Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRbHVR7uvgl0oGaWp2mzcyh24Y1-i_05jG-pXsh_tu-aq_-h0_nCet8CWJ2XLHwiEgLnhFUq0-s9KbobetI3VWdPmK-cbELxiORyS6LNPmqPlBav-Fqess7jYPKMsoSMlHKn8Lung3CLY/s728/IMG20210920110612-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="728" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRbHVR7uvgl0oGaWp2mzcyh24Y1-i_05jG-pXsh_tu-aq_-h0_nCet8CWJ2XLHwiEgLnhFUq0-s9KbobetI3VWdPmK-cbELxiORyS6LNPmqPlBav-Fqess7jYPKMsoSMlHKn8Lung3CLY/w640-h576/IMG20210920110612-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Hanya tersenyum kini yang mungkin bisa aku lakukan, Walau ku tau hati sedikitpun tak bisa di bohongi, Seakan teman yang kini kurasa untuk mengalihkan, Semua yang kurasakan sebenarnya sangat menyakitkan”</i>. Ini adalah sebahagian dari lirik lagu yang berjudul Kecewa.<br /><br />Dan mungkin itulah yang dirasakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk Terdakwa sendiri, karena Eksepsi atau Keberatan atas Dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 20 September 2021)  dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Tangkap Tangan Penyidik Mabes Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama 6 Terdakwa lainnya, yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)<br /><br /><span style="color: red;"><b>Baca juga: Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Tertangkap Tangan, PH-nya Bilang Dakwaan Jaksa Tidak Jelas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /><br />Dan baca juga: Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></b></span><br />Dalam kasus perkara ini, Tim JPU sekaligus selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk membacakan Dakwaannya di Persidangan Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya (Senin, 30 Agustus 2021) yang mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal berlapis, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf e dan Dakwaan Kedua, Pertama Pasal 12 huruf B atau Dakwaan Kedua, Kedua Pasal 5 ayat (2) junckto Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Dakwaan Kedua Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpcImmQG3xQgtiYN2BMVTFACkfsibkCE6yUexsGSQQQL-WZlg4cU0KBAklSdrsq5til1Ed_EYgSBv50K1waIZjNzlXDmKDbbm3AEs5-DSPyriJh6MTcP4srOA4PC1EIuRDi9FBtZFSMk/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpcImmQG3xQgtiYN2BMVTFACkfsibkCE6yUexsGSQQQL-WZlg4cU0KBAklSdrsq5til1Ed_EYgSBv50K1waIZjNzlXDmKDbbm3AEs5-DSPyriJh6MTcP4srOA4PC1EIuRDi9FBtZFSMk/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 12 berbunyi:  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf e berbunyi: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /><br />Dalam dakwaan JPU terkait pasal 12 huruf e menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memaksa para Kepala Desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai pengkondisian dalam seleksi perangkat desa yang disampaikan  melalui  para camat untuk diteruskan dan ditujukan kepada para kepala desa dimaksud<br /><br />Ke 5 (lima) orang Kepala Desa di Kecamatan Pace yang telah melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut terpaksa untuk memenuhi permintaan uang oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk terhadap kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa, dengan mengumpulkan uang seluruhnya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa melalui Duprino<br /><br />Kemudian Tim Penyelidik Bareskrim Mabes Polri yang bekerjasama dengan KPK secara berturut-turut telah mengamankan Jumali, Sadiko dan Dupriono yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengamankan Edie Satrio, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk) untuk diserahkan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri yang kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap Dupriono, Edie Satrio, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivkpzjmGCy3cJkZwjOhpX7708SRRO366UPoTsrg6EnkdFp2uRPJ0Do6LA5DBU9Ed4_skoxHaepWa4q5DMWb5BqHybeNu3n5dQzjszBZ6yfU4anSNHUpKw1LNO13lKZuKM_DL0yZZXmiMU/s524/IMG20210906111842.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="524" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivkpzjmGCy3cJkZwjOhpX7708SRRO366UPoTsrg6EnkdFp2uRPJ0Do6LA5DBU9Ed4_skoxHaepWa4q5DMWb5BqHybeNu3n5dQzjszBZ6yfU4anSNHUpKw1LNO13lKZuKM_DL0yZZXmiMU/w640-h288/IMG20210906111842.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /><br />Terkait Pasal ini, dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa adanya penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp692.900.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya bagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui M. Izza Muhtadin tersebut adalah gratifikasi karena sejak uang diterima oleh terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan, terdakwa tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoLbTkLomAI7B3EQ1R1iQ2sxys44xIY0_i2DqI-KFRNczqzWc2AJ-QaxmZ9sQEemOhxV9FnrTMXFGsjFSxtb3SaUpOh_0kqnYznMGGGkF7PiFje3VFY6emA34sirH9oEMmE-ilOjA89I/s640/IMG20210830120508.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoLbTkLomAI7B3EQ1R1iQ2sxys44xIY0_i2DqI-KFRNczqzWc2AJ-QaxmZ9sQEemOhxV9FnrTMXFGsjFSxtb3SaUpOh_0kqnYznMGGGkF7PiFje3VFY6emA34sirH9oEMmE-ilOjA89I/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau<br /></i><br />Terkait Pasal ini, dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui M. Izza Muhtadin atau janji pemberian uang melalui Dupriono selaku Camat Pace, Edie SriJanto selaku Camat Tanjunganom, Haryanto selaku Camat Brebek, Bambang Subagio selaku Camat Loceret dan Tri Basuki Widodo selaku Mantan Camat Sukomoro dari pegawai-pegawai adalah dengan maksud supaya Terdakwa selaku Bupati Nganjuk memberikan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2021 (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk)<br /><br /><i>Pasal 11 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</i><br /><br />Dalam dakwaan JPU juga menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, yaitu pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa  telah memerintahkan M. Izza Muhtadin (ajudan Bupati) untuk mengumpulkan atau mengkoordinir para Camat yang wilayahnya akan melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa yang bertempat di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrXr7JxCVR3CQi9cIknSAhS2psPnfnLRx3259tPhP2lZ9ud9hEpks8bijyp7vAYwFonlNz5bsbM2MtRqzWQ3-MN5a8mmhSPMr3iXlVq79En9W9nOy6TsJIhn7TUvGQI19sTebJwTBarZk/s1330/IMG20210906111858.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrXr7JxCVR3CQi9cIknSAhS2psPnfnLRx3259tPhP2lZ9ud9hEpks8bijyp7vAYwFonlNz5bsbM2MtRqzWQ3-MN5a8mmhSPMr3iXlVq79En9W9nOy6TsJIhn7TUvGQI19sTebJwTBarZk/w640-h288/IMG20210906111858.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan dengan para camat tersebut, kemudian Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk memanggil para camat satu persatu dan menanyakan tentang kondisi wilayah masing-masing Kecamatan. Kesiapan panitia seleksi perangkat desa dan selanjutnya memerintahkan kepada para Camat agar dapat mengkondisikan Kepala Desa di wilayahnya yang melakukan seleksi dalam pengisian perangkat desa agar mau mengumpulkan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per kepala desa.<br /><br />Namun hal ini ‘dibantah’ oleh Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Ade Dharma Maryanto, A.H. Simaela dan Tis’at Afriyandi lewat Ekesepsi atau Keberatan yang dibacakan dalam persidangan (Senin, 6 September 2021) yang menyebutkan, bahwa surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Nganjuk kabur, tidak jelas dan tidak cermat.