BERITAKORUPSI.CO

Ulah Suharminto, Anggota DPRD Tulungagung Di Pendopo Kabupaten “Memalukan”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-lY6vuC1ZqLzQRqYrENnL-wkeVc7_UZh7_sR1wnqwkScRMQSPod96IGtISTkX_HJOep_6-NpJvsxlDkPte6jbY1PKk64mNXrto7-R8njCQwuRlxlu-NCJ6axaWMiyIVKM3spC0YpMU5s/s1600/Suharminto..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="700" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-lY6vuC1ZqLzQRqYrENnL-wkeVc7_UZh7_sR1wnqwkScRMQSPod96IGtISTkX_HJOep_6-NpJvsxlDkPte6jbY1PKk64mNXrto7-R8njCQwuRlxlu-NCJ6axaWMiyIVKM3spC0YpMU5s/s640/Suharminto..jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo : Tidak melaporkan, harus bersabar dulu<br /><br /><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Nama Suharminto, tak asing lagi di mata masyarakat Khususnya  dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabuppaten Tulungagung. Sebab Suharminto yang dijuluki sebagai “Powerful” di Kabupaten Tulungagung, Suharminto adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sejak 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 dari Fraksi PDIP.<br /><br />Julukan “Powerful” bagi Suharminto, terungkap di sidang perkara Korupsi suap sebesar Rp3.6 milliar terkait pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang  menyeret sang Kakandanya, yaitu Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari keterangan Mat Yani, pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagug, (Selasa, 12 Mei 2020<br /><br />Namun ulah sang “Powerful” yang juga anggota Dewan yang terhormat ini tak layak dihormati bahkan untuk ditiru atas tindakannya saat mendatangi Pendopo Kabupaten Tulungagung untuk menemui Bupati Maryoto Biriwo, pada Jumat, 29 Mei 2020<br /><br />Berdasar informasi yang dihimpun Redaksi beritakorupsi.co, maupun Biro Tulungagung, Kediri dan Trenggalek menyebutkan, bahwa sang Powerful datang ke Pendopo dan merusak meja, memecahkan Toples Nastar yang ada diatasnya dan juga memecahkan Botol Bir yang dibawanya karena tidak bertemu dengan Bupati Maryoto Birowo<br /><br />Anehnya, petugas Sat Pol PP dan anggota Kepolisian yang bertugas di Pendopo hanya menjadi penonton adri aksi “Koboy sang Powerful” itu<br /><br />“Dia (Suharminto) datang ke Pendopo dan merusak meja, memecahkan Toples Nastar dan memecahkan Botol Bir yang dibawanya. Tidak ada yang berani menghalanginya, pada takut. Mungkin dia kecewa karena oarng yang diusungnya tidak jadi dilantik menjadi Kepala Dinas,” kata sumber beritakorupsi.co<br /><br />Saat beritakorupsi.co menghungi Suharminto melalui nomor Hpnya di 08133620XXXX dan 0812305XXXX tak dapat tersambung. Yang ada hanya suara Operator, “Maaf, Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau tidak dapat menerima panggilan”<br /><br />Sementara Bupati Tulungagung Maryoto Birowo juga membenarkan tindakan Suharminto. Namun Bupati Maryoto tak mau melaporkannya ke pihak berwajib karena telah merusak milik pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung<br /><br />“Ia, Dia marah. Saya sudah telepon, tunggu lima menit tapi tidak mau. Untuk sementara tidak melaporkan, harus sabar dulu,” kata Maryoto kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Senin, 1 Juni 2020. (Tim)</div>

News Pemerintahan Pidana Ulah Suharminto, Anggota DPRD Tulungagung Di Pendopo Kabupaten “Memalukan”

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo : Tidak melaporkan, harus bersabar dulu BERITA KORUPSI .CO – Nama Suharminto, tak asing lagi di m...

“Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

20.22 beritakorupsi 3

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1058" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO75F2-UMPN1AVJ9jrqXkOaGNkiDy2neVyL7a0rNLOuCO54J4BVn2AbDlClKJBnUXs6CnejIgiwL8DgQ2ANMsYeFNOH3dAeqbDlAk2nr2q8bm_HuCPo79Tqsq8pKeWecRdA7L_E-0UwiY/s640/kapal.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: Google</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi.</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-small;"><b>Ditulis oleh Jentar. S Wartawan Senior yang sehari-hari liputan di Pengadilan Tipikor Surabaya - </b></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Saiful Ilah atau yang lebih tenar dengan panggilan “Abah Ipul” ini, adalah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo sejak 2010 hingga 2021 nanti (Bupati 2 Periode). Dan sebelum mejabat sebagai Bupati, sebelumnya Saiful Ilah menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2000 – 2010 mendampingi Bupati Sidoarjo saat itu dijabat oleh Win Hendarso<br /><br />Sebelum menduduki jabatan politik sebagai Wakil Bupati dan kemudian Bupti Sidoarjo, Saiful Ilah adalah seorang pengusaha. Jabatan penting diberbagai perusahaanpun digenggamnya, diantaranya Direktur Utama  PT Mitralam Kalimantan Persada (Dirut PT MKP), Presiden Direktur PT Hexamitra Charcoalindo (Presdir PT HC), Presiden Direktur PT Mustika Light Metal (Presdir PT MLM) dan Dirut PT Gresik Mustika Timur. <br /><br />Sukses sebagai pengusaha, dan sukses pula sebagi Wakil “Nahkoda Kapal” Kabuputen Sidoarjo sejak 2000 – 2010, Saiful Ilah pun naik jabatan menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo periode 2010 – 2016, dan kemudian kembali memegang jabatan “Nahkda” Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2016 – 2021.<br /><br />Sebagai pengusaha dan “Nahkoda” Pemerintahan yang merasa sukses, Saiful Ilah menyiapkan putranya, yaitu Amir Aslichin sebagai penggantinya menjadi “Nahkoda” Kabupaten Sidoarjo agar tidak jatuh ke tangan musuh politiknya. Sedangkan Amir Aslichin adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB<br /><br />Sayangnya, doa tidak selalu terkabulkan, dan cita-cita tidak selalu tercapai. Itulah yang barangkali dialami oleh “Abah Ipul” ini. Sebab, menjelang “dermaga” alias akhir jabatannya, “Kapal” alias Jabatan Bupati Kabupaten Sidoarjo “tenggelam” alias masuk penjara setelah tertangkap tangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 Januari 2020, sekaligus “hadiah pertama” bagi Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK yang baru.<br /><br />Nasib Siful Ilah dengan pendahulunya, yaitu terpidana 5 tahun penjara Win Hendarso mantan Bupati Sidoarjo sama tapi tak serupa. Persamaannya, Saiful Ilah dan Win Hendarso adalah Bupati Sidoarjo, dan sama-sama masuk dalam kubagan lingkaran hitam kasus Korupsi. <br /><br />Bedanya, Saiful Ilah Tertangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukl 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten, karena saat itu menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. <br /><br />Dan sebagai “imbalannya”, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pun sudah dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tangggal 29 Mei 2020<br /><br />Sedangkan Win Hendarso terjerat kasus Korupsi pencairan dana Kasda (Kas Daerah) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2005 - 2007 sebesar Rp2,3 miliar. Dan Win Hendarso pun divonis pidana penjara selama 5 tahun dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 2 milliar rupiah  subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomer 1891 K/Pid.Sud/2012<br /><br />Nama Saiful Ilah, menambah jumlah “medali” menjadi 14 Kepala Daerah yang tertangkap tangan maupun dari hasil penyidikan  KPK di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) itu adalah ;<br /><br />1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU)<br />2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini mengajukan PK),;<br />3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka)<br />4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br />5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019<br />6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br />7. Wali Kota Malang Moch. Anton (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap DPRD Kota Malang)<br />8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi suap pemberian Izin Tower, dan saat berstatus tersangka dalam kasus TPPU)<br />9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto)<br />10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br />11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK)<br />12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK)<br />13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br />14. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Kasus suap Tangkap Tangan KPK)<br /><br />Pertanyaannya. Apakah hanya ke 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini yang pernah menerima uang suap atau gratifikasi dari pihak lain ? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya, terkait kasus yang menyeret Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo. Apakak KPK akan menjelaskan secara terang benderang dalam surat dakwaannya terkait perbuatan tersangka Saiful Ilah sejak menduduki jabatan Wakil Bupati Sidaorjo selama 2 periode, dan Bupati Sidoarjo selama kurang 2 periode seperti saat KPK mengungkap kasus Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Bupati Ngajuk Taufiqurrahman, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto<br /><br />Atau KPK hanya akan menjelaskan perbuatan tersangka Saiful Ilah terkait menerima uang suap dari 2 pengusaha sebesar Rp350 juta disaat KPK menangkapnya pada tanggal 7 Januari 2020 ? (*) </div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Tipikor “Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

Foto: Google Saiful Ilah Ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 karena menerima uang suap sebesar Rp350 juta dari pengusaha kontra...

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Diadili Besok Rabu, 3 Juni 2020

16.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="473" data-original-width="900" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6B1Wl2c0NvlGpQIdX8jnGS03D-w2Wl8afISkn6q3pqdQQEwS3jMPaji0jTWAVf_XXyMkm9cDBGD3OipxKafIWBlWUlw0n6ecpl-mE59fKIClTg4nzGMQE_zAAy4MZskknisXT0xwoQPM/s640/2.jpg" width="640" /></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Besok, Rabu, 3 Juni 2020, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah akan duduk di kursi pesakitan gedung pengadil para koruptor di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020<br />
<br />
Tak hanya tersangka Saiful Ilah yang akan diadili, tetapi ada Tiga pejabat lainnya selaku  bawahannya, yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo<br />
<br />
Hal itu seperti yang dikatakan langsung oleh Herry, SH., MH  selaku staf Administrasi penerimaan berkas perkara maupun Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud di Pengadilan Tipikor Surabaya kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerjanya<br />
<br />
“Sidang KPK hari Selasa,hari Rabu tanggal  3 Juni 2020. Perkaranya ada empat, yaitu atas nama terdakwa Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji” kata Herry<br />
<br />
Sementara A. Nur menjelaskan, bahwa Majelis Hakim yang akan menyidangkannya ada Tiga orang. Satu anggota Majelisnya sama dengan yang menyidangkan perkara atas nama terdakwa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi<br />
<br />
“Ia benar, hari Rabu. Ketua Majelis Hakinya Pak Cokorda, anggota Majelis Hakim Pak Lufsiana dan Pak Mahin," ujarnya<br />
<br />
Sebagai informasi. Tersangka Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) bersama Ibnu Gogur dan M. Totok Sumedi ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten. <br />
<br />
Pada saat itu, tim penyidik KPK mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp350 juta. Dimana uang tersebut di bawa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” karena Saiful Illah “memberikan” proyek APBD Pemkab.  Sidoarjo pada tahun 2019<br />
<br />
Saat itu juga (7 Januari 2020), tim penyidik KPK menyeret Saiful Ilah, Ibnu Gogur, M. Totok Sumedi dan sejumlah orang lainnya termasuk dua Wartawan Harian di Surabaya, namun keesokan paginginya, kedua wartawan itu dipulangkan.<br />
<br />
Dari hasil pengembangan penyidik KPK, kemudian menetepkan 6 orang tersangka yang terdiri dari dua pihak swasta selaku pemberi suap, yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. Kedua terdakwa ini sudah divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan karena terbukti memberikan uang suap sebesar Rp1.675.000.000 kepada pejabat dan atau penyelenggara negara.<br />
<br />
Sedangkan 4 tersangka lainnya adalah selaku pejabat negara sebagai penerima uang suap, yakni Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo<br />
<br />
Yang perlu dipertanyakan dalam kasus yang menyeret Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo ini adalah, apakak KPK akan menjelaskan secara terang benderang dalam surat dakwaannya terkait perbuatan tersangka Saiful Ilah sejak menduduki jabatan Wakil Bupati Sidaorjo selama 2 periode, dan Bupati Sidoarjo selama 2 periode seperti saat KPK mengungkap kasus Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Bupati Ngajuk Taufiqurrahman, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto<br />
<br />
Atau KPK hanya akan menjelaskan perbuatan tersangka Saiful Ilah terkait menerima uang suap dari 2 pengusaha sebesar Rp350 juta disaat KPK menangkapnya pada tanggal 7 Januari 2020 ?. (Jen)</div>

News Tipikor Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Diadili Besok Rabu, 3 Juni 2020

BERITA KORUPSI .CO – Besok, Rabu, 3 Juni 2020, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah akan duduk di kursi pesakitan gedung pengadil para koruptor d...

Dua Terdakwa Penyuap Bupati Sidoajo Divonis 1.8 Thn Penjara

12.30 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKsHlAlEO3ME9y4zcVgX88EgRW1lzCTimve1mRul53J8obSkok3lXyNEvxy07uwpU21umvR13mu_PDUOt_g1CIczjQXoI4D9verY3NDjY3Srrvu_JsKfwTv1Zm7z9ZHwq5-tsSbNEk6aM/s640/Hakim+1.jpeg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="498" data-original-width="788" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2NlkqsPBaoXBwWxULoP0zgsTlGzebUy7ws2_R2Gs17pb01uqHvw8iK3rOl9hZvEyNrFD7Snqfw9AR5v4nB-B427FA4_51HUls23T4hoioThhzRRK3Z2iQL-nzBRozXDLwAjc4AtCIVdY/s640/7..jpeg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Jumat, 29 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman terhadap 2 (dua) terdakwa pemberi uang suap sebesar Rp1.675.000.000 (satu milliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sejak tahun 2019 – 2020 yang tertangkap tanngan KPK pada tanggal 7 Januari 2020, yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (perkara terpisah) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan<br /><br />Yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini adalah, siapa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi ini ? Sebagai apa Ibu Gofur di PT Kharisma Bina Kontruksi dan M. Totok Sumedi di CV. Sinar Mas yang mengerjakan proyek APBD Kabupaten Sidoarjo ? Mengapa penyidik maupun JPU KPK tidak menjelaskan siapa Direktur Utama kedua perusahaan (PT Kharisma Bina Kontruksi dan CV. Sinar Mas)? <br /><br />Anehnya, dalam dakwaan KPK hanya menjelaskan, bahwa Ibu Gofur menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi dan M. Totok Sumedi menggunakan CV. Sinar Mas untuk mengerjakan proyek milik Pemda Sidoarjo. KPK tidak menyebutkan bahwa kedua terdakwa sebegai Direktur atau pemilik perusahaan tersebut.<br /><br />Padahal dalam kasus lainnya seperti kasus Korupsi suap Bupati Tulungagung, Wali Kota Batu, Bupati Mojokerto, KPK dengan jelas dalam surat dakwaannya menyebutkan nama terdakwa sebagai Direktur perusahaan yang mengerjakan proyek APBD.<br /><br />Adakah yang ditutupi dalam kasus ini terkait peran orang lain di kedua perusahaan yang digunakan kedua terdakwa untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek APBD Kab. Sidoarjo?<br /><br />Tak salah bila masyarakat Khususnya para penggiat anti Korupsi menaruh kecurigaan dan ketidak percayaan kepada KPK saat ini, terlebih saat KPK melakukan tangkap tangan kepada salah seorang Rekor Universitas Negeri di Jakarta beberapa hari lalu dan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB9Ed-KNXRXsO2_lCetrDcFZeGFKzj1QEHZDujkKiP6VbI-oIZ0FB_RJhyphenhyphenKBSGhYhRVMjg1EJPW28Gb3bt8eA4ix3vmtiN1H0LpNS14oPHK-ktIpfEGczeWALQpATFiqYyvkkrg8AKmgc/s640/1.jpeg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Sementara persidangan yang berlangsung pada Jumat, 29 Mei 2020 dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi) ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi memberi uang suap kepada penyelenggara negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1 ) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf b berbunyi ; memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Ibnu Gofur yang berada di Rutan Kejati Jatim, dan M. Totok Sumedi di Rutan Medaeng, dibacakan secara terpisah (Displit) melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo oleh Tiga Majelis Hakim yang menyidangkannya, yakni Rochmad, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim dengang dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana, SH., MH dan Dr. Andriano, SH., MH serta Wenny R Anas, S.Sos., SH., MH dan H. Usman, SH., M.Hum selaku Panitra Pengganti (PP) yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Arif Suhermanto dari KPK dan Penasehat Hukum kedua Terdakwa</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Sidang Vicon ini sudah dilaksanakan sejak bulan April lalu untuk menjada
 kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease 
(Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari. </div>
<div style="text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHQk8PqJ0vdj6D3IXGm4Nb2dRDJPb0GU0vjBy9PdNsLtefw-jWFEZ9Md6GcS4M8CytFIytz1vVpSmzRkrYN5bxe0FUdEo0TfXIi2AF_oOTdg9kxkR3h3THf5Dz-zoSrlSpuNctPKp6VtY/s640/Hakim.jpeg" width="640" />Dalam
 pertimbangan putusan Majelis Hakim mengungkapka, bahwa terdakwa Ibnu 
Gopur dan Totok bersama-sama dengan Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno 
memberikan uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.675.000.00 untuk 
pengondisian sejumlah proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BM SDA) dan Dinas Perumahan, 
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Majelis
 Hakim membeberikan rincian pemberian uang oleh terdakwa kepada Bupati 
Sidoarjo Saiful Ilah dan pejabat Pekab Siodarjo, yaitu pada Agustus 
2019, Ibnu Gopur memberikan uang kepada Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit 
Layanan Pengadaan) sebesar Rp190 juta melalui terdakwa M. Totok dan 
kemudian diserahkan kepada Yugo, dan dari Yugo diserahkan kepada Bayu.<br /><br />Pada
 bulan September 2019, kedua terdakwa memberikan uang kepada Sangadji 
sebesar Rp300 juta dengan rincian, uangsebesar Rp100 juta untuk Sangadji
 dan uang Rp200 juta untuk Bupati Saiful Ilah yang diserahkan di rumah 
dinas, meskipun dibantah oleh Saiful Ilah saat dihadirkan sebagai saksi.<br /><br />Pada
 bulan Oktober 2019, uang sebesar Rp 400 juta diberikan kepada Judi 
Tetra. Dengan rincian, uang sebesar Rp200 juta diberikan saat Judi Tetra
 saat datang ke kantor terdakwa, dan yang Rp200 lagi diberikan saat 
terdakwa ke Kantor Dinas PUPM SDA.<br /><br />Kemudian pada bulan Desember 
2019, terdakwa Ghofur memberi uang kepada Sangadji sebesar Rp200 juta di
 salah satu Hotel di Mojokerto. Uang tersebut lalu dibagi ke dua Pokja 
masing-masing menerima Rp50 juta dan Rp40 juta.<br /><br />Dan pada bulan 
Januari 2020, pemberian uang tersebut dilakukan beberapakali, yaitu pada
 tanggal 3 Januari sebesar Rp150 juta, terdakwa memberikan uang kepada 
Yanuar Santoso. Kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar 
Rp225 juta kepada Sunarti selaku Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo di
 salah satu Rumah Makan di Sidoarjo. Uang itu berasal dari Ibnu Gofur 
Rp150 juta, dari Iwan Setiawan sebesar Rp50 juta, dan dari Priyanyo 
sejumlah Rp25 juta. <br /><br />Serta pada tanggal 7 Januari 2020 pada siang
 harinya, terdakwa M. Totok Sumedi memberikan uang sebesar Rp40 juta 
kepada Judi Tetra di Kantor DPU BM Sidoarjo, dan pada sore harinya, 
terdakwa Ibnu Ghofur, Totok Sumedi dan Iwan Setiawan menemui Saiful Ilah
 di Pendopo Sidoarjo dengan membawa uang sebesar Rp350 juta<br /><br />Dan 
saat itulah tim penyidik KPK meringkus Ibnu Ghofur, M. Totok Sumedi dan 
Siful Ilah. Kemudian KPK meringkus Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas 
PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan 
Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Sanadjitu Sangadji (Kepala 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Sehingga
 Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa haruslah dihukum 
setimpal dengan perbuatannya, dan Majelis Hakimpun menlak pembelaan 
kedua terdakwa. Namun Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari kedua 
terdakwa menjadi JC (justice collaborator)<br /><br />"Mengadili ; 
Menyatakan terdakwa Ibnu Gofur (dan terdakwa M. Totok Sumedi) terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1 ) huruf b 
Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 
RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 
KUHPidana ; Menjautuhkan hukuman oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp100 juta.  
subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan ketentuna, bilamana denda 
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga (3) 
bulan. Membayar biya perkara sebesar Tujuh ribu Lima ratus rupiah 
(Rp7500), ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyY9i4aT4bkJy2uhaBstMjAnZf_yhJp-NIA98u_CvbcOpJjjkWyM07H_aXDcuHy_DUxFaLeABIt-ygXyQHD6D3L-N8nZrRwaHLD8NKegrQNoj9Y9UbSZIwe-lte9dz4L2o5CW0-nKUF4M/s640/Tim+JPU+KPK.jpeg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam putusan Majelis Hakim ini, lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yakni dengan pidana penjara selama 3 tahun untuk terdakwa Ibnu Gofur, dan untuk terdakwa M. Totok Sumedi dengan pidanna penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan.<br /><br />Salah satu yang meringankan hukuman kedua terdakwa adalah dikabulkannya permohonan JC (justice collaborator) dari kedua terdakwa pada saat pembelaan (Pledoi), tidak mengajukan sejak awal pada saat KPK meringkus kedua terdakwa<br /><br />Atas putusan tersebut, kedua terdakwa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir, Pak Hakim” kata terdakwa Ibnu Gofur dan M. Totok melalui Vedio Conference maupun dari JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Seusai persidangan. Menjawab pertanyaan beritakorupsi,co terkait keterlibatan pihak Pokja ULP Kabupaten Sidoarjo yang menikmati uang suap tersebut, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, bahwa kasus ini belum berakhir.<br /><br />“Ini belum (belum berakhir), kita tunggu aja,” kata JPU KPK Arif<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 (enam) tersangka. Dua dari swasta (pengusaha Kontraktor) yakni terdakwa M. Totok Sumedi dan Ibnu Gofur selaku pemberi suap yang totalnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak Agustus 2019 sampai tanggal 7 Januari 20207<br /><br />Sedangkan 4 (empat) tersangka selaku penerima suap yaitu Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Pemberian uang suap sebesar Rp1.675.000.000 oleh kedua terdakwa kepada Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) secara bertahap sejak bulan Agustus 2019 hingga 7 Januari 2020<br /><br />Pemberian uang suap itu terkait proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BM SDA), dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo yang digarap oleh terdakwa.<br /><br />Diantara proyek APBD itu ada di Dinas P2CKTR, yaitu Pasar Porong dengan anggaran Rp17,4 miliar, dan proyek Wisma Atlet Sidoarjo sebesar Rp13,4 miliar. Kemudian proyek Dinas PUBM, diantaranya proyek jalan Candi-Prasung Sidoarjo dengan penawaran Rp21,4 miliar serta proyek peningkatan Afr Kali Pucang  Pagerwojo sebesar Rp 5,5 miliar.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPuDemWKTsoMLZwtcxA0kQ8fwB2-VI3yM94kqBlCg5FkidBgcviHKEt9bBN4P8eSqKTkhGvLsoNQQRiFFny8SFDv7WAW5iaYSCn5b99hblG9-_DT51N9J-YygQNUGgaA3ss1oibXPo5hg/s640/IMG20200424120456.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan terdakwa Totok menggarap proyek pekerjaan diantaranya peningkatan jalan Kendalpecabean-Kedung Banteng senilai Rp 2,3 miliar, proyek pemerliharaan saluran Kanal Mangetan IV Gedangan sebesar Rp 430 juta dan sejumlah proyek penunjukan langsung.<br /><br />Karena pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; <br />1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo,  <br />2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), <br />3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, <br />4. Pembangunan Pasar Porong, <br />5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), <br />6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, <br />7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, <br />8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, <br />9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, <br />10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menunjuk SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, dan JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, yang keduanya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA serta YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnFmJY2vg_GdPdxg9zZnFi6hTlxGxTV2axLhnXZEps4MqnmFwRwywOclZMoWVWzQhqDTu8t1zu_gSLr2fdE5mEAiCcGugQ3a7mNxZbg6b9t4P1ZTtoV57fP6l1iIR76Votktg8Dn_u3PE/s640/IMG2020042411585.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk melaksanakan kegiatan pelelangan paket pekerjaan pada Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, maka SUNARTI SETYANINGSIH meminta kepada JUDI TETRAHASTOTO dan BAMBANG TJATUR MIARSO agar paket-paket pekerjaan dilaksanakan kegiatan pelelangannya berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI yang membawahi panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pelaksana pengadaan barang dan jasa.<br /><br />Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekatnya Bupati SAIFUL ILAH, berkeinginan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak tersebut diatas.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi dengan mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi milik Terdakwa IBNU GOPUR ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539.35 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah).<br /><br />Adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh ULP, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender). Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya.<br /><br />Foto Tim JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDl untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada malam harinya, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH meminta agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo. Atas permintaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, ”0h yo wes, Pak Yudi ta warah dan nanti kan Pak Gofur ngerti dewe, gitu aja wes (Oh ya sudah, Pak Yudi saya arhkan nanti. Kan Pak Gofur ngerti sendiri aja)." Selanjutnya Bupati SAIFUL ILAH meminta Terdakwa IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa IBNU GOPUR dan JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO mengadakan pertemuan dengan Terdakwa IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yang melaksanakan lelang proyek Jalan Candi-Prasung, yaitu MUHAMAD BAYU SETOKHARISMA W beserta 4 (empat) orang anggota, membicarakan sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO dengan kesepakatan hasil sanggahan ditolak, kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi93AhN8inOKM7kEycjTplQim0gG_uL8FhS_af-uMY8JCqNRZNi5Yw_E3wnIT4jCRnNVRSY3u9VqeFP3jcytUnp2N71P_Q5Bo8z-CCgEFQ8YYg7eqrrTstlc8OZ9CDa0mOAkxP45kzCeRM/s640/Foto+saksi+dari+kana%252C+Gagah+Eko+Wibowo+%2528swasta%2529+dan+Fuad+Abdillah%252C+M.+Bayu+Sitokharisma+dan+Muhammad+Yugo+Adhi+Prabowo%252C+ketiganya+Tim+Pokja+ULP.jpeg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO juga mempertemukan Terdakwa IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO W|BOWO dikantornya untuk tidak melanjutkan sanggahannya dan akhirnya disepakati, sehingga Terdakwa IBNU GOPUR ditunjuk sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.467.956.198,70 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen).<br /><br />Selain itu, Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI juga ingin mendapatkan paket pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui YUGO ADHI PRABOWO Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo di Boncafe ITC Surabaya untuk konsultasi paket lelang pekerjaan lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /><br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /><br />Foto Majelis Hakim<br /><br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /><br />Sedangkan terdakwa M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br />1. Peningkatan Jalan Kenda|cabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646i723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4x7twtC2r2FED0b4HFb1vVR8yRrdMUZdesBwvZwC1ipboW2jjcB00NpgfnK3hH9cukG_lCsMDhjc-jLpMG6_CwR4ACAdIWNgjxlhMOpGHjhcf257UxXKErQXWTXdqxrBNQaW5Hp_Jmnw/s640/IMG20200424114719.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait :<br /><br />1. Pada awal Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR meminta M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pokja. Selanjutnya M. TOTOK SUMEDI menghubungi YUGO ADHI PRABOWO untuk datang ke kantornya di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan). Kemudian M. TOTOK SUMEDI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada YUGO ADHI PRABOWO untuk disampaikan kepada Tim Pokja M. BAYU SITOKHARISMA.<br /><br />2. Pada bulan September 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi SANADJIHITU SANGADJI untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis,  Kabupaten Mojokerto. Kemudian Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) untuk diberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati.<br /><br />3. Pada awal Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit,   Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, datang dan bertemu dengan Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN membicarakan pekerjaan proyek. Setelah itu, Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada JUDI TETRAHASTOTO.<br /><br />Kemudian sekitar tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi Terdakwa IBNU GOPUR meminta uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan proyek Peningkatan Jalan Candi Prasung, selanjutnya Terdakwa IBNU GOPUR menyuruh staffnya SITI NUR FlNDIYAH untuk menyerahkan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA. Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihakpihak terkait<br /><br />4. Pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di De Reson Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto Terdakwa IBNU GOPUR kembali memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dari jumlah uang itu, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada T|m Pokja MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, dan sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tum Pokja Pekerjaan Wisma Atlit FUAD ABDILLAH, sedangkan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />5. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari Terdakwa IBNU GOPUR bemama dengan M. TOTOK SUMEDI menemui YANUAR SANTOSA bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo, kemudian Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANUAR SANTOSA.<br /><br />6. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK memberikan uang seluruhnya sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada SUNARTI SETYANINGSIH bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo yang terdiri dari uang Terdakwa IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />7. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB M. TOTOK SUMEDI menemui JUDI TETRAHASTOTO di kantor Dinas PUBMSDA memberikan uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /><br />8. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN menemui Bupati SAIFUL ILAH di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7pFIaj7MeHlqBLpkhbO8CVTLk_SOAed8j4-PfyuTzN4gI64UocaYX6yHAJqtkI6GhDtU-MSo8UJzVLMsgUnWUo8UkCWygaOvrWszgq__DIdcxmoMO3sHHwbo4HiDaoCteZuVABrhQB4U/s640/8.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,<br /><br />2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".<br /><br />Perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Penyuap Bupati Sidoajo Divonis 1.8 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Jumat, 29 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman terhadap 2 (dua) terda...

PT SGS Dihukum Membayar Kerugian Negara Rp46 M

21.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="444" data-original-width="800" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh01sQ9HLS1vFVy-zWtVbGYlW98SGCT0nyAYUSnudJfCck_kxVj0mBut7ODuicMXglrhuQZx6tCUPeJormAY9R6pF95t8FKA_MyHv-GuPNcBfGe7D3mx_L9PFR9Vxj2jffBUbrM5PHrjs/s640/2.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kemana “raibnya” tersangka lainnya, sementara Komisaris PT SGS dan Empat Pegawai Bank Jatim dinyatakan  bersalah dan dipidana penjara antara 3 hingga 8 tahun#</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 14 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan bahwa PT Surya Graha Semesta (PT SGS) terbukti bersalah dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi kredit Macet PT BPD Jatim (Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk) atau Bank Jatim pada tahun 2010 hingga 2015 sebesar Rp306.050.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp155.036.704.864.21 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit serta Penambahan Palfon Kredit dan Penghapus Bukuan Kredit kepada PT SGS oleh Bank Jatim No.9/LHP/XVIlI/04/2017 tanggal 10 April 2017, dan menghukum PT SGS (Korporasi) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp46 milliar, subsider pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara terhadap terdakwa Rudi Wahono selaku Direktur Utama (Dirut PT SGS), serta membayar denda sebanyak Satu milliar subsider 6 (enam) bulan kurungan<br />
<br />
Hukuman pidana membayar uang pengganti sebesar Rp46 milliar terhadap PT SGS yang diwakili terdakwa Rudi Wahono, dibacakan oleh Majis Hakim melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hock) yakni Emma Elliana, SH., MH dan DR. Lufsiana, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, yang dihadiri JPU  Arif dari Kejari Surabaya maupun tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH dan Lusi, SH<br />
<br />
Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari terutama sejak diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak tanggal 28 April hingga 25 mei 2020.<br />
<br />
Kasus inipun menarik dan menggelitik, ibarat “panas-panas tai Ayam”. Mengapa ? Karena pada saat Mabes Polri menangani kasus ini tahun 2017, sempat menghebohkan jagad nusantara melalui pemberitaan diberbagai media masa Nasional maupun lokal baik cetak, Televisi maupun Online<br />
<br />
Karena kasus Pemberian Fasilitas Kredit dan Penambahan Palfon Kredit sebesar Rp306.050.000.000 serta Penghapus Bukuan Kredit oleh Bank Jatim kepada PT SGS hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp155.036.704.864.21 dianggap sebagai kasus Mega Korupsi terbesar di Jawa Timur.<br />
<br />
Selain itu, karena yang terlibat dalam kasus ini bukan hanya dari PT SGS yakni Tjahjo Widjojo selaku Komisiaris dan Rudi Wahono (Dirut). Namun juga menyeret pejabat Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatm), diantaranya Wonggo Prayitno (Pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim), Arya Lelana (Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim), Harry Soenarno (Relation Manager atau RM Bank Jatim) dan Iddo L. Hartanto (Staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim)<br />
<br />
Namun anehnya, setelah ke 4 pegawai Bank Jatim ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018 lalu, kasus inipun tidak lagi menarik di media masa melainkan ibarat “lenyap ditiup angin spoi-spoi”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;">Baca juga : Empat Pegawai Bank Jatim Divonis 3,4 Tahun Penjara</span><br />
<span style="color: red;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2018/04/empat-pegawai-bank-jatim-divonis-34.html">http://www.beritakorupsi.co/2018/04/empat-pegawai-bank-jatim-divonis-34.html</a></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="552" data-original-width="831" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaEeqQYH6x5QgVlMnB0x0OYLbpeX0DcqSmQgovstYMxXrV-LLbv6F7M5tz8FUBJG0x66oVm_sJlt3orfqq9VYiSQXSR7mflN_a46PMdKVPbF8fIBzGfLfQuokwOLC9QtgGU4HDtnt_z_I/s640/httpwww.beritakorupsi.co201804empat-pegawai-bank-jatim-divonis-34.html.png" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang paling anehnya lagi adalah, proses hukum dalam kasus ini yang berlangsung sejak 2017 hingga saat  ini (2020) tak kunjung tuntas, bahkan masih meninggalkan segudang pertanyaan terkait Dua Direksi Bank Jatim yaitu  Hadi Sukrianto selaku Dirut yang kemudian menjabat sebagai Komisaris dan Eko Antono, yang sudah ditetapkan sebagai “tersangka” oleh Mabes Polri, namun kasus keduanya entah kemana tak tahu “rimbanya”.<br /><br />Sedangkan Wonggo Prayitno selaaku Pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim), Arya Lelana (Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim), Harry Soenarno (Relation Manager atau RM Bank Jatim) dan Iddo L. Hartanto (Staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim) serta Tjahjo Widjojo (Komisiaris PT SGS) sudah divonis pidana penjara antara 3 hingga 8 tahun, saat ini Kelimanyapun berstatus terpidana Koruptor <br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung pada Kamis, 14 Mei 2020, Majelis Hakim dalam  pertimbangan putusannya menyatakan, bahwa PT Surya Graha Semesta (PT SGS) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor RI 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Karena dianggap bersalah, Majelis Hakimpun menghukum PT SGS untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp46 milliar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inckrah), dan membayar denda sejumlah Satu milliar rupiah subsider 6 bulan kurungan.<br /><br />Tidak hanya PT SGS selaku Korporasi yang dihukum, namun Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Rudi Wahono selaku Dirut PT SGS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bila harta benda milik PT SGS tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut yang disita dan dilelang oleh Jaksa.<br /><br />“Menjatuhkan hukuman kepada PT Surya Graha Semesta untuk membaya uang pengganti sebesar empat puluh enam milliar rupiah (Rp46.000.000.000). Dengan ketentuan, bilamana PT Surya Graha Semesta tidak membayar uang pengganti tersbut dalam waktu satu bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda PT Surya Graha Semesta tidak mencukupi maka terdakwa dipidana penjara selama enam bulan. Menghukum PT Surya Graha Semesta untuk membayar denda sebesar satu milliar rupiah subsider enam bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede.<br /><br />Atas putusan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa (PT SGS) maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />“Yang dihukum PT-nya untuk membayar uang pengganti sebesar empat puluh enam milliar dan denda satu milliar subsider enam bulan kurungan. Tapi terdakwanya juga dihukum enam bulan penjara kalau aset PT SGS tidak mencukupi untuk membayar. Jadi dibayar dulu uang penggantinya, kalau tidak mencukupi, terdakwa ini selaku Dirut dihukum enam bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br />
<br />
<span style="color: red;">Baca juga : Komisiaris PT SGS Divonis 8 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp155 M</span><br />
<span style="color: red;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2018/09/kasus-korupsi-kredit-bank-jatim-rp155-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2018/09/kasus-korupsi-kredit-bank-jatim-rp155-m.html</a></span><br />
<span style="color: red;"> </span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYAKR9cvxHKQxRZAfXGqfumrVhMkZW3dmDSWjZ5hoXdDc7itFBeqs3UbnE4aPPdbuUlRu9c_eyXJLJ-wAihu9GelvnzLo0jilf9mFgHwOAeR7coDLorWSPLTUD1d41EJrMV3FbV7KRfI/s640/IMG20180703163508_1.jpg" width="640" /></div>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2015, bertempat di Bank Jatim (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) Jalan Basuki Rahmat No. 98 -104 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan sesuatu  secara melawan hukum.<br /><br />PT SGS mengajukan kredit kepada Bank Jatim untuk memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja Pola Standby Loan untuk membiayai 8 (delapan) proyekproyek pembagunan, namun pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. SGS, melanggar Surat Edaran Direksi No.046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi<br /><br />Perbuatan itu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT SGS sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp120.700.714.443.00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp34.335.990.421.21 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh satu sen) <br /><br />Atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan lnvestigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  (BPK RI) atas tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta penambahan palfon kredit dan penghapus bukuan kredit kepada PT SGS oleh Bank Jatim No.9/LHP/XVIlI/04/2017 tanggal 10 April 2017.<br /><br />Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Direksi PT SGS yang diwakilkan oleh Direktur Utama yaitu Rudi Wahono sesuai Akta pendirian Nomor 330 tanggal 26 Januari 2001 dibuat di Notaris Atatng Suprayogi, SH dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT. Surya Graha Semesta Nomor 42 tanggal 5 Februari 2010 dibuat oleh Notaris Isya Karimah Syakir, SH.<br /><br />Kemudian berdasarkan Berita Acara RUPS LB PT. SGS terjadi pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris No. 42 Tanggal 15 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris Isya Karimah Syakir, SH, SH, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 42 Tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan kepengurusan PT. SGS berubah menjadi Direktur Utama : Rudi Wahono,; Komisaris Utama Tjajo Widjojo dan Komisaris Punggowo Santoso.<br /><br />Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, PT. SGS melalui Direktur Utama PT. SGS menyuruh Retno Tjempaka, SE mengajukan Kredit Modal Kerja Standby Loan ke Bank Jatim  sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) yang direncanakan untuk membiayai proyek Jembatan Brawijaya di Kediri, Proyek RSUD Gambiran Kediri, Proyek Gedung Poltek II Kediri dan Proyek RSUD Saifuil Anwar Kota Malang.<br /><br />Pada tahun 2011, Tjajo Widjojo menyuruh terdakwa Rudi Wahono mewakili PT.SGS sebagai Direktur Utama untuk mengajukan penambahan plafon kredit dari semula Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar) menjadi Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima milyar rupiah) ke Bamk Jatim Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat No.025/SGSNll/2011 tanggal 19 Juli 2011. <br /><br />Berkas Permohonan penambahan plafon kredit dari terdakwa Rudi Wahono mewakili PT.SGS sebagai Direktur Utama ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo, kemudian diteruskan ke Bank Jatim  di Surabaya, dengan melampirkan dokumen kontrak proyek. <br /><br />1. Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsn'ahun Jamak antara Ir. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /><br />2. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsfl'ahun Jamak antara Budi Darmwan, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Taruna selaku kepala Cabang yakni Drs.Ribut Wahyu Utomo, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.0/02.8/GD/405.14/2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /><br />3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara Amiruddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro/VI/2012 tenggal 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /><br />4. Proyek Pembangunan Poltek II Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga Satuan  (Kontrak Induk) antara Ir. Datik Indrijaswati AP, MM. selaku PPK  dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Poltek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIK/APBD/2009 tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901 .861.280<br /><br />5. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdijayanto selaku PPK dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kab. Malang, Nomor : 056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /><br />6. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun dengan Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan RP. Roedhy Setijo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT. Idee Murni Pratama, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Nomor :602.1/645/402.103/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /><br />7. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033/KONT. FISIK/APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara Kaesaan, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Murni Konstruksi Indonesia tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000,<br /><br />8. Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satriowidodo,ST selaku PPK dan HM. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtHyv6dRoamgC_1cAxjOmYmonq1FYrtngfELIH3qQBEY5-m21e0ZUGuRoouVyfeaY_iWdCxL0j7l-Enr6t3QMmEbSnj6ojpb-_D9jSnuGsDWD_DJMxyiy4RkQNvoRWPYu1KLxn74xLaxY/s640/IMG20180703161841.jpg" width="640" /></div>
Permohonan Penambahan Plafon kredit dari terdakwa Rudi Wahono selaku Direktur Utama PT. SGS tersebut diteruskan kepada Wonggo Prayitno, kemudian diteruskan kepada Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenarno selaku Tim Analis Kredit agar membuat Penilaian Kelayakan penambahan plafond kredit tersebut.<br /><br />Namun oleh Iddo Laksono Hartanto dan Harry Soenarno selaku Tim Analis tidak melakukan klarifikasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas proyek yang diakuinya oleh PT. SGS sebagai proyek yang akan dibiayai dari kredit modal kerja Bank Jatim tersebut dan juga tidak melakukan kunjungan ke lokasi proyek yang akan dibiayayi oleh Bank Jatim.<br /><br />Pada tanggal 14 September 2011, Iddo Laksono Hartanto selaku Analis Kredit dan Harry Soenarno selaku Relation Manager membuat Memorandum penilaian penambahan plafond KMK dengan jumlah sebesar Rp125 milyar termasuk kredit lama sebesar Rp80 milyar, dimana penilaian tersebut disampaikan kepada Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi dan kepada Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK Bank Jatim, selanjutnya Arya Lelana dan Wonggo Prayitno menyetujui permohonan yang diajukan oleh PT. SGS yang dituangkan didalam disposisi yang berbunyi: 1. Jaminan Utama : Tagihan proyek yang dibiayai kredit Bank,; 2. Jaminan tambahan : Tanah dan bangunan sebagaimana usulan analis,; 3. Syarat-syarat kredit harus dijaminkan ke perusahaan penjaminan kredit dengan minimal coverage 75%,; 4. Lain-lain usulan analis.<br /><br />Dalam melakukan penilaian atas penambahan plafond kredit tersebut, Wonggo Prayitno dan Arya Lelana melarang tim analis untuk melakukan konfirmasi ulang atas skema perhitungan yang dibuat oleh Tim Analis KMK. Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi KMK dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK mendukung usulan analis atas permohonan kredit PT. SGS dan memberikan persetujuan untuk fasilitas kredit PT. SGS dari Rp80 milyar menjadi Rp125 milyar, pada hal Nilai Debt Equity Ratio (DER) PT. SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal sebesar 2.50 kali penambahan plafon. <br /><br />Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang dimulai dari tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon Kredit Modal Kerja Standby Loan dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja Stanby Loan sesuai dengan ketentuan, pada hal PT SGS tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut karena ;<br /><br />1. Pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksana kontrak adalah PT SGS dan Group,; 2. Jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan Jembatan Brawijaya tidak diikat dengan cessie namun dinyatakan telah diikat dengan Cessie,; 3. Pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan Jembatan Brawijaya Kediri periode 2010 s/d 2011 tidak diasuransikan, namun dinyatakan kredit saat ini di pertanggungkan ke PT. ASEI dengan nilai pertanggungan sebesar Rp80 miliyar dengan coverage 75% selama jangka waktu kredit,; 4. Tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin, melainkan dari pencairan kredit RSUD TA 2011 namun penilaian kolektifitas PT. SGS dinyatakan lancar.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Bahwa Harry Soenanrno dan Iddo Laksono Hartanto Tim Analis bersama-sama dengan Arya Lelana dan Wonggo Prayitno menyampaikan Memorandum penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT. SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim untuk mendapat persetujuan, dan Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan:<br /><br />1. Peraturan Intemal Bank Jatim Poin 3.1.1 Bab III Proses Persetujuan Kredit, SE Direksi No. 047/001/DlR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi jika kredit yang telah diberikan berada dalam status kolektibilitas I dan II yaitu dalam status macet atau dalam perhatian khusus.<br /><br />2. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".<br /><br />3. Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan KMK dengan jumlah sebesar Rp125 milyar termasuk kredit lama sebesar Rp80 milyar, dimana penilaian tersebut disampaikan kepada Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi KMK dan kepada Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK Bank Jatim.<br /><br />Selanjutnya Arya Lelana dan Wonggo Prayitno menyetujui permohonan yang diajukan oleh PT. SGS yang dituangkan dalam disposisi yang berbunyi: 1. Jaminan Utama : Tagihan proyek yang dibiayai kredit Bank,; 2. Jaminan tambahan : Tanah dan bangunan sebagaimana usulan analis,; 3. Syarat-syarat kredit harus dijaminkan ke perusahaan penjaminan kredit dengan minimal coverage 75%,; 4. Lain-lain usulan analis.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2TWEIw2zOEdD192Z4lOFK2bWeLDBi3SP-tohC8msp4i4H3LLvQtgTIREU6N4DlbJPvETift0kTTjGCpnW8uIzojjkWtESsdbF-RnAIgvwW_3kj2Wqa1s1y9Eq_FwLgHcnFUOFeOBwwAc/s640/Sundaru+IMG20171212141958.jpg" width="640" /></div>
Setelah PT SGS mendapat persetujuan penambahan plafon kredit, selanjutnya terdakwa Rudi Wahono mewakili PT SGS sebagai Direktur Utama atas perintah dari Tjahjo Widjojo  mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi KMK Bank Jatim yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta pencairan Kredit Modal Kerja Standby Loan, dan oleh Divisi KMK Bank Jatim memproses permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa pelaksana proyek adalah PT. Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI),; PT. Nugraha Adi Taruna (PT NAT),; PT. Fajar Parahyangan (PT FP) dan PT. Idee Murni Pratama (PT IMP) sebagai Grup dari PT SGS, pada hal Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tidak melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek-proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafond dan pencairan maksimum.<br /><br />Atas memorandum yang dibuat oleh Arya Lelana dan Wonggo Prayitno tersebut, kemudian oleh terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama atas perintah dari Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT. SGS untuk mencairkan uang tersebut. selanjutnya Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT. SGS. dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsn'ahun Jamak antara Ir. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /><br />2. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Yearsfl'ahun Jamak antara Budi Darmwan, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Taruna selaku kepala Cabang yakni Drs.Ribut Wahyu Utomo, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.0/02.8/GD/405.14/2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /><br />3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara Amiruddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro/VI/2012 tenggal 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /><br />4. Proyek Pembangunan Poltek II Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga Satuan  (Kontrak Induk) antara Ir. Datik Indrijaswati AP, MM. selaku PPK  dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Poltek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIK/APBD/2009 tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901 .861.280<br /><br />5. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdijayanto selaku PPK dengan Drs.Ribut Wahyu Utomo setaku kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kata Malang, Nomor : 056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /><br />6. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun dengan Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan RP. Roedhy Setijo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT. Idee Murni Pratama, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Nomor :602.1/645/402.103/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /><br />7. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033/KONT. FISIK/APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara Kaesaan, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Murni Konstruksi Indonesia tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000,<br /><br />8. Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satriowidodo,ST selaku PPK dan HM. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000<br /><br />Dari semua proyek yang dimintakan pencairan dananya oleh Tjahjo Widjojo tersebut diatas, tidak satupun yang dimenaangkan oleh oleh PT SGS, melainkan dimenangkan oleh perusahaan lain.<br /><br />Bahwa Tjahjo Widjojo sebagai Komisaris Utama PT. SGS sudah menerima pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan atas proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab. Madiun,; Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo,; Proyek pembangunan Kantor BPR Jatim,; Proyek Pembangunan Poltek II Kediri,; Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang,; Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun,; Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dan Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri seluruhnya sebesar Rp231.150.000.000 (dua ratus tiga puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgipngOAPLWJjXHEUB_hZVY8eZEmhHPp9XXHPmswv1RAKkmRFBww5lx5WF6hX4Om4PCUkrqnM739kCVh8hhlqV2fIFUBjJRp7guqP6fbLvwyLEfT-LiSi6MYsRsqMglprwWf7lN0kAVfI/s640/IMG20191010113146.jpg" width="640" /></div>
Bahwa perjanjian kredit antara PT. SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit. No.25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat oleh Isy Karimah Syakir, SH Notaris di Surabaya yang menyebutkan bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Bank diikat secara Cessei dan Kuasa memotong.<br /><br />Perjanjian kredit antara PT. SGS dengan Bank Jatim dilakukan addendum sebagaimana Akta Addendum Tambahan Plafond Kredit No. 25 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat Isy Karimah Syakir, SH Notaris di Surabaya yang menyebutkan bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Bank di ikat secara Cessei dan Kuasa memotong pada proyek ternyata tidak masuk pada Rekening pencairan kredit PT. SGS atas 8 (delapan) proyek dengan Nomor rekening 0261013606 pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama PT. SGS, akibatnya aank Jatim tidak dapat melakukan pemotongan dana yang berasal dari pencairan termin proyek yang telah dibayar oleh pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga Bank Jatim tidak dapat melakukan monitor pada pembayaran angsuran pokok dan bunga atas nama debitur PT. SGS.<br /><br />Pencairan kredit dari Bank Jatim Cabang Sidoarjo hanya berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan Arya Lelana selaku Pim Sub Div KMK, yang ternyata pencairan kredit untuk Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang dilakukan sebelum adanya kontrak kerja, dimana terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama atas perintah dari Tjahjo Widjojo mengirimkan surat kepada Wonggo Prayitno agar bisa diberikan plafon yang belum digunakan untuk bisa dialokasikan dengan plafon 55%, dan atas surat PT. SGS tersebut, Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK Standby Loan atas nama PT. SGS sebesar Rp16.700.000.000, sehingga hal tersebut bertentangarn dengan :<br /><br />1. Surat Edaran Direksi No.046/008/D|R/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab V “tentang standby loan butir 2.9 huruf (h.1) menyatakan bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan tata cara dan persyaratan debitur menyerahkan kontrak kerja asli dan atau minimal surat perintah mulai kerja (SPMK) asli kepada bank dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar diminta kontrak asli sampai dengan kredit lunas.<br /><br />2. Persetujuan Penambahan Plafon KMK dan Penambahan Agunan No.047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011 Bab lV Butir 4.5 menyatakan bahwa pencairan kredit dapat dilakukan setelah menyerahkan kontrak asli atau minimal SPMK.<br /><br />Dalam mencairkan Kredit Modal Kerja Standby Loan (KMK) tersebut per proyek, seharusnya disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress repor, namun dalam pelaksanaanya pencairan kredit modal kerja tidak dilasaksanakan berdasarkan progress repot, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi butir 2.9  berbunyi “Bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan tata cara dan persyaratan antara lain huruf (b) yang menyatakan bahwa pencairan kredit didasarkan pada hasil penilaian kelayakan setiap proyek yang dijadikan obyek pembiayaan, hurup (D) yang menyatakan bahwa pencairan kredit per proyek dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, dan hurup (m) menyatakan bahwa nilai setiap tahapan pencairan kredit tidak harus sama (merata) melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan pada setiap tahapannya”.<br /><br />Bahwa uang pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim kepada PT. SGS tersebut tidak semua dipergunakan untuk membiayai kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembiayaannya tapi pergunakan untuk :<br /><br />1. Membayar angsuran pokok Kredit Modal Kerja Standby Loan dan bunga sebesar Rp90.957.420.250,75 (sembilan puluh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh lima sen)<br /><br />2. Ditransfer ke rekening pribadi Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT. SGS sebesar Rp51.772.000.000 (lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah)<br /><br />3. Ditransfer ke Rekening pribadi Punggu Santoso (Komisaris PT. SGS) sebesar Rp3.295.000.000 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah)<br /><br />4. Ditransfer ke Rekening pribadi Devi Anora  (istriya Punggu Santoso) sebesar Rp2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)<br /><br />Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab VII Standby loan butir 1.(8) menyatakan bahwa KMK adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk pula grup perusahaan nasabah yang dapat dicairkan secara revolving per proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembiayaan kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan.<br /><br />Bahwa dalam pengembalian kredit (angsuran) atas 8 (delapan) proyek yang dibiayai dari KMK standby loan PT. SGS, seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin, namun dalam pelaksanaannya dimana pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke rekening pelaksana pekerjaan tidak ditransfer kembali ke rekening PT. SGS. Dimana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS<br /><br />Sesuai dengan surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu Kredit Modal Kerja standby loan s/d tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT. SGS tidak mampu melunasi saldo kredit sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp120.700.714.443,(seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang kemudian dinyatakan macet (kolektibilitas 5), yang kemudian oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim Cabang Sidoarjo mengusulkan penghapus bukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek yaitu : Poltek Kediri, Jembatan Brawijaya, Jembatan Kedungkandang, Pasar Caruban, Kantor Setda Kab. Madiun dan Kantor Terpadu Ponorogo.<br /><br />Penetapan kolektibilitas 5 atas Kredit Modal Kerja standby loan PT. SGS tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Divisi Khusus Kredit, dan juga PT. SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta mpiah), agunan tambahan berupa tanah dan/atau bangunan yang diterima Bank Jatim belum dilakukan pelelangan.<br /><br />Dan pada periode Mei s/d Desember 2014, masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp19.312.510.491,98 dan Pembangunan Gedung Setda Madiun sebesar Rp18.609.374.780.89, namun oleh Wonggo Prayitno dan Arya Lelaana selaku pemimpin Divisi kredit Menengah dan Korporasi dan Pimpinan Sub Divisi KMK tetap memproses usulan penghapus bukuan dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapus bukuan kredit PT. SGS yang diajukan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang selanjutnya diteruskan ke Direktur Kepatuhan dan Direksi Bank Jatim.<br /><br /> Atas usulan tersebut, Direksi Bank Jatim menerbitkan Surat Keputusan Penghapus bukuan kredit Bank Jatim dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1.  Untuk Proyek Poltek Kediri; Baki Debit per tgl hapus buku 13.750.000.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl 28 Mei 2015<br /><br />2. Jembatan Brawijaya ; Baki Debit per tgl hapus buku 17.155.00.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl 28 Mei 2015<br /><br />3. Jembatan Kedungkandang ; Baki Debit per tgl hapus buku 18.450.00.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 053/146.1/KEP/DIR/PKB tgl 28 Mei 2015<br /><br />4. Pasar Caruban ; Baki Debit per tgl hapus buku 12.050.00.000, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 29 Nopember 2013, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /><br />5. Kantor Setda Kab. Madiun ; Baki Debit per tgl hapus buku 6.142.583.922, Kelek tibilitas 5,  tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /><br />6. Kantor Trpadu Kab. Ponorogo ; Baki Debit per tgl hapus buku 3.200.130.521, Kelek tibilitas 5, tanggal penurunan Kolektiblitas 27 Maret 2014, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /><br />7. Baki Debit per tgl hapus buku 2.800.000.000, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /><br />8. Baki Debit per tgl hapus buku 3.900.000.000, No. SK dan tanggal hapus buku 052/012/KEP/DIR/PKB tgl 30 Desember 2014<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama bersama-sama dengan Tjahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS), Wonggo Pratitno selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu PT. SGS sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat n'bu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen).<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa terdakwa Rudi Wahono mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama telah mengakibatkan kerugian pada Negara cq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (PT. Bank Jatim) sebesar Rp155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp120.700.714.448.00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan bunga  sebesar Rp34.335.990.421.21 (tiga puluh empat miiyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh satu sen), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit serta penambahan palfon kredit dan penghapusbukuan kredit kepada PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No 9/LHP/XVIII/04/2017 tanggal 10 April 2017.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor PT SGS Dihukum Membayar Kerugian Negara Rp46 M

#Kemana “raibnya” tersangka lainnya, sementara Komisaris PT SGS dan Empat Pegawai Bank Jatim dinyatakan bersalah dan dipidana penjara ...

Uang Suap Rp500 Juta Untuk Ketua DPRD Tulungagung Masih Disimpan Staf Sekwan

07.43 beritakorupsi 4

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_O8M96GLv_uVqth4hmNkVVX_5O-EcjWkc55Wo_xjWIJZTtWUDwwkR1oq58a_xZzROzPTc34sQP-DbBIdM5JTLAYTBZkHqV-2JkSO91US4UZYAecwgfVCXM4vNQMGtfMgTjr3P9A99Ik/s640/7.jpeg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Suharminto, anggota DPRD Tulungagung disebut sebagai  Powerful (atau orang yang berkuasa) di Kabupaten Tulungagung menerima uang dari hasil jual beli jabatan Kepala Sekolah sebesar Rp145 juta”</span></span><br />
<br />
<b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> Selasa, 12 Mei 2020, “bau busuk” dan perilaku memalukan dari beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung terkuak dalam sidang perkara Korupsi Suap Pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung TA (tahun anggaran) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp3.6 milliar dengan terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019<br />
<br />
“Bau busuk” yang dimasud adalah uang suap pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2018 sebesar Rp500 juta untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagang, ternyata hingga saat ini masih ditangannya si Pendik Kristian selaku ajudan si Supriyono. <br />
<br />
Yang memalukan adalah perilaku dari beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung yaitu beberapa Kepala Sekolah SMP Negeri Tulungagung diantaranya Kardianto, Mat Yani dan terdakwa Supriyono yang mengadakan pertemuan “indehoi” di Kafe Dinasti Tulungagung terkait jual beli jabatan Kepala Sekolah SMPN.</div>
<div style="text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggBKNywapOHpgg4LuR6HwYfZhMN-eKohtteDixsFoBP7vn2owH-iCrUWvpecrjhTjhFQ0pStuZCAKuKP_rSfRiaL1bThuekd5nXIqaL50JlT66cwnmahWVTAjyO35swhEwhemmpjDu2iw/s640/3.jpeg" width="640" /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini terungkap dari pengakuan Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa, 
dan Kardiyanto selaku Kepala SMPN di Tulungagung saat memberikan 
keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang 
diketua Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota 
(Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Sangadi, SH.<br />
<br />
Ada 
yang menarik, yaitu kehadiran si Bedud alias Suharminto, adinda si 
terdakwa yang hadir  sebagai pengunjung diruang sidang. Si Bedud dengan 
mengambil posisi duduk di sebelah kanan pintu masuk ruang sidang Candra 
Pengadilan Tipikor untuk mendengarkan keterangan para saksi bagi sang 
Kakandanya. Sang Powerful (orang yang berkuasa)” di Kabupaten 
Tulungagung inipun mengikuti jalannya persidangan dan kemudian 
“melarikan diri” menjelang persidangan berakhir. Dan ini adalah yang 
kduakalinya dilakukan si Bedud.<br />
<br />
Sedangkan si Pendi Kristian dan 
Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung), bersama Mat Yani (Pejabat 
Dispendikbud Kab. Tulungagung) serta Agus Budiarto (selaku Wakil Ketua 
DPRD Tulungagung) dihadirkan JPU KPK Mufti Irawan ke Persidangan sebagai
 saksi untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung dalam 
perkara kasus Korupsi Suap sebesar Rp3.6 milliar dalam Pengesahan APBD 
Kab. Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan TA 2018<br />
<br />
Dalam 
persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang 
sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, 
Jawa Timur (Selasa, 12 Mei 2020), dimana terdakwa Supriyono berada di 
Rutan Polda Jawa Timur adalah agenda mendengarkan keterangan 8 orang 
saksi, namun yang hadir hanya 4 orang, sedangkan 4 orang saksi lainnya 
“enatah kemana rimbanya”. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgARqUiViBYO52VIE1tZ4I2KQ3dNnQ3-qULcHM3mTFWp4wEa97vCQFVN30UScxB5onQ-FmtxLGErPawNUlkwTW7wiqFbGpt7Z1UlSfCWNOQqQYlMaRSRq-vTI7vIvgmOqJsVOFewq1dT44/s640/4..jpeg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepada Majelis Hakim, saksi Pendi mengakui bahwa uang sebesar Rp500 juta diambilnya ke rumah Budi Fatahila Mansyur selaku Sekwan atas perintah Sekwan. Dan atas perintah Big Bos pula, si Pendi pun menyimpan uang “panas” itu hingga saat ini<br />
<br />
“pernah, lima ratus juta. Saya ambil ke rumah Pak Budi karena diminta untuk mengambilnya. Saya diminta untuk menyimpan. Uang itu sehari setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Tulungagung. Masih saya simpan sampai sekarang,” jawab Pendi<br />
<br />
“Apakah saya kembalikan dari mana uang itu saya terima atau saya kembalikan ke KPK?,” tanya si Pendi “pura-pura bego”<br />
<br />
Atas pengakuan si Pendi, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto memerintahkan JPU KPK untuk melakukan penyitaan dan mengenakan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang intinya, pengembalian uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak menghilangkan pidananya. “Benarkah demikian akan diberlaakukan oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya?”<br />
<br />
“Saudara Jaksa supaya melakukan penyitaan terhadap uang itu, dan penerapan pasal 4 serta pasal 55, kena semua,” perintah anggota Majelis Hakim<br />
<br />
Selain itu, anggota Majelis Hakim inipun memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Budi Juniarto, salah satu Pejabat Pemprov Jatim, yang diduga menerima uang suap ratusan milliar terkait dana Banprov (Bantuan Pemerintah Provinsi) Jawa Timur ke Kab. Tulungagung dan Kabupaten/Kota lainnya<br />
<br />
“Termasuk si Budi Juniarto, dia terima ratusan milliar terkaitdana Banprov, tidak hanya di Tulungagung tapi dari Kabupaten/Kota lainnya,” ucap anggota Majelis Hakim ini kemudian. <br />
<br />
Si Pendi Kristian, sebelumya adalah anak buahnya si Hendry Setiawan di BPPKAD. Berdasar informasi yang didapat Tim beritakorupsi.co, si Pendi ditarik si Supriyono ke DPRD sebagai ajudan Ketua DPRD pada tahun 2016, yang saat itu beredar kabar bahwa pihak Kejaksaan akan mengusut dugaan Korupsi dana Bansos. <br />
<br />
Namun hingga saat ini, kasus itupun “lenyap ditelan sunami”, sama seperti lenyapnya kasus Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulunagung tahun 2010, dimana Supriyono saat itu sudah berstatus tersanka. Sedangkan dua pengurus PSSI lainnya tetap diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya<br />
<br />
Pada persidangan sebelumnya (21 April 2020), si Budi Fatahila Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung dihadapan Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang di kantor BPPKAD pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta dari Yamani, Staf BPPKAD. Uang itu diberikan kepada orang “berkuasa” di Kab. Tulungagung. <br />
<br />
Dan pada tahun 2018 sehari setelah KPK meringkus si Syahri Mulyo, si Budi Fatahila Mansyur kembali menerima uang di kantor BPPKAD sbesar Rp500 juta dari Hendry Setiawan. Pengakuan si Budi kepada Majelis Hakim, bahwa uang “panas” setengah milliar itupun akhirnya diserahkan ke ajudan si Supriyono, yaitu si Pendi Kristian.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX_bP_wocC7KTmI_a4_nzj9PSyZCtPnRRbG_joMqAp62E77Pshjw4eR2uhSrO2WreFAyGzVPLmH2Ck8NbL6JkjczD6l80Xln15KP4wFEBqmOVkD7ZpJEqSQY9c187LBw-biJAub91qpq4/s640/IMG20200421123437.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Persidangan semakin menarik saat si Mat Yani dan si Kardiyanto memberikan keterangan yang sekaligus “memalukan”. Bayangkan saja, sebagai Pendidik Akhlak, moral dan Budi Pekerti bagi ratusan anak-anak sekolah di Kabupaten Tulungagung, ternyata “Hobby berindehoi” bersama terdakwa di Kafe Dinasti yang ada di Tulungagung <br />
<br />
“Saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. Saya kenal dari Mat Yani yang menunjukan saat di Kafe. Uang yang saya berikan lima puluh tiga juta ke Mat Yani,” kata Kardiyanto.<br />
<br />
JPU KPK maupun Majelis Hakim kaget dan kemudian menanyakan, “Saudara guru, malu nggak”. Tanya JPU KPK Mufti. “Malu,” jawab si Kardiyanto<br />
<br />
“Kalau gurunya begini, bagaimana besok anak-anak sekolah. Sering ya saudara ke Kafe, ada pemandu (cewek.red)-nya nggak,” tanya Hakim Kusdarwanto maupun Majelis Hakim lainnya<br />
<br />
“saat itu tidak ada, tidak sering, kadang aja,” jawab si Kardiyanto.<br />
<br />
Terkait jumlah uang untuk “membeli” jabatan Kepala Sekolah, Kardianto mengakui telah menyerahkan uang sebanyak Rp53 juta, salah satunya melalui Mat Yani. Dan apa yang katakan si Kardiyanto, diakui si Mat Yani.<br />
<br />
Mat Yani adalah kawan dekatnya si terdakwa. Melalui Mat Yani yang merekomondasikan almarhum Suharno ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD untuk diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung.<br />
<br />
Jumlah uang yang diterima si Mat Yani dari beberapa guru yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah sebesar Rp395 juta. Para guru tersebut diantaranya adalah Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendi Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br />
<br />
Dari Rp395juta, Mat Yani menyerahkan ke terdakwa Supriyono sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 diserahkan ke si Bedud alias Suharminto. Manurut Mat Yani, bahwa Suharminto adalah satu Powerful atau orang yang berkuasa di Tulungagung bersama terdakwa Supriyono. Tapi ada bagian “Makelar” yang diambil Mat Yani yaitu sebesar Rp35 juta. Dan Mat Yani berjanji akan mengembalikannya dalam waktu sebulan<br />
<br />
“Jumlahnya Rp395 juta. Saya serhkan ke terdakwa sebesar Rp250 juta. dan Rp145 juta saya serahkan ke Suharminta. Dia Powerful di Tulungagung,” kata Mat Yani.<br />
<br />
Sedangkan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPPRD, terkadang “pikun atau tiba-tiba terseraang penyakit lupa” saat ditanya JPU KPK terkait uang ketok palu saat pembahasan APBD Kab. Tungagung yang dinikmati anggota Dewan yang terhormat ini. <br />
<br />
Tapi sepandai-pandainya Tupai melompat, suatu saat kan jautuh ke tanah. Peribahasa inilah yang mungkin terjadi. Sebab saat si Budi berusaha mengatakan tidak ada, atau kadang menjawab lupa, tapi akhirnya diakui juga.<br />
<br />
Pengakuan si Budi, jumlah uang “panas” yang diterimanya sebesar Rp270 juta, dan sudah dikembalikan ke KPK. Namun ternyata si Budi sama denngan 2 Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Adib Makarin dan Imam Kambali, tidak hanya menerima uaang ketok palu tetapi menerima uang Pokir dan fee proyek.<br />
<br />
<br />
“Yang saya terima sebesar Rp270 juta dan sudah saya kembalikan,” jawab si Budi.<br />
<br />
Nasib si Budi, si Imam dan si Adib, Bedud maupun anggota DPRD lainnya termasuk beberapa pejabat Tulungagung lainnya seperti si Indra Fauzi (Sekda), Sudigdo (Kepala Bapeda), Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD), Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Pendi (Staf Sekwan), Yamani (BPPKAD), Sukarji (PU) bisa jadi akan menyusul si Supriyono ke Hotel Prodeo. (Jen)</div>

News Tipikor Uang Suap Rp500 Juta Untuk Ketua DPRD Tulungagung Masih Disimpan Staf Sekwan

“Suharminto, anggota DPRD Tulungagung disebut sebagai Powerful (atau orang yang berkuasa) di Kabupaten Tulungagung menerima uang dari ...

Dua Terdakwa Penyuap Bupati Sidoajo Dituntut 2.6 Thn Penjara

08.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTBmkjw-v2ZeKhn3dApr8h68dE1ma1KF_2jvCvQu3Mho1-4wcnLslqnjQorGnyyJdFCPBs7aCWb___7QEP5kBENMAXWn6e606RhHI6-N5r_nw6oDthi2ujA19VRS_Pqnsl1Es1JZBL8PQ/s640/IMG20200424115857.jpg" width="640" /></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;">#Tersangka Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas 
PUBMSDA), Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PUBMSDA), Sanadjitu Sangadji (Kabid) Tak lama lagi akan disidangkan#<b> </b></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Dua pengusaha Kontraktor di Sidoarjo yaitu M. Totok Sumedi dan Ibnu Gofur adalah terdakwa kasus Korupsi Suap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebesar Rp1.675.000.000 (satu milliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tertangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan.<br /><br />Kedua terdakwa selaku pemberi suap ini dijerat pasal Pasal 5 ayat (1 ) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /><br />Tuntutan pidana terhadap terdakwa terdakwa M. Totok Sumedi dan Ibnu Gofur (perkara terpisah) dibacakan oleh JPU Aris Suhermanto dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conferenc (Vicon) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dalam  agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU terhadap terdakwa M. Totok Sumedi yang berdaa di Rutan Medaeng dan Ibnu Gofur di Rutan Kejaksaan Tinggi – Jwa Timur (Kejati Jatim) yang diketuai Majelis Hakim Rochmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Dr. Andriano serta Pnitra Pengganti (PP), yang dihadiri Penasehat Hukumnya masing-masing terdakwa<br /><br />Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.<br /><br />Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 (enam) tersangka. Dua dari swasta (pengusaha Kontraktor) yakni terdakwa M. Totok Sumedi dan Ibnu Gofur selaku pemberi suap yang totalnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak Agustus 2019 sampai tanggal 7 Januari 20207<br /><br />Sedangkan 4 (empat) tersangka selaku penerima suap yaitu Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Dan kasus ke- 4 tersangka ini tak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Hal itu disampaikan juru bicara (Jubir) KPK melalui pesan WhastApp, Rabu, 6 Mei 2020</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Dalam surat tuntutannya JPU KPK Arif Suhermanto memberkan sejumlah uang suap sebesar Rp1.675.000.000 yang diberikan Kedua terdakwa kepada Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo), Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) secara bertahap sejak bulan Agustus 2019 hingga 7 Januari 2020<br /><br />Pemberian uang suap itu terkait proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BM SDA), dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo yang digarap oleh terdakwa.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDvDdxS_VUJsTfOdObBRWHRQMpuYrDT0GSHQv7hq8dhFJJGK0LbNO_Gfzy3qNwipIIYUWWAI3QZw2lOyWK2o3LZkCDjSc_noSHrYQFOJ7eaE9RMsx8kBcmEZ4HZ-fH2Q-icIzeO2yRYMc/s640/7..jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari pojok kiri terdakwa Ibnu Gofur dan terdakwa M. Totok Sumedi (bawah)</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Diantara proyek APBD itu ada di Dinas P2CKTR, yaitu Pasar Porong dengan anggaran Rp17,4 miliar, dan proyek Wisma Atlet Sidoarjo sebesar Rp13,4 miliar. Kemudian proyek Dinas PUBM, diantaranya proyek jalan Candi-Prasung Sidoarjo dengan penawaran Rp21,4 miliar serta proyek peningkatan Afr Kali Pucang  Pagerwojo sebesar Rp 5,5 miliar.<br /><br />Sedangkan terdakwa Totok menggarap proyek pekerjaan diantaranya peningkatan jalan Kendalpecabean-Kedung Banteng senilai Rp 2,3 miliar, proyek pemerliharaan saluran Kanal Mangetan IV Gedangan sebesar Rp 430 juta dan sejumlah proyek penunjukan langsung.<br /><br />Karena pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; 1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo,  2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), 3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, 4. Pembangunan Pasar Porong, 5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), 6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, 7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, 8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, 9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, 10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto dalam surat tuntannya mengungkap aliran uang dari terdakwa. Yaitu pada tahun 2019, terdakwa Ibnu Gofur melalui terdakwa M. Totok Sumedi juga membarikan uang suap sebesar Rp190 juta  kepada Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) lewat Muhammad Yugo Adhi Prabowo, dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo kemudian menyerahkannya kepada M. Bayu Sitokharisma<br /><br />Selain kepada ULP, terdakwa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi juga memberikan uang suap kepada Sanadjitu Sangadji pada September 2019 sebesar Rp300 juta. Uang sebesar Rp300 juta itu dibagi dua, yaitu Rpp200 juta diserahkan Sanadjitu Sangadji kepada Bupati dan Rp100 juta <br /><br />Kemudian pada Oktober 2019, terdakwa memberikan uang kepada Judi Tetrahastoto sebesar Rp400 juta secara bertaha. Pertama, sebesar Rp200 juta diberikan terdakwa saat Judi Tetrahastoto datang ke kantor terdakwa. Kemudian yang dua ratus juta diberikan terdakwa kepada Judi Tetrahastoto di Kantor Dinas PU DPM Sidoarjo</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyC0XNDJ1jtPz40M48ZVObXNc53mx-etLz-l6Kkf0sQgQgBbQWP2JCpQSzhH5_IdFRwxuaLkAgWkgp3rkDk3fqz5c2MkP3b6vBNoxGdgcCp7KwTufUa_1hshwsTJ_vsgj_dUibyYJuT2k/s640/IMG20200424114719.jpg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Pada bulan Desember 2019, terdakwa Ghofur kembali memberi uang kepada Sanadjitu Sangadji sebesar Rp 200 juta di salah satu Hotel di Mojokerto. Uang tersebut lalu dibagi dua. Yang Rp100 juta diberikan ke kedua Pokja, yang jumlahnya Rp50 juta dan Rp40 juta.<br /><br />Januari 2020, terdakwa kembali memberikam uang suap. Pada tanggal 3 Januari 2020, terdakwa memberikan uang suap sebesar Rp150 juta kepada Yanuar Santoso. Pada hari yang sama, terdakwa juga memberikan uang suap kepada Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas) sebesar Rp225 juta di salah satu rumah makan Sidoarjo.<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa memberikan uang suap sebanyak dua kali. Yang pertama pada siang hari kepada Judi Tetrahastoto sebesar Rp40 juta di Kantor DPUBM Sidoarjo. Dan pada sore harinya, terdakwa Ibnu Gofur dan terdakwa M. Totok Sumedi bersama Iwan Setiawan menermui Bupati Siful Ilah dengan membawa “upeti” sebesar Rp350 juta. Dan pada saat itulah KPK melakukan penangkapan dengan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp350 juta<br /><br />JPU KPK Arif Suhrmanto mengatakan, perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUvTU-g_huLeXg_J5r-J53K9gPeJ5yhYJx329SUoRCm2O7RNPuCnh5WB5h-AdwpiNDQtDQFDkNW3SrdAv2SBWjLkrBweUA-GeSJgTXCb-fog9T4co6Te35aKzs7bHWnCIlavGpACt1IzA/s640/IMG20200424120456.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Saiful Ilah (foto tengah bawah)</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".<br /><br />JPU KPK Arif Suhrmanto mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />“Oleh karena itu, terdakwa haruslah dihukum,” ucap JPU KPK Arif Suhrmanto<br /><br />“Menuntut dengan pidana penjara terhadap terdakwa M. TOTOK SUMEDI (dan terdakwa IBNU GOPUR) dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan enam (6) bulan, denda sebesar (masing-masing) Rp200 juta. Dengan ketentuan, bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” uacap JPU KPK Arif Suhrmanto diakhiir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kedua terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan pada sidang pekan mendatang.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumya. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; 1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo,  2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), 3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, 4. Pembangunan Pasar Porong, 5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), 6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, 7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, 8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, 9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, 10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menunjuk SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, dan JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, yang keduanya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA serta YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA6cxRXmbFzkim_f9EeJIMrgjdpz3DprFDnrrEvUz5Pyv3UuL51he81wXOZX8T4kKaD-C1yXvPjudTBroFonBjA6KSDV9Tv_mbXYwZmMVAH8JCiGAHJZ_5NEzJyMV71fsQYFgsDhoOs2Y/s640/8.jpg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Untuk melaksanakan kegiatan pelelangan paket pekerjaan pada Dinas 
PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, maka SUNARTI SETYANINGSIH meminta kepada 
JUDI TETRAHASTOTO dan BAMBANG TJATUR MIARSO agar paket-paket pekerjaan 
dilaksanakan kegiatan pelelangannya berkoordinasi dengan SANADJIHITU 
SANGADJI yang membawahi panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) 
pelaksana pengadaan barang dan jasa. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekatnya Bupati SAIFUL ILAH, berkeinginan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak tersebut diatas.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi dengan mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi milik Terdakwa IBNU GOPUR ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539.35 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah).<br /><br />Adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh ULP, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender). Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya. </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicBeU6ZqWgveLnHlNmmLfQ-jgOaakQaB7xBSkGqTkv3vdhlWTNFs9z-7t2gnSuZzVX3LoJZrTcoyrKbtE2zjrolqJi04ok0r08SI5gj71bG8DZ34orp1EDLI8jhBX59_TqJGLZ0vvjoVA/s640/Tim+JPU+KPK.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDl untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada malam harinya, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH meminta agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo. Atas permintaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, ”0h yo wes, Pak Yudi ta warah dan nanti kan Pak Gofur ngerti dewe, gitu aja wes (Oh ya sudah, Pak Yudi saya arhkan nanti. Kan Pak Gofur ngerti sendiri aja)." Selanjutnya Bupati SAIFUL ILAH meminta Terdakwa IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa IBNU GOPUR dan JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO mengadakan pertemuan dengan Terdakwa IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yang melaksanakan lelang proyek Jalan Candi-Prasung, yaitu MUHAMAD BAYU SETOKHARISMA W beserta 4 (empat) orang anggota, membicarakan sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO dengan kesepakatan hasil sanggahan ditolak, kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO juga mempertemukan Terdakwa IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO W|BOWO dikantornya untuk tidak melanjutkan sanggahannya dan akhirnya disepakati, sehingga Terdakwa IBNU GOPUR ditunjuk sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.467.956.198,70 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen).<br /><br />Selain itu, Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI juga ingin mendapatkan paket pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui YUGO ADHI PRABOWO Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo di Boncafe ITC Surabaya untuk konsultasi paket lelang pekerjaan lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /><br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw5AbS1BS4UFRhhrAG3knTaVUVmq4goxmKIrm58Mh5d3SxCD8Zo2HNgjbKPG9jd4TgLtfS6EfURcc8p5DuDSws_ZXPy9tBkGXOWV1vZ-ANfK3foO67N5AQGVYz60mr1Omzr_VRg8Qwz1w/s640/2.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Majelis Hakim</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /><br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br /><br />1. Peningkatan Jalan Kenda|cabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646i723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait :<br /><br />1. Pada awal Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR meminta M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pokja. Selanjutnya M. TOTOK SUMEDI menghubungi YUGO ADHI PRABOWO untuk datang ke kantornya di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan). Kemudian M. TOTOK SUMEDI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada YUGO ADHI PRABOWO untuk disampaikan kepada Tim Pokja M. BAYU SITOKHARISMA.<br /><br />2. Pada bulan September 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi SANADJIHITU SANGADJI untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis,  Kabupaten Mojokerto. Kemudian Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) untuk diberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati.<br /><br />3. Pada awal Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit,   Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, datang dan bertemu dengan Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN membicarakan pekerjaan proyek. Setelah itu, Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada JUDI TETRAHASTOTO.<br /><br />Kemudian sekitar tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi Terdakwa IBNU GOPUR meminta uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan proyek Peningkatan Jalan Candi Prasung, selanjutnya Terdakwa IBNU GOPUR menyuruh staffnya SITI NUR FlNDIYAH untuk menyerahkan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9HCOQa-9x3g0WJ7-NYD3mSdIJ67Ss7eG6N3AjRgodfSDWVEMcsv8hmRtqkGELtZgX_TVeVTdNADuu-vsfaooYy5_dzRuZKwbTfSU71a7pIUApueMoGU3ww1pp8-VesraHHJOEkL4S_yo/s640/b.jpeg" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihakpihak terkait:<br /><br />4. Pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di De Reson Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto Terdakwa IBNU GOPUR kembali memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dari jumlah uang itu, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada T|m Pokja MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, dan sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tum Pokja Pekerjaan Wisma Atlit FUAD ABDILLAH, sedangkan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />5. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari Terdakwa IBNU GOPUR bemama dengan M. TOTOK SUMEDI menemui YANUAR SANTOSA bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo, kemudian Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANUAR SANTOSA.<br /><br />6. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK memberikan uang seluruhnya sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada SUNARTI SETYANINGSIH bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo yang terdiri dari uang Terdakwa IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />7. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB M. TOTOK SUMEDI menemui JUDI TETRAHASTOTO di kantor Dinas PUBMSDA memberikan uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /><br />8. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN menemui Bupati SAIFUL ILAH di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvWJByshXsEqeGhuPwo-IgZ4hyphenhyphenhjWvF6pdMkfedj3RG0O725DUwvvjz-m4C04OyJPwhx8yd1RQihlCGcRF4Pzo2AodGScPXidLBaGks11sm7Zgy30GVuJXo8qZHQPqv9BjmhbljgeEkAE/s640/Foto+saksi+dari+kana%252C+Gagah+Eko+Wibowo+%2528swasta%2529+dan+Fuad+Abdillah%252C+M.+Bayu+Sitokharisma+dan+Muhammad+Yugo+Adhi+Prabowo%252C+ketiganya+Tim+Pokja+ULP.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saksi dari kana, Gagah Eko Wibowo (swasta) dan Fuad Abdillah, M. Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo, ketiganya Tim Pokja ULP</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,<br /><br />2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".<br /><br />Perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Penyuap Bupati Sidoajo Dituntut 2.6 Thn Penjara

#Tersangka Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA), Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PUBMSDA), Sanadji...

BERITAKORUPSI.CO

Ulah Suharminto, Anggota DPRD Tulungagung Di Pendopo Kabupaten “Memalukan”

“Menjelang Dermaga”, Kapal Saiful Ilah Bupati Sidoarjo “Tenggelam”

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Diadili Besok Rabu, 3 Juni 2020

Dua Terdakwa Penyuap Bupati Sidoajo Divonis 1.8 Thn Penjara

PT SGS Dihukum Membayar Kerugian Negara Rp46 M

Uang Suap Rp500 Juta Untuk Ketua DPRD Tulungagung Masih Disimpan Staf Sekwan

Dua Terdakwa Penyuap Bupati Sidoajo Dituntut 2.6 Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI