BERITAKORUPSI.CO

Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Rp277 M Masih Mesterius

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUQJWZEcDXPx1jbdHKfaEu5X2FsiiFIchwYkVkKPRI8hhGAxXTNlJMr21xtG0rDjlB4raBhJ2qt5Q_Xz4XzzcyA2blQ0UpavCTniJo_Gb2YGFe2ES4XFZ80ODCiS_ShPZrVBVoSShApQA/s1600/IMG20180720134859.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUQJWZEcDXPx1jbdHKfaEu5X2FsiiFIchwYkVkKPRI8hhGAxXTNlJMr21xtG0rDjlB4raBhJ2qt5Q_Xz4XzzcyA2blQ0UpavCTniJo_Gb2YGFe2ES4XFZ80ODCiS_ShPZrVBVoSShApQA/s640/IMG20180720134859.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Inzet. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum</td></tr>
</tbody></table>
Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum : Keterangan saksi yang sudah almarhum dapat digukana oleh penyidik sebagai petunjuk untuk tersangka baru 
 
 
beritakorupsi.co - Hingga saat ini, tersangka baru dalam Kasus mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 milyiar masih misterus, sebab penyidik Tindak Pidana Khsusu Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) “tak mampu mengungkapnya”. 
 
Pada hal, menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi, kepada beritakorupsi pada tanggal 20 Juli 2018 mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka. 
 
Anehnya, hampir setahun, sejak mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kejari) Surabaya ini yang mengatakan sudah mengantongi nama-nama calon tersangka, belum juga dikeluarkan dari kantongnya. 
 
“Sudah dikantongi (maksudnya calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia (alm. dr. Bagus). Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui Fathorrasjid, melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik saat itu kepada beritakorupsi.co (Jumat, 20 Juli 2018) 
 
Bahkan saat ditemui beritakorupsi.co di Kejati Jatim pada Selasa, 21 Mei 2019, Didik yang didampingi Trimo selaku Koordinator Pidsus, tak menyebut nama atau inisial calon tersangka yang dimaksud, kecuali  hanya mengatakan sudah ada calon tersangka dan masih dalam penyidikan. Entah sampai kapan atau mungkin hingga masyarakat bosan menunggunya. 
 
“Masih penyidikan, ada calon tersangka. Masalahnya saksi dokter Bagus sudah meninggal,” kata Didik. 
 
Saat ditanya, apakah keterangan Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo yang sudah pernah dimintai keterangannya oleh penyidik Kejati Jatim sebelum dokter Spesialis Jantung itu menghembuskan nafsanya di Lapas Porong, Sidaorajo pada akhir tahun lalu (almarhum meninggal pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB), dapat digunakan atau tidak sebagai keterangan saksi atau petunjuk untuk tersangka baru ? 
 
Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi pun tak dapat memberikan jawab yang pasti. Didik malah mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa itulah (dapat atau tidak) jawbannya. 
 
“Memang pernah, tapi itu jawabannya, apakah dapat digunakan atau tidak,” kata Didik. 
 
Terpisah. Menurut pakar hukum Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum Univerisitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa keterangannya (alm) dapat digunakan sebagai keterangan saksi atau petunjuk oleh penyidik untuk tersangka baru. 
 
“Kalau saksi (alm. dr. Bagus) sudah pernah diminta keterangannya oleh penyidik untuk tersangka si A, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah, keterangan saksi untuk tersangka si A tidak boleh digunakan untuk tersangka si B. Jadi kalau boleh, ya boleh saja digunakan sebagai petunjuk untuk terangka baru,” kata Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum, Selasa, 21 Mei 2019. 
 
Anehnya lagi adalah, pada sekitar tahun 2016, setelah  mantan Ketua DPRD Jatim (almarhum) Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar ini keluar dari penjara, sudah membeberkan data dan menyerahkannya ke penyidik Kejati Jatim, terkait adanya keterlibatan pihak-pihak lain. 
 
Namun hingga mantan Ketua DPRD Jatim itu wafat pada November 2017, penyidik Kejati Jatim belum juga menuai hasil untuk mengungkap keterlibatan pejabat-pejabat Jawa Timur yang diduga turut meninkmati duit rakyat itu. 
 
Apakah “nyanyian” Kedua saksi kunci yang sudah menghadap sang Ilahi itu, akan menjadi “kenangan” di tangan penyidik Kejati Jatim, atau akan dipergunakan bersama bukti lainnya seperti putusan Majelis Hakim untuk mengungkap serta menyeret aktor intlektual dalam Kasus mega  Korupsi P2SEM untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya ?. Yang pasti, hanya penyidi Kejaksaan Tingg - Jawa Timurlah tahu. 
 
Namun demikian, masyarakat Jawa Timur pun tetap menunggu keberanian lembaga Adhiyaksa yang berkantor di Jalan Achmat Yani Surabaya ini untuk mengngkap kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar, seperti saat keberaniannya menyeret Ketua Kadin (Kamar Dagagng dan Industri) Jatim La Nyalla Mattalitti dalam kasus Korupsi dana Hibah Kadin tahun 2011 - 2014, walau kemudian divonis bebas oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan mantan Dirut PT PWU yang juga mantan menteri BUMN di era Presiden SBY, Dahlan Iskan dalm kasus Korupsi penjualan asset daerah tahun 2003 yang juga divonis bebas oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI 
 
Sebelum alm. dr. Bagus meninggal, pada Juli 2018 pernah membeberkan ke beritakorupsi.co, terkait keterangan yang diberikan alm. ke penyidik Kejati Jatim dalam wawancara eksklusif di Lapas Porong, Sidoarjo, pada Jum'at, 20 Juli 2018. 
 
Dalam wawancara tersebut, (alm) dr. Bagus menceritakan kepada beritakorupsi.co, awal kasus yang menyeretnya menjadi terpida dan divonis penjara selama 28 tahun saat alm. bekerja di Rumah Sakit Pemerintah Malaysia. Inilah keterangan alm. dr. Bagus yang menurutnya juga diberikannya ke penyidik Kejari Jamim ; 
 
"Awalnya, seingat saya sekitar bulan September 2008 tapi saya lupa tanggalnya. Ada dua anggota DPRD Jatim yang saya kenal, yaitu Pak “S” selaku Wakil Ketua DPRD dari Frkasi Demokrat, dan Pak “W” juga Wakil Ketua dari Frkasi PDIP. Waktu itu mereka mengatakan, kalau mereka punya dana yang akan disalurkan untuk melaksanakan kegiatan yang berguna bagi masyarakat, Ketentuan yang mereka tetapkan saat itu adalah Lembaga berupa Universitas, Institut, Akademi dan LSM. Dana yang bisa dipergunakan mereka sebesar 30 persen jumlah dana yang akan mereka berikan, karena sisanya akan dipergunakan untuk keperluan lain. Kemudian kegiatannya kalau bisa sebaiknya berupa pelatihan, sehingga dapat melibatkan masyarakat. Untuk mendapatkan dana dari mereka (Dewan), lembaga-lembaga itu harus membuat proposal, dan jumlah dana yang mereka terima lebih kecil dari dana yang tercantum dalam proposal tersebut. Misalnya dana dari Dewan itu ada sebesar Rp 2.5 milliar, jadi yang diterima oleh lembaga itu hanya 30 persen, yang 70 persen lagi harus dikembalikan ke mereka (Dewan). Tapi waktu itu Pak "S" dan Pak "W" mengatakan, mereka akan memberikan dana ke lembaga-lembaga itu masing-masing sebesar Rp 1.5 milliar. Karena saya tidak punya pengalaman mengenai kegiatan-kegiatan seperti itu, dan juga tidak mengenal lembaga-lembaga yang mereka inginkan, makanya saya meminta ke teman-teman saya yang ada di akedemisi, yaitu Eddy, Kurniawan, Amirullah, dan Faried untuk mencarikan lembaga-lembaga. Menurut mereka akan memerlukan tambahan teman, maka mereka membawa beberapa teman-temannya lagi, yaitu Rudy (Rudi ini temannya Kurniawan), dan Holidin temannya Eddy. Selain itu, saya juga mengkontak dr. I Komang Ivan, yang sebelumnya pernah mengatakan ke saya, kalau ada “job” sewaktu-waktu dia minta untuk dihubungi bergabung dengan teman-teman, mungkin dia bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Selanjutnya, ada anggota Dewan yang lain, juga menghubungi saya uuntuk mencarikan seperti yang disampaikan Pak “S” dan Pak “W”. Diantaranya  Pak “AD” dari Frkasi PKB, dia punya dana sebesar Rp 3.5 M,;  Pak “S” dari Fraksi PDIP, dananya Rp 3,5 M, dan Pak “GS” dari Fraksi Golkar, punya dana sebesar Rp 3,5 M, itu yang seingat saya. Selain itu ada lagi anggota Dewan yang menghubungi saya. Permintaan mereka sama dengan yang sebelumnya. Diantaranya 1. “AS” dari Fraksi PKS dananya Rp 2,75 M,; 2. Ibu “H” dari Fraksi Golkar, dananya Rp 2,5 M,; 3. “AS” dari Fraksi PKB dananya Rp 1 M,; 4. “MMN”  danaya Rp200 juta; 5. “L” dari Frkasi Golkar, dananya Rp1 M,; 6. “CM” dari Fraksi PKB, punya dana 500 juta,; 7. “JS” dari Frkasi PKB, dananya Rp500 juta,; 8. “MH” dari PPP, punya adana Rp 1 M,; 9. “SM” dari PDIP, dananya 500 juta,; 10. “F” dari Frksi PPP dananya Rp1 M. Ketentuan-ketentuannya sama. Hanya Pak “AS”, Pak  “CM” dan Pak “F” yang meminta lebih dari 70 persen dananya dikembalikan, ini yang seingat saya. Kemudian ada lagi Pak “SS” dari Fraksi PAN, juga  meminta saya mencarikan lembaga-lembaga untuk dananya dia, dan dana teman-temannya yaitu Pak “BH” dan beberapa orang temannya yang tidak diesebutkan namanya. Pada waktu itu Pak “S”  mengatakan, bahwa total dananya sebesar Rp1.5 M. Tapi Pak “SS” meminta 70 persen dananya dikembalikan ke dia. Alasannya karena Pak “S” juga harus mengembalikan dana teman-temannya. Dan Pak “I” dari Fraksi PDIP juga meminta saya seperti anggota Dewan lainnya, untuk  penyaluran dananya sebesar Rp1.5 M, dan dana teman-temanya yang dikordinirnya, yaitu  Pak “SS”, Pak “BL” dan beberapa orang temannya yang tidak diesebutkan namanya. Pada waktu itu Pak “I” juga meminta dananya untuk dikebalikan sebanyak 75 persen. Alasan sama, karena dia harus mengembalikan dana teman-temannya yang dikordinirnya. Jadi jumlah anggota Dewan yang meminta tolong ke saya untuk mencarikan lembaga-lembaga itu ada sebanyak 17 orang. Setelah itu saya tidak lagi mengikuti perkembangannya, karena saya sudah meminta bantuan ke Eddy, Kurniawan, Amirullah dan Faried. Dari 17 orang ini ada 3 yang sudah meninggal yaitu “W”, “S” dan “C”, ada juga yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati, statusnya sekarang sudah tersangka oleh KPK, yakni “SM” dan “AS”, dan ada juga yang menjadi anggota DPR RI, yaitu “JS”, “F” dan “G”. Sedangkan yang masih aktif saat ini di DPRD Jatim ada “S” dan “IGI”. Beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, para dewan tersebut mulai menanyakan dana-dana mereka. Saya bilang kepada mereka, bahwa saya menunggu berita dari teman-teman yang saya minta mencarikan lembaga-lembaga pada waktu itu. Agar saya tidak direpotkan, saya juga memberikan nomor telpon teman-teman saya tersebut, sehingga  para anggota Dewan itu dapat langsung berurusan atau berkomunikasi dengan mereka. Beberapa waktu kemudian, para anggota Dewan tersebut kembali menanyakan dana-dana mereka, dan meminta saya untuk menanyakan hal tersebut kepada teman-teman saya. Pada waktu itu mereka tidak bersedia menghubungi teman-teman saya, karena mereka tidak mengenal mereka. Dan ketika saya mengatakan, agar mereka menguhubungi sendiri teman-teman saya, kebanyakan dari mereka malah malah - marah, karena menurut mereka, saya yang dimintai tolong, dan saya yang harus bertanggung jawab untuk pengembalian dana-dana mereka. Akhirnya, mau tak mau, karena mereka menekan terus, saya menanyakan kepada teman-teman saya. Lalu, teman-teman saya mengatakan, bahwa mereka harus menanyakan kepada teman-teman mereka juga,dan seterusnya. Karena menurut mereka, lembaga yang diperlukan sangat banyak, dan ada batas maksimal yang dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Keadaan menjadi kacau, dan saya semakin tertekan, karena para anggota Dewan itu terus mendesak. Sementara teman-teman tidak mempunyai data yang jelas, mengenai Dewan siapa merekomendasi lembaga apa, dan berapa jumlah dana dari masing-masing anggota Dewan yang diberikan ke lembaga-lembaga itu. Disinilah permasalahannya. Mereka tidak mau tau hal itu, yang mereka tau, saya harus mengembalikan dana mereka. Ketika saya mengkonfirmasikan hal tersebut kepada anggota-anggota Dewan, mereka mengatakan kalau lembaga-lembaga itu tidak penting, dan yeng lebih penting adalah, saya diminta harus mengembalikan uang mereka sesuai yang ada di catatan mereka. Beberapa waktu kemudian, teman-teman yang saya mintai tolong untuk mencarikan lembaga memberitahukan saya,  bahwa beberapa pekerjaan dari lembaga-lembaga ada yang sudah selesai. Lalu saya minta kepada mereka agar menghubungi sendiri para dewan yang merekomendasikan lembaga-lembaga tersebut. Tetapi mereka tidak ada data yang benar mengenai Dewan apa merekomendasi lembaga apa. Lalu saya meminta mereka untuk mencari data tersebut ke DPRD Jatim, tetapi mereka mengalami kesulitan, karena mereka tidak tahu harus menghubungi siapa di DPRD Jatim. Lalu saya menghubungi (telepon)  beberapa anggota Dewan mengenai hal itu, beberapa dari mereka memberitahukan agar menanyakan langsung ke sekretaris Ketua DPRD yaitu Pudji dan Afif. Karena teman-teman kesulitan untuk menghubungi Dewan di sekretariat DPRD, maka saya bersama mereka menemui Puji dan Afif untuk menyanyakan langsung, mengenai Dewan apa merekomendasi lembaga apa saja. Beberapa waktu kemudian teman-teman memberitahukan saya, bahwa bebebrapa pekerjaan sudah diselesaikan. Dan lembaga itu sudah siap untuk mengembalikan dana ke Dewan sebesar 70 persen. Saya pun menghubungi para anggota Dewan itu dan mengatakan, bahwa teman-teman akan melaporkan hasil pekerjaannya. Tetapi para Dewan itu mengatakan, yang paling utama dan mendesak adalah uangnya harus saya kembalikan. Saya dan teman-teman yang 4 orang itu membuat usulan, untuk memudahkan penyetoran dana ke anggota-anggota Dewan itu, supaya menyetorkan ke 1 rekening. Usulan pada waktu itu rekening saya dan rekening dr.Ivan. Dan dr.Ivan pun setuju, tapi dia minta kompensasi sebesar Rp500 ribu untuk setiap dana yang dikeluarkan dari rekeningnya, dan kita setuju saja dengan permintaan dr.Ivan. Para anggota Dewan itu terus mendesak saya, dan saya mulai merasa terancam. Maka dana itupun segera saya berikan kepada anggota Dewan berdasarkan jumlah yang mereka infokan kepada saya. Jumlah dana masing-masing Dewan itu berdasarkan info dari Dewan pada saat mereka minta tolong ke saya untuk mencarikan lembaga pada waktu itu. Pada hal saya belum mendapatkan data yang jelas, Dewan siaapa merekomendasikan lembaga apa. Jadi saya mengembalikan dana mereka secara random berdasarkan Dewan siapa yang mendesak terlebih dahulu. Karena para dewan terus mendesaak dan mengancam saya, sehingga setiap dana yang masuk ke rekening saya, langsung saya berikan kepada anggota-anggota Dewan berdasarkan jumlah awal yang mereka infokan kepada saya. Karena dana yang saya terima tidak sekaligus, jadi pada waktu itu saya memberikan kepada para anggoat Dewan berdasarkan dana yang saya terima, dan berdasarkan anggota Dewan siapa yang paling mendesak. Seingat saya, perkiraan jumlah dana yang saya kembalikan ke masaing-masing anggota DPRD itu antara bulan Oktober samapai Desember 2008, yaitu; 1. “S” dari Fraksi Demokrat, dananya sebesar Rp1.2 M, dan saya kembalikan sebesar itu dalam 4 kali tahap yaitu I Rp 250 juta dank e- II sebesar Rp 250 juta, saya transfer ke rekening BCA Pak “S”. Tahap ke- III sebesar Rp 250 juta, saya berikan tunai di ruang kerjanya di DPRD Jatim setelah makan siang, saya lupa tanggal pastinya. Seangkan tahap ke- IV sebesar Rp200 juta, saya berikan tunai ke Pak “S” di rumah pribadinya di Margorejo, di daerah Sidosermo/Prapen, rumahnya di pojok, saat itu malam hari. 2. “W” dari Fraksi PDIP, total dananya sebesar Rp1.1 M. Saya kembalikan dalam 4 tahap, iatu I sebesar Rp250 juta dan ke- II Rp 250 juta, ke- III sebesar Rp300 juta, saya berikan tunai ke Pak “W” di rumahnya di daerah Bendul Merisi, sekitar sore atau malam hari, dan yang ke- IV sebesar Rp300 juta, juga saya berikan tunai ke Pak “W” di ruang kerjanya di DPRD waktu jam kerja setelah makan siang. 3. “S” (“pemilik Lamongan Wather Park”) dari Fraksi PDIP, total dananya sebesar Rp2.5 M. Saya kembalikan sebanyak 5 tahap, yait yang I sebesar Rp350 juta. Saya berikan tunai malam hari di sebuah Hotel di Jalan Raya Darmo, bekas Hotel Mirama. Sedangkan yang ke- II Rp 750 juta, III sebesar Rp600 juta dan ke- IV sejumlah Rp 300 juta dan ke- V sebesar Rp500 juta, saya berikan tunai ke Pak “S” di Hotel Bisanta Jalan Tegalsari, dekat lapangan sepak bola sekitar malam hari, ada yang di Resto Hotel, ada juga saat dikamar Hotel saat Pak “S” datang ke Hotel Bisaanta bersama teman-temannya dari DPC PDIP Lamongan. Saat pengembalikannya ada sebanyak 2 kali ditemani dr.Ivan 4. “AS” dari Fraksi PKS total dananya sebesar Rp1.8 M, saya kembalikan secara tunai antara 3 sampai 4 kali langsung ke rumahnya di daerah Gayungsari Barat,  diseberang Markas PKNU ada jalan masuk, lalu melalui Satpam, terus ke kanan lalu mengikuti arah. Uang itu diterima oleh Pak “AS” atau juga istrinya sekitar malam hari sebanyak 2 kali, dan pernah juga hari minggu sebanyak 2 kali.  5. “AD” dari PKB  total dananya sebesar Rp2.5 M. Seingat saya, ada dana yang diambil tunai beberapa kali oleh anak buahnya ke Bank Jatim di RSUD Dr. Soetomo saat jam kerja, dikordinir oleh Roni. Ada yang diminta disetorkan ke suatu rekening milik anak buahnya, dan ada yang saya berikan tunai di Dunkin Donut Ngagel sekitar malam hari. 6. “H” dari Frkasi Golkar total dananya sebesar Rp1,75 M, saya berikan secara tunai sebanyak 4 sampai 5 kali ke rumah Bu “H”, di daerah Gayungsari Barat, dan diterima oleh Bu “H” dan suaminya sekitar malam hari, dan 1 kali saat penyerahan itu saya ditemani dr.Ivan.  7. “GS” dari Fraksi Golkar total dananya sebesar Rp 1,250 M. Dana itu ada yang saya transfer melalui Andi atas saran Pak “GS”, dan lainnya saya berika secara tunai beberapa kali. Di tempat bekas Hotel Mirama sekitar malam hari sebanyak 1 sampai 2 kali. Di kantor Golkar Jalan Darmokali sekitar siang atau sore hari. Satu kali di rumah dinas di Jl. Margorejo sekitar siang hari, beberapa kali di Bonn Cafe Gubeng dan Bonn Cafe Kupang Indah sekitar siang hari. Pemberian ke Pak “GS” ini, sebagian besar merupakan pengembalian uang yang saya pinjam dari Pak “GS”untuk mengembalikan dana ke anggota Dewan yang terus menagih ke saya. Pada hal, uang yang masuk ke rekening saya dan dr.Ivan lebih kecil dari uang yang saya kembalikan ke para anggota Dewan itu. Karena mereka terus mendesak dan mengancam saya, terpaksa saya menggunakan uang pribadi dan pinjaman untuk mengembalikannya. 8. “SS” dari Frkasi PAN total dananya sebesar Rp1,1 M. Dana ini ada yang saya transfer melalui rekening istrinya sebanyak 2 samapi 3 kali. Kalau tidak salah, total jumlah dana yang saya  tranfer sekitar Rp500 juta. Sebahagian lagi ada yang saya berikan tunai ke Pak “SS” di sebuah Restoran Indonesia di Jalan Kartini sebesar Rp400 juta sekitar malam hari,  dan ada juga yang saya berikan tunai di Ruangan Fraksi PAN di DPRD Jatim waktu jam kerja. 9. “AS” dari Fraksi PKB total dananya sebesar Rp800 juta. Dana tersebut saya serahkan awal, sewaktu Pak “AS” minta dibuatkan proposal sekitar bulan Agustus - September 2008, tapi yang buat proposal bukan saya tapi lembaga - lembaga. Uang itu saya berikan beberapa kali. Satu kali saya berikan di Restoran Agis sekitar malam hari, Satu kali di Cofee Bean TP, sekitar malam hari, dan 4 sampai 5 kali saya berikan tunai di rumahnya di daerah Gayungsari Barat dekat Masjid Agung sekitar sore atau malam hari. 10. “L” dari Frkaksi Golkar  total dananya sebesar Rp700 juta. Dana itu saya serahkan secara tunai dalam 4 kali di rumahnya di Jalan Bengawan, dekat dengan Soto Bengawan. 11. “CM” dari Fraksi PKB total dananya sebesar Rp375 juta. Dana tersebut saya serahkan juga di awal pada waktu Pak “CM” minta dibuatkan proposal sekitar bulan September 2008. Saya serahkan secara tunai di Ruangan Fraksi PKB di DPRD Jatim sekitar  siang hari. Yang buat proposal bukan saya tapi lembaga - lembaga. 12. “MH” dari Fraksi PPP total dananya sebesar Rp700 juta. Uang itu saya serahkan tunai sebanyak 3 kali. Yaitu 1 kali di rumah Pak Maskur di Jemur Wonosari, daerah Giant Aahmad Yani, dan 2 kali di bekas Posko pemenangan Khofifah di Jalan Diponegoro, sekita sore hari. 13. “IGI” dari Frkasi PDIP total dananya sebesar Rp1,1 M. Uangnya saya serahkan secara tunai sebanyak 4 kali. Yaitu 3 kali di tempat Kos Pak “IGI” di Jalan Musi, dan 1 kali di sebuah apartemen di Jalan Raya Tenggilis sekitar sore hari. 14. “MN” dari Fraksi PPP total dananya sebesar Rp40 juta. Dana itu di serahkan tunai di Kartika Pujasera, Jalan Diponegoro, Surabaya oleh dr. Ivan 15. “SM” dari Fraksi PDIP total dananya sebesar Rp350 juta. Saya serahkan tunai do Plaza Marina di Jalan Margorejo sekitar malam hari 16. “JS” dari Fraksi PKB total dananya sebesar Rp350 juta. Dana tersebut saya serahkan tunai di Cofee Bean TP sekitar malam hari, dan 17. “F” (“pemilik rumah terbesar di Glaxi Bumi Permai”) dari Fraksi PPP total dananya sebesar Rp800 juta. Saya serahkan tunai di suatu Real Estate Brooker di Jalan Kartini, dan diterima oleh anak buah Pak “F”, orangnya tinggi, kurus dan berkaca mata. Dari 17 anggota DPRD itu, hanya 3 orang yang memberikan saya honor totalnya sebesar Rp 300 juta. Pada hal pembicaraan awal saat mereka menghubungi saya, mereka akan memberikan saya honor, bukan fee. Honor saya dari para anggota DPRD itu untuk ongkos atau transportasi, biaya telepon atau komunikasi dan untuk makan. Dewan yang meberikan saya honor ialah pak “AJ” sebesar Rp75 juta, “S” sebesar Rp75 juta dan “G” sebesar Rp100 juta. Pada saat pemberian dana-dana tersebut ke anggota-anggota Dewan, banyak tekanan dan masalah yang saya alami. Dana masuk dari teman-teman saya yang saya mintai tolong untuk mencarikan lembaga, ternyata  lebih sedikit dari dana yang di claim oleh para Dewan itu. Tetapi sebagian besar dari Anggota Dewan itu tetap bersikeras bahwa dana yang harus mereka dapatkan haruslah berdasarkan pada dana yang mereka claim. Maka untuk menghindari tekanan yang lebih berat, dan perselisihan dengan para Dewan yang menurut mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan, maka mau tidak mau saya memenuhi permintaan mereka untuk mengembalikan dana dari lembaga dengan menggunakan uang pribadi, pinjaman dari teman dan keluarga termasuk ke anggota Dewan yang kasihan dan mengerti posisi saya saat itu. Beberapa dari anggota Dewan ada yang memberikan secara sukarelaseperti Pak “GS” sebesar Rp 1 M, Pak “BH” sebesar Rp5 juta dan Pak “S” Rp250 juta. Tetapi ada juga yang meminjamkan dengan syarat, saya harus segera mengembalikan setelah saya ada uang, yaitu dari Pak “AS” sebesar Rp120 juta, dari Bu “H” sebesar Rp600 juta. Tapi pemberian mereka melalui beberapa tahap, tidak sekaligus Pada Desember 2008, saya lupa waktunya secara pasti. Pak “S” dan Pak Sekwan, menginformasikan bahwa saya diangkat sebagi Staf Ahli DPRD Jatim. Sekitar akhir Desember 2008, setelah mengalami semua kesulitan-kesulitan dan tekanan-tekanan, saya bertanya ke beberapa orang yang ada di DPRD, karena saya mulai curiga.  Dari manan keseluruhan dana milik para anggota Dewan itu, tidak hanya uang pribadi dan sumbangan dari donatur, tapi kemungkinan ada uang negara yang masuk ke mereka. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal ini, saya pun terus menerus menanyakan kepada para Dewan untuk menjelaskan, darimana sebenarnya dana-dana itu.  Beberapa anggota Dewan yang sangat kasihan melihat kondisi saya pada waktu itu, akhirnya menjelaskan,  bahwa dana yang mereka didapatkan itu dari APBD. Secara spontan saya memohon kepada mereka, agar dana-dana yang bersumber dari APBD dikembalikan ke kas negara. Tetapi mereka tampak marah dan kecewa mendengar hal itu. Lalu saya jelaskan kepada mereka, bahwa saya akan menghadapi masalah, bila dana tersebut benar-benar ada yang bersumber dari APBD. Lalu mereka mengatakan, bahwa mereka minta waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Sekitar bulan Maret  hingga April 2009, teman-teman dengan panik memberitahukan kepada saya, bahwa lembaga-lembaga banyak yang diperiksa oleh Kejari-Kejari. Saat itu kita semua sangat panik. Lalu saya dengan didampingi teman-teman, beberapa kali mendatangi para anggota Dewan, agar para anggota Dewan tersebut mau bertanggung jawab dan segera mengembalikan dana itu ke kas negara. Ada anggota Dewan ada yang berhasil kita temui, tapi ada juga yang tidak. Dari beberapa anggota Dewan yang tidak bisa ditemui, ada yang masih bisa dikontak per telepon, tapi ada juga yang tidak bisa dikontak sama sekali. Para Dewan yang bisa saya temui sekitar bulan Mei 2009 sampai Januari 2010, diantaranya;  1. “H”. Saya ke rumahnya beberapa kali (sendirian dan beberapa kali ditemani dr.Ivan.  Akhirnya, sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2009, Bu “H” bersedia mengmbalikan uang sebesar Rp 250 juta ke Kejari Jombang, melalui anaknya yang bekerja di Bank Niaga Panglima Sudirman Surabaya. Pada waktu itu, saya, dr. Ivan dan Sidik sama-sama ke Bank Niaga, untuk mengurus pengembalian dana tersebut. Bukti pengembalian  ditandatangani oleh dr.Ivan, dan ananknya Bu “H” yang laki-laki. Dan bukti pengembalian itu saya serahkan ke Kejari Jombang, tapi uangnya dibawa dr.Ivan. 2. “S”. Beberapa kali saya bersama Arfani dan Sidik (teman Kurniawan) mencari dia di rumahnya di Desa Deket Agung, Sugio, Lamongan. Tapi akhirnya bisa bertemu dengan  Pak “S” di rumahnya di daerah Gayungsari, waktu itu saya bersama Arefani, Sidik dan dr.Ivan. Pak “S”  mengatakan mau membantu, tapi tidak bisa bertanggung jawab. 3. “AS”. Beberapa kali saya ke rumahnya di daerah Gayungsari Barat, dekat Masjid Agung. Beberapa kali saya sendiri, dan satu kali bersama Bambang dan Andrie (Andrie teman Eddy dan Holidin). Saat itu Pak “AS” mengatakan kehabian uang, bahkan meminta uang dari kami untuk beberapa keperluannya yang belum di bayar. 4. “ADJ”. Saat itu Pak ADJ” mengatakan, dari beberapa pekerjaan yang direkomnya, sudah dikembalikan ke Kas Daerah, tapi tidak bisa semua karena sudah tidak punya uang lagi. 5. “S”. Kami datang ke rumahnya di daerah Sidoarjo bersama Kurniawan, Rudi dan Sidik. Pak “S” mengatakan, sudah tidak punya uang lagi, bahkan untuk hiduppun sudah susah. 6. “AS”. Beberapa kali saya sendiri datang ke rumahnya, dan satu kali bersama Rudy dan Kurniawan untuk menindaklanjuti ucapannya. Para anggota Dewan yang lain, yang saya bisa kontak melalui telepon mengatakan bahwa mereka akan membereskan semuanya sesegera mungkin. Tapi hampir semua dari mereka tetap meminta dananya untuk saya kembalikan yang akan dipergunakan keperluan kampanye mereka.  Akibat tekanan yang terlalu kuat dari berbagai pihak, dan juga dari anggota Dewan yang memnita agar dananya saya pertanggungjawabkan, malah marah kepada saya. Mereka mengancam keluarga saya. Beberapa anggota Dewan mengatakan, kejadian tahun 2004 dimana anak lelaki saya yang diculik (penah diculik pembantu), pasti akan terulang lagi bila saya atau teman – teman menyebut nama-nama mereka jika diperiksa oleh Kejaksaan – Kejaksaan. Akibat dari tekanan dan ancaman itu, saya jatuh sakit pada Februari 2010, dan dirawat di RSUD Dr. Soetomo. Tekanan dan ancaman terus berlanjut pada saat saya ngamar di Graha Amerta pada waktu itu. Karena saya takut terjadi sesuatu dengan keluarga saya, maka saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pengobatan. Pada waktu itu Pak “GS” dan Pak “M” mau membantu biaya pengobatan saya di Graha Amerta. Selain anggota Dewan itu, “N”, pengacara saya juga meminta saya untuk meninggalkan Indosesia sambil dia akan menyelesaikannya di Indonesia. “S” ini tinggalnya di daerah Ngagel, dan kantornya juga di daerah itu. “N” ini seperti Koordinator pengacara, yang berjanji akan menyelesaikan  kasus P2SEM di Kejaksaan - Kejaksaan, tapi malah nggak karuan. Akhirnya dia malah menyuruh saya untuk pergi saja, sambil dia menyelesaikan di Indosesia. Ternyata malah tambah parah. Katanya akan meloby Kejaksaan agar kasus saya tidak diteruskan. Setelah saya berikan dananaya sebesar Rp800 juta malah tidak ada hasilnya. Sekarang ini saya dapat kabar kalau “N” sering ke Lapas, mengurus kasus diantaranya kasusnya “TQR”. “N” dan mantan anggota DPRD Jatim “SS” sedang jalan bersama untuk menekan orang-orang yang ketakutan. Semua yang dipanggil ataupun yang belum didatangi oleh “N” dan “KUS” seorang pengacara. Mereka mau mengumpulin dana untuk biaya “N” melobi Kejati". 
 
Dari apa yang dijelaskan dr. Bagus, masyarakat Khusnya di Jawa Timur, menunggu Kejati Jatim untuk menegakkan hukum, dengan membongkar orang-orang yang terlibat dalam kasus Mega Korupsi P2SEM, dari “pangkal hingga ujungnya” agar tidak terkesan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum Khusunya kasus Tindak Pidana Korupsi. (Rd1/*)

News Tipikor Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Rp277 M Masih Mesterius

Inzet. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum : Keterangan saksi yang sudah almarhum dapat ...

Siapa Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Bansos Kab.Jember Sebesar Rp38 M

00.26 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeVw7yRJujIBjN94OgSrpjRXzQIjQfW_QUCyKw7i7BR08lQptc4VHUeH-Sq5CSSxenGcMtMj8UCmb0_SobN1NPYnaC3kyY9-ITVdae1DpwKyJA92EgfncdEDz-wYhTzjLAZF86_LoFo4/s1600/Ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEeVw7yRJujIBjN94OgSrpjRXzQIjQfW_QUCyKw7i7BR08lQptc4VHUeH-Sq5CSSxenGcMtMj8UCmb0_SobN1NPYnaC3kyY9-ITVdae1DpwKyJA92EgfncdEDz-wYhTzjLAZF86_LoFo4/s640/Ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div>
Koordinator Pidsus Kejati Jatim Trimo : Kita masih menunggu putusan Majelis Hakim dulu untuk dipelajari, hingga saat ini belum turun 
 
 
beritakorupsi.co - Penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) hingga saat ini belum menetapkan tersangka baru dalam kasus  Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) pada tahun 2015 lalu sebesar Rp38.5 milliar, dari jumlah anggaran APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran 2015 sejumlah Rp206.111.625.480. 
 
Hal itu disampaikan Koordinator Pidana Khusus Kejati Jatim Trimo, saat ditemui beritakorupsi.co di Kajati Jatim Jalan Raya Achmad Yani, Surabaya, pada Senin, 21 Mei 2019. 
 
“Belum, kita belum menerima putusan Majelis Hakim sampai sekarang. Kita masih menunggu putusan itu untuk kita pelajari,” ucap Trimo. 
 
Sementara yang sudah diadili di pengadilan Tipikor Surabaya baru 3 orang, yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 sekaligus sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang disidangkan terlebih dahulu. Kemudian Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Ita Poeriandayani, Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember yang juga sebagai Wakil Ketua TAPD (disidangankan satu perkara). 
 
Ketiganya didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) pada tahun 2015 lalu sebesar Rp38.5 milliar yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran 2015 sejumlah Rp206.111.625.480, yang merugikan keuangan negara senilai Rp90 juta yang termasuk dari total kerugian negara sebesar Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. 
 
Ketiga terdakwa ini dijerat dalam Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. 
 
Thoif Zamroni divonis pidana penjara selama 2 tahun dari tuntutan JPU selama 3 tahun. Sedangkan Sugiarto dan Ita Poeriandayani divonis pidana penjara lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU, yakni masing-masing 1 tahun. Dan putusan Majelis Hakim pun telah Inckrah atau berkekuatan hukum tetap. 
 
Anehnya, dalam dakwaan JPU untuk ketiga terdakwa (Thoif Zamroni, Sugiarto dan Ita Poeriandayani) disebutkan, bahwa kerugian negara sebesar Rp90 juta yang termasuk dari total kerugian negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. 
 
Pada hal, pencairan dana Bansos sebesar Rp38.5 miliyar yang menurut terdakwa Sugiarto pada saat menjadi saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak sesuai dengan aturan serta tidak tepat sasaran. Karena para penerima duit rakyat itu diusulkan atas usulan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, setelah Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Jember disahkan. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMuHqzWQTLa3BaTiUnKueLaacrQAkWd5eCGnU4m56PyqIERrrZzhkKdKSzzsi30nBxgb4FUv1hE5qCJf8P_wf_fREIU2Lboh_2IK477hQqmiUpByMrp2upI-gMSN_PZ-FIPd6EUH1aFBY/s1600/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMuHqzWQTLa3BaTiUnKueLaacrQAkWd5eCGnU4m56PyqIERrrZzhkKdKSzzsi30nBxgb4FUv1hE5qCJf8P_wf_fREIU2Lboh_2IK477hQqmiUpByMrp2upI-gMSN_PZ-FIPd6EUH1aFBY/s640/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terpidana 2 tahun Thoif Zamroni (mantan Ketua DPRD Kab. Jember)</td></tr>
</tbody></table>
Selain itu terungkap pula dalam persidangan, bahwa duit itupun dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang berjumlah 50 orang, yang besarnya Rp1 miliyar  lebih untuk Ketua, dan Rp900 juta untuk masing-masing anggota, di mana duit itu ada yang disalurkan ke Konstituwen (Daerah Pemiliahn para anggota Dewan), ada pula ke kelompok Tani Ternak yang diduga fiktif karena masih ada hubungan keluarga, serta pembentukan Kelompok Tani itupun pada saat menjelang pencairan anggaran dana Bansos. 
 
Anehnya lagi, bahwa dana Bansos mengalir juga kesalah satu anggota LSM berupa 1 (satu) ekor Sapi pada tahun 2016 sebagai “tutup mulut”. Dan sapi itupun akhirnya dikembalikan kepada Kejari Jember setelah ada tersangka. 
 
Selain ke LSM, mengalir juga ke sekelompok Wartawan di Kabupaten Jember dengan membentuk Kopersi Wirausaha Nasional (Kowina) sebesar Rp300 juta melalui Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi. Namun kepada wartawan media ini, Ayub Junaidi saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor (Selasa, 31 Juli 2018). 
 
Yang lebih anhnya lagi, penyidik Kejati Jatim masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor atas ketiga terdakwa untuk dipelajari oleh penyidik terkait penetapan tersangka baru. 
 
Pada hal, dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU terhadap terdakwa/terpidana Thoif Zamroni, terdakwa Sugiarto, dan terdakwa Ita Poeriandayani disebutkan, bahwa terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala DPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. 
 
Cairnya duit Bansos sebesar Rp38 miliyar itu tidak terlepas dari MZA. Jala selaku Bupati yang menyetujui secara lisan atas permintaan Dewan untuk pencairan dana Bansos bagi masing-masing Ketua sebesar Rp1 miliyar lebih, dan untuk setiap anggota sebesar Rp900 juta, di mana pencairan itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diakui oleh terdakwa Sugiarto pada saat sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni. 
 
Belum lagi para Kepala SKPD selaku Verifikator yang tidak melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan anggaran dari para pemohon selaku kelompok tani ternak, yang ternyata banyak yang fiktif. 
 
“Harsunya Dia (MZA. Djalal) dan 13 SKPD bisa masuk dalam Pasal 55 (Pasal 55 KUHP.Red). Dia itu sudah niat. Terus siapa yang mau membayar kerugian negara ?,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dalam persidangan saat itu, pada Kamis, 23 Januari 2019. 
 
Tidak hanya itu. Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. 
 
Pertanyaannya. Perkara yang mana kalau bukan yang berkaitan dengan kasus yang menyeret Ketua DPRD, Sekda dan Kepala DPPKAD Kabupaten Jember menjadi terdakwa/terpidana kasus perkara Korupsi dan Bansos ? Mengapa penyidik Kejati Jatim terkesan mengulur-ulur waktu untuk menuntaskan kasus ini ? Adakah kaitannya dengan “ajuran” menjelang Pilpres agar tidak ada penahanan tersangka kasus Korupsi karena dianggap mebuat “kegaduhan?”. 
 
Sementara dalam putusan Majelis Hakim terhadap Sugiarto dan terdakwa Ita Poeriandayani disebutkan, bahwa pencairan dana Bansos Kabupaten Jember ini bermula pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015, di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZhEfdUFfcpx42-eVQCR0w0tTJONTOgEsQK7L6yzexS8V5kzB0cZlwtqeQUQ3IZDUjkE3tJk0wBCVGo3dmAq1bd-lXL0bKMCHZxTsXiT_grFb0Ss9iMQC6rdI5ul4nLfP0NWsSYiy6Rrg/s1600/Terdakwa+SugiatoMantan+saat+menjadi+saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZhEfdUFfcpx42-eVQCR0w0tTJONTOgEsQK7L6yzexS8V5kzB0cZlwtqeQUQ3IZDUjkE3tJk0wBCVGo3dmAq1bd-lXL0bKMCHZxTsXiT_grFb0Ss9iMQC6rdI5ul4nLfP0NWsSYiy6Rrg/s640/Terdakwa+SugiatoMantan+saat+menjadi+saksi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana 1 tahun Sugiarto (mantan Sekda kab. Jember)</td></tr>
</tbody></table>
Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan DPRD menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. 
 
Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. 
 
Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
 
Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya.  
 
Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya. 
 
Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. 
 
Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. 
 
Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. 
 
Sementara dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, atau pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014 - 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaran ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara, yaitu mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. 
 
Dengan maksud, supaya terdakwa maupun orang lain mendapatkan sejumlah uang dari para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana kepada perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTsuWkO3AiptzULucjc6mVyVlULrzywt2DOmxKhhcXRBcFejYeJ4Jza7rXurMVt4lbCep7vjrLU8bRBcZC7usLl9XBmM9tGIKnjgAcN8Iy6pl4IKcy0R5_5Gqba8tJIkhSb3vX_QtUgHA/s1600/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="314" data-original-width="640" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTsuWkO3AiptzULucjc6mVyVlULrzywt2DOmxKhhcXRBcFejYeJ4Jza7rXurMVt4lbCep7vjrLU8bRBcZC7usLl9XBmM9tGIKnjgAcN8Iy6pl4IKcy0R5_5Gqba8tJIkhSb3vX_QtUgHA/s640/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana 1 tahun penjara Ita Poeriandayani (mantan Kepala BPKAD, Kabupaten Jember) </td></tr>
</tbody></table>
Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember. 
 
Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum tetap, atau orang lain yakni : Subairi,; Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah. 
 
Kemudian Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari (Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi). 
 
Juga Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; PURWANTO (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), BENI AFWAN DAI ROBY (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; NOSAMAN (Ketua Kelompok Ternak Sapi Majujaya), WATIB AS'ARI (penerima bantuan untuk Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; AGUS NOVAL dan MUKHTAR SAMI'AN masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak Sapi Bimasakti,; AANG (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). 
 
Selain itu, juga Ketua/Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya FARIDATUL JANAH (Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. ANDI SUHAIMY, selaku Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; NURHASIP selaku Imam Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; DENI ISLAMI selaku Ketua Mushola Dzikrul Muchlishm,; SAHARI selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; EKO BASORI selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.; NUR AHMAD FAINUR selaku Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; JAZULI selaku Bendahara Mushola Alhuda,; MAHFUD BAIKUNI selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISBAD UBAIDILLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola Assaidnah,; BAHRULLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola AL Mubarok,; FALIQ DAIROBI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; BAHRONI Bin PENJESIT selaku Pengurus Mushollah,; NUR HASAN HABSYI selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus Mushola Al Ikhlas,; SA'ADAH selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: AS'ARI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISMAIL selaku Pengurus Mushola Ar Rahman 
 
Majelis Hakim mengatakan, sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. 
 
Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. 
 
Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. 
 
Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. 
 
Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4xCTG-IyXPS1n5NrEECDig5aqAX_bmnSFKvQ6FnnoEAkjx5P-4whbdF-nIdY0-lsOgB7m0VFMjl_8k3mJ284rySzOFEjJCMD48409favtBkxF7tm3KB47AmjovEPN88VJ29Jr1Nk8O9w/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4xCTG-IyXPS1n5NrEECDig5aqAX_bmnSFKvQ6FnnoEAkjx5P-4whbdF-nIdY0-lsOgB7m0VFMjl_8k3mJ284rySzOFEjJCMD48409favtBkxF7tm3KB47AmjovEPN88VJ29Jr1Nk8O9w/s640/7.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Bupati Jember MZA. Djalal (kiri)</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. 
 
Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. 
 
Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  
 
Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. 
 
Apakah besaran dana hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa dari Dana hibah sebesar Rp206.111.625.480 tersebut, sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. 
 
Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. 
 
Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  
 
Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). 
 
Kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ79Z3KgfLwQ6gVxw-4Xy1Dn4BvE-lvycnEhZ2UIyEv7FodehmYrO2ZOmFY8_PQf4a58qxZC370jdKjEMsrjZSOkff3mSdArRk_UVvUXatcnFXc_So-MWdxXLU6XcObgwJoB5qwCkBN1w/s1600/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529+saat+menjadi+saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ79Z3KgfLwQ6gVxw-4Xy1Dn4BvE-lvycnEhZ2UIyEv7FodehmYrO2ZOmFY8_PQf4a58qxZC370jdKjEMsrjZSOkff3mSdArRk_UVvUXatcnFXc_So-MWdxXLU6XcObgwJoB5qwCkBN1w/s640/Ket.+Foto+dari+kanan%252C+Ayub+Junaidi+%2528PKB%2529%252C+Ni+Nyoman+Putu+Martini+%2528PDIP%2529%252C+Yuli+Priyanto+%2528PKS%2529+dan+Siswono+%2528anggota+DPRD%2529+saat+menjadi+saksi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari kanan, Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP), Yuli Priyanto (PKS) dan Siswono (anggota DPRD) saat menjadi saksi</td></tr>
</tbody></table>
Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 
 
Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. 
 
Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. 
 
Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. 
 
Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. 
 
Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh0bwf_a_4bVF1RFkgguu3AcO8Qk8TRgQUZptZtWjTNnjWZC6J594cd9Muvqaj_DOohvvq6B26wgwlnGeroRfc6G_E7yYVa85Vi9oRc9m0_RiLivTb7g6awHXn0bBRfh9eu09jXHFk9PM/s1600/Saksi+dari+kiri%252C++Subairi+dan+Muchtar+Sami%25E2%2580%2599an+%2528Koordinator+Kelompok%2529+serta+Solihin+selaku+LSM+Perintis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh0bwf_a_4bVF1RFkgguu3AcO8Qk8TRgQUZptZtWjTNnjWZC6J594cd9Muvqaj_DOohvvq6B26wgwlnGeroRfc6G_E7yYVa85Vi9oRc9m0_RiLivTb7g6awHXn0bBRfh9eu09jXHFk9PM/s640/Saksi+dari+kiri%252C++Subairi+dan+Muchtar+Sami%25E2%2580%2599an+%2528Koordinator+Kelompok%2529+serta+Solihin+selaku+LSM+Perintis.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kiri,  Subairi dan Muchtar Sami’an (Koordinator Kelompok) serta Solihin selaku LSM Perintis</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. 
 
Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. 
 
Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Tholf Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. 
 
Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. 
 
                                          PROSES PENCAIRAN DANA BANSOS 
 
Walaupun Dra. Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA sekailgus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut dapat dicairkan. Bahwa dari permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh Thoif  Zamroni tersebut, oleh Ita Poeri Andayani telah dicairkan ke Dinas Pertanian, Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian. 
 
Dengan menggunakan wewenang dari Terdakwa Sugiarto selaku Sekda, yang secara eksofficio  sebagai Ketua Tim Anggaran yang mengetahui, kalau dana hibah yang diusulkan H.M Thoif Zamroni bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember, belum dilengkapi proposal melainkan hanya usulan by name by addres yang seharusnya ditolak, namun justru diakomodir dengan cara memerintahkan kepada Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA Kab. Jember sekaligus Pengguna Anggaran untuk alokasi dan pencairan bantuan hibah berupa uang adalah menentukan bisa atau tidaknya Permohonan hibah dari Pemohon (baik perorangan maupun kelompok) diproses pencairanya. 
 
Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. 
 
Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya. 
 
Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian 
 
Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiulm2hZeG2LdRVeepqJ6nPjsQgabBhgxdwVzeJJWi16kR9z7kdOvymMFmRB9y2oYTwi4xzkCSrFNccGXGFl8ygJqbIX32DrXiq0YqY6eJQLBxrOKuVYjsWuJ2X6dtW-MX1EdK2aYrzdko/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiulm2hZeG2LdRVeepqJ6nPjsQgabBhgxdwVzeJJWi16kR9z7kdOvymMFmRB9y2oYTwi4xzkCSrFNccGXGFl8ygJqbIX32DrXiq0YqY6eJQLBxrOKuVYjsWuJ2X6dtW-MX1EdK2aYrzdko/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi selaku Kepala SKPD Kabupaten Jember</td></tr>
</tbody></table>
Sehingga bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada; 
 
                              PERUBAHAN APBD KABUPATEN JEMBER TA 2015 
 
Bahwa pada Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) 
 
Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan) dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas Pendidikan). 
 
Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah). 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. 
 
Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pencaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukanya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp90.000.000 (sembilan puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. (Rd1/*)

News Tipikor Siapa Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Bansos Kab.Jember Sebesar Rp38 M

Koordinator Pidsus Kejati Jatim Trimo : Kita masih menunggu putusan Majelis Hakim dulu untuk dipelajari, hingga saat ini belum turun be...

Kades Kacangan Moch. Arif Hasanuddin Divonis 3 Tahun Karena Korupsi Rp160.750.000

00.03 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu0u2HazAi-I1u1-QsfwSdPTehJzCQpT0j6CMraO0G-J44ZSQyOVrV_ZifPVLsKrcbhspwXi_XR2tX4iDiB7i058iB1yCAEVu2K0fH5W7Jhs3OsummVU2IKJRltrEUQiycNu6h-FUPVa4/s1600/IMG20190515110920.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="476" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu0u2HazAi-I1u1-QsfwSdPTehJzCQpT0j6CMraO0G-J44ZSQyOVrV_ZifPVLsKrcbhspwXi_XR2tX4iDiB7i058iB1yCAEVu2K0fH5W7Jhs3OsummVU2IKJRltrEUQiycNu6h-FUPVa4/s640/IMG20190515110920.jpg" width="396" /></a></div>
beritakorupsi.co - Selasa, 21 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa Moch Arif Hasanuddin selaku Kepala Desa (Kades) Kacangan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggara Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) anggaran tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp160.750.000 (seratus enam puluh juta tujuh ratus limah puluh ribu rupiah). 
 
Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur adalah agenda pembacaan surat putusan Oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Moch Arif Hasanuddin dengan perkara Nomor 32/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY yang dihadiri JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Nganjuk Eko Baroto serta Penasehat Hukum terdakwa. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa dianggap bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kacangan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 seharusnya digunakan untuk pembangunan Desa Kacangan, namun kenyataannya terdakwa tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya. Sehingga perbuatan terdakwa telah menibukan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp160.750.000 (seratus enam puluh juta tujuh ratus limah puluh ribu rupiah) 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Moch Arif Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua ; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama tiga (3) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Selain hukuman badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subidsidair 1 (satu) bulan kurungan. Dan juga hukuman tambahan berupa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp160.750.000 subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” jawab JPU Eko Baroto. 
 
"Kita masih pikir-pikir dulu. terdakwa divonis 3 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 1 bulan kuran, Kerugian negara yang harus dikembalikan terdakwa sebesar Rp160.750.000," kata Eko Barot kepada media ini. (Rd1/*)

News Tipikor Kades Kacangan Moch. Arif Hasanuddin Divonis 3 Tahun Karena Korupsi Rp160.750.000

berita korupsi .co - Selasa, 21 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) H...

Korupsi Suap Bupati Tulungagung, Hakim PT Kuatkan Putusan Hakim Tipikor Surabaya

06.44 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcbVVtUkjd_UAnMhqGpQhLrHxmfF4oRXRiulKOrGTsPxxnpshLwBKKyGYrhQIyS0PaJ_20rUG-gZ6BEMj_EEj9yI3pGuX3eBIyrpwlxfRhpXum02uVI96aGn7wi8p91slXyva70LeORZI/s1600/IMG20170822130555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcbVVtUkjd_UAnMhqGpQhLrHxmfF4oRXRiulKOrGTsPxxnpshLwBKKyGYrhQIyS0PaJ_20rUG-gZ6BEMj_EEj9yI3pGuX3eBIyrpwlxfRhpXum02uVI96aGn7wi8p91slXyva70LeORZI/s640/IMG20170822130555.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Tiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yakni Rasminto, SH., M.Hum selaku Ketua, dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu Prim Fahru Rali, SH., MH dan Intan Widiastuti, SH., M.Kn, menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 10 tahun terhadap terdakwa Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Tulungagung dalam perkara Korupsi suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Hal itu seperti yang disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Ahkmad Nur saat ditemui diruang kerjanya, pada Senin, 20 Mei 2019. “Ada putusan PT turun atas nama terdakwa Sutrisno. Putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama,” kata Ahkmad Nur. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY jo Nomor : 164/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby  tanggal 8 Mei 2019 menyatakan, Menerima permintaan bandingdari Penasehat Hukum terdakwa II ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 164/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby tanggal 14 Pebruari 2019. Sementara Penasehat Hukum terdakwa Sutrisno, Leonardus Sagala, saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, belum menerima putusan relasnya langsung ke terdakwa Sutrisno yang saat ini ditahan di Rutan Medaeng Surabaya, Sidoarjo Jawa Timur. “Belum menerima putusan, baru relasnya langsung ke Pak Sutrisno,” kata Leo, Senin, 20 Mei 2019. Pada tanggal 14 Pebruari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah, menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan JPU KPK, yakni dengan pidana penjara selama 10 tahun denda sebesar Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti sebesar Rp71.576.611,06  subsidair 3 tahun penjara. Karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya lebih berat dari tuntutan JPU KPK yaitu dengan pidana selama 8 tahun, denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp9.5 miliyar subsidair 2 tahun penjara serta pencabutan hak Politik selama 5 tahun, sehingga terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, namun usahanya gagal. Dalam kasus ini, KPK menangkap 4 tersangka/terdakwa yang terdiri dari 1 pihak swasta selaku pemberi suap yaitu Susilo Prabowo alias Embun, dan 3 selaku penerima suap yakni Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayitno yang menjadi orang dekat Syarli Mulyo. Terpidana Susilo Prabowo alias Embun, didakwa selaku pemberi suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo melalui Sutrisno dan Agung Prayitno yang totalnya sebesar Rp10.5 miliyar sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung sejak tahun 2016, 2017 dan 2018. Si Embun pun dijerat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia(UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Sementara 3 terdakwa lainnya yaitu Syahri Mulyo selaku Terdakwa I, Sutrisno terdakwa II dan Agung Prayitno didakwa sebagai penerima suap, dan dijerat dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Terdakwa Syahri Mulyo divonis oleh Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yakni dengan pidana penjara selama 10 tahun denda sebesar Rp700 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp26.836 milyiar subsidair selama 2 tahun serta pencabutan hak politik selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani hukuman. Dan untuk terdakwa Agung Prayitno, dipenjara selama 5 tahun denda sebesar Rp350 juta subsider 6 kurungan tanpa membayar uang pengganti maupun pencabutan hak politik. Total uang suap yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dari beberapa kontraktor sebagai fee dari proyek pekerjaan APBD sejak tahun 2016 hingga 2018 melalui Sutrisno dan Agung Prayitno adalah sebesar Rp138 miliyar Para pengusaha kontraktor itu adalah terpidana Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia) yang pengakuannya kepada beritakorupsi adalah istri seorang Jenderal TNI AD. Kemudian Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten. Dan duit sebesar Rp138 miliyar itu memang tidak hanya dinikmati oleh terdakwa, namun mengalir juga kepejabat lainnya di Tulungagung maupun di Pemrov Jatim serta salah seorang anggota DPRD RI. Pejabat-pejabat yang “disairami duit haram” melalui Yamani (Pejabat DPPKAD) dan Sukarji (Kabdi Dinas PU) adalah  Ketua DPRD Supriyono sebesar Rp4.8 miliyar, dan saat sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Kemudian Wakil Bupati (Plt) Maryoto Birowo Rp4.675 miliyar,; Sekda Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim) Rp8.025 milyiar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milyiar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 milyiar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Rp1 milyiar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI  sebesar Rp2.931 milyiar serta Aparat penegak hukum di Kabupaten Tulungagung, LSM dan Wartawan yang totalnya Rpo2.7 miliyar. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa ada uang sebesar Rp46 miliyar di pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan. Anehnya, hingga saat ini KPK baru menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka. Apakah akan ada yang menjadi tersangka setelah Supriyono diadili ?. (Rd1/*)

News Tipikor Korupsi Suap Bupati Tulungagung, Hakim PT Kuatkan Putusan Hakim Tipikor Surabaya

berita korupsi .co - Tiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yakni Rasminto, SH., M.Hum selaku Ketua, dengan...

Sidang Korupsi Tersangka Mantan Sekda Kota Malang Menunggu Jadwal

01.43 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1ZGn4mxoiD4xINScwC_D7lT3VePvJzh1OXBndOMuv3e9kdAFQgIjmMLsLqwXgmIYYZ_3EWTCmXlxHpTWCUEG-BJorN9bLyCchX3qF0xmp375yCZszwSGvQmh4PP_9GOgPhIMlR0BejnM/s1600/IMG20190520142147.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1ZGn4mxoiD4xINScwC_D7lT3VePvJzh1OXBndOMuv3e9kdAFQgIjmMLsLqwXgmIYYZ_3EWTCmXlxHpTWCUEG-BJorN9bLyCchX3qF0xmp375yCZszwSGvQmh4PP_9GOgPhIMlR0BejnM/s640/IMG20190520142147.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Sidang perkara kasus Korupsi Suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan tersangka mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang Cipto Wiyono akan segera disidangankan, dan tinnga menunggu penetapan Jadwal Sidang oleh Ketua Pengadian Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor pada Senin, 20 Mei 2019. “Hari ini kita melimpahkan perkara atas nama tersangka Cipto Wiyono,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co, Senin, 20 Mei 2019. Saat ditanya lebih lanjut, selain tersangka Cipto, apakah ada tersangka lain, karena dalam sidang sebelumnya, duit yang ke DPRD, dikumpulkan oleh Teddy Soejadi Sumama. Namun JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini hanya melimpahkan perkara tersangka Cipto. “Kita saat ini hanya melimpahkan perkara tersangka Cipto,” ujarnya. Sementara menurut Panmud (Panitra Muda) Pengadian Tipikor Surabaya Ahkmad Nur mengatakan, bahwa perkara terdakwa/tersangka Cipto Wiyono akan disidangkan setelah ada penetapan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya dan juga jadwal sidangnya dari Ketua Pengadilan. “Menunggu penetapan Ketua Pengadilan dulu, siapa nanti Majelis Hakim yang akan menyidangkannya,” kata Ahkmad Nur. KPK menetapkan Cipto Wiyono selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang sebagai tersangka Jilid VII ini,  adalah sebagai pengembangan dari persidangan kasus perkara Korupsi Suap sebesar Rp6.5 Miliyar kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang,  terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 pada tahun 2014, dan Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni 2015. Pemberian duit miliyaran oleh Eksekutif terhadap legislator di Kota Malang ini, agar pembahasan APBD maupun Peubahan APBD TA 2015 berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun seperti instrupsi dari seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang hasilnya memang berjalan mulus. Duit suap ke Legislator di Kota Malang ini berasal dari puluhan kontraktor di lingkungan Dinas PU untuk pembahasan Perubahan APBD, dan duit suap untuk pembahasan APBD (murni) berasal dari SKPD atau Kepala Dinas yang ada di lingkungan Pemkot Malang. Dalam kasus ini, sebanyak 43 orang terdakwa/terpidana yang terdiri dari 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 termasuk Ketua PRD Moch. Arif Wicaksono sebagai penerima suap, dan 2 terdakwa lagi adalah sebagai pemberi suap yaitu Kadis PUPPB (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan) Kota Malang Jarot Edy Sulistiyono dan Wali Kota Malang Moch. Anton. Dan putusan Majelis Hakim terhadap Ke- 43 terdakwa inipun sudah Inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap, tak satupun terdakwa yang Banding. Dalam jilid I dengan terpidana Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas PUPPB Kota Malang. Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono didakwa sebagai penyuap dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana teteh ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. Kemudian Jilid II dengan terpidana Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, didakwa sebagai penerima Suap dalam dua perkara Korupsi, yaitu menerima suap yang totalnya sebesar Rp6.5 Miliyar yang dibagikan kepada seluruh anggoat DPRD dalam pembahasan APBD (murni) maupun Perubahan APBD TA 2015, dan menerima suap sebesar Rp250 juta dari Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK), terkait pembahasan anggaran Proyek Jembatan Kedungkadang Kota Malang tahun 2015. Terpidana Moch. Arif Wicaksono dijerat dalam Pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana teteh ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan divonis pidana penjara selama 5 tahun. Sedangkan terpidana Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) didakwa dan dijerat sama dengan terpidana Jarot Edy Sulistiyono. Namun Hendarwan Maruszaman divonis pidana pnjara selama 2 tahun. Dan Jilid III dengan terpidana Moch. Anton selaku Wali Kota Malang. Terpidana Moch. Anton juga didakwa dan dijerat Pasal yang sama dengan Jarot Edy Sulistiyono. Tetapi terpidana Moch. Anton divonis pidana penjara selama 2 tahun. Kemudian Jilid IV dengan 18 terpidana selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang terdiri dari Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi, yaitu 1. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 7. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 8. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 9.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 10. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 11. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 12. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 13. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 14. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 15. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 16. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 17 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 18. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat). Lalu dalam Jilid V dengan terpidana sebanyak 10 orang yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, yaitu  1. Arief Hermanto (PDIP),; 2. Teguh Mulyono (PDIP),; 3. Mulyanto (PKB),; 4. Choeroel Anwar (GOLKAR),; 5.  Suparno (GERINDRA),; 6. Erni Farida (PDIP),; 7. Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; 8. Harun Prasojo (PAN),; 9. Teguh Puji Wahyono (GERINDRA) dan  10. Choirul Amri (PKS). Dan Jilid VI dengan terpidana sebanyak 12 orang yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, yaitu  1. Arief Hermanto (PDIP),; 2. Teguh Mulyono (PDIP),; 3. Mulyanto (PKB),; 4. Choeroel Anwar (GOLKAR),;  5. Suparno (GERINDRA),; 6. Erni Farida (PDIP),; 7. Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; 8. Harun Prasojo (PAN),; 9. Teguh Puji Wahyono (GERINDRA) dan 10.  Choirul Amri (PKS). Dan Jilid IV pada sidang hari ini (Kamis, 9 Mei 2019) dengan sebanyak 12 terdakwa (1. Diana Yanti (PDIP),; 2. Sugiarto (PKS),; 3. Heri Susanto (PDIP),; 4. Afdhal Fauzan (HANURA),; 5. Syamsul Fajrih dari PPP (satu berkas),; 6. Ribut Harianto (Fraksi Golkar),; 7. Ghozali (HANURA),; 8. Mohammad Fadli (NASDEM),; 9. Asia Iriani (PPP),; 10. Indra Tjahyono (DMOKRTA),; 11. Een. Ambarsari (GERINDRA) dan 12. Bambang Triyoso dari F-PKS). Ke- 40 terpidana ini ( Jilid IV, V dan VI) didakwa dan dijerat sama dengan terpidana Moch. Arif Wicaksono. Para terpidana ini divonis antara 4 hingga 5 tahun. Semua terpidana langsung menerima putusan Majelis Hakim tanpa ada satupun yang menolak atau melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Selain dari 43 terpidana dan ditambah 1 tersangka Cipto Wiyono yang saat ini sedang menanti hari “bersejarah” alias persidangannya, apakah masih ada yang akan menyusul ?. Yang jelas, memang hanya KPK lah yang dapat menjelaskannya. (Rd1/*)

News Tipikor Sidang Korupsi Tersangka Mantan Sekda Kota Malang Menunggu Jadwal

berita korupsi .co - Sidang perkara kasus Korupsi Suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2...

KPK Layani Upaya Hukum Banding Terdakwa Setiyono Wali Kota (non aktif) Pasuruan

13.47 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIWp1aGCUswhZW9CqGTkFajklVh0khsvee7kOazMkinxuyHjgzuN4sER3Iz3K5k_i1zFbLDznpvxw6h0PQuNfFOWmNja80T1nDJ3TI2DC5x8uhER_W9pDpSyrxjGpgK1iCqe9Ii-WsqyI/s1600/IMG20190517105354.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1088" data-original-width="1098" height="634" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIWp1aGCUswhZW9CqGTkFajklVh0khsvee7kOazMkinxuyHjgzuN4sER3Iz3K5k_i1zFbLDznpvxw6h0PQuNfFOWmNja80T1nDJ3TI2DC5x8uhER_W9pDpSyrxjGpgK1iCqe9Ii-WsqyI/s640/IMG20190517105354.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melayani upaya hukum banding ke Pengadilan ipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang dilakukan oleh terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016 - 2021 melalui Penasehat Hukumnya, Alias Ismail dkk atas Vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Korupsi suap fee proyek APBD Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2018, pada sidang yang berlangsung, Senin, 13 Mei 2019. 
 
Hal itu dikatakan langsung oleh JPU KPK Kiki Ahmad Yani saat ditemui beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya seusai shalat Jum'at setelah sidang Putusan terdakwa Dwi Tri Nurcahyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan terdakwa Wahyu Tri Hardianto (pegawai honorer Kecamatan Pututrejo) dalam kasus yang sama. 
 
“Terganung dari terdakwa. Kalau terdakwa banding, kamipun banding. Kalau terdakwa menerima, ia kami juga menerima. Karena hari ini terdakwa banding, maka kamipun menayatakan banding,” JPU KPK Kiki Ahmad Yani, Jum'at, 17 Mei 2019. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuXGw1bG3QebozbUp3dk3czSpEaTfvXCILhWpZ6YDUIeDRDzqOHDB87wYt3pb1YaQluoSeOceAVnGDk290TELXSKXsL2AZFXzTDAY4r7FNyC1bK2kdkAbQLi9lbtrPA6F5NM4RoGtTeyo/s1600/Wali+Kota+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="607" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuXGw1bG3QebozbUp3dk3czSpEaTfvXCILhWpZ6YDUIeDRDzqOHDB87wYt3pb1YaQluoSeOceAVnGDk290TELXSKXsL2AZFXzTDAY4r7FNyC1bK2kdkAbQLi9lbtrPA6F5NM4RoGtTeyo/s640/Wali+Kota+1.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Setiyono, Wali Kota (non aktif) Pasuruan</td></tr>
</tbody></table>
Terpisah. Menurut Alias Ismail, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa megatakan, bahwa upaya hukum banding yang dilakukan oleh terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dianggap cukup tinggi. 
 
Pada hal, dari 13 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang sudah diadili dan dinyatakan terbukti bersalah menerima uang suap, terdakwa Setiyono adalah salah satu terdakwa yang dijatuhi hukuman paling rendah, dibandingkan dengan terdakwa lainnya sesama Kepala Daerah. 
 
Namun menurut Alias Ismail, selain hukuman yang dianggap cukup tinggi, juga menjelaskan, bahwa plottingan proyek APBD di Kota Pasuruan bukan atas perintah terdakwa Setiyono melainkan oleh Asosiasi, namun diketahui oleh terdakwa. 
 
Habatnya lagi, bahwa duit ratusan juta yang diterima oleh terdakwa dari pihak-pihak Asosiasi yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan yang mengerjakan proyek APBD sejak tahun 2016 hingga 2018, yang disebutkan dalam pembelaan terdakwa pada sidang sebelumnya  adalah sebagai ucapan terima kasih. 
 
Pada hal, para pengusaha kontraktor itupun belum tentu memberikan duai puluhan juta bahkan ratusan juta kepada pihak keluarganya yang sedang membutuhkan bukan ? 
 
“Hukuman sangat maksimal yang sama dengan tuntutan Jaksa yaitu 6 tahun, masak nggak ada pengurangan, cukup tinggi,” kata Alias Ismail kepada beritakorupsi.co, Jum'at, 17 Mei 2019. 
 
Alias Ismail menambahkan, bahwa Plottingan proyek tidak dilakukan oleh terdakwa Setiyono, melainkan Asosiasi. 
 
“Plotingan itu tidak dilakukan oleh terdakwa tetapi pihak Asosiasi,” ujarnya. 
 
Wartawan media inipun menanyakan lebih lanjut, apa kewenangan Asosiasi untuk mengatur Proyek APBD, dan sejauh mana kewenangan Asosiasi untuk mengatur pejabat penyelenggara negara ? Apakah Plottingan yang dilakukan oleh Asosiasi yang diketahui oleh terdakwa secara langsung maupun tidak, itu sama dengan pengaturan oleh terdakwa ? 
 
Menanggapi hal itu, Alias Ismail menjelaskan bahwa Asosiasi punya kewenangan untuk itu (Plottingan). Namun Alias Ismail tak menjelaskan lebih lanjut, tentang kewenangan pihak Asosiasi dalam plottingan proyek APBD Pemkot Pasurauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Saat dtanya kemudian terkait duit yang diterima oleh terdakwa, Alias Ismail tak lagi menjelaskannya namun mempersilahkan untuk membaca dalam memori bandingnya. 
 
“Kalau meneganai itu, tidak perlu lagi kami jelaskan panjang lebar. Silahkan nati dibaca dimemori banding kami,” ujar Alias Ismail. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Senin, 13 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan peroide 2016 - 2021 dengan  pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan menghukum terdakwa pula untuk mengembalikan uang suap yang dinikamatinya sebesar Rp2.267.243.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) serta pencabutan hak Politik (hak dipilih dan memilih dalam jabatan Publik) selama 3 (lima) tahun, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap fee Proyek APBD Pemkot Pasuruan sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 dari Muhammad Baqir maupun dari pihak-pihak lainnya yang totalnya sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah). 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan, dibacakan di muka persidangan yang berlangsung diruang sdang Cakdra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pemcaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan, dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, Bagus Handoko serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri Tim JPU KPK Kiki Ahmad Yani dkk maupun Penasehat Hukum terdakwa, Ali Ismail dkk. 
 
Terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan peroide 2016 - 2021, diseret Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili setelah terlebih dahulu Tim penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap Setiyono karena menerima uang suap sebesar Rp115 juta (seratus lima belas juta) dari pengusaha kontraktor Muhammad Baqir melalui Dwi Fitri Cahyono selaku Kepala Dinas PUPR Pemkot Pasuruan dan Wahyu Tri Hardiyanto, pegawai honorer Kelurahan sekaligus sebagai orang kepercayaan Kadis PUPR pada tanggal 3 Oktober 2018. 
 
Pada tanggal 3 Oktober 2018, Tim penyidik KPK tidak hanya menangkap Setiyono, tapi juga Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto pegawai Honorer Kelururahan, dan Muhammad Baqir selaku penyuap Wali Kota melalui Dwi Fitri Cahyono dan Wahyu Tri Hardiyanto. Namun Muhammad Baqir sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjata selama 2 tahun. 
 
Terpidana Muhammad Baqir dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korupsi menyuap Wali Kota Pasuruan dengan memberikan fee proyek APBD tahun 2018 sebesar Rp115 juta. 
 
Sementara dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK terungkap, bahwa uang suap berupa fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono tidak hanya berasal dari terpidana Muhammad Baqir, melainkan ada pihak-pihak lain yang turut memberikan fee proyek tahun 2016 dan 2017. Sehingga total uang suap fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono yang terungkap dalam persidangan adalah sejumlah Rp3.867.243.360 dengan rincian ; uang sebesar Rp1.6 miliyar sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK, sedangkan yang harus dikembalikan oleh terdakwa dalam putusan Majelis Hakim sebesar Rp2.267.243.360. 
 
Sebagai informasi, terdakwa Dwi Fitri Cahyono dan Wahyu Tri Hardiyanto akan divonis pada persidangan yang akan berlangsung, pada Jumat, tanggal 17 Mei 2019 dengan Majelis Hakim yang sama. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5lI0oacS4u22rGyQjv613Z72POCrBmKMIk5m6vCBs1iXskrhaLzuK5-6o_q626p84GJoeAghxZuf8AlRa_29lkiZRsaskxLdaYfJSkBTx1-k_WWS9ncj4KeTUC8k8b5vvjOyzZqzSDvA/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="535" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5lI0oacS4u22rGyQjv613Z72POCrBmKMIk5m6vCBs1iXskrhaLzuK5-6o_q626p84GJoeAghxZuf8AlRa_29lkiZRsaskxLdaYfJSkBTx1-k_WWS9ncj4KeTUC8k8b5vvjOyzZqzSDvA/s640/1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pengurus Lintas Asosiasi Kota Pasuruan</td></tr>
</tbody></table>
Disis lain, JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaan maupun tuntutan serta fakta persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim terungkap, bahwa pihak-phak lain yang terlibat dalam pemberian uang suap sebagai fee proyek terhadap terdakwa Setiyono, diantaranya ialah Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi dan “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono dan Prawito. 
 
Selain itu, Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Ainur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan (kontraktor) lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua, Muhammad Yahya (Bendahara) dan Sugeng Cahya Patria sebagai Sekretaris. 
 
Pemberian uang oleh para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini terhadap terdakwa Setiyono, karena mereka telah mendapat proyek pekerjaan 30% dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Karena proyek pekerjaan itu tidaklah diberikan secara cuma-cumacuma alias gratis, melainkan pemberian fee sebesar 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, dan 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak, sekalipun diantar pengusaha kontraktor itu adalah sebagai tim sukses terdakwa pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pasurusan pada tahun 2016. 
Uang suap fee proyek itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo, dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto juga lewat keponakan terdakwa, yaitu  Hendri Prabowo selaku pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan. Dan si Hendri inilah yang dipercaya terdakwa Setiyono untuk mengelola atau  menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu kepihak yang membutuhkan. 
 
Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Setiyono akan diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai pemberi suap terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono ? 
 
Menurut JPU KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasurusan Setiyono. Namun JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, akan melaporkannya terlebih dahulu ke Pimpinan KPK sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. 
 
“Hingga saat ini belum ada tersangka baru. Kami akan melaporkannya dulu ke Pimpinan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujar JPU KPK Kiki. 
 
Terkait jumlah uang suap yang diterima terdakwa Setiyono dalam surat tuntutan maupun putusan Majelis Hakim yang ditanyakan beritakorupsi.co, JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, akan mengungkap dan menyeret orang-orang yang terlibat pemberian uang suap terhadap terdakwa. 
 
“Ya, mengenai jumlah uang yang diterima terdakwa akan diungkap,” ujar JPU KPK Kiki. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan yang menerima uang fee proyek APBD Kota Pasuruan tahun 2016, 2017 dan  2018 dari Muhammad Baqir dan pihak-pihak lain adalah dianggap bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama. 
 
Majelis Hakim menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Setiyono yang menyebutkan, bahwa yang diterima terdakwa Setiyono dari Wongso dan lainnya adalah sebagai ucapan terima kasih. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo (Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016, 2017 dan Agustus  serta Oktober 2018 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan menerima beberapakali pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016,  2017 dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 
 
Majelis Hakim menjalaskan, bahwa sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. 
 
Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. 
 
Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. 
Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air. 
 
Majelis Hakim mengungkapkan, pada sekitar bulan April 2016, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. 
 
Selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air. 
 
Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi13gwxVp7vh_sTWvHC9HU-k6DZ_JutXfbjJ0kzF7A3AVlaxW6smS9WGkJhwr_Al4V6LWmAzr6hb1i71TxQR9mGJURoJihyphenhypheny9WreC1oVqZEmUStaJgQ4aG_iUrbBPihXEx7QosmjkJZwYA/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi13gwxVp7vh_sTWvHC9HU-k6DZ_JutXfbjJ0kzF7A3AVlaxW6smS9WGkJhwr_Al4V6LWmAzr6hb1i71TxQR9mGJURoJihyphenhypheny9WreC1oVqZEmUStaJgQ4aG_iUrbBPihXEx7QosmjkJZwYA/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan. 
 
Majelis Hakim mengatakan, sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. 
 
Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. 
 
Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa. 
 
Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. 
 
Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi. 
Setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo. 
 
Majelis Hakim mengungkapkan, kommitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut : a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan,; b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya,; c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. 
 
d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo,; e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya, dan f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. 
 
Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa kommitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625, dan pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. 
 
Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. 
 
Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. 
 
Sekitar Mei 2017, plotting-an paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan. 
 
Plottingan paket pekerjaan TA 2017 yang dibuat terdakwa tersebut meliputi : 
1. Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk 'LSM dan Wartawan, dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOiLzsTDuG02KVMyJbwlLXTyUoWqu24JWVltXDcM4sLjokF-gjpzPep4adYndon6uguMZbUTKmdrGopvMh93BIVB1jAaKj3QXDDT-f7J_mjuPCt_7WgmkwkuszBYxOFWYc-DatHZtfsBU/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOiLzsTDuG02KVMyJbwlLXTyUoWqu24JWVltXDcM4sLjokF-gjpzPep4adYndon6uguMZbUTKmdrGopvMh93BIVB1jAaKj3QXDDT-f7J_mjuPCt_7WgmkwkuszBYxOFWYc-DatHZtfsBU/s640/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana 2 tahun Muhammad Baqir selaku penuap Wali Kota</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. 
 
Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi. 
 
Sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. 
 
Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi. 
 
Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya. 
 
Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa. 
 
Terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa, sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi. 
 
Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi”. 
 
Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; 
 
1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. 
 
2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. 
 
Bahwa uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah). 
 
Dari putusan Majelis Hakim juga terungkap, selain Plotting paket pekerjaan 2017, terdakwa juga menerima uang dari plottingan paket pekerjaan TA 2018. 
 
Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. 
 
Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. 
 
Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa. 
 
Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. 
 
Salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeF0SDX7mxVvHi1FvJuTLICItsdpPYmjBNegTuZ4TygGgCF5q1Eou3lrtiaKp8l4nHcssTRZ00lttS7CR11urVcSSxSXWm3wKodeHjaTkKGFeekx2oy8qLXTEInAl99w7WazQ3we-uXP4/s1600/PhotoGrid_1558247109550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="453" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeF0SDX7mxVvHi1FvJuTLICItsdpPYmjBNegTuZ4TygGgCF5q1Eou3lrtiaKp8l4nHcssTRZ00lttS7CR11urVcSSxSXWm3wKodeHjaTkKGFeekx2oy8qLXTEInAl99w7WazQ3we-uXP4/s640/PhotoGrid_1558247109550.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). 
 
Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. 
 
Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. 
 
Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan. 
 
Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. 
 
Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen). 
 
Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. 
 
Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. 
 
Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). 
 
Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. 
 
Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. 
 
Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. 
 
Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). 
 
Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018. 
 
Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. 
 
Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras. 
 
Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. 
 
Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). 
 
Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. 
 
Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. 
 
Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; 
 
1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; 
 
4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto. 
 
Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360. 
 
Majelsi Hakim mengatakan, atas perbuatan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga hasru dihukum untuk mengembalikan uang yang sama jumlahnya dengan yang diterima oleh terdakwa bersadasrkan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp2.967.243.360 dikurangkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK sebesar Rp1.6 miliyar (satu milyar enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp2.267.243.360. 
 
Selain itu, terdakwa juga harus dujatuhui hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta dan bukti serta keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Setiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b  jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ; 
 
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setiyono berupa pidana penjara selama 6 (enam)  denda sebesar Rp500 juta subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ; 
 
Menghukum Terdakwa Setiyono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.267.243.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun ; 
 
Hukuman tambahan terhadap Terdakwa Setiyono berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa  selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. (Rd1/*)

News Tipikor KPK Layani Upaya Hukum Banding Terdakwa Setiyono Wali Kota (non aktif) Pasuruan

berita korupsi .co - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melayani upaya hukum banding...

BERITAKORUPSI.CO

Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Rp277 M Masih Mesterius

Siapa Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Bansos Kab.Jember Sebesar Rp38 M

Kades Kacangan Moch. Arif Hasanuddin Divonis 3 Tahun Karena Korupsi Rp160.750.000

Korupsi Suap Bupati Tulungagung, Hakim PT Kuatkan Putusan Hakim Tipikor Surabaya

Sidang Korupsi Tersangka Mantan Sekda Kota Malang Menunggu Jadwal

KPK Layani Upaya Hukum Banding Terdakwa Setiyono Wali Kota (non aktif) Pasuruan

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI