Terbukti Korupsi Bersama-Sama, Direktur Perusda Pacitan Di Vonis 1.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pacitan Didit Agung Nugroho, SH </b></u>: “Putusannya kan terbukti bersama-sama, jadi kita menunggu salinan putusan secara lengkap untuk kita pelajari kemudian</span>  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkk6GFoPiCt5VKBT3txP1FzKD8xx_l6paY_yeTvglg6We43rEGANYuIFGk9Emx83ojCfBncCvuJAaYl3STCPtizGmjQejxdgjKEoHhbSfTsEtIMQk-33GjgS9AQr53m6pFLP_KNPQVd5w/s933/61.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="439" data-original-width="933" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkk6GFoPiCt5VKBT3txP1FzKD8xx_l6paY_yeTvglg6We43rEGANYuIFGk9Emx83ojCfBncCvuJAaYl3STCPtizGmjQejxdgjKEoHhbSfTsEtIMQk-33GjgS9AQr53m6pFLP_KNPQVd5w/w640-h302/61.jpg" width="640" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara Korupsi penggunaan dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 211 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 miliar dengan terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan telah usai, setelah Majelis Hakim membacakan surat putusannya dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Confenrence (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Selasa, 02 Maret 2021<br /><br />Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 02 Maret 2021 adalah agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketua Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa maupun Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muslimin dkk dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019).<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsisdair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan<br /><br />Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa pencairan dana hibah bukanlah hanya terdakwa akan tetapi juga pihak Pemda Kabupaten Pacitan. Walau dalam putusan tersebut, Ketiga Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (Dissenting opinion) antara Hakim anggota I yaitu John Dista, SH., MH dengan Hakim anggota II bersama Ketua Majelis Hakim<br /><br />Menurut Hakim anggota I John Dista, SH., MH mengatakkan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar yang sudah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa melalui Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHgeqzg1WfK2rnM2i0oTeBEPwKgeVMR0IIXLrCwhImZL0Ao0937C0JAili8nq9dXo9uGAoNmxKjZrm4IjZzik39SZUyXoby4rXIMsZ_B_u6MDxx958lrMYJwHyKYBHQPaDkWjLUXvfRcU/s640/IMG20210209125725.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="381" data-original-width="640" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHgeqzg1WfK2rnM2i0oTeBEPwKgeVMR0IIXLrCwhImZL0Ao0937C0JAili8nq9dXo9uGAoNmxKjZrm4IjZzik39SZUyXoby4rXIMsZ_B_u6MDxx958lrMYJwHyKYBHQPaDkWjLUXvfRcU/w640-h380/IMG20210209125725.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara Hakim anggota II M. Mahin, SH., MH bersama Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan <br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Agung Hariyadi, ST terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsisdair. 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH diakhir surat putusannya<br /><br />Huukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 4 ((empat) tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan dari putusan Majelis Hakim tersebut, yaitu siapa tersangka baru yang bersama-sama dengan terdakwa Agung Hariyadi, ST melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan TA 2010 dan 2011 hingga merugikan keuangan negara sebesar 1 miliar rupiah? Bagaimana dengan Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM selaku Ketua TAPD?<br /><br />Sebab fakta persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim juga terungkap, bahwa pencairan dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2010 sebesar Rp500 juta dan pencairan dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 sebesar Rp500 juta, tanpa adanya proposal permohanan hibah dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, akan tetapi dana hibah tetap dicairkan<br /><br />Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Pacitan Didit Agung Nugroho, SH mengatakan, bahwa pihaknya masih perlu mempelajari setelah menerima salinan  putusan secara lengkap<br /><br />“Putusannya kan terbukticar bersama-sama, jadi kita menunggu salinan putusan secara lengkap untuk kita pelajari kemuidan” kata Didit Agung Nugroho, SH kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada bulan Desember 2009, terdakwa Agung Haryadi, ST mendapat informasi dari Sugi Haryanto (kakak kandung terdakwa Agung Haryadi, ST) terdapat lowongan jabatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. Kemudian terdakwa Agung Haryadi, ST mendaftar dan mengikuti tes, yang kemudian terdakwa Agung Haryadi, ST  ditetapkan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitap perdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 821.2/0707/408.47/KEP/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun sejak 26 April 2010.<br /><br />Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahur 2010 s/d 2014 adalah sebagai berikut ; Direktur Utama, Agung Haryadi, ST,; Kepala Bagian Umum, Priono, S.Sos; Kepala Bagian Umum, Joko Priono, STP., MM ; Bendahara 2010-2011, Vivit Wedyanti, SE ; Bendahara 2012-2014, Dian Rahmawati, S.Pd ; Ketua Dewan Pengawas, Drs. Maulana Mahdani ; Sekretaris Dewan Pengawas, Drs. Wijono, MM ; Anggota Dewan Pengawas, Drs. Prawito ; Manager Unit Pertambangan dan Energi, Ketik Fachrudin Arifianto, ST ; Manager Unit Agribisnis, Agus Priyono, SP ; Satf Unit Agribisnis, Ahmad dan Siswono<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj45CbklK7XbwIFO0YoBWbU7SxiqURxd9T3iwl1PLuOWl0UdYjj5HSDftr5mfEc78p-ONeiLiHveslnV_927Q9zVPFkw4K5VbLtPkOdpWKu36W2bybW9NkaHO0xwYhpLrM8FtYZYf-pzpU/s802/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="802" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj45CbklK7XbwIFO0YoBWbU7SxiqURxd9T3iwl1PLuOWl0UdYjj5HSDftr5mfEc78p-ONeiLiHveslnV_927Q9zVPFkw4K5VbLtPkOdpWKu36W2bybW9NkaHO0xwYhpLrM8FtYZYf-pzpU/w640-h406/2.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa Agung Haryadi, ST sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jabatan yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/132/408.21/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penetapan Gaji Direksi dan Tunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha, yakni Gaji Direksi sebesar Rp.2.155.800 (dua juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus . Tupiah) dan Tunjangan Jabatan Direksi sebesar Rp.500.000 (seratus ribu rupiah).<br /><br />Susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2008 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45 /58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut : Ketua, Sekretaris Daerah Kabusaten Pacitan ; Wakil Ketua I ; Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan ; Wakil Ketua II, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabusaten Pacitan ; Wakil Ketua III, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabusaten Pacitan ;<br /><br />Anggota TAPD terdiri dari : Inspektur Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan,  Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Ksbupaten Pacitan, Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Kasi Anggaran Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Staf Seksi Anggaran Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pen elolaan Keuan ndan Aset Kabu ten Pacitan. <br /><br />Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan sebagai berikut :<br />1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD: 2 Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS): 3. Membahas Rancangan KUA dan PPAS bersama Panitia Anggaran DPRD : 4. Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD ; 5. Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencanaan lainnya ; 6. Melakukan verifikasi Rancangan RKA-SKPD dan DPA-SKPD bersama dengan Kepala SKPD ; 7. Penyusunan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.<br /><br />Mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan diawali Surat Bupati Pacitan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tentang Usulan Anggaran Tahun berikutnya, kemudian SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing.<br /><br />Rencana anggaran tutin/ belanja tidak langsung yang didalamnya termasuk hibah dan bantuan sosial menjadi wewenang Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan, dan Anggaran pembangunan/ belanja langsung menjadi wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.<br /><br />Setelah rencana anggaran yang disusun baik anggaran rutin/ belanja tidak langsung oleh DPPKA Kabupaten Pacitan dan anggaran pembangunan/ belanja langsung oleh BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan, lalu semua rencana anggaran dihimpun Dra. Mariatun, MM. selaku Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan sekaligus sebagai Sekretaris Tim TAPD untuk dibahas TAPD yang diketuai oleh Ir, Mulyono, MM. selaku Ketua TAPD dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pacitan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh_SzIBbGq6B_ZmjBVb-zdSUL638b9VxElik_z3_mrIzWTGovCsqEVWtdXDR80dhXVO3gGL-82XJLEIPROpN-B3ngdBT_K0u544bPTKDWQGFbaEFJV9Pcn1xaYp1bRHUJl12i-aOq_B24/s640/IMG20210209124924.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh_SzIBbGq6B_ZmjBVb-zdSUL638b9VxElik_z3_mrIzWTGovCsqEVWtdXDR80dhXVO3gGL-82XJLEIPROpN-B3ngdBT_K0u544bPTKDWQGFbaEFJV9Pcn1xaYp1bRHUJl12i-aOq_B24/w640-h288/IMG20210209124924.jpg" width="640" /></a></div>Setelah RKA SKPD dan RKA PPKD ditelaah dan diverifikasi serta disesuaikan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Dokumen Perencanaan Lainnya, hasil pembahasan TAPD menjadi Draft Rancangan APBD. Selanjutnya Draft Rancangan APBD tersebut dibahas antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Pacitan yang menghasilkan Rancangan APBD, kemudian Rancangan APBD diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dengan peraturan yang ada diatasnya, setelah disetujui oleh Gubernur barulah menjadi APBD Kabupaten Pacitan.<br /><br />Dasar Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan, yakni hibah terhadap perusahaan daerah dengan mekanisme sebagai berikut : Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan, bahwa Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, kelompok, masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarak harus dilengkapi dengan Proposal</div><div style="text-align: justify;"><br />Psal 8 ayat (4) yang menyatakan, bahwa Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan keputusan Bupati: Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa huruf a, b dan c menyatakan bahwa Kepala SKPD atau Bagian melakukan Verifikasiusulan untuk Proposal yang diajukan, membuat dan menyapaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan hibah, kemudian meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati<br /><br />Pasal 10 ayat (3) menyatakan, bahwa Penerima hibah mempunyai tanggungjawab: a.  Mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupat Kepala SKPD atau Bagian,; b. Menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari Bendahara SKPD atau Bagian yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah ; d. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah; e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagiaan:<br /><br />Pasal 12 ayat (1) menyatakan, bahwa Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan. Pasal 17 ayat (1) menyatakan, bahwa Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPu4aEC0QNpzFchaLGpWqTh21yuhg0XTh5jTtEnnYo9uuhFhJ02UX6K77iazOWEOCWeY5QH1I7cSGUfVMGK5-NFhuvGlHesQ7fhTE24Q_YISP_wTkcMmG-E0GmjjyuExPiq2OCoGKviEM/s640/IMG20210112121715.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPu4aEC0QNpzFchaLGpWqTh21yuhg0XTh5jTtEnnYo9uuhFhJ02UX6K77iazOWEOCWeY5QH1I7cSGUfVMGK5-NFhuvGlHesQ7fhTE24Q_YISP_wTkcMmG-E0GmjjyuExPiq2OCoGKviEM/w640-h360/IMG20210112121715.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Walau tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari perusahaan daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Dra, Mariatun, MM. selaku Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan memasukkan hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan.<br /><br />Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas RKA-SKPN dan RKA PPKD, yang kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan Dana hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).<br /><br />Selanjutnya pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan tidak mengalami kesulitan, sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku I) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) pada APBD induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Walaupun tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari terusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6.4/408.21/2010 tanggal 04 Januari 019 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yakni Nomor urut 25 Penerima Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana, Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian, jumlah dana, Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan<br /><br />Terdakwa Agung Hariyadi, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan baru mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bupati Pacitan berdasarkan Surat Nomor: 900/05/PDAU/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2010 disertai Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) sebesar Rp500.000.000 dengan rinciaan sebagai berikut ;<br /><br />1. Gaji dan Tunjangan Dewan Direksi Rp 93.249.120 93.249.120 ; 2. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 3.750.000 ; 3. Belanja Bahan Pakain Habis Kantor Rp 6437950 ; 4. Belanja Jasa Kantor Rp 5.580.000 ; 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp 14.076.300 ; 6. Belanja Cetak dan Pengandaan Rp 3.077.930 ; 7. Belanja Makanan dan Minuman Rp 11.640.000 ;  8. Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu Rp 6.240.000 ; 9. Belanja Perjalanan Dinas Rp 8.680.000 ;  10. Belanja Pemeliharaan Rp 1.451.800 ;  11. Belanja Modal Rp 36.167.400 ; 12. Modal Operasional Kerja Rp 309.649.500. Total sebesar Rp 500.000.000<br /><br />Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan Nomor: 900/851/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha scbagai dasar pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxnHMWn4mlr9mfEFBvAR6_o7l_vncoNNJwjxwJAfMQjAFc1310NdMz5klbIYy-b8kmme0S0sFXp7La2EZS_NGmG_Q5lNYpCdqs1EgwNI_GCdzRn5LcDezoS8Zf8bCn5nmPAjDUpuoU9Lg/s647/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="647" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxnHMWn4mlr9mfEFBvAR6_o7l_vncoNNJwjxwJAfMQjAFc1310NdMz5klbIYy-b8kmme0S0sFXp7La2EZS_NGmG_Q5lNYpCdqs1EgwNI_GCdzRn5LcDezoS8Zf8bCn5nmPAjDUpuoU9Lg/w640-h366/4.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/952/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/853/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Agung Hariyadi, ST Selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan untuk melengkapi dokumen pencairan dana hibah, terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan membuat :<br /><br />1. Surat Pernyataan tanggai 23 Agustus 2010 menyatakan kesanggupan ; a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009: b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai ; 2. Pakta Integritas tanggal 23 Agustus 2010.<br /><br />Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima hibah berkewajiban ; a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini. b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibal melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupatet Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. e.Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan lapora pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 23 Agustus 2010, berdasarkan Tanda Terima Penerimaan hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha menerima dana hiba sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan terdakwa Agung Hariyadi, ST Selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. <br /><br />Berdasarkan Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja  Prusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi), seharusnya terdakwa Agung Hariyadi, ST menggunakan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan operasional Perusahaan Daerah Ancka Usaha<br /><br />Namun faktanya, terdakwa Agung Hariyadi, ST menggunakan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 tidak sesuai dengan rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) pada Proposal Permohonan Dana untuk pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahur Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010, melainkan Dana Hibah digunakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) yang dibuat oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan setelah Dana hibah Tahun Anggaran 2010 tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000<br /><br />Terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Pahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban pelanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan, Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam pentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalut Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />Tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Pacitan kembali memasukkan hibah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLADPxq5dbu_MZLdMu2lC2duUCBUCEzXBdiNJoNzoonDkwoye_VzXCh_ZxdLzgDWCeyakIg7Lv-reRuceqom2zH7trQKc_-mvUscNweyru7pePwu-3F16nIochrdUUPMt5cqHGp7MdfaU/s640/IMG20210209125725.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="381" data-original-width="640" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLADPxq5dbu_MZLdMu2lC2duUCBUCEzXBdiNJoNzoonDkwoye_VzXCh_ZxdLzgDWCeyakIg7Lv-reRuceqom2zH7trQKc_-mvUscNweyru7pePwu-3F16nIochrdUUPMt5cqHGp7MdfaU/w640-h380/IMG20210209125725.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan kembali membahas RKA-SKPD dan RKA PPKD, yang kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).<br /><br />Selanjutnya pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan tidak mengalami kesulitan sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah)<br /><br />Walaupun tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/351/408.21/2010 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2010 yakni nomor urut 25 (dua puluh lima) Penerima: Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana: Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan, jumlah dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara emberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan abupaten Pacitan.<br /><br />Pemberian dana hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan secara terus menerus pada tahun 2010 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.<br /><br />Terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bupati Pacitan berdasarkan surat Nomor: 900/07/408.92/2011 tanggal 06 April 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 disertai Proposal pemohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 beserta dengan Rencana Agaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000.000 dengan rincian sebagai berikut ; 1. Belanja Pegawai Rp 96.999.120 ; 2. Belanja Barang dan jasa Rp 57.183.980 ; 3. Belanja Modal Rp 36.167.400 ; 4. Belanja Operasional Rp 309.649.510 Total sebesar Rp 500.000.000<br /><br />Yang kemudian dirinci lagi dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm-h2FJEGhfgEGln6hbmbXQ3apn1s7QA1wlvVKWX6NnzdmS_cMhjFLRNMJjSaSn-FH3gT-lz7BUhjyHZ72-f3-NBjiuMBa9Cxal75lHQ__RmSZjob-Nx4cXZ43N_fPV6N7CdOgcelaQP8/s640/IMG20210209125051.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm-h2FJEGhfgEGln6hbmbXQ3apn1s7QA1wlvVKWX6NnzdmS_cMhjFLRNMJjSaSn-FH3gT-lz7BUhjyHZ72-f3-NBjiuMBa9Cxal75lHQ__RmSZjob-Nx4cXZ43N_fPV6N7CdOgcelaQP8/w640-h288/IMG20210209125051.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2010 tanggal 23 April 2011 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/555/408.41/2011 tanggal 23 Mei 2011, Drs. Sunaryo, MM Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan untuk melengkapi dokumen pencairan dana hibah, terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan membuat ;  <br /><br />1. Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan kesanggupan : a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009. b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan mclalut DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai ; 2. Pakta Integritas tanggal 23 Mei 2011.<br /><br />Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2010 tanggal 23 April 2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban : a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini. b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-iambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />Kemudian pada tanggal 23 Mei 2011, berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali menerima dana hibah sebesar Rp.500.000.000 melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2011, pada saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Timur, secara lisan menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitat mengubah dana hibah yang diberikan ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Penyertaa modal.<br /><br />Menindaklanjuti saran BPK secara lisan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011, Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggara 2011 (Buku II) diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II), yaitu dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut penempatannya berubah dari semula belanja hibah menjadi penyertaan modal<br /><br />Pemberian dana hibah ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacita tebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000 bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usah yang menyatakan modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan (Penyertaan Modal)<br /><br />Walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang dalam Penjelasannya menyatakan, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.1.000.000,000,(satu milyar rupiah). Dengan demikian, maka sisa penyertaan modal yang belum dilakukan adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).<br /><br />Faktanya penggunaan Dana Hibah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 dan Bukti dukungnya yakni dengan dibuatnya bukti-bukti transaksi keuangan fiktif dengan maksud agar penggunaan dana hibah tersebut seolah-olah telah sesuai peruntukkannya, dan realisasi yang benar. Hal ini menunjukkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak mempunyai tujuan dan perencanaan yang terukur.<br /><br />Terdakwa Agung Hariyadi , ST selaku Direktur Perusahaan Dacrah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan, Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /></div></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxiPJfj2bwI_9oOvA0iuiZIuXmmO0ZV9nyPZIGtK38VbmDYW2a3sjbpXdJSPkaoKI7GGvKpfF-ejUsNSx1MCMdrzXcm3631TNXaoCt11MvqMQ9nj6Rziabk27eZ9wKxGeJ8eLatgenZXo/s640/IMG20210209124924.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxiPJfj2bwI_9oOvA0iuiZIuXmmO0ZV9nyPZIGtK38VbmDYW2a3sjbpXdJSPkaoKI7GGvKpfF-ejUsNSx1MCMdrzXcm3631TNXaoCt11MvqMQ9nj6Rziabk27eZ9wKxGeJ8eLatgenZXo/w640-h288/IMG20210209124924.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara, Drs. Siswo Sujanto, DEAyang menyatakan, Alokasi anggaran harus didasarkan pada usulan atau rencana yang mencakup tentang tujuan yang hendak dicapai, hasil atau manfaat, dan besaran kebutuhan dana. Mengingat inisiatif kegiatan tersebut pada hakekatnya berada di pihak lain, yaitu masyarakat (penerima hibah), maka diperlukan usul/proposal dari masyarakat (penerima hibah) untuk dapat dituangkan dalam APBD. Oleh karena itu, tanpa adanya proposal dari masyarakat (penerima hibah) dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu.<br /><br />Sehingga dengan demikian, Pemberian Dana Hibah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tahun 2010 - 2011 dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tanpa adanya proposal dari penerima hibah, maka dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pacitan.<br /><br />Berdasarkan keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev,, M.Si., Ak, CA., CPA., CLA., CRA., CLI., CPL, CMA, menyatakan, bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti adalah : 1. Pencairan Tahap I pada tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Pencairan Tahap II pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Tupiah).<br /><br />Atas kedua tahap pencairan tersebut, maka total kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><br />Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, maka disimpulkan berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan Ahli Kerugian Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si., Ak, CA., CPA., CLA., CRA., CLI., tep” CMa, kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam perkara aguo adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><br />Walaupun dalam Surat Dakwaan tidak menyebutkan ketentuan mengenai deelneming yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun sebagaimana tujuan proses peradilan adalah untuk mencari kebenaran merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi.<br /><br />Perbedaannya hanya pada jenis kebenaran yang dicari, yaitu peradilan perdata bertujuan menemukan kebenaran formil, sedangkan peradilan pidana bertujuan menemukan kebenaran materiil (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2013, halaman 9-10).<br /><br />Sejalan dengan hal itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat pihak lain yang berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara aguo, yakni pada tahun Anggaran 2009 tanpa adanya Proposal Pengajuan Dana Hibah dari Perusahaar Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2010, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Ir. Mulyono, MM dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memasukkaN pemberian dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Perusahaan Aerah Aneka Usaha<br /><br />Sehingga kemudian hal itu dibahas bersama DPRD Kabupaten Pacitan yang selanjutnya menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 pesember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD  Tahun Anggaran 2010 (Buku II) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 Jo Peraturan Bupati pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku I) pada APBD Induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat ynggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Hal tersebut kemudian terjadi lagi pada Tahun Anggaran 2010 tanpa adanya proposal Pengajuan Dana Hibah dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Ir. Mulyono, MM<br /><br />Dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), memasukkan pemberian dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, sehingga kemudian hal itu dibahas bersama DPRD Kabupaten Pacitan yang selanjutnya menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II)<br /><br />Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan memiliki tugas sebagai berikut ;<br /><br />1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ; 2. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ; 3. Membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Panitia Anggaran DPRD ;  4. Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD ; 5. Menelaah kesesuaian RKA SKPD dengan KUA, PPA, dan Dokumen Perencanaan lainnya ; 6.. Melakukan verifikasi rancangan RKA SKPD dan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD ; 7. Selain tugas 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, temasuk pula dalam penyusunan perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH3IO1HeNzAbq95AkSoP7DOn5Smvff-FtPf75AwloMIk96lC4W-C-5ESVFfvJejVLObDz0kWrjL8ZsqGPxgKN0enppZ7R_fvnhl13kLeaV3kuXD75ErjcLDf_5vgp_N04kCQYsG6ztMEg/s619/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="619" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH3IO1HeNzAbq95AkSoP7DOn5Smvff-FtPf75AwloMIk96lC4W-C-5ESVFfvJejVLObDz0kWrjL8ZsqGPxgKN0enppZ7R_fvnhl13kLeaV3kuXD75ErjcLDf_5vgp_N04kCQYsG6ztMEg/w640-h442/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Ir. Mulyono, MM dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas koordinasi bidang : a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD. b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Daerah. c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD. d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. e. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah. f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.<br /><br />Dan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selain tugas koordinasi mempunyai tugas ; 1. Memimpin TAPD: 2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ; 3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah: 4 Memberikan persetujuan, pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD: 5. Melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang e dilimpahkan oleh kepala daerah.<br /><br />Tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2010, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan memasukkan hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam gencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan.<br /><br />Kemudian Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas RKA-SKPD dan RKA PPKD, yang kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).<br /><br />Selanjutnya pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan tidak mengalami kesulitan sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II)<br /><br />Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) pada APBD Induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Hal tersebut bahkan sampai berulang sebanyak 2 (dua) kali, yakni kembali terjadi pada Tahun Anggaran 2010, tanpa adanya Proposal Permohonan Dana Hibah Tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Ir. Mulyono, MM dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memasukkan pemberian dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta ruplah) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha<br /><br />Sehingga kemudian hal itu dibahas bersama Badan DPRD Kabupaten Pacitan yang selanjutnya menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 terdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II)<br /><br />Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomar 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dnas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha 'ebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Setelah dana hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Agung Hariyadi, ST  Selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tetap mengajukan dan menandatangani Surat Nomor: 900/05/PDAU/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2010 disertai Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 beserta dengar Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi)<br /><br />Sehingga Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dicairkan dan diterima Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, lalu terdakwa Agung Hariyadi, ST  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan / Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten.<br /><br />Sama halnya dengan Tahun Anggaran 2010, setelah dana hibah untuk Perusahaan serah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam APBD Kabupaten Pacitan Tahur Anggaran 2011, Terdakwa Agung Hariyadi, ST  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan kembali mengajukan dan menandatangani Surat Nomor: 900/07/408.92/2011 tanggal 08 April 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 disertai Proposal Permohonan untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan paerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanggal 11 April 2011<br /><br />Sehingga Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dicairkan dan diterima Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, lalu terdakwa Agung Hariyadi, ST  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan<br /><br />Bahwa Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan telah turut serta/ membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang tidak sesual dengan prosedur dan aturan yang benar<br /><br />Apabila tugas pokok dan fungsi Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar dengan tidak menyetujui dianggarkannya Dana Hibah tanpa adanya proposal permohonan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, maka kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.000,000.000 (satu milyar rupiah) tidak akan terjadi.<br /><br />Berdasarkan hal di atas, Penuntut Umum berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terjadi dalam perkara ini.<br /><br />Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian maka unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<br /><br />Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apa yang menjadi tanggungjawab terdakwa terhadap pembayaran uang pengganti hanyalah sebatas apa yang nyata-nyata terdakwa gunakan saja, dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara ini, jumlah kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam perkara aguo adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE. SH., MM,, M.Kn, M.Ec.Dev,, MSSi, Ak, CA, CPA,, CLA., CRA.,, CLI,, CPL, CMA,, sehingga uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Negara dalam bentuk uang pengganti.<br /><br />Bahwa atas Kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi pemberian Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tahun 2010 - 2011, terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan melalui Penasehat Hukumnya ERWAN SURYADI, SH dan saudaranya SOEGI HARJONO telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke Kejaksaan Negeri Pacitan yaitu pada tahap Penyidikan tanggal 08 September 2020 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pada tahap Penuntutan tanggal 27 Januari 2021 sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM,, M.Kn, M.Ec.Dev,, M.Si., Ak., CA., CPA., CLA., CRA., CLL, CPL, CMA., yang menyatakan jumlah kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam perkara aguo adalah sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah)<br /><br />Sehingga kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang telah dikembalikan pada saat proses hukum sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sudah pulih sepenuhnya. Dengan demikian, unsur Pasal 18 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<br /><br />Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang temberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang temberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.<br /><br />Bahwa hal ini dipertegas melalui yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1401K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, meskipun kerugian keuangan daerah sudah dikembalikan oleh terdakwa, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan terdakwa serta tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.<br /><br />Bahwa walaupun pada Penjelasan Pasal 4 menyebutkan pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, namun hal ini harus mendasarkan pada kemauan atau tidak atas kemauan terdakwa untuk membayar/mengembalikan kerugian keuangan negara (R. Wiyono, SH., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Orupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 57).<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Terdakwapun dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sementara uang pengganti sebesar Rp1 miliar sudah dikembalikan seluruhnya, yaitu pada tanggal 8 September 2020 sebesar Rp200 juta pada saat penyidikan dan pada tanggal 27 januari 2021 sebesar Rp800 juta. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Bersama-Sama, Direktur Perusda Pacitan Di Vonis 1.6 Thn Penjara

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pacitan Didit Agung Nugroho, SH : “Putusannya kan terbukti bersama-sama, jadi kita menunggu salinan putusan sec...

»

Bupati Ponorogo Akui Terima Uang Dari Bupati Ngawi dan Bupati Nganjuk Rp2.8 M

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><u>JPU KPK Arif Suhermanto :</u> </span></b><span style="font-size: large;">Terkait dengan pihak-pihak lain, tentu nanti kita akan dalami lagi dan kita kaji kembali terkait bukti-bukti yang ada.  </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZVymRsv6a2g6B3Zby6oI3ZtkqpCGJxL3J6TWAUumyDGWEIMFyZeiJi-AIcILwAkvRChzPJS4YrjpPHNdFKSG4elxfZYfkd-DqwdHmQmIVDsmijZIeg7sqlCEnIdCAAn5w8YXniKYfVTI/s1334/IMG20210301133146-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZVymRsv6a2g6B3Zby6oI3ZtkqpCGJxL3J6TWAUumyDGWEIMFyZeiJi-AIcILwAkvRChzPJS4YrjpPHNdFKSG4elxfZYfkd-DqwdHmQmIVDsmijZIeg7sqlCEnIdCAAn5w8YXniKYfVTI/w640-h288/IMG20210301133146-2.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Ibarat menonton Film action, semakin lama semakin menarik dan seru”. Itulah yang terjadi dalam sidang perkara dugaan Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadia Berupa Uang sebesar Rp25.6 miliar dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sejumlah Rp10.7 miliar sejak tahun 2012 hingga 2017 dengan terdakwa yang juga terpidana Korupsi Suap  Taufiqurrahman yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Senin, 1 Maret 2021<br /><br />Persidangan yang berlangsung melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 1 Januari 2021) adalah agenda pemeriksaan/mendengarkan keterangan 9 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, H. Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, SH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Fariji, Rangga, Dodi dkk, dimana Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman pidana dan dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimpo_aR-oaWnZ7QYxhoJWZBmRP73Gy8SGFTlwNFocwE7VcqozHkBrKK1bsdW8V7tvhf6FdgoAHCxmnl-9MMeVDKlvqDw5ZRbKqA2elGOwIr79zr72yEGINfWQySqNjycQG4_snSJDWSDM/s1334/IMG20210301133146-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimpo_aR-oaWnZ7QYxhoJWZBmRP73Gy8SGFTlwNFocwE7VcqozHkBrKK1bsdW8V7tvhf6FdgoAHCxmnl-9MMeVDKlvqDw5ZRbKqA2elGOwIr79zr72yEGINfWQySqNjycQG4_snSJDWSDM/w640-h288/IMG20210301133146-1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk, adalah Dr. Bambang Eko, mantan Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan)  Kab. Nganjuk,; Muslimin Hasmoyo, mantan Sekretaris Bapeda yang saat ini menjabat Sekretaris Kominfo, Kab. Nganjuk,;  Hardjito (mantan kabid Bapeda),; Febri (Kabid Bapeda) ,; Sasminto (Carik Desa Kertos,; Tri Basuki mantan Camat Kertosono),; Darsono (mantan Kepala Dusun),; Ribut (ajudan Bupati Ponorogo H. Amin) dan H. Amin, mantan Bupati Ponorogo periode 2010 -  2015<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Persidangan semakin menarik dan seru sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, karena selain keterlibatan para pejabat mulai dari Camat, Kepala Dinas, Sekda, anggota Dewan, Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), BPKP, Wartawan dan LSM serta beberapa pengusaha di Kabupaten Nganjuk, ternyata menyeret 3 nama mantan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), yaitu H. Amin selaku Bupati Ponorogo periode 2010 – 2015, Bupati Ngawi periode 2010 – 2015 dan 2016 – 2021 yang dijabat “Budi Sulistyono alias Kanang”, dan Wali Kota Madiun tahun 2015 yang saat itu dijabat “Bambang Irianto yang saat ini berstatus terpidana Korupsi” serta Ketua DPC PDIP Ponorogo tahun 2015<br /><br />Loh, kog bisa ?. Buktinya bisa, dan ini fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 1 Maret 2021).<br /><br />Pada tahun 2015, saat H. Amin hendak maju sebagai calon Bupati Ponorogo untuk periode ke-2, H. Amin menerima kucuruan dana kampanye dari Bupati Ngawi sebesar Rp1.6 miliar. Uang sebesar Rp1.6 miliar itu ada yang langsung diterima oleh H. Amin, ada pula yang melalui si Ribut selaku ajudan Bupati Ponorogo H. Amin, ada yang melalui Ketua DPC PDIP Ponorogo yang juga selaku Ketua Tim Pemenanangan H. Amin. Dan uang yang diterima H. Amin, kemudian diserahkan ke Ketua Tim Pemenanangannya<br /><br />Si Ribut awalnya adalah ajudan Bupati Madiun. Dan pada saat H. Amin menjabat sebagai Bupati Ponorogo tahun 2010 - 2015, si Ribut menjadi ajudan Bupati Ponorogo. Nah, saat H. Amin tidak lagi terpilih atau tidak lagi sebagai Bupati Ponorogo untuk periode ke-2, si Ribut balik kandang dan saat ini menjadi pegawai Dispenda Kab. Madiun <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmN-0YSk7hsjEVhFpf_Cp__HIOPddXZtKaiihrb9HXVwcYvtOJlNIv4KuSqK8KDG0XZXK9H8YemdWiavwPkVCPVPBWEVUXpzcxa4BvzPamBbFS62dGxXdYD_zptW4OiXqTOqWK-JhFQBI/s1366/IMG20210301133129.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmN-0YSk7hsjEVhFpf_Cp__HIOPddXZtKaiihrb9HXVwcYvtOJlNIv4KuSqK8KDG0XZXK9H8YemdWiavwPkVCPVPBWEVUXpzcxa4BvzPamBbFS62dGxXdYD_zptW4OiXqTOqWK-JhFQBI/w640-h288/IMG20210301133129.jpg" width="640" /></a></div>Ditahun yang sama atau 2015, H. Amin juga menerima kucuruan dana kampanye dari terdakwa Taufiwurrahman selaku Bupati Nganjuk sebesar Rp1.2 miliar. Uang itu, diterima H. Amin melalui ajudannya si Ribut di rumah Wali Kota Madiun sebesar Rp1 miliar, dan sisanya sebesar Rp200 juta diterima H. Amin melalui ajudannya si Ribut di Hotel Aston Madiun<br /><br />Selain itu, H. Amin juga menerima kucuran dana kampanye dari DPD PDIP Jawa Timur sebesar Rp250 juta. Menurut H. Amin, bantuan dana kampanye dari Bupati Nganjuk, Bupati Ngawi dan DPD PDIP Jawa Timur, karena ada intruksi dari DPP PDIP yang menurut H. Amin  kepada Majelis Hakim mengatakan, kalau ada anggota yang mau jadi Bupati supaya dibantu.<br /><br />Hal ini diterangkan H. Amin dihadapan Majelis Hakim. Dan apa yang disampaikan H. Amin di persidangan, juga dijelaskan oleh Suyitno, selaku Penasehat Hukum H. Amin kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon Aplikasi WhastApp beberapa saat sesuai persidangan.<br /><br />Menurut Suyitno, bantuan dana kampanye dari Bupati Nganjuk, Bupati Ngawi dan DPD PDIP Jawa Timur karena sesama kader Partai berlambang Banteng bermoncong putih itu. <br /><br />“Karena sama-sama kader PDIP dan ada intruksi dari DPP supaya saling membantu,” kata Suyitno<br /><br />Suyitno menjelaskan, “Uang dari Bupati Ngawi sebesar Rp1.6 miliar. Uang itu diterima beberapa kali, ada yang langsung diterima oleh H. Amin, ada yang melalui mas Ribut, ada yang melalui Ketua DPC PDIP Ponorogo yang juga selaku Ketua Tim Pemenanangan, ada juga melalui Bendahara Pemenangan. Dan uang itu diserahkan ke Ketua Tim Pemenanangannya.  Berapa jumlahnya tidak pernah dihitung langsung oleh H. Amin,” lanjut Suyitno<br /><br />Terkait uang dari terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk, Suyitno menjelaskan bahwa H. Amin tidak tau kapan dan dimana penerimaannya, dan bukan H. Amin yang menentukan tempatnya<br /><br />“Satu miliar di rumah Wali Kota Madiun, dan Rp250 juta di loby Hotel Aston Madiun. Yang menerima adalah Mas Ribut. H. Amin tidak tau dan bukan H. Amin yang menentukan tempatnya. H. Amin tau setelah uang itu disampaikan oleh Mas Ribut dan itupun tidak dihitung,” kata Suyitno kepada beritakorupsi.co mewakili H. Amin<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsStfw0PCQb-j3PS6hBdRXj488zHe8RLvTarU4b6yDa5-UAjMLiFWDZzFMqlKSifCygWWnDKh4DG1nTw9uQo5TEo6RexdC8u6UeCr2t7JNsZy-ezg_NwCTu4bqqyn5JPFgpWRUrmcS-mQ/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsStfw0PCQb-j3PS6hBdRXj488zHe8RLvTarU4b6yDa5-UAjMLiFWDZzFMqlKSifCygWWnDKh4DG1nTw9uQo5TEo6RexdC8u6UeCr2t7JNsZy-ezg_NwCTu4bqqyn5JPFgpWRUrmcS-mQ/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara keterangan Doktor (Dr) Bambang Eko selaku Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan)   Kab. Nganjuk, Muslimin Hasmoyo selaku Sekretaris Bapeda, Hardjito dan Feri yang mejabat sebagai Kabid di Bapeda juga tak jauh beda dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya yang mengatakan, ada pemberian uang ke Bupati Taufiqurrahman yang besarnya ratusan juta rupiah.<br /><br />Menurut Dr. Bambang Eko, bahwa uang yang diberikan untuk terdakwa Taufiqurrahman selaku Buapti Nganjuk adalah dana Taktis atau dana yang mendesak. Dana taktis itu dikumpulkan dari duap Perjalanan Dinas di beberapa Bidang di Bapeda<br /><br />“Diambil dari dana taktis beberapa Bidang, sebagai uang perjalanan Dinas,” kata Dr. Bambang Eko kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK Arif Suhermanto. Apa yang diterangkan Dr. Bambang Eko, juga tak dibantah oleh mantan anak buahnya.<br /><br />Dan kasus inipun ibarat Peribahasa yang berbunyi, “Satu makan Nangka, semua kena getahnya”. <br /><br />Mengapa ? Ini sesuai fakta yang terungkap dala persidangan, bahwa duit sebesar Rp25.6 miliar yang diduga diterima terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sejak tahun 2012 hingga 2017 bukan berasal dari Satu orang saja, melainkan dari beberapa pejabat mulai dari Camat, Kepala Dinas, Sekda termasuk beberapa  rekanan (pengusaha) melalui beberapa Kepala Dinas dilingkuan Pemda Kab. Nganjuk, diantaranya Masduqi, mantan Kadis (Kepala Dinas) Pengairan yang juga mantan Kadis Ciptakarya dan Sekda  Kab. Nganjuk,; Fajar Yudiono (mantan Kadis Cipatkarya Kab. Nganjuk),; Nyoto Mujiono (Kasi di Dinas Pengairan),; Heri Wahyudi (mantan ajudan Bupati),; Nuri Prihandoko (mantan ajudan Bupati),; Agus Subagio selaku Kepala Dinas Pengairan, yang juga mantan Sekda Kab. Nganjuk tahun 2017 – Agustus 2020,; Zakin (mantan Kabid Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Hanif Adi Nugroho (Kepala Seksi di Dinas Pengairan Kab. Nganjuk),; Sri Widyastuti (Sekretaris  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk),; Budi Sucahyo (mantan Kepala Dinas Peternakan),; Dr. Bambang Eko, mantan Kepala Bapeda Kab. Nganjuk,; Muslimin Hasmoyo, mantan Sekretaris Bapeda yang sekarang menjabat Sekretaris Kominfo Kab. Nganjuk,;  Hardjito mantan Kabid Bapeda dan Febri, Kabid Bapeda.<br /><br />Dan uang dari Agus Subagio selaku Kepala Dinas Pengairan, yang juga mantan Sekda Kab. Nganjuk tahun 2017 – Agustus 2020 ini, selain ke terdakwa Taufiqurrahman, juga mengalir ke Polres, Kejaksaan, BPKP, LSM, Wartawan termasuk beberapa anggota DPRD di Kabupaten Nganjuk</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy-pOxS9M3rgNi-wQCme6DXRL5Eqbg0CWCExfU0e25ll5EX6_LqEKi-PDmCpkwVHcK0SumkUjkrcgRVBoiIE23xBSivrWFisR2WR1EaHmRJdM5LseXBmdWEsTnhM88B561ODUhCn363Uc/s640/IMG20210215132354.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy-pOxS9M3rgNi-wQCme6DXRL5Eqbg0CWCExfU0e25ll5EX6_LqEKi-PDmCpkwVHcK0SumkUjkrcgRVBoiIE23xBSivrWFisR2WR1EaHmRