NLHdifDHRxC0LDcAebHkgtuKG3KuLEXaGM0u16M/s320/Ke+Tiga+Terdakwa+sebagai+saksi+mahkota.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke Tiga Terdakwa sebagai saksi mahkota</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Keterangan saksi yang juga terdakwa, terungkap dalam persidangan akan menyeret calon terangka baru dalam kasus dugaan Korupsi pembebasan lahan proyek MERR II C yang merugikan negara sebesar Rp 12,4 milliar lebih. Pasalnya, saksi Oli Faizzol menjelaskan dipersidangan bahwa, yang merubah data terkait bertambahnya volume bangunan dan nilai ganti rugi lahan warga adalah ‘Anton Susilo’ anggota Satgas dari unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.<br /> <br />Keterangan tersebut diungkapkan Oli Faizzol sebagai saksi (juga terdakwa kasus yang Sama) untuk terdakwa Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan) dalam persidangan lanjutan kasus dugaan Korupsi proyek pembebasan lahan MERR II C yang merugikan negara hingga Rp 12,4 milliar lebih, pada, Senin 16 Februari 2015 lalu. Dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor tersebut, dipimpin Ketua Majelis hakim Martua Rambe, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi mahkota (sesama terdakwa) dan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk ketiga terdakwa yakni, Euis Darliana (PPKm), Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan) dan terdakwa Olli Faisol (anggota Satgas).<br /><br />Dalam persidangan, terdakwa Oli dan Euis bersaksi untuk terdakwa Djoko, Djoko dan Euis bersaksi untuk terdakwa Oli dan Oli dan Djoko bersaksi untuk Euis. Sementara Dra. Asri Nurjayanti, Ahli dari BPKP Provinsi Jawa Timur, diminta keterangannya selaku tim audit atas kerugian negara yang diduga dilakukan oleh ke Tiga terdakwa. Saksi oli dalam kerangannya dihadapan majelis Hakim menjelaskan, perubahan data yerjadi di Dinas Cipta Karya yang dilakukan oleh Anton Susilo selaku anggota Satgas atas perintah Djoko Walyo.<br /><br />“Perubahan data di Dinas Cipta Karya. Yang melakukan Anton Susilo, anggota Satgas. Yang memerintahkan untuk merubah pak Djoko. Pak Djoko memerintahkan saya untuk merubah volume dan jumlah harga dan kemudian menyampaikan ke Djoko,” ungkap oli kepada majelis. Oli menjelaskan, perubahan data nominatif dilakukannya dengan bekerja Sama dengan Anton atas perintah Djoko.<br /><br />“Perunahan nominatif itu, saya disuruh pak Djoko untuk kordinasi dengan Anton,” jelasnya. Saat Ketua majelis Hakim menayakkan jumlah uang yang diterimya dari kelebihan ganti rugi tersebut, Oli mangakui menerima sebanyak Rp 4,5 milliar. “Yang masuk kerekening saya Empat setengah milliar,” jawabnya jujur.<br />Pengakukan Oli terkait sejumlah uang yang diterimanya dari kelebihan ganti rugi lahan warga, pada saat pembayaran yang dilakukan melaui Bank Mandiri. Sejumlah uang tersebut diterima secara tunai maupun lewat transfer.<br /><br />Namun Oli tidak ingat berapa yang diterima terdakwa Djoko. Menurut jaksa, Djoko menerima kurang lebih Rp 500 juta. “Djoko menerima kurang lebih 500 juta,” jawab JPU kepada Ketua Majelis Hakim karena Oli tidak bisa menjelaskan. Pengakuan Oli tidak hanya itu. Dia juga menyebut salah seorang pegawai Bank Mandiri Cabang Pakuwon yakni, Triana. menurut oli, data-data warga diserahkannya ke Triana.<br /><br />“Catatan saya serahkan ke Triana. Kemudian Triana membuat slipnya,” ungkap. Oli kepada Majelis Hakim.<br />Ada yang diterima Anto, berapa. Tanya Ketua majelis Hakim Martua Rambe lebih lanjut. Oli pun mengakui, bahwa dia juga menyerahkan sejumlah uang namun dirinya lupa berapa jumlahnya. “Saya sendiri yang menyerahkan tapi saya lupa,” katanya jujur.<br /><br />Sementara dalam sidang sebelumnya dalam kasus yang Sama yakni keterangan Asri Nurjayanti, Ahli dari BPKP Provinsi Jawa Timur. Dalam persidangan, Asri menjelaskan, dari penghitungan yang dilakuan Tim audit BPKP ditemukan adanya kerugian negara sejumlah 12.465.628.000 milliar.<br /><br />“Ada pembayaran yang tidak semestinya pada ganti rugi bangunan. Yang yang dibayar sebesar Rp 29.312.015.000. Yang semestinya Rp 16.864.387.000,” kata Asri menjelaskan hasil temuannya.<br /><br />Usai persidangan, tidak Satupun JPU dari Kejari Surabaya memberikan komentarnya atas pengakuan terdakwa Oli Faizzol terkait nama Anton Susilo yang disebut merubah data volume bangunan Dan harga ganti rugi lahan warga Gunung Anyar.   (Redaksi)<br />

Tipikor Korupsi MERR II C, Calon Tersangka Baru Akan Bertambah

Ke Tiga Terdakwa sebagai saksi mahkota Surabaya   – Keterangan saksi yang juga terdakwa, terungkap dalam persidangan akan menyeret calon...

»

‘Takut Dipenjara’ Mantan Bupati Banyuwangi Ajukan PK

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6RJwa0JnepdOPGDhcfs6XfANmdo0tS3hjH_xc8kyvwkulV6shydlE4S0j3gt8ExKlJq-PrHTpvl8gFCUjGuCrFxVVI-Eg6RNUSXc3NT1cqW2X0rmzT-cxE9GqtXkOCYXlsTjDur8qvZI/s1600/Terdakwa+mantan+Bupati+Banyuwangi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6RJwa0JnepdOPGDhcfs6XfANmdo0tS3hjH_xc8kyvwkulV6shydlE4S0j3gt8ExKlJq-PrHTpvl8gFCUjGuCrFxVVI-Eg6RNUSXc3NT1cqW2X0rmzT-cxE9GqtXkOCYXlsTjDur8qvZI/s320/Terdakwa+mantan+Bupati+Banyuwangi.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa mantan Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Siapapun pasti tak terima bila harus dipenjara, sekalipun dirinya terbukti bersalah dan dijatuhui hukuman pidana badan oleh Majelis Hakim. Seperti yang dilakukan terpidana mantan Bupati Banyuwangi Periode 2005-2010, yang divonis Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada 2013 lalu. Hakim Agung MA membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya No.33/PID.SUS/TPK/2013/PT.Sby, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.62/Pid.Sus/2012/PN.Sby.<br /><br />Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA), menambah hukuman mantan orang Nomor Satu di Pemkab Banyuwangi periode 2005-2010, Ratna Ani Lestari, menjadi 9 tahun penjara dari sebelumnya 6 tahun. Rantna divonis penjara terkait proyek pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur yang telah merugikan negara sebesar Rp19 miliar.<br /><br />Selain itu, Ratna juga dihukum denda Rp 500 juta subsidair 8 bulan penjara. Terpidana mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, tidak terima vonis yang dijatuhkan atas dirinya oleh MA. Mantan Bupati banyuwangi itupun berupaya terbebas dari jeratan hukum dan tidak mau lebih lama mendekam di “Hotel Prodeo” alias Penjara dengan Cara mengajukan Peninjauan kembali (PK). Pada Kamis, 5Februari Terpidana 9 tahun penjara Ratna Ani Lestari, mengajukan PK ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan alasan tidak puas atas putusan MA.<br /><br />Tidak hanya itu, Terpidana yang didampingi penasehat hukum (PH)-nya Indra Edi Narno, mengatakan bahwa ada kekilafan dalam putusan MA. “tidak ada novum baru yang diajukan. Saya hanya mengupas dalam putusan. Dalam putusan ada kekilafan majelis yang menyimpulkan sendiri dalam perhitungan kerugian negara,” kata Indra usai sidang PK.<br /><br /><span style="font-size: small;"><b>Awal Dari Kasus Pembangunan Proyek Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi, Banyuwangi, </b></span><br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2006 lalu, yakni pada saat pembangunan proyek Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pembebasan lahan warga, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Lapangan Terbang Blimbingsari, menunjuk Kepala Kantor PBB Banyuwangi sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, namun ditolak.<br /><br />Alasannya, yang dapat Menunjuk Kantor PBB Banyuwangi adalah Dirjen Keuangan atau Menteri Keuangan. Namun Bupati Banyuwangi yang juga selaku ketua panitia bersama dengan anggota lainnya, justru melaksanakan penetapan harga tanpa ada tim penilai atau penaksir harga.<br /> <br />Penetapan harga ganti rugi berdasarkan SK Bupati Nomor 17 tahun 2006 tanggal 17 November 2006, tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Belimbingsari, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang, sebesar Rp60.000,00 per meter.<br /> <br />Untuk dapat melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, Kabag Keuangan Pemkab Banyuwangi, Dujfri Yusuf menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian dana tersebut masuk ke rekening pihak III (pemilik tanah) melalui Bank Jatim sebesar Rp7,7 miliar. Pada 2007, Ratna bersama dengan anggota panitia lainnya, kembali menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi tanggal 20 Juni 2007 di Kantor Kecamatan Rogojampi, bedasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi, Nomor 11 tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penetapan besarnya uang ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan dengan harga Rp70.000 per meter.<br /><br />Namun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ditemukan penetapan harga lahan tersebut tidak sesuai dengan Perpres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penetapan dinilai ganti rugi tidak berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan tanpa tim penaksir. Akibatnya, negara durugikan hingga Rp 19,7 miliar.<br /><br />Atas perbuatannya, Ratna pun diganjar hukuman 5 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 11 Februari 2013. Kemudian oleh Hakim PT, Hukuman Ratna dinaikkan ditambah menjadi 6 tahun penjara pada 29 Mei 2013.<br /><br />Ratna Tidak terima. Lantas dirinya melakukan upaya hukum Kasasi ke MA pada 10 Juni 2013 dengan harapan dibebaskan. Namun usahanyapun gagal malah MA menambah menjadi 9 tahun penjara.  (Redaksi)<br />