<br /><br />Entah dimana yang kabur dan tidak jelas serta tidak jelasnya Dakwaan Tim JPU Kejari Nganjuk. Pada hal, dalam surat dakwaan JPU yang dibacakan dalam persidangan begitu jelas dan terang benderang terkait apa yang di dakwakan atas perbuatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk termasuk 6 Terdakwa lainnya.<br /><br />Alasan Penasehat Hukum Terdakwa merasa kebaratan, karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk tidak menjelaskan perbuatan Terdakwa. Selain itu, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyingung uang sebesar Rp629.900.000 atau atau setidak-tidaknya bagian dari jumlah uang sebesar Rp255.000.000 berada dalam brankas pribadi Terdakwa<br /><br />“Apakah itu hasil korupsi mengingat Terdakwa adalah pengusaha?,” kata Penasehat Hukum Terdakwa seusai persidangan. <br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menolak keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk 5 Terdakwa lainnya, kecuali Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati yang tidak mengajukan Eksepsi alias menerima Dakwaan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSgmszsBcAjAeMoCeDZ1dTd-ntrQ5XnJ3ydhLVNwj8JmjWRKxzQJzXtKGowjia0TWxhw5XHuZjmXAwauuhtHIiOhcuJHZeflpS9psyxmodd7TUJveR0_f7Hu84YhN5hApZR29yshNhzk/s640/IMG20210906111946.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSgmszsBcAjAeMoCeDZ1dTd-ntrQ5XnJ3ydhLVNwj8JmjWRKxzQJzXtKGowjia0TWxhw5XHuZjmXAwauuhtHIiOhcuJHZeflpS9psyxmodd7TUJveR0_f7Hu84YhN5hApZR29yshNhzk/w640-h288/IMG20210906111946.jpg" width="640" /></a></div>Penolakan Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk 5 Terdakwa lainnya, dibacakan secara Virtual (Vidio Conference) dalam persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agend Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri Tim JPU Nophy Tennophero Suoth, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten maupun Tim Penasehat Hukum dari masing-masing Terdakwa. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Selanya adalah, bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara. Sementara Dakwaan Jaksa, menyebutkan dengann jelasa Nomor Perkara, Identitas Terdakwa, Jabatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sendiri. Sehingga Majelis Hakim menyebutkan, perlu dibuktikan di persidangan<br /><br />“Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi, barang bukti dan menghadirkan Terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH<br /><br />“Kalau saudara mau banding, nanti sekaligus dengan berkas pokok perkara,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH kepada Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Dan atas perintah Ketua Majelis Hakim, Tim JPU yang dihadiri Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Nganjuk Andie Wicaksono, SH., MH memohon kepada Majelis Hakim diberi waktu sepekan untuk menghadirkan saksi-saksi<br /><br />“Kami mohon waktu Satu Minggu,” jawab Andie Wicaksono, SH., MH.  (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili

BERITA KORUPSI .CO – “Hanya tersenyum kini yang mungkin bisa aku lakukan, Walau ku tau hati sedikitpun tak bisa di bohongi, Seakan teman yan...

»

Mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar di Vonis 4.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi “Jembatan” Rp3.4 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri seperti H. Nurudin Hasan (Anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN), Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah (Pejabat Pengadaan), Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan Erwanto (Staf PT SGS). Sebab hal itu disebut dalam Putusan Majelis Hakim. Atau mereka sudah diselamatkan.......???”</span></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_6VI6EpXCL84U3KDlJ9qs9pSeqim8mS3QrOM6jx_ZFrbz799QHNZA9rpGa8S9GtjXTuAZnxjDfpLGAw3ZR4o58ifCVGROkG_Iz1xaqgWgrOfR066meS83X4cJv16ge5uRGCXlU1X-leM/s1334/Terdawka+Dr.+Samsul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1334" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_6VI6EpXCL84U3KDlJ9qs9pSeqim8mS3QrOM6jx_ZFrbz799QHNZA9rpGa8S9GtjXTuAZnxjDfpLGAw3ZR4o58ifCVGROkG_Iz1xaqgWgrOfR066meS83X4cJv16ge5uRGCXlU1X-leM/w640-h576/Terdawka+Dr.+Samsul.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Berakit rakit ke hulu berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”. Peribahasa ini sepertinya tidak berlaku bagi para pejabat (Bupati/Wali Kota/Gubenur/DPR/Menteri/Hakkim/Jaksa/Jenderal) yang terseret dalam “lingkaran hitam” kejahatan luar biasa Perkara Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sebab untuk menduduki jabatan atau kursi singgah sana kekuasaan, bukanlah seperti siswa/i Sekolah Dasar yang pasti naik kelas asalkan tidak terlalu bodoh-bodoh banget, melainkan membutuhkan adanya koneksi kiri kanan, atas bawa dan depan belakang, yang sudah barang tentu membutuhkan kerja keras dengan menguras tenaga dan materi berupa duit ratusan juta bahkan puluhan miliaran rupiah demi meraih simpatisan dari berbagai pihak untuk bisa “menggenggam Bintang Kejora”.<br /><br />Usaha dan perjuangan yang begitu melelahkan dan menghabiskan waktu, tenaga maupun materi hingga meraih “Bintang Kejora” dan duduk di kursi singgah sana, namun apa dikata, “maksud hati  memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”.<br /><br />Perjuangan yang diraih, berakhir dengan “derita”, menghabiskan masa hidupnya bertahun-tahun dalam jeruji besi alias penjara karena terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi seperti yang dialami oleh Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, mantan Wali Kota Kediri tahun 2009 – 2014 yang saat ini berjuang melawan penyakit jenis ‘Kangker’ yang dideritanya</i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVD-um_eu9FRkAOoPJQ2A7xYNym29skJi6ziA2dEga074yhpJo7j-2VoYidI8gJNCSgSwEdyGf6qy-us2SSmAhzXII8_B1GodyaZSnb_nJd46vIX7esxo-2TOxkEyujm6n7kQEMEw9Cb4/s1366/IMG20210916114542.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVD-um_eu9FRkAOoPJQ2A7xYNym29skJi6ziA2dEga074yhpJo7j-2VoYidI8gJNCSgSwEdyGf6qy-us2SSmAhzXII8_B1GodyaZSnb_nJd46vIX7esxo-2TOxkEyujm6n7kQEMEw9Cb4/w640-h288/IMG20210916114542.jpg" width="640" /></a></div>Samabil berjuang melawan penyakit,Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD harus menjalai hidup bertahun-tahun sendiri tanpa keluarga di balik jeruji besi alias penjara setelah Majajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selalama 4 tahun dan 6 bulan  denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan hukuman pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp3.475.000.000 subsider pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><br />Putusan ini jauh lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, dibacakan oleh Majelis Hakim secara langsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 16 September 2021), dengan agenda Putusan yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH yang dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya serta Tim JPU Nur Ngali, SH., MH yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri<br /><br />Kasus Korupsi yang menyeret mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, semula hangat dan menarik untuk disimak karena sempat menghiasi beberapa halaman surat kabar harian maupun elektronik lokal atau nasional disaat penyidik Polda Jawa Timur mulai menangani kasus ini pada abad 20 atau  tahun 2013 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6sr883JhfdTyc6uFH3910iZRJZJ20Ezvogc_bcPYREpyscZFPQd2NruCJifvR9Hw_rcMf0K27nan1raH3TgtkKqeeTPi4HtZgIwCFXJdtgTCxy_em7bY3QY1AIYVNpqSp6yPYqrm1hf4/s1334/IMG20210916114500.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6sr883JhfdTyc6uFH3910iZRJZJ20Ezvogc_bcPYREpyscZFPQd2NruCJifvR9Hw_rcMf0K27nan1raH3TgtkKqeeTPi4HtZgIwCFXJdtgTCxy_em7bY3QY1AIYVNpqSp6yPYqrm1hf4/w640-h288/IMG20210916114500.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada tahun 2018, setelah penyidik Polda Jawa Timur melimpahkan hasil penyidikanya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Kejaksaan Negeri Kota Kediri, akhirnya 6 orang yang terlibat dalam kasus ini diadili di Pengadilan Tipikor Suarabaya dan dijatuhui hukuman pidana penjara, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya), 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS), 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU), 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), 5. Wijanto, S.T (Panitia Pengadaan) dan 6. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung). Namun di abad 20 atau tahun 2013 hingga 2020, Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD masih “melenggak lenggok di alam bebas”<br /><br />Hebatnya dalam proses hukum ini adalah,  setelah abad 21 atau tahun 2021 sejak penangan kasus ini pada abad 20 (tahun 2013), penyidikan dan pelipahan berkas perakaranya barulah dilakukan dimana Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Wali Kota, bahkan dalam kondisi menderita penyaikit parah hingga disidangkan untuk pertamakalinya pada Kamis, 8 April 2021<br /><br />Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dan Terdakwa (Alm) Tjahjo Widjojo alias Ayong diadili, maupun dalam putusan Majelis Hakim (Kamis, 16 September 2021), adanya ketelibatan pihak lain dalam kasus perkara Korupsi pembangunan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang belum diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai pihak yang turut melakukan perbuatan  secara bersama-sama, yaitu H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN yang juga masih keluarga Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dan termasuk beberapa anggota DPRD Kota Kediri periode yang sama.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkkVbIeIdkXBaKnl8kUV85e0O-bZ8qqalknVCwHdFcO9r-yqjWXCJzYPoQAwsnWArJrom1hKZlzcTGGdPydK2oLfbtJ5Td9wZjyj9Nwv3Am4bEoMpjtJIhuJvmfUvd7rAyzN6VF78v4p8/s640/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkkVbIeIdkXBaKnl8kUV85e0O-bZ8qqalknVCwHdFcO9r-yqjWXCJzYPoQAwsnWArJrom1hKZlzcTGGdPydK2oLfbtJ5Td9wZjyj9Nwv3Am4bEoMpjtJIhuJvmfUvd7rAyzN6VF78v4p8/w640-h296/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU). Foto Dok. BK</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Sebab Majelis Hakim menyebutkan, bahwa Ketua DPRD membuat surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010,  walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun pada tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 dan juga ditanda tanda tangani oleh anggota DPRD Kota Kediri<br /><br />Selain itu, keterlibatan 3 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Dedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena Ketiga Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah ini tidak bekerja sesuai jabatan dan fungsinya namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya serta menerima duit<br /><br />Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana dalam perkara yang sama bersama 5 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya),; 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS),; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU),; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD0vSzE2w1nUJCAdpeYj65Rl40jveCqqLb0F9JocC7HNtAPDzefffsuA5oiNxvw3KOLdQT7HdxG0ZwpFSDSinBpa4fF0yrx0sqN-aZHtWGN3lciPDuQzAhcuAebsb-QIXDq7dZI0c-WGE/s640/1+-+IMG20210429114444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD0vSzE2w1nUJCAdpeYj65Rl40jveCqqLb0F9JocC7HNtAPDzefffsuA5oiNxvw3KOLdQT7HdxG0ZwpFSDSinBpa4fF0yrx0sqN-aZHtWGN3lciPDuQzAhcuAebsb-QIXDq7dZI0c-WGE/w640-h278/1+-+IMG20210429114444.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU) danDedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (foto kiri)  Foto Dok. BK</span></span></td></tr></tbody></table>Kemuidan  Erwanto selaku Staf PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS. Karena Erwanto diduga terlibat dalam proses pengerjaan proyek Jembatan Brawijaa Kediri oleh PT SGS yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenang lelang dalah PT Fajar Parahiyangan. Erwanto dihadirkan sebanyak Dua kali sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim. Dan setiap kali ditanya oleh Majelis Hakim, Erwanto terkesan berbelit-belit dan dianggap menutupi fakta yang sebenarnya bahkan mengingkari keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik Polda Jatim. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim sempat memerintahkan JPU untuk menetapkannya sebagai tersangka.<br /><br />Dan kemudian Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo selaku orang dekat Tjahjo Widjojo alias Ayong yang juga menjabat sebagai bagian Pemasaran PT SGS. <br /><br />Sesuai fakta yang terungkap dalam perdiangan, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan “PRI” orang kepercayaan Terdakwa turut terlibat merancang agenda peretemuan antara Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dengan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD pada tahun 2008 di Hotel Hyatt Surabaya saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD yang akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kediri berpasangan dengan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 untuk membicarakan kebutuhan uang bagi  Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan kompensasi proyek pekerjaan APBD.<br /><br />Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait dakwaan JPU yang menyebutkan,  penyerahan uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo terhadap Terdakwa melalui pegawai bagian keamanan di klinik milik terdakwa sebagai hasil dari pertemuan di Hotel Hyatt sejumlah Rp3.450.000.000 yang disebut sebagai pinjaman WL (Wali Kota) Via P.Wid (Pak  Widiyanto Hadi Sumartoyo), dan uang yang biberikan oleh Tjahjo Widjojo alias Ayong sendiri ke Terdakwa melalui rekening Munawar sebesa Rp3.475.000.000. Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa menurut JPU adalah sebesar Rp6.925.000.000<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgefbiIBdtKsnjg8KleupC4y7Kw7l22_KcygaE7Q4KwHD2eZo-qBd8V8p4rwPHNgmx05pmUKXYY9Z5ZNy_uZhKZfOS8Ii2Gvt76j7zhLza5NzUGxKiG4rJtLOkPED7CcFjoZkq44NiDyjU/s640/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgefbiIBdtKsnjg8KleupC4y7Kw7l22_KcygaE7Q4KwHD2eZo-qBd8V8p4rwPHNgmx05pmUKXYY9Z5ZNy_uZhKZfOS8Ii2Gvt76j7zhLza5NzUGxKiG4rJtLOkPED7CcFjoZkq44NiDyjU/w640-h360/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Erwanto (Staf PT SGS) dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS )</span></span></td></tr></tbody></table>Anggota Majelis Hakim DR. Emma Ellyani, SH., MH sependapat dengan JPU, bahwa total duit yang diterima Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD adalah sebesar Rp6.925.000.000<br /><br />Akan tetapi, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan anggota Majelis Hakim Kusdarwanto, SH., SE., MH tidak mempertimbangkan duit sebesar Rp3.450.000.000 karena fakta persidangan terungkap, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo menyerahkan duit secara bertahap yang totalnya sejumlah Rp3.450.000.000 bukan ke Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD melainkan ke pegawai bagian kemanan Klinik milik terdakwa yang selalu berganti-ganti orang dan tidak ada bukti atau yang menyaksikan (apakah duit itu nyangkut di saku pakin Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo..???)<br /><br />Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan anggota Majelis Hakim Kusdarwanto, SH., SE., MH berkeyakinan, bahwa duit sebesar Rp3.450.000.000 di terima Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT SGS melalui rekening Munawar. Sebab Munawar menjelaskan, bahwa rekeningnya pernah dipinjam oleh Terdakwa<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menyebutkan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan Tjahjo Widjojo alias Ayong, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan Rudi Wahono, mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Ada yang aneh dalam perkara ini, yaitu terkait nama “PRI” yang disebutkan dalam BAP maupun Dakwaan Jaksa. Nama “PRI” ibarat cerita dongeng yang takan pernah ada ujudnya, karena nama “PRI” tak pernah dihadirkan bakhan terdakwa sendiri tidak mengenalnya<br /><br />Lalu  benarkah ada orang yang bernama "PRI" dalam kasus perkara ini, atau hanya...? Kalau memang benar ada, dimana gerangan? Kalau disebutkan sebagai “DPO alias Daftar Pencarian Orang), sejak kapan dan nomor berapa penetapan DPO-nya??? Kalau memang "PRI" disebutkan sebagai orang kepercayaan Terdakwa, mengapa Terdakwa tidak mengenalnya?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang “memakan keringat rakyat” sebesar Rp14 M seperti H. Nurudin Hasan (Anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN), Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah (Pejabat Pengadaan), Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan Erwanto  (Staf PT SGS). Atau mereka sudah .......???”<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tentang Kekuasaan Hakim dalam perkara pidana Khususnya Tindak Pidana Korupsi, yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapakan seseorang sebagai terdakwa setelah didengar keteranggannya di persidangan, maka “cerita”  tentan penegakan hukum di negara hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan membuat penyidik maupun Jaksa kebingunan dan kerepotan untuk membuat saurat dakwaannya<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcGhdtLCHg3Ug_u9zYWbNirNVuhXs3RX7RMIpCUiEZK7MmF3HDGlh9msCfDbcxQaxdTHuvxU8l_OsD1hZRxqljBAxRWVvahxjhPTuwSwwJSJqRGpnYwo6yUuHi23lsl5ZNIDKVoeStrl0/s1334/IMG20210916102218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcGhdtLCHg3Ug_u9zYWbNirNVuhXs3RX7RMIpCUiEZK7MmF3HDGlh9msCfDbcxQaxdTHuvxU8l_OsD1hZRxqljBAxRWVvahxjhPTuwSwwJSJqRGpnYwo6yUuHi23lsl5ZNIDKVoeStrl0/w640-h288/IMG20210916102218.jpg" width="640" /></a></div>Namun karena kewenangan itu tidak ada, kecuali Majelis Hakim hanya menyebutkan pihak-pihak yang terlibat. Sementara dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertibangan putusannya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa, tak sedikit hanya tercantum dalam putusan saja, namun kenyataannya ada “yang hilang begitu saja atau dihentikan alias di SP3-kan, diantanranya adalah Kasus perkara Korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki Malang tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8 milliar, Kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 milliar serta  kasus Korups Gratifikasi penerimaan Japung (Jasa Pungut) APBD Kota Surabaya 2009 untuk DPRD Surabaya tahun 2009 sebesar Rp720 juta . <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Belum lagi SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tahun 2015 yang sempat menghebohkan masyarakat luas Khususnya Kota Surabaya saat menjelang Pemelihan Wali Kota Surabaya pada 9 Desember 2015. Ada apa hukum di negara hukum...???<br /><br />Andai saja kasus ini adalah pencurian atau pencemaraan nama baik seseorang melaalui Media Sosaial ataupun pelaanggaran aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun  PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, bisa jadi tak butuh waktu lama untuk menghukum pelakunya<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair <br /><br />"MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; 2. Menghukum Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana  selama 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menghukum Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.475.000.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis diakhir putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Seusai persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa pihaknya masih pikir-pikir dan menunggu dari Terdakwa yang saat ini sedang sakit keras. Selain itu juta mengatakan, bahwa pihaknya berharap Terdakwa akan bebas karena dokumen yang ditunjukan dalam persidangan adalah palasu</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisL3aWxXyBRct03sWEA0i1RbP7CJxJsXTP8it4412VVeUQEmwBXEtnPPewDSQG_BbGf4b3fVMs2mPWDOUN2iBljA1L9k96rbklgVtJaxdgj0v5BOacuvngK8x8x1gIs2CXujhhCJEbXZQ/s1230/IMG20210916101829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1230" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisL3aWxXyBRct03sWEA0i1RbP7CJxJsXTP8it4412VVeUQEmwBXEtnPPewDSQG_BbGf4b3fVMs2mPWDOUN2iBljA1L9k96rbklgVtJaxdgj0v5BOacuvngK8x8x1gIs2CXujhhCJEbXZQ/w640-h310/IMG20210916101829.jpg" width="640" /></a></div>“Kami masih pikir-pikir, dan juga kami menggu dari Terdakwa yang saat ini sedang sakit keras. Kalau kam berharap Terdakwa bebas karena karena dokumen yang ditunjukan dalam persidangan adalah palasu,” kata Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dalam melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir80D3xPHYPY42u-pUagRj2wfWU9vtPlQO8UvPtUUWctCbe9unb91x731_-cqWUNUsUOoa3_kzZf97qyeOt5dcUyvLIsIjIoIQe6n-XY0DqDmKiPZZdgXT_iLoLBpeqwEPOfcuqc5IyCk/s920/IMG_20210916_102003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="920" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir80D3xPHYPY42u-pUagRj2wfWU9vtPlQO8UvPtUUWctCbe9unb91x731_-cqWUNUsUOoa3_kzZf97qyeOt5dcUyvLIsIjIoIQe6n-XY0DqDmKiPZZdgXT_iLoLBpeqwEPOfcuqc5IyCk/w640-h392/IMG_20210916_102003.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. 8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsztkPdLHg3RmIQNL7cZjKbCj64o5Rr0Cck8asngzVhAtkhOiubsq-WHU4d8kS_DKDPda5NTCaRwqXvhXSHvKKnlfLfa4iN6f2LvFKBXDlywCNpCCHped9r4ZQ-p9M7cpbifP4xDxQQZ0/s639/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsztkPdLHg3RmIQNL7cZjKbCj64o5Rr0Cck8asngzVhAtkhOiubsq-WHU4d8kS_DKDPda5NTCaRwqXvhXSHvKKnlfLfa4iN6f2LvFKBXDlywCNpCCHped9r4ZQ-p9M7cpbifP4xDxQQZ0/w640-h320/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (Foto Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;">Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.<br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA<br /><br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.<br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg41zX-0uyYLZZD4cZy4UqbiGl7c8cv2jDtrUACgGOC9-Fkh_V6vA2u6Vpz0pMx4AvyBk4-CKrEsKVtb9nIqZYCJtCKkrOcGJfqZvC9692p-hVu1AbhFDzZltEHmd-ItdIO8kkL1dszdqk/s532/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg41zX-0uyYLZZD4cZy4UqbiGl7c8cv2jDtrUACgGOC9-Fkh_V6vA2u6Vpz0pMx4AvyBk4-CKrEsKVtb9nIqZYCJtCKkrOcGJfqZvC9692p-hVu1AbhFDzZltEHmd-ItdIO8kkL1dszdqk/w640-h360/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table>Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).<br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.<br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVu13KOmUD6SarMu1-8XFJErlo-S_F0jd4hazv06q9PoPSRJHMec8oNkSkmdzYqSB2IzI5CQoSBvrEpcM-xKe-EYU4ADnbJUwj61HPZ5VON2hzgsohoVeiPbEWCVj2pxATxqeeCMz5j2E/s640/IMG20210429114558++Pejabat+Panitia+Pengadaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="640" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVu13KOmUD6SarMu1-8XFJErlo-S_F0jd4hazv06q9PoPSRJHMec8oNkSkmdzYqSB2IzI5CQoSBvrEpcM-xKe-EYU4ADnbJUwj61HPZ5VON2hzgsohoVeiPbEWCVj2pxATxqeeCMz5j2E/w640-h380/IMG20210429114558++Pejabat+Panitia+Pengadaan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"> Pejabat Panitia Pengadaan</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000<br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br />Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.<br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000<br /><br />Untuk  konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp7.046.437.800 untuk konstruksi.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT4pThc0cmxV788F-etKe7gXRjZZdX1qf0WN7E705mhMBxh4D9110ZBOABE16ngbc6Qr2w_KaQu0x7-l_IY1TE4faE9PBwlHGP1rbMbG2lh6ACs3tB2sr0Jsa1s4snji66I3ru1YlG6Rg/s640/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT4pThc0cmxV788F-etKe7gXRjZZdX1qf0WN7E705mhMBxh4D9110ZBOABE16ngbc6Qr2w_KaQu0x7-l_IY1TE4faE9PBwlHGP1rbMbG2lh6ACs3tB2sr0Jsa1s4snji66I3ru1YlG6Rg/w640-h296/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br /><br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br /><br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br /><br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709,; 11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000,;<br /><br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182, 13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606.<br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ;<br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.<br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942<br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000<br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiasYimz0D5wkSnbsAg4hAQM3uc3js96Xu2VnXJa9zAZ1NlaDPaGuFKT9WQ9IW3lBGzztsrSVbiTzMuktb8gaunro2qBh6GCV6ULt_oGvdYGPVs9-9iBK09hOrJ8HRUrj1Gew4Px-fRlN8/s1330/IMG20210916102410.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiasYimz0D5wkSnbsAg4hAQM3uc3js96Xu2VnXJa9zAZ1NlaDPaGuFKT9WQ9IW3lBGzztsrSVbiTzMuktb8gaunro2qBh6GCV6ULt_oGvdYGPVs9-9iBK09hOrJ8HRUrj1Gew4Px-fRlN8/w640-h288/IMG20210916102410.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br /> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya.<br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar di Vonis 4.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi “Jembatan” Rp3.4 M

“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Pembangunan J...

»

Soemarno (Direktur PT. MS) Diadili Karena Diduga Korupsi Kredit ‘Macet’ Bank Jatim Pusat Sebesar Rp3 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Kasus ini akan menyeret 2 mantan pejabat Bank Jatim Pusat yang berstatus Terpidana dalam perkara Korupsi Kredit Bank Jatim Pusat tahun 2010 – 2011 sebesar Rp155 M, yaitu Wonggo Prayitno mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmtt9HxBgwSpG0RTFL0IWuKLHdkNyraOsLP0Kuxjsegdm4UKTervSCf-CNdhbPxwphUhEpI3NUArPRrooSwVNUNSZNQRw8MAQn3XSWYQbhoEy53YspznS6LVS-ziHaqf_tVDgsySI8ofY/s1334/IMG20210914125634.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmtt9HxBgwSpG0RTFL0IWuKLHdkNyraOsLP0Kuxjsegdm4UKTervSCf-CNdhbPxwphUhEpI3NUArPRrooSwVNUNSZNQRw8MAQn3XSWYQbhoEy53YspznS6LVS-ziHaqf_tVDgsySI8ofY/w640-h288/IMG20210914125634.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Korupsi Kredit bermasalah di Bank milik pemerintah, lagi-lagi ‘menghiasai’ ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidaorjao, Jawa Timur.<br /><br />Saat ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sedaang mengadili Tiga perkara Korupsi Bank milik pemerintah pusat (BUMN) dan Bank milik Pemerintah Daerah (BUMD), yaitu ; <br /><br />1. Perkara Korupsi Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp177 M yang menyeret 2 terdakwa selaku Kepala Cabang dan Penyelia berrsama 2 Debitur<br /><br />2. Perkara Korupsi dana Perjalanan Dinas sebanyak 653 kali dalam kurun waktu 3 tahun (2019 – 2021) pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya dengan kerugian negara sebesar Rp4 miliar lebih yang Harizki Catur Novanto, S.H selaku Pegawai Bank BRI Kanwil Surabaya, dan<br /><br />3. Perkara Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta yang menyeret Leonardo Saputra Wiradharma selaku debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya<br /><br />Dan kini, ‘nongol’ lagi perkara Korupsi Kredir Bank Jatim Pusat yang mergikan keuangan negara sebesar Rp3 miliar lebih dengan Terdakwa Soemarni Bin Pakis, warga Manukan Lor 2 F/51 RT. 005 RW. 001 Manukan Kulon, Tandes, Surabaya atau Jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoharjo. Selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera <br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKxKXrTnIeuTdb-81PykvHDNqayboJVj7pZIk4s3SYV9TGgzBellZTORU1JGYyTXTQ4JJjikjgMDz2hrf12upjPg8lK6jgNnmmZJxpVHwlupgJVtQTxlS7_7x3FgeF4Zpt-UI2bnFj3g/s533/Bank+Jatim.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKxKXrTnIeuTdb-81PykvHDNqayboJVj7pZIk4s3SYV9TGgzBellZTORU1JGYyTXTQ4JJjikjgMDz2hrf12upjPg8lK6jgNnmmZJxpVHwlupgJVtQTxlS7_7x3FgeF4Zpt-UI2bnFj3g/w640-h360/Bank+Jatim.png" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto lingkaran merah, <span>Wonggo Prayitno mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim;, Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim</span></span></span></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Namun kasus ini sedikit menarik, karena 2 mantan pejabat Bank Jatim Pusat yang sudah  berstatus Terpidana dalam perkara Korupsi Kredit Bank Jatim Pusat pada tahun 2010 – 2011 yang mergikan keuangan negara sebesar Rp155 miliar, yaitu Wonggo Prayitno mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim akan terseret kemabali<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Hal itu sesuai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsusu) Kejaksaan Negeri (Kejari) Suarabaya, yakni Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H dkk yang dibacakan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 13 September 2021</span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dalam perkara Korupsi Kredit Bank Jatim Pusat pada tahun 2010 – 2011 yang mergikan keuangan negara sebesar Rp155 miliar, di Vonis pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan 4 bulan. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan, <span>Jumat, 6 April 201</span><span> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhETSLMskJVZEQbgfCYi6QK0Ia9MtPR4RR2Vz2qJjHnbYuiGaprdIcK8v9uwsIgVEe-K4HyEz8NozDZx5b3sRyRyO9URSgWNfe9MWzc1tFjuIdMoqmOjaAgmStzMaYi5LLO1-Pa2hK6LKg/s1334/IMG20210914125644.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhETSLMskJVZEQbgfCYi6QK0Ia9MtPR4RR2Vz2qJjHnbYuiGaprdIcK8v9uwsIgVEe-K4HyEz8NozDZx5b3sRyRyO9URSgWNfe9MWzc1tFjuIdMoqmOjaAgmStzMaYi5LLO1-Pa2hK6LKg/w640-h288/IMG20210914125644.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: small;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 13 September 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Surabaya terhadap Terdakwa Soemarni Bin Pakis Selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa.Sementara Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Rutan Klas I Surabaya<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU Raden Wiwid dkk menjelaskan, bahwa terdakwa SOEMARNO bin PAKIS selaku Direktur PT, Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendiriaan PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya, bersama-sama  dengan Drs. WONGGO PRAYITNO, MM, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor :046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 November 2008, ARYA LELANA selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor :049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011, (masingmasing diajukan dalam penuntutan terpisah) dan LIAUW INGGARWATI selaku Pengendali PT. Marwati Sejahtera (Daftar Pencarian Orang/DPO), <br /><br />Pada kurun waktu antara bulan Februari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Jalan Basuki Rahmat No. 98-104 Embong Kaliasin Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu : </span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJFk9eIN-dc9NTHrkNZ9wfc4M8UPLlI8Q_Mj6OA19bcWdqUmY2DegRItQNE0XwHZquWGcMhipihYe7ZZrcIzL5YDLSd2va4GzD4LP9W4Jw-luJx3BA-ZesN0OKn5I2B4NrYTa-12UMe7U/s1334/IMG20210914125548.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJFk9eIN-dc9NTHrkNZ9wfc4M8UPLlI8Q_Mj6OA19bcWdqUmY2DegRItQNE0XwHZquWGcMhipihYe7ZZrcIzL5YDLSd2va4GzD4LP9W4Jw-luJx3BA-ZesN0OKn5I2B4NrYTa-12UMe7U/w640-h288/IMG20210914125548.jpg" width="640" /></a></div>B<span style="font-size: small;">ahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tahun 2014 mencairkan Kredit Modal Kerja Pola KEPPRES melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Utama Surabaya, diantaranya yaitu kepada debitur PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., MH. </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Penyaluran Kredit Modal Kerja Pola KEPPRES tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dan pihak eksternal. Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit, antara lain: tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat</span></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSAVlEm3mI-QLKq5FZwlMePPl2f8a_emENMP06GrdNObcW_jCFI2H3H5qVZa7v9B6xzY8xJQdq3p5jbcuf5EIHSGxydx4Ivy2A-c1Gpz3RVp1eOWLuI_LVxGaLCkF3bEwGVBAowxpicg/s1334/IMG20210914125654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNSAVlEm3mI-QLKq5FZwlMePPl2f8a_emENMP06GrdNObcW_jCFI2H3H5qVZa7v9B6xzY8xJQdq3p5jbcuf5EIHSGxydx4Ivy2A-c1Gpz3RVp1eOWLuI_LVxGaLCkF3bEwGVBAowxpicg/w640-h288/IMG20210914125654.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Modal Kerja Pola KEPPRES oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, adalah sebagai berikut : 1). Prases analisa dan persetujan kredit dilakukan tanpa dokumen yang layak dan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian. 2). Agunan Tambahan berupa mobil bukanlah milik debitur dan tidak dilakukan survey atau penilaian. 3). Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. <br /><br />Bahwa Kredit Modal Kerja Pola KEPPRES oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, kepada PT. Marwati Sejahtera, berstatus macet (col 5). <br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh SOEMARNO bin PAKIS, Drs. WONGGO PRAYITNO, MM., ARYA LELANA dan LIAUW INGGARWATI dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, mengucurkan dana kredit <br /><br />Dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, merupakan perbuatan melawan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu : <br /><br />1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. <br /><br />2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. <br /><br />3) Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi. <br /><br />Perbuatan terdakwa SOEMARNO bin PAKIS bersama-sama dengan Drs. WONGGO PRAYITNO, MM, ARYA LELANA dan LIAUW INGGARWATI tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu : SOEMARNO bin PAKIS dan LIAUW INGGARWATI, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cg. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar Rp. 3.089.523.854,21 (tiga milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen) Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtyAwtW93dRUqH5JBcI3j0MDIk2quUyhb9o1XpR3HTSP9gzFtDhYKO75PCF0L4258NbVxcZYUCv1fatP7EN2nkYYxmQOV9uBeV-lRfkb4srZZkzJBUKmkgWMLSFB67_BdzlyyW2T37B98/s1334/IMG20210914125710.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtyAwtW93dRUqH5JBcI3j0MDIk2quUyhb9o1XpR3HTSP9gzFtDhYKO75PCF0L4258NbVxcZYUCv1fatP7EN2nkYYxmQOV9uBeV-lRfkb4srZZkzJBUKmkgWMLSFB67_BdzlyyW2T37B98/w640-h288/IMG20210914125710.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Pjawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, <br /><br />Maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. 1/c tanggal 1 Februari 1977. <br /><br />Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tangga! 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 19399 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, <br /><br />Maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tangga! 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. <br /><br />Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggai 30 April 2012 <br /><br />Serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmYRNVPbvPbuqgjwSgmVj7M1IYBOcSwxWJceKONVkJtsL9e-QdeVsdEXdXd3-dq9gUvNFw_HNbUk0uBxe0C5WS9itmGxxzIvwqfjkiTGDm6Ibv_6NN-4nhvNY8czhbZCcd6HqS0GJrjF0/s1123/IMG20210914125540.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1123" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmYRNVPbvPbuqgjwSgmVj7M1IYBOcSwxWJceKONVkJtsL9e-QdeVsdEXdXd3-dq9gUvNFw_HNbUk0uBxe0C5WS9itmGxxzIvwqfjkiTGDm6Ibv_6NN-4nhvNY8czhbZCcd6HqS0GJrjF0/w640-h342/IMG20210914125540.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres, yaitu fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan, dimana kredit modal kerja pola keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada tahun 2014 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi. <br /><br />Bahwa secara umum untuk prosedur pengajuan kredit modal kerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yaitu : - Surat permohonan calon debitur ke melalui Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk,; - Calon debitur melampirkan kelengkapan berkas, sebagai berikut : a. Surat pemohonan kredit,: b. Identitas debitur (company profile, ijin usaha, anggaran dasar, dan dokumen Lain yang diperlukan),; c. Debitur melampirkan dokumen kontrak kerja. <br /><br />- Dilakukan verifikasi kelengkapan berkas,; - Dilakukan BI Checking Sistem Informasi Debitur (SID). - Proses on the Spot (OTS) ke lokasi usaha/kantor dan agunan debitur. - Analisa kelayakan kredit berdasarkan hasil verifikasi ke key person dan on the Spot (OTS) di lokasi usaha/kantor dalam bentuk Laporan Kunjungan apakah permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut atau ditolak. <br /><br />- Proses memutus kredit yang dilakukan oteh Kelompok Pemutus Kredit yang disesuaikan dengan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK), dimana yang termasuk dalam Kelompok Pemutus Kredit diatur berdasarkan kewenangan pemberian kredit dalam pada plafond-plafond tertentu. <br /><br />- Apabila disetujui dilanjutkan pembuatan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk disampaikan kepada Calon Debitur. - Apabila tidak disetujui dibuatkan surat penolakan. <br /><br />- Apabila calon debitur menyetujui persyaratan di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dimaksud diatas maka dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dihadapan pejabat Bank Jatim disesuaikan dengan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK). <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa PT. Marwati Sejahtera yang beralamat di Jl. Satelit Utara ilI/ET-35 Surabaya didirikan pada tahun 2012 sebagaimana Akta Pendiriaan PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, dengan susunan pengurus : LIEM SUSILOWATI (adik dari LAUW INGGARWATI) selaku Komisaris, dan terdakwa SOEMARNO Bin PAKIS selaku Direktur. <br /><br />Bahwa pengendali dan pemilik PT. Marwati Sejahtera tersebut adalah LIAUW INGGARWATI, namun tidak dimasukkan dalam susunan pengurus. <br /><br />sekitar awal Februari 2014, LIAUW INGGARWATI mendatangi saksi Ir. SUGIYANTO selaku Direktur Tehnik dan Humas PT. Bumi Maspion untuk meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut PT. Bumi Maspian menyetujuinya. <br /><br />Selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/li/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.800.000.000,(delapan milyar delapan ratus juta rupiah). <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSkKme4v_cOxU9j0fvwD1VszSIECTkfafsmLlzFDySzpGTKxyr0-MQHh3v8qtJCIa3b1z8pmAZJou_PT1Ce6AtKZmp1z3BFKT6KF5CArFKukKxev6d80Sh4bhfW9cMXxDqjlhLFS6LpN0/s1334/IMG20210914125634.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSkKme4v_cOxU9j0fvwD1VszSIECTkfafsmLlzFDySzpGTKxyr0-MQHh3v8qtJCIa3b1z8pmAZJou_PT1Ce6AtKZmp1z3BFKT6KF5CArFKukKxev6d80Sh4bhfW9cMXxDqjlhLFS6LpN0/w640-h288/IMG20210914125634.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah mendapatkan proyek pekerjaan tersebut diatas, LIAUW INGGARWATI menemui Drs. WONGGO PRAYITNO, MM (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) dan ARYA LELANA (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan akan mengajukan kredit modal kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera serta meminta agar kreditnya dapat segera diproses <br /><br />Dan selanjutnya Drs. WONGGO PRAYITNO, MM memerintahkan ARYA LELANA untuk segera memproses kredit yang diajukan oleh LIAUW INGGARWATI dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera tersebut. <br /><br />Bahwa kemudian terdakwa SOEMARNO Bin PAKIS selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada ARYA LELANA, berupa : a. Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/11/2014 tanggal 11 Februari 2014,; b. Asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/8M/db-BM/!!/2014 tanggal 11 Februari 2014. <br /><br />c. Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris). d. Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor : 02.824.929.0-604.000. » Copy Surat 1zin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012. Sejahtera Nomor : 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012. <br /><br />e. Copy SHGB No. 2361 atas nama Indriati Iskak untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No. : 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014, dan juga copy BPKB No.1-07795365 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi. <br /><br />f. Copy legalisir Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013 dengan hasil penilaian terhadap asset 1 (satu) bidang tanah, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak di Perumahan Graha Tirta Jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sesuai SHGB No. 2361 luas 135 m2 atas nama Ny. Indriati Iskak sebesar Rp1.151.000.000,(satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pal. L-117-ET No.Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CFO23622 warna Hitam Mika atas nama Soemarno adalah sebesar Rp405.000.000,(empat ratus lima juta rupiah), dan g. Copy KTP atas nama Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati. <br /><br />Setelah menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera lalu ARYA LELANA diajak oleh terdakwa SOEMARNO Bin PAKIS dan LIAUW INGGARWATI untuk melihat lokasi proyek PT. Bumi Maspion di Gresik yang dikerjakan oleh PT. Marwati Sejahtera. <br /><br />Kemudian ARYA LELANA membuat adminitrasi untuk kelengkapan kredit berupa : a. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014. <br /><br />b. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID atas nama PT. Marwati Sejahtera No : 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014. <br /><br />c. Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana. <br /><br />d. Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014. <br /><br />e. Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014. <br /><br />f. Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014. <br /><br />g. Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera. <br /><br />h. Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera dan i. Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014. <br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMQT7VUQaLkSsSNASC4zlK6hGtW1DDZM6oVXj546Is9FUEXaH_3n6PEiuP3DcDLFEweMceL1s618IMrODwGAct3dLB4M3csUmNmMpLOyAmkKo982juhaSfZmza2cQwzW60ub4w03rPwE/s771/Screenshot+2021-09-15+at+02-58-15+Empat+Pegawai+Bank+Jatim+Divonis+3%252C4+Tahun+Penjara.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="524" data-original-width="771" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMQT7VUQaLkSsSNASC4zlK6hGtW1DDZM6oVXj546Is9FUEXaH_3n6PEiuP3DcDLFEweMceL1s618IMrODwGAct3dLB4M3csUmNmMpLOyAmkKo982juhaSfZmza2cQwzW60ub4w03rPwE/w640-h434/Screenshot+2021-09-15+at+02-58-15+Empat+Pegawai+Bank+Jatim+Divonis+3%252C4+Tahun+Penjara.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam membuat Analisa Kredit tersebut ARYA LELANA tidak melibatkan Relationship Manager (RM) sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang hanya ditandatangani oleh ARYA LELANA selaku pengusul, <br /><br />Selain itu ARYA LELANA dalam melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yang diajukan berupa SHGB No. 2361 atas nama Indriati Iskak untuk sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru dan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi, hanya mendasarkan atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013. <br /><br />Dalam Laporan Penilaian Properti tanggal 23 Desember 2013 tersebut, objek yang dinilai berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No.Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CFO23622 warna Hitam Mika atas nama Soemarno sedangkan yang dijadikan agunan tambahan adalah 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi yang tanpa disertai dengan bukti jual beli yang lengkap dan tidak dilakukan konfirmasi kepada PT. Darma Bhakti Teknologi. Bahwa analisa terhadap aspek keuangan dibuat tanpa disertai dengan bukti pendukung/dokumen laporan keuangan. <br /><br />Meskipun tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) dan penilaian agunan tambahan hanya dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan bahkan dibuat sebelum PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase Ii! Romokalisari Surabaya, usulan kredit PT. Marwati Sejahtera tetap disetujui oleh Drs. WONGGO PRAYITNO, MM dan ARYA LELANA sebagaimana tertuang dalam dokumen : <br /><br />a. Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014, <br /><br />b. Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Drs. WONGGO PRAYITNO, MM tanggal 28 Februari 2014. <br /><br />c. Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014. <br /><br />Sebagaimana Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, kredit yang disetujui (Plafond kredit) sebesar Rp. 4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak akad kredit. <br /><br />Dalam Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera dan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/268/KMKorp tangga! 28 Februari 2014, untuk persyaratan pencairan kredit point 3.4. menyebutkan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur, disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit, dengan persetujuan Keputusan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama. <br /><br />Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Direksi No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan phisik proyek berdasarkan progrees report, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhanya sekaligus secara utuh. <br /><br />Setelah dibuatkan Surat Persetujuan Permohenan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 0521/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank Jatim dan pada hari sama yang dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., MH. <br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR2J4sx1YdjOOyauEHG6C2nTzS86d1MY4TV5lqdaP8lPKwFgj6hd3DzzaDv5SRfP-LGdr-ZvjbkCuXFIpP4G9sJM9AQ_5e0jR5-1TxCV0X75MA3wuw6mVt_Vf1vznUHIeQZSKnbYuzjjI/s1334/IMG20210914125634.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR2J4sx1YdjOOyauEHG6C2nTzS86d1MY4TV5lqdaP8lPKwFgj6hd3DzzaDv5SRfP-LGdr-ZvjbkCuXFIpP4G9sJM9AQ_5e0jR5-1TxCV0X75MA3wuw6mVt_Vf1vznUHIeQZSKnbYuzjjI/w640-h288/IMG20210914125634.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres secara bertahap dengan perincian : <br /><br />Pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor :027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp1.100.000.000,(satu milyar seratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp. Rp1.100.000.000,(satu milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2014 . <br /><br />Pada tanggal 03 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,(satu milyar empat ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2014 dan sebesar Rp. 1.200.000.000,(satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014. <br /><br />Pada tanggal 20 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor :020/MS/PPS/IIl/2014 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 2.350.000.000,(dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp. 2.350.000.000,(dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2014. <br /><br />Sehingga total dana fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br />Setelah terdakwa SOEMARNO bin PAKIS melakukan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres tersebut secara bertahap, ternyata dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi LIAUW INGGARWATI. <br /><br />Meskipun plafond kredit PT. Marwati Sejahtera telah dicairkan sebesar Rp. 4.750.000.000,(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pekerjaan PT. Marwati Sejahtera berupa Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut, <br /><br />Maka PT. Bumi Maspion memberikan Surat Teguran kepada PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Surat Teguran I No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Teguran II No. 01.1/BM/dB-BM/!!!/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak. <br /><br />Bahwa sampai tanggal 27 Desember 2014 dilapangan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m? (4 27 4 dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m?) dan PT. Bumi Maspion hanya melakukan pembayaran ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />a. tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 888.000.000,(delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m? sebagaimana Opnam | tanggal 20 Maret 2014 dan ditransfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014. <br /><br />b. tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 888.000.000,(delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m? sebagaimana Opnam II tanggal 22 April 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggai 2 Mei 2014. <br /><br />c. tanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 613.000.000,(enam ratus tiga belas juta rupiah) untuk volume 11.050 m? sebagaimana Opnam III tanggal 1 Desember 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tangga! 23 Desember 2014. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCFQurhu3IaaoW9ohnq4XkhNdhwbHrQPdjpIRZfRSsFoB75phtXojmLfWGjknFLX8bPgR6eLwK4Hj1AUZsYooRh_UUmuuspSRpQBao41-sxA0G8ZAWfKx_WfJQ6pQntWE8sthy-rTwc1Y/s1334/IMG20210914125548.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCFQurhu3IaaoW9ohnq4XkhNdhwbHrQPdjpIRZfRSsFoB75phtXojmLfWGjknFLX8bPgR6eLwK4Hj1AUZsYooRh_UUmuuspSRpQBao41-sxA0G8ZAWfKx_WfJQ6pQntWE8sthy-rTwc1Y/w640-h288/IMG20210914125548.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut : <br /><br />a. Tanggai 16 April 2014 sebesar Rp. 534.901.736,11,(lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sebelas sen). <br /><br />b. Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. Rp. 512.574.409,68.(lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh putuh empat ribu empat ratus sembilan rupiah enam puluh delapan sen). <br /><br />c. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 613.000.000,(enam ratus tiga belas juta rupiah). <br /><br />Total sebesar Rp1.660.476.145,79 (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen). <br /><br />Karena dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III menyebabkan pekerjaan PT. Marwati Sejahtera tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak, sehingga menyebakan pembayaran kredit PT. Marwati Sejahtera pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tidak dapat terselesaikan/macet dan dinyatakan kolektibillitas 5 (macet). <br /><br />Dalam pemberian kredit modal kerja pola keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera pada tahun 2014 tersebut, diketahui bahwa proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014. <br /><br />Dalam tahap analisa kredit yang dilakukan tanpa melibatkan RM, tanpa diakukan survey terhadap agunan tambahan dan tahap putusan kredit dilakukan secara cepat, pejabat yang berwenang yaitu Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi serta saksi Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, tidak mematuhi prinsip kehatihatian sehingga bertentangan dengan : <br /><br />1. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". <br /><br />2. Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.” <br /><br />3. Surat Edaran (SE) Direksi No : 048/009/DIR/KMK tangga! 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan phisik proyek berdasarkan progrees report, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhanya sekaligus secara utuh. <br /><br />Perbuatan terdakwa SOEMARNO bin PAKIS bersama-sama dengan Drs. WONGGO PRAYITNO, MM., ARYA LELANA dan LIAUW INGGARWATI tersebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu : SOEMARNO bin PAKIS dan LIAUW INGGARWATI dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cg. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar Rp3.089.523.854,21 (tiga milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen), dengan perincian ; Dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp1.660.476.145,79 (satu milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen). <br /><br />Perbuatan terdakwa SOEMARNO bin PAKIS bersama-sama dengan Drs. WONGGO PRAYITNO, MM, ARYA LELANA dan LIAUW INGGARWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Soemarno (Direktur PT. MS) Diadili Karena Diduga Korupsi Kredit ‘Macet’ Bank Jatim Pusat Sebesar Rp3 M

“Kasus ini akan menyeret 2 mantan pejabat Bank Jatim Pusat yang berstatus Terpidana dalam perkara Korupsi Kredit Bank Jatim Pusat tahun 2010...

»