Soehrato, Mantan Bupati Trenggalek Untuk Yang Kedua Kalinya Diadili Di Pengadilan Tipikor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTfLTYLbPwQ3h96s2IYFYFMe16rhqTHbv2KjQ3xFL2owEaoUl3umlU55m617L6hpJDaMCiB_mdUvimWAxZMTaBiNkiuv13ME_TPmp8bF2YtdG2Ubs8DjncpuWPPEJDlDbRYqaBJge9S-Y/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="772" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTfLTYLbPwQ3h96s2IYFYFMe16rhqTHbv2KjQ3xFL2owEaoUl3umlU55m617L6hpJDaMCiB_mdUvimWAxZMTaBiNkiuv13ME_TPmp8bF2YtdG2Ubs8DjncpuWPPEJDlDbRYqaBJge9S-Y/s640/2.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Soeharto didampingi Penasehat Hukumnya, Zaenal Fanan</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Untuk yang Kedua kalinya, setelah H. Soeharto Bin Yakoen (69), warga JI. Chairil Anwar No.11 Rt.01 Rw.01 Kel. Surodakan KQQ Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tidak lagi menjabat sebagai Bupati Trenggalek sejak tahun 2005 – 2010, sudah dua kali merasakan kursi panas sebagi pesakita (terdakwa) dan diadili di gedung pengadil (Pengadilan Tipikor) para Koruptor yang terletak di Jalan Raya Juanda, Sedai, Sidaorjo, Jawa Timur.<br /><br />Yang pertama pada tahun 2016. Kala itu, terdakwa Soeharto terseret dalam kasus Korupsi proyek pembukaan akses jalan untuk pipa distribusi utama PDAM Trenggalek di mata air Bayong Kecamatan Bendungan pada tahun 2007 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp475 juta dari total anggaran senilai Rp750 juta. Dalam kasus ini ada 4 (empat) orang yang terseret termasuk terdakwa (Soeharto), yaitu mantan Direktur PDAM Trenggalek, Suprapto serta Sumaji dan Sumali selaku kontraktor.<br /><br />Dari kasus yang pertama, ada yang menarik dari diri mantan orang Nomor Satu di Kabputen Trenggalek ini, baik perlakuan Jaksa  yang tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa di Rutan (rumah tahanan negara) alias Penjara maupun pengacara yang menjadi Penasehat ukumnya di Persidangan adalalah Prodeo alias gratis atas penunjukan Majelis Hakim saat itu,  karnea terdakwa Soeharto selaku Bupati Trenggalek menggunakan Surat Keterangan Tanda “Melarat” (SKTM/Surat Keterangan Tanda Misin) yang dikeluarkan Kepala Desa.<br /><br />Namun Sri Dewi atau nasib baik berpihak kepada mantan orang nomor satu di Kabupaten Trenggalek ini. Apakah karena kebetulan terdakwa menggunakan SKTM, atau memang karena terdakwa Soehaarto benar-benar tidak bersalah. Sehingga terdakwa bebas di tingkat Kasasi atas putusan 2 (dua) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Suarabaya, Jawa Timur.<br /><br />Kabar bebasnya terdakwa Soeharto di tingkat Kasasi, disampaikan langsung oleh Zainal Fanan selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, pada Jumat, 25 Oktober 2019.<br /><br />“Ia, Saya juga PH-nya (Penasehat Hukum), bebas di MA (Mahkamah Agung.Red). Putusannya baru tahun ini,” kata Zainal.<br /><br />Nasib baik yang dialami terdakwa Soeharto ternyata tidak hanya Vonis bebas, melainan sudah tidak menggunakan Surat Keterangan Tanda “Melarat”. Hal itu diakui Zainal Fanan.<br /><br />“Waktu Kasasi juga Prodeo, tapi dalam kasus ini tidak (Prodeo),” ucap Zainal.<br /><br />Kasus yang pertama bebas, namun mantan Bupati Trenggalek ini terseret lagi untuk yang kedua kalinya, yaitu dalam perkara Nomor 107/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)<br /><br />Dalam kasus yang kedua ini terdakwa Soehaarto tidak sendiri, namun ditemani Bos salah Satu Media Ceta ternama di Surabaya, yaitu Dr. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dan Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, yang dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Soeharo menyebutkan, diajukan penuntutannya dengan berkas perkara terpisah.<br /><br />Selain itu, berdasarkan informasi yang didapat beritakorupsi.co, juga ada anggota Dewan “Sukaji” yang diduga menerima aliran duit sebesar Rp25 juta dan “FR” selaku pegwai Pemda Trenggalek.<br /><br />Yang menggelitik dari kasus ini adalah, terkait jumlah kerugian negara dalam dakwaan JPU yang menyebutkan sebesar Rp7.431.256.450 berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tanpa menyebutkan lembaga yang mengaudit.<br /><br />Sementara data yang dihimpun beritakorupsi.co, bahwa yang melakukan audit adalah BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur, yang menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp8.139.000.000 (delapan milyar seratus tiga puluh sembilan Juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pada tahun 2008 sebesar Rp7.139..000.000 dan tahun 2010 sebesar Rp 1 miliyar.<br /><br />Selain itu, apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini?. Sebab dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Soeharto disebutkan, bahwa duit juga mengalir ke anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain. (Jen/T1m)

News Tipikor Soehrato, Mantan Bupati Trenggalek Untuk Yang Kedua Kalinya Diadili Di Pengadilan Tipikor

Terdakwa Soeharto didampingi Penasehat Hukumnya, Zaenal Fanan berita korupsi .co – Untuk yang Kedua kalinya, setelah H. Soeharto Bin Ya...

»

JPU Banding Atas Vonis 2 Thn Penjara terhadap Dua Terdakwa Korupsi Rp59 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4dJls9UVyBB98m0Igr_M5CJpHDvChKd0R7HJNrvRF-a8_B1Co1zPp7xqFdpB991g1ShHnjBfIkVmdPRtGHZ0469uQaIX0YAoykDnv8Gnuokvpyjy2Us1qLeyEfSuTsV3Tuhdn5oEQZak/s1600/dr.+Sony.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="511" data-original-width="930" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4dJls9UVyBB98m0Igr_M5CJpHDvChKd0R7HJNrvRF-a8_B1Co1zPp7xqFdpB991g1ShHnjBfIkVmdPRtGHZ0469uQaIX0YAoykDnv8Gnuokvpyjy2Us1qLeyEfSuTsV3Tuhdn5oEQZak/s640/dr.+Sony.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koupsi</span>.co –</b></span> Rabu, 23 Oktober 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Kepanjen Kabupaten Malang melalui JPU Nurul Wahyu dan Ngesty dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), resmi menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap 2 (dua) terdakwa yakni dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas dan terdakwa Kholifah (perkara terpisah) selaku Bendahara Operasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2017 dan Bendahara Dana Kapitasi Jaspel 2018 daalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby (terdakwa dr. Sony Muchlison) dan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby (terdakwa Kholifah), kasus Korupsi pemotongan dana Kapitasi Jasa Pelayanan (Jaspel) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebesar Rp59.603.915<br /><br />Dalam tupusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Senin, 22 Oktober 2019, terdakwa dr. Sony Muchlison dan terdakwa Kholifah divonis pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun penjara, denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsaidair 1 bulan kurungan dan tetap berada dalam tahanan Kota.<br /><br />Semenata tuntutan JPU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enaam) bulan untuk terdakwa dr. Sony Muchlison, dan 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa Kholifa dengan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.<br /><br />Saat itu (Senin, 22 Oktober 2019) kedua terdakwa yang masing-masing didampingi Tim Penasehat Hukumnya maupun JPU dari Kejari Kepanjen Kabuupaten Malang sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Sementara hingga saat ini, Tim Penasehat Hukum kedua terdakwa belum dapat dihubungi terkait upaya hukum banding yang dilakukan oleh JPU. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY-0kuoOtiSd7k0cTkU7AVOsBuh4Tr5XeFqPVXsw3jqDg-gcB_o32HUxWsiwa-IaqYg48UHqQsTU1ri0DiN0Cufw3wWX-yT_Le68ITrKtzs0GM-xTpE6hVM3T83eQqDT6_bzF5HG7rbYU/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY-0kuoOtiSd7k0cTkU7AVOsBuh4Tr5XeFqPVXsw3jqDg-gcB_o32HUxWsiwa-IaqYg48UHqQsTU1ri0DiN0Cufw3wWX-yT_Le68ITrKtzs0GM-xTpE6hVM3T83eQqDT6_bzF5HG7rbYU/s640/8.jpg" width="640" /></a></div> Seperti yang diberitkannya sebelumnya. Terdakwa Kholifa selaku Bendahara Operasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2017 dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jaspel) 2018 bersama-sama dengan dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang (diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang di Jalan Panglima Sudirman No.65 Karangploso Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pngadilan Negeri (PN) Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Puskesmas Karang Ploso Kabupaten Malang merupakan FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama ) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang berdasarkan peraturan Bupati Malanh Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Tekni Dinas PTD Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Bahwa sumber pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh Puskesmas Karangploso adalah dari Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi yang bersumber dari BPJS Cabang Malang yang sebagian dananya dialokasikan sebagai untuk operasional Puskesmas Karangploso untuk Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana. Jasa pelayanan diperuntukkan untuk Pegawai Puskesmas Karangploso yang berstatus PNS maupun Non PNS, sedangkan Jasa Sarana adalah untuk pembelian obat (yang tidak dapat dari Dinas Kesehatan)<br /><br />Pendapatan Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Karangploso pada tahun 2018 antara lain,  Bulan Januari 2018 sebesar Rp158.985.850,; Pebruari 2018 sebesar Rp154.479.250,; Maret 2018 sebesar Rp158.680.600,; April 2018 sebesar Rp160.784.05,;  Mei 2018 sebesar Rp160.573.150,; Juni 2018 sebesar Rp162.815.350,; Juli 2018 sebesar Rp164.419.300, dan Bulan Agustus 2018 mendapatkan dana Kapitasi sebesar Rp168.115.600.<br /><br />Pendapatan Dana Non Kapitasi berdasarkan klaim dari Puskesmas Karangploso pada tahun 2018 antara lain, Bulan Januari 2018 sebesar Rp2.280.000,; Pebruari 2018 sebesar Rp6365.000,; Maret 2018 sebesar Rp4.038.00,; April dan Mei 2018 (tidak ada Klaim),; Juni 2018 sebesar Rp275.000,; Juli 2018 sebesar Rp18.176.000,; Agustus 2018 (tidak ada klaim) dan bulan Juli 2018 mendapatkan dana Non Kapitasi sebesar Rp3.375.000.<br /><br />Untuk pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang yang berhak mendapatkan dana Jasa Pelayanan (Jaspel) adalah sebanyak 57 pegawai. Bahwa dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang mempunyai tugas dan wewenang diantaranya, yaitu sebagai penanggung jawab penggunaan Dana Kapitasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bendahara Kapitasi yaitu terdakwa Kholifah, dan melakukan Pengawasan secara berkala tentang keuangan di puskesmas termasuk Kapitasi.<br /><br />Bahwa terdakwa Kholifah, selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok lain ; Melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan menatausahakan dan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiH2kZISV79QtnBnR63p2S65fNkbSaZeqa7ZRNabLAqVk4J_08IuduP5Ioyz189k_weVjNmxYK1JHEgntiUdmD_zSCWCobokXIBTiPDvvaJ9f8kM-IEe-qpPe0pOC_FF_dJJvDQKbApm8/s1600/5+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="752" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiH2kZISV79QtnBnR63p2S65fNkbSaZeqa7ZRNabLAqVk4J_08IuduP5Ioyz189k_weVjNmxYK1JHEgntiUdmD_zSCWCobokXIBTiPDvvaJ9f8kM-IEe-qpPe0pOC_FF_dJJvDQKbApm8/s640/5+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div> Proses setelah Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Malang masuk ke rekening Kapitasi JKN Puskesmas KarangpIoso, terdakwa melakukan diantaranya ; Menghitung untuk mengalokasikan ke Jasa Pelayanan 70% dan Jasa, dan Sarana 30%;,; Menghitung besaran uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada Pegawai Puskesmas baik itu yang PNS maupun Non PNS,; Membuat nota dinas kepada Kepala Dinas Kesehatan yang ditanda tangani Kepala Puskesmas untuk pencairan dana kapitasi di Bank Jatim setelah membuat Nota Dinas dan Rincian perolehan Jasa Pelayanan kepada masmg-masing pegawai.<br /><br />Selanjutnya terdakwa membawa Nota Dinas dan Rincian tersebut ke Bank Jatim Cabang Kepanjen. untuk Jasa dan sarana, terdakwa mengambil tunai dari Kasir Bank Jatim, sedangkan untuk Jasa Pelayanan pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen, langsung mentransfer ke rekening masing-masing Pegawai. Setelah itu terdakwa membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ) Dana Kapitasi.<br /><br />Bahwa Terdakwa Kholifa menghitung besaran uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada Pegawai Puskesmas Karangploso baik itu yang PNS maupun Non PNS dengan memasukkan rumusan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang mempunyai penghitungan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa penerimaan Jasa Pelayanan Kapitasi JKN UPTD Puskesmas Karangploso periode Januari 2018 s/d Agustus 2018 yang di terimakan kepada penerima, telah dilakukan pemotongan oleh terdakwa Kholifah atas persetujuan dr.Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas, namun tidak menentukan besaran potongan.