Tipikor ‘Takut Dipenjara’ Mantan Bupati Banyuwangi Ajukan PK

Terdakwa mantan Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari Surabaya  – Siapapun pasti tak terima bila harus dipenjara, sekalipun dirinya terbu...

»

Sidang Korupsi MERR, Kadis PU “Semakin Terpojok” Dipersidangan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEintDAOt_jwBJIbZn6-76wItdCRqD6UlJoUhtl7NeIScMGAvrWW89elkDkiFAGwqhVoHhalF-3_OTA5jdjTzwo3V15AswGyfti-yufITo90vV1UHsT-ZiXIc3eJlfOvLu3Gfj83lmKW4VM/s1600/Kepala+Dinas+PU+Pemkot+Surabaya%252C+Ir.+Erna.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEintDAOt_jwBJIbZn6-76wItdCRqD6UlJoUhtl7NeIScMGAvrWW89elkDkiFAGwqhVoHhalF-3_OTA5jdjTzwo3V15AswGyfti-yufITo90vV1UHsT-ZiXIc3eJlfOvLu3Gfj83lmKW4VM/s320/Kepala+Dinas+PU+Pemkot+Surabaya%252C+Ir.+Erna.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi, Kepala Dinas PU Surabaya, Ir. Erna</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: right;"> </div> <br /> Surabaya – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU – BM) dan Pematusan Pemkot Surabaya sekaligus selaku pengguna anggaran (PA), semakin “terpojok” dalam persidangan yang berlangsung pada, Senin 9 Februari 2015. Erna Purnawati, kembali dihadirkan JPU sebagai saksi dalam persidangan, kasus dugaan Korupsi Proyek MERR II C yang merugikan negara sebesar Rp 12,4 milliar rupiah lebih, untuk terdakwa Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan).<br /> <br /> Yang dalam persidangan sebelumnya 2 Februari 2015, dia (Erna Purnawati) diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Euis Darliana (PPKm) dan terdakwa Olli Faisol (anggota Satgas). Pasalnya, keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU – BM) dan Pematusan Pemkot Surabaya selaku pengguna anggaran (PA) berubah dari keterangannya pada sidang sebelumnya untuk terdakwa Euis Darliana, dan terdakwa Olli Faisol Senin, 2Februari 2015 lalu.<br /> <br /> Dalam persidangan sebelumnya, terkait pertanyaan Ketua Majelis Hakim Martua Rambe. Erna menjelaskan, dirinya sebagai Kepala Dinas PU yang juga selaku pengguna anggaran, menandatangani pencairan ganti rugi pembebasan lahan warga Gunung Anyar, yang terkena proyek Jalan MERR II C tanpa melakukan Kordinasi dan pengecekan (Ferifikasi) ulang terkait Nota Dinas yang diterimanya.<br /> <br /> Nota Dinas yang dimaksud adalah, berupa hasil pendataan yang dilakukan anggota Satgas selaku P2T dari unsur BPN (pengukuran tanah), Dinas Pertanian (pendataan Tanaman) dan Dinas Cipta Karaya dan Tata Ruang untuk pendataan bangunan. Data tersebut kemudian ditanda tangani Kepala Dinas masing-masing dan selanjutnya diserahkan ke Dinas PU bukan ke Sekretariat P2T yakni Kepala BPN Surabaya II, dengan alasan bahwa PU juga sebagai P2T dari unsur Dinas PU.<br /> <br /> “Setelah menerima data-data tersebut, Kadis PU tidak pernah membicirakan dengan P2T. Ibulah sebagai yang paling tanggungjawab,” tegas Ketua Majelis Martua Rambe. Martua Rambe kemudian menanyakkan terkait statusnya hinggga saat ini.<br /> <br /> “Masih diperiksa sebagai saksi ya, apa sudah ditingkatkan,” tanya Ketua majelis kepada Erna selaku Kadis PU juga sebagai PA saat itu. Namun dalam persidangan yang berlangsung pada, Senin, 9 Februari 2015 dengan Agenda keterangan saksi yakni, Erna Purnawati selaku Kadis PU yang juga sebagai PA, untuk terdakwa Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pembebasan Lahan) berdasarkan surat perintah Kadis PU tanggal, 5/10/2011 lalu.<br /> <br /> Erna, menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim menjelaskan, penetapan ganti rugi sebelum terbit data nomonatif, disposisi ke Euis Darliana (terdakwa) terus ke Sigit (Kasi) dan Djoko (Djoko Waluyo.red). Ketua Majelis Hakim menanyakkan lebih lanjut, apakah tidak terpikirkan karena jumlahnya (ganti rugi) sangat besar, ada yang 1 milliar.<br /> <br /> “pernahkah mengecek data itu ke Satgas, ke warga detailnya apa nggak,” Tanya Martua. Erna menjelaskan bahwa sejak awal sudah ada indikasi perubahan data, namun dirinya selaku pengguna anggaran tidak meneliti secara cermat. “pernah Rt protes karena tetangganya lebih besar ganti rugi dari tanahnya. Lalu dilakukan pengukuran ulang ada perubahan. Dari semula 190 M menjadi 59 M,” kata Erna.<br /> <br /> Dari ketengan Erna itu, Ketua mejelis justru mempertanyakkan keinerjanya yang tidak teliti. “sudah ada indikasi awal. Kenapa nggak diteliti. Kalau diteliti lebih awal nggak seperti ini,” kata Martua Rambe. Usai persidangan, sekitar pkl 17.00 wib, Jaksa Penuntut Umum dan jaksa Penyidik dari Kejari Surabaya dibawah pimpinan Kasi pidsus, langsung membawa Tiga orang saksi dari warga ke kantor Kejari di jalan raya Sukomanununggal untuk menjalani pemeriksaan.<br /> <br /> “yang diperiksa S, HM dan AF,” kata Roy, Kasi Pidsus saat duhubungi dikantornya. Ketiga sksi tersebut (S, HM dan AF, ketiganya sebagai Koordinator warga) sebelumnya, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Surabaya pada sekitar Januari lalu.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi MERR, Kadis PU “Semakin Terpojok” Dipersidangan

Saksi, Kepala Dinas PU Surabaya, Ir. Erna Surabaya – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU – BM) dan Pematusan Pemkot Surabay...

»

Korupsi Pelatihan Disnaker, Plh Kepala Kantor BPKP di PTUN-ka

<div style="text-align: right;"> </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO6iFfXWh1f9dya-PhDTmUZ45HGCo3dnhLCZpj0JXPf_hAmRCNvb923ep1aYNUlBvbfi0_J6xgfM2gFsSzRhrw1NEMVLvaiBq_eXTp_EQpaPGiC0uyLHRjLUqaaLARufpHdyXcZ716vw4/s1600/Terdakwa+Bambang+Mulyono.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="211" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO6iFfXWh1f9dya-PhDTmUZ45HGCo3dnhLCZpj0JXPf_hAmRCNvb923ep1aYNUlBvbfi0_J6xgfM2gFsSzRhrw1NEMVLvaiBq_eXTp_EQpaPGiC0uyLHRjLUqaaLARufpHdyXcZ716vw4/s320/Terdakwa+Bambang+Mulyono.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Bambang Mulyono</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Untuk mencari keadilan, tidak semudah ‘membalikkan telapak tangan’ apalagi bila berhadapan dengan ‘penguasa’. Ibarat ‘gajah dan semut’. Seperti yang dilakukan terdakwa Bambang Mulyono, pimpinan CV Usaha Mandiri yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.<br /> <br />Pria yang menjadi pelaksana proyek pelatihan otomotif Disnaker Surabaya ini, tak berdiam<br />diri. Setelah mengadu ke Presiden RI, Joko Widodo dengan tembusan ke instansi terkait, Bambang melapor<br />ke Polda Jatim, dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.<br /><br />Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pada kanal laporan khusus cahayabaru.co, Bambang Mulyono diadili bersama 4 terdakwa lainnya dalam kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif yang merugikan negara Rp 672 juta dari total anggaran Rp 882 juta.<br /><br />Empat terdakwa itu adalah Nasuchi Ali, Plt Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Plt PPTK), Harjani, Amin Wahjoe Bagiyo, Anggoro Dianto, panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). Mereka diseret Jaksa dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya dengan dugaan ‘makan’ uang negara hingga Rp 672 juta dari kegiatan proyek pelatihan Otomotif tahun 2013 lalu yang oleh jaksa disebut fiktif.<br /><br />Yang lebih parah, jaksa mendakwa para terdakwa bahwa anggaran yang menelan APBD Surabaya TA 2013 sebesar Rp 882 juta (penawaran pemenang lelang) tersebut tanpa ada Rincian Anggaran Biaya (RAB).<br />Karena memang bahwa anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan tidak ada RAB.<br /><br />Seperti yang terungkap dalam persidangan. Dengan alasan berdasarkan SK Walikota No. 188.45/348/436/.1.2/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang standar satuan harga (SSH) belanja Daerah Kota Surabaya TA 2013.<br /><br />Anehnya, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa RAB untuk penggunaan anggaran dalam kegiatan pelatihan, dijadikan sebagai dasar penghitungan adanya kerugian negara sebesar Rp 672,<br />berdasarkan hasil audit Tim BPKP Perwakiran Provinsi Jatim. RAB inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh Bambang Mulyono, selaku pemenang lelang sekaligus sebagai pelaksana kegiatan.<br /><br />Untuk mengungkap RAB tersebut, Bambang Mulyono pun mencari keadilan dengan mengirim surat ke<br />Presiden RI, Joko Widodo dengan tembusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga-lembaga<br />lainnya. Tidak hanya itu, terdakwa yang didampingi penasehat hukum (PH)-nya DR. Sunarno Edy Wibowo,<br />telah melaporkan 3 pegawai BPKP Jatim yang melakukan audit ke Polda Jatim dengan Nomor Laporan,<br />Nomor : TBL/1610/XII/UM/SKPT, tertanggal 26 Desember 2014, yang ditandatangani Ka Siaga C, AKP<br />Djuwadi SH. Selain melaporkan ke Polda, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya dari ‘Wibowo and Partner’ juga menggugat, dan telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor : 09/ G / 2015 / PTUN, Sby tanggal 15 Januari 2015. Dalam gugatannya, terdakwa menggugat Plh. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Prov. Jatim, di Jl. Raya Bandara Juanda Sidoarjo, No 38 Waru-Sidoarjo, selaku tergugat I.<br /><br />Tim penerbit Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHPKKN) pada Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan perwakilan Prov. Jatim, berkedudukan di Jl. Raya Bandara Juanda Sidoarjo, No 38 Waru- Sidoarjo, sebagai tergugat II dan RR. Bevi Takarini, selaku saksi ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Prov. Jatim, berkedudukan di Jl. Raya Bandara Juanda Sidoarjo, No 38 Waru-Sidoarjo, tergugat III.<br /><br />Terkait gugatan tersebut, diakui Humas PTUN Surabaya, Sofian saat ditemui di ruang kerjanya pada, Kamis<br />22 Januarin 2015. Sofian menjelaskan, bahwa perkara tersebut akan segera disidangkan dengan Ketua Majelis Hakim, Edy Fiemansyah, SH.<br /><br />“Ketua majelisnya, Edy Fiemansyah. Anggota majelisnya saya lupa. Kalau PP (Panitra Pengganti)-nya Leny Wahyu Utami. Untuk lebih jelas, coba tanya ke PP-nya atau ke petugas piket mengenai jadwal sidangnya,” ujar Sofian. <br /><br />Sofian menambahkan, bahwa perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor berbeda dengan yang akan<br />disidangkan di PTUN. “Ini nggak ada masalah. Karena yang disidangkan di Tipikor adalah Korupsinya. Di<br />TUN, tentang SK Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan perwakilan Prov. Jatim Nomor : ST-07/PW13/5/2014 tanggal 10 Januari 2014,” kata Sofian sambil menunjuk No SK yang ada dalam <br /><br />Saat ditemui di ruang kerja Panitra, Leny Wahyu Utami selaku PP dalam perkara gugatan tersebut<br />menjelaskan lebih rinci. Bahwa perkara tersebut akan disidangkan pada 28 Pebruari. “Oh… itu, sidangnya<br />tanggal 28 Pebruari 2015, hari Rabu, pukul 11.00. Jadwalnya, pemeriksaan persiapan persidangan tentang,<br />penyempurnaan gugatan. Keduanya (Penggugat dan Tergugat) akan dipanggil. Ketua Majelisnya, Edy<br />Firmansyah, SH. Kalau Anggota Majelis Satu, I Nyoman Harnanta, SH., MH dan Anggota mejelis Dua,<br />Yarwan, SH., MH,” ujar Leny. (Redaksi)

Tipikor Korupsi Pelatihan Disnaker, Plh Kepala Kantor BPKP di PTUN-ka

Terdakwa Bambang Mulyono Surabaya   – Untuk mencari keadilan, tidak semudah ‘membalikkan telapak tangan’ apalagi bila berhadapan denga...

»

Sidang Korupsi Pelatihan Disnaker, Hakim Minta Walikota Dihadirkan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7GEsg4QCKd3Fms7vTs1GbAX7SPtzEIX-RC8U2JOx5E4NA43TXFBayb7nEYIWDlXl4WDPS8G-cZBivIp3t73JoO8E5jnveLVaHPyfrODsevDDRLvRjR1ZZigKS7deF2r9Ey7YPuVHcGi4/s1600/Kadisnaker+Surabaya%252C+Dwi+Purnomo.+SH.%252CMM+%2528kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="242" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7GEsg4QCKd3Fms7vTs1GbAX7SPtzEIX-RC8U2JOx5E4NA43TXFBayb7nEYIWDlXl4WDPS8G-cZBivIp3t73JoO8E5jnveLVaHPyfrODsevDDRLvRjR1ZZigKS7deF2r9Ey7YPuVHcGi4/s400/Kadisnaker+Surabaya%252C+Dwi+Purnomo.+SH.%252CMM+%2528kiri%2529.jpg" width="400"></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kadisnaker Surabaya, Dwi Purnomo. SH.,MM (kiri)</td></tr></tbody></table>

Tipikor Sidang Korupsi Pelatihan Disnaker, Hakim Minta Walikota Dihadirkan

Kadisnaker Surabaya, Dwi Purnomo. SH.,MM (kiri)

»

Sidang Korupsi Pelatihan Disnaker, SSH Berdasarkan SK Walikota

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW0W-T8CYfk5yYOqdPqdR59cjyqorSMizWltOSZKGayiJ0THLEHC_vbwcSbdf6KvcjymXe__pkdkliHag2FhBM5nl69a2-CcCcRum-d-iO9sxItN1L0oq-4dW96v7CFy5HhA67nRjkKg4/s1600/Sidang+Disnaker+Saksi+Siswo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW0W-T8CYfk5yYOqdPqdR59cjyqorSMizWltOSZKGayiJ0THLEHC_vbwcSbdf6KvcjymXe__pkdkliHag2FhBM5nl69a2-CcCcRum-d-iO9sxItN1L0oq-4dW96v7CFy5HhA67nRjkKg4/s320/Sidang+Disnaker+Saksi+Siswo.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi, Siswo</td></tr> </tbody></table> <span id="goog_610900577"></span><span id="goog_610900578"></span><span id="goog_610900573"></span><span id="goog_610900574"></span>Surabaya – Lupa, gemetar, dan bingung ternyata tidak hanya dialami oleh terdakwa saat diperiksa oleh majelis hakim dalam persidangan. Tapi hal itupun berlaku pula pada saksi. Seperti pada sidang lanjutan dugaan korupsi pelatihan otomotif di Disnaker Surabaya yang merugikan negara sebesar Rp 672 juta dari total anggaran Rp 882 juta, Kamis (8/1), di Pengadilan Tipikor Surabaya. Saksi Gatot Soenyoto, Sekretaris Disnaker sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPKm) dan Siswo, mantan Kabag Penempatan Tenaga Kerja (Penta), yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tanjung Perak, juga tampak gelagapan.<br /> <br /> Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Herawati, ini mengadili 5 orang terdakwa. Yakni, Nasuchi Ali, selaku Plt. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Plt. PPTK), Harjani, Amin Wahjoe Bagiyo, Anggoro Dianto selaku panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), dan Bambang Mulyono, Direktur CV Usaha Mandiri (rekanan pemenang lelang sekaligus selaku pelaksana kegiatan).<br /> <br /> Saksi Siswo yang sempat menjabat PPKm sebelum pensiun sejak Juni 2013 dan digantikan Gatot Soenyoto, sepertinya tidak siap bahkan terlihat bingung saat ditanya Ketua Majelis Hakim, terkait anggaran yang dipergunakan dalam kegiatan pelatihan otomotif tahun 2013 lalu. Ia hanya menjelaskan bahwa anggaran untuk kegiatan pelatihan itu tidak ada RAB (rincian anggaran biaya) karena menggunakan kontrak Lump Sum. “Lalu dari mana rincian anggaran sebesar Rp 4.237.500 per orang? Untuk apa aja?” tanya Hakim Herawati.<br /> <br /> Namun karena saksi kebingunan untuk menjelaskan, sehingga Ketua Majelis Hakimpun akhirnya menunda untuk meminta keterangannya pada sidang berikutnya dan sekaligus minta saksi mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan.<br /> <br /> Penyakit bingung dan lupa yang dialami Siswo saat memberikan keterangan, ternyata dialami juga oleh saksi Gatot. Pejabat Disnaker ini bahkan lupa apa yang dilakukannya sebagai PPKm. Gatot Soenyoto selaku PPKm menggantikan Siswo menjelaskan kepada majelis, bahwa dirinya menandatangani dokumen pencairan tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan. Hal itu dijelaskan Gatot. Menjawab pertanyaan Ketua majelis hakim.<br /> <br /> “Saya menandatangani dokumen pencairan tidak ada LPJ, yang ada daftar hadir peserta” jawab Gatot. Jawaban Gatot, membuat majelis heran. “Bagaimana saudara menandatangani dokumen pencairan tidak ada LPJ,” tanya Hakim Herawati.<br /> <br /> Dalam sidang sebelumnya (Kamis, 18/12) yang menghadirkan Kabag keuangan, yakni Samsul menjelaskan, bahwa dokumen pencairan sesuai dengan prosedur. Padahal, Gatot selaku PPKm telah menandatangani sendiri LPJ atas kegiatan pelatihan otomotif yang dilaksanakan oleh CV Usaha Mandiri selaku rekanan untuk 280 orang peserta. Tidak hanya itu, PPKm juga tidak bisa menjelaskan atas pertanyaan majelis hakim terkait rincian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari APBD Pemkot Surabaya.<br /> <br /> Sebab, JPU menyeret lima terdakwa karena telah melakukan kegiatan tanpa ada RAB. Anehnya, penyidik Kejari Tanjung Perak ‘dapat membuat’ RAB dalam dakwaan sekaligus sebagai dasar penghitungan adanya kerugian negara. Padahal, anggaran untuk kegiatan disetiap SKPD-SKPD Pemkot Surabaya termasuk di Dinas Tenagakerja (Disnaker) menggunakan standar satuan harga (SSH) berdasarkan SK Walikota No : 188.45/348/436/.1.2/2012, tanggal 1 Nopember 2012, tentang standar satuan harga belanja Daerah Kota Surabaya TA 2013.<br /> <br /> Hal itupun dijelaskan Dwi Purnomo, selaku kepala Disnaker saat ditemui di kantornya. Dia menjelaskan bahwa, Dinas tidak pernah membuat rincian. “Dinas tidak pernah membuat rincian karena itu Lump Sum, tidak ada RAB. Dasarnya, pasal 62 Perpres No 54 tahun 2010, Perpres 70 tahun 2012, Lump Sum tidak bisa dijadikan sebagai penghitungan. Yang dipakai ialah SSH atau standar satuan harga. SSH diajukan Bina Program ke Walikota dan kemudian keluar SK Wali Kota untuk semua SKPD,” jelas Dwi.<br /> <br /> Terkait peosedur pencairan anggaran seperti yang disampaikan anak buahnya di persidangan, yakni Gatot selaku PPKm, yang menjelaskan kepada majelis hakim bahwa penadatanganan dokumen pencairan tanpa ada LPJ (laporan pertanggung jawaban), mantan Camat Sawahan itu dengan tegas membantahnya. “Tidak ada LPJ, tidak benar itu. Dia (Gatot) menandatangani sendiri LPJ-nya. Lha ini kan tandanganya Gatot,” tegasnya sambil menunjukkan dokumen LPJ yang ditandatangani Gatot selaku PPKm dan CV Usaha Mandiri.<br /> <br /> Dwi menyebut dan memaklumi jika Gatot bingung saat memberikan keterangan. “Anak buah saya bleng, bingung, bahkan mungkin gemetaran saat menjelaskan kepada hakim. Dia baru tahu apa yang pernah dilakukan setelah keluar dari persidangan,” jelas Dwi Purnomo. Dwi menambahkan, PPKm dan PA (pengguna Anggaran) adalah sebagai filter untuk pencairan anggaran. “Kalau persyaratan dokumennya tidak lengkap, maka tidak mungkin saya akan menandatangani surat perintah membayar (SPM),” katanya kemudian.<br /> <br /> Persyaratan pencairan anggaran untuk kegiatan seperti yang disampaikan Kabag Keuangan, Samsul yang mendampingi Kepala Dinas antara lain, kontrak kerja, kwitansi sesuai kontrak, berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dari PPHP, berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPHP, Copy refresni Bank, SSP (2%) untuk pekerjaan, dokumen perusahaan (SIUP, NPWP dan AKTE pendirian dan berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh PPTK dan PPKm.<br /> <br /> “Inilah yang diterima Kabag keuangan. Kalau sudah lengkap, dibuatlah surat perintah pembayaran (SPP) yang ditanndatangani Bendahara dan PPTK. Kemudian diajukan ke pengguna anggaran (PA) dalam Hal ini Kepala Dinas untuk diterbitkan SPM,” papar Samsul.<br /> <br /> Namun yang menarik dalam kasus ini adalah, penempatan salah seorang Jaksa yang semula di bagian pidana umum (Pidum) yang tidak tahu sejak penyidikan kasus ini, namun menjelang pemeriksaan saksi-saksi selesai, jaksa Rotua dijadikan sebagai JPU dan bahkan namanya tercantum di P16. Yang mengejutkan lagi, menjelang tuntutan, jaksa Rotua dikembalikkan lagi ke Pidum. Hal itu seperti yang disampaiakan Jaksa Rotua saat ditemui di PN Surabaya.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Kasus Inipun Berbuntut, Terdakwa Melaporkan Tim Audit </b></span><br /> Tidak hanya itu. Terdakwa Bambang Mulyono selaku pimpinan CV Usaha Mandiri telah melaporkan 3 orang tim pemeriksa dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim terkait munculnya rincian anggaran biaya (RAB) yang dijadikan sebagai dasar penghitungan adanya kerugian negara senilai Rp 672 juta dari anggaran Rp 882 juta. Padahal, menurut Bambang, RAB itu muncul sejak dirinya dipanggil penyidik Kejari Tanjung Perak pada 31 Desember 2013 sebagai saksi. Saat itulah dirinya diperlihatkan di Kantor Kejari.<br /> <br /> Tanggal 2 Januari 2014, kata Bambang, ia ke Disnaker karena janjian dengan S (sudah pensiun). Ia ditelepon S terkait RAB. Pertemuan di Disnaker dihadiri 4 orang yakni, S, N dan SH termasuk dirinya. Pertemuannya itu di ruang kerja SH, bagian keuangan. RAB itu menurut S, disuruh Jaksa Gatot (pindah ke Mojokerto, red) untuk mencontoh seperti RAB CV Ilham Zidhan Jaya. Nilainya supaya disamakan dengan SPH (Surat Penawaran Harga) sebesar Rp 882 juta dibagi menjadi 14 paket/kelompok (satu paket/kelompok sebanyak 20 orang peserta) menjadi Rp 63 juta, dengan harga satuan Rp 3.150.000 (3.150.000 X 20 orang = Rp 63 juta).<br /> <span id="goog_610900567"></span><span id="goog_610900568"></span><br /> “Kemudian RAB tersbut diserhakan ke SH. SH mengcopy RAB tersebut setelah menutup dengan cara melipat kop surat nama CV Ilham Zidhan Jaya. Foto Copynya diserahkan ke saya untuk saya contoh,” ungkap Bambang.<br /> <br /> Tiga bulan kemudian yakni sekitar Maret 2014, terdakwa Bambang kembali ke Disnaker. Saat itu dirinya bertemu dengan salah seorang bagian Staf. “Sekitar Maret 2014, saya ke Dinas. Saat itu saya ketemu dengan Ibu D. Saya menanyakkan ke Bu D mengenai RAB CV Ilhan Zidhan. Menurut Bu D bahwa RAB itu pernah diminta N tapi Bu D tidak tahu mau diapakan,” ungkap Bambang kemudian.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan, apakah RAB yang ada di Kejari Tanjung Perak adalah RAB yang diminta N dari D kemudian diserhan ke G pegawai Dinsnaker dan selanjutnya berpindah ke Kejari Tanjung Perak? Yang jelas, RAB tersebut tercantum dalam surat dakwaan Jaksa. Dan dugaan rekayasa munculnya RAB sehingga menimbulkan kerugian Negara, ini telah dilaporkan oleh Bambang ke Presiden Joko Widodo dan Polda Jatim. Sementara, salah satu anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menghubungi Bambang terkait pengaduannya. (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi Pelatihan Disnaker, SSH Berdasarkan SK Walikota

Saksi, Siswo Surabaya – Lupa, gemetar, dan bingung ternyata tidak hanya dialami oleh terdakwa saat diperiksa oleh majelis hakim dalam pe...

»