KPK Sita Aset Milik Tersangka Mostofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dalam Kasus TPPU

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoXBL9R2WixZgLgWa3iuELVnbZ9wd5lAWhRFuFaVnJQUSVXjtOfu8S93maG1G0-qUBgpfwqnQ7WbsTCJ56YGhz75SGUl1U2l8Gs-giroevjW_BrGcAeu_hCsxeFfqaY87nrNcxlGV5Jys/s1280/3.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoXBL9R2WixZgLgWa3iuELVnbZ9wd5lAWhRFuFaVnJQUSVXjtOfu8S93maG1G0-qUBgpfwqnQ7WbsTCJ56YGhz75SGUl1U2l8Gs-giroevjW_BrGcAeu_hCsxeFfqaY87nrNcxlGV5Jys/w640-h480/3.jpeg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><span style="font-size: large;"> </span>Senin, 14 September 2020, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Satgas PBB KPK (Satuan Tugas Pengelola Barang Bukti), melakukan penyitaan dan pemasangan plang tanda penyitaan BB berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 m2 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan di kelurahan Soak Baru, Kec. Sekayu, Kab. Muba, Provinsi Sumsel (Sumatra Selatan) dengan dihadiri dan sekaligus disaksikan oleh Lurah Soak Baru dan Ketua RW setempat serta didampingi oleh petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Muba serta petugas Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Palembang terkait dugaan perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka Mustofa Kamal Pasa selaku (mantan) Bupati Mojokerto<br /><br />Hal itu disampaikan Jubir (Juru Bicara) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui telepon pada Selasa, 15 September 2020.<br /><br />“Tanah dan bangunan tersebut merupakan Aset PT. Musi Karya Perkasa dengan SHM Nomor 00281 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan yang masih memiliki ikatan keluarga dengan tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa),” kata Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, tanah itu diduga dibeli oleh tersangka MKP pada Tahun 2015, dan dilakukan pembangunan Mess, Kantor dengan pagar beserta fasilitas di dalamnya untuk  mendukung kegiatan usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa yang mengerjakan Proyek pekerjaan Jalan di Dinas PUPR Kab. Musibanyuasin tahun 2015. <br /><br />“Estimasi nilai aset saat ini mencapai lebih kurang sebesar Rp3 Milliar,” ujar Ali Fikri<br /><br />Selain itu, lanjut Ali Fikri, hari ini Selasa, 15 September 2020 bertempat di kantor Polres Musi Banyuasin, Tim penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan dan penyitaan berbagai dokumen dari saksi Erdian Syahri selaku Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Muba <br /><br />“Materi pemeriksaan yang dikonfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai kronologis dan legalitas pendirian PT. Musi Karya Perkasa yang beroperasi di Kabaputen Muba, karena diduga perusahaan ini sengaja dioperasionalkan oleh tersangka MKP dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya,” kata Ali Fikri<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2018, saat Mostofa Kamal Pasa (saat ini berstatus terpidana) selaku Bupati Mojokerto diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi suap pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 izin IMB (Izin Mendirikan Banguan) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZF1mtnDKelCj8Bazhx7t-Jz3wh5Jg1MRUAUJAQjVBEyQevKjjNN0-Fm0-OOzktiX1Pb-TtIrmXV3D0cRg72Z0k6Sa23xMpKjQpxSi3joyTfjoYe14agpPpv-2_-hdBpSX1NLRMy4xRms/s1280/4.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZF1mtnDKelCj8Bazhx7t-Jz3wh5Jg1MRUAUJAQjVBEyQevKjjNN0-Fm0-OOzktiX1Pb-TtIrmXV3D0cRg72Z0k6Sa23xMpKjQpxSi3joyTfjoYe14agpPpv-2_-hdBpSX1NLRMy4xRms/w640-h480/4.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, KPK tidak hanya meyeret si MPK, melainkan ada 5 tersangka/terdakwa yang saat ini sudah berstatus terpidana, yaitu Achmad Subhan (mantan Wakil Bupati Malang);, Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group dan Ahmad Suhawi. <br /><br />Anehnya, hingga saat ini, kasus inipun belum tuntas. Siapa tersangka baru dalam kasus Korupsi pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi yang sudah dibangun 1 tahun sebelum ada ijin oleh PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 selaku pemilik yang menyewakan kepada Perusahaan Telkomsel, XL dan Tree ?<br /><br />Pertanyaan ini muncul karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat membacakan surat putusan (Vonis) terhadap 5 (lima) terdakwa (terpidana), yaitu Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan mengatakan, barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. <br /><br />Dalam fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk biaya pengurusan Ijin Tower milik PT Protelindo adalah dari Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto menyampaikan ke Subhan, saat Subhan menemui Bambang Wahyudi dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Bupati Malang untuk membantu Suhawi, yang mengalami kesulitan untuk pengurusan Ijin dan meminta bantuan Subhan. Dan Subhan pun mengalami kesulitan untuk menemui Buapti Mojokerto.<br /><br />Penyerahan uang fee perijinan Tower milik PT Protelindo terhadap Mustofa Kamal Pasha bukan dari kelima terdakwa. Karena yang terungkap dalam fakta persidangan adalah, setelah  Onggo Wijawa berkomunikasi dengan Herman Setya Budi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk, dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama terkait penyegelan tower, kemudian terdakwa Onggo Wijaya kepada Suhawi.<br /><br />Dari Suhawi kepada Subhan. Lalu dari Subhan kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono dihadapan Bambang Wahyudi. <br /><br />Dari Nano Santoso Hudiarto alias Nono kepada Lutfi Arif Mustaqin selaku ajudan Bupati. Dari Lutfi Arif Mustaqin inilah baru disampaikan ke Mustofa Kamal Pasha.<br /><br />Jadi tak salah memang, bila pada saat persidangan Mustopa Kamal Pasha mengatakan, tidak menerima duit dari Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan yang didakwa selaku pemberi suap. Lalau siapa tersangka barunya ?<br /><br />Pertanyaan inilah yang belum terjawab oleh KPK, belum lagi puluhan kasus perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang semakin menambah kasus perkara Korupsi yang belum tuntas. (Jen)<br /></div>

News Tipikor KPK Sita Aset Milik Tersangka Mostofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dalam Kasus TPPU

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO – Senin, 14 September 2020, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Satgas PBB KPK (Satuan Tuga...

»

Dissenting opinion, Satu Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Jember Divonis Bebas, Tiga Dipenjara

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIgPGtBgmCI9778EElzJCYXeBVAK3y7ykLshfNVuvhH__mWBzQMildjWrljXwaDq7aqjmoeL7UgoLLU7betBWv3dRLrsybQQCVlK_fWZuoaqVX-sOstMpiatw3Ee0YaqRCPv9kt5kNxhg/s640/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIgPGtBgmCI9778EElzJCYXeBVAK3y7ykLshfNVuvhH__mWBzQMildjWrljXwaDq7aqjmoeL7UgoLLU7betBWv3dRLrsybQQCVlK_fWZuoaqVX-sOstMpiatw3Ee0YaqRCPv9kt5kNxhg/w640-h360/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Kasi Pidsus Kejari Jember, Setyo Adhi Wicaksono, S.H :</b></u> Kita sudah pasti akan kasasi setelah kita menerima putusan secara lengkap<br /></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 15 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan putusan (Vonis) Dissenting opinion atau pendapat yang berbeda antara 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) dengan Ketua Majelis Hakim yang membebaskan 1 (satu) dari 4 (empat) terdakwa yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT Maksi Solusi Enjinering (PT MSE) dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby Kasus Korupsi pembanungan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 (delapan puluh milliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milian tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh Lima ribu empat ratus tujuh puluh Lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Selain terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Majelis Hakim juga membacakan putusannya terhadap Ketiga terdakwa lainnya  dalam perkara yang sama (masing-masing berkas perkara berbeda/ (Splitsing), yaitu Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;, Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik Pasar Manggisan dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan<br /><br />Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, terdapat perbedaan pendapat. Ketua Majelis Hakim H. Isbullah Idris menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20/ 2001 atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP <br /><br />Sementara 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Ellyani,SH., MH dan M. Mahin, SH., MH menyatakan, bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair maupun Subsidair<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzNmYfw8YA3YuM3qoz2GRsMftNNatC0yMcl3jH8Aq6YpTAL7W-tod_VYXTcHZ76oUw2iRXC9cDSKoHzOC1ZFvgljj3CA2ZcuLq8uZl-T-GJ7deOA3uOFwqQyhpvzptgiWgpl2gLOGie8/s640/IMG20200602100721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzNmYfw8YA3YuM3qoz2GRsMftNNatC0yMcl3jH8Aq6YpTAL7W-tod_VYXTcHZ76oUw2iRXC9cDSKoHzOC1ZFvgljj3CA2ZcuLq8uZl-T-GJ7deOA3uOFwqQyhpvzptgiWgpl2gLOGie8/w640-h360/IMG20200602100721.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Anggota Majelis Hakim M. Mahin, SH., MH saat membacakan pertimbangan putusannya menyatakan, bahwa dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum tidak terbukti karena uang sebesar Rp70 juta yang ditransfer oleh M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan ke rekening pribadi terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik adalah merupakan hak terdakwa sebagai hasil karya membuat gambar yang kemudian diberikan kepada M. Fariz Nurhidayat, A.Md.<br /><br />"Terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik selaku Direktur PT Maksi Solusi Enjinering hanya membuat desain gambar atas permintaan M. Fariz Nurhidayat, A.Md yang kemudian hsail gambar itu diberikan kepada M. Fariz Nurhidayat, A.Md. dan dalam pembayaran tidak menggunakan perusahaan terdakwa," ucap Anggota Majelis Hakim M. Mahin, SH., MH<br /><br />Selain itu, lanjut anggota Majelis Hakim M. Mahin, SH., MH, dalam fakta hukum, bahwa saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md sebagai freelance yang paling berperan dalam pengawasan pembangunan Proyek Pasar Manggisan. <br /><br />“Yang meminjam perusahaan hingga memalsukan tanda tangan adalah M. Fariz Nurhidayat, A.Md,” ucap Anggota Majelis Hakim M. Mahin, SH., MH kemudian.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair dan Subsider ; 2 (dua) Membebaskan terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik dari dakwaan Primair dan Subsider tersebut; Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara; Biaya perkara dibebankan kepada negara,” Ucap Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan JPU Kejari Jember, bahwa terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan dan tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.<br /><br />Christie Jacobus selaku Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim sesuai fakta persidangan, dan pihaknya akan langsung berangkat ke Kabupaten Jember untuk menjeput terdakwa yang ditahan di Rutan Kabupaten Jember.<br /><br />“Itu sesuai fakta persidangan. Sekarang kami akan menjemput klien kami,” ujarnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara M. Nuril, selaku Penasehat Hukum terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Simengatakan, masi pikir-pikir dan berkordinasi dulu dengan pihak terdakwa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"terdakwa divonis 4 tahun. Kita masih pikir-pikir dan berkoordinasi dulu dengan pihak terdakwa," kata Nuril melalui sambungan telepon.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyPqBnUoWfa_T0GM_-3mdtygsBtq1M4wGAzDHeYOuImgnTk8ZjX4aPg0EaYufwPLm6BCABtOixyMYXu1lIjLSLD-rt5Xh6ZJML1CBVHGJ7EOhJJMEFaz4Ync_55nFRlyzGSjTW-PrkXbI/s2048/IMG20200915120216.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyPqBnUoWfa_T0GM_-3mdtygsBtq1M4wGAzDHeYOuImgnTk8ZjX4aPg0EaYufwPLm6BCABtOixyMYXu1lIjLSLD-rt5Xh6ZJML1CBVHGJ7EOhJJMEFaz4Ync_55nFRlyzGSjTW-PrkXbI/w640-h360/IMG20200915120216.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi putusan bebas oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember, Setyo Adhi Wicaksono, S.H kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa pihaknya dipastikan akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI setelah menerima putusan secara lengkap.<br /><br />“Kita pasti akan Kasasi setelah, setelah kita menerima putusan secara lengkap. Kita pelajari dulu apa pertimbangan Majelis Hakim,” kata Setyo melaalui sambungan telepon<br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah ada penyidikan baru atau pengembangan kasus, mengingat putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk perkara lain. <br /><br />Tetapi Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Jember, Setyo Adhi Wicaksono, S.H tidak dapat memastikannya. Alasannya masih menggu putusan dari Majelis Hakim<br /><br />Sementara nasib baik yang diterima terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, tidak dialami Tiga terdakwa lainnya. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md, terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE dan terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md dan terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)  juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Oleh Majelis Hakim, Terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebsar Rp200 juta subsidair 2 (dua0 bulan kurungan. Serta dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun<br /><br />Sedangkan tuntutan JPU, dengan pidan penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta secara tanggung renteng dengan terdakwa Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, dengan subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan<br /><br />Untuk terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE, bernasib lebih buruk. Karena Majelis Hakim menjatuhkan hukkuman (Vonis) pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dan dihukum juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,18 milliar subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.<br /><br />Tuntutan JPU terhadap terdakwa ini adalah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dan tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.181 milliar dengan subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqtJSnLR4dVtN-0ruglWHbviiMFItJl0MjeIqF9Cd9mYiHR81EY3bkHy6aQ5nbELiU_t6noi8-k1aKA_vghj7qoZPL-zffiLsurtpHhv8pQhYpeNGsIhk-qa1vLn1USxjiHEc0PrNwg4E/s2048/IMG20200915120156.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqtJSnLR4dVtN-0ruglWHbviiMFItJl0MjeIqF9Cd9mYiHR81EY3bkHy6aQ5nbELiU_t6noi8-k1aKA_vghj7qoZPL-zffiLsurtpHhv8pQhYpeNGsIhk-qa1vLn1USxjiHEc0PrNwg4E/w640-h360/IMG20200915120156.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan untuk terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp 200 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si sebagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan d1tambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Tuntutan JPU terhadap terdakwa ini adalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan pasal yang sama dengan putusan Majelis Hakim<br /><br />Seperti yang dibertakan sebelumnya. Dalam surat tuntutan JPU Kejari Kab. Jember membeberkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 berdasarkan audit BPKP  Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Yaitu mulai dari penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Penyusunan HPS buan dilakukan oleh terdakwa selaku PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan terdakwa selaku PPK dan PA (Pengguna Anggaran) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan terdakwa untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<br /><br />Selain itu saksi Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah saksi Pudjo Santoso<br /><br />Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara ipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0anFQpcnTPAX6AyWDelk9o4jZ6dza675zKSuKM2eKvxMU4-cnvP_fmYWjdnqBQoRHJDvK1QnLhT9tJMpuju9oM1abhmk0khVF-o0YqegS-ZJCkM4aGBpNnXMjuzhX2svqWhttGNxnWPQ/s640/IMG20200630121901.