Diduga Korupsi “Tanah Gumuk’ Rp5 Juta, Kades Gambiran Kab. Jember Dituntut 2 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbTV_c4f6pFxSDfuYDq2WnFjCIhYWUnJzAy_lRj-s7WE9WmE5g_-4TFej04XHobpn_ePqyEgs370hUglc_eGPrJoCq8UrWI91R78NrwofgWIDHv_hs3y8XiRXy9i1w6823dss3qCv5jbo/s1168/20210826125607-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1168" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbTV_c4f6pFxSDfuYDq2WnFjCIhYWUnJzAy_lRj-s7WE9WmE5g_-4TFej04XHobpn_ePqyEgs370hUglc_eGPrJoCq8UrWI91R78NrwofgWIDHv_hs3y8XiRXy9i1w6823dss3qCv5jbo/w640-h360/20210826125607-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –    </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember, pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Kamis, 26 Agustus 2021, menuntut Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dengan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah 5 juta rupiah subsidair pidana penjara selama 3 bulan karena JPU mengganggap Terdakwa Dwi Purnomo terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tentang kewenangan karena jabatan) dalam kasus perataan dan penjualan gumuk di tanah milik Desa (Tanag Kas Desa) Gmabiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perneriksaan Inspesktorat Kabupaten Jember Nomor : X.700/179/35.09.410/2021 tanggal 29 April 2021<br /><br />Selain Terdakwa Dwi Purbadi, JPU juga menuntut Terdakwa Tunut Suprianto (swasta) dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp388.470.000 subsidair pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh46Ru9MOTFBpe0RIBCaUyw3wl9WsS0-4_GDbMuMEclSaz0CSKlHiPddfQiuIDMPAm24RIMmf4pHjw37YaLbl9pH6QOrsEVBDF_SlOf61ib06sNcFp4I0YOrks-RpjAJR8_4PXzDEraQe4/s1330/IMG20210826124054.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh46Ru9MOTFBpe0RIBCaUyw3wl9WsS0-4_GDbMuMEclSaz0CSKlHiPddfQiuIDMPAm24RIMmf4pHjw37YaLbl9pH6QOrsEVBDF_SlOf61ib06sNcFp4I0YOrks-RpjAJR8_4PXzDEraQe4/w640-h288/IMG20210826124054.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Dwi Purbadi (dan Terdakwa Tunut Suprianto dengan perkara terpisah) dibacakan oleh JPU dari Kejari Kabupaten Jember dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 26 Agustus 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH, yang dihadiri Terdakwa Dwi Purbadi dengan didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Hasbi. Sementara Terdakwa Tunut Suprianto mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jember karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dilantik untuk pertamakalinya sebagai Kades pada Oktober 2019. Begitu dilantik, tak lama kemuidan Dwi Purbadi punya program dan trobosan baru yang gemilang untuk menaikan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Gambiran karena PAD Desa Gambiran sebelumnya hanya sebesar Rp36.000.000<br /><br />Program dan trobosan baru gemilang yang dibuat oleh Dwi Purbadi selaku Kades Gambiran adalah memanfaatkkan Tanah Kas Desa (TKD) berupa tegalan dan gumuk sepert tanah urug, pasir gumuk, batu coral dan batu pondasi sebagai Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau Desa Gambiran. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGFHjfmJmVgoa2c9hfc6ttLf7-NjdxovRwenvJhI3KoeaiUGb7Ej_9CByFVZu-_UHRlRuV5R05f9gQyW9fwvPwK40LtCK6rLWTV5rZRzije-UQ8D1lbAwUzzaSnL_I_pyMRDkkw-LZ7K8/s1168/20210826125607.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1168" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGFHjfmJmVgoa2c9hfc6ttLf7-NjdxovRwenvJhI3KoeaiUGb7Ej_9CByFVZu-_UHRlRuV5R05f9gQyW9fwvPwK40LtCK6rLWTV5rZRzije-UQ8D1lbAwUzzaSnL_I_pyMRDkkw-LZ7K8/w640-h360/20210826125607.jpg" width="640" /></a></div>Nah, untuk membangun Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau di TKD Desa Gambiran yang berupa tegalan dan gumuk, Dwi Purbadi bekerjasama dengan pihak swasta yaitu Tunut Suprianto untuk meratakan TKD berupa tegalan dan gumuk tersebut dengan cara, Tunut Suprianto meratakan tanah dengan upah dari penjualan gumuk karena Desa Gambiran tidak punya anggaran<br /><br />Namun pada saat pekerjaan atau meratakan tanah gumuk tersebut, timbulah masalah yang dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi, karena “Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Perataan Tanah Kas Desa Gambiran untuk digunakan sebagai Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau Desa Gambiran belum diundangkan, Perdes tersebut tidak dikirimkan ke Bupati melalui Camat dan hasil penjualan gumuk tidak disetorkan ke kas daerah”.<br /><br /><i>Pekerjaan perataan TDK berupa gumuk tersebut mungkin dianggap tanpa upah atau tanpa pengeluaraan uang untuk mengerjakannya. Sehingga hasil penjualan gumuk wajib disetorkan ke kas daerah. </i>Hal ini diungkapkan terdakwa kepada beritakorupsi.o seusaai persidangan</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam tuntutan JPU dihadapan Majelis Haakim sangat jelas mengatakan, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi (dan Terdakwa     Tunut Supriyanto) tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWui5hUEUratV6mTHcMr_lC9WrW3cBPqjcXeIL2N-cJtHYCntTeZtJV826TZJIK-epGHS22j1s_nrghyphenhyphenPUiAEbuBw35HtszVgIxPFSSK8tIxYIi1jeCUcxOLX452Bm9FxqLf1-WS_iMdg/s1334/IMG20210826123918.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWui5hUEUratV6mTHcMr_lC9WrW3cBPqjcXeIL2N-cJtHYCntTeZtJV826TZJIK-epGHS22j1s_nrghyphenhyphenPUiAEbuBw35HtszVgIxPFSSK8tIxYIi1jeCUcxOLX452Bm9FxqLf1-WS_iMdg/w640-h288/IMG20210826123918.jpg" width="640" /></a></div>Tetapi JPU mengatakan, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi (dan Terdakwa Tunut Suprianto) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“MENUNUTUT ; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN : 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;<br /> <br />2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dwi Purbadi selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.<br /><br />3. Menjatuhkan hukuman terhadap untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU <br /><br />Kemudian JPU membacakan tuntutannya terhadap Terdakwa Tunut Supriyanto. “MENUNTUT : Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.<br />    <br />3. Menjatuhkan hukuman terhadap untuk membayar uang pengganti sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun,” ucap JPU diakhir tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCnw_3WvHgvQd2dr3PhFCSyylAK6OlGez7NC30rjsHdpSfqr2Ib4u-68jG9he2Odt6784cXG5DX5CGCV2On2aWzitRdmxp0bS0dI_EGsAdD-M_PH4DkccQ2qC56ktT56St-UbRX7GroTQ/s1334/IMG20210826123936.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCnw_3WvHgvQd2dr3PhFCSyylAK6OlGez7NC30rjsHdpSfqr2Ib4u-68jG9he2Odt6784cXG5DX5CGCV2On2aWzitRdmxp0bS0dI_EGsAdD-M_PH4DkccQ2qC56ktT56St-UbRX7GroTQ/w640-h288/IMG20210826123936.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa DWI PURBADI selaku Kepala Desa Gambiran berdasarkan Bupati nomor : 188.45/211/KTUN/1.12/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TUNUT SUPRIANTO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2021 <br /><br />Atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan I Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa DWI PURBADI adalah Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tahun 2020, sebagaimana surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188. 45/211/KTUN/1.12/2019 tanggal 09 Oktober 29019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, <br /><br />Sumber pendapatan belanja desa Gambiran tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 adalah berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil (BGH) dan Pendapatan Asli Desa (PAD): <br /><br />Pendapatan Asli Desa (PAD) desa Gambiran tahun 2020 adalah berasal dari tanah kas desa (TKD) yang di dalam APBDes Desa Gambiran TA 2020 adalah senilai Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah): <br /><br />Tanah kas desa (TKD) Gambiran tersebar di Desa Gambiran sebanyak 12 (dua belas) petak tanah dengan luas keseluruhan sekitar 13.650 Ha dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E09.210.001.000-0036.7 PRSL : 00002 nama wajib pajak GANJARAN Kepala Desa Gambiran terletak di dusun Krajan I Luas 23.950 M2 berupa tanah sawah agak kering: <br /><br />2). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0037.7 PRSL : 00031 nama wajib pajak GANJARAN Kepala Desa Gambiran terletak di dusun Krajan I Luas 26.200 M2 berupa tanah tegal kering dan ada gumuknya, <br /><br />3). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E09.210.001.000-0038.7 PRSL : 00033 nama wajib pajak GANJARAN Kepala Desa Gambiran terletak di dusun Krajan I Luas 2.650 M2 berupa tanah kering/gumuk: <br /><br />4). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0065.7 PRSL : 00008 nama wajib pajak GANJARAN Kepala. Kampung terletak di dusun Krajan I Luas 14.800 M2 berupa tanah sawah: : <br /><br />5). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E09.210.001.000-0048.7 PRSL : 00029 nama wajib pajak GANJARAN Carik terletak di dusun Krajan I Luas 11.500 M2 berupa tanah sawah, . <br /><br />6). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0049.7 PRSL : 00030 nama wajib pajak GANJARAN Carik terletak di dusun Krajan I Luas 10.100 M2 berupa tanah tegal dan ada gumuknya, <br /><br />7). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0080.7PRSL : 00091 nama dan alamat wajib pajak GANJARAN Kepala Kampung terletak di dusun Rowo I Luas 13.900 M2 berupa sawah, <br /><br />8). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0088.7 PRSL : 00014 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Krajan I Luas 8.900 M2 berupa tanah kering tegal, <br /><br />9). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E.09,210.001.000-0105.7 PRSL : 00145 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Krajan I Luas 5.750 M2 beripa tanah kering tegal dan ada gumuknya, <br /><br />10). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E.09.210.001.000-0117.7 PRSL : 00125 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Rowo I Luas 7.550 M2 berupa tanah sawah, <br /><br />11). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E.09.210.001.000-0139.7 PRSL : 00126 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Rowo I Luas 6.450 M2 berupa tanah sawah: <br /><br />12). Tanah kas desa di dusun Rowo II seluas 4.750 m2 persil No.109 berupa tanah sawah akan tetapi SPPT belum ditemukan karena ada di pemungut. Di dalam buku krawangan desa atas nama MASHUDI (mantan carik terakhir 2008) dan sejak lama memang menjadi ganjaran kepala desa.  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF59X7KwTNOuE_k-vteuOMopW0w3IJKNarBK_7tRoAeiAyU4wbBlkZxYk1VLbABwke8yHCVORk1-O6UfanbJMH-nlStfYdU-oHFeOcERdB8WsoWT9awn75BJxN1EOlufMYZvHYvjWyYHo/s1334/IMG20210826124042.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF59X7KwTNOuE_k-vteuOMopW0w3IJKNarBK_7tRoAeiAyU4wbBlkZxYk1VLbABwke8yHCVORk1-O6UfanbJMH-nlStfYdU-oHFeOcERdB8WsoWT9awn75BJxN1EOlufMYZvHYvjWyYHo/w640-h288/IMG20210826124042.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Untuk pemanfaatan tanah kas desa (TKD) Gambiran tersebut, terdakwa DWI PURBADI selaku Kepala Desa tanpa menetapkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu langsung membagi hak pengelolaan tanah kas desa tersebut kepada setiap perangkat desa kecuali saksi ABD. RAHIM dan saksi JAZULI <br /><br />Dari seluruh tanah kas desa (TKD) yang merupakan bagian atau ganjaran kepala desa terdapat yang berbentuk gumuk sebanyak 4 (empat) gumuk di persil nomor 31 yang terletak di Dusun Krajan I Desa Gambiran dengan luas 2.620 da/26.200 m2, <br /><br />Pada tanggal 27 Nopember 2019, terdakwa DWI PURBADI mengadakan musyawarah desa yang bertempat di kantor desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan mengundang perangkat desa, Badan Permusyarawatan Desa (BPD), Kepala dusun, RT, RW dan beberapa tokoh masyarakat. <br /><br />Pada musyawarah desa tersebut terdakwa DWI PURBADI menyampaikan bahwa tanah ganjaran kepala desa yang merupakan bagian terdakwa yang berupa gumuk sebanyak 4 (empat) gumuk dalam persil nomor 31 yang terletak di Dusun Krajan 1 Desa Gambiran Kec Kalisat Kabupaten Jember akan diratakan untuk difungsikan sebagai tempat wisata desa: <br /><br />Selanjutnya terdakwa DWI PURBADI selaku Kepala Desa meminta saksi RAHMAT HIDAYAT selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat peraturan desa tentang perataan gumuk tanah kas desa sehingga kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT membuat konsep peraturan desa dengan melihat contoh peraturan desa di internet pada situs/web administrasi desa. <br /><br />Peraturan desa yang dibuat oleh saksi RAHMAT HIDAYAT hanya berisi tentang perubahan fungsi tanah kas desa yang awalnya berupa tanah tegalan dan gumuk menjadi tempat wisata,  antara lain desa wisata, kuliner, embung desa dan ruang terbuka hijau desa Gambiran, yang kemudian konsep peraturan desa tersebut diserahkan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT kepada terdakwa DWI PURBADI. <br /><br />Selanjutnya setelah terdakwa menerima konsep peraturan desa yang dibuat oleh saksi RAHMAT HIDAYAT, kemudian terdakwa DWI PURBADI langsung meyetujuinya untuk dijadikan peraturan desa sehingga kemudian terbitlah Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Perataan Tanah Kas Desa Gambiran untuk digunakan sebagai Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau Desa Gambiran, - <br /><br />Dengan dasar peraturan desa tersebut kemudian terdakwa DWI PURBADI bertindak selaku pemerintah desa Gambiran melakukan kerjasama dengan saksi TUNUT SUPRIANTO untuk meratakan gumuk tanah kas desa, namun faktanya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 yang dibuat oleh saksi RAHMAT HIDAYAT dan ditandatangani oleh terdakwa DWI PURBADI tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu : <br /><br />a) Substansi materi pengaturan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tidak dikonsultasikan kepada masyarakat desa, <br />b) Pembahasan pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tidak melibatkan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD): <br /><br />c) Materi atau isi dari Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 hanya tentang perubahan fungsi tanah kas desa yang awalnya berupa tanah tegalan dan gumuk menjadi tempat wisata desa wisata, kuliner, embung desa dan ruang terbuka hijau desa Gambiran. Pada Peraturan desa nomor 2 tahun 2019 tersebut tidak membahas mengenai tata cara meratakan gumuk dan pemanfaatan material hasil perataan gumuk. <br /><br />Bahwa terdakwa DWI PURBADI selaku kepala desa sebelumnya sudah mengetahui jika gumuk tanah kas desa yang akan diratakan tersebut memiliki kandungan material yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual seperti halnya banyak gumuk di desa Gambiran milik warga perorangan yang materialnya seperti tanah urug, pasir gumuk, batu coral dan batu pondasi yang biasanya laku dijual. Namun terdakwa DWI PURBADI tidak mencantumkan substansi tersebut dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019: <br /><br />d) Bahwa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tidak pernah diundangkan dalam lembaran desa, sebagaimana keterangan saksi ZAINI selaku Sekretaris Desa : <br /><br />e) Bahwa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 seharusnya dikirim ke Bupati Jember melalui Camat untuk dievaluasi namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga pihak Kecamatan tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tersebut dan baru mengetahui ketika diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Jember sehingga jelas sekali terlihat bahwa terdakwa DWI PURBADI membuat Peraturan Desa hanya sebagai formalitas saja. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzWCRVhwvlufcnSMguxl8RVVOLmfpYO5UGirGWWSGmuTTiKGvfp4I4NXG5xE6SgoILF8nOomMXzd7ewU5PLglkV_hRdC8y5013Qv3rjBamedPEsZ_nkmK9C0WZx9fUGc26j7fRU6NIv7c/s1334/IMG20210826124019.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzWCRVhwvlufcnSMguxl8RVVOLmfpYO5UGirGWWSGmuTTiKGvfp4I4NXG5xE6SgoILF8nOomMXzd7ewU5PLglkV_hRdC8y5013Qv3rjBamedPEsZ_nkmK9C0WZx9fUGc26j7fRU6NIv7c/w640-h288/IMG20210826124019.jpg" width="640" /></a></div>Pasal 14 Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Ayat (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. <br /><br />Pasal 15 Ayat (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota,; Ayat (2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya. <br /><br />Kerjasama perataan gumuk antara terdakwa DWI PURBADI yang bertindak selaku pemerintah desa Gambiran dengan saksi TUNUT SUPRIANTO dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Januari 2020 yang berisi tentang perataan lahan tanah gumuk milik kas desa seluas 2.620 da/26.200 m2? sebanyak 4 (empat) gumuk. <br /><br />Bahwa terdakwa DWI PURBADI, yang sebelumnya sudah mengetahui jika material gumuk tanah kas desa (TKD) mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual seperti halnya banyak gumuk di desa Gambiran milik warga perorangan, tidak mencantumkan substansi dari saksi TUNUT SUPRIANTO selaku pihak yang meratakan gumuk tanah kas desa (TKD) untuk memberikan kontribusi ke desa Gambiran dari hasil perataan gumuk. <br /><br />Selain itu terdakwa DWI PURBADI yang di dalam perjanjian kerjasama tersebut bertindak atas nama pemerintah desa Gambiran juga tidak mengambil keuntungan dari proses perataan gumuk sebagai pendapatan desa. Padahal gumuk yang diratakan adalah aset desa yang hasil pemanfataannya merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa. <br /><br />Bahwa surat perjanjian kerjasama antara terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO tanggal 4 Januari 2020 tersebut disaksikan oleh saksi ZAENAL ABIDIN selaku ketua RT 001 Dusun Krajan I, saksi AHMAT HORIRI ROMANZAH selaku kepala dusun Krajan I, saksi SUNAR selaku LPM dan disetujui oleh saksi SURAHMAN selaku Ketua BPD. <br /><br />Namun faktanya saksi ZAENAL ABIDIN, saksi AHMAT HORIRI ROMANZAH, saksi SUNAR dan saksi SURAHMAN menerangkan jika para saksi menandatangani surat perjanjian tersebut pada hari Jum'at sekitar bulan Desember tahun 2020 pada saat terdakwa DWI PURBADI akan diperiksa pertama kali oleh Kejaksaan Negeri Jember. <br /><br />Dari para saksi tersebut tidak mengetahui isi dari surat perjanjian kerjasama antara terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO karena pada saat itu mereka hanya disuruh untuk tandatangan saja. Dengan demikian terlihat jelas bahwa surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO merupakan rekayasa antara terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO dan dibuat dengan tujuan menguntungkan terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibjqE-v9qdTUbt8AQeSCiIopZayCsqmFSwBlpOzjAXlMhz9B2oc4ZeL-779-Om415Mr4_hqnmLz2BDyfdfCHmJzjOighJwaDyvd3KzNoUcs1RjGOajPZkIts7Mm8U2kvxj-o9hEta5zto/s1334/IMG20210826124306.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="552" data-original-width="1334" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibjqE-v9qdTUbt8AQeSCiIopZayCsqmFSwBlpOzjAXlMhz9B2oc4ZeL-779-Om415Mr4_hqnmLz2BDyfdfCHmJzjOighJwaDyvd3KzNoUcs1RjGOajPZkIts7Mm8U2kvxj-o9hEta5zto/w640-h264/IMG20210826124306.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya surat perjanjian kerjasama tersebut dijadikan dasar untuk meratakan gumuk dan menjual hasilnya tanpa memberikan kontribusi sebagai pendapatan desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa : <br />Pasal 14 ayat (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, dan b. meningkatkan pendapatan desa. <br /><br />ayat (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut: b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan: <br /><br />ayat (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain: a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa:<br /><br />b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan: dan Cc. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. <br /><br />ayat (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian: Objek kerjasama pemanfaatan, jangka waktu: hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan, keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure): dan peninjauan pelaksanaan perjanjian. <br /><br />Selanjutnya saksi TUNUT SUPRIANTO sejak bulan Pebruari 2020 meratakan gumuk tanah kas desa yang awalnya dilakukan secara manual menggunakan palu/hammer dan tenaga manusia untuk memasukkan material gumuk ke atas dumptruk. <br /><br />Adapun material dari gumuk tanah kas desa (TKD) adalah berupa tanah urug, grogol, abu batu dan batu pondasi. Selanjutnya material gumuk tanah kas desa tersebut dijual kepada masyarakat umum di luar desa Gambiran. <br /><br />Pekerjaan meratakan gumuk tanah kas desa secara manual tersebut dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sampai dengan bulan Agustus 2020, kemudian hasil penjualan material gumuk tanah kas desa berupa tanah urug, grogol, abu batu dan batu pondasi yang dilakukan secara manual setiap bulannya sekitar Rp1.250.000 per bulan sehingga total selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari sampai Agustus 2020 adalah sebesar Rp10.000.000 <br /><br />Selanjutnya pada bulan September 2020 saksi TUNUT SUPRIANTO yang saat itu juga sedang mengerjakan perataan gumuk milik warga desa Gambiran menggunakan alat berat berupa bego atau excavator, memindahkan bego atau excavator ke gumuk tanah kas desa sehingga hasil penjualan material gumuk tanah kas desa lebih banyak daripada secara manual. <br /><br />Bahwa untuk penjualan material gumuk tanah kas desa pada saat diratakan secara manual dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sendiri namun setelah menggunakan bego atau excavator saksi TUNUT SUPRIANTO memberikan tugas kepada saksi SURIPTO untuk melakukan pencatatan penjualan. <br /><br />Perataan gumuk tanah kas desa menggunakan alat berat berupa bego atau excavator dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, dengan hasil penjualan perbulan sebagaimana catatan dari CV. CADAS BUMI PERTIWI Sinyo Putra Material <br /><br />Sehingga total pendapatan yang diperoleh oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sejak tanggal 01 September 2020 s/d 29 Januari 2021 dari perataan dan penjualan material gumuk tanah kas desa dengan menggunakan alat berat sebesar Rp378.470.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). <br /><br />Bahwa saksi TUNUT SUPRIANTO hingga bulan Januari 2021 telah meratakan 1 (satu) gumuk dari 4 (empat) gumuk yang diperjanjikan dengan terdakwa DWI PURBADI selaku kepala desa dengan luas gumuk yang sudah diratakan seluas 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sebagaimana Berita acara hasil pengukuran nomor : 46/BA.Ukur/II/2021 tanggal 17 Maret 2021 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3x2X_jALFpeLeYmnPn2b5jkAh88cf4PjFX48X7HYgP3Een7mGrrShboxperYJ_GDv2Hy_qec3JRqiH4ayuy7sWiRPiuRV4h5bI7eBdsl4ZRjl8yBCeiXAtapqIYal42900JLvnOmRGG8/s1334/IMG20210826123918.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3x2X_jALFpeLeYmnPn2b5jkAh88cf4PjFX48X7HYgP3Een7mGrrShboxperYJ_GDv2Hy_qec3JRqiH4ayuy7sWiRPiuRV4h5bI7eBdsl4ZRjl8yBCeiXAtapqIYal42900JLvnOmRGG8/w640-h288/IMG20210826123918.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa DWI PURBADI mengetahui penjualan material gumuk tanah kas desa berupa tanah urug, grogol, abu batu dan batu pondasi yang dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO tidak disetor ke rekening kas desa Gambiran. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa DWI PURBADI bersama dengan saksi TUNUT SUPRJANTO menjual material gumuk tanah kas desa yang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa DWI PURBADI dan TUNUT SUPRIANTO serta tidak disetor ke rekening kas desa tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. <br /><br />Pasal 11 ayat (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. <br /><br />ayat (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. sewa, b. pinjam pakai: c. kerjasama pemanfaatan: dan d. bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. <br /><br />ayat (3) Pemnfaatan aset desa sebagaimana dimaksud apada ayat (2) ditetapkan dalam Peratursan Deas<br /><br />Pasal 14 ayat (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa: dan b. meningkatkan pendapatan desa. <br /><br />ayat (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut: b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan: <br /><br />ayat (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain: a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa,; b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, dan c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. <br /><br />ayat (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian, objek kerjasama pemanfaatan, jangka waktu: hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan, keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure): dan g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. <br /><br />Pasal 18 Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa. <br /><br />Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, terdakwa DWI PURBADI selaku kepala desa Gambiran tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan tanah kas desa tahun anggaran 2020. <br /><br />Dengan demikian perbuatan terdakwa DWI PURBADI sebagai Kepala Desa dalam pengelolaan tanah kas desa tidak sesuai dengan : <br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 Kepala Desa dilarang : a. merugikan kepentingan umum: b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya: d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasz dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. : <br /><br />Pasal 77 Ayat (1) : Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. <br /><br />Ayat (2) : Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. <br /><br />2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. <br /><br />Pasal 70 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran,; Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,; Ayat (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa, dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan: dan C. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa DWI PURBADI sebagai kepala desa bersama-sama saksi TUNUT SUPRIANTO dalam melakukan perataan dan penjualan material gumuk tanah kas desa yang tidak disetorkan ke kas desa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perneriksaan Inspesktorat Kabupaten Jember berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspesktorat Kabupaten jember Nomor : X.700/179/35.09.410/2021 tanggal 29 April 2021, terkait Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Pada Desa Gambiran Kecamatan <br /><br />Kalisat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020. snanaan Perbuatan Terdakwa DWI PURBADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana (Dakwaan Primair) dalam Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi “Tanah Gumuk’ Rp5 Juta, Kades Gambiran Kab. Jember Dituntut 2 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO –    Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember, pada  persidangan yang berlangsung di Pen...

»

Diduga Korupsi “Sapi” Rp217 Juta, Ketua Kelompok Petani Dituntut 5 Thn Penjara

<div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyEPSKcRkp87OOqTYWPdWJy1bRjJ32S7-YiX68zW1xxYZbotEBXxXy-eYtKBjPNCKykHjoKJnGQDVgfZPPV8J_kDB78efdMHJ4f5I4i6YsymFxyYE8nun0RXqqJAGMM9GBBj3WjJ06LBQ/s1190/IMG20210824130658.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="1190" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyEPSKcRkp87OOqTYWPdWJy1bRjJ32S7-YiX68zW1xxYZbotEBXxXy-eYtKBjPNCKykHjoKJnGQDVgfZPPV8J_kDB78efdMHJ4f5I4i6YsymFxyYE8nun0RXqqJAGMM9GBBj3WjJ06LBQ/w640-h286/IMG20210824130658.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 24 Agustus 2021, menuntut Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan selaku Ketua Kelompok Petani Singgih Agung Desa Masaran, Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang penggaanti sejumlah Rp217 juta akumulasi dari total kerugian negara senilai Rp257 juta (dikurangi titian Rp40 juta dari Danu Pratama pada tanggal 23 Agustus 2020 kepada JPU) dengan subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dialokasikan senilai Rp338.700.000 yang merugikan keuangan negara sebesaar Rp257.000.000 berdasarkan hasil Penghitungan Inspektorat Kabupaten trenggalek<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan dibacakan oleh JPU Rendy Bahar Putra, SH dari Kejari Kabupaten Trenggalek dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 24 Agustus 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan Agusta, SH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Edu Haryanto, SH., MH., C.I.L., C.Me. Sementara Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxcOe6lgnCq-wSIF5NbrgZfga-fNgscAK_CUlIX2M6Vsr6EGtiVmNhggIoexH-swWo_Sxr8HtIuq9bb7kk562FHo3ZXVxFsA2bDdtn_HEULGtmD-QFShEglo5FyBdzdJd2lCh73ywo-bc/s1039/IMG20210824130745.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="565" data-original-width="1039" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxcOe6lgnCq-wSIF5NbrgZfga-fNgscAK_CUlIX2M6Vsr6EGtiVmNhggIoexH-swWo_Sxr8HtIuq9bb7kk562FHo3ZXVxFsA2bDdtn_HEULGtmD-QFShEglo5FyBdzdJd2lCh73ywo-bc/w640-h348/IMG20210824130745.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat tuntutannya JPU Rendy mengatakan, Sapi hasil bantuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 dalam modal awal sebanyak 23 ekor dan kemudian menjadi berkembang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi<br /><br />Bahwa terdakwa dalam pengelolaan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, tidak berpedoman'tidak melaksanakan sesuai aturan <br /><br />Dari sebanyak 38 ekor sapi tersebut, 1 ekor mengalami kematian (dipelihara peternak atas nama Nurtaman) dan 32 ekor sapi dijual oleh para penggaduh (anggota kelompok). Sehingga sampai dengan Maret tahun 2020 hanya tersisa sebanyak 5 (lima) ekor sapi yaitu terdiri dari 2 (dua) ekor indukan sapi persilangan IB dan sebanyak 3 (tiga) ekor sapi hasil pengembangan ternak sapi<br /><br />Sisa Modal Awal s/d. Maret 2020 sebesar Rp24.000.000, atau hanya mencapai 0,08 persen dari modal awal Rp288.000.000 yang seharusnya sisa modal awal s/d Maret 2020 sebesar Rp230.400.000 atau 85 persen dari Modal Awal Rp288.000.000, tabulasi sebagaimana tersebut diatas merupakan penghitungan Kerugian Negara dari Auditor Inspektorat Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan yang menyimpang dari Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2009 serta aturan-atutan terkait lainnya dalam pengelolaan bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan Departemer Pertanian Tahun 2009 berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek atas perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp257.000.000 yang merupakan akumulasi dari harga ternak sapi yang dijual dan ternak sapi mati sebesar Rp252.000.000 ditambah insentif tenaga pendamping yang tidak diserahkan sebesar Rp5.000.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTa4kD_oXj5Y983xUf_9VT8Q5vLV88H5MWhH8MHln7Wpy40lfZhzD7RJV1rxZn_827aUN3IfekUt1uvh8Utk5TKq695_qmROXqifyzCJNeeJjoJyIVYwBNDy20RvdAuVyClWpi5wMfch0/s1067/20210824130823.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTa4kD_oXj5Y983xUf_9VT8Q5vLV88H5MWhH8MHln7Wpy40lfZhzD7RJV1rxZn_827aUN3IfekUt1uvh8Utk5TKq695_qmROXqifyzCJNeeJjoJyIVYwBNDy20RvdAuVyClWpi5wMfch0/w640-h360/20210824130823.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan sibagaimana diantur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan uraian dimaksud dalam perkara ini dengan memperhatikan kentuan Undang-undang yang bersangkutan, <br /><br />“MENUNUTUT ; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.<br /><br />3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp217.000.000 akumulasi dari kerugian negara sebesarRp257.000.000 (Rp40 juta dibayarkan Danu Pratama pada tanggal 23 Agustus 2020 kepada JPU) dengan ketentan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU Rendy diakhir Surat Tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan<br /><br />“Kami mohon watu Saatu minggu, Yang Mulia,” pinta Edi Haryanto, SH., MH., C.I.L., C.Me </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3bfeaQEWdAVcdAlhyL06-gH_ZRNpycugKefJadRCvNdBCk0N1ZuxUozr_oaQpP2wAK0TfnhpH9WZExj230aqf_nERnBf8D60AyysR7YDBIzhIcJU4E9ZCZ91j7ApEbb7s1MW0ouqBh2E/s1195/IMG20210824130709.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="589" data-original-width="1195" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3bfeaQEWdAVcdAlhyL06-gH_ZRNpycugKefJadRCvNdBCk0N1ZuxUozr_oaQpP2wAK0TfnhpH9WZExj230aqf_nERnBf8D60AyysR7YDBIzhIcJU4E9ZCZ91j7ApEbb7s1MW0ouqBh2E/w640-h316/IMG20210824130709.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari tuntutan JPU ini, ada yang menjadi pertanyaan, yaitu mengenai sapi-sapi yang dijual oleh penggaduh (anggota kelompok), namun yang bertanggungjawab adalah terdakwa. Mengapa para penggaduh (anggota kelompok) tidak ikut terseret kerena turut menjual sapi-sapi tersebut?<br /><br />Namun menurut Edi Haryanto, SH., MH., C.I.L., C.Me selaku Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa nantinya akan disampaikan pada Pledoi atau pembelaannya di persidangan selanjutnya.<br /><br />“Nanti akan saya jelasakan dalam pembelaan,” kata pengacara gaul ini singkat.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Pada bulan Pebruari tahun 2009 bertempat di Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek telah dibentuk Kelompok Petani Singgih Agung yang bergerak dalam bidang peternakan sapi dengan susunan pengurus sebagai berikut :<br /><br />1. Fatah Ismanu Ketua RT.17 RW.04 Desa Masaran ; 2. Sutikno Sekretaris RT.16 RW.04 Desa Masaran ; 3. Supiyatun Bendahara RT.08 RW.02 Desa Munjungan ; 4. Muh. Martajuddin Anggota RT.42 RW.09 Desa Tawing <br /><br />Kemudian ditunjuk Nuur sebagai SMD (Sarjana Membangun Desa); 5. Miswanto Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran ; 6. Kusnan Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran NN ; 7. Solikin Anggota RT.16 RW.04 Desa Munjungan ;  8. Tarum Setyawan Anggota RT.08 RW.02 Desa Munjungan Na ; 9. Siti Hadiah Anggota RT.17 RW.04 Desa Masaran ; 10. Fitri Emawati Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran ; 11. Siti Isminah Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran ; 12. Musyahri Anggota RT.16 RW.04 Desa Munjungan ; 13. Tsamrotul Laili Anggota RT.16 RW.04 Desa Munjungan ; 14. Sumino Anggota RT.04 RW.01 Desa Bendoroto ; 15. Rukani Anggota RT.21 RW.04 Desa Masaran ; 16. Juwami Anggota RT.18 RW.04 Desa Masaran Nan ; 17. Sudarmaji Anggota RT.27 RW.05 Desa Masaran Nan ; 18. Nur Tamam Anggota RT.20 RW.04 Desa Masaran ; 19. Moh. Soleh Anggota RT.18 RW.04 Desa Masaran ; 20. Sholihi Anggota RT.19 RW.04 Desa Masaran 21. Sunyoto Anggota RT.21 RW.04 Desa Masaran<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sekira bulan September 2009, kelompok petani ternak Singgih Agung mendapat pemberitahuan dari Dinas Peternakan Kab. Trenggalek tentang adanya program bantuan Sarjana Membangun Desa (SMD) dari Dirjen Peternakan Departemen Pertanian, dan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung disarankan untuk mengajukan proposal Rencana Usaha Kelompok (RUK) dilampiri susunan anggota Kelompok dan mencari sarjana calon pendamping/Sarjana Membangun Desa (SMD). Bahwa proposal Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang membuat adalah saksi SUTIKNO<br /><br />Berdasarkan musyawarah kelompok yang ditunjuk sebagai sarjana calon pendamping/SMD adalah saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR, kemudian saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR mengikuti serangkaian tes yang diselenggarakan Fakultas Peternakan atau Kedokteran Hewan/Fakultas yang membidangi jurusan Petemakan hewan yang ada di Kabupaten Kediri yaitu Universitas Islam Kadiri <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDw5tojJGUIs_lvGZ6_tDdPPhfTbz25lRVKcpzWpGbbIksZwBtxmk-wWNWPqqVIi3RlrLkiSdJM5gNQVfoUAk8dUk6QzQIDhCcRS7q_GDzIsyTZyzsk-qOSzxoWRPCqQlPxiKuVay5gNA/s1190/IMG20210824130658.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="1190" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDw5tojJGUIs_lvGZ6_tDdPPhfTbz25lRVKcpzWpGbbIksZwBtxmk-wWNWPqqVIi3RlrLkiSdJM5gNQVfoUAk8dUk6QzQIDhCcRS7q_GDzIsyTZyzsk-qOSzxoWRPCqQlPxiKuVay5gNA/w640-h286/IMG20210824130658.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 07012/Kpts/KP.430/F/08/2009, tanggal 06 Agustus 2009 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD) Desa, Kelompok dan lokasi Penerima Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR dinyatakan lulus dan ditunjuk sebagai Sarjana Membangun Desa untuk mendampingi kelompok petani ternak Singgih Agung Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, <br /><br />Untuk pengajuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, Kelompok Petani Ternak Singgih Agung membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut :<br /><br />Bahwa RUK tersebut ditandatangi oleh saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR selaku Sarjana Membangun Desa, terdakwa selaku Ketua Kelompok, Sutikno dan Supiyatun selaku anggota, mengetahui/menyetujui saksi BUDI SULISTYO, S.Pt. selaku Kasi Pengendalian Usaha dan Pemasaran Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek,<br /><br />Selanjutnya saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR selaku sarjana pendamping/SMD dan terdakwa selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung mendapatkan pengarahan dari Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia di Surabaya dan dalam pengarahan tersebut saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR selaku SMD bersama terdakwa dengan didampingi oleh petugas dari Dinas Peternakan Kab. Trenggalek menandatangani surat perjanjian guna kelengkapan Proposal Pengajuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009  berupa :<br /><br />- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009, Nomor : 522/HK.130/F3/09/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia dengan FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur:<br /><br />- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 , Nomor : 029/KPTSA/SMD/09/2009 antara FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dengan SMD (Sarjana Membangun Desa) MUH. MARTADJUDDIN NUUR<br /><br />Bahwa proposal Pengajuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 tersebut diajukan / ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan melalui Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia dengan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia yaitu Ir. FAUZI LUTHAN :<br /><br />Bahwa Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI menetapkan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Penerima sebagai penerima Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan Dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009, sebagaimana tercantum pada nomor urut 21 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan penguatan ekonomi pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan untuk Propinsi Jawa Timur tahun 2009:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifqTq5isYF-A4srphqab_AnieRk1jOKOsXPAa7CGbZ4o_3ILEbsVbg626-u-94kByA20asPXNjPwn290kBjBpC24pPkH3VVCKKU9pt4Gb_ZMZfdal80xmAONWV_KAa-84gXcYN16F1KVw/s1039/IMG20210824130753.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="560" data-original-width="1039" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifqTq5isYF-A4srphqab_AnieRk1jOKOsXPAa7CGbZ4o_3ILEbsVbg626-u-94kByA20asPXNjPwn290kBjBpC24pPkH3VVCKKU9pt4Gb_ZMZfdal80xmAONWV_KAa-84gXcYN16F1KVw/w640-h344/IMG20210824130753.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pedoman Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan melalui dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderai Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, adalah :<br /><br />1. Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2009:<br />2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 , Nomor 522/HK.130/F3/09/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia dengan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur:<br /><br />3. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 , Nomor 029/KPTSA/SMD/09/2009 antara FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dengan SMD (Sarjana Membangun Desa) MUH. MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt:<br /><br />Bahwa dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dialokasikan senilai Rp338.700.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah ditransfer atau dipindahbukukan dari rekening Nomor 0339-01-000789-30-8 Direktorat Jenderal Peternakan ke rekening Simpedes BRI Unit Munjungan Nomor Rekening : 6552-01-007495-53-2 atas nama Kelompok Peternak Singgih Agung pada tanggal 14 Oktober 2009.<br /><br />Bahwa terkait dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi total yaitu 18.660.500.000 yang akan di distribusikan kepada 95 Kelompok<br /><br />Kelompok yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan bukti :<br />a) Surat Perintah Membayar Nomor : 00644/238776/DJP/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009.<br />b) Ringkasan Kontrak PPK/Penanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ir. FAUZI LUTHAN.<br />c) Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS.<br />d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS.<br />e) Lampiran Daftar Kelompok Penerima dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009.<br /><br />Bahwa ketua kelompok Ternak Singgih Agung yaitu Terdakwa Bersama Muh. Martadjuddin Nuur, S.Pt selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) menarik dana dari ATM: <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-QdDnmWLd2mha_10Nj4l8TBJEs8puQdJJijZjk10z-rYlqLKDzi3g3aQf4y1bOZHAgANZKZignXx5TDuIj6OEn6wdka85bL-2uD1Vc5uoXX7z7FLDuaEFaNgK08k0IpCMYLmZsQhi37E/s1250/IMG20210824131418.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1250" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-QdDnmWLd2mha_10Nj4l8TBJEs8puQdJJijZjk10z-rYlqLKDzi3g3aQf4y1bOZHAgANZKZignXx5TDuIj6OEn6wdka85bL-2uD1Vc5uoXX7z7FLDuaEFaNgK08k0IpCMYLmZsQhi37E/w640-h278/IMG20210824131418.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa besaran nilai harga pembelian ternak sapi maupun asal usul ternak sapi serta untuk pembelian maupun pemenuhan bahan pendukung ternak sapi tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada bukti pendukungnya dan pelaksanaannya tidak melalui hasil musyawarah kelompok beserta anggotanya:<br /><br />Kemudian tanpa melalui musyawarah pengurus beserta anggota kelompok , terdakwa selaku Ketua Kelompok Ternak Singgih Agung menentukan sendiri pemelihara (penggaduh) ternak sapi sejumlah 23 (dua puluh tiga) ekor tersebut<br /><br />Oleh karena FATAH ISMANU, SUTIKNO dan MISWANTO mendapatkan pembagian lebih satu ekor temak sapi menyebabkan beberapa orang anggota kelompok yang tidak mendapatkan pembagian sapi <br /><br />Kemudian pada tahun 2011, terdakwa tanpa musyawarah dengan kelompok telah mendahului menjual ternak sapi yang dipeliharanya untuk selanjutnya penjualan ternak sapi tersebut diikuti oleh pengurus (sekretaris) dan para anggota kelompok lainnya.<br /><br />Sapi hasil bantuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 dalam modal awal sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor kemudian menjadi berkembang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi <br /><br />Lalu 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi tersebut sebanyak 1 (satu) ekor mengalami kematian (dipelihara peternak atas nama NURTAMAN), sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor dijual oleh para penggaduh/anggota kelompok sehingga sampai dengan tahun Maret 2020 hanya tersisa sebanyak 5 (lima) ekor sapi yaitu terdiri dari 2 (dua) ekor indukan sapi persilangan IB dan sebanyak 3 (tiga) ekor sapi hasil pengembangan ternak sapi<br /><br />///////////////////    6<br />Sisa Modal Awal s/d. Maret 2020 sebesar Rp24.000.000, atau hanya mencapai 0,08 persen dari Modal Awal Rp288.000.000 yang seharusnya sisa modal awal s/d Maret 2020 sebesar Rp230.400.000, atau 85 persen dari Modal Awal Rp288.000.000. Tabulasi sebagaimana tersebut diatas merupakan penghitungan Kerugian Negara dari Auditor Inspektorat Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Selain melakukan penjualan sapi bantuan, terdakwa telah mengingkari kewajibannya kepada Tenaga Pendamping/SMD yaitu saksi MUH. MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt. dengan tidak memberikan sebagian imbalan jasa/insentif dari biaya operasionalnya sebesar Rp.5.000.000  (lima juta rupiah) dari yang semestinya (sesuai RUK) sebesar Rp13.000.000 (delapan belas juta rupiah), dengan rincian : Pembayaran I Rp5.000.000, Pembayaran II Rp5.000.000, Pembayaran III Rp2.000.000 Pembayaran IV Rp1.000.000. Jumlah Rp13.000.000<br /><br />Bahwa terdakwa dalam pengelolaan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, tidak berpedoman'tidak melaksanakan sesuai aturan yaitu :<br /><br />1. Tidak ber edoman! tidak melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Sa “ana Memban: un Desa (SMD) tahun 2009, halaman 19 paragraf ke-3 yang berbunyi, “Untuk memperluas sasaran penerima , usaha budidaya temak harus dikembangkan secara berkelanjutan . Pengembangan usaha budidaya ternak tersebut diutamakan kepada anggota kelompok Sampai mencapai kapasitas optimal, baru kemudian dikembangkan ke kelompok lain yang ada di lokasi terdekat” dan Tidak berpedoman, tidak melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama tannggal 9 September 2009 Nomor : 522/HK.130/F3/09/2009 pasal 3 angka 7 berbunyi, “Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA (FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung) berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat”<br /><br />Yaitu, terdakwa tidak memperluas sasaran penerima sapi bantuan dan tidak mengembangkan modal usaha yang diberikan karena terdakwa mendahului menjual Sapi bantuan yang kemudian diikuti oleh anggota kelompoknya dan hasil penjualan sapi dimiliki sendiri, yang seharusnya usaha budidaya ternak harus dikembangkan Secara berkelanjutan :<br /><br />////////''////////////////////   7<br /><br />Menjaga modal awal (sesuai RUK 85X) baik dalam bentuk fisik termak maupun uang kas tidak berkurang : Yaitu, terdakwa tidak menjaga modal awal 85 persen (dari RUK) karena sampai dengar bulan Maret 2020, terdakwa telah menjual sapi bantuan kemudian diikuti para  pemelihara / anggota sehingga sapi bantuan yang tersisa di Kelompok Petani Ternak Singgih Agung sebanyak 2 (dua) ekor (lebih kurang seharga Rp24.000.000 (atau hanya mencapai 0,08 persen dari Modal Awal) : <br /><br />Terdakwa sebagai Ketua Kelompok tidak melakukan upaya untuk menjaga moda awal 85 persen (dari RUK) dengan cara tidak memasukkan uang hasil penjualan 5 (lima ekor sapi yang dipeliharanya dan tidak menagih/menarik uang hasil penjualan sap dari para pemelihara/anggota untuk dimasukkan ke dalam Rekening Kelompok : Tidak berpedoman/ tidak melaksanakan pasal 6 ayat 1 Surat Perjanjian kerjasama tanggal 9 September 2009 Nomor : 029/KPTSA/SMD/09/2009, yang berbunyi, Pihak Pertama (Ketua Kelompok) membayar imbalan jasa/insentif kepada pihak kedua (Tenaga pendamping/SMD) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan pengaturan sebagai berikut ; <br /><br />a. Pada tahun I sejak tanggal 1 Nopember tahun 2009 membayar imbalan jasa/insenti sebesar Rp1.500.000 setiap bulan selama 12 bular dengan total Rp18.000.000, yaitu terdakwa mengingkari kewajibannya dengan tidak memberikan imbalan jasa/insentif sesuai RUK kepada Tenaga Pendamping/SMD yaitu saksi MUH MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt. <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa yang menyimpang dari Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2009 serta aturan-atutan terkait lainnya dalam pengelolaar bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan Departemer Pertanian Tahun 2009, <br /><br />Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek atas nama DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP. atas perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp257.000.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan akumulasi dari harga ternak sapi yang dijual dan ternak sapi mati sebesar Rp252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah insentif tenaga pendamping yang tidak diserahkan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaiman: <br /><br />Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Kegiatan Pengelolaan Bantuan Sosia Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian  Tahun 2009 pada kelompok petani ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab Trenggalek tanggal 06 Maret 2020<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Aya (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi “Sapi” Rp217 Juta, Ketua Kelompok Petani Dituntut 5 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek pada  persidangan yang berlangsung di Pen...

»

Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Uang “haram” mengalir ke Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, M.Ag. Apakah akan terseret sebagai tersangka, atau akan “terselamatkan?”#</span></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrg4RnuBwM70pDam74gWBPkH21xQgx6LS2yje21m01t8DIKq5-Ab-yGyI4r1hlYuNnRTMfrwQjH30JgMcuYkjbVV7n5Sodh6VikKIX8t30KEPLWla3ISndB4_w6vXRjDxvNIFfiGbydRk/s1067/jpg.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrg4RnuBwM70pDam74gWBPkH21xQgx6LS2yje21m01t8DIKq5-Ab-yGyI4r1hlYuNnRTMfrwQjH30JgMcuYkjbVV7n5Sodh6VikKIX8t30KEPLWla3ISndB4_w6vXRjDxvNIFfiGbydRk/w640-h360/jpg.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /><i>“Ketika moral dan akhlak sudah rusak, tak peduli dalam kondisi apapun, selagi ada kesempatan maka akan dimanfaatkan”.</i> Barangkali kalimat inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang ‘masuk dalam lingkaran’ Korupsi, diantaranya Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO<br /><br />Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto adalah Tenaga Ahli (TA A-107) DPR RI (Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA yang juga selaku selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, sementara Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer Azhar Pasaribur Patners <br /><br />Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO diseret ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 23 Agustus 2021)  oleh Tim JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Keagamaan Islam dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000<br /><br />Uang sebesar Rp305.500.000 ini adalah hasil pemotongan dari dana BOP untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) selaku lembaga penerima sebesar 20 hingga 30 persen dari anggaran yang dicairkan untuk masing-masing Lembaga Penerima BOP sebesar Rp10.000.000<br /><br />Setiap lembaga penerima dana BOP, masing-masing menyetorkan antara Rp2 juta hingga 3 juta rupiah atas permintaan dengan ‘ancaman’ dari Terdakwa Rinawan Herasmawanto melalui Terdakwa Nurdin<br /><br />Uang itu selaanjutnya dibagi-bagi, diantaranya ; 1. Untuk Nurdin sebesar Rp10.000.000, untuk Plt. Kemenag (Kementerian Agama) Kota Pasuruan Dr. Drs. MUNIF, M.Ag sebesar Rp15.000.000 dan untuk Chumaidi sebesar Rp6.000.000 serta sisanya dipergunakan oleh Terdakwa Rinawan Herasmawanto.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Q784ohRd8hSw3gu1xptGijA7_SvkOJPOcBWDnXJBcSgl9d7pxGkSGWCKdu4ah9yajIulgzjpajNt4nhIBT0ysk5g6yVMfAgE_CwbKsmpQ_2YFE9pPFrOat7xn1EKL47EcgaMkzM0DQg/s1334/IMG20210823143750.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0Q784ohRd8hSw3gu1xptGijA7_SvkOJPOcBWDnXJBcSgl9d7pxGkSGWCKdu4ah9yajIulgzjpajNt4nhIBT0ysk5g6yVMfAgE_CwbKsmpQ_2YFE9pPFrOat7xn1EKL47EcgaMkzM0DQg/w640-h288/IMG20210823143750.jpg" width="640" /></a></div>Keduanya terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3 atau Kedua Pasal 12 huruf B atau Pasal 12 huruf e)   jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, apakah Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. MUNIF, M.Ag akan terseret sebagai tersangka, atau akan “terselamatkan?<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 23 Agustus 2021) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Djoni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejari Kota Pasuruan terhadap Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto dan Terdakwa II Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Rahmat Sahlen Sugianto, Muhammad Fathoni dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam Dakwaannya. Bahwa Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO bersama dengan Terdakwa II NURDIN S.Pd. bin M. AMIN ABO, pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan September 2020 atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA, di Jalan Sukorame, Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendirt atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Kwf2_aQh95iaWZ9b3LjIInT1RPmwAIxNxwyI773qN3WL5NuJzZwCW3UuWnBj8qb0igdJ6NwMCZ9saDsWgX0jm1SamTfpxTtUVp4mMKfY_L8hyphenhyphend6QnNX0ZUdh1oSgDt3vOstby0KDqog/s1334/IMG20210823142803.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Kwf2_aQh95iaWZ9b3LjIInT1RPmwAIxNxwyI773qN3WL5NuJzZwCW3UuWnBj8qb0igdJ6NwMCZ9saDsWgX0jm1SamTfpxTtUVp4mMKfY_L8hyphenhyphend6QnNX0ZUdh1oSgDt3vOstby0KDqog/w640-h288/IMG20210823142803.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Awalnya Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, telah mengalokasikan program nyata berupa Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam (selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam) pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020, untuk memberikan dukungan dan stimulan guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang terkena dampak Pandemi COVID-19, <br /><br />Bentuk BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 TA. 2020, berupa bantuan uang tunai yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran (TA) 2020 <br /><br />Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020, dengan pagu anggaran scbesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah). <br /><br />Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1248 Tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, yang mengatur kriteria Penerima Bantuan yaitu Lembaga yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan terdaftar pada Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga, serta bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebagai berikut : <br /><br />a. BOP Pesantren Kecil sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah),; b. BOP Pesantren Sedang sebesar Rp40.000.000 (empat puuh juta rupiah),; c. BOP Pesantren Besar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah),; d. BOP Pendidikan Keagamaan Islam (MDT) dan LPO/TPO) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) <br /><br />Sebelumnya, sekitar bulan Juli 2020, Saksi ASRAN, S.Pd, M.Pd. bin SIARA selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang berada di DPR RI Jakarta menginformasikan kepada Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA akan adanya program penyaluran dana BOP untuk Pondok Pesantren (Ponpes), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Lembaga Pendidikan Al Our'an (LPO) pada masa pandemi Covid-19 untuk Dapil II Jawa Timur yang meliputi wilayah Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo: <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisUjKvZ20zVYe1ZjCSkBPIJ0k5IO_faKYeK7-LYgIsHMIPrjdGVK6ZRaeHv1iIUoc-RrreITinCdgXV0FvauDcYJHDVY4KiN6G1pb5SA7hRr3mp37NtuJMe6rrjAI6qSX20o_yhvvoChQ/s1334/IMG20210823144135.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisUjKvZ20zVYe1ZjCSkBPIJ0k5IO_faKYeK7-LYgIsHMIPrjdGVK6ZRaeHv1iIUoc-RrreITinCdgXV0FvauDcYJHDVY4KiN6G1pb5SA7hRr3mp37NtuJMe6rrjAI6qSX20o_yhvvoChQ/w640-h288/IMG20210823144135.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Beberapa hari kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H, MOEKHLAS SIDIK, MPA, mengadakan pertemuan untuk membahas program penyaluran dana BOP tersebut agar tepat sasaran, seianjutnya terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO memerintahkan Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos untuk berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan perihal permintaan data Pondok Pesantren (Ponpes), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Gur'an (LPO) yang akan diusulkan sebagai Lembaga Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Cg. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, <br /><br />Selanjutnya Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos. mendatangi Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan bertemu Saksi Dr. Drs. MUNIF, M.Ag selaaku Plt. Kepala Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan memperkenalkan diri bahwa Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos dari Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA berkoordinasi dengan tujuan meminta data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Ouran (LPO) yang akan diusulkan sebagai Penerima Bantuan Operasional Pendidikan, dan selanjutnya Saksi Dr, Drs. MUNIF, M.Ag meminta surat resmi atas permohonan data dimaksud, <br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2020, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA melalui Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos, mengirimkan Surat Nomor : 06/RAPI.107/VI1/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal, Koordinasi Bantuan Operasional Pontren, MDT dan LPO kepada Kantor Kemenag Kota Pasuruan dan surat tersebut diterima oleh Saksi AHMAD MARZUOI, S.Ag., M.Pd.I selaku Kasi (Kepala Seksi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. <br /><br />Sekira 1 (satu) minggu kemudian, Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos. mendapatkan telepon dari Saksi AHMAD MARZUOI, S.Ag., M.Pd.I, memberitahukan bahwa surat tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan dan akan diproses pengumpulan datanya <br /><br />Menindaklanjuti surat Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA tersebut, Saksi Dr. Drs. MUNIF, M.Ag selaku Plt. Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan memberikan jawaban dengan Surat Pengantar Nomor : 609/Kk.13.27.1/PP 07/07/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang diserahkan pada tanggal 7 Agustus 2020 kepada Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos yang isinya sebagai berikut : 1. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Awaliyah/Ula : 2, 3. Jumlah 4; 1. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Wustho : 149,75. Jumlah 224<br /><br />Selanjutnya Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos mengetik ulang data Pondok Pesantren, MDT, dan LPO se-Kota Pasuruan dengan meminta bantuan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T untuk dijadikan Daftar Usulan Lembaga Penerima BOP kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Cg. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan melalui Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA Tenaga Anli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) MOEKHLAS SIDIK, MPA. yang berada di DPR RI Pusat <br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9rhKhR5JTV3GHcaxbX4omK4gWa8VKTkpHNwnEvY4kCDZno5idhVluSuQt_8wGQhTy_0A52H-duZKK72cf46VH45PaUnhS3wjJIHaCW3Z_HaIDtKg1PQC4y7UXoBoJY13nPEmWAWYNbcc/s1334/IMG20210823143552.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9rhKhR5JTV3GHcaxbX4omK4gWa8VKTkpHNwnEvY4kCDZno5idhVluSuQt_8wGQhTy_0A52H-duZKK72cf46VH45PaUnhS3wjJIHaCW3Z_HaIDtKg1PQC4y7UXoBoJY13nPEmWAWYNbcc/w640-h288/IMG20210823143552.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA menerima file data yang dikirim oleh Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos, dan menerima informasi dari Sdr. ADI SETIAWAN Staf pada Kementerian Agama RI untuk mengumpulkan data-data Lembaga Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam. Kemudian Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA segera mengirim file data yang diterima dari Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos serta men-scan Surat Pengantar melalui media WhatsApp (WA) kepada Sdr. ADI SETIAWAN, <br /><br />Data usulan calon penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA, masuk pada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI, ditindaklanjuti oleh Saksi ABDUL ROUF, S.NL., M.Ksos selaku Ketua Tim Managemen Pengelolaan Bantuan Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ..V/1539/08/2020 tanggal 11 Aguatus 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Nomor : DJ.I.V/1256/07/2020 tentang Tim Managemen Pengelolaan Bantuan Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun Anggaran 2020 adalah melakukan pengciolaan Bantuan Operasional yakni melakukan verifikasi lembaga Penerima Bantuan sesuai dengan data Education Management Information System (EMIS) sebagai pusat data: <br /><br />Selanjutnya hasil Verifikasi Tim Managemen Pengelolaan Bantuan pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 disampaikan kepada Saksi Dr. WARYONO, S.Ag., M.Ag. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk ditetapkan dengan Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br /><br />Dasar PPK untuk melakukan verifikasi hingga penetapan Lembaga Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 TA 2020 untuk Surat Keputusan (SK) Tahap I adalah Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor : 1248 Tahun 2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020: <br /><br />Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 4471 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) berstempel basah dan disampaikan kepada Sdr. MUHAMMAD ALI RAMDHANI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk disahkan, <br /><br />Penetapan BOP Tahap I untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 4471 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT)-Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicejyZkUx65eFtivH_U98cKq9ZGqtZ0i9gjF-pJ6tyrI4F2v6HL1EOa91CX1ojWEqh9n2QUZ_nB0VP0RpT9PKLBArqs-H6MyTyEnrn-3dctYTWcOY60cf-7bHPVLc7EqQ3dxCtEnYkfXo/s1334/IMG20210823144115.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicejyZkUx65eFtivH_U98cKq9ZGqtZ0i9gjF-pJ6tyrI4F2v6HL1EOa91CX1ojWEqh9n2QUZ_nB0VP0RpT9PKLBArqs-H6MyTyEnrn-3dctYTWcOY60cf-7bHPVLc7EqQ3dxCtEnYkfXo/w640-h288/IMG20210823144115.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Surat Keputusan Penerima Bantuan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dari PPK yang telah di tandatangani dan berstempel basah, selanjutnya diserahkan kepada Saksi ABDUL ROUF, S.Fil.I,, M.Ksos. <br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan seijin PPK, Saksi ABDUL ROUP, S.NLL., M.Keos mengundang para Tenaga Ahli pada Komisi VIII melalui Aplikasi WhatsApp Group (WAG) milik Sdr. ADI SETIAWAN untuk berkumpul di Kantor Kementerian Ayama RI di Lt. 7 Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat di Ruang Pertemuan yang membahas sebagai berikut : <br /><br />1, Menyampaikan Early Warning dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI yang menyatakan agar jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan, <br /><br />2. Meminta agar para Tenaga Ahli ikut mengawasi dan mensukseskan Program BOP sesuai dengan Juknis, <br /><br />3. Setelah itu Tenaga Ahli menerima salinan Early Warning, Pemberitahuan Syarat-syarat pencairan bantuan dan Asli Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam serta Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) masing-masing sesuai usulan dari Pengusul Bantuan, yang diajukan dengan surat berkop dan bertandatangan anggota Dewan pada Komisi VIII, dimana untuk usulan dari Anggota DPR RI MOEKHLAS SIDIK, MPA, Wilayah Dapil II Jawa Timur dari Partai Gerindra diterima oleh Staf Ahli Anggota yaitu Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd bin SIARA, <br /><br />Bahwa Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA., Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, setelah menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima BOP dan Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Diniyah Takmiliyah (MDT) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran (TA) 2020, kemudian memberikan informasi tersebut kepada Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA. <br /><br />Setelah menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT), Saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA melaporkan kepada Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA dan H. MOEKHLAS SIDIK memerintahkan untuk segera mengirim Surat Keputusan Penetapan Penerima BOP tersebut sesuai dengan petunjuk dari Kemenag RI. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020<br /><br />Kemudian saksi ASRAN, S.Pd., M.Pd. bin SIARA mengirimkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan BOP MDT tersebut ke Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA., yang beralamat di Jalan Sukorame, Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan surat tersebut telah diterima oleh Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSiMYUs6PuszHHofPtW9YE21Pcw8bME4vpMFR5zHQPAZxitujkcGCfBfMUBNPyDB0VZpnL714Jxin86hNyW_NN6_zF982ZMFKTpwzl7FN3V86l3ajUFYEG6vT3y_lB6XZDplSQhbuItFY/s1334/IMG20210823132518.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSiMYUs6PuszHHofPtW9YE21Pcw8bME4vpMFR5zHQPAZxitujkcGCfBfMUBNPyDB0VZpnL714Jxin86hNyW_NN6_zF982ZMFKTpwzl7FN3V86l3ajUFYEG6vT3y_lB6XZDplSQhbuItFY/w640-h288/IMG20210823132518.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 16.00 WIB bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA Jalan Sukorame Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO mengadakan rapat dengan Staf Administrasi Anggota dan Para Tenaga Relawan yang dihadiri oleh : <br /><br />1. Saksi IBNU HAMBALI, S.Sos. selaku Staf Administrasi Anggota (SAA),; 2. Saksi GATOT WIBOWO selaku Staf Administrasi Anggota (SAA),; 3. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T. selaku Staf Administrasi Yayasan Assidig Islamiyah (YAI).; 4. Saksi DANDI NOFVA selaku Sopir Yayasan Assidig Islamiyah (YAI) ,; 5. Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO selaku tenaga relawan dari Kota Pasuruan,; 6. Saksi AKHMAD HUFRON selaku tenaga relawan dari Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,; <br /><br />7. Saksi MUSLIMIN selaku tenaga relawan dari Purwodadi Kabupaten Pasuruan,; 8. Saksi MOKHAMAD SAIKHU selaku tenaga relawan dari Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan,; 9. Saksi MUHAMMAD HATTA MULYOADJII, S.E., S.H., M.Si., M.M. selaku tenaga relawan dari Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan,; 10, Saksi YAMUJI KHOLIL selaku tenaga relawan dari Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan,; 11. Saksi NANANG HENDRA JAYA dan Saksi MAULIDI selaku tenaga relawan di Kabupaten Probolinggo: dan 12. Saksi SYAIFUL FIRDAUS selaku tenaga relawan di Kota Probolinggo. <br /><br />Pada saat rapat tersebut, Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A bin SOEMARTO menyampaikan Bantuan Operasional Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 dari Kementerian Agama RI merupakan bagian dari aspirasi perjuangan Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, <br /><br />Sehingga Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO. S.T.A. bin SOEMARTO meminta bantuan kepada para Tenaga Relawan yang hadir untuk dapat membantu menyampaikan langsung Surat Pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) kepada para lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan. <br /><br />Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan  Rumah Aspirasi menyampaikan agar relawan untuk “Amanah, Jujur, tidak serakah dan cerdas dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut kepada lembaga penerima BOP”, saat rapat tersebut masih belum ada kesiapan dari para Tenaga Relawan, <br /><br />Selanjutnya Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO mengadakan Rapat yang Kedua <br /><br />Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020, Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO mengadakan Rapat yang Kedua bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA. <br /><br />Dalam rapat tersebut Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO menyampaikan teknis penyerahan Surat Pemberitahuan BOP MDT kepada Lembaga sebagai Penerima BOP antara lain : <br />1. Tenaga relawan untuk “Amanah, jujur, tidak serakah dan cerdas dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut kepada lembaga penerima BOP" <br /><br />2. Bahwa masing-masing tenaga relawan dapat mengarahkan supaya lembaga Penerima BOP dapat memberikan nilai manfaat seikhlasnya, namun ditekankan besarannya minimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah): <br /><br />3. Apabila uang telah terkumpul, Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO memerintahkan para Tenaga Relawan menyerahkan uang-uang tersebut kepada Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO melalui Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T. selaku Staf Administrasi Yayasan Assidig Islamiyah (YAI) dengan ketentuan, tidak boleh ada pemotongan dari nilai manfaat yang telah diterima dari Lembaga Penerima BOP, harus dalam keadaan utuh dalam amplop tertutup dan tidak boleh dibuka. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa 1 RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO menyerahkan SK Penetapan Penerima BOP dan Surat Pemberitahuan BOP MDT Kota Pasuruan kepada Terdakwa II NURDIN bin M. AMIN ABO. <br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpiOdlt6gG-MX1nvIv_3qXnC-ocHpkDq9prfHwQuMsV5FKD52rh-_KhL-tgQXqOl-Ajrm2qO1EBK8KQFvKz8payeYgpQByJ0I46ZY_JW1wR7IWsqY1hTwtoaYfp2JCvcYQ-RqzIPDFbR8/s1334/IMG20210823143750.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpiOdlt6gG-MX1nvIv_3qXnC-ocHpkDq9prfHwQuMsV5FKD52rh-_KhL-tgQXqOl-Ajrm2qO1EBK8KQFvKz8payeYgpQByJ0I46ZY_JW1wR7IWsqY1hTwtoaYfp2JCvcYQ-RqzIPDFbR8/w640-h288/IMG20210823143750.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO meminta bantuan Saksi CHUMAIDI untuk menghubungi pejabat di Kantor Kemenag Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO, dipertemukan oleh Saksi CHUMAIDI dengan Saksi AHMAD MARZUOI, S.Ag., M.Pd.I. selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kota Pasuruan, <br /><br />Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menyampaikan program BOP untuk MDT di Kota Pasuruan dari Kementerian Agama RI berupa SK penetapan Penerima Bantuan. <br /><br />Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO juga menyampaikan bahwa Terdakwa II NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO mengaku utusan dari pusat dan diberi amanah untuk menyampaikan seacara langsung kepada lembaga lembaga MDT yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan, <br /><br />Selanjutnya Saksi AHMAD MARZUQ, S.Ag. M.Pd,I, menyarankan agar Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan: <br /><br />Pada hari Minggu tanggal 06 Septomber 2020, Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO bertemu dengan FKDT Kota Pasuruan di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah milik Saksi MOHAMMAD NAILUR ROHMAN selaku Ketua FKDT Kota Pasuruan didampingi oleh Saksi CHUMAIDI dan Saksi AHMAD MARZUQ, S.Ag, M.Pd.i, pada saat itu langsung diadakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus beserta Koordinator Kecamatan (Korcam), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) FKDNT Kota Pasuruan, antara lain: <br /><br />1. H. ABDUL WAHID (Wakil FKDT Wilayah Kecamatan Gadingrejo): 2. MUHAMMAD FAKHRUDIN (FKDT Kecamatan Purworajo): 3, AKHMAD RIFA! (FKDT Kocamatan Gadingrejo): 4. MUHAMMAD NAFIK, 8.Ps.I, (Pengurus DPAC Panggungrejo): 5, AL AMIN NUR ROPIK, S.Pd, (Pengurus DPAC Panggungrejo): 6. UWAIS AL OORONI (Sekretaris FKDT DPC Kota Pasuruan): 7. SUPRIYADI (Bendahara FKDT DPC Kota Pasuruan); 8. HERMAN FELANI (Pengurus DPAC Panggungrejo): 9. ABD. ROHMAN (wakil Ketua DPC): 10, H. MOCHAMMAD NI'AM; 11, H. SAIFUL HUDA (Koordinator Kecamatan Bugulkidul): 12. MOCH. SYAFI!, S.Pd, (Koordinator Kecamatan Bugulkidul); 13. MUHAMMAD NAWAWI, S.Pd.I. (Ketua FKDT Kecamatan Panggungrejo). <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO memperkenalkan diri sebagai utusan dari Fraksi Partai Gerindra, yaitu H. MOEKELAS SIDIK, MPA, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dengan membawa SK Penetapan Penerima Bantuan yang di dalamnya berisi Daftar Lembaga Penerima BOP untuk kategori MDT di Kota Pasuruan dan Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan dan menyampaikan BOP yang akan diterima MDT berdasarkan SK berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing lembaga dan Surat Pemberitahuan diberikan tanpa melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan melainkan langsung dari pusat karena perjuangan dari Partai Gerindra, <br /><br />Dalam kesempatan itu, Terdakwa II NURDIN, S,Pd, bin M. AMIN ABO juga menyampaikan meminta bagian sebesar 30 persn (tiga puluh persen) dari pencairan dana BOP yang diterima masing-masing Lembaga sebagai ucapan terima kasih atas usaha fraksi Partai Gerindra memperjuangkan aspirasi sehingga MDT di Kota Pasuruan dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dan termasuk untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggunjawahan penggunaan BOP, <br /><br />Pada mulanya, sakai MOHAMMAD NAILUR ROHMAN selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan keberatan apabila dilakukan pemotongan dana sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa II NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO tersebut, <br /><br />Oleh karena Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO mengancam dan mendesak bahwa dirinya akan membawa pulang kembali Surat Keputusan dan Surat Pemberitahuan penerima BOP tersebut yang dapat mengakibatkan BOP tidak dapat dicairkan dan para Lembaga Penerima BOP tidak akan mendapatkan dana bantuan apabila keberatan. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVLxKjEdxu_L9J6ozpAKFrC7szVVBcZlK18zFKh_p-CtrSvNAF3afXN0Sv5ioq-M42xthoRG3dqwL236t-bJo-Alh0JSSsjFFJRE5fvXYZAq96r8crERazJWY3cNO0uJPT8SvwDrESZ0c/s1334/IMG20210823144135.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVLxKjEdxu_L9J6ozpAKFrC7szVVBcZlK18zFKh_p-CtrSvNAF3afXN0Sv5ioq-M42xthoRG3dqwL236t-bJo-Alh0JSSsjFFJRE5fvXYZAq96r8crERazJWY3cNO0uJPT8SvwDrESZ0c/w640-h288/IMG20210823144135.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas ancaman dan desakan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO kemudian para Korcam (Kordinator Kecamatan) yang juga sebagai penerima BOP dengan terpaksa bersedia memberikan potongan sebesar 20 persen dari30 persen yang diminta Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO dari nilai BOP yang diterima masing-masing lembaga, yaitu sebesar Rp2.000.000 termasuk untuk biaya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diterim para lembaga<br /><br />Dalam rapat ternetrat juga dibaahas mekanisme pemotongan dengan cara Koordinator FKDT Kecamatan membantu administrasi Lembaga penerima dalam pecairan dana BOP di Bank BNI 46 Cabang Pasuruan<br /><br />Setelah cair 2 atau 3 hari kemudian, penerima BOP menyetor kepada Korcam Keamatan) masing-masing sebesar Rp2.000.000, dan setelah terkumpul selanjutnya Korcam FKDR Kecamatan menyerahkan dana tersebut kepada saksi Al Amin Nur Rofiq, S.Pd untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa II Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO<br /><br />Bahwa kemudian Terdakwa II Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO membagikan surat pemberitahuan Bantuan Operasional pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) kepada masing-masing Koordinator FKDT Kecamatan sesuai alamat lembaga penerima BOP per Kecamatan<br /><br />Selanjutnya, setelah Koordinator FKDT Kecamatan menerima surat pemberitahuan Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT), melakukan tindakan sebagai berikut : 1.  memberikan informasi kepada calon penerima BOP terkait kelengkapan administrasi sebagai syarat syarat pencairan Bop,; 2. mengkoordinir dalam pengambilan formulir bank di bank BNI 46 cabang Pasuruan yang harus diisi oleh masing-masing penerima BO untuk pencairan dana BOP tersebut,: <br /><br />3. Melakukan pembagian kepada para penerima BOP dalam hal pengisian formulir serta berkas berkas yang diperlukan untuk pencairan BOP 4. Menyerahkan formulir dan berkas-berkas dari para penerima BOP ke bank BNI Pasuruan hingga dilakukan penjadwalan untuk pencairan dana BoOP,; 5. mengambil nomor antrian di Bank BNI Pasuruan untuk mengawal para penerima BOP pada hari H pengambilan dana BOP di Bank BNI cabang Pasuruan,; <br /><br />6. membantu menerima uang pemotongan dari para penerima BOP sebesar Rp2.000.000 untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT),: 7. menyerahkan uang pemotongan dari para penerima BOP yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000 Kepada saksi Al Amin Nur Rofiq, S.Pd selaku kepala lembaga Darul Karomah untuk diserahkan kepada Terdakwa II Nurdin, S.Pd bin Amin ABO,; 8. membantu menyusun surat/laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BOP dari penerima BOP di wilayah masing-masing Kecamatan<br /><br />Sekitar akhir bulan September 2020, Koordinator Kecamatan Purworejo : Saksi MUHAMMAD PAKHRUDIN dan Saksi YUSUP HADI BANTOBO,; Koordinator Kecamatan Gadingrejo : Saksi AKHMAD KIFA’I,; Koordinator Kecamatan Bugul Kidul : MOCH, SYAFI’I, S.Pd, dan Saksi H, SYAFUL HUDA serta Koordinator Kecamatan Panggungreo : Saki HERMAN FELANI,  Sakai MUHAMMAD NAFKIK, S.Ps.I, dan Saksi AL AMIN NUR ROPIQ, S.Pd, telah menghubungi Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Penerima BOP dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang berada di Wilayah Kecamatan masing-masing dan meminta Lembaga untuk menyiapkan syarat-syarat pencairan di Bank Penyalur yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Pasuruan Jalan Balai Kota Pasuruan. <br /><br />Dalam bulan September 2020 dan Oktober 2020, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Lembaga Penerima BOP dengan didampingi Korcam masing-masing telah mencairkan dana BOP di bank BNI 46 Cabang Pasuruan, dan selesai pencairan maka Lembaga penerima BOP tersebut telah menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP yang diterima Lembaga Penerima kepada masing-masing Koordinator Kecamatan (Korcam) <br /><br />Uang hasil pemotongan sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus ima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh masing-masing Koordinator Kecamatan (Korcam) dengan perincian sebagai berikut : <br />1. Saksi MUHAMMAD FAKHRUDIN (Koordinator Kecamatan Purworejo) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) : <br /><br />2. Saksi YUSUF HADI SANTOSO (Koordinator Kecamatan Purworejo) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) : <br /><br />3. Saksi AKHMAD RIFAI (Koordinator Kecamatan Gadingrjeo) menyerahkan uang hasil pemotongan sebesar Rp78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) : <br /><br />4. Saksi MOCH. SYAFI’I, S.Pd. (Koordinator Kecamatan Bugulkidul) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) : <br /><br />5. Sakai H. SAIFUL HUDA (Koordinator Kecamatan Bugulkidul) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) : <br /><br />6. Saksi HERMAN FELANI, Saksi MUHAMMAD NAFIK, S.Ps.I dan Saksi AL AMIN NUR ROFIO, S.Pd (Koordinator Kecamatan Panggungrejo) menyerahkan uang hasil pemotongan dana BOP sebesar Rp91.500.000 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). <br /><br />Total dana yang diterima oleh Saksi AL AMIN NUR ROPIQ, S.Pd sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWq1zxWHosplj-K7HGkZYSJl2yyieV176XdbHmLvWynTG_uv_IY241ZU7rYiuWpmEPGHJ-85fsZwk3e7FlK1h2B9u-5Um0bYClgBbVJXsjxAnaPvRKh9Y4HCsihgMoJcNrYkd_xymwcEw/s1366/IMG20210823143727.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWq1zxWHosplj-K7HGkZYSJl2yyieV176XdbHmLvWynTG_uv_IY241ZU7rYiuWpmEPGHJ-85fsZwk3e7FlK1h2B9u-5Um0bYClgBbVJXsjxAnaPvRKh9Y4HCsihgMoJcNrYkd_xymwcEw/w640-h288/IMG20210823143727.jpg" width="640" /></a></div>Setelah Saksi AL AMIN NUR ROPIQ, S.Pd.I menerima dana pemotongan BOP sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dari masing-masing koordinator Kecamatan, kemudian Saksi AL AMIN NUR ROFIQ,S.Pd. menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada Terdakwa II NURDIN S.Pd bin M. AMIN ABO secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali bertempat di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Darul Kharomah Jalan Letjend Sutoyo Kota Pasuruan, yaitu : <br /><br />1. Pada tanggal 20 September 2020 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). 2. Pada tanggal 24 September 2020 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 3. Pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). 4. Pada tanggal 03 Oktober 2020 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 5. Pada tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). 6. Pada tanggal 10 Oktober 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). <br /><br />Setelah Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menerima uang pemotongan dana BOP MDT sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi AL AMIN NUR ROFIO, S.Pd., kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.LA. bin SOEMARTO melalui Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.T. secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), yaitu : <br /><br />1. Pada sekitar akhir bulan September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertemput di rumah makan Food Veranda Taman Dayu Kecamatan Panam Kabupaten Pasuruan jumlah yang diserahkan sebesar Rp66.000.000 (nam puluh enam juta rupiah), <br /><br />2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah penyerahan yang pertama bertempat di Warung Sumringah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, jumlah yang diserahkan sebesar Rp33.000.000 (tiga putuh tiga juta rupiah). <br /><br />3. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, 2 (dua) minggu setelah penyerahan yang kedua bertempat di dekat Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA. di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durenscwu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, <br /><br />Bahwa Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, ST. setelah menerima uang dari Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO langsung menyerahkan selaruhnya kepada Terdakwa I  RINAWAN HERASMAWANTO, STA, bw SOEMARTO bertempat di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA, yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durernsewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. <br /><br />Setelah Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A. bin SOEMARTO menerima uang hasil pemotongan BOP sebesar Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO, kemudian Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A. bis SOEMARTO menyerahkan kembali kepada Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sebagai imbalan karena Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO sudah membantu penyaluran BOP. <br /><br />Bahwa Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menggunakan uang sebesar Rp173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tahum Anggaran 2020, sebagai berikut : <br /><br />1. Diserahkan kepada Saksi CHUMAIDI Rp6.000.000,; 2. Diserahkan kepada Saksi Dr. Drs. MUNIF, M.Ag. selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),; 3. Membeli mobil Toyota Kijang Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah),; 4. Membayar cicilan Honda Beat Rp611.000,;  5. Membayar service mobil Toyota Kijang Rp1.500.000,; 6. Membayar cicilan Bank Syariah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 7. Membeli 4 (empat) buah ban mobil Toyota Kijang Rp2.000.000,;  8. Kebutuhan hidup Terdakwa II NURDIN S.Pd. bin M. AMIN ABO sehari-hari sebesar Rp2.639.000,; 9. Dan uang sebesar Rp111.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menjadi tanggung jawab pribadi Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bia M. AMIN ABO. <br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya BOP. Kemudian Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Lakadya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang juga selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA., seharusnya mengawal dan mensukseskan penyaluran BOP tersebut. <br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut bertentangan dengan : <br /><br />1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Adimistrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam ketentuan Pasal 46 menyatakan, bahwa Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dilarang : <br /><br />a. huruf b : Menyalahgunakan dan melampaui tugas yang diberikan sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota,; b. huruf d : Menyalahgunakan informasi, tugas, dan status untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain,; c. huruf g : Melakukan Pungutan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan, <br /><br />2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, pada Bab III Sub C angka 1 menyebutkan : BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid19 ini dilarang untuk hal-hal sebagai berikut : huruf j, “Membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Rencana Pemanfaatan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19”. <br /><br />3. Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-80S/1IJ/PS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Early Warning Atas Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren, sebagai berikut : <br /><br />a. Pelaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. <br />b. Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. <br />c. Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya: <br />- Melakukan persekongkolan / kolusi. <br />- Tidak mengandung unsur penyuapan. <br />- Tidak mengandung unsur gratifikasi. <br />- Tidak mengandung unsur benturan kepentingan. <br />- Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi.<br />- Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat. <br />- Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.TL.A bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah menimbulkan kerugian pada Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa I RINAWAN HERASMAWANTO, S.TL.A bin SOEMARTO dan Terdakwa II NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Dakwaan Primair) Pasal 2 ayat (1), (atau Subsidair Pasal 3 atau Kedua Pasal 12 huruf B atau Pasal 12 huruf e)   jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Tenaga Ahli DPR RI dan Asisten Lawyer Azhar Pasaribu Partners Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana ‘Pesantren’ Rp305,5 Juta

#Uang “haram” mengalir ke Plt. Kemenag Kota Pasuruan Dr. Drs. Munif, M.Ag. Apakah akan terseret sebagai tersangka, atau akan “terselamatkan?...

»