<br /><br />Bahwa dr.Sony Muchlison bersama dengan terdakwa Kholifa melakukan pemotongan dana Jasa Pelayanan yang seharusnya diterima pegawai Puskesmas karangploso kabupaten Malang adalah dengan cara untuk setiap bulannya terdakwa Kholifa mengambil uang sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) X Jumlah Pegawai dengan rincian ; untuk Kepala Puskesmas (dr. Sony Muchlison) sebesar Rp950.000/bulan,; Dr. Humairoh Rp850.000/bulan,; Dr. Endah sebesar Rp850.000/bulan,; Bendahara (Kholifa) Rp650.000/bulan,; Siti dan Mona (honorer) masing-masing sebesar Rp250.000/bulan.<br /><br />Selaln Itu terdakwa juga mengambil uang untuk gaji Dokter Honorer sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Pengambilan uang tersebut oleh terdakwa Kholifa dari lakukan dari ATM milik beberapa pegawai saja, karena kalau terdakwa Kholifah mengambil dari masing-masing ATM milik pegawai, akan kelamaan.<br /><br />Setelah terdakwa Kholifah mengambil uang, kemudian dibagikan oleh terdakwa Kholifah kepada masingmasing pegawai, namun jika terdakwa Kholifah mau membagikan uang jasa pelayanan untuk tiga bulan, barulah mengambil uang dari seluruh ATM milik pegawai yang dibawa oleh terdakwa Kholifa. Setelah uangnya terkumpul, kemudian terlebih dilakukan pemotongan oleh terdakwa Kholifah untuk membayar gaji Dokter Honorer, kemudian sisanya di  bagikan kepada Pegawai.<br /><br />1. Dari pemotongan dana jasa pelayanan sejak Bulan Januari  s/d Maret 2018, terdakwa Kholifah mengambil sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM para pegawai sebesar Rp214.052.607 (dua ratus empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan rincian ; Sebesar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di bagikan kepada pegawai, sedangkan sisanya Rp14.052.607 (empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dibagikan oleh terdakwa kepada dr.Sony Muchlison sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk Reward pengurus agretasi sebesar Rp4.052.607 (empat juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa.<br /><br />2. Pada bulan April s/d Mei 2018, terdakwa Kholifah mengambil sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM milik pegawai sebesar Rp137.916.248 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian ; di bagikan kepada pegawai sebesar Rp129.200.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp8.716.248 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dibagikan oleh terdakwa kepada dr.Sony Muchlison sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya  Rp.2.716.248 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />3. Pada bulan Juli s/d Agustus 2018,  terdakwa Kholifah mengambii sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM para pegawai sebesar Rp226.735.060 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah), dengan rincian ; dibagikan kepada pegawai sebesar Rp189.900.000 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp36.835.060 (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa Kholifah.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzmxlFiJvWHt-CrMlRuzBl9nEziqAwPz5rExOQd19ulq3W05lBCq-0_vhFaVmsFGyXb10A_l4EEAzvQ9pJOJtNxlyiEKDCApaqPDft6BJJg76IFv2H8wdcW_atCGmXTw5o1V-8D8UOo7g/s1600/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzmxlFiJvWHt-CrMlRuzBl9nEziqAwPz5rExOQd19ulq3W05lBCq-0_vhFaVmsFGyXb10A_l4EEAzvQ9pJOJtNxlyiEKDCApaqPDft6BJJg76IFv2H8wdcW_atCGmXTw5o1V-8D8UOo7g/s640/4..jpg" width="640" /></a></div> Terdakwa Kholifah atas perintah dan sepengetahuan dari dr. Sony Muchlison telah memotong uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada para pegawai dengan besaran potongan sebegai berikut : Periode Januari s/d Maret uang yang dipotong terdakwa sebesar Rp14.052.607 (empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah),; Periode April s/d Mei 2018 sebesar Rp8.716.248 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan Periode Juli s/d Agustus 2018 yang dipotong oleh terdakwa sebesar Rp36.835.060 (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).<br /><br />”Sehingga Total uang yang dipotong selama bulan Januari s/d Agustus 2018 sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah),” kata JPU.<br /><br />Terhadap uang hasil potongan sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />Bahwa Pemotongan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) dari yang diterima masing masing pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang tersebut, dipergunakan untuk Gaji dokter (Non PNS), untuk gaji tenaga Magang/Sukwan (Sukarelawan) sebanyak 16 orang, dan setoran ke Dinas Kesehatan 1/14 (seper empat belas) dari nilai penerimaan Kapitasi setiap bulan setelah di potong pajak.<br /><br />Pengambilan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) yang diterima masing masing pegawai Puskesmas tersebut oleh terdakwa Kholifah dilakukan dengan cara, sebelumnya para pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang diminta untuk membuat rekening serta ATM untuk menampung dana Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu itu, dan dibuat dengan cara kolektif.<br /><br />Setelah ATM para pegawai jadi, kemudian ATM tersebut dibawa oleh terdakwa Kholifak dan tidak berikan kepada pegawai Puskesmas, dengan maksud agar terdakwa Kholifah dapat dengan mudah mengambil uang dalam ATM tersebut.<br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kholifah diketahui oleh terdakwa dr. Sony Muchlison, dan supaya mudah terdakwa Kholifah dalam mengambil dana jasa pelayanan milik para pegawai Puskesmas, setelah mendapat dana jasa pelayanan dari BPJS, kemudian atas sepengetahuan terdakwa dr. Sony Muchlison sebelumnya, dan tanpa seijin pemilik dana jasa pelayanan dalam hal ini adalah para pegawai Puskesmas karangploso Kabupaten Malang, terdakwa Kholifah langsung mengambil uang dari ATM milik para pegawai Puskesmas dan mengambilnya sebagian, kemudian sisanya dibagikan kepada para pegawai dengan cara memberikannya secara tunai namun tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya.<br /><br />Dan dan terdakwa dr. Sony Muchlison meminta kepada para pegawai untuk menerima pemberian dana jasa pelayanan tersebut, dan tidak menyampaikan apabila dana jasa pelayanan tersebut telah dipotong terlebih dahulu, sehingga membuat para pegawai puskesmas terpaksa menerima dana jasa pelayanan yang sudah dilakukan pemotongan sebelumnya oleh terdakwa  Kholifah serta terdakwa dr. Sony Muchlison tanpa mengetahui berapa yang semestinya diterima.<br /><br />Atas pemotongan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) tersebut, beberapa Pegawai di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang, yaitu Ainus Sukrihi, Subaedah Ingratubun, Muhammad Wimbano, Sih Harini, Dewi Oktavisari, Bela Renanda Ruri F, Dwi Ayu Intan, Giarti Candrasasi, Happy Wira Purnama, Erawati Sulfianti, Eridha Apriliana, Fatimah Wulansari, Wiwin Widyawati, Noor Aini, Afidatul Fitri, Hendy Ary Prasetyo, Herwati, Masrur Rachmat, Bambang Triyatmoko, Hendri Romadon, Like Victiari T, Sarwosih Dwi Isnandari, Andina Mahmudah, merasa keberatan karena telah mengurangi hak-hak mereka.<br /><br />Pada hari Senin, tanggal 27 September 2018,  Kholifah ditangkap Tim Saber Pungli dari Polda Jatim diantaranya Ach. Rudy Zaeny, SH., MH., SH dan dan Muh. Wahyudin Latif, SH., SIK., MSi. Dari penangkapan tersebut, berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah total Rp75.620.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Kholifah.<br /><br />Bahwa terdakwa Kholifah dan dr. Sony Muchlison dalam pemotongan pengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang telah memerintahkan atau menerima dana pemotongan pengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp59.603.915,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Sehingga atas perbuatannya, terdakwa Kholifah (dan terdakwa dr. Sony Muchlison) diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rd1/*)

News Tipikor JPU Banding Atas Vonis 2 Thn Penjara terhadap Dua Terdakwa Korupsi Rp59 Juta

berita koupsi .co – Rabu, 23 Oktober 2019, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Kepanjen Kabupaten Malang melalui JPU Nurul Wahyu dan Ngesty ...

»

Terdakwa Korupsi Pungli Sertifikat Divonis Satu Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLXh3PEGzM80OJBQ8DsBhJtQ38iMxTCtFKbWFTkFFsYv9NFErPlYL7OJ6nRL6cSPlesX7SHkkBKBfGCxWW2ptCMqLM_M67ab8wjtVmQaPs1H35f5I9SUatnh-nHDqTQijpxTjIA3N4eFA/s1600/IMG20191023105637.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLXh3PEGzM80OJBQ8DsBhJtQ38iMxTCtFKbWFTkFFsYv9NFErPlYL7OJ6nRL6cSPlesX7SHkkBKBfGCxWW2ptCMqLM_M67ab8wjtVmQaPs1H35f5I9SUatnh-nHDqTQijpxTjIA3N4eFA/s640/IMG20191023105637.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Rabu, 23 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun tehadap terdakwa Bambang Hariyono selaku Kepala Dusun (Kasun), Desa Tropoasri, Kecamatan Jabon  Kabupaten Sidoarjo dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby, kasus Korupsi Pungli pembayaran permohon untuk kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona (Program Nasional Agraria) tahun 2017 yang tangkap tangan Tim Saber Pungli (Sapu bersih pungutann liar) Polresta Sidoarjo, pada Sabtu, 3 Maret 2018 lalu.<br /><br />Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Hariyono yang diampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dkk, dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan diabantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Dista dan Kusdarwanto serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari Sidoarjo.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Bambang Hariyono selaku Kepala Dusun (Kasun), Desa Tropoasri, Kecamatan Jabon  Kabupaten Sidoarjo dianggap bersalah karena meminta sejumlah uang anatara Rp800 ribu hingga Rp1,8 juta per bidang tanaha dari masyarakat Dusun Tropoasri, Desa Tropoasri, Kecamatan Jabon  Kabupaten Sidoarjo dalam pengurusan PTSL) atau Prona tahun 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2OVUX5LR9RGBglpoaidbtybZZNga9JaBapPk5q8G5copxuBN9DNc7-S9GR7XtbZ9aN1UQIxyjeYMEZjFmwUXgYLIBQQSheBk1JYBb1DzfswEKNXoy5TDm6REOfdl7ywbftJqzcKuYobU/s1600/IMG20191023110250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2OVUX5LR9RGBglpoaidbtybZZNga9JaBapPk5q8G5copxuBN9DNc7-S9GR7XtbZ9aN1UQIxyjeYMEZjFmwUXgYLIBQQSheBk1JYBb1DzfswEKNXoy5TDm6REOfdl7ywbftJqzcKuYobU/s640/IMG20191023110250.jpg" width="640" /></a></div> Sehingga terdakwa Bambang Hariyono dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sementara dalam dakwaan maupun tuntutan JPU Kejari Sidoarjo, terdakwa dianggap bersalah melanggar pasal 12 huruf 2 (tentang pemaksaan...) atau pasal 11 (tentang menerima hadiah atau janji...). Sehingga terdakw Bambang Hariyono dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp50 juta. <br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Bambang Hariyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama satu (1) tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama Satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Cokorda.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Bambang Hariyono langsung menyatakan menerima tanpa berknsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukumnya. Sementara JPU mengatakan pikir-pikir. (Jen/T1m).

News Tipikor Terdakwa Korupsi Pungli Sertifikat Divonis Satu Tahun Penjara

berita korupsi .co – Rabu, 23 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara ...

»

Sekda Kab.Gresik Andhi Hendro Wijaya Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEianwAND77uoeenfX0qwXEHb8fR1TWos0Cna6tLHVTYQDEFbhH_qXPXT-WJWjGnVrueHMcYU6cUAgssS1cQyIH6N22ojM3bAbJ3AHA6_yxbrz3fIrUSYulfL5Jpo1Qk-uQZ9CH_iLebGGs/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEianwAND77uoeenfX0qwXEHb8fR1TWos0Cna6tLHVTYQDEFbhH_qXPXT-WJWjGnVrueHMcYU6cUAgssS1cQyIH6N22ojM3bAbJ3AHA6_yxbrz3fIrUSYulfL5Jpo1Qk-uQZ9CH_iLebGGs/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Senin, 22 Oktober 2019, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya menetapkan Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik sebagai tersangka baru Jilid II dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2019 sebesar Rp2.1 miliyar.<br /> <br /> Dalam jilid I dengan terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa M. Muhktar divonis pidana pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan dihukum juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliyar. Terdakwa saat ini masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur.<br /> <br /> Menurut Andrie Dwi Subianto selaku Kasi Pidsus Kejari Gresik, saat dihubungi beritakorupsi.co  mengatakan, bahwa penetapan  Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka sudah sesuai prosedur hukum. Karena sebelumnya, penyidi telah mengirimkan surat panggilan sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak datang. <br /> <br /> “Hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka sudaah sesuai dengan prosedur hukum. Sebelumnya kita sudah mengirimkan surat panggilan sebanyak emapat kali, namun yang bersangkutan tidak datang,” kata Andrie, Senin, 22 Oktober 2019<br /> <br /> Wartawan beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut, terkait pihak lain yang juga diduga terlibat dalam kasus ini, yakni Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang digantikan tersangka Andhi Hendro Wijaya, dan Hedro Wijaya digantikan oleh terdakwa M. Muhktar pada Januari 2019 sebagai Plt (pelaksana tugas) karena Bupati Gresik   Sambari melantik Andhi Hendro Wijaya sebaagaai Sekda.<br /> <br /> Pasalnya, apa yang dilakukan terdakwa M. Muhktar terkait pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 – 2019 adalah melanjutakan apa yang dilaakukan pejabat pendahulunya, yakni Yetty Sri Suparyati dan Andhi Hendro Wijaya.<br /> <br /> Dan duit hasil pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik inipun dibagi-bagikan kesjumlah pejabat Gresik diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati serta LSM.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Andrie Dwi Subianto mengatakan step by step by step. “Step by step dulu,” kata Andrie kemudian.<br /> <br /> Penetapan Andhi Hendro Wijaya menjdi tersangka kasus Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh Kejari Gresik bukan tidak beralasan. Selain dalam surat dakwaan, dalam putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa M. Muhktar juga disebutkan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa pada Januari 2019.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya, agar Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik mengembangkan kasus Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Seperti diberitakan sebelumnya (Kamis, 12 September 2019). Bahwa terdakwa M. Muhktar  pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /> <br /> Akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).<br /> <br /> Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAU5o__pny9-LZ5i4mzpVpUzZUiyEQDcCtxTd8Ictk0W-wnnooTa2_qAXf-D09W-J4Dj-Vgc9f_6MSQ0AnwE1dB6dScIJmROb0srYs6cppR1NHOihA2hua5s3WoICTi99Fwnkwsi20MBE/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAU5o__pny9-LZ5i4mzpVpUzZUiyEQDcCtxTd8Ictk0W-wnnooTa2_qAXf-D09W-J4Dj-Vgc9f_6MSQ0AnwE1dB6dScIJmROb0srYs6cppR1NHOihA2hua5s3WoICTi99Fwnkwsi20MBE/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div> Padahal patut diduga, bahwa dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.<br /><br />Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /><br />Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi.<br /><br />Dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi.<br /><br />Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf.<br /><br />Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut.<br /><br />Kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut, dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB.<br /><br />Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018.<br /><br />Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /><br />Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyufskQBUstH5Gs8XElN6ZpQW7ZL8a5yU0qrumcsnyrRCKX-dIko2Sxm2lpCN9qH6XNzaLDuOsB1_8aPduhzadjNlevdu743kjVyz9IY6YdY3x9uzrZIy1xEoHG71rChZEP6BAqjUX1Ts/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyufskQBUstH5Gs8XElN6ZpQW7ZL8a5yU0qrumcsnyrRCKX-dIko2Sxm2lpCN9qH6XNzaLDuOsB1_8aPduhzadjNlevdu743kjVyz9IY6YdY3x9uzrZIy1xEoHG71rChZEP6BAqjUX1Ts/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></div> Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /><br />Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.<br /><br />Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /><br />Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri,” Kata JPU<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan ibadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi, penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000.<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /><br />Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /><br />Untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan.<br /><br />Kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.<br /><br />Secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.<br /><br />Dan perbuatannya, terdakwa dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12  huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen/T1m)

Tipikor Sekda Kab.Gresik Andhi Hendro Wijaya Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

berita korupsi .co – Senin, 22 Oktober 2019, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya menetapkan Andhi Hendro Wijaya selaku mant...

»

Dua Terdakwa Korupsi Dana Kapitasi Rp59 Juta Divonis 2 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXljYmEl5EElbKibkdoVbsIcbote0Dxqc2cb4LeJCJybqQO00UnVjJtRpR13YdSb6DiifzFZbjiLzIRSTbPgluqU4Uz9TTbftorIGpa200NXZgS8CgJanEZQMoLm-TDoGBXN-F6EV9EOc/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXljYmEl5EElbKibkdoVbsIcbote0Dxqc2cb4LeJCJybqQO00UnVjJtRpR13YdSb6DiifzFZbjiLzIRSTbPgluqU4Uz9TTbftorIGpa200NXZgS8CgJanEZQMoLm-TDoGBXN-F6EV9EOc/s640/8.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwaa Kholifah dan dr. Sony Muchlison</td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sejak penyidikan hingga dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi dan divonis 2 tahun penjara dengan status tahanan Kota, Kedua Terdakwa tetap bebas melakukan aktifitasnya#<br /><br /><br />#Dalam Tuntutan JPU, dr. Sony Muchlison dituntut Pidana Penjara selama 5.6 Thn dan Khoifah selama 5 tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp200 juta#</span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><br /></span></span> <br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Nasib orang memang tak selalu sama, termasuk juga para para tersangka/terdakwa kasus Korupsi”. Seperti dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas dan  Kholifah (Bendahara) Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang.<br /><br />Pasalnya, dr. Sony Muchlison dan  Kholifah “bernasib mujur” bila dibandingkan dengan tersangka/terdakwa Korupsi lainnya. Sebab dr. Sony Muchlison dan  Kholifah belum pernah  meraksan pengapnya udara dibalik jeruji besi alias dipenjara, sekalipun sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang sejak beberapa bulan lalu dan kemuidan dinyatakan bersalah serta dijathui hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. <br /><br />Sementara terdakwa Yohan Charles I Lengkey, selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang terseret dalam kasus Korupsi pemotongan honor perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas di Kabupaten Malang tahun 2015, langsung dijebloskan ke penjara sejak menjadi tersangka hingga saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur. Adakah diskriminasi penerapan hukum oleh Kejari Kepanjen terhadap para terdakwa Koruspi ini?  <br /><br />Senin, 22 Oktober 2019, Dua terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jaspel) di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yakni dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas dan terdakwa Kholifah (perkara terpisah) selaku Bendahara Operasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2017 dan Bendahara Dana Kapitasi Jaspel 2018 dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan ditahui  hukuman (di Vonis) pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda mausing-masing sebesar Rp100 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan tetap berada dalam tahanan Kota.<br /><br />Hukuman pidana pidana penjara terhadap terdakwa dr. Sony Muchlison dan  terdakwaa Kholifah dibacakan dalam surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni Samhadi dan Dr. Andriano serta Panitra Pengganti (PP) Sikan (untuk terdakwa dr. Sony) dan Sujarwati (untuk terdakwa Kholifa). Sementara kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa  dr. Sony Muchlison dan  terdakwaa Kholifah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa dr. Sony Muchlison terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama Satu (1) bulan ; Menyatakan terdakwa tetaap dalam tahanan Kota,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad.<br /><br />Kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan membacakan putusannya terhadap terdakwa Kholifah dengan huukumna yang sama persis dengan terdakwa dr. Sony Muchlison.<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa  dr. Sony Muchlison dan terdakwa Kholifah jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enaam) bulan untuk terdakwa dr. Sony Muchlison dan 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa Kholifa dengan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Kedua terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya masing-masing maupun Tim JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />“Kami pikir-pikir,” jawab Kayesuf selaku PH terdakwa dr. Sony maupun PH terdakwa Kholifah, Cuwik dkk<br /><br />“Kami pikir-pikir, tapi apakah banding atau tidak tergantung dari pihak keluarga terdakw. Tapi kalau dari putusan Majelis Hakim tadi sudah baguslah,” kata Kayesuf kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcXGIh0DNK1NC8Ayg5x8AMYmwE-3663Ah5UKK1npgGIIBludG22-3x6yvSJVE9bB4nfcs76Cq-Vr__JrL7VGWAllctqZ8s9le4UJ8aTEpluycsaFpHV8zY2tlwyszi4g0wSgkWqT66h7g/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="752" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcXGIh0DNK1NC8Ayg5x8AMYmwE-3663Ah5UKK1npgGIIBludG22-3x6yvSJVE9bB4nfcs76Cq-Vr__JrL7VGWAllctqZ8s9le4UJ8aTEpluycsaFpHV8zY2tlwyszi4g0wSgkWqT66h7g/s1600/5.jpg" /></a></div> Seperti yang diberitkannya sebelumnya. Terdakwa Kholifa selaku Bendahara Operasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2017 dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jaspel) 2018 bersama-sama dengan dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPT Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kab. Malang (diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah).<br /><br />Pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, atau setidak-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang di Jalan Panglima Sudirman No.65 Karangploso Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pngadilan Negeri (PN) Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Puskesmas Karang Ploso Kabupaten Malang merupakan FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama ) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang berdasarkan peraturan Bupati Malanh Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Tekni Dinas PTD Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Bahwa sumber pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh Puskesmas Karangploso adalah dari Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi yang bersumber dari BPJS Cabang Malang yang sebagian dananya dialokasikan sebagai untuk operasional Puskesmas Karangploso untuk Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana. Jasa pelayanan diperuntukkan untuk Pegawai Puskesmas Karangploso yang berstatus PNS maupun Non PNS, sedangkan Jasa Sarana adalah untuk pembelian obat (yang tidak dapat dari Dinas Kesehatan)<br /><br />Pendapatan Dana Kapitasi yang diterima Puskesmas Karangploso pada tahun 2018 antara lain,  Bulan Januari 2018 sebesar Rp158.985.850,; Pebruari 2018 sebesar Rp154.479.250,; Maret 2018 sebesar Rp158.680.600,; April 2018 sebesar Rp160.784.05,;  Mei 2018 sebesar Rp160.573.150,; Juni 2018 sebesar Rp162.815.350,; Juli 2018 sebesar Rp164.419.300, dan Bulan Agustus 2018 mendapatkan dana Kapitasi sebesar Rp168.115.600.<br /><br />Pendapatan Dana Non Kapitasi berdasarkan klaim dari Puskesmas Karangploso pada tahun 2018 antara lain, Bulan Januari 2018 sebesar Rp2.280.000,; Pebruari 2018 sebesar Rp6365.000,; Maret 2018 sebesar Rp4.038.00,; April dan Mei 2018 (tidak ada Klaim),; Juni 2018 sebesar Rp275.000,; Juli 2018 sebesar Rp18.176.000,; Agustus 2018 (tidak ada klaim) dan bulan Juli 2018 mendapatkan dana Non Kapitasi sebesar Rp3.375.000.<br /><br />Untuk pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang yang berhak mendapatkan dana Jasa Pelayanan (Jaspel) adalah sebanyak 57 pegawai. Bahwa dr. Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang mempunyai tugas dan wewenang diantaranya, yaitu sebagai penanggung jawab penggunaan Dana Kapitasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bendahara Kapitasi yaitu terdakwa Kholifah, dan melakukan Pengawasan secara berkala tentang keuangan di puskesmas termasuk Kapitasi.<br /><br />Bahwa terdakwa Kholifah, selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok lain ; Melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan menatausahakan dan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.<br /><br />Proses setelah Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Malang masuk ke rekening Kapitasi JKN Puskesmas KarangpIoso, terdakwa melakukan diantaranya ; Menghitung untuk mengalokasikan ke Jasa Pelayanan 70% dan Jasa, dan Sarana 30%;,; Menghitung besaran uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada Pegawai Puskesmas baik itu yang PNS maupun Non PNS,; Membuat nota dinas kepada Kepala Dinas Kesehatan yang ditanda tangani Kepala Puskesmas untuk pencairan dana kapitasi di Bank Jatim setelah membuat Nota Dinas dan Rincian perolehan Jasa Pelayanan kepada masmg-masing pegawai.<br /><br />Selanjutnya terdakwa membawa Nota Dinas dan Rincian tersebut ke Bank Jatim Cabang Kepanjen. untuk Jasa dan sarana, terdakwa mengambil tunai dari Kasir Bank Jatim, sedangkan untuk Jasa Pelayanan pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen, langsung mentransfer ke rekening masing-masing Pegawai. Setelah itu terdakwa membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ) Dana Kapitasi.<br /><br />Bahwa Terdakwa Kholifa menghitung besaran uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada Pegawai Puskesmas Karangploso baik itu yang PNS maupun Non PNS dengan memasukkan rumusan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang mempunyai penghitungan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa penerimaan Jasa Pelayanan Kapitasi JKN UPTD Puskesmas Karangploso periode Januari 2018 s/d Agustus 2018 yang di terimakan kepada penerima, telah dilakukan pemotongan oleh terdakwa Kholifah atas persetujuan dr.Sony Muchlison selaku Kepala Puskesmas, namun tidak menentukan besaran potongan.<br /><br />Bahwa dr.Sony Muchlison bersama dengan terdakwa Kholifa melakukan pemotongan dana Jasa Pelayanan yang seharusnya diterima pegawai Puskesmas karangploso kabupaten Malang adalah dengan cara untuk setiap bulannya terdakwa Kholifa mengambil uang sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) X Jumlah Pegawai dengan rincian ; untuk Kepala Puskesmas (dr. Sony Muchlison) sebesar Rp950.000/bulan,; Dr. Humairoh Rp850.000/bulan,; Dr. Endah sebesar Rp850.000/bulan,; Bendahara (Kholifa) Rp650.000/bulan,; Siti dan Mona (honorer) masing-masing sebesar Rp250.000/bulan.<br /><br />Selaln Itu terdakwa juga mengambil uang untuk gaji Dokter Honorer sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Pengambilan uang tersebut oleh terdakwa Kholifa dari lakukan dari ATM milik beberapa pegawai saja, karena kalau terdakwa Kholifah mengambil dari masing-masing ATM milik pegawai, akan kelamaan.<br /><br />Setelah terdakwa Kholifah mengambil uang, kemudian dibagikan oleh terdakwa Kholifah kepada masingmasing pegawai, namun jika terdakwa Kholifah mau membagikan uang jasa pelayanan untuk tiga bulan, barulah mengambil uang dari seluruh ATM milik pegawai yang dibawa oleh terdakwa Kholifa. Setelah uangnya terkumpul, kemudian terlebih dilakukan pemotongan oleh terdakwa Kholifah untuk membayar gaji Dokter Honorer, kemudian sisanya di  bagikan kepada Pegawai.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEynArx8z7HPUC1AV3JNVjKHgWSlgEtis6ZGZySpUkYPMRJDZHIiwW-ZU3pKwUnvXk2gmX9gaIBB04AwDk8r0PLo-HJAK6Ff5Eom96peVCjpLETTHV2iXw1KAdxexK3s4lEfj6-Dx1Eww/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1256" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEynArx8z7HPUC1AV3JNVjKHgWSlgEtis6ZGZySpUkYPMRJDZHIiwW-ZU3pKwUnvXk2gmX9gaIBB04AwDk8r0PLo-HJAK6Ff5Eom96peVCjpLETTHV2iXw1KAdxexK3s4lEfj6-Dx1Eww/s640/4.jpg" width="640" /></a></div> 1. Dari pemotongan dana jasa pelayanan sejak Bulan Januari  s/d Maret 2018, terdakwa Kholifah mengambil sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM para pegawai sebesar Rp214.052.607 (dua ratus empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan rincian ; Sebesar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di bagikan kepada pegawai, sedangkan sisanya Rp14.052.607 (empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dibagikan oleh terdakwa kepada dr.Sony Muchlison sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk Reward pengurus agretasi sebesar Rp4.052.607 (empat juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa.<br /><br />2. Pada bulan April s/d Mei 2018, terdakwa Kholifah mengambil sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM milik pegawai sebesar Rp137.916.248 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian ; di bagikan kepada pegawai sebesar Rp129.200.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp8.716.248 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dibagikan oleh terdakwa kepada dr.Sony Muchlison sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan sisanya  Rp.2.716.248 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />3. Pada bulan Juli s/d Agustus 2018,  terdakwa Kholifah mengambii sisa uang jasa pelayanan dari seluruh ATM para pegawai sebesar Rp226.735.060 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah), dengan rincian ; dibagikan kepada pegawai sebesar Rp189.900.000 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp36.835.060 (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah) masuk saldo dan disimpan oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />Terdakwa Kholifah atas perintah dan sepengetahuan dari dr. Sony Muchlison telah memotong uang jasa pelayanan yang akan diberikan kepada para pegawai dengan besaran potongan sebegai berikut : Periode Januari s/d Maret uang yang dipotong terdakwa sebesar Rp14.052.607 (empat belas juta lima puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah),; Periode April s/d Mei 2018 sebesar Rp8.716.248 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan Periode Juli s/d Agustus 2018 yang dipotong oleh terdakwa sebesar Rp36.835.060 (tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah).<br /><br />”Sehingga Total uang yang dipotong selama bulan Januari s/d Agustus 2018 sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah),” kata JPU.<br /><br />Terhadap uang hasil potongan sebesar Rp59.603.915 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa Kholifah.<br /><br />Bahwa Pemotongan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) dari yang diterima masing masing pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang tersebut, dipergunakan untuk Gaji dokter (Non PNS), untuk gaji tenaga Magang/Sukwan (Sukarelawan) sebanyak 16 orang, dan setoran ke Dinas Kesehatan 1/14 (seper empat belas) dari nilai penerimaan Kapitasi setiap bulan setelah di potong pajak.<br /><br />Pengambilan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) yang diterima masing masing pegawai Puskesmas tersebut oleh terdakwa Kholifah dilakukan dengan cara, sebelumnya para pegawai Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang diminta untuk membuat rekening serta ATM untuk menampung dana Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu itu, dan dibuat dengan cara kolektif.<br /><br />Setelah ATM para pegawai jadi, kemudian ATM tersebut dibawa oleh terdakwa Kholifak dan tidak berikan kepada pegawai Puskesmas, dengan maksud agar terdakwa Kholifah dapat dengan mudah mengambil uang dalam ATM tersebut.<br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kholifah diketahui oleh terdakwa dr. Sony Muchlison, dan supaya mudah terdakwa Kholifah dalam mengambil dana jasa pelayanan milik para pegawai Puskesmas, setelah mendapat dana jasa pelayanan dari BPJS, kemudian atas sepengetahuan terdakwa dr. Sony Muchlison sebelumnya, dan tanpa seijin pemilik dana jasa pelayanan dalam hal ini adalah para pegawai Puskesmas karangploso Kabupaten Malang, terdakwa Kholifah langsung mengambil uang dari ATM milik para pegawai Puskesmas dan mengambilnya sebagian, kemudian sisanya dibagikan kepada para pegawai dengan cara memberikannya secara tunai namun tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya.<br /><br />Dan dan terdakwa dr. Sony Muchlison meminta kepada para pegawai untuk menerima pemberian dana jasa pelayanan tersebut, dan tidak menyampaikan apabila dana jasa pelayanan tersebut telah dipotong terlebih dahulu, sehingga membuat para pegawai puskesmas terpaksa menerima dana jasa pelayanan yang sudah dilakukan pemotongan sebelumnya oleh terdakwa  Kholifah serta terdakwa dr. Sony Muchlison tanpa mengetahui berapa yang semestinya diterima.<br /><br />Atas pemotongan Dana Jasa Pelayanan (Jaspel) tersebut, beberapa Pegawai di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang, yaitu Ainus Sukrihi, Subaedah Ingratubun, Muhammad Wimbano, Sih Harini, Dewi Oktavisari, Bela Renanda Ruri F, Dwi Ayu Intan, Giarti Candrasasi, Happy Wira Purnama, Erawati Sulfianti, Eridha Apriliana, Fatimah Wulansari, Wiwin Widyawati, Noor Aini, Afidatul Fitri, Hendy Ary Prasetyo, Herwati, Masrur Rachmat, Bambang Triyatmoko, Hendri Romadon, Like Victiari T, Sarwosih Dwi Isnandari, Andina Mahmudah, merasa keberatan karena telah mengurangi hak-hak mereka.<br /><br />Pada hari Senin, tanggal 27 September 2018,  Kholifah ditangkap Tim Saber Pungli dari Polda Jatim diantaranya Ach. Rudy Zaeny, SH., MH., SH dan dan Muh. Wahyudin Latif, SH., SIK., MSi. Dari penangkapan tersebut, berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah total Rp75.620.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Kholifah.<br /><br />Bahwa terdakwa Kholifah dan dr. Sony Muchlison dalam pemotongan pengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) di Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang telah memerintahkan atau menerima dana pemotongan pengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp59.603.915,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Sehingga atas perbuatannya, terdakwa Kholifah (dan terdakwa dr. Sony Muchlison) diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rd1/*)

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Dana Kapitasi Rp59 Juta Divonis 2 Thn Penjara

Terdakwaa Kholifah dan dr. Sony Muchlison #Sejak penyidikan hingga dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi dan...

»

Majelis Hakim Perintahkan JPU Menghadirkan Kembali Kepala Puskesmas dan Kadinkes Kab. Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy07wL6n03zGvNNC06apE9vaL44t4vaQisbBKlWF3mSLbJIEQutInXR0mRqyaJefLLs8scwxgxsAIFzWEqLogZOzIqP1b718bxz35ZNvvhK32swS_UydeJJH-sfDk8lP-UF33oY8Tyg9M/s1600/c..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy07wL6n03zGvNNC06apE9vaL44t4vaQisbBKlWF3mSLbJIEQutInXR0mRqyaJefLLs8scwxgxsAIFzWEqLogZOzIqP1b718bxz35ZNvvhK32swS_UydeJJH-sfDk8lP-UF33oY8Tyg9M/s640/c..jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">koupsi</span>.co –</span></b> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi,  memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Slamet, Hari dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menghadirkan kembali para Kepala Puskesmas bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurachman pada sidang selanjutnya.<br /><br />Perintah itu diucapkan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung pada Senin, 22 Oktober 2019, setelah mendengar keterangan dari saksi yang dihadirkan JPU maupun dari terdakwa Yohan Charles I Lengkey, bahwa uang yang diterima terdakwa dari Bendahara Keuangan adalah atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Abdurachman dan uang itupun diserahkan terdakwa kepada sang Bosnya (Abdurachman).<br /><br />Pada sidang yang berlangsung, Senin, 22 Oktober 2019 adalah yang pertamakalinya JPU menghadirkan saksi kehadapan Majelis Hakim dimuka persidangan untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) Keuangan sekaligus menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam perkara Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Ponkesdes Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /><br />Ada 10 orang saksi yang dihadirkan JPU yang terdiri dari 8 Kepala Puskesmas dan 2 sebagai perawat, antara lain ; 1. Nureko Muhammad Samsudi,; 2. M.Farid Al Azizi,; 3. Siti Haryanti,; 4. Hari Purnomo, Amd., kep,; 5. Bambang Pujaswendro,; 6. Yuliwati,; 7. Erna Kristyowati,; 8. Umi Kalsum,; 9. Dwi Narni dan 10. Gogot Wahyu Utomo.<br /><br />Dari keterangan para saksi maupun terdakwa inilah terungkap, bahwa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes Puskesmas Kabupaten Malang sejak bulan Januari – Juli  2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 diminta oleh terdakwa dari Bendahara atas perintah Kepala Dinas, dan uang itu kemudian diserahkan terdakwa kepada Kepala Dinas.<br /><br />Sementara dalam dakwaan JPU terhadap terdakwa Yohan Charles I Lengkey adalah, bahwa terdakwa memerintahakan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan untuk menyerahkan uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sejak bulan Januari – Juli  2015 yaang totalnya sebesar Rp676.500.000 dengan alasan bahwa terdakwa yang akan menyerahkannya sendiri. Namun uang tersebut tidak diserhakan kepada perawat Ponkesdes sebagai honor masing-masing sebesar Rp250.000 yang totalnya sejumlah Rp676.500.000 sekaligus menjadi keruagian keuangan negara<br /><br />“Yang terungkap dalam persidangan hari ini adalah, bahwa uang yang diambil terdakwa dari Bendahara Keuangan atas perintah Kepala Dinas Kesehatan dan uang itupun diserahkan terdakwa kepada Kepala Dinas, yang katanya untuk Bupati. Yang membuat LPJ adalah saksi Bambang,” kata Pane, Penasehat Hukum terdakwa, seuasia persidangan.<br /><br />Dan ketika beritakorupsi.co menanyakan kepada JPU Hari, apakah akan menghadirkan terpidana Korupsi Rendra Kresna selaku Bupati Malang pada tahun 2015, terkait aliran uang dari hasil pemotongan Honor Perawat Ponkesdes Puskesmas di Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu seperti yang terungkap dalam persidangan ?<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU Hari mengatakan, bisa jadi sebagai saksi tambahan. “Ia bisa sebagai saksi tambahan,” ucapnya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8T_NGO3jvwAhzwqOTcypHQ415ZEskV2QpF6jKLn_31XrNFm9hXjITnlVCJrBKyRwhBk69rEs_3Hh_W7JgTV9UGHwnB0XQgA78bzablX41StIfIYETJIh74hMycBRIq9cvzbYMiCIV2D0/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8T_NGO3jvwAhzwqOTcypHQ415ZEskV2QpF6jKLn_31XrNFm9hXjITnlVCJrBKyRwhBk69rEs_3Hh_W7JgTV9UGHwnB0XQgA78bzablX41StIfIYETJIh74hMycBRIq9cvzbYMiCIV2D0/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus ini JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.510.000.000 untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD   Propinsi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp750.000 menjadi sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) sebesar Rp250.000 namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur.<br /><br /> Kemudian, Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp250.000. Dan apabila kenaikan honor perawat Ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupten Malang.<br /><br />Sebagai dasar pemberian honorarium perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat Ponkesdes (pihak kedua). Salah satu pasalnya menyebutkan, pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp750.000 setiap bulannya yang dibebankan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya, Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. <br /><br />Setelah itu, rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan, selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdeas dan Rujukan dengan mengetahui RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM). <br /><br />Setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat Ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan menggunakan cek.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1lGCxkUoaoVxgEgO_rVsiVoshuEhsQQXmeIG2lLL9103VK5HoGcGxlylEV7tS68aw1q42_rM9_mPB5kaw71d3FzT2Ssg9Ps-EsnAdftRUUjULm5cD4SkjwMDjAKc8IQ94WihBJpuZvyA/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="514" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1lGCxkUoaoVxgEgO_rVsiVoshuEhsQQXmeIG2lLL9103VK5HoGcGxlylEV7tS68aw1q42_rM9_mPB5kaw71d3FzT2Ssg9Ps-EsnAdftRUUjULm5cD4SkjwMDjAKc8IQ94WihBJpuZvyA/s400/a.jpg" width="343" /></a></div> Setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji, kemuidia oleh lasmini diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sejumlah Rp4.742.250.000<br /><br />Lasmini menyerahkan pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara, Lasmini memberitahukan kepada pihak Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, bahwa honor perwat Ponkesdes telah tersedia. Kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes. Selanjutnya pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat Ponkesdes.<br /><br />Pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut dilakukan oleh Asri Dianawati dengan cara, Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persedian yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Abdurachman selaku Pengguna Anggaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang. <br /><br />Setelah itu, dari DPKKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian, dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br />Syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme, ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran,; 2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),; 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran,; 4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 5.    Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran,; 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 7.    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran,; 8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tanggani oleh PPK, dan 9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran <br /><br />Pencairan dana honoraium perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni sebesar    Rp4.741.250.000<br /><br /><br />Pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp1.000.000, disamping itu pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati juga mencairkan uang Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat Ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dinawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdxE93PiODeMK6v8FckgeDH5MA0LycoarKfqyk5x7W__5W9Y1dZoa13mI0MByTPU3DJKvAayrszsU6DnEGb4oC_Kn4bJl8dI2e5-iatXCIPAngh4mc84wWhLWUhjtzlEE-anHThEGzvoU/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdxE93PiODeMK6v8FckgeDH5MA0LycoarKfqyk5x7W__5W9Y1dZoa13mI0MByTPU3DJKvAayrszsU6DnEGb4oC_Kn4bJl8dI2e5-iatXCIPAngh4mc84wWhLWUhjtzlEE-anHThEGzvoU/s640/f.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.00 diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan mengatakan kepada Asri Dianawati, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah membawa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp676.500.00 tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br /><br />Selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persdiaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya.<br /><br />Dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey.<br /><br />Selanjutnya, setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantausahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf b, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP.<br /><br />Terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah melawan hukum yakni idak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, walaupun Asri Dinawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000.<br /><br />Setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurahman selaku Pengguna Anggaran.<br /><br />Kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar dan SPP diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan kemudian oleh DPPKAD menerbitkn SP2D. <br /><br />Pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di  Kabupaten Malang. <br /><br />Perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentabng Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur ; 3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 januari 2015 tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015 ; 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) ; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut, karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015. <br /><br />Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m) </div>

News Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Menghadirkan Kembali Kepala Puskesmas dan Kadinkes Kab. Malang

berita koupsi .co – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) y...

»