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0anFQpcnTPAX6AyWDelk9o4jZ6dza675zKSuKM2eKvxMU4-cnvP_fmYWjdnqBQoRHJDvK1QnLhT9tJMpuju9oM1abhmk0khVF-o0YqegS-ZJCkM4aGBpNnXMjuzhX2svqWhttGNxnWPQ/w640-h360/IMG20200630121901.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2618<br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen)<br /><br />Dan PT. Ditaputri Naranawa ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa selaku PPK dengan Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa dengan Nomor : 927/SPMK/94f.PDN/35.331/2918 tanggal 12 Oktober 2918.<br /><br />Dihari yang sama, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2918, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 927/SPMK/95f.PDN/35.331/2918 pertanggal 12 Oktober 2919 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, kemudian terdakwa selaku PPK bersama dengan PT. Ditaputri Waranawa, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak<br /><br />Setelah terdakwa selaku PPK mengeluarkan SPMK, seharusnya PT. Ditaputri Waranawa langsung melaksanakan pekerjaan, namun PT. Ditaputri Waranawa tidak melakukannya. Sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2918 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13.219%.<br /><br />Dalam pelaksanaannya, Edi Shandi Abdur Rahman, SE merekrut Hadi Sakti sebagai orang yang mengerjaan pekerjaan fisik Pasar Manggisan. Lalu saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminta kepada saksi Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa agar memberikan kuasa direktur kepada saksi Hadi Sakti untuk mengerjakan Pasar Manggisan dengan alasan, karena saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang melakukan penawaran.<br /><br />Selain itu saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE berjanji kepada saksi Agus Salim akan memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Sehingga kemudian saksi Agus Salim memberikan surat kuasa direktur kepada saksi Hadi Sakti sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. Selain itu karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mempunyai modal. Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE mengajak Badrussalam alias Kebet untuk memberikan pinjaman modal dalam mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan.<br /><br />Selanjutnya, untuk pekerjaan fisik di lapangan, Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mengerjakan sendiri melainkan mensubkontrakkan pekerjaan pasar Manggisan kepada Arjali berupa pekerjaan pembongkaran pasar lama, Pembuangan material, pekerjaan 36 unit ruko (diluar kilometer listrik dan lampu), pekerjaan footplat dan sloof lapak.<br /><br />Sedaangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan, M. Fariiz Nurhidayat, A.Md menyuruh Davin Adi Negoro untuk mengawasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan,  sedangkan tandatangan Sikam dalam laporan pengawasan dilakukan oleh Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang seolah-olah Sikam yang menandatangani laporan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 3 Desember 2918, saksi Hadi Sakti selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk pergunakan dengan rincian ; Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43 <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyphenhyphen2CJyiKwAGXapnec8bvpT7bFh0K5GGuA23ZYiEYPC6gTnjH1Va27xnraXlnrqlwmCjFU0rB4Gy6BuAFzld864iWWt6w7Eljy3P4tfkrt38LaL2ck9qONfzucnkM4SULfH2cwuFDLInQ/s640/IMG20200714114113.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghyphenhyphen2CJyiKwAGXapnec8bvpT7bFh0K5GGuA23ZYiEYPC6gTnjH1Va27xnraXlnrqlwmCjFU0rB4Gy6BuAFzld864iWWt6w7Eljy3P4tfkrt38LaL2ck9qONfzucnkM4SULfH2cwuFDLInQ/w640-h360/IMG20200714114113.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018, uang muka tersebut diterima dan masuk ke rekening saksi HadiSakti atau PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 60251/SPM-LS/3.06.01.01/2918 tanggal 3 Desember 2618 dan SP2D Nomor 13276/SP20-LS/3.96.91.91/2018.<br /><br />Namun faktanya, setelah uang diterima oleh PT. Ditaputri Waranawa, ternyata tidak digunakan sebagaimana pengajuannya. Sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang sampai minggu ke- 8 atau tanggu 2 Desember 2018, progres pekerjaan baru mencapai 12.950%, yang seharusnya sudah mencapai progres 62,120%. Sehingga ada deviasi atau keterlambatan pekerjaan sebesar -49.170% dari jadwal pelaksanaan.<br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak, terdakwa selaku PPK tidak melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM) dengan pihak PT. Ditaputri Waranawa. Dan pada saat ada keterlambatan pekerjaan, terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan atau memberikan peringatan/teguran terhadap PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Sampai akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018, PT. Ditaputri Waranawa berdasarkan laporan dari Davin Adi Negoro, hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55.462%.<br /><br />Pada tanggal 31 Desember 2018, terdakwa selaku PPK, tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Davin Adi Negoro yang bukan konsultan pengawas, melakukan pencairan anggaran dengan membayarkan uang sejumlah Rp2.562.573.367,04 sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17992/SP2D-LS/3.06.91.91/2018 masuk ke rekening Hadi Sakti atau PT. Ditaputri Waranawa pada rekening BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799<br /><br />Padahal progres fisik tidak seperti dalam laporan pengawasan karena ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan seperti pekerjaan tapak.<br />Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember,  ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kotrak 55,48%<br /><br />Setelah uang diterima oleh Hadi Sakti, kemudian uang tersebut oleh Hadi Sakti bersama Edi Shandy Abdur Rahman, SE dan Badrussalam alias Kebet tidak dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan fisik pasar Manggisan, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Edi Shandy Abdur Rahman, SE, Hadi Sakti, saksi Agus Salim diluar pekerjaan fisik pasar Manggisan serta untuk keuntungan Badrussalam alias Kebet yang sudah memberikan pinjaman modal.<br /><br />Dan terdakwa selaku PPK juga telah membayarkan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan sebesar 190% sebagaimana SPM-LS Nomor : 00214 tanggal 15 Nopember 2018, SP2D Nomor: 12078 tanggal 16 Nopember 2618 senilai Rp98.700.000 untuk konsultan perencana<br /><br />Sedangkan pembayaran konsultan pengawas berdasarkan SPM-LS Nomor: 99359 tanggal 31 Desember 2918, SP2D Nomor :17819 tanggal 31 Desember 2918 senilai Rp97.250.690<br /><br />Setelah pembayaran kegiatan perencanaan dan pengawasan dilakukan dan masuk ke masing-masing, Pudjo Santoso selaku Direktur CV. Menara Cipta Graha dan Sikam selaku direktur CV. Mukti Design Consultant, kemudian Pudjo Santoso mengambil fee 8% sejumlah Rp7.000.000, sedangkan saksi Sikam mengambil sejumlah Rp6.700.000<br /><br />Lalu sisanya dari perencanaan dan pengawasan pekerjaan masing-masing sekitar Rp70.000.000 diserahkan kepada saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md dalam bentuk cek. Selanjutnya saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md mencairkan dan menampungnya dalam rekening miliknya sendiri dengan nomor 1430017048974 bank Mandiri bersama dengan pembayaran perencanaan dan pengawasan pekerjaan pasar lainnya, yaitu puskesmas, RTH dan gedung kantor kecamatan.<br /><br />Lalu saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md mentransfer ke rekening BNI 46 cabang Jakarta Nomor 0218429954 milik Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik secara bertahap dengan rincian : a. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 29 Nopember 2018 senilai Rp813.650.000. b. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 923.600.000. c. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 1.256.000.000<br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, kemudian dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran 2018 berupa pemberian kesempatan selama 50 hari sampai 19 Pebruari 2019,  namun hal tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br />- Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HadiSakti yang bukan wakil sah dari PT. Ditaputri Naranawa sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).<br /><br />- Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.<br /><br />- Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal dan tempat yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember<br /><br />Namun faktanya, penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu terdakwa di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, sedangkan saksi Agus Salim menandatangani addendum di Jakarta yang dilakukan pada akhir Januari 2019.<br /><br />Sehingga atas dasar addendum tersebut, Edi Shandy Abdur Rahman, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh terdakwa selaku PPK. Pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut, masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Dissenting opinion, Satu Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Jember Divonis Bebas, Tiga Dipenjara

Kasi Pidsus Kejari Jember, Setyo Adhi Wicaksono, S.H : Kita sudah pasti akan kasasi setelah kita menerima putusan secara lengkap BERITA KOR...

»

Penyidikan KPK Terhadap Tersangka TR (Taufiqurrahman) Dalam Kasus TPPU

<p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL652xOwRuAMtNp-_e1MzWNEqF9v14-8YCn-IscfrcxFhLavGVlA1WpbHZObRMCTdI2MfGJI_G0byjndjj9NTpYuoM2S639RXlVqciXHgKbx2IfG8Nuu7sZM8peUnSjVr40LMpm4IEPOc/s400/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL652xOwRuAMtNp-_e1MzWNEqF9v14-8YCn-IscfrcxFhLavGVlA1WpbHZObRMCTdI2MfGJI_G0byjndjj9NTpYuoM2S639RXlVqciXHgKbx2IfG8Nuu7sZM8peUnSjVr40LMpm4IEPOc/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka (terpidana) Taufiqurrahman seusai menjalani sidang putusan (Vonis) pada tahun 2018 di Pengadilan Tipikor Surabaya</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></p><div style="text-align: justify;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><span style="font-size: large;"> </span>Tim Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), hingga saat ini masih terus mengumpulkan alat bukti guna merampungkan berkas perkara dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka TR (Taufiqurahman) selaku (mantan) Bupati Nganjuk. Hal itu disampaikan oleh Jubir (juru bicara KPK) Ali Fikri kepada beritakorrupsi.co, Senin, 14 September 2020<br /><br />Taufiqurrahman saat ini berstatus terpidana 7 tahun penjara dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017. <br /><br />Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  termasuk Taufiqurrahman dan ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan Harian, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom, salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk tahun 2018, seorang mantan Kepala Desa, dan seorang Driver tau supir. <br /><br />Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp150 juta dan beberapa Hand Phon milik terdakwa<br /><br />Di hari yang sama, KPK juga mengamankan sebanyak 8 orang di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), dokter Tien Farida (Direktur RSUD Kertosono), ajudan Bupati Taufiqurrahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk dan seorang supir mobil rental. KPK juga menyita beberapa bukti termasuk HP yang digunakan sebagai alat komunikasi yng berkaitan dengan uang dari berbagai pihak ke terdakwa Taufiqurrahman.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguQK2L5uJOCk-yYHRb1JgLDbs7Kv9qC0EBdp2qk3IKiQcV6gPtOluzIMFoG_y1kx0tJRl0nCxWL6vcTD1eRJTpYQb_iYXrFNn5G3w2NevpmH-LuxpEJ5I-fCc53T9SIjTM19bSTuJ7VKE/s640/Ibnu+Hajar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguQK2L5uJOCk-yYHRb1JgLDbs7Kv9qC0EBdp2qk3IKiQcV6gPtOluzIMFoG_y1kx0tJRl0nCxWL6vcTD1eRJTpYQb_iYXrFNn5G3w2NevpmH-LuxpEJ5I-fCc53T9SIjTM19bSTuJ7VKE/w640-h640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div>Namun kemudian, penyidik KPK hanya menetapkan 5 tersangka/terdakwa yaitu Taufiqurrahman (Bupati), M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot).<br /><br />Terkait kasus TPPU tersangka Taufiqurrahman, Ali Fikri menjelaskan, bahwa penyidik KPK masih melakukan tindakan, diantaranya ; <br />1. Sebelumnya, sebanyak 17 orang saksi telah diperiksa terkait dugaan kepemilikan aset Tersangka Taufiqurrahman;<br />2. Penyitaan berdasarkan izin Dewan Pengawas KPK terhadap berbagai dokumen kepemilikan aset-aset dan tanah dengan total luas sekitar 2,2 Ha yang terdiri dari 9 bidang tanah yang berlokasi di Desa Putren, Kec Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan taksiran nilai pembelian tahun 2014 sekitar Rp4,5 Miliar (estimasi nilai aset dengan taksiran saat ini sekitar Rp 15 Miliar;)<br />3. Pemasangan plang penyitaan di lokasi aset yang diduga milik tersangka Tauqurrahman yang telah disita;<br />4. Penyidik akan terus melakukan verifikasi terkait dugan kepemilikan aset lainnya berupa tanah yang terdapat pada 1 hamparan dengan 4 bidang tanah seluas sekitar 1 ha dengan harga pembelian aset tahun 2014 sekitar Rp2,3 Miliar (estimasi taksiran saat ini sekitar Rp5 Miliar dan akan segera di sita.<br /><br />“Tersangka TR disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” kata Ali Fikri. (Jen)

News Tipikor Penyidikan KPK Terhadap Tersangka TR (Taufiqurrahman) Dalam Kasus TPPU

Tersangka (terpidana) Taufiqurrahman seusai menjalani sidang putusan (Vonis) pada tahun 2018 di Pengadilan Tipikor Surabaya Jakarta, BERITA ...

»

Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Dituntut Pidana Ringan, 4 Thn Penjara

<p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFsvHoIjNsUix4neRgfnxdKMMWKStND5qGfq-RJ9ijvzybspLNJdCnG4gJUWm_CcWHnvRpUfuB18KlmZsAz1tjr3IXoOtXnowU_p3lkgKL2AyIuyxf2tEugkqQ22Bzgzd0vQU4S5lAEOE/s1280/Saiful+Ilah.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFsvHoIjNsUix4neRgfnxdKMMWKStND5qGfq-RJ9ijvzybspLNJdCnG4gJUWm_CcWHnvRpUfuB18KlmZsAz1tjr3IXoOtXnowU_p3lkgKL2AyIuyxf2tEugkqQ22Bzgzd0vQU4S5lAEOE/w640-h360/Saiful+Ilah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Saiful Ilah<br /></td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK Arif Suhermanto :</b></u> Saat ini KPK melakukan penyidikan  <span>    </span>untuk perkara lain terdakwa Saiful Ilah. Dan tuntutan terhadap ke Empat terdakwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-buti yang dihadirkan dalam Persidangan.</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Komisi Pemberantasan Korupsi (PK), menuntut ringan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo 2 periode (2010 – 2015 dan 2015 – 2020) dalam kasus Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin, 14 September 2020<br /><br />Tuntutan Pidana penjara terhadap terdakwa Saiful Ilah dibacakan oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) yang terdiri dari Arif Suhermanto, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 14 September 2020) dalam agenda pembacaan surat Tuntutan dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erna Puji L, SH., MH<br /><br />Sementara terdakwa Saiful Ilah didampingi Penasehat Hukumnya yang terdiri dari 2 Tim, yaitu Samsul Hadi dkk dari Jakarta, dan A. Riyadh, M. Samsul, Hidayat, M. Alwi Fahri dari Surabaya</div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrOHcnsZ5PZMrd4AbKwBDDQUwoBzA5Wi_ZPMSYcoTx0g1l0nGRcwd2JfYuZ-CdC_s5TiSJaiAR5ezvAyHVwrYJheDZTuLsHfQjcjzww2kLqFHeZsEN-5y08bI_75vSZEmfLbRF9R_2K-M/s1000/Saiful+Ilah..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="1000" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrOHcnsZ5PZMrd4AbKwBDDQUwoBzA5Wi_ZPMSYcoTx0g1l0nGRcwd2JfYuZ-CdC_s5TiSJaiAR5ezvAyHVwrYJheDZTuLsHfQjcjzww2kLqFHeZsEN-5y08bI_75vSZEmfLbRF9R_2K-M/w640-h290/Saiful+Ilah..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Saiful Ilah mencermati surat tuntutan JPU KPK<br /></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">Selain untuk terdakwa Saiful Ilah, JPU KPK juga membacakan surat tuntutannya dalam perkara yang sama terhadap Tiga terdakwa lainnya, yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa Sanadjitu Sangadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (perkara masing-masing terpisah) dengan Majelis yang sama serta dibantu Panitra Pengganti (PP) yaitu Siswanto, SH., MH, Takyiat, SH., MH dan Bambang Sunarko, SH., MH<br /><br />Persidangan berlangsung dalam Empat session, yang pertama adalah pembacaan surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Sunarti Setyaningsih dengan Nomor Perkara 36/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby. Kemudian pembacaan surat tuntutan terhadap terdakwa Judi Tetrahastoto dengan Nomor perkara 37/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dan tuntutan terhadap terdakwa Sanadjitu Sangadji dengan Nomor perkara 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby. Kemudian tuntutan pidana terhadap terdakwa Saiful Ilah dengan Nomor Perkara 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby<br /><br />Terseretnya Saiful Ilah ke “lingkaran hitam” kasus perkara Korupsi Suap adalah berawal saat Tim penyidik KPK melakukan kegiatan tangkap tangan pada Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Saat itulah, Tim penyidik KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama Dua pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gogur dan M. Totok Sumedi (sudah berstatus terpidana) dengan mengamankan barang buktu (BB) berupa uang sebesar Rp350 jut<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYz8Wm5a5sH2fQ4oVgsrDHLDC_pFIfG_HWjAu5JPQm1TaOP9gkyCHqCvfg-o3Tq91pwnz0tCMat3RO5nnLBuBT4pAWLUonu2mhlGQVkzkqif5ON8kiiTBalUCSifCPQ-AVaaHLLAhyYcE/s900/Sunarti+dkk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYz8Wm5a5sH2fQ4oVgsrDHLDC_pFIfG_HWjAu5JPQm1TaOP9gkyCHqCvfg-o3Tq91pwnz0tCMat3RO5nnLBuBT4pAWLUonu2mhlGQVkzkqif5ON8kiiTBalUCSifCPQ-AVaaHLLAhyYcE/w640-h426/Sunarti+dkk.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD dengan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Kemudian tim penyidik KPK juga melakukan penangkapan terhadap Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji serta beberapa orang lainnya. <br /><br />Namun yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa hanya 6 (enam) orang saja, yaitu Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi (Keduanya sudah divonis terlebih dahulu beberapa bulan lalu dan sudah berstatus terpidana 1.8 tahun penjara), Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Sanadjitu Sangadji <br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan terpidana Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno alias Entuk, bahwa uang sebesar Rp350 juta itu adalah untuk terdakwa Saiful Ilah.<br /><br />Selain itu, dari keterangan Sunarti Setyaningsih juga terungkap dalam persidangan adanya permintaan uang oleh terdakwa Saiful Ilah<br /><br />Tidak hanya itu. Keterlibatan terdakwa Saiful Ilah dan A. Zaini selaku Sekda Kabupaten Sidoarjo juga terungkap dalam persidangan dari pengakuan A. Zaini dan Ibnu Gofur.<br /><br />Yang mengejutkan lagi, adanya pemberian Emas murni oleh para Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dengan cara patungan (urunan) pada tahun 2018 saat terdakwa Saiful Ilah merayakan Ulang Tahun. Hal itu diungkapkan Sekda Kabupaten Sidoarjo A. Zaini yang saat ini sebagai Plh. Bupati Sidoarjo<br /><br />Namun terdakwa Saiful Ilah tak mengakuinya dalam persidangan pekan lalu. Terdakwa mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari siapapun. Hal itu juga disampaikan oleh terdakwa kepada beritakorupsi.co saat terdakwa usai menjalani persidangan awal (dakwaan) pada Rabu, tanggal 3 Juni 2020<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4_FQYZF4BiD37uF54gMnJmIA32NyHWzhi36h6pTKVeL6PHPdWtrZQRSGVjVIbf7kUeBTBaF_w5Q9Gwv6UvVAMfucQzKVWr-li2twqwxGmTjb1IPcfAnaqb3BCLr3ij5Bm4kka8TwmbM8/s640/d.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4_FQYZF4BiD37uF54gMnJmIA32NyHWzhi36h6pTKVeL6PHPdWtrZQRSGVjVIbf7kUeBTBaF_w5Q9Gwv6UvVAMfucQzKVWr-li2twqwxGmTjb1IPcfAnaqb3BCLr3ij5Bm4kka8TwmbM8/w640-h360/d.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah tuntutan KPK terhadap terdakwa Saiful Ilah yang menjabat sebagai Wakil Bupati Sidarjo selama 2 periode dan Bupati selama 2 periode yang kemudian  tertangkap tangan pada tanggal 7 Januari 2020. <br /><br />Anehnya lagi, dari beberapa Bupati/Wali Kota di Jawa Timur yang ditangkap KPK karena kasus Korupsi Suap, terdakwa Saiful Ilah adalah yang pertama dituntut ringan, yaitu selama 4 tahun.<br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa Saiful Ilah sebesar Rp550 juta ditambah Rp50 juta, terdakwa Sunarti Setyaningsih sebesar Rp225 juta, terdakwa Judi Tetrahastoto menerima sebesaar Rp450 juta dan Sanadjitu Sangadji menerima sebesar Rp300 juta</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">JPU KPK mengatakan, bahwa total uang yang diterima terdakwa Saiful Ilah adalah sebesar Rp 600 juta yang berasal dari Ibnu Gopur sebesar Rp 300 juta yang dititipkan kepada Sangadji ketika berkunjung di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada Oktober 2019 silam. </div><div style="text-align: justify;"><br />Uang sebesar Rp 300 juta tersebut dititipkan Ibnu Gofur untuk terdakwa sebesar Rp200 juta dan yang Rp100 juta untuk Sangadi. Dan uang sebesar Rp200 juta diserahkan Sangadji kepada terdakwa di rumah dinas Bupati.<br /><br />Selain diluar titipan Ibnu Gopur itu, lanjut JPU KPK,  Sangadji juga memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada terdakwa termasuk uang sebesaar Rp350 juta dari Ibnu Gofur terhadap terdakwa yang disita KPK pada tanggal 7 Januari 2020<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNJ1XWWZU16ek25KqOEtPVt2t4-jewac0yw3Rvb0E-x5GcgSxd-70HDTULWLcofHRk_RqOK8cafhQS1HZZ1Bd9eMfOsfUQPlThnTybm3bEQzh8Kq9HMFvoS4os5oY0kie6Vz0XQkwCabk/s2048/IMG20200914154825.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNJ1XWWZU16ek25KqOEtPVt2t4-jewac0yw3Rvb0E-x5GcgSxd-70HDTULWLcofHRk_RqOK8cafhQS1HZZ1Bd9eMfOsfUQPlThnTybm3bEQzh8Kq9HMFvoS4os5oY0kie6Vz0XQkwCabk/w640-h360/IMG20200914154825.jpg" width="640" /></a></div>Penerimaan uang tersebut, lanjut JPU KPK, berkaitan dengan jabatan terdakwa, dan pekerjaan proyek APBD Kabupaten Sidoarjo yang didapat dan dikerjakan oleh Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan serta Priyanto Pratikno alias Entuk pada tahun 2019<br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Saiful Ilah sebagaimana diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /><br />Sebelum JPU KPK sampai pada tuntutan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.<br /><br />Yang memberatkan yaitu, bahwa terdakwa tidak mendukung progra pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Terdakwa menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Sementara yang meringankan, JPU KPK mengatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum<br /><br />“Menuntut : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Saiful Ilah  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJP6iEamLDsZYay7uE1BZP1yxFyqZmaMZxayPLi7r3XS8oK5XExxf6TAf1tfbYSN5lal7BQPiXt2XwLmq_eDwzQU7Hasp7dmvnenLPK6yDOpPU2hkm0DFFCbIiAIMMdTfcalS0oyYw8pA/s640/2..jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJP6iEamLDsZYay7uE1BZP1yxFyqZmaMZxayPLi7r3XS8oK5XExxf6TAf1tfbYSN5lal7BQPiXt2XwLmq_eDwzQU7Hasp7dmvnenLPK6yDOpPU2hkm0DFFCbIiAIMMdTfcalS0oyYw8pA/w640-h360/2..jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama Emapt  (4) tahun dan pidana denda sebesar enam ratus juta rupiah (Rp600.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan. Dan menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar enam ratus juta rupiah (Rp600.000.000) selambat-lambalnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (satu) tahun,” ucap JPU KPK diakhir tuntuatnnya<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Majelis Hakim memberikan waktu sepekan bagi Panasehat Hukum Ketiga terdakwa maupun terdakwa sendiri untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya<br /><br />Sementara JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa pertimbangkan JPU dalam tuntutan kepada para terdakwa didasari dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan.<br /><br />“Pertimbangan hukum dalam tuntuntan terhadap terdakwa, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Shingga berdasarkan fakta itu, yang tepat untuk terdakwa adalah pasal 11. Walaupun ada pasal 12, tapi sesuai bukti-bukti dan saksi, maka yang tepat adalah pasal 11,” ujar JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, pakah KPK akan melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pemberian uang suap terhadap para terdakwa, yaitu Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno alias Entuk, serta pihak penerima uang suap yakni anggota Pokja ULP diantaraya Muhammad Bayu Sitokharisma, Muhammad Yugo Adhi Prabowo, Najib dan Eka sesuai fakta persidangan?<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOQ0OiOMbFyicOQt-Oqqis_KV-mpERaTezX9sHXNkLqiDjRCWjrfGPpcJBIoN4qLL4RVIDKSedCZ6syUmvlY1-9mUVYE5viXmKrZKPukrK_P1Bp0YbxXQV2YvRAugTxeNi2PYAimXjKB4/s2048/IMG20200708135936.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOQ0OiOMbFyicOQt-Oqqis_KV-mpERaTezX9sHXNkLqiDjRCWjrfGPpcJBIoN4qLL4RVIDKSedCZ6syUmvlY1-9mUVYE5viXmKrZKPukrK_P1Bp0YbxXQV2YvRAugTxeNi2PYAimXjKB4/w640-h360/IMG20200708135936.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda Kab. Sidoarjo A. Zaini</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Mananggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, bahwa pihaknya (KPK) masih menunggu putusan dari Majelis Hakim, dan saat ini KPK masih fokus untuk menangani kasus terdakwa Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan terdakwa Sanadjitu Sangadji. Dan saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dalam perkara lain<br /><br />“Kita menunggu putusan dari Majelis Hakim, dan saat ini KPK masih fokus untuk menangani kasus terdakwa. KPK saat sedang melakukan penyidikan dalam perkara lain untuk terdakwa Saiful Ilah,” kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Seperti yang diberitakan diawal. Pada Rabu, tanggal 03 Juni 2020, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) RI yang terdiri dari Eva Yustisana, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan dan Mufti Mur Irawan, menyeret terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo - Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara Korupsi Suap tangan tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020.<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2019. Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA. SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /><br />Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br /><br />Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip-Sd8-aE-ztplIHAuzwsXsSPfpvp9gLHctuPACU3GkoXkjaBT9SRuJgXRbSkGyUGdME11eAc5EMkvZ_UotYAv1m0HocHYCU3aKGktPh3X0OgGqCugR1ArmR0BUNU8lBJ5p9LlUZVwfZk/s2048/IMG20200708141304.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip-Sd8-aE-ztplIHAuzwsXsSPfpvp9gLHctuPACU3GkoXkjaBT9SRuJgXRbSkGyUGdME11eAc5EMkvZ_UotYAv1m0HocHYCU3aKGktPh3X0OgGqCugR1ArmR0BUNU8lBJ5p9LlUZVwfZk/w640-h360/IMG20200708141304.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Emas murni pemberian para Kepala Dinas di lingkungan Pemda Kab. Sidoarjo terhadap terdakwa pada tahun 2018 saat terdakwa marayakan ulang tahun<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, bahwa uang suap yang diterima terdakwa Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji adalah sebesar Rp1.435.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian;<br /><br />Pada bulan September 2019, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi memberikan uang kepada Sangadji sebesar Rp300 juta dengan rincian, uangsebesar Rp100 juta untuk Sangadji dan uang Rp200 juta untuk Bupati Saiful Ilah yang diserahkan di rumah dinas Bupati<br /><br />Januari 2020, pemberian uang tersebut dilakukan beberapakali, yaitu pada tanggal 3 Januari sebesar Rp150 juta, terdakwa memberikan uang kepada Yanuar Santoso. Kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp225 juta kepada Sunarti selaku Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo di salah satu Rumah Makan di Sidoarjo. Uang itu berasal dari Ibnu Gofur Rp150 juta, dari Iwan Setiawan sebesar Rp50 juta, dan dari Priyanyo sejumlah Rp25 juta.<br />Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /><br />Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.<br /><br />Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXcIxo0WNIZ6x-a_1Ga6QkEPuVpOY2aK8JrL94bhXnmfAiNSuLKCEYQ7P9qz_xRyZX8Q73BTVooKI5oYuRhaEAE0sLqX1o9aAC7JQtC0_Skb5SKuFaIAk7chapaxy_fmEcgpjG9NpUhqQ/s2048/IMG20200729141829.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXcIxo0WNIZ6x-a_1Ga6QkEPuVpOY2aK8JrL94bhXnmfAiNSuLKCEYQ7P9qz_xRyZX8Q73BTVooKI5oYuRhaEAE0sLqX1o9aAC7JQtC0_Skb5SKuFaIAk7chapaxy_fmEcgpjG9NpUhqQ/w640-h360/IMG20200729141829.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah. Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /><br />Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1n_ylyeAC-WJqJeC6DvCZeNAs_kxr5UpTWW_wTqu97djzPKP6fpBXypEdSt_C7v_e9lzfTDORiMP1hfG_a8gzPDumlsbj3O4U_Flb-6NxnTVj_sKYrifVLIRpb5D-1GrZZ9cD-wyC8TI/s2048/IMG20200810142150.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1155" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1n_ylyeAC-WJqJeC6DvCZeNAs_kxr5UpTWW_wTqu97djzPKP6fpBXypEdSt_C7v_e9lzfTDORiMP1hfG_a8gzPDumlsbj3O4U_Flb-6NxnTVj_sKYrifVLIRpb5D-1GrZZ9cD-wyC8TI/w360-h640/IMG20200810142150.jpg" width="360" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /><br />Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /><br />Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /><br />Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.<br /><br />Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang<br /><br />Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /><br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3.  Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRFMxuHnq1qzA8MzVkwD8k9F5OOCQ3TBUTaDmoj4kHFK-ZpfTC07OyJtj3SXL-gDYOyeDBe2tXpagwFM3MUyyDzuRniEV5MedfuJNzlPQIpI2MqJU_nr59crXaGQP6L-7Ev5ZtGE8ELJ4/s2048/IMG20200810132325.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRFMxuHnq1qzA8MzVkwD8k9F5OOCQ3TBUTaDmoj4kHFK-ZpfTC07OyJtj3SXL-gDYOyeDBe2tXpagwFM3MUyyDzuRniEV5MedfuJNzlPQIpI2MqJU_nr59crXaGQP6L-7Ev5ZtGE8ELJ4/w640-h360/IMG20200810132325.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br />1.    Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2.    Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3.    Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /><br />1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /><br />2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /><br />3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjshhDOpQynwON6ad0PjSdkaoR4dXIH55OKTnM9qoBbtTYm8eDlWEUEbi88t07c9EBdPcm1zUuuP06cnr-Ea1zO4gHTN0sTRuFkmkzy3WRl8xPN__xE7P_R8ZTe5I7HLLWC0mLuxUjIct4/s900/Saiful+Ilah+dan+Sunarti.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjshhDOpQynwON6ad0PjSdkaoR4dXIH55OKTnM9qoBbtTYm8eDlWEUEbi88t07c9EBdPcm1zUuuP06cnr-Ea1zO4gHTN0sTRuFkmkzy3WRl8xPN__xE7P_R8ZTe5I7HLLWC0mLuxUjIct4/w498-h640/Saiful+Ilah+dan+Sunarti.jpg" width="498" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /><br />5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI<br /><br />Sehingga pada tanggal 28 Desember 2019, SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /><br />6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /><br />Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /><br />7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /><br />8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /><br />9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.<br /><br />Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; <br /><br />• Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Dituntut Pidana Ringan, 4 Thn Penjara

Terdakwa Saiful Ilah JPU KPK Arif Suhermanto : Saat ini KPK melakukan penyidikan      untuk perkara lain terdakwa Saiful Ilah. Dan tuntutan...

»

Sunarti Setyaningsih (Kadis PU Kab. Sidoarjo) Dan 2 Terdakwa Korupsi Dituntut Ringan

<p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMq6t_gmWdoJh6Br5Efho04nLm_vJ-O-ELMD6V5ZlvWENwa27GOqfO1_CRVaVEYaDWlzLRGaX-S4JDTvwL22uRsw6CUBytLQUtS4udqwGHH_M2RpTfttvntsLdAZNaTbB2N-hjhXFd1Gw/s902/Terdakwa+Sunarti.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="902" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMq6t_gmWdoJh6Br5Efho04nLm_vJ-O-ELMD6V5ZlvWENwa27GOqfO1_CRVaVEYaDWlzLRGaX-S4JDTvwL22uRsw6CUBytLQUtS4udqwGHH_M2RpTfttvntsLdAZNaTbB2N-hjhXFd1Gw/w640-h456/Terdakwa+Sunarti.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto terdakwa dari depan, Sunarti Setyaningsih, Sanadjitu Sangadji dan Judi Tetrahastoto</td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"> - Dalam tuntutan JPU KPK menyebutkan, bahwa uang suap yang <span>    </span> diterima Tiga terdakwa (Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto <span></span>dan Sanadjitu Sangadji) temasuk anggota Pojka ULP berasal dari<span>   </span>    <span>   </span>terpidana Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi serta Iwan <span>    </span>       Setiawan serta Priyanto Pratikno alias Entuk#<br /><br />- JPU KPK Arif Suhermanto : Masih ada perkara lain yang saat ini <span>    </span>  sedang dalam penyidikan untuk terdakwa Saiful Ilah. Dan tuntutan <span>   </span>terhadap ke Empat terdakwa berdasarkan keterangan saksi dan  <span>    </span>   bukti-buti yang dihadirkan dalam Persidangan. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Tiga terdakwa Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020, yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dituntut pidana penjara ringan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin, 14 September 2020<br /><br />Tuntutan Pidana penjara terhadap Ketiga terdakwa (perkara masing-masing terpisah), dibacakan oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) yang terdiri dari Arif Suhermanto, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 14 September 2020) adalah agenda pembacaan surat Tuntutan dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) yakni Siswanto, SH., MH, Takyiat, SH., MH dan Bambang Sunarko, SH., MH <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigfUQdK27nlMnUTQglkqmtGjgcg-Vo1CXd_MaHvOzUbig-yWXTJyfRsHNZuM7cd10UuVIWrxVWzQX_hHhyphenhyphendVV0ZBKKAgn9qPmX4HgrQGdGqBPcr3STVfLBj0-DQ9qEhiDOrVC_7e9-MS8/s900/Sunarti+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigfUQdK27nlMnUTQglkqmtGjgcg-Vo1CXd_MaHvOzUbig-yWXTJyfRsHNZuM7cd10UuVIWrxVWzQX_hHhyphenhyphendVV0ZBKKAgn9qPmX4HgrQGdGqBPcr3STVfLBj0-DQ9qEhiDOrVC_7e9-MS8/w640-h426/Sunarti+dkk.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara ke-3 terdakwa (Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji) didampingi Tim Penasehat Hukumnya Heber Sihombing dkk dari Jakarta<br /><br />Selain Ketiga terdakwa, JPU KPK juga membacakan surat tuntutannya dalam perkara yang sama terhadap terdakwa Saiful llah selaku Bupati Sidoarjo 2 periode (2010 – 2015 dan 2015 hingga 2020) dengan Majelis yang sama serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Erna Puji L, SH., MH<br /><br />Sementara terdakwa Saiful Ilah didampingi Penasehat Hukumnya yang terdiri dari 2 Tim, yaitu Samsul Hadi dkk dari Jakarta, dan A. Riyadh, M. Samsul, Hidayat, M. Alwi Fahri dari Surabaya<br /><br />Persidangan berlangsung dalam Empat session, yang pertama adalah pembacaan surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Sunarti Setyaningsih dengan Nomor Perkara 36/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby. Kemudian dilanjut dengan pembacaan surat tuntutan terhadap terdakwa Judi Tetrahastoto dengan Nomor perkara 37/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dan tuntutan terhadap terdakwa Sanadjitu Sangadji dengan Nomor perkara 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby. Kemudian tuntutan pidana terhadap terdakwa Saiful Ilah dengan Nomor Perkara 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby<br /><br />Terseretnya Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji sebagai terdakwa kasus Korupsi Suap adalah berawal saat Tim penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) bersama Dua pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gogur dan M. Totok Sumedi di Pendopo Kabupaten pada Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, dengan mengamankan barang bukti (BB) sebesar Rp350 juta</div><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj76X4E4PGEORBR7RhivI16IMJh22Q7lVOUdySDFNFRUSTCia_zLGMLa0kLI_SCeBBlgn3ZOk8x5kp9TUBKnDJRUj0j3oYttqTERm0nzpRSGsVetF1FWArs_FVmAXL7bup0KQrJSM8czOQ/s900/Saiful+Ilah+dan+Sunarti.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="700" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj76X4E4PGEORBR7RhivI16IMJh22Q7lVOUdySDFNFRUSTCia_zLGMLa0kLI_SCeBBlgn3ZOk8x5kp9TUBKnDJRUj0j3oYttqTERm0nzpRSGsVetF1FWArs_FVmAXL7bup0KQrJSM8czOQ/s320/Saiful+Ilah+dan+Sunarti.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian penyidik KPK menetepkan 6 orang tersangka yang terdiri dari dua pihak swasta selaku pemberi suap, yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. Kedua terdakwa ini sudah divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan karena terbukti memberikan uang suap sebesar Rp1.675.000.000 kepada Bupati, Kepala Dinas PU, Kabid Dinas PU dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo termasuk Bupati Sidoarjo. Keduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Dari 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang tertangkap tangan maupun dari hasil penyidikan KPK di Jawa Timur sejak tahun 2017, beberapa diantaranya juga menyeret Kepala Dinas PU dan Pejabat Pengadaan serta Kepala Dinas lainnya <br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Diantaranya Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu dan pejabat Pengadaan, Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota dan Ketua serta 2 Waki Ketua DPRD Mojokerto bersama Kepala Dinas PU, Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung bersama Kepala Dinas PU, Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan bersama Kepala Dinas PU, Kasus suap Bupati Mojokerto (penyidikan) yang menyeret Kepala Dinas PU Zaenal Abidin<br /><br />Dari beberapa kasus ini terungkap dalam persidangan, ternyata Dinas PU adalah salah satu “sumber air” bagi pejat. Karena di Dinas PU terdapat ratusan bahkan ribuan proyek APBD yang bernilai puluhan bahkan ratusan milliar yang “dapat menghasilkan lembaran-lembaran rupiah untuk dinikmati oleh Kepala Daerah” dari para kontraktor sebagai fee proyek karena adanya KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)<br /></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWHKFqSQhvCH447xBUM1NIO5wSBBkRZELlklOKYErWGebKLqa2NMXiQinJZUJxDG_Ud5Dj2TBm0ntr6pj_nrxcMryAnbeCHKcZk85VCkVafI3wYYwcL3SFHRICtwDP7DW-ehetB7YM4zk/s2048/IMG20200914135232.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWHKFqSQhvCH447xBUM1NIO5wSBBkRZELlklOKYErWGebKLqa2NMXiQinJZUJxDG_Ud5Dj2TBm0ntr6pj_nrxcMryAnbeCHKcZk85VCkVafI3wYYwcL3SFHRICtwDP7DW-ehetB7YM4zk/w640-h360/IMG20200914135232.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam surat tuntutannya JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sunarti Setyaningsih, terdakwa Judi Tetrahastoto dan terdakwa Sanadjitu Sangadji yang menerima sejumlah uang dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (keduanya sudah berstatus terpidana dalam kasus yang sama) serta Iwan Setiawan serta Priyanto Pratikno alias Entuk, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa Sunarti Setyaningsih sebesar Rp225 juta, terdakwa Judi Tetrahastoto menerima sebesaar Rp450 juta dan Sanadjitu Sangadji menerima sebesar Rp300 juta. Sedangkan total uang yang diterima terdakwa Saiful Ilah sebesar Rp550 juta</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Uang sebesar Rp 225 juta yang diterima terdakwa berasal dari Ibnu Gopur sebesaar Rp150 juta, dari M. Totok Sumedi Rp50 juta dan dari IwanSetiawan dan Priyanto Prayitno alias Entuk sebesar Rp25 juta  <br /> </div><div style="text-align: justify;">Penerimaan uang tersebut, lanjut JPU KPK, berkaitan dengan jabatan terdakwa, dan pekerjaan proyek APBD Kabupaten Sidoarjo yang didapat dan dikerjakan oleh Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan serta Priyanto Pratikno alias Entuk pada tahun 2019<br /><br />Terdakwa Sunarti Setyaningsih dituntut pidana penjaara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp225 juta dan sudah disita KPK yang diperhitungkan sebagai uang pengganti<br /><br />Sedangkan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Judi Tetrahastoto dan terdakwa Sanadjitu Sangadji, masing-masing selama 3 (tiga) tahun, denda masing-masing sebesar Rp150 juta subsidair 6 bulan kurungan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5Xy0zPvZz9bTiiXnQiqB6SpPyzXaciTGaQMInK_W1-EoHP1E9T6nBSMN-l9tFns2v93PEhSBcVSSQ6U3IW8Xzy1tIHTegw0XpXZQCDibf2DDqxT39B8mmrneMuZjgd089so6tufHoRpo/s2048/IMG20200914143933.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5Xy0zPvZz9bTiiXnQiqB6SpPyzXaciTGaQMInK_W1-EoHP1E9T6nBSMN-l9tFns2v93PEhSBcVSSQ6U3IW8Xzy1tIHTegw0XpXZQCDibf2DDqxT39B8mmrneMuZjgd089so6tufHoRpo/w640-h360/IMG20200914143933.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Judi Tetrahastoto dan terdakwa Sanadjitu Sangadji juga dituntut pidana tambahan berupa membayar sisa uang pengganti besarnya Rp230 juta dari total Rp450 juta yang diterima terdakwa Judi Tetrahastoto. Sedangkan uang Rp220 juta, sudah disita KPK dan diperhitungkan sebagai uang pengganti. Dan bila terdakwa Judi Tetrahastoto tidak dibayar uang pengganti tersebuut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun<br /><br />Untuk terdakwa Sanadjitu Sangadji, dituntut pidana berupa membayar sisa uang pengganti sebesar Rp100 juta dari total Rp300 juta yang diterima terdakwa. Uang yang disita KPK dari terdakwa sendiri sebesar Rp110 juta dan dari Pokja ULP sebesar Rp90 juta (jumlah Rp200 juta) yang diperhitungkan sebagai uang pengganti. Dian bila terdakwa Sanadjitu Sangadji tidak dibayar uang pengganti tersebuut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Majelis Hakim memberikan waktu sepekan bagi Panasehat Hukum Ketiga terdakwa maupun terdakwa sendiri untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya<br /><br />"Sama dengan Jaksa, kami berikan waktu satu minggu untuk pembelaan karena waktu yang mepet," kata Ketua Majelis Hakim<br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seusai persidangan, Herbet Sihombing mengatakkan, bahwa pihaknya sangat menghormati tuntutan Jaksa. "Kami sangat menghargai tuntutan Jaksa," ucap Herbet Sihombing<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimvwoZt1aVDDAqWjFQ5pK5mdHRDk3pExbVEI4ZwJ3hxrBrLd4sQJYd5IbZRSuTqEL1T1FUXa1m93YQKOOrh-GlEbkmXZWtWMrX9e0m0EBhDhm6ANxy3UO69JqQyP1xyt2APGlCOoAezKU/s2048/IMG20200708135936.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimvwoZt1aVDDAqWjFQ5pK5mdHRDk3pExbVEI4ZwJ3hxrBrLd4sQJYd5IbZRSuTqEL1T1FUXa1m93YQKOOrh-GlEbkmXZWtWMrX9e0m0EBhDhm6ANxy3UO69JqQyP1xyt2APGlCOoAezKU/w640-h360/IMG20200708135936.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda Kab. Sidoarjo A. Zaini<br /></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya, tuntutan pidana JPU KPK terhadap Ketiga terdakwa ini tergolong ringan bila dibandingkan dengan pejabat atau terdakwa lain yang sama-sama tertangkap tangan KPK maupun dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah ini, salah satu diantaranya Kepala Dinas PU Kab. Mojokerto Zaenal Abidin yang baru beberapa hari lalu menjalani tuntutan dengan pidana penjara selama 5 tahun dan Ketua DPRD Kab. Tulungagung Supriyono yang dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang kemudian divonis dengan pidana penjara yang sama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu<br /><br />Pertanyaanya. Apakah tuntutan pidana penjara oleh KPK terhadap pejabat yang terlibat perkara Korupsi dilihat dari jumlah uang yang dinikmati oleh terdakwa atau perbuatan dari terdakwa itu sendiri?<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa pertimbangkan JPU dalam tuntutan kepada para terdakwa didasari dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan.<br /><br />“Pertimbangan hukum dalam tuntuntan terhadap terdakwa, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Shingga berdasarkan fakta itu, yang tepat untuk terdakwa adalah pasal 11. Walaupun ada pasal 12, tapi sesuai bukti-bukti dan saksi, maka yang tepat adalah pasal 11,” ujar JPU KPK Arif Suhermanto<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh31_NVi9So7ZyAkp7IWvF6Tg-o2rVWRZ80igIyjy2SmkDgTJOgqpvEQmYWd6mKhL06IYFVnM2dvzGVLsLGk-zi6bc46IBYYwx7CxaKsqqVKv2QgSakwSnchfWv71lLG8s1ebuHboLsrg8/s2048/IMG20200708141304.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh31_NVi9So7ZyAkp7IWvF6Tg-o2rVWRZ80igIyjy2SmkDgTJOgqpvEQmYWd6mKhL06IYFVnM2dvzGVLsLGk-zi6bc46IBYYwx7CxaKsqqVKv2QgSakwSnchfWv71lLG8s1ebuHboLsrg8/w640-h360/IMG20200708141304.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Emas pemberian para Kepala Dinas di lingkungan Kab. Sidoarjo<br /></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">Saat ditanya, pakah KPK akan melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pemberian uang suap terhadap para terdakwa, yaitu Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno alias Entuk, serta pihak penerima uang suap yakni anggota Pokja ULP diantaraya Muhammad Bayu Sitokharisma, Muhammad Yugo Adhi Prabowo, Najib dan Eka sesuai fakta persidangan?<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mananggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, bahwa pihaknya (KPK) masih menunggu putusan dari Majelis Hakim, dan saat ini KPK masih fokus untuk menangani kasus terdakwa Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan terdakwa Sanadjitu Sangadji. Dan saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dalam perkara lain<br /><br />“Kita menunggu putusan dari Majelis Hakim, dan saat ini KPK masih fokus untuk menangani kasus terdakwa. KPK saat sedang melakukan penyidikan dalam perkara lain untuk terdakwa Saiful Ilah,” kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Seperti yang diberitakan diawal. Pada Rabu, 03 Juni 2020, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) RI yang terdiri dari Eva Yustisana, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan dan Mufti Mur Irawan, menyeret Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo - Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara Korupsi Suap tangan tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020.<br /><br />JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 821.2/178/438.6.4/2019 tanggal 10 Mei 2019 bersama-sama dengan SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI (masing-masing diajukan dalam penuntutan berkas terpisah/splitzing)<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifeg0t7ppmiGtD7PLbJfdnAwO00BBWL6cMbctsdL9gelI9keNgGaMD29Ilmlep0NXHIF6DVTMzcFznRnruDCAWbAI6V2olHaLz_rNY-QdiOnfaJxoqvZbjn7HkXxwSMBGxQQGJYB6FS3M/s2048/IMG20200729141829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifeg0t7ppmiGtD7PLbJfdnAwO00BBWL6cMbctsdL9gelI9keNgGaMD29Ilmlep0NXHIF6DVTMzcFznRnruDCAWbAI6V2olHaLz_rNY-QdiOnfaJxoqvZbjn7HkXxwSMBGxQQGJYB6FS3M/w640-h360/IMG20200729141829.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket.Foto dari depan searah jarum jam, Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiyawan dan Priyanto Prayitno alias Entuk</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">Pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. bertempat di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoaijo. di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokeito dan di Jalan Wisma Menanggal VI Nomor 2 Kecamatan Gayungan Surabaya<br /><br />Atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah yaitu menerima uang seluruhnya Rp1.435.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian ;<br /><br />1. Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH menerima uang sebesar Rp225.000.000 dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK;<br />2. SAIFUL ILAH sebesar Rp550.000.000 dari IBNU GOPUR;<br />3. JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp360.000.000 dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan GAGAH EKO WIBOWO;<br />4. SANADJIHITU SANGADJI menerima uang sebesar Rp300.000.000 dari IBNU GOPUR<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH maupun SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019<br /><br />Hal ini bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfHd90kX7_7jbJoM9XYQkv__Xp_QP_d_Vp7TTsKMn8WU_8r8d_0sbPFSQalo444IqLG_OF91R6wvF07tCYpy9m7HkG8CjzHRoabjRucfjoiDvZKFB83DmrQeOQA7cqtkyMm9H_dvJ7uqA/s2048/IMG20200720144644.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfHd90kX7_7jbJoM9XYQkv__Xp_QP_d_Vp7TTsKMn8WU_8r8d_0sbPFSQalo444IqLG_OF91R6wvF07tCYpy9m7HkG8CjzHRoabjRucfjoiDvZKFB83DmrQeOQA7cqtkyMm9H_dvJ7uqA/w640-h360/IMG20200720144644.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA. SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /><br />Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br /><br />Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /><br />Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /><br />Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.<br /><br />Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSQP9efL5dTtFoSrnkA7Z-8IcpspdY_DlIJbJQO834Icldo6_1AhChSwZd6rTHbHswaVU49VnVTGa7GYmHwSgIqFkLE64O6SlBROGzVLYPo9O6Nz4LLwTNhjMVl_zNe-dVhFI3DKyH198/s2048/IMG20200720113636.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSQP9efL5dTtFoSrnkA7Z-8IcpspdY_DlIJbJQO834Icldo6_1AhChSwZd6rTHbHswaVU49VnVTGa7GYmHwSgIqFkLE64O6SlBROGzVLYPo9O6Nz4LLwTNhjMVl_zNe-dVhFI3DKyH198/w640-h360/IMG20200720113636.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah. Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOjbUINySK6TGxwRDqW4r_9otstCZYIyu8iLtQo7gbiSZPfDSi5KS9ExXBQK2UhWDpQvMy3Fvr3zI8dhvaDZIPNj_v400fEQdViCFraXRTAvdcTYgsoLbY2UjVwjFJ0f3SLJoI6ptCA9s/s2048/IMG20200720144644.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOjbUINySK6TGxwRDqW4r_9otstCZYIyu8iLtQo7gbiSZPfDSi5KS9ExXBQK2UhWDpQvMy3Fvr3zI8dhvaDZIPNj_v400fEQdViCFraXRTAvdcTYgsoLbY2UjVwjFJ0f3SLJoI6ptCA9s/w640-h360/IMG20200720144644.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /><br />Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /><br />Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB02jh1gg2hPCJOzCkNqM074Y6JIK5mtot2fs-Z2MXv4PaFzk9GO-uq9hEmI35CwNSYETnUB6a3Lout8RQIRhdzw9_b_WIRE0UsVpfL0T8nknwu0BH45U9hI8HrkoI2vyIDWImQGvKFfQ/s1280/Ketiga+terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB02jh1gg2hPCJOzCkNqM074Y6JIK5mtot2fs-Z2MXv4PaFzk9GO-uq9hEmI35CwNSYETnUB6a3Lout8RQIRhdzw9_b_WIRE0UsVpfL0T8nknwu0BH45U9hI8HrkoI2vyIDWImQGvKFfQ/w640-h360/Ketiga+terdakwa.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /><br />Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.<br /><br />Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang<br /><br />Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOVzIgSzOSjDvo-J1eKf3yR5XjD_iNnlQzO7xzdkiOsWBSsYIcDmkA-pwoXg-3_B-h5cLKVvH4_Lm8pBgkdGMqLBqPgJ985bygoI9csTBESY-UBoQSDdNlWuEowMDAmyiPOqsT1hpuaiw/s1280/Terdakwa+Judi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOVzIgSzOSjDvo-J1eKf3yR5XjD_iNnlQzO7xzdkiOsWBSsYIcDmkA-pwoXg-3_B-h5cLKVvH4_Lm8pBgkdGMqLBqPgJ985bygoI9csTBESY-UBoQSDdNlWuEowMDAmyiPOqsT1hpuaiw/w640-h360/Terdakwa+Judi.jpg" width="640" /></a></div>Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /><br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br />3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /><br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br />1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpeW1qlHcmv3VNJbQJd6rFcw4BN0s4kj7ESkesNibFYCLp6ecQaDkH2fFRZe44COQGv9CwSv_vuMwEIwApasFW5hnJpQU2eF4ag0fKNG4vD-SJJOSYCRTZ_hTwc-ORuSM8NHrV6KmGTn8/s1840/IMG20200914154148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1698" data-original-width="1840" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpeW1qlHcmv3VNJbQJd6rFcw4BN0s4kj7ESkesNibFYCLp6ecQaDkH2fFRZe44COQGv9CwSv_vuMwEIwApasFW5hnJpQU2eF4ag0fKNG4vD-SJJOSYCRTZ_hTwc-ORuSM8NHrV6KmGTn8/w640-h590/IMG20200914154148.jpg" width="640" /></a></div>Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /><br />1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /><br />2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br />3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /><br />Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /><br />5.    Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUZmd8y28_Sv572MVw7ooSJJrl90DbupmvX5xJjJ3W9uBfgpRpR_zoaQ_YEGfHUkXAchs_bZvEfq28yQ8UZcRMYnNv7tK1Q-_8eDnSdkYg38bj0IP-B3h9QSsUZoTUeMjjK4W3c04Llmw/s2048/IMG20200810142150.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1155" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUZmd8y28_Sv572MVw7ooSJJrl90DbupmvX5xJjJ3W9uBfgpRpR_zoaQ_YEGfHUkXAchs_bZvEfq28yQ8UZcRMYnNv7tK1Q-_8eDnSdkYg38bj0IP-B3h9QSsUZoTUeMjjK4W3c04Llmw/w360-h640/IMG20200810142150.jpg" width="360" /></a></div>Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /><br />6.    Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /><br />Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /><br />7.    Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /><br />8.    Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /><br />9.    Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.<br /><br />Bahwa Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />•    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; <br /><br />•    Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.<br /><br />Perbuatan Terdakwa (SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI) merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Sunarti Setyaningsih (Kadis PU Kab. Sidoarjo) Dan 2 Terdakwa Korupsi Dituntut Ringan

Foto terdakwa dari depan, Sunarti Setyaningsih, Sanadjitu Sangadji dan Judi Tetrahastoto  - Dalam tuntutan JPU KPK menyebutkan, bahwa uang s...

»