Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Dituntut 4 Thn Penjara

<div><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan atau berhenti samapai disini saja?” </span></span>   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKbgItZSycI09DzSmTOLls5F3cvSIB1Yab_4aUvWIdscglp8KBW_zp3WCy-EIoAVpXy2n5tQxalqihQVXXwpy0-uLKvtvTpmzpKlVyX17RvxSUwfeYoDK2uPMvKA38xVeuMoKcJQ4bmw/s800/JPU+KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKbgItZSycI09DzSmTOLls5F3cvSIB1Yab_4aUvWIdscglp8KBW_zp3WCy-EIoAVpXy2n5tQxalqihQVXXwpy0-uLKvtvTpmzpKlVyX17RvxSUwfeYoDK2uPMvKA38xVeuMoKcJQ4bmw/w640-h640/JPU+KPK.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 16 Maret 2021, menuntut terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang (2010-2015 dan Periode 2016-2021) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti UP) sejumlah Rp6.375.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp6.375.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari beberapa rekanan (pengusaha kontraktor) melalui teman terdakwa yaitu Ery Armando Talla yang juga seorang pengusaha sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, dan perbuatan terdakwa Rendra Kresna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Selain Terdakwa Rendra Kresna, Tim JPU KPK juga menuntut teman dekat terdakwa Rendra Kresna yaitu terdakwa Eryk Armando Talla seorang pengusaha, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti UP) sejumlah Rp4.875.000.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp4.875.000.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari beberapa rekanan (pengusaha kontraktor)sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, dan perbuatan terdakwa Eryk Armando Talla sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxN2mcvIFzjCMIwQHupmF5TInOACanfgtvKI75dGEultzKJi6JpZnpPrSmEDeOFDHspvRfHB_fCxieFh6UKfLt6_8_vU8yQZcGz93hrD0qPB-PFt3N7KepL6nFLzxNe-xPPZlj-8SAZiA/s1334/IMG20210316181752.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxN2mcvIFzjCMIwQHupmF5TInOACanfgtvKI75dGEultzKJi6JpZnpPrSmEDeOFDHspvRfHB_fCxieFh6UKfLt6_8_vU8yQZcGz93hrD0qPB-PFt3N7KepL6nFLzxNe-xPPZlj-8SAZiA/w640-h288/IMG20210316181752.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Rendra Kresna dibacakan oleh JPU Arif Suhermanto, Handry Sulistiawan dan Richard Marpaung mantan Kasi Penkum Kejati Jatim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 16 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu I Ketut Suarta, SH., MH,  dan Hakim Ad Hock Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawa, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rendra Kresna, yakni Haris Fajar dkk, dan Iki Dulagin dkk selaku Tim Pensehat terdakwa Eryk Armando Talla. <br /><br />Sementara terdakwa Rendra Kresna mengkuti persidangan melalui Vidcon di Lapas Sidoarjo, karena terdakwa Rendra Kresna sedang menjalani hukuman sebagai terpidana Korupsi Suap, dan Eryk Armando Talla mengikuti juga mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan Merah Putih KPK  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung terpisah dalam 2 session yang dimulai sejak pukul 18.30 WIB. Yang pertama sidang tuntutan untuk terdakwa Rendra Kresna, kemudian dilanjutkan sidang tuntutan untuk terdakwa Eryk Armando Talla dengan Majelis Hakim yang sama dengan dibantun Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH<br /><br />Untuk diketahui. Pada awal tahun 2018, Rendra Kresna terseret dalam perkara Korupsi bersama Ali Murtopo seorang pengusaha dan bekerja sama dengan Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres). Keduanya saat ini sudah berstatus terpidana<br /><br />Pada tanggal 9 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) selama 6 (enam) tahun terhadap Rendra Kresna karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp4.075.000.000 dari total tuntutan JPU KPK sebanyak Rp7.502.300.000 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Terpidana Rendra Kresna dijerat pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA50vBkbWNvZ01z7a6sMfTegJEtw9Z35Oe3sy-XFZfRkPLi0IIzDJARcAG6CjSQxBbW14c4bA81LwyZeHnfcGyJfGXzprfkH0hMZ1XjnAWaC-ogIDjLgIKDsCZNkDQp1hvGDszrLpmaks/s765/Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="337" data-original-width="765" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA50vBkbWNvZ01z7a6sMfTegJEtw9Z35Oe3sy-XFZfRkPLi0IIzDJARcAG6CjSQxBbW14c4bA81LwyZeHnfcGyJfGXzprfkH0hMZ1XjnAWaC-ogIDjLgIKDsCZNkDQp1hvGDszrLpmaks/w640-h282/Eryk+Armando+Talla%252C+Ali+Murtopo+dan+Rendra+Kresna.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Ali Murtopo di Vonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 28 Pebruari 2019 karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Krupsi Pemberian Hadiah Berupa Uang sebesar Rp3,4 miliar sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011. Ali Murtopo dijera Pasal 5 ayat (1) humf  b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan saat ini Ali Murtopo melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) atas hukuman membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1.8 miliar. Karena uang sebesar Rp1.8 miliar itu ternyata sudah di setorkan ke Eryk Armando Talla sesuai bukti yang ditunjukan Ali Murtopo dalam persidangan saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Eryk Armando Talla pada Selasa, 16 Pebruari 2021. Total uang sebagai fee proyek yang diserhakan Ali Murtopo ke Eryk Armando Talla adalah sebesar Rp29 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara Korupsi terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla inipun tak lama lagi akan berakhir, tinggal menunggu putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadila Tipikor Surabaya setelah agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum Tedakwa<br /><br />Sedikit ada yang menarik tentang terdakwa Eryk Armando Talla yang mendapat “penghargaan” sebagai JC (Justice Collaborator) dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan dari Komisi Pemberantasan Korupi, karena terdakwa Eryk Armando Talla dianggap sebagai pihak yang membongkar kasus ini<br /><br />Pemberian penghargaan sebagai JC terhadap terdakwa Eryk Armando Talla adalah, karena LPSK dan KPK menganggap bahwaterdakwa Eryk Armando Talla bukan sebagai salah satu pelaku utama bersama Rendra Kresna<br /><br />Padahal dari fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Eryk Armando Talla adalah salah satu pelau utaman bersama Rendra Kresna selaku Bupati Malang. Dan mungkin itulah sebabnya, terdakwa Eryk Armando Talla dijerat sebagai penerima Hadiah Berupa Gratifikasi berupa uang sebesar Rp4 miliar lebih dan juga sebagai pemberi sama seperti terpidana Ali Murtopo.<br /><br />Pemberian JC kepada terdakwa Eryk Armando Talla, bisa jadi akan diikuti oleh pelaku Korupsi lainnya sekalipun sebagai pelalu utama untuk mendapatkan hukuman ringan asalalkan mau mengungkap kasus yang menyeret dirinya.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfJgwg9pZIxR6NKbGTYMTm1nuVsB5itKCmQ8MXQq0X_fBbm4BmOeXM-VzgV0LJeZyYxhcu6cA174BcAGooQKC5-qn8YAhFgrHdflKupeh8dC32RAQ3LOwd12nqsCgrxUeq-IQYKm-YtA/s956/IMG20210316181652.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="561" data-original-width="956" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfJgwg9pZIxR6NKbGTYMTm1nuVsB5itKCmQ8MXQq0X_fBbm4BmOeXM-VzgV0LJeZyYxhcu6cA174BcAGooQKC5-qn8YAhFgrHdflKupeh8dC32RAQ3LOwd12nqsCgrxUeq-IQYKm-YtA/w640-h376/IMG20210316181652.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dari fakta yang terungkap dalam persidangan sejak pertama kali kasus perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo diadili di Pengadilan Tipikor pada tahun 2019, dan kasus kedua, antara terdakwa yang juga terpidana Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla diadili sejak akhir tahun 2020 terungkap, bahwa aliran uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sejak 2012 hingga 2018 sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bukan hanya dari Ali Mutopo melalui Eryk Armando Talla dan Yukebeth (istri Eryk Armando Talla), melainkan dari pihak-pihak lain, diantaranya Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press, Media Group Jawa Pos), Bagus Trisakti (Direktur PT Jakarta Ekspres), Mansur (Direktur PT Tiga Serangkai), Mansyur Tualeka (selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai), Hari Mulyanto, Moh. Zaini Iliyas, Choiriah dan Adik Dwi Purwanto (dari CV Perkasa), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Andi Nata Elianda (adik Eryk Armando Talla) dan Ubaidilah (Kontraktor) serta Galih Putra Pradhana  (IT Hecker)<br /><br />Selain keterlibatan pihak swasta selaku pemberi fee proyek, juga melibatkan pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang, diantaranya Khusnul Farid (Ketua Panitia Pengadaan di PPE LPSE Kab.Malang), Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kab. Malang), Swandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012),  Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE), Edi Suhartono (Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang), Heri Tanjung (Kabag PPE LPSE Kab.Malang)<br /><br />Sehingga tak salah, ketika Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH mengatakan, bila Jaksa mau mengembangkan kasus ini, maka para saksi bisa menjadi “tersangka” berikutnya.<br /><br />“Dari tadi semua mengatakan Rendra, Bupati, Eryk. Seolah-olah ada main mata. Karena yang terjadi seperti itu. padahal, Bapak-Bapak (saksi) ini punya andil dalam perkara ini. Kalau Penuntut Umum mengembangkan kasus ini, giliran Saudara,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH yang merasa geram mendengarkan keterangan para saksi pada persidangan, Selasa, 26 Januari 2021<br /><br />“Tri Darmawan Sambodo (saksi), kalau itu benar, setelah Bupati, Eryk, Ali Murtopo, berarti saudara yang berikutnya (jadi tersangka). Karena saudara bilang tadi saudara Gali (maksudnya Galih Putra Pradhana  selaku Hecker). Padahal saudara ikut membantu,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH kemudian<br /><br />Ibarat Peribahasa yang berbunyi, “Sepala-pala mandi biarlah basah. Yang artinya, Mengerjakan sesuatu janganlah tanggung-tanggung”. Masyarakatpun bertanya, siapa tersangka berikutnya?. Apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, atau berhenti samapai disini saja?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZIgdA0k0rzPJtnWJ9jpjiQbUuEcGBb3zEXxE2kZEPnwLLieZLuwUNXPnOCdp245a_7AYm68_JXRtSJ0_L__Y6Eq6LqYINxQmCtZ4adBkH2iImqKZ8IFp3pCNgQtNier45D5Tpsyyvpfc/s1334/IMG20210316181613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZIgdA0k0rzPJtnWJ9jpjiQbUuEcGBb3zEXxE2kZEPnwLLieZLuwUNXPnOCdp245a_7AYm68_JXRtSJ0_L__Y6Eq6LqYINxQmCtZ4adBkH2iImqKZ8IFp3pCNgQtNier45D5Tpsyyvpfc/w640-h288/IMG20210316181613.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa hingga saat ini JPU belum menerima informasi dari penyidik apakah ada pengembangan atau tidak.<br /><br />“Hingga saat ini, JPU belum menerima informasi,” kata JPU KPK Arif Suhermanto <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aneh memang, bila KPK, sebagai lembaga Antirasuah, suatu-stunya lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang Khusus menangani Perkara Korupsi di tanah air tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi yang menyeret Bupati Malang Rendra Kresna dan Ali Murtopo sera Eryk Armando Talla.<br /><br />Padahal sangat jelas terungkap dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, yang diakui para saksi-saksi sebagai pihak-pihak yang terlibat baik swasta maupun pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, pada tahun 2019, saat KPK menangani kasus Korupsi “Pokir, uang sampah dan 1 persen” dalam pembahasan APBD dan Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015<br /><br />Dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan menjelang Pilwali (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahn 2019), penyidik KPK dapat menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 sebanyak 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 -2019 termasuk Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wiacaksono kecuai Subur Triono, sedangkan 2 anggota Dewan lainnya sudah lebih dahulu dipanggil Sang Ilahi alis meningga dunia. <br /><br />Jumlah terpidana dalam kasus inipun sebenyak 45 orang, yang terdiri dari 42 anggota Dewan, Wali Kota Moch. Anton, Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot dan Sekretaris Daerah/ Kota Sucipto. Pun demikian, dalam kasus ini masih ada yang “selamat dan sejahtera serta senyum bahagia” sebagai penonton karena KPK tidak menyeretnya walaupun terlibat sesuai fakta persidangan<br /><br />Disisi lain, masyarakat penggiat anti Korupsi mengagung-agungkan KPK karena dianggap sebagai lembaga yang berani mengungkap kasus Korupsi dan menyeret pihak-pihak yang terlibat hingga tuntas.<br /><br />Lalu apakah KPK akan menyeret pihak-piahk yang terliat dalam kasus Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna atau dianggap sudah cukup di sini saja?. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxQvbZQnWJ59ZNeJpZRqoc8jfjdlaCffDJ81UG5y3cF-6TKo7Bj6J9C_r08AAQJAtktLWl1d80rDX5-WQi-LYgDLSCpAxu8RlMyheq2rM7gN-AiXCk5UnC_Uu_2vzOSUjcDIdGj2I049k/s817/IMG20210302141234.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="817" height="470" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxQvbZQnWJ59ZNeJpZRqoc8jfjdlaCffDJ81UG5y3cF-6TKo7Bj6J9C_r08AAQJAtktLWl1d80rDX5-WQi-LYgDLSCpAxu8RlMyheq2rM7gN-AiXCk5UnC_Uu_2vzOSUjcDIdGj2I049k/w640-h470/IMG20210302141234.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, ERYK ARMANDO TALA menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang RENDRA KRESNA dan SUBHAN, untuk kepentingan kampanye pasangan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).<br /><br />Setelah Pasangan RENDRA KRESNA dan SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang, maka Terdakwa ditugaskan oleh RENDRA KRESNA untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.</span></b><br /><br />Pada tahun 2011 MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan Terdakwa sebagai orang kepercayaan RENDRA KRESNA (Bupati Malang) yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Pada awal Juli 2012 MASHUD YUNASA menemui Terdakwa di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada pertengahan bulan Juli 2012, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MASHUD YUNASA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Terdakwa akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan RENDRA KRESNA<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa menemui RENDRA KRESNA di Pringgitan Kabupaten Malang, melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012, atas laporan tersebut RENDRA KRESNA menyampaikan untuk dilaksanakan.<br /><br />Selanjutnya atas usaha Terdakwa dan dengan persetujuan RENDRA KRESNA, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (Sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta Terdakwa untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh Terdakwa karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi Untuk mengerjakan semuanya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah RENDRA KRESNA uang tersebut kemudian diserahkan kepada RENDRA KRESNA dengan perincian:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibIOmAEXul7aaxypa5Qnni92YoNONuxMYWtjM_IqRquyze61-as3PqG8Z-yjYtz9npAxL9JcRWqdZkkRfquPcpNDMVVOFkoED9KLhA-VApUxlRU48iX42VxnCpRW1IsIWMlXhwU57uGN8/s639/IMG20201217112216-3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibIOmAEXul7aaxypa5Qnni92YoNONuxMYWtjM_IqRquyze61-as3PqG8Z-yjYtz9npAxL9JcRWqdZkkRfquPcpNDMVVOFkoED9KLhA-VApUxlRU48iX42VxnCpRW1IsIWMlXhwU57uGN8/w640-h360/IMG20201217112216-3.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROSAKH (anak RENDRA KRESNA) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, Terdakwa di Peringgitan Kabupaten Malang menyerahkan uang sejumlah Rp575.000.000 (/ima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013 yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang pada 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><b><span style="font-size: large;">II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</span></b><br /><br />Sekitar awal tahun 2012, Terdakwa bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu untuk menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<br /><br />Terdakwa juga Menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada RENDRA KRESNA, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang. Pada awal Februari 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jin. Ir. Sukamo No 26 Kota Batu.<br /><br />Pada awal Maret 2012, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu. Atas perintah RENDRA KRESNA, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu RENDRA KRESNA, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait RENDRA KRESNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan penggunaan uang tersebut kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Bahwa sejak menerima uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), RENDRA KRESNA tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieN0VMxcDSLjOs0ju5IBunoDJ6jCh6dGtuh5fQwli9LURvbzvl0ulYPO1hous3MDEl8biEiufcaGAwh-wLQsnmRY8L6PNPUh6OqUeaDaEaGlKXncl6WOcMMTkfrBJj-JG5NW88aoh6zp0/s640/IMG20201217103505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="438" data-original-width="640" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieN0VMxcDSLjOs0ju5IBunoDJ6jCh6dGtuh5fQwli9LURvbzvl0ulYPO1hous3MDEl8biEiufcaGAwh-wLQsnmRY8L6PNPUh6OqUeaDaEaGlKXncl6WOcMMTkfrBJj-JG5NW88aoh6zp0/w640-h438/IMG20201217103505.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima pemberian uang sejumlah Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh Puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas RENDRA KRESNA, yaitu: <br /><br />Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kelKUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Dan Dakwaan Kedua<br />Pertama</span></b><br /><br />Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA (sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 9 Mei 2019) selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah yaitu menerima uang dari ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa bersama-sama dengan RENDRA KRESNA telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan 2013 kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinj5-UxZt_rD7XGCKWeXyy4AYknWZB28jnIm2JA8092EJxKZ4mAjt0Lbh5kCA_LSzBX6A2nU0INwWafBmqzDQsq2RQnQorPGDem8rdMb7UYMb08z50xrRQMxuJqrPSEtvx11Dhs_9Adgo/s767/Eryk+Armando+Talla+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifik.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="372" data-original-width="767" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinj5-UxZt_rD7XGCKWeXyy4AYknWZB28jnIm2JA8092EJxKZ4mAjt0Lbh5kCA_LSzBX6A2nU0INwWafBmqzDQsq2RQnQorPGDem8rdMb7UYMb08z50xrRQMxuJqrPSEtvx11Dhs_9Adgo/w640-h310/Eryk+Armando+Talla+Diadili+Dalam+Perkara+Korupsi+Gratifik.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br /><b><span style="font-size: large;">1. Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan tahun 2011.</span></b><br /><br />Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Terdakwa selaku orang dekat RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, dan MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye pasangan RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Rendra Kresna menjadi Bupati Malang.<br /><br />Dalam pelaksanaan kampanye, RENDRA KRESNA mendapatkan dana untuk kepentingan kampanye dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dari CHOIRUL ANAM sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus rupiah). Selain itu RENDRA KRESNA juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya.<br /><br />Setelah dinyatakan menang dalam Pilkada pada tanggal 26 Oktober 2010, RENDRA KRESNA dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Terdakwa di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye RENDRA KRESNA.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bersama HENRY M.B TANJUNG diperintah oleh RENDRA KRESNA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA dalam Pilkada, diantaranya ALI MURTOPO dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan HENRY M.B TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, ALI MURTOPO, ERYK ARMANDO TALLA dan GALIH PUTRA PRADHANA.<br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ALI MURTOPO, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY M.B TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Petrnakan, WILLEM PETRUS SALAMENA selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxH7U6rqJU75sT4QBW00LaUf2Onb1_6YOhslVdJS9hPaiiKkHS98MciB1wenszhoULc7369WvtLaxX201jIbj_FATVfwal4wJT95xahOua8J0zB5R28AMQkPjLv4rMx51fsCQhANhyphenhyphenb-M/s1334/IMG20210316181623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxH7U6rqJU75sT4QBW00LaUf2Onb1_6YOhslVdJS9hPaiiKkHS98MciB1wenszhoULc7369WvtLaxX201jIbj_FATVfwal4wJT95xahOua8J0zB5R28AMQkPjLv4rMx51fsCQhANhyphenhyphenb-M/w640-h288/IMG20210316181623.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang Eprocurement agar pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan,  yakni untuk proyekproyek di dinas pengairan sebesar 17,5% - 20 %, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17.5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% -  20%. Dalam pertemuan itu ALI MURTOPO ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ALI MURTOPO dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Terdakwa akan berkoordinasi dengan HENRY M.B TANJUNG guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA<br /><br />Sedangkan ALI MURTOPO akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. Karena ALI MURTOPO telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, ALI MURTOPO melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari BAGUS TRISAKTI meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD. b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP. c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD.<br /><br />Selanjutnya, dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, ALI MURTOPO, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh ALI MURTOPO sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, ALI MURTOPO mengikuti pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan, yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa dan GALIH PUTRA PRADHANA melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi informasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan ALI MURTOPO tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut:<br /><br />1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.<br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri<br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEist97RcX_EXZJ2BmVDvQTeOT_mXxCVcwfNh73hKQ2F46qXvm7-AkAUKMMJSNfzMEPW9kmFPTyLdZwIsD82i63Z6HYnYZqGSR69Wuf-nZr4kUOxZBQvNkNGaby38FmRE4DYm5Fx2bF3k1g/s330/Screenshot_2021-03-02-21-42-40-58.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="239" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEist97RcX_EXZJ2BmVDvQTeOT_mXxCVcwfNh73hKQ2F46qXvm7-AkAUKMMJSNfzMEPW9kmFPTyLdZwIsD82i63Z6HYnYZqGSR69Wuf-nZr4kUOxZBQvNkNGaby38FmRE4DYm5Fx2bF3k1g/w464-h640/Screenshot_2021-03-02-21-42-40-58.jpg" width="464" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:<br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815<br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775,00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.<br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400,00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada ALI MURTOPO seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Dari MOH ZAINI ILYAS selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik ALI MURTOPO nomor 3170461010<br /><br />b. Dari ADIK DWI PUTRANTO sejumlah Rp11.885.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898<br /><br />c. Dari HARI MULYANTO sejumlah Rp4.552.300.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287, nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.<br /><br />d. Dari CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Selanjutnya sebagian uang tersebut diberikan ALI MURTOPO kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000,00 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa menerima uang dari ALI MURTOPO sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya RENDRA KRESNA memerintahkan Terdakwa agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang di Kabupaten Malang.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZWJQ_hgPhO7sMQ_dmZtM3I5Pik2BjHkHl4UY-QXp_VH2fUHWC7lq2mPbgFGOrMZO8PWyT7tbkaw1Pq1sEBgoVaCT5tt8I4_dHtaoANmOfiAMhM7sCvHx042jHKBazvXXj-pPhA9ULJ8c/s1334/IMG20210316181749.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZWJQ_hgPhO7sMQ_dmZtM3I5Pik2BjHkHl4UY-QXp_VH2fUHWC7lq2mPbgFGOrMZO8PWyT7tbkaw1Pq1sEBgoVaCT5tt8I4_dHtaoANmOfiAMhM7sCvHx042jHKBazvXXj-pPhA9ULJ8c/w640-h288/IMG20210316181749.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">2. Pada tanggal 13 Januari 2012, RENDRA KRESNA meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Menindaklanjuti perintah tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di gudang Jalan Raya Karangploso.<br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, RENDRA KRESNA kembali meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui BUDIONO. Atas permintaan tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada BUDIONO.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012, ALI MURTOPO kembali menyerahkan uang fee kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang.<br /><br />5. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa atas perintah RENDRA KRESNA juga beberapa kali menerima uang dari ALI MURTOPO secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (Jima ratus empat puluh enam juta rupiah).<br /><br />Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, RENDRA KRESNA juga menerima sejumlah uang dari HARI MULYANTO sejumlah Rp881.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279<br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.<br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291<br /><br />Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk RENDRA KRESNA dari proyek yang dikerjakan oleh ALI MURTOPO dengan menggunakan CV Karya Mandiri.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013</span></b>.<br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG dan UBAIDILLAH selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada UBAIDILLAH dengan kompensasi fee untuk RENDRA KRESNA sebesar 22,5% dari nilai kontrak.<br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh UBAIDILLAH.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnSQ2JOCNuh0M16Wgmv8nAFyxL6RN-Srpz11jK_X2atHzPNM-ojz9StK3K-I8IQCitZ23fb1qfw5FysK4ZaYmBsRscpYfSs3C86NxJqkcaGuldPDZhpve-fHmhngeszyXC2WMMx7p-sjw/s639/IMG20201217104856-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnSQ2JOCNuh0M16Wgmv8nAFyxL6RN-Srpz11jK_X2atHzPNM-ojz9StK3K-I8IQCitZ23fb1qfw5FysK4ZaYmBsRscpYfSs3C86NxJqkcaGuldPDZhpve-fHmhngeszyXC2WMMx7p-sjw/w640-h360/IMG20201217104856-1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, UBAIDILLAH memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada dinas pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:<br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.<br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.<br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000,00 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.<br /><br />Setelah RENDRA KRESNA dan Terdakwa memberikan beberapa proyek tersebut kepada UBAIDILLAH, RENDRA KRESNA melalui Terdakwa menerima fee dari UBAIDILLAH seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA yakni:<br /><br />a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), b. Tanggal 28 Desember 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br />Selain itu, RENDRA KRESNA dan Terdakwa juga menerima uang realisasi fee sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH, yang kemudian dipergunakan oleh RENDRA KRESNA untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anaknya yakni KRESNA TILOTTAMA PHROSAKH di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH metalui A. KHOLIK menggunakan bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA<br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) melalui bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Terdakwa yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama KURNIAWATI yang merupakan istri UBAIDILLAH<br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama KURNIAWATI.<br /><br />Bahwa Terdakwa dan RENDRA KRESNA mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena RENDRA KRESNA dan Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jbt/Nng)<br /></div></div>

News Tipikor Rendra Kresna (Eks.Bupati Malang) dan Eryk Armando Talla Dituntut 4 Thn Penjara

“Siapa tersangka berikutnya, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan atau berhenti ...

»

RM Bank BRI KCP Dolopo Madiun Terbukti Korupsi, 10 Pegawai Lainnya Calon Tersangka

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam Putusannya Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Madiun untuk memproese secara hukum terhadap Pimpinan BRI Cabang Pembantu Dolopo Cabang Madiun dan pegawai lainnya#</span></span>  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbRaE2rYRaClXta8UTJxW9YT8QU9BbdB8UZKaDF-5fWO0BmN5OT__M6uq97yLyU2uig3tDCDWg0EXTVQ6GruZOmJqjL5hSHzbJwvpOytg-uMYFxZq_lovdjJBfWfQDzELo12JLm8_M1Fg/s1104/IMG20210309134642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="1104" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbRaE2rYRaClXta8UTJxW9YT8QU9BbdB8UZKaDF-5fWO0BmN5OT__M6uq97yLyU2uig3tDCDWg0EXTVQ6GruZOmJqjL5hSHzbJwvpOytg-uMYFxZq_lovdjJBfWfQDzELo12JLm8_M1Fg/w640-h342/IMG20210309134642.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Perkara Korupsi Dana Desa dan Perkara Korupsi Bank BRI, sepertinya menjadi perkara “Primadona” yang diadili oleh Majelis Hakim Pengadila Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Namun yang menggelitik adalah, terkait tersangka/terdakwa yang diseret oleh Jaksa Penuntut Umum hanya Satu orang saja, tak ubahnya pelaku Kriminalitas atau pencopet jalanan<br /><br />Sementara dalam Undang-Udang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 maupun pasal 3 yang seringkali dikenakan untuk menjerat tersangka/terdakwa sangat jelas berbunyi, “.....melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara....”, artinya ada pihak lain namun entah dimana dan siapa<br /><br />Padahal, pemerintah atau Aparat Penegak Hukum (APH) mengatakan, bahwa Korupsi adalah salah satu Tindak Pidana Kejahatan yang luar biasa, sehingga para penggiat anti Korupsipun ‘berteriak’ agar pelaku Korupsi dihukum mati seperti pelaku Tindak Pidana Narkotika (Sabu-Sabu) dan Teroris. Benarkah Korupsi adalah suatu Tindak Pidana Kejahatan yang luar biasa ? Apakah perbuatan Korupsi itu memang hanya dilakukan oleh satu orang saja ? <br /><br />Karena faktanya, pelaku Korupsi yang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Khusunya, ‘tak ubahnya seperti pencopet jalanan’ karena pelaku yang diseret hanya satu orang saja, salah satunya perkara Korupsi Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dolopo Cabang Madiun yang hanya menyeret Roni Sutanto selaku Relationship Manager (RM) Bank BRI KCP Dolopo Cabang Madiun sebagai tersangka/tedakwa yang di Vonis Pidana Penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 9 Maret 2021<br /><br />Anehnya, kasus perkara Korupsi Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Dolopo Cabang Madiun, ternyata ada peran pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawa dan diminta oleh Majelis Hakim agar Jaksa Penuntut Umum memprosesnya secara hukum. Hal ini diucapkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang dibacakan dalam persidangan, Selasa, 9 Maret 2021<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun akan memproses secara hukum nama-nama yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, atau biarlah itu hanya ada dalam putusan Majelis Hakim ?<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan saksi menjadi tersangka, “bisa jadi tugas penyidik mungkin akan berkurang atau juga sebaliknya”<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3VTvsNkSnAEntcY4iAHBoAx53jLBBWdNt76Hq_AX_RJqXIpVRf1YoOJksv6rW3KWFiUfn51drNbs8gfsPU_IhA19ADBbRpZLTeS6lNCYb0gdWSE0ErXjBA04rOuJ3VagnTrXbVw5_IPA/s1334/IMG20210309134635.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3VTvsNkSnAEntcY4iAHBoAx53jLBBWdNt76Hq_AX_RJqXIpVRf1YoOJksv6rW3KWFiUfn51drNbs8gfsPU_IhA19ADBbRpZLTeS6lNCYb0gdWSE0ErXjBA04rOuJ3VagnTrXbVw5_IPA/w640-h288/IMG20210309134635.jpg" width="640" /></a></div>Selasa, 9 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadila Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Roni Sutanto selaku Relationship Manager (RM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dolopo Cabang Madiun dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp300 juta subsidait 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.156.418.795 (dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) subsider pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi mengambil uang nasabah yang disimpan di Bank BRI KCP Dolopo Cabang Madiun pada tahun 2019 sebesar Rp2.156.418.795 berdasarkan audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur tanggal 8 September 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Roni Sutanto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 9 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota selaku Hakim Ad Hock yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa serta JPU dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference di Rutan (rumah tahanan negara) Kab. Madiun karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa secara melawan hukum mengambil uang nasabah dan melakukan pemindahbukuan tabungan nasah Bank BRI Cabang Pembantu Dolopo Madiun tanpa ada surat kuasa dari para nasabah selaku pemilik rekening, dimana uang nasabah tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri<br /><br />“Terdakwa mengambil uang nasabah bank BRI KCP Dolopo cabang Madiun secara tidak sah sebesar2.156.418.7 yang dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa maka terdakwa haruslah membayar uang pengganti sebesar Rp2.156.418.795,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Roni Sutanto selaku Relationship Manager (RM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dolopo Cabang Madiun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Berdasarkan fakta di dalam persidangan, bahwa ada peran pihak lain yang membantu terdakwa hingga terjadi Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.156.418.795, karena proses pemindahbukuan secara berulangkali yang tidak sesuai dengan SOP BRI namun tetap dilaksanakan. Maka terhadap pihak-pihak yang terlibat haruslah bertanggungjawab dan diproses secara hukum<br /><br />Majelis Hakim juga mengatakan terkait keterangan saksi Silvia selaku auditor Bank BRI yang mengatakann bahwa apa yang dilakukan oleh para pegawai Bank BRI KCP Dolopo Madiun yang memberikan buku tabungan, kartu ATM berserta nomor PINnya kepada terdakwa, hal itu diperbolehkan.<br /><br />“Namun saksi tidak dapat menunjukan aturan hukumnya secara tertulis dalam persidangan,” kata Majelis Hakim saat membaca putusannya<br /><br />Atas pertimbangan majelis dan agar peristiwa ini tidak terulang kembali demi kebaikan Bank BRI itu sendiri Serta agar petugas Bank BRI dalam melaksanakan tugasnya mengedepankan prinsip kehati-hatian Maka sangat logis dan masuk akal apabila apabila <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW3i7MARevffx7CwwH7ZsJVyfhp1clPtC2HOVG0NLJY9Yj5Fd97VD9RatISMZ191OPJghDnBYV7U1q3GONzmaU2lxrC7eH8swKx4Y9Qk-xO6e7WS5hC9gwykldgAoOF7llfuTau6E9uKw/s1104/IMG20210309134642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="1104" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW3i7MARevffx7CwwH7ZsJVyfhp1clPtC2HOVG0NLJY9Yj5Fd97VD9RatISMZ191OPJghDnBYV7U1q3GONzmaU2lxrC7eH8swKx4Y9Qk-xO6e7WS5hC9gwykldgAoOF7llfuTau6E9uKw/w640-h342/IMG20210309134642.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim mempertimbangkan, “Agar Jaksa Penuntut Umum untuk memproses secara hukum pula bagi pihak-pihak yang memberi peluang, kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil uang dari rekening para nasabah baik melalui kartu ATM maupun pemindahbukuan baik melalui petugas yang membantu transaksi, petugas Teller maupun petugas lain” <br /><br />“Terkait pihak-pihak yang turut membuat transaksi sehingga dapat dijalankan walaupun pemindahbukuan, pemberian kartu ATM berserta Nomor PIN dan buku tabungan para nasabah tidak sesuai dengan SOP BRI, namun tetap dilaksanakan, maka harus ikut bertanggungjawab serta harus ikut diproses secara hukum atas keteledoran hingga menimbulkan terjadinya kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah,” kata Majelis Hakim dalam putusannya<br /><br />Majelis Hakimpun membeberkan nama-nama serta peran 10 pegawai Bank BRI KCP Dolopo Cabang Madiun yang terlibat dalam perkara ini dan harus diproses secara hukum, diantaranya ; 1. Agung Prasetyo. Perannya, membantu terdakwa melakukan pemindahbukuan secara tidak benar. 2. Rahmat Pratiwi. Perannya, membantu terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan secara tidak benar. 3. Nanda. Selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Dolopo Cabang Madiun. Perannya, membantu terdakwa meloloskan transaksi pemindahbukuan berulang kali secara tidak benar. <br /><br />Dan ke- 4. Subandrio. Perannya, membantu terdakwa meloloskan transaksi pemindahbukuan berulang kali secara tidak benar. 5. Martua Kris. Selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Dolopo Cabang Madiun. Perannya, membantu terdakwa menyetujui transaksi pemindahbukuan berulang kali secara tidak benar. 6. Dimas Aditya Nugroho. Perannya, membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PINnya kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa dari pemilik ATM. 7. Subiantoro, pegawai BRI cabang Madiun. Perannya, membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PINnya kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa dari pemilik ATM. <br /><br />Serta ke- 8. Arisna, pegawai BRI cabang Madiun. Perannya, membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PINnya kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa dari pemilik ATM. 9. Wisnu, selakku Customer Service. Perannya, membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan, kartu ATM beserta nomor PINnya kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa dari pemilik ATM. 10. Nanda Yaqut, selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Dolopo. Perannya, membantu terdakwa dengan cara menyetujui proses pemindahbukuan berulang kali secara tidak benar. <br /><br />“Serta pihak-pihak lain yang belum disebutkan namanya namun ikut bertanggungjawab dalam perkara aquo ini,” ucap Majelis Hakim<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Roni Sutanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Roni Sutanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.156.418.795 paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH<br /><br />Atas Putusan tersebut, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir,” jawa terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor RM Bank BRI KCP Dolopo Madiun Terbukti Korupsi, 10 Pegawai Lainnya Calon Tersangka

#Dalam Putusannya Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Madiun untuk memproese secara hukum terhadap Pimpin...

»

Harga SK PNS Kab. Nganjuk Antara 50 – 70 Juta Rupiah

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQYOQvMTECMv5BwGZkVm0NZWTMkjqP5Xack0na700jRpRh0eOBbGvnjSJojSL2cDnvN1Uq1sPLPE1z9cI4cP33xJONMpa6tYEJC46di0DHNkrf3CEU10oqjZ5YCyuy4_zbbXtDdSuLw1E/s985/2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="985" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQYOQvMTECMv5BwGZkVm0NZWTMkjqP5Xack0na700jRpRh0eOBbGvnjSJojSL2cDnvN1Uq1sPLPE1z9cI4cP33xJONMpa6tYEJC46di0DHNkrf3CEU10oqjZ5YCyuy4_zbbXtDdSuLw1E/w640-h320/2.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saki Putu Pratikno, depan sebelah kanan   <br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara), ternyata harganya berpariasi, tergantung Ijazah terakhir yang dimilikinya, yaitu untuk tingkat SMA atau SMU (Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Umum) sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah. Lalu berapa untuk jabatan Kepala Dinas ?. <br /><br />Hal ini terungkap dari keterangan saksi di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin, 8 Maret 2021 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah berupa Uang sebesar Rp25.6 miliar dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sejumlah Rp10.7 miliar sejak tahun 2012 hingga 2017 lalu dengan terdakwa yang juga terpidana Korupsi Tafiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013 – 2018<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5W58r0LvP2HQI95RRMRqQKFySr0Jly_7eRD-rx20ksktTp8Nt1ODj-u5wLFXdDOzDx_u0AP98uqFyzO193lbhXarY8NXrmGSSmzSyS8GYFBjaFia8Kl0nUXDPvY6FnjNj0e-v8RW8dsU/s1366/IMG20210308131510.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5W58r0LvP2HQI95RRMRqQKFySr0Jly_7eRD-rx20ksktTp8Nt1ODj-u5wLFXdDOzDx_u0AP98uqFyzO193lbhXarY8NXrmGSSmzSyS8GYFBjaFia8Kl0nUXDPvY6FnjNj0e-v8RW8dsU/w640-h288/IMG20210308131510.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 8 Maret 2021) adalah agenda pemeriksaan/mendengarkan keterangan 9 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK Arif Suhenrmanto dkk dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa Taufiqurrahman, yakni Fariji, Rangga, Dodi dkk, sementara Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sidoarjo karena terdakwa sedang menjalani hukuman sebagai terpidana Korupsi dan juga karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Ke- 9 saksi tersebut adalalah Putu Pratikno (PNS),; Sudrajat (BKD),; Slamet (PNS),; Teguh (PNS),; Nur Abdullah (PNS),; Wisna Anang (PNS),; Budiono (Supir Bupati Taufiqurrahman) dan Joni (Swasta)<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, saksi Putu Pratikno yang menjabat sebagai Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk mengakui, kalau dirinya sebagai Koordinator untuk 30 orang CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) dan menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2015<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmvtd1slYIP8MYd_ZWgbFKT1U2yDTMVXSVgTv7-sQFCo2JNccRDWkA4ftak9kcfG5ZOQEHe2RhLNF91QN32B7D_C-uUpnIEzAY6KTwBFIsi8P-iYWLKk6JXfHev15PYLO9_5Dx9SC-kiE/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmvtd1slYIP8MYd_ZWgbFKT1U2yDTMVXSVgTv7-sQFCo2JNccRDWkA4ftak9kcfG5ZOQEHe2RhLNF91QN32B7D_C-uUpnIEzAY6KTwBFIsi8P-iYWLKk6JXfHev15PYLO9_5Dx9SC-kiE/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Putu Pratikno menjelaskan, bahwa ada komitmen antara terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dengan 30 orang PHL, yaitu kesanggupannya untuk memberikan uang kepada Bupati. Besaran uang yang akan diberikan oleh 30 orang PHL ke terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati, setelah Putu bersama Slmet bertemu dengan Agus Subagio yang menjabat sebagai Sekda yang juga sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Sudrajat selaku Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah)<br /><br />Putu Pratikno menerangkan, uang yang terkumpul dari 30 orang CPNS yang lulus PNS tahun 2015 dan menjadi PHL namun belum menerima SK hingga tahun 2017 adalah sebesar Rp1.720.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta). Dan setelah terkumpul, lalu diberitahukan kepada Kepala BKD, kemudian Putu Pratikno bersama Slamet menemui Kepala BKD dan menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Budiono selaku supir Bupati Taufiqurrahman. Setelah pemberian unag tersebut, ke 30 orang PHL itupun menerima SK melalui Kepala Dinas.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Kami disuruh menemui Bupati oleh Sekertaris Dinas yaitu Tri Widyastuti. Menemui Bupati untuk masalah budaya yaitu memberikan uang kepada Bupati. Setelah ketemu Buupati, kami di suruh menemui Sekda dan BKD. Kalau SMA 50 juta, Diploma 60 juta dan S1 70 juta, batas waktunya satu bulan. Yang terkumpul Satu miliar Tujuh ratus Dua puluh juta. Diserhkan ke Teguh dan Deni Purwaningsih sebagai Benndahara CPNS. Uang itu dibungkus dalam karung. Teguh dan Nur Abdullah membawa yang membawa uang. Kami ketemu di Gor Bung Karno dengan Pak Sudrajat,” kata Putu<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6VtJPw6GIoS1QlWi3LkMljrkh5gvMrngGRCif8OqXuMR65WJSt-HiuQycroYBhifNWk3CEwCS0ZqvZeaM29WHhPmtXh9zLnzwJP1EHcMvzoKvo2r5iy57OS1tgcAv5vZEoB6fjhUJc8c/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6VtJPw6GIoS1QlWi3LkMljrkh5gvMrngGRCif8OqXuMR65WJSt-HiuQycroYBhifNWk3CEwCS0ZqvZeaM29WHhPmtXh9zLnzwJP1EHcMvzoKvo2r5iy57OS1tgcAv5vZEoB6fjhUJc8c/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Sudrajat menjelaskan, bahwa dirinya yang baru dilantik sebagai Kepala BKD diperintah Bupati untuk menyampaikan besaran komitmen yang disepakati antara PHL dengan Bupati, yaitu SMA 50 juta, Diploma 60 juta dan S1 70 juta.<br /><br />“Saya tanya, apakah ada komitmen, katanya ada. Saya diperintah Bupati untuk menyampaikan, untuk SMA 50 juta, Diploma 60 juta dan S1 70 juta. Uang itu diserahkan kepada Budiono atas perintah Bupati,” kata Sudrajat. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara pada persidangan sebelumnya juga terungkap, yaitu pemberian uang sebesar 1 miliar rupiah oleh Masduqi kepada tedakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk untuk diangkat sebagai Sekda.<br /><br />Apa yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi ini menjadi pertanyaan. Yaitu apakah pemberian uang oleh PNS kepada Kepala Daerah terkait pengangkatan jabatan dan atau pemberian SK hanya berlaku di Kabupaten Ngajuk, atau berlaku juga di berbagai Instansi di Kabuapeten/Kota di tanah air namun tidak terungkap?<br /><br />Sebab, sebanyak 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang diadili di Pengadilan Tipikor karena terseret dalam ‘lingkaran hitam’ kasus Korupsi, beberapa diantaranya juga terungkap dalam persidangan adanya pemberian uang oleh PNS kepada Kepala Daerah terkait pengangkatan jabatan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Harga SK PNS Kab. Nganjuk Antara 50 – 70 Juta Rupiah

Saki Putu Pratikno, depan sebelah kanan   BERITA KORUPSI .CO –  SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Neg...

»

RM BRI Bangkalan Terbukti Korupsi Rp584 Juta

<p></p><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjov46iByszMZJQZ3wccFm3TNOqphIOe_ihnZog2qvtfPFsmT2mWmzS64tkscPaBjxlhEm2xoqKwChUKI5XN-zowfatHX6jt5DkCfTuI5NUVVWk-IOJU1a6cd_I_fmRju4WGj6zxsH4ea0/s925/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="925" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjov46iByszMZJQZ3wccFm3TNOqphIOe_ihnZog2qvtfPFsmT2mWmzS64tkscPaBjxlhEm2xoqKwChUKI5XN-zowfatHX6jt5DkCfTuI5NUVVWk-IOJU1a6cd_I_fmRju4WGj6zxsH4ea0/w640-h394/1.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangkalan, Madura, Jawa Timur terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit Pembiayaan Fiktif tanpa sepengetahuan  Debitur pada tahun tahun 2018 – 2019 sebesar Rp584.361.014 sekaligus sebagai jumlah kerugian keuangan negara, yang tak mengira kalau hukuman (Vonis) pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya lebih lama 1 (satu) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yaitu 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Prabawa Wardhana, S.Kom, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 4 Maret 2021), dalam agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Dista, SH., MH dan Mochammad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH yang dihadiri Penesahat Hukum terdakwa, yaitu Zamrani serta Tim JPU Hendrik Murbawan, SH, Dewi Ika dan Hendrawan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan. Sementara terdakwa mengiti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kab. Bangkalan untuk menjaga Prokes (Protokol Kesehatan) dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) yang menimpa dunia termasuk Indonesia sejak Pebruari tahun lalu<br /><br /> Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom yang menjabat selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangkalan, Madura, Jawa Timur, terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara merealisasikan kredit pembiayaan tanpa seijin dan sepengetahuan debitur dan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa<br /><br />Perbuatan terdakwa tesebut, lanjut Majelis Hakim, sebagaimana diatur dan diancam piadan dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP<br /></div><p></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhui hukuman  tambahan berupa membayar uang pengganti yang besarnya sejumlah Rp584.361.014.<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4  (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 8 (delapam) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /><br />Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini lebih berat dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 4 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp584 juta subsidair 1 tahun dan 9 bulan. Pasal yang dikenakan JPU yaitu pasal 3 Uandang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “pikir-pikir, Yang Mulia,” jawab terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Hal sama juga disampaikan JPU<br /><br />“Kita masih pikir-pikir, dan tergantung dari terdakwa sendiri juga,” kata Zamroni selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjKU5L5BFzPsG0JiveclGZSBG51TlO_rdZIPp9ZpwvKu-wbbKaKN5IqzNDjMkVvcuzXg2UYEbyv2mXB5M4dpUzIzgknh7hjRI9s4t5VcrjQtbc04WflQJUjdA4RsMu0b7ObfnJkQgGDaQ/s638/IMG20210225140952-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="638" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjKU5L5BFzPsG0JiveclGZSBG51TlO_rdZIPp9ZpwvKu-wbbKaKN5IqzNDjMkVvcuzXg2UYEbyv2mXB5M4dpUzIzgknh7hjRI9s4t5VcrjQtbc04WflQJUjdA4RsMu0b7ObfnJkQgGDaQ/w640-h558/IMG20210225140952-1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan “secara melawan hukum” melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggai 29 Mei 2015 Tentang mekanisme pengajuan Briguna Purna dan ketentuan Peraturan Disiplin NOKEP :S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yaitu:<br /><br />1. Memberikan kredit pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan,; 2. Membuka rekening simpanan fiktif,; 3. Menyalahgunakan dana simpanan debitur,; 4. Menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,; 5.Melakukan Pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik.<br />6. Melakukan Pelanggaran aspek kredit lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik.<br /><br />Terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan telah merealisasikan kredit tanpa seijin dan sepengetahuan debitur atau kredit fiktif dan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur tersebut dan menguasai buku tabungan serta kartu ATM-nya, yang mana rekening tabungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menampung uang hasil realisasi kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan “memperkaya dirinya sendiri atau orang lain” yakni memperkaya terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom, “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Cg PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan sebesar Rp584.361.014 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2019, perbuatan membobol uang negara tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:<br /><br />Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Pegawai Tetap Nokep 341-KW-IX/SDM/11/2017 tanggal 15 November 2017.<br /><br />Bahwa kepemilikan saham PT. BRI (persero) Tbk sebagian lebih besar dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 16 Maret tahun 2007, Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : W7-HT.01.04-612 Pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56,75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.<br /><br />Mekanisme pengajuan Kredit Briguna Puma Sesuai Surat Edaran Direksi NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015, sebagai berikut :<br /><br />1. Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA , dengan dilampiri Dokumen pensiun, meliputi : a. Asli SK Pensiun. b. Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem). c. Foto copy KARIP, d. Buku Pensiun. Dokumen Pribadi, Meliputi : e. Foto copy identitas diri (suami/istri), f. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Aman, g. Foto copy Kartu Keluarga, h. Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup, i. Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. j. Surat Kuasa Pendebetan Rekening, k. Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu, l. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan/atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan.<br /><br />2. Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.<br /><br />3. Pejabat Kredit Lini (Relationship Manajer Briguna) harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.<br /><br />4. Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) kemudian menghitung jumlah BRIGUNA yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus sebagaimana pada butir V.B.2.a, dan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan BRIGUNA, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan Credit Risk Scoring (CRS).<br /><br />5. Seluruh berkas permohonan kredit BRIGUNA di cek list oleh Bagian Administrasi Kredit (ADK) kemudian diserahkan kepada pemutus.<br /><br />6. Permohonan kredit BRIGUNA diputus oleh pejabat pemutus kredit sesuai limit PDWK dengan rekomendasi oleh pejabat pemrakarsa kredit (Relationship Manajer Briguna).<br /><br />7. Pada saat kredit akan direalisasi, petugas ADK berkewajiban untuk meyakini kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen yang diberikan oleh Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) dan ADK memproses biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh debitur, baik secara tunai atau overbooking (Transfer sesama rekening BRI).<br /><br />8. Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut : a. Kuitansi pencairan.. b. Formulir Permohonan BRIGUNA. c. Form Credit Risk Scoring (CRS). d. Form Analisis dan Putusan BRIGUNA. e. Instruksi Pencairan Kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit. f. Surat Pengakuan Hutang Model SH-03 berikut Model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka Addendum atas suplesi kreditnya disatukan dengan SPH (Surat Pengakuan Hutang) Kredit sebelumnya, g. Dokumen pensiun disesuaikan dengan ketentuan perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun debitur yang bersangkutan. h. Daftar Perincian Gaji/Upah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. <br /><br />i. Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur diatas meterai cukup yang berisi kesanggupan debitur melunasi seluruh sisa pinjaman, j. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk, dalam hal gajif/uang pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. k. Surat Rekomendasi Atasan atau pimpinan instansi / perusahaan yang bersangkutan, l. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG)/Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP)/Surat Kuasa Debet Rekening, dalam hal uang pensiun dibayarkan melalui BRI, m. Jaminan,; n. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.<br /><br />9. Petugas ADK melalui Instruksi Pencairan Kredit (IPK) membantu proses pencairan kredit Briguna Purna dengan didampingi Relationship Manager Briguna untuk memastikan calon debitur merupakan pemohon kredit yang diprakarsai oleh Relationship Manager Briguna.<br /><br />Terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan debitur telah merealisasikan kredit Briguna Purna atau kredit fiktif dan melakukan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur tersebut dan menguasai buku tabungan serta kartu ATM-nya yang mana rekening tabungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menampung uang hasil realisasi kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />A. Terdakwa merealisasikan Kredit penambahan fiktif dan pembukaan rekening fiktif atas 8 (delapan) debitur yaitu :<br />1. Terhadap debitur-debitur yang sudah memiliki pinjaman Briguna Puma yang merupakan account kelolaan terdakwa yang repayment capacity (RPC/ kemampuan bayarnya) masih cukup, lalu terdakwa berinisiatif sendiri untuk memproses tambahan pinjaman dengan bertindak sebagai Pemrakarsa kredit yang kedua tanpa sepengetahuan Debitur.<br /><br />2. Sebelum kredit yang kedua diproses, terdakwa terlebih dahulu membuatkan rekening simpanan baru atas nama debitur ke Customer Service (CS) dengan membawa form aplikasi pembukaan rekening (Form AR01) yang telah ditandatangani debitur (tanda tangan debitur diform aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri), pembukaan rekening baru ini tujuannya untuk penampungan realisasi pinjaman.<br /><br />3. Setelah Debitur dibukakan rekening, selanjutnya terdakwa selaku Pemrakarsa Kredit memproses berkas kredit. Setelah berkas kredit lengkap diserahkan ke ADK dan diteruskan ke Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Pemutus Kredit. Selanjutnya setelah dilakukan putusan, ADK mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), kwitansi dan perjanjian model SU.<br /><br />4. Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi, oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi yang mana tanda tangan debitur tersebut, ditandatangani oleh terdakwa sendiri<br /><br />Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit, namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur terlebih dahulu karena alasan pelayanan, namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali.<br /><br />Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi tersebut ditandatangankan debitur, namun tanda tangan debitur tersebut ditandatangaani oleh terdakwa sendiri<br /><br />Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit. Namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur lebih dahulu karena alasan pelayanan. Namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali<br /><br />B. Terdakwa merealisasikan take over kredit fiktif (Pemindahan Pinjaman) dan pembukaan rekening fiktif dengan cara :<br /><br />Awalnya ada calon Debitur Take Over mengajukan permohonan kredit dan persyaratan kredit telah dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh debitur, kemudian dibatalkan oleh debitur karena Bank sebelumya (Bank Wori) belum bisa memproses untuk take over, namun terdakwa tetap merealisasi kredit tanpa sepengetahuan debitur.<br /><br />Sebelum kredit diproses, terdakwa terlebih dahulu membuatkan rekening simpanan baru atas nama debitur ke Customer Service (CS) dengan membawa form aplikasi pembukaan rekening (Form ARO1) yang telah ditandatangani debitur (tanda tangan debitur diform aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri). Pembukaan rekening baru ini tujuannya untuk penampungan realisasi pinjaman.<br /><br />Setelah Debitur dibukakan rekening, selanjutnya terdakwa memproses berkas kredit. Setelah berkas kredit lengkap diserahkan ke ADK dan diteruskan ke Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Pemutus Kredit. Selanjutnya setelah dilakukan putusan, ADK mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), kwitansi dan perjanjian model SU.<br /><br />Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi, oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi tersebut ditandatangankan debitur, Namun tanda tangan debitur tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya. Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit. Namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur lebih dahulu karena alasan pelayanan. Namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali.<br /><br />Bahwa uang realisasi kredit fiktif tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dipergunakan juga untuk judi online.<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015 Tentang mekanisme pengajuan Briguna Purna dan ketentuan Peraturan Disiplin NOKEP :S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yaitu:<br />1. Memberikan kredit'ipembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan,; 2. Membuka rekening simpanan fiktif,; 3. Menyalahgunakan dana simpanan debitur,; 4. Menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,; 5. Melakukan Pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik,; 6. Melakukan Pelanggaran aspek kredit lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan telah merugikan keuangan negara Cg Bank BRI cabang Bangkalan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp584.361.014, (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah), tentang tidak ada uang dari rekening debitur PT. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Bangkalan yang hilang atau berkurang karena perbuatan terdakwa.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)</div>

News Tipikor RM BRI Bangkalan Terbukti Korupsi Rp584 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang...

»

Ketua Majelis Hakim : Silahkan Saudara Keberatan, Majelis Yang Akan Menilai

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">#JPU Kejari Pasuruan Keberatan saat dipanggil Katua Majelis Hakim untuk menyaksikan Bukti dari Penasehat Hukum terdakwa tentang bukti Pengembalian kerugian negera berdasarkan audit BPK pada tanggal 26 Juni 2020 sebelaum Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tanggal 20 November 2020# </span></b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHMs5NoXbVIIyci-QNWbSExYzgkOTU7Cs26RhLa7SeZSRCJc7p6K8aErElebV79TZ2Suc-VFm36ldBHjpyjwaKyLmPJ_RvbAqk7R61y03X3axRRm-Hp1-LROW5z-nr9Y-6geJbJ1ViR78/s1334/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHMs5NoXbVIIyci-QNWbSExYzgkOTU7Cs26RhLa7SeZSRCJc7p6K8aErElebV79TZ2Suc-VFm36ldBHjpyjwaKyLmPJ_RvbAqk7R61y03X3axRRm-Hp1-LROW5z-nr9Y-6geJbJ1ViR78/w640-h288/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Pasuruan mengatakan ‘keberatan’ saat dipanggil Ketua Majelis Hakim untuk menyaksikan barang bukti (BB) dari Penaseha Hukum (PH) terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan, yaitu Samuel dkk, dan Dr. Solahuddin dkk selaku Penasehat Hukum terdakwa Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait bukti pengembalian kerugian negara sebesar Rp298 juta berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020<br /><br />“Silahkan saudara Jaksa maju,” perintah Ketua Majelis Hakim<br />“Terkait barang bukti, kami keberatan,” jawab JPU<br />“Silahkan saudara keberatan, Majelis yang akan menilai,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Keberatan itu ucapkan JPU Kejari Pasuruan kepada Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Kamis, 4 Maret 2021) dengan agenda tanggapan JPU atas Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Kedua terdakwa (Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T) atas surat dakwaan JPU, dimana Kedua terdakwa ini mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgepZYDjbtMI024C1xGXY06ctW4HwTpD_dxG8YDNFQJ5rjjTMsiUifhTcPu2-qx_InaYrBVZkcvoFpAR7s9HaA8kav2l9ON4_ugOKs7Y9H3sWEgxEhiD4oE7_R6LklNdysnNhAx-UtpiWc/s875/IMG20210304111844.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="751" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgepZYDjbtMI024C1xGXY06ctW4HwTpD_dxG8YDNFQJ5rjjTMsiUifhTcPu2-qx_InaYrBVZkcvoFpAR7s9HaA8kav2l9ON4_ugOKs7Y9H3sWEgxEhiD4oE7_R6LklNdysnNhAx-UtpiWc/w344-h400/IMG20210304111844.jpg" width="344" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan seusai JPU membacakan tanggapannya atas Eksepsi atau Keberatan dari  Penasehat Hukum Kedua terdakwa, Penasehat Hukum Kedua terdakwa menyerahkan bukti pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp298 juta ke Kas Daerah oleh terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020<br /><br />Penyerahan bukti pengembalian uang ke Kas Daerah oleh terdakwa dari Kedua Penasehat Hukum terdakwa tersebut, atas perintah Ketua Majelis Hakim pada persidangan pekan lalu (Kamis, 25 Februari 2021),  dimana saat itu adalah agenda pembacaan Eksepsi atau Keberatan dari  Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan JPU<br /><br />Dalam Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan, bahwa kerugian keuangan negara sudah dikembalikan oleh terdakwa ke Kas Daerah sebesar Rp298 juta pada tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, sementara Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020<br /><br />Dalam hasil audit BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 dijelaskan, BKP merekomondasikan kepada Wali Kota Pasuruan agar : a. Memberikan teguran kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran), PPkom, Kabid ee-Goverment (sebagai PPTK), Pejabat Pengadaan dan Kasi Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Memerintahkan kepada Plt. Kepala Diskominfo (sebagai  Penggua Anggaran) dan Ppkom untuk memproses kelebihan pembayaran atas Lima Pengadaan Sistim Aplikasi OPD pada Diskominfo sebesar Rp289.539.742,73<br /><br />Atas rekomondasi tersebut Pemerintah Kota Pasuruan melalui Kepala Diskominfo telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp289.539.742,73 dengan rincian ; a. PT PIU sebesar R21.818.183,; b. CV TKA sebesar Rp3.341.183,; c. CV RB sebesar Rp6.719.091,73,; d. CV Alr sebesar Rp3.383.470,; e. CV ACK sebesar Rp6.690.815 dan f. Ppkom sebesar Rp247.587.000<br /><br />Dalam bukti pengembalian kerugian keuangan negara ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Pasuruan, yaitu ; <br />a. PT PIU (PT Program Indo Utama sebesar Rp21.818.200 tanggal 26 Juni 2020 transfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />b. CV TKA (CV Tiga Raya Abadi) sebesar Rp3.341.183 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah <br /><br />c. CV RB (CV Ruas Bambu) sebesar Rp6.719.091,73 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah<br /><br />d. CV Alr (CV Abadiluhur) sebesar Rp3.383.500 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah <br /><br />e. CV ACK (CV Anugrah Citra Keluarga) sebesar Rp6.690.815 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah dan<br /><br />f. PPkom sebesar Rp247.587.000 tanggal 26 Juni 2020 tarnsfer melalui Bank Jatim Pasuruan Nomor Rekning 0231020322 Nomor STS (Surat Tanda Setoran) No. 900/1416/423.118/2000 ke Kas Daerah, yang ditanda tangani oleh Endah Harjani selaku Bendahara Penerima/Pemgeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Kokoh  Arie Hidayat, SE., S.Sos., MM selaku Pengguna Aanggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibvewY5HFWduwb762opt3mb3jh81tDelJQply7HiV5rsgrisayeOw0B0SalXYaBvXXSc0haqyl1T5GNcJK5h4QDTxNqFqreWBmPz8LnJR1hgdX9HQGzkI_iuu5TGYhMvSHRb3u7ETFYRc/s640/IMG20210225140838.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibvewY5HFWduwb762opt3mb3jh81tDelJQply7HiV5rsgrisayeOw0B0SalXYaBvXXSc0haqyl1T5GNcJK5h4QDTxNqFqreWBmPz8LnJR1hgdX9HQGzkI_iuu5TGYhMvSHRb3u7ETFYRc/w640-h288/IMG20210225140838.jpg" width="640" /></a></div>Panesehat Hukum terdakwa dalam Eksepsinya juga mejelaskan tentang perbedaan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan audit Inspektorat sebesar Rp15.300.000 dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp108.136.366<br /><br />Hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 8 Januari 2021 menjelaskan, Kerugian atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) adalah sebesar Rp108.136.366 dikuraangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000<br /><br />Kerugian atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) adalah sebesar Rp200.903.377 dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000<br /><br />Untuk kasus pembuatan 3 Aplikasi ini menyeret 3 terdakwa (perkara terpisah dan jadwal sidang setiap hari Senin) yaitu Drs. Sugeng Winaerto, MM selaku (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tata Rini Wulandari, S.Kom selaku Kabid Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasurzan yang juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan<br /><br />Anehnya, dalam surat dakwaan, Jaksa menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan audit Inspektorat Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp108.136.366 dengan terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Meindahlia Pratiwi, S.T<br /><br />Dan untuk Tiga terdakwa lainnya pada persidangan yang berbeda (Drs. Sugeng Winaerto, MM, Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom), bahwa kerugian negara berdasarkan hasil Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan 5 (lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 Tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp200.903.377 (dua ratus juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)<br /><br />Pertanyaannya dalam kasus ini adalah, apakah ada 2 hasil audit Inspektorat di tanggal, bulan dan tahun yang sama, yaitu tanggal 8 Januari 2021 Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 dengan kerugian keuaangan negara sebesar Rp108.136.366 dan Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 dengan kerugian negara sebesar Rp200.903.377 ?<br /><br />Selain itu ada yang menggelitik terkait jumlah kerugian negara sebesar Rp108.136.366 yang dihitung dari Rp50.818.183 sebagai uang pengembalian dari PT Program Indo Utama + Rp63.477.000 pengembalian dari CV. Tiga Karya Abadi). <br /><br />Namun bila dihitung lebih cermat, Rp50.818.183 + Rp63.477.000 hasilnya bukan Rp108.136.366 melainkan sejumlah Rp114.295.183<br /><br />Mengapa kerugian negara atau yang belum di kembalikan ke Kas Daerah dalam hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 sebesar Rp15.300.000 menjadi Rp108.136.366 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Dan kerugian negara atau yang belum di kembalikan ke Kas Daerah dalam hasil audit Inspektorat Nomor : R.700/04/423.300/LHP.INV/2021 sebesar Rp4.200.000 menjadi Rp200.903.377 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum?<br /><br />Mengapa pula ada perbedaan hasil audit yang dilakukan BPK Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp289.539.742,73 dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah, dengan hasil audit Inspektorat yang menemukan sisa kerugian yang belum di kembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000 dan Rp4.200.000 ?. Sementara dalam hasil audit Inspekorat juga menjelaskan bahwa kerugian yang sudah di setorkan ke Kas Daerah berdasarkan rekomondasi BPK RI adalah sebesar Rp289.539.743 (Rp92.836.366 + Rp196.703.377)<br /><br />Apakah Inspektorar lebih teliti dari pada BKP saat melakukan audit dalam penghitungan kerugian negara ?. Apakah penyidikan dapat dilakukan sekaalipun jauh sebelumnya sudah ada pengembalian kerugian negara ke Kas Daerah atas rekomondasi dari BPK ?. Bila itu yang terjadi, bukan tidak mungkin semau Kepala Dinas akan masuk penjara sekalipun telah mengembalikan kerugian negara atas rekomondasi BPK <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbxJZ9N86tNY_qhMJGk3Qa5sTeXF_gcPNNNQpJCYMSa7UyMUbVl0Uoc53m2zvGEz2gW0okNSzwtuyAidBr6-wGqtEwCNnC6g1yBfDPSvUoHn2udkn7Cb1R6i7JXTSDZyS_W4DJc6u8O1Q/s640/IMG20210225141031.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbxJZ9N86tNY_qhMJGk3Qa5sTeXF_gcPNNNQpJCYMSa7UyMUbVl0Uoc53m2zvGEz2gW0okNSzwtuyAidBr6-wGqtEwCNnC6g1yBfDPSvUoHn2udkn7Cb1R6i7JXTSDZyS_W4DJc6u8O1Q/w640-h288/IMG20210225141031.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitkan sebelumnya. Bahwa Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom. <br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019:</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3O3VnLNqJ-KEZqrfqreo3E2fAq2WKIWf3o1ipxiQStuFooQfrKwQ26PA9dqyOT0jHks-I7G1M-0P1tjssMuAgz5vD_C5hgedOzKivcZc3-_t5IpzNvECP1AgrL4RIAicK1LD6QOPRfjk/s640/IMG20210218123318+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3O3VnLNqJ-KEZqrfqreo3E2fAq2WKIWf3o1ipxiQStuFooQfrKwQ26PA9dqyOT0jHks-I7G1M-0P1tjssMuAgz5vD_C5hgedOzKivcZc3-_t5IpzNvECP1AgrL4RIAicK1LD6QOPRfjk/w640-h288/IMG20210218123318+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>Pada awal bulan Januari tahun 2019, Terdakwa I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II, Saksi saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan di ruangan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan untuk membicarakan rencana penyerapan alokasi anggaran untuk pengadaan pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019<br /><br />Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya<br /><br />Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL.<br /><br />Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''.<br /><br />Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom<br /><br />Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan<br />Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara :<br /><br />1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan.<br /><br />Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja<br /><br />2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br />Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan<br /><br />Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPeOkSG-LerDs14qzjYxwxBPIaeCGgYZBNQ2q8Bpwuhbbui6lfjGSabZ7l7PaoYF8fSMmfKv2RCUHSvCZ9UXZEOkqBBDVV3BI2IJIqS6RPXLDAjky1xCTZmsPL7TWEmm9KQjqCgI-BNlw/s640/IMG20210225134902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPeOkSG-LerDs14qzjYxwxBPIaeCGgYZBNQ2q8Bpwuhbbui6lfjGSabZ7l7PaoYF8fSMmfKv2RCUHSvCZ9UXZEOkqBBDVV3BI2IJIqS6RPXLDAjky1xCTZmsPL7TWEmm9KQjqCgI-BNlw/w640-h288/IMG20210225134902.jpg" width="640" /></a></div>Adapun metode pemilihan Penyedia yang digunakan untuk pembuatan masing-masing Sistem Aplikasi OPD tersebut, telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku PPK dengan metode pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)<br /><br />Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019 akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :<br /> <br />1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019<br /><br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019<br /><br />Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK<br /><br />Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa para THL (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi29Jx_4hTVPW-fNTKv5DXcLxplbT4xf2Iaoq2SdP9Ipc43ycRlHwLRaTdATvnkK3soHKyUWEQfEqMl3vIDqWi8mB8XWx0Ekk6Zu1zKPsNmtVuKEZ_xNAXkBq9_HP66335B7X_1wAgXy7E/s640/IMG20210218123247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi29Jx_4hTVPW-fNTKv5DXcLxplbT4xf2Iaoq2SdP9Ipc43ycRlHwLRaTdATvnkK3soHKyUWEQfEqMl3vIDqWi8mB8XWx0Ekk6Zu1zKPsNmtVuKEZ_xNAXkBq9_HP66335B7X_1wAgXy7E/w640-h288/IMG20210218123247.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan SPK tersebut, uraian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para THL sebagai tenaga sub profesional adalah tidak untuk membuat aplikasi yang telah ditunjuk perusahaan penyedianya, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government di lingkunpan Pemerintah Kota Pasuruan untuk:<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan.<br /> </div><div style="text-align: justify;">Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK<br /><br />Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL<br /><br />Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA:<br /><br />Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut:<br /><br />1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019<br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg33Kt4Kt-v3oFpvYA56ZWA4VcUrQL5i4TF9cmF27a4zmoo-dJK7mr8-VMLoMkmvnkTIf6tehfLjpDOOFu-srb8SwCNGf1XYA5Lryb4qKhXBcZZAprV1fir9PenlVJTJQZHbhg6fIPbf6g/s1070/IMG20210304110723.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="1070" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg33Kt4Kt-v3oFpvYA56ZWA4VcUrQL5i4TF9cmF27a4zmoo-dJK7mr8-VMLoMkmvnkTIf6tehfLjpDOOFu-srb8SwCNGf1XYA5Lryb4qKhXBcZZAprV1fir9PenlVJTJQZHbhg6fIPbf6g/w640-h354/IMG20210304110723.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku PA yang telah mengetahui proses pengadaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, ditindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dari Terdakwa II selaku PPK, yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/609/423.118/2019 tanggal 08 April 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/795/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan<br /><br />Bahwa selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II.<br /><br />Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya.<br /><br />Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA)<br /><br />Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan<br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQkFJQvVRRdMvWwnDYcprhi6J8csisPiAM_pm8ubBH_wxOUYMxDBToea7Btzy0tmY_bVzUKxazE2_O4F6V90QJ2E_rjKi9P_vFe4naAqebV6D0qQy8ePAyaQ5Ld1UzH8XKvwG7k-vn0SY/s875/IMG20210304111844.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="751" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQkFJQvVRRdMvWwnDYcprhi6J8csisPiAM_pm8ubBH_wxOUYMxDBToea7Btzy0tmY_bVzUKxazE2_O4F6V90QJ2E_rjKi9P_vFe4naAqebV6D0qQy8ePAyaQ5Ld1UzH8XKvwG7k-vn0SY/w344-h400/IMG20210304111844.jpg" width="344" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom<br /><br />Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan"<br /><br />Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Bahwa sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ;  semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”,<br /><br />Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia.<br /><br />Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor<br /><br />13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :  <br /><br />Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.<br /><br />Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.<br /><br />Ayat (3)  "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.<br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau Pasa 12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)    <br /></div>

News Tipikor Ketua Majelis Hakim : Silahkan Saudara Keberatan, Majelis Yang Akan Menilai

#JPU Kejari Pasuruan Keberatan saat dipanggil Katua Majelis Hakim untuk menyaksikan Bukti dari Penasehat Hukum terdakwa tentang bukti Pengem...

»