BERITAKORUPSI.CO

Kejari Tanjung Perak Akan Jemput Paksa Tiga Anggota DPRD Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPkkvnV5WhRobVqMajvSEWkb0K97ta27Y2WbrAQyd2SYVsrHvHv3ZhCZA9DZ-BaBnJ0GTBcbkHQnFLbmWhF3mMMspj1GGJjUDHAH1XYhNMyEgIdxhpbjZmRXskCneraXhSa4dF0L9eIgU/s1600/IMG20190819153505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="577" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPkkvnV5WhRobVqMajvSEWkb0K97ta27Y2WbrAQyd2SYVsrHvHv3ZhCZA9DZ-BaBnJ0GTBcbkHQnFLbmWhF3mMMspj1GGJjUDHAH1XYhNMyEgIdxhpbjZmRXskCneraXhSa4dF0L9eIgU/s1600/IMG20190819153505.jpg" /></a></div>
Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi : Kita akan melakukan penjemputan paksa sebagai tindakan proses hukum, mereka terkesan mengatur kita (Kejari Tanjung Perak) 
 
 
beritakorupsi.o - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak akan melakukan penjemputan paksa terhadap tiga anggota DPRD Kota Surabaya, yakni Dini Rinjanti, Saeful Aidi dan Ratih Retnowati untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018. Hal itu disapaikan langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi saat ditemui beritakorupsi.co secara khusus diruang kerjanya pada Senin, 19 Agustus 2019 Tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak dalam proses penegakan hukum Khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama para penggiat anti Korupsi, agar aparat pengakan hukum (APH) tidak dipandang tebang pili (“dipilih untuk ditebang?”) Dalam wawancara singkat beritakorupsi.co dengan Dimaz Atmadi selaku Kasi Pidsus  Kejari Tanjung Perak mengatakan, tindakan terakhir yang akan dilakukan oleh tim penyidik terhadap ketiga anggota DPRD Kota Surabaya ini adalah penjemputan pakas dalam proses hukum. Dimaz menambahkan, sebelumnya tim penyidik Kejari Tanjung Perak telah menetapkan tiga anggota DPRD Kota Surabaya sebagai tersangka, yakni “S” ( Sugito), “D” (H. Darmawan) dan “BR” (Binti Rochmah) sebagai hasil pengembangan dari persidangan kasus yang sama dengan terdakwa Agus Setiawan Tjong, selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang sudah divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Rabu, 31 Juli 2019 dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan saat ini dalam upaya hukum banding. Inilah wawancara singkat beritakorupsi.co (BK) dengan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi (Dimaz pada Senin, 19 Agustus 2019. BK : Terkait pengembangan kasus Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya, di awal atau dalam surat dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak mengatakan, bahwa ada enam orang anggota DPRD Kota Surabaya yang diduga terlibat dalam kasus ini, dan tiga diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Sugito, Darmawan dan Binti Rochmah. Lalu status yang tiga orang lagi bagaimana? Dimaz :  Jadi begini ya. Terima kasih karena rekan-rekan wartawan terus memonitor perkara ini,  dan Kejari Tanjung Perak selalu didukung sepernuhnya dalam penegakan hukum. Perlu  saya sampaikan, bahwa sampai sekarang ini Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah menetapkan tiga orang tersangka yang berasal dari oknum DPRD Kota Surabaya, yaitu S, D dan B. Selanjutnya tim penyidik Kejaksaan Tanjung Perak telah melakukan pemanggilan yang ketiga kalinya kepada Tiga orang anggota DPRD lainnya, tetapi sampai dengan sore ini (pukul 15.00 WIB) belum juga datang. Sekarang ini adalah pemanggilan yang ketiga, hanya saja perlu saya sampaikan, setiap undangan panggilan yang dilakukan oleh tim penyidik selalu dibarengi dengan adanya surat dari tiga orang itu yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat hadir dengan berbagai alasan, terutama alasannya adanya kegiatan yang sudah terjadwal lebih dahulu, itu.  BK : Apakah jadwal yang disebutkan oleh Ketiga Dewan itu mendapat dukungan dari pimpinan DPRD Surabaya, atau hanya alasan mereka untuk tidak memenuhi panggilan penyidik ? Dimaz : Terkait dengan itu subjektif, hanya saja kami tim penyidik juga sudah melakukan kroscek kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Sekwan (Sekretaris Dewan.red) yang mengatakan bahwa Jadwal kunjungan kerja terakhir adalah hari Jum'at kemarin tanggal 16 *16 Agustus 2019) dan sekarang ini tidak ada agenda keluar. Mungkin kalau ada rapat, ia rapat-rapat Komisi atau rapat Internal saja, saya tidak atau. Tapi kami tetap jadwalkan, bahwa  mereka hari Senin (hari ini, 19 Agustus) dipanggil dengan kapasitas sebagai saksi, akan tetapi sampai dengan sore ini mereka belum datang, dan yang datang cuman surat yang isinya mengatakan bahwa mereka tidak bisa hadir karena ada jadwal terlebih dahulu sudah dijadwalkan oleh mereka. Dalam hal ini mereka sudah mengatur jadwal terlebih dahulu, mungkin ada kegiatan, saya tidak tahu. BK : Artinya, isi surat dari ketiga Dewan itu yang mengatakan ada jadwal hari ini, sementara  penjelasan dari Sekwan pada hari Jumat kemarin mengatakan tidak ada kegiatan luar. Berarti tidak singkrin dong. Dimasz : Ia, tidak sinkron. BK : Apakah mungkin hanya alasan mereka dengan cara mengatakan bahwa mereka tidak tidak dapat hadir karena sudah ada kegiatan atau jadwal lainnya? Dimasz : Alasan mereka dengan mengatakan, bahwa mereka tidak dapat hadir karena sudah  adajadw lain, saya tidak tahu. Karena saya pikir, ini tidak logis. Tidak logis dalam artian seperti ini…Pada hari Jum'at, mereka mengatakan tidak bisa hadir, dan meminta waktu. Ketiganya meminta waktu sampai dengan tiga minggu ke depan. Ini berbarengan, dan sekarang juga lagi meminta waktu untuk tidak hadir, dan bersedia hadir tanpa dipanggil. Ini kan jadi aneh. BK : Apakah tidak dijelaskan Kapan kehadiran anggota Dewan itu? Dimaz : Dijelaskan, cuman kan mereka harusnya wajib datang karena dalam proses hukum. BK : Oky. Ketika anda sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali, tetapi ketiga anggota Dewan itu tidak memenuhi panggilan. Langkah apa yang akan dilakukan Kejari Tanjung Perak? Dimaz : Kami akan rapat internal dulu, terkait dengan pembahasan ketidak hadiran oleh tiga  orang anggota DPRD ini, bagaimana bentuknya kita tunggu saja, saya pikir juga bukan lagi saatnya. Mereka ini sepertinya ingin mengatur kita BK : Apakah tim penyidi Kejari Tanjung Perak akan melakukan penjemputan paksa? “Ia. Itu adalah salah satu hal yang kami upayakan sebagi tindakan dalam proses hukum. Tapi nanti kami harap, keputusan ini adalah keputusan tim penyidik dan penyidik Kejaksaan Tanjung Perak demi penegakan hukum BK : Ada berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa penyidik Kejari Tanjung Perak untuk  ketiga tersangka dan akan menetapkan tiga lagi tersangka berikutnya Dimaz : Sama seperti di awal (maksudnya, saat persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong), hanya saja kan kita harus membagi kembali, ada dua. Kita harus mempercepat proses  pemberkasan penuntutan untuk kita limpahkan ke Pengadilan. Kita juga terkendali dengan masa penahanan BK “ Bagaimana dengan saksi selaku tim yang dibentuk oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong, apakah sudah diperiksa oleh penyidik? Dimaz : Ada yang belum, yaitu Rudi Marudut. Kita sudah memanggil beberapa kali, bahkan kita panggil saat persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong tetapi tidak hadir. Harusnya hadirlah sabagi masyarakat yang patuh hukum. BK : Terkait ketidak hadiran Rudi Marudut sebagai saksi, apa yang akan anda lakukan Dimasz : Hehehe…nantilah BK : Oke, terima kasih atas waktu anda yang sudah memberikan penjelasan dalam kasus ini. 
 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fFBxmp7fftHnx7TN5ZP0XN4Ky90XObTodVmwxiXZ69jUuhB8o9QGenJWvc55pW673DFtjlAy65wkzxk_rpEfEjlEGKKvuQWkjsoa1tCWyPUTTlsvltrz1zKZygI9TJ5jz05S3ihXgUQ/s1600/IMG20190731145511.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fFBxmp7fftHnx7TN5ZP0XN4Ky90XObTodVmwxiXZ69jUuhB8o9QGenJWvc55pW673DFtjlAy65wkzxk_rpEfEjlEGKKvuQWkjsoa1tCWyPUTTlsvltrz1zKZygI9TJ5jz05S3ihXgUQ/s640/IMG20190731145511.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Agus Setiawan Tjong, sudah divonis 6 thanu penjara</td></tr>
</tbody></table>
 
Seperti yang diberitkan sebelumnya. Kasus ini berawal pada bulan Maret 2015, di mana terdakwa Agus Setiawan Tjong (sduah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 6 tahun) menemui Anggota DPRD Kota Surabaya, yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati   menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RW, sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW). Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut. Dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah. Terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah. Selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoPrYGYnEMSEKExQu8q1oKqh3N5oQzd5-Z1JxkKR6z5eZXEZMpVjsvOCLnO-sA2mtlBuDEmsC8Quo5mMOMAKaj3u9BcKyhvc9WR5GnDufGzL6f4o4Zuo3C7pIAZMpkJ2gXUixqu9gFQgk/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoPrYGYnEMSEKExQu8q1oKqh3N5oQzd5-Z1JxkKR6z5eZXEZMpVjsvOCLnO-sA2mtlBuDEmsC8Quo5mMOMAKaj3u9BcKyhvc9WR5GnDufGzL6f4o4Zuo3C7pIAZMpkJ2gXUixqu9gFQgk/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota 
Surabaya pada bulan Juni 2015,  terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk 
Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, 
Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua 
Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun 
Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah 
Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD 
Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah 
harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan 
sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota
 Surabaya. Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, 
terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar 
menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan 
diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis 
barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi,
 Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak 
boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang 
jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan 
kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan 
kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. 
 
Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW. Selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan. Terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel. Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. Selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3reFJBDKQbok_QSr5IfK23Q-Oo0g5ZFAEApXa18Ld9kJ8jfqwHrQyw2nqHi5AQeDOCr6cgPI3q5zode_DxVorC00qalb_n5p_ijJUjOat9v1XMJjQzcMaJSse8TbDbv4fIvnYfVnl79M/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3reFJBDKQbok_QSr5IfK23Q-Oo0g5ZFAEApXa18Ld9kJ8jfqwHrQyw2nqHi5AQeDOCr6cgPI3q5zode_DxVorC00qalb_n5p_ijJUjOat9v1XMJjQzcMaJSse8TbDbv4fIvnYfVnl79M/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  
terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus
 Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan 
Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan 
wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan 
disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan. Jumlah
 dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah 
Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu 
setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal 
dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, 
bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota 
Surabaya. Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari 
terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh 
Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. 
Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. Untuk Ratih Retnowati
 di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung 
oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di
 Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma. Selanjutnya
 Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan
 diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi 
Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan 
seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah 
proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. Proposal 
permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota 
DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya 
ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke 
Pemerintah Kota Surabaya. 
 
Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTz3UGpKZgdbKJxROFswf75-Hq1Z-CMsyrGIyGvUyDDGtNqE6dTgsh8EOgv1tjCSatMaYtkIr7G8k5uWo_KuXuse878hOncuEUgwESYGefxsYBGSjjBEWrCk3IxGHOYleDnRai_ZF-I-A/s1600/PhotoGrid_1557152562569.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTz3UGpKZgdbKJxROFswf75-Hq1Z-CMsyrGIyGvUyDDGtNqE6dTgsh8EOgv1tjCSatMaYtkIr7G8k5uWo_KuXuse878hOncuEUgwESYGefxsYBGSjjBEWrCk3IxGHOYleDnRai_ZF-I-A/s640/PhotoGrid_1557152562569.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana
 Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua
 puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga 
ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang 
bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. Setelah
 terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan 
telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali 
memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan 
bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang
 Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap
 pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. Bahwa dari seluruh
 proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, 
yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon
 atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 
Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 
Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. Setelah
 mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah 
masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong
 mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara 
Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan 
Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima 
Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya 
untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank 
Jatim Penerima Hibah. Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus 
Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke 
rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus 
Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para 
Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung 
Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama 
Agus Setiawan Jong. 
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcYTrphLCen4Df11dUV5dYJLvVMyL84yxpZV3otxPF7tr2bnx20DqXVdA1TGuov3zBkByf0IlnCraljCwQ1l3lep1adj3Qb_QjtuxPnInwzzDESXVducQChJs5x-nyfPwh4tXEQGZ9q7Q/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="299" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcYTrphLCen4Df11dUV5dYJLvVMyL84yxpZV3otxPF7tr2bnx20DqXVdA1TGuov3zBkByf0IlnCraljCwQ1l3lep1adj3Qb_QjtuxPnInwzzDESXVducQChJs5x-nyfPwh4tXEQGZ9q7Q/s640/9.jpg" width="640" /></a></div>
 
Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 
Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 
1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan 
puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah). Setelah 
seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan 
Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk
 mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang 
yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.  
 
Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016. Bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen). Atas perbuatannya, terdakwa Agus Setiawan Jong diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Kejari Tanjung Perak Akan Jemput Paksa Tiga Anggota DPRD Surabaya

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi : Kita akan melakukan penjemputan paksa sebagai tindakan proses hukum, mereka terkesan men...

OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

03.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! - 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Pemberian remisi atau pengurangan hukuman oleh pemerintah pada hari Kemerdekaan Republik Indoensia yang ke- 74 menjadi sorotan ICW. Setidaknya dalam pantauan ICW, terdapat 338 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi  pada momentum hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 yang lalu. Ironisnya, seluruh masyarakat sedang gegap gempita merayakan ulang tahun Indonesia, namun sayangnya  Kementerian Hukum dan HAM justru memberi keleluasaan kepada narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman Remisi). Mengacu pada regulasi, aturan terkait pemberian remisi telah secara  tegas  disebutkan  dalam Peraturan Pemerintah No99 Tahun 2012. Patut untuk dipahami bahwa pemberian remisi pada  narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya.  Jika pada tindak pidana umumnya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, namun pada tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 34 A aturan aquo ditambahkan dua poin, yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas  uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Misalnya pada syarat berkelakuan baik, tentu KemenkumHAM harus benar-benar  memperhatikan aspek ini. Jangan sampai justru yang  terlihat oleh publik adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapatkan fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman. Tentu hal ini harus dipandang sebagai  pelanggaran prosedur, sehingga yang bersangkutan sepatutnya tidak layak mendapatkan remisi.  Kekhususan remisi pada narapidana tindak pidana korupsi semata-mata  dilaksanakan  karena  kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime,  ini mengartikan bahwa perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya. Jadi, tidak dibenarkan jika adanya pernyataan dari Kemenkum HAM yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan  baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Terkait dengan itu, maraknya pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi bagaimanapun akan menganggu stabilitas dari pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus dimaknai penting sebagai hilir  dari pemberian efek jera, jika masih terus menerus terjadi kelonggaran pada pemberian  remisi maka kinerja dari penegak hukum pada ranah penyelidikan, penyidikan,  danpenunututan serta peran institusi kehakiman pada ranah pemberian hukuman akan menjadi sia-sia saja. Selain itu, hal yang perlu dikritisi adalah keterbukaan informasi pada KemenkumHAM, karena  hingga hari ini tidak ada data yang dipaparkan mengenai total narapidana kasus korupsi yang  mendapatkan remisi. Harusnya ini dijadikan evaluasi, karena bagaimanapun peran masyarakat sebagai control  kebijakan publik dapat berjalan. Jangan sampai ada kesan yang terlihat bahwa Kemenkum HAM seperti menutup-nutupi jumlah sertanarapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi. Jika dikaitkan dengan pidato kenegaraan Presiden yang menyinggung soal efektivitas penegakan hukum di DPR lalu, harusnya pemberian remisi yang dilakukan tanpa adanyalandasan yang jelas dapat segera dievaluasi oleh pemerintah. Dalam pidato Presiden secara tegas menyebut, bahwa keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Sederhananya, jika sistem pembenahan Lapas belum maksimal bagaimana efektivitas penegakan hukum dapat berjalan? Dan isu ini bukan pada ranah penegak hukum, melainkan pada pemerintah sebagai pemegang otoritaspengelolaan Lapas (Kemenkum HAM). Selain itu, Kemenkum HAM harusnya dapat selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan, bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan  hukuman. Hal ini penting untuk tetap menjaga komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar: 1. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat benar-benar selektif dalam memberikan remisi pada narapidana kasus korupsi serta memperhatikan  ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun2012; 2. Kementerian Hukum dan HAM harus membuka data terkait jumlah dan nama-nama   narapidana korupsi seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi pada peringatan Kemerdekaan; Jakarta, 19 Agustus 2019 Indonesia Corruption Watch Sumber :ICW Editor : Jentar

News Regional Tipikor OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! - Jakarta, berita korupsi .co - Pemberian remisi atau p...

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

14.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAdV3yKvkGNrre_ZCJJAIv3XU2uEhz25JHRbOxXqRj0Oge6H4b1inanG6YeWut8mZRlMKaY2dnK33JBake1PnovQMESWfi30KdZpgp9Kcz39dnORxwb0mFsmH8WiWJl7ep56fK3JoNmI/s1600/IMG_20190726_123457.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1573" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAdV3yKvkGNrre_ZCJJAIv3XU2uEhz25JHRbOxXqRj0Oge6H4b1inanG6YeWut8mZRlMKaY2dnK33JBake1PnovQMESWfi30KdZpgp9Kcz39dnORxwb0mFsmH8WiWJl7ep56fK3JoNmI/s640/IMG_20190726_123457.jpg" width="628" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH, seorang pengacara wanita di Surabaya yang berstatus single parent sejak ditinggal suaminya karena meninggal beberapa pulu tahun lalu, dan saat ini sukses atau berhasil sebagai Ibu sekaligus sebagai Ayah serta menjadi guru bagi kedua anknya Dio dan Fio yang sejak usia 5 tahun ditinggal anyahnya. 
 
Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH lebih dikenal sebagai pengacara Prodeo alias tidak dibayar oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses dipenyidikan maupun di Pengadilan sejak puluhan tahun lalu. 
 
Karena seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu dibayar oleh negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Berbeda dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali, namun hampir tak pernah terdengar sepak terjangnya. 
 
Nama Yuliana Heriyanti Ningsih atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Tak hanya Yuli, tetapi termasuk kedua anak laki-laki dan perempuannya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara. 
 
Wanita yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Juli 1965 ini, adalah lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985. Sejak terjun sebagai pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Dan hingga saat ini, telah ratusan perkara Prodeo yang ditangani baik Korupsi terutama kriminal (pembunuhan). 
 
“Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo. Kalau sampai sekarang sudah banyaklah,” ujarnya saat bincang-bincang dengan beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu. 
 
Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. 
 
“Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985 mengmbil jurusan Fakultas Hukum. Saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga, karena saya menikah sebelum wisuda,” tuturnya 
 
Yuli melanjutkan, Kemudian kuliah lagi di UPB dengan jurusan yang sama untuk mengambil S2 (Strata Dua). 
 
“Pertama kali sebagai pengacara, saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang . 
 
Yuliana menceritakan perjalanan hidupnya sebagai pengacara wanita berstatus sigle paret dengan dua anaknya yang masih kecil. Sebagai wanita dan manusi norma, banyak godaan namun tak dihiraukannya. Rasa cinta yang mendalam bagi almarhum suaminya menjadi motivasi untuk membesarkan dan menidik anak-anaknya. 
 
Setiap kali bersidang, Yuliana selalu membawa kedua anaknya ke kantor kepolisian, kejaksaan  amupun Pengadilan hingga kedua anaknya tumbuh besar dengan pendidikan mengikuti jejak sang bundanya. 
 
“Dio dan Fio memang saya arahkan menjadi pengacara, tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini, dan saat ini minggu cucunya yang ketiga dari Fio yang menikah dengan pria dari kalangan anggota Kepolisian berpangkat perwiara pertama (AKP) dan bertugas di Polrestabes Surabaya. 
 
Sementara Dio bersama istrinya tinggal di Sidoarjo dan membuka kantor sebagai pengara. Selain itu, Dio dipercaya sebagai pengacara di Pemuda Panca Sila Kabupaten Sidiaorjo. 
 
Yulianan tak hanya menceritakan awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, tetapi suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adalah adanya tuduhan miring dari keluarga korban. 
 
“Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana. 
 
Dan kepuasannya saat menangani kasus Prodeo, adalah saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwauuuuu, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung. 
 
“Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum. 
 
Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pembuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebab, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 38 Kejaksaan Negeri (Kejari) ditambah sati Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur. 
 
“Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini. 
 
Setelah berhasil sebagai orang tua (Ibu sekaligus Ayah) bagi kedua anaknya, Yulina ternyata berhasil juga sebagai guru bagi putra putrinya maupun bagi lulusan Fakultas Hukum yang hendak menjadi pengacara, karena Yuliana mendidirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) di Jalan Legundi Surabaya dengan kantor cabang di Sidaorjo, di mana Dio sebagai Ketua LBH YLKI. 
 
Kesuksesan Yuliana sebagai guru dalam dunia pengacara/Advokad, karena hingga saat ini sudah puluhan orang yang magang di LBH YLKI menjadi pengaca. Yang lebih menariknya adalah, selain pengacara ternyata ada yang menjadi hakim dan jaksa. 
 
“Ada yang menjadi Hakim dan ada juga menjadi Jaksa,” kata Yuliana saat acara Tasyukuran kantol LBH YLKI, Jum'at, 26 Juli 2019 tanpa menyebut nama yang dimaksud (Jentar) 
 
Bio Data : 
Nama Lengkap        : Yuliana Heriyanti Ningsih 
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965 
        Anak : Dua (Dio dan Fio) 
        Cucu : Dua 
Pendidikan : SMAN 5 Surabaya 
                  S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) 
                  S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya 
                         dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

Opini Pendidikan Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

berita korupsi .co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yulian...

Kejari Gresik “Selamatkan” Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi

11.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUUhG1FSAbhkuApQ0N55ualdiEonm5RJwAxi4eeE9RN-uMqC4as20noDHIH7rohQqKmgnXp_MKRkUYczPpL_Iy-xd8qTFFQbp6AsqqlP-JSsctGkhFtgHgpTNcsDt6mcrAMY2z6tRT87w/s1600/IMG20190523132707.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="784" data-original-width="544" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUUhG1FSAbhkuApQ0N55ualdiEonm5RJwAxi4eeE9RN-uMqC4as20noDHIH7rohQqKmgnXp_MKRkUYczPpL_Iy-xd8qTFFQbp6AsqqlP-JSsctGkhFtgHgpTNcsDt6mcrAMY2z6tRT87w/s640/IMG20190523132707.jpg" width="444" /></a></div>
beritakorupsi.co - Untuk yang kedua kalinya, sejak Andrie Dwi Subianto menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik yang juga anak salah seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di luar Pulau Jawa ini, telah dua kali “menyelamatkan” pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Gresik Yang I (pertama) 
 
Kasus Korupsi pemotongan dana kapitasi jasa pelayanan (Jaspel) di 32 Puskesmas Se-Kabupatena Gresik sebesar 10 persen. Dalam kasus ini, Kejari Gresik hanya menyeret dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresi (sudah divonis 6 tahun penjara oleh Hakim Tipikor Surabaya) sebagai terdakwa untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Kejari Gresik menuduh dr. H.M. Nurul Dholam telah melakukan pemotongan alokasi dana kapitasi jasa pelayanan (Jaspel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 10 persen di 32 Puskesmas Se-Kabupaten Gresik pada tahun 2016 - 2017 yang totalnya sebesar Rp.2.451.370.985. Itulah sebabnya, penyidik Kejari Gresik menjerat terdakwa dengan unsur pemaksaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huru e atau unsur melakukan pemotongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : huruf e berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; huru f yang berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; Anehnya, bahwa pemotongan dana kapitasi jasa pelayanan (Jaspel) Puskesmas Kabupaten Gresik yang terjadi sejak tahun 2016 - 2017, sudah berlangsung sebelum terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 1 April 2016 yang kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresi sejak ranggal 30 Desember 2016. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnfp4J-pUXo_xK4nwIfLfBHXD_2Lk6hDrhFJhwoyLAGkKqWzNuRQqMJhJvAH05PjFRr5xsHjvovLoIgn6Rk4VOZjRdUd9g4YZ6U4FhHiOAtjICddEEOgFO89uEIHAjzYbavdHTidVDLeI/s1600/IMG20181113121724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnfp4J-pUXo_xK4nwIfLfBHXD_2Lk6hDrhFJhwoyLAGkKqWzNuRQqMJhJvAH05PjFRr5xsHjvovLoIgn6Rk4VOZjRdUd9g4YZ6U4FhHiOAtjICddEEOgFO89uEIHAjzYbavdHTidVDLeI/s640/IMG20181113121724.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/terpidana dr. H.M. Nurul Dholam </td></tr>
</tbody></table>
Bermula pada tanggal 31 Maret 2016, dalam sebuah rapat terbatas di ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu dr. Soegeng Widodo, terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. Soegeng Widodo, para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag Keuangan, Titik Rositawati  serta Kasi RenGram serta Rumiyati. Dalam rapat tersebut ada penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454 juta dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa, di mana uang itu adalah sisa dari pemotongan dana kapitasi Jaspel, dan disepakati bahwa uang tersebut diserahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram di Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. Anehnya, si dr. Sugeng Widodo yang terlebih dahulu melakukan pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas justru  “selamat”. Yang masuk penjara adalah dr.H.M. Nurul Dholam karena melanjutkan “perjuangan” pendahulunya. Anehnya, pemotongan dana kapitasi Jaspel yang dilakukan oleh dr. Sugeng Widodo selaku Kepala Dinas Kesehatan sebelum digantikan terdakwa dianggap benar oleh Kejari Gresik, sehingga dr. Sugeng pun “selamat” hingga saat ini. Sementara terdakwa yang melanjutkan kegiatan pejabat pendahulunyalah yang dianggap salah hingga akhirnya dijebloskan kepenjara. Yang lebih anehnya adalah, bahwa duit hasil pemotangan dana kapitasi jasa pelayanan (Jaspel) BPJS  tersebut tidak dinikmati oleh terdakwa sendiri, melainkan dibagi-bagikan ke pejabat Kabupaten Gresik sebagai THR (Tunjangan Hari Raya), diantaranya ke Bupati Sambari dan ajudannya, Wakil Bupati Qosim dan ajudannya, Asasisten I, II dan III Kabupaten Gresik, Kepala DPPKAD dan Kepala Bidang serta anggota DPRD Kabupaten Gresik. Selain itu dipergunakan juga untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik diantaranya untuk THR (tunjugan hari raya) tahun 2016 - 2017 sebesar Rp175 juta, Kunjungan pengawasan DPRD ke Puskemas sebar Rp20 juta, Partisipasi Kegiatan Pemkab Gresik tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp200 juta, Tamu Study banding ke Dinas Kesehatan sebesar Rp20 juta, Pengembalian Temuan BPK Terkait Pengadaan Makanan Minuman dinDinas Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp170 juta, Dinkes SAKIP ke Tretes sebesar Rp40 juta, Halal Bihalal tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp20 juta, Hari Kesehatan Nasional (HKN) sebesar Rp50 juta,  HUT RI (Mobil Hias ) sebesar Rp10 juta, konsumsi peserta lomba sebanyak 300 orang sebesar Rp10 juta, pembuatan video sebesar Rp5 juta, transportasi dan akomodasi untuk 2 orang ke Lampung untuk menerima hadiah sebesar Rp10 juta,  transportasi Kader sebesar Rp16 juta, total kegiatan PHBS Rp41 juta. Kemudian untuk kegiatan UKS SMAN Kedamean Gresik sebagai transport dan akomodasi ke Jakarta sebanyak 5 orang (@Rp4 juta) sebesar Rp20 juta, Germas untuk  pemaparan di Jakarta sebanyak 4 Orang (@Rp4 juta) sebesar Rp16 juta, Kabupaten Sehat di Kemendagri Jakarta untuk menerima hadiah sebesar Rp8 juta, dan total biaya Rp85 juta. Selanjutnya untuk Kegiatan LSM, Wartawam dan Security termasuk Iklan ucapan HUT Gresik,  HKN dan HUT Jawa Pos sebesarbRp3 juta, kegiatan LSM sebanyak 6 orang sebesar Rp3 juta, Santunan anak Yatim Piatu dan janda sebanyak 20 orang masing-masing Rp300 ribu (Rp6 juta). Untuk kegiatan Gathering Batam - Singapura bulan Februari 2016 untuk 110 peserta sebesar Rp345 juta, Gathering ke Jogja Tahun 2017 sebanyak 110 Orang sebesar Rp192 juta, STUBA ke Jakarta Selatan  Tahun 2016 sebanyak 42 Orang sebesar Rp112 juta, STUBA ke Dinkes Padang sebanyak 45 orang sebesar Rp128 juta. Belum lagi duit itu dibagi-bagikan kepada Pejabat Kabupaten Gresik, diantaranya Bupati Sambari dan ajudannya, Wakil Bupati Qosim dan ajudannya, Sasisten 1, 2 dan 3 Kabupaten Gresik, Kepala DPPKAD dan Kepala Bidang, DPRD Kabupaten Gresik. Ironisnya, bahwa duit yang dinikmati oleh puluhan orang di Kabupaten Gresik itu harus dipikul oleh terdakwa sendiri, dan “menjadi senyum manis bagi orang-orang yang turut menikmatinya”. 
 
 
Yang ke II (kedua) adalah kasus tangkap tangan atau yang lebih kren dikalangan masyarakat OTT (Operasi Tangkap Tangan) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4MSLifsXcfk5UxkGCvAbIp_xklDHoIlInFeSHs-4u8r1l7UzGZ8_cxi5q98BJ4SvblCPz1mF7iRHtVoU4X06CBvvspPiHycpN-VyK9iukM_hXsYEu-uHm7PfMmbqnifdUDn6y0mEODG4/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4MSLifsXcfk5UxkGCvAbIp_xklDHoIlInFeSHs-4u8r1l7UzGZ8_cxi5q98BJ4SvblCPz1mF7iRHtVoU4X06CBvvspPiHycpN-VyK9iukM_hXsYEu-uHm7PfMmbqnifdUDn6y0mEODG4/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam kasus ini, Tim Penyidik Kejari Gresik melakukan penangkapan terhadap Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik, M. Mukhtar pada tanggal 14 Januari 2019 karena melakukan pemotongan pungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari staf dan para pejabat struktural di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik kurun waktu 2018 - 2019 dengan totalnya Rp2.1 miliyar Penangkapan terhadap M. Mukhtar saat itu (14 Januari 2019), karena tim penyidik Kejari Gresik mengetahui adanya pemotongan uang insetif dari seluruh staf dan pejabat struktural di kantor BPPKAD yang berasal dari pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik. M. Mukhtar pun dijerat Pasal yang sama dengan dr. H.M. Nurul Dholam, yaitu unsur pemaksaan ( Pasal 12 huru e) atau unsur melakukan pemotongan (Pasal 12 huruf f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Pasal inilah yang lebih menarik dari kegiatan yang disebut oleh penyidik Kejari Gresik Operasi tangkap tangan (OTT). Sebab yang ditangkap hanya satu orang pejabat setingkat Kepala Dinas karena melakukan pemaksaan atau pemotongan. Kata memaksa atau melakukan pemepotongan adalah pengertian hukum yang berbeda sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ibarat perumpaan, Lain ladang lain rumputnya, lain lembaga lainpula Kinerjanya. Karena kegiatan tangkap tangan (KTT) yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak hanya seorang melainkan lebih. Dan para pelaku yang ditangkap KPK itupun tidak pernah dikatakan karena melakukan pemotongan atau pemaksaan. Yang ada adalah adanya kegiatan transaksi. Anehnya, pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaiaman dalam dakwaan Jaksa, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, apakah terdakwa melakukan pemaksaan secara fisik atau psikis terhadap staf dan seluruh pejabat struktural di BBPKAD. Yang menggelitik dari kasus ini adalah, tuduhan penyidik maupun JPU terhadap terdakwa yang mengatakan telah melakukan “pemotongan”, sehingga penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 14 Januari 2019, bukan saat terdakwa menerima sesuatu hadiah berupa uang. Pertanyaannya, apakah penyidik dan JPU Kejari Gresik “bingung” menerapkan Pasal terhadap terdakwa ? Pada hal, apa yang dilakukan oleh terdakwa Mukhtar adalah hasil rapat pada bulan Pebruari 2018 saa pergantian Kepala BPPKAD dari Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya yang  saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik. Dalam rapat tersebut adalah untuk membahsan tentang pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang, antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. Hasil rapat memutuskan, untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, yang selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 Kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan BPPKAD di luar DIPA APBD Kabupaten Gresik. Dan uang itupun dibagikan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Bupati, Wakil Bupati, Asisten I, II dan III, Setda(Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Tetapi dari dakwaan JPU maupun fakta yang terungkap di persidangan, bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah atas persetujuan dan sepengetahuan Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut membagikan uang dari hasil yang terkumpul. Untuk kasus yang kedua ini, Kejari Gresik “menyelamatkan” Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD yang menyetujui dan mengetahui serta ikut membagikan uang hasil pemotongan itu keberbagai pihak seperti yang terungkap dalam persidangan. Tak heran, bahwa isu yang beredar di Kabupaten Gresik seperti yang disampaikan salah sumber kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa tidak akan ada pengembangan dari kasus yang menghantar M. Mukhtar ke penjara. Karena M. Mukhtar sudah diadili dan sudah dituntut pidana penjara selama 5 tahun. M. Mukhtar pun dituntut untuk mengembalikan sejumlah uang yang dinikmati pihak-pihak lain. Walau dalam Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi mengatakan, bahwa yang wajib dikembalikan oleh terdakwa adalah sejumlah uang yang dinikmatinya. Sementara Kasi Pidsus Kejari (Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri) Gresik, Andrie Dwi Subianto mengatakan, bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Selain itu, Kasi Pidsus Kejari Gresik ini juga mengatakan, apa yang dilakukan oleh Andhi Hendro Wijaya adalah salah dan harus bertanggung jawab, sepertinya hanya isapan jempol belaka. Faktanya, Pasal yang menjerat terdakwa M.Mukhtar yang tercantum dalam surat dakwaan maupun surat untutan JPU tidak mencantumkan Pasal 55 sebagaimana yang berbunyi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hingga saat ini penyidik Kejari Gresik pun  belum memeriksa pihak-pihak lain seperti Andhi Hendro Wijaya sebagai pengembangan dari kasus ini. Pasal 55 ayat (1) berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Salahkah bila masyarakat menuding Kejari Gresik tak adil dan tak tegas dalam penegakan hukum kasus Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa?. Salahkah masyarakat bila menuding, bahwa Kejari Gresik pilih kasih dalam penanganan kasus Korupsi untuk yang kedua kalinya ? Menanggapi hal ini, Kasi Pidsus Kejari Gresik , Andrie Dwi Subianto mengatakan bahwa dirinya pihaknya (Kejari) tidak pernah mengatakan kalau kasus ini akan berhenti di sini, tetapi akan menunggu putusan Majelis Hakim untuk mempermudah penyidik melakukan penyidikan. “Kami tidak pernah mengatakan kalau kasus ini akan berhenti di sini. Tunggu saja, kami menunggu putusan Hakim seperti apa pertimbangannya. Hal ini untuk mempermudah penyidikan,” ucap Andrie. Apakah penjelasan Kasi Pidusus Kejari Gresik ini akan dapat dibuktikan untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang menghantarkan Mukhtar kepenjara, atau hanya sebatas ucapan saja untuk tetap menarik kepercayaan masyarakat ? (Jen/Rd/T1m)

News Tipikor Kejari Gresik “Selamatkan” Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi

berita korupsi .co - Untuk yang kedua kalinya, sejak Andrie Dwi Subianto menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Ka...

Terdakwa Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Dituntut 5 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp2.1 M

11.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil0k-lXAlQDvIw7rvlhQ5kd5W0Tfvq5npou1g3U4U-c7rNvtJV-wj3DoJxLK86U1QFrSGOq9AkUoispdUvVh8kWuU1UZqxBHrMFbdyVUHM2sEz2oTiLqIE6V1Cn7sDTFT-smnxmGSiyLU/s1600/IMG20190502120321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil0k-lXAlQDvIw7rvlhQ5kd5W0Tfvq5npou1g3U4U-c7rNvtJV-wj3DoJxLK86U1QFrSGOq9AkUoispdUvVh8kWuU1UZqxBHrMFbdyVUHM2sEz2oTiLqIE6V1Cn7sDTFT-smnxmGSiyLU/s640/IMG20190502120321.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Kamis, 15 Agustus 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik dkk, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik yang tertangkap tangan Tim penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Januari 2019 dengan tuntutan pidana penjara selam 5 tahun dan denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti senilai Rp2.1 miliyar atau dipenjara selama 2 tahun kalau kalau tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya yang akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang dan tidak mencukupi, karena  dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari staf dan para pejabat struktural di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik kurun waktu 2018 - 2019 denagn totalnya Rp2.1 miliyar. 
 
Kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat, dan pujian serta penghargaan dari Lembaga Adhiyaksa kepada tim penyidik Kejari Gresik yang telah melakukan penangkapan terhadap M.Mukhtar pada tanggal 14 Januari 2019. 
 
Penangkapan terhadap M. Mukhtar saat itu (14 Januari 2019), karena tim penyidik Kejari Gresik mengetahui adanya pemotongan uang insetif dari uh selurstaf dan pejabat struktural di kantor BPPKAD yang berasal dari pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik. 
 
Itulah sebabnya, penyidik Kejari Gresik menjerat terdakwa dengan unsur pemaksaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huru e Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : 
 
huruf e berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 
 
Atau unsur melakukan pemotongan sebagaimana bunyi Pasal 12 huru f yang berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 
 
Kedua Pasal inilah yang lebih menarik dari kegiatan yang disebut oleh penyidik Kejari Gresik Operasi tangkap tangan atau yang lebih kren dengan kata OTT terhadap seorang. Menariknya  karena kata memaksa atau melakukan pemepotongan adalah pengertian hukum yang berbeda sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Berbedapula dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat melakukan kegiatan Tangkap tangan. Sebab KPK tidak hanya menangkap pejabat yang menerima melainkan juga yang memberikan. Apalagi KPK belum pernah mengatakan telah melakukan kegiatan tangkap tangan kepada pejabat atau ASN karena melakukan pemotongan atau pemaksaan. Yang ada adalah adanya kegiatan transaksi. 
 
Anehnya, pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaiaman dalam dakwaan Jaksa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, apakah terdakwa melakukan pemaksaan secara fisik atau psikis terhadap staf dan pejabat struktural BBPKAD ?. Tak hanya itu, tuduhan penyidik maupun JPU terhadap terdakwa yang mengatakan telah melakukan “pemotongan” saat penyidik menangkap Mukhtar, bukan saat terdakwa menerima uang. Pertanyaannya, apakah penyidik dan JPU Kejari Gresik “bingung” menerapkan Pasal terhadap terdakwa ? 
 
Pada hal, apa yang dilakukan oleh terdakwa Mukhtar adalah hasil rapat pada bulan Pebruari 2018 saa pergantian Kepala BPPKAD dari Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya yang  saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik. Dalam rapat tersebut adalah untuk membahsan tentang pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang, antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. 
 
Hasil rapat memutuskan, untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, yang selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 
 
Kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan BPPKAD di luar DIPA APBD Kabupaten Gresik. 
 
Dan uang itupun dibagikan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Bupati, Wakil Bupati, Asisten I, II dan III, Setda(Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. 
 
Tetapi dari dakwaan JPU maupun fakta yang terungkap di persidangan, bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah atas persetujuan dan sepengetahuan Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut membagikan uang dari hasil yang terkumpul. 
 
Anehnya adalah, ternyata menurut JPU Kejari Gresik terkait persetujuan dan sepengetahuan serta apa yang dilakukan oleh Andhi Hendro Wijaya yang ikut membagikan uang dari hasil pemotongan itu seperti yang terungkap dalam persidangan, bukan sesuatu yang salah menurut hukum. 
 
Karena M. Mukhtar sudah diadili dan sudah dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan Mukhtar pun dituntut untuk mengembalikan sejumlah uang yang dinikmati pihak-pihak lain. Walau dalam Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi mengatakan, bahwa yang wajib dikembalikan terdakwa adalah sejumlah uang yang dinikmati terdakwa sendiri. 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, apa yang disapaikan Kasi Pidsus Kejari (Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri) Gresik , Andrie Dwi Subianto yang mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Selain itu, Kasi Pidsus Kejari Gresik juga mengatakan, apa yang dilakukan oleh Andhi Hendro Wijaya adalah salah dan harus bertanggung jawab, sepertinya hanya sebatas perkataan saja. 
 
Buktinya, Pasal yang menjerat terdakwa Mukhtar yang tercantum dalam surat dakwaan maupun surat untutan JPU tidak mencantumkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hingga saat ini penyidik Kejari Gresik belum memeriksa pihak-pihak lain seperti Andhi Hendro Wijaya. 
 
Pasal 55 ayat (1) berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 
 
Salahkanh bila masyarakat menuding Kejari Gresik tak adil dan tak tegas dalam penegakan hukum kasus Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa?. Slahakah masyarakat bila menuding, bahwa Kejari Gresik pilih kasih dalam penanganan kasus Korupsi untuk yang kedua kalinga, termasuk kasus Korupsi pemotongan dana Kapitasi pelayanan Jasa Kesehatakan di Dinas Kesehatan Kabupatena Gresi yang juga hanya menyeret satu orang terdakwa, pada hal mantan Kepala Dinas Kesehatan yang lama juga melakukan hal yang sama, namun Ia “diselamatkan”. 
 
Lalu apakah penjelasan Kasi Pidusus Kejari Gresik akan dapat dibuktikan untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang menghantarkan Mukhtar kepenjara, atau hanya sebatas ucapan saja sebagai bentuk memberi kepercayaan kepada masyarakat? 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrFw86uD5xg9DuFXtKFxPhDbUM-ymyXEcbAjRH9icutYvqjDbu-47TwRHsKR8DPsh6vSaDEymTvrbwGurfSGUZRlbL4AGx2yB70RqfnPCx1YACOxFPeOJoXWhDS__iDXBbQN9eWVvKQB0/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrFw86uD5xg9DuFXtKFxPhDbUM-ymyXEcbAjRH9icutYvqjDbu-47TwRHsKR8DPsh6vSaDEymTvrbwGurfSGUZRlbL4AGx2yB70RqfnPCx1YACOxFPeOJoXWhDS__iDXBbQN9eWVvKQB0/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div>
Menanggapi hal ini, Kasi Pidsus Kejari Gresik , Andrie Dwi Subianto mengatakan bahwa dirinya pihaknya (Kejari) tidak pernah mengatakan kalau kasus ini akan berhenti di sini, tetapi akan menunggu putusan Majelis Hakim untuk mempermudah penyidik melakukan penyidikan. 
 
“Kami tidak pernah mengatakan kalau kasus ini akan berhenti di sini. Tunggu saja, kami menunggu putusan Hakim seperti apa pertimbangannya. Hal ini untuk mempermudah penyidikan,” ucap Andrie. Semoga apa yang dikatakan Kasi Pidsus ini bukan hanya sebatas janji. 
 
Sementara dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). 
 
Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. 
 
Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; 
 
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
 
Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB. 
 
Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. 
 
Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi. 
 
Dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. 
 
Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. 
 
Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut. 
 
Kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. 
 
Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  
Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  
dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah 
Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya 
menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB. 
 
Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  
konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak 
daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018. 
 
Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. 
 
Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXOyhqMexMSp6wWfDTnnfknyVU05FM6vxJMiCYriK2tcg0JzTQl5XodTEw8hmwJCcoV1DnlVeSKXGy4hZtXVAgW-GZj4o-UND2oeVkl7TpyHmUIEfHFW36Ro-f_nJtH979QIEdh2WGlxE/s1600/IMG20190502122428.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXOyhqMexMSp6wWfDTnnfknyVU05FM6vxJMiCYriK2tcg0JzTQl5XodTEw8hmwJCcoV1DnlVeSKXGy4hZtXVAgW-GZj4o-UND2oeVkl7TpyHmUIEfHFW36Ro-f_nJtH979QIEdh2WGlxE/s640/IMG20190502122428.jpg" width="640" /></a></div>
Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. 
 
Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. 
 
Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. 
 
Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. 
 
Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. 
 
Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. 
 
Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. 
 
Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. 
 
Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. 
 
Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. 
 
Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. 
 
Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. 
 
“Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri,” Kata JPU 
 
JPU mengatakan, pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. 
 
“Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU 
 
Bahwa untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. 
 
Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2kkLMxlLHILhFIfVBIViDS-VqKiLlgBORjyKZb079KCb4D_XMZbob0Tn7QWM1deg92NbxU5Hfaz8SYmjcjl5IrRmiBcvSeWwdZ-UwHh98i5RqIN8MbybYSelNQ0VEvz2tOplCNrtdFV8/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2kkLMxlLHILhFIfVBIViDS-VqKiLlgBORjyKZb079KCb4D_XMZbob0Tn7QWM1deg92NbxU5Hfaz8SYmjcjl5IrRmiBcvSeWwdZ-UwHh98i5RqIN8MbybYSelNQ0VEvz2tOplCNrtdFV8/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></div>
Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. 
 
Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. 
 
“Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian 
 
Pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). 
 
“Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU mengungkapkan. 
 
JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). 
 
Pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. 
 
Kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. 
 
Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. 
 
“Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik,” kata JPU 
 
Para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik. 
 
JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
 
Selain itu, JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. 
 
JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. 
 
“Menuntut : Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dalam Pasal 12 huruf f : Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp1 miliyar. Dan apabila terdakwa tidak membayar maa diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan : Menghukum terdawa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliyar. Bila terdakwa tidak membayar dalam waku 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya yang akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 2 tahun,” Ucap JPU Andrie. 
 
Atas surat tuntutan JPU, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi waktu 2 pekan untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan. Namun Ketua Majelis Hakim hanya mengabulkan sepekan. 
 
“Kita coba aja seminggu ya. Kalau begitu, sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda Pledoi,” perintah Ketua Majelis Hakim kepada PH terdakwa. (Jen/Rd/T1m)

News Tipikor Terdakwa Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Dituntut 5 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp2.1 M

berita korupsi .co - Kamis, 15 Agustus 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Keja...

Terbukti Korupsi Flotting Dock Rp61 M, Pengusaha Singapur Divonis 16 Thn Penjara

09.05 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIhTnqxY4vARf2jRBWs00NhpWWdn-sjGZazQKqC8V5kV77xTcUoqiafN0u6HJjCCH-LXnrnvx_fOZGLu1W0lYMDY4sNpZOxTpdylNpQoL-Lay_jFWwekL4jonDYdXwbQ9bdqZWk2LzL-g/s1600/Atonius.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="667" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIhTnqxY4vARf2jRBWs00NhpWWdn-sjGZazQKqC8V5kV77xTcUoqiafN0u6HJjCCH-LXnrnvx_fOZGLu1W0lYMDY4sNpZOxTpdylNpQoL-Lay_jFWwekL4jonDYdXwbQ9bdqZWk2LzL-g/s640/Atonius.png" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Rabu, 14 Agustus 2019,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro, warga 458 Hougang Avene 10 Singapore (530458) dan juga warga Koplek Permata Medltrania Ruby Garden I No. 18 Rt. 003 / Rw. 009 Kelurahan Ulujami  Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara senilai USD4,500,000 Dolar AS atau sebesar Rp61.342.000.000 (enam puluh satu miliyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) pada tahun 2014 - 2016 lalu dalam kasus perkara Pengadaan Floating Dock 8500 TLC di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya, dan di hukum dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta di hukum juga untuk mengembalikan uang yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp61.342.000.000 atau dipenjara selama 8 (delapan) tahun, kalau harta bendanya yang dirampas oleh Jaksa dan dilelang tidak mencukupi, bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Antonius Aris Saputro tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana serta 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Kusdrawanto yang dibacakan  diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juadan, Sidaorjo Jawa Timur dalam agenda sidang putusan yang dihadiri Tim JPU Arif Usman dari Kajari Surabaya dan Penasehat Hukum terdakwa, Boby Wijayanarko dkk Baik JPU maupun Majelis Hakim sama-sama menyatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim, tak satu kalimatpun yang meringankan perbuatan terdakwa terkait pengadaan Flotting Dock 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 oleh PT DPS, kecuali lamanya tuntutan pidana dari JPU. Tuntutan JPU terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 18 tahun dendan sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp61.342.000.000 subsidair 9 tahun dan 6 bulan. Sedangkan putusan Majelis menjadi 16 penjara denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang yang menjadi sebesar Rp61.342.000.000 subsidair 8 (delapan) tahun penjara. Pertimbangan Majelis Hakim sama dengan tuntuntan JPU terkait satus perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura sebagai penjual atau penyedia barang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun tak menjelaskan secara rinci, apakah ketentuan yang berlaku di Indonesia atau di negara Singapur. Keran perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd dianggap tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero), karena perusahaan A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 dan bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170. Begitu juga dengan harga Floting Dock yang dianggap di mark up, sesuai fakta di persidangan dari keterangan ahli mantan penjabat Dirjen Perhubungan yang dihadirkan oleh terdakwa mengatatakan, bahwa harga Flotting Dock bekas bisa lebih mahal dari yang baru, karena barangnya jarang namun pembelinya banyak. JPU maupun Majelis Hakim juga tidak menjelaskan secara rinci harga Flotting Dock bekas dengan yang baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di Singapur atau di Rusia. Sebab Flotting Dock yang menjadi “biang kerok” dalam kasus ini adalah berada di Rusia namun tidak dihadirkan sebag saksi. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg73Yq5rXO-5V-B2_ZXMU1qxLm23x39ohD0h-U7F-F8KvW4kIABu5u28LKOiOzcdQ22yQpvspgRIXZp3GOww0mkVez0x7Jp8RdH5K8ndEELaR10s4JKA61Uc6vThSi6_706mWkfXJp2c1g/s1600/IMG20190731151501.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="322" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg73Yq5rXO-5V-B2_ZXMU1qxLm23x39ohD0h-U7F-F8KvW4kIABu5u28LKOiOzcdQ22yQpvspgRIXZp3GOww0mkVez0x7Jp8RdH5K8ndEELaR10s4JKA61Uc6vThSi6_706mWkfXJp2c1g/s640/IMG20190731151501.jpg" width="514" /></a></div>
Sementara yang terungkap di persidangan bahwa harga Flotting Dock bukan ditentntukan oleh terdakwa, melainkan antara Andre Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dengan Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero). Terkait tuntutan JPU dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Floting Dock yang hingga saat ini belum diterima oleh PT DPS, karena kapal yang menyangkut barang (Flotting Dock) dari Rusia ke Indonesia mengalami musibah tenggelamnya di laun China. Yang menurut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, seharusnya dapat diselesaikan melalui Hukum Arbitrase (Internasional) sebelum ke Hukum di Indineisa yaitu Undang-undang Tindak Pidana Korupi. Terkaitkaiy uang diterima oleh beberapa Direksi PT DPS diantaranya Diana Rosa, Penta, I Wayan Yoga sebagai akomondasi perjalanan dari Indonesia ke Singapur dan Rusua, dan uang senilai USD75.000 Dolar AS yang masuk kerekening PT DPS, bukan dari terdakwa melainkan dari Andre Siwu. Bahkan hal itu tanpa sepengetahuan dari terdakwa sendiri. Hal ini seperti yang terungkap di persidangan. Namun hal ini dianggap menjadi tanggung jawab terdakwa. Itulah sebabnya terdakwa mengatakan kepada Majelis Hakim pada saat pembelaannya, “Hukum saya seberat-beratnya atas kesalahan yang saya lakukan, tapi jangan hukum saya atas kesalahan yang tidak saya lakukan”. Namun apapun yang diungkapkan terdakwa dalam persidangan, sepertinya tidaklah berarti. Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana “Mengadili ; Mentakan terdakwa Antonius Aris Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer ; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun dan pidan denda sebesar Rp1 miliyar. Dengan ketentuan, bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp61.342.000.000 dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa akan menyita harta bendanya dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti penjara selama 8 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim. Atas putusan tersebut, terdakwa maupun JPU Arif Usman sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” kata terdakwa dengan wajah sedih yang tidak dapat disembunyikan. “Satupun fakta persidangan dan pembelaan serta apa yang dijelaskan terdakwa secara jujur tidak ada dalam pertimbangan Hakim,” kata Boby usai persidangan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvkjdhrus5qg4oTMBd0KRU4ypVhYMnBEs1PltS-E3IDiwDYRacKlcMJOaYn7OdlYRvby0Ph4xmertoTGjI1ESedTzsPbiDUqLN4to4EZJEGAkExj6idxWqNJWgOcqyWR5_dEmyARZfEz4/s1600/IMG20190814133228.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="665" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvkjdhrus5qg4oTMBd0KRU4ypVhYMnBEs1PltS-E3IDiwDYRacKlcMJOaYn7OdlYRvby0Ph4xmertoTGjI1ESedTzsPbiDUqLN4to4EZJEGAkExj6idxWqNJWgOcqyWR5_dEmyARZfEz4/s640/IMG20190814133228.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa pengadaan Flotting Dock didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Antonius Aris Saputro, Adri Siwu selaku Marketing Representative sebagai perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dengan Riry Syeried Jetta, I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan PT. DPS Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Antonius Aris Saputro menerima dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock PT. DPS (persero) yang dikirim melalui email Ina Rahmawati dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak. Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura melakukan kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur PT DPS (persero), meskipun ACTN Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS (persero) karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia,; 3. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas sehlngga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Perusahaan ACTN Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero) Sementara Itu, penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7,486,174.00 adalah kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dalam pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang mana terhadap harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. Terdakwa Antonius Aris Saputro dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura darl beberapa perusahaan yang dikirim melalui email kepada PT. DPS (persero) ke email Ina Rahmawati pada tanggal 26 Maret 2015 untuk melengkapi Administrasi dokumen pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan. Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Slngapura pada tanggal 28 Maret 2016 membuat dan mengirimkan dokumen penawaran Floating Dock 8.500 TLC yang diberi tanggal 28 November 2014, kepada PT. DPS (persero), padahal berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 telah ditandatangani kontrak Jual beli Floating Dock 8.500 TLC antara terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penjual atau penyedia barang, sedangkan Riry Syeried Jetta Selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebagai Pembeli atau pengguna barang. Floating Dock 8.500 TLC yang menjadi objek jual beli antara terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) telah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni lebih dari 20 tahun dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi atau menyediakan Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tldak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampal berakhirnya masa berlaku jaminan. Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT DPS bersumber dari terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia, PT DPS memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75,000.00 dari Adri Siwu dengan mentransfer dana sebesar Rp132.000.000 kepada Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero). Kemudian Adri Siwu mentransfer dana sebesar Rp136.000.000 kepada Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS (persero) tahun 2015 untuk biaya perjalanan penarikan Floating Dock di Rusia dan pengeluaran PT DPS lainnya. Tindakan tersebut Bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,; 2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN,; 3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013,; 4, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Sehinga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro (Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura) atau suatu korporasi yaitu A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura (disingkat ACTN) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000,00 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 14.076,00/USD) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-yW_1ng_VxUuueisP5kGlyPduEk-tfPEX5NS66BFPDMZVEBhbCgJwvBri7wCoOZRO32A70UgN9f95QF-cCXIFhQDXjXuRlTMLfMQF9YTc9efCzpACI8iXRIiNZyxI2Nj_oMCpPNZhPM/s1600/IMG20190814133226.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="486" height="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-yW_1ng_VxUuueisP5kGlyPduEk-tfPEX5NS66BFPDMZVEBhbCgJwvBri7wCoOZRO32A70UgN9f95QF-cCXIFhQDXjXuRlTMLfMQF9YTc9efCzpACI8iXRIiNZyxI2Nj_oMCpPNZhPM/s640/IMG20190814133226.jpg" width="640" /></a></div>
Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dengan cara-cara sebagai berikut : bahwa A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, yang mana pada tahun 2014 s/d 2016 terdakwa Antonius Aris Saputro sebagai Direktur Perusahaan sedangkan Adri Siwu sebagai Marketing Representative untuk wilayah Indonesia. Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014, Riry Syerled Jetta mendudukli jabatan sebagai Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) menggantikan Tjahjono Roesdianto, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-113/MBU/06/2016 tanggal 13 Junl 2016, Riry Syeried Jetta sudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut PT. DPS (persero). Bahwa Riry Syerled Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Suratnya nomor. 14/2607-9/DS/I/M-1 tanggal 03 September 2014 perihal Perubahan RKAP 2014, mengusulkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2014. Dalam usulan perubahan RKAP 2014, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :  “Terkait dengan rencana perbaikan dan penanggulangan yang ada, dari evaluasi terhadap RKAP 2014 yang telah disahkan, i memerlukan adanya revisi. Beberapa hal yang menjadi catatan pokok dalam perubahan adalah besaran jumlah investasi dan sumber perencanaan, yaitu untuk bisa terselesaikan di tahun 2014 dengan pijakan dan dasar pelaksanaan: a. Sumber pendanaan menggunakan Instrumen leasing yang, sebelumnya telah kami bicarakan dengan pihak lembaga keuangan,; b. Semua pengadaan yang bersifat baru akan melalui tender,; c. Semua pengadaan yang bersifat barang bukan baru (bekas) akan dilakukan dengan perbandingan barang tersedla dengan didamping! slsl hukum dengan Kejaksaan Agung dan penilaian barang menggunakan Iembaga penilai independen. Untuk melaksanakan program tersebut, Direktur Utama Membentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 243/Kpts/DS/ 9/I/2014 tanggal 19 September 2014, namun setelah dibentuk, Komite Investasi tidak dilibatkan dalam proses pengadaan Floating Dock bekas. Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama memerintahkan Direktur Operasional saksi I Wayan Yoga bersama dengan saksi Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk ke Singapura dengan tujuan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda, Dalam kesempatan tersebut saksi Ina Rahmawati beserta saksl I Wayan Yoga oleh Riry Syerled Jetta dikenalkan dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, Singapura serta menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura lnl adalah vendor yang berpengalaman di PT DKB, dan punya Akses ke Rusia. Pada tanggal 13 November 2014 Riry Syerled Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revlsl RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC setelah selesai kemudian disampaikan ke Ina Rahmawatl, namun pada tanggal 28 November 2014 Riry Syerled Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floatlng Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC, kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh darl Riry Syerled Jetta. Setelah selesai dibuatkan Revisi RAB untuk Floatlng Dock 8500 TLC, selanjutnya Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk menglirimkan Revlsi RAB tersebut melalui emal ke terdakwa Antonlus Aris Saputro, pada tanggal 13 November 2014. Pada bulan Desember 2014, Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dltandatanganl oleh Antonlus Arls Saputro selaku Dlrektur telah menghubungi lr. Muktl Wlbowo selaku Dlrektur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknls Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusla, dan menyampalkan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero). Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian lr. Mukti Wlbowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wllayah Indonesia dan darl PT. DPS (persero) yang mana saat Itu ery Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan dl Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi tekns Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kall pertemuan akhimya dlsepakatli nilail pekerjaan Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksl kondlsi teknls Floatlng Dock 8,500 dl Khabarovks Rusla (Dokumen Reflsl Penawaran PT. KAR dlklrlm vla emall ke Ina Rahmawatl tanggal 12 Desember 2014 ). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpmIA_ob4BP7_qiUX9BEZbueS0lc58B9sIkabUnybr9wWOVnbkFbNATfzOsFPidCD2uGACCJSJK6SxMx3x5qBWmLS1pDtaewbDIqliiyRR9ZAo-ncep4B-wfyZmBfmEPqGRWtP_Z7V5kk/s1600/IMG20190814133230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="665" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpmIA_ob4BP7_qiUX9BEZbueS0lc58B9sIkabUnybr9wWOVnbkFbNATfzOsFPidCD2uGACCJSJK6SxMx3x5qBWmLS1pDtaewbDIqliiyRR9ZAo-ncep4B-wfyZmBfmEPqGRWtP_Z7V5kk/s640/IMG20190814133230.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp 99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahll / Surveyor Ir. Muktl Wlbowo menggunakan jasa sdr. Donlarsal Nurdln yang sebelumnya sudah dlberlkan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan dl survey tersebut. Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014 Ina Rahmawati dan Slamet Rlyadl diperintah oleh Riry Syerled Jetta selaku Dirut untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada dl galangan kapal di Rusla, mereka sepakat dengan Surveyor Donlarsal Nurdln dan plhak A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada dl bandara bertemu dengan terdakwa Antonlus Arls Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Donlarsal Nurdln. Bahwa untuk blaya Akumudasl serta Operaslonal ditanggung oleh A&C Tradlng Network selaln ltu Ina Rahmawatl dan Slamet Rlyadl maslng-maslng dlberl uang saku oleh Adrl Slwu selaku Marketing Representative A&C Tradlng Network Pte, Ltd Slngapura WIlayah lndonesla senllal USD 1.000. Pada saat menerima uang dariAdri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada ery Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian dlantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak, Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000,(Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasi| penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. Data-data pendukung penilaian menunjukan haI-hal sebagai berikut : 1) Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding dlperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai. Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500 Berdasarkan dokumen kontrak asuransl Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta. Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501). 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVhx7OwlirDlZbv8mZEJy_9GOCSok7zewXbjfLH9lJV9LLhZIGGZ1B6BKiBG9rf13Lr-fd3aEVbmH4uvdR6E7GDW5bp9Q1t-4Z9CKOLehwaJb_liexdRzWdOmOQvDnXQT3SqNEIa67c-g/s1600/Pada+saat+sidang+Tuntutan%252C+Rabu%252C+31+Juli+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVhx7OwlirDlZbv8mZEJy_9GOCSok7zewXbjfLH9lJV9LLhZIGGZ1B6BKiBG9rf13Lr-fd3aEVbmH4uvdR6E7GDW5bp9Q1t-4Z9CKOLehwaJb_liexdRzWdOmOQvDnXQT3SqNEIa67c-g/s640/Pada+saat+sidang+Tuntutan%252C+Rabu%252C+31+Juli+2019.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pada saat sidang Tuntutan, Rabu, 31 Juli 2019</td></tr>
</tbody></table>
Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. S4.000.000,dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jlka tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.' (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak). Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leasslng dari Lembaga Keuangan, namun tidak teriaksana, selanjutnya ery Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Moda! Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan. Selanjutnya Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. Dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas. Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya : 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock. 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock. 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura. 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014) 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcWPXY2SnIW5ABKeipUdjnftqcyDqSaa_gw3cZxDXmDmsNFZwSwYInVICPlveyPaidi8RrkGhAitVkW5DTUlSa76k3R8hO-JCLHazl_hi4KK6rKViTjAgvORds5AHBPv_kDjYWWotE6U/s1600/IMG20190731143740.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="365" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcWPXY2SnIW5ABKeipUdjnftqcyDqSaa_gw3cZxDXmDmsNFZwSwYInVICPlveyPaidi8RrkGhAitVkW5DTUlSa76k3R8hO-JCLHazl_hi4KK6rKViTjAgvORds5AHBPv_kDjYWWotE6U/s400/IMG20190731143740.jpg" width="305" /></a></div>
Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ). Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan) Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000 Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd. Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ; 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati ' 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAbUUfnELDCuvc2WOKoWY0Fe10Knq1AwByI0XMfpb0A-iN-Ii1UcDjyOgjOuJrs7B92TWmAfgldato0XRAIJ_r0moaSG_RdKakCIJY5vX5BA4-tlrmOxmx5-MDGktyOkYQJ3UkCCCpTo/s1600/IMG20190731151536.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAbUUfnELDCuvc2WOKoWY0Fe10Knq1AwByI0XMfpb0A-iN-Ii1UcDjyOgjOuJrs7B92TWmAfgldato0XRAIJ_r0moaSG_RdKakCIJY5vX5BA4-tlrmOxmx5-MDGktyOkYQJ3UkCCCpTo/s1600/IMG20190731151536.jpg" /></a></div>
3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. 4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi. Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.  Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan. Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfC3-UfyE5j8ZFon1Yfd3WAPFMtNDboIeymBEMbK3V2wZgP0G6X-JVw1Tvnw7REmuIhfOkijxh8kD8FWMeMXtx3W6eW2jfTkAWtHBZDy7389jchPWFszIGqPfulxhIlb6luGIVZrMX9-Q/s1600/IMG20190731143759.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="347" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfC3-UfyE5j8ZFon1Yfd3WAPFMtNDboIeymBEMbK3V2wZgP0G6X-JVw1Tvnw7REmuIhfOkijxh8kD8FWMeMXtx3W6eW2jfTkAWtHBZDy7389jchPWFszIGqPfulxhIlb6luGIVZrMX9-Q/s400/IMG20190731143759.jpg" width="345" /></a></div>
 1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. 2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000. Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. (Jen/Rd/T1m)

News Tipikor Terbukti Korupsi Flotting Dock Rp61 M, Pengusaha Singapur Divonis 16 Thn Penjara

berita korupsi .co - Rabu, 14 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro, ...

BERITAKORUPSI.CO

Kejari Tanjung Perak Akan Jemput Paksa Tiga Anggota DPRD Surabaya

OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

Kejari Gresik “Selamatkan” Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi

Terdakwa Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Dituntut 5 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp2.1 M

Terbukti Korupsi Flotting Dock Rp61 M, Pengusaha Singapur Divonis 16 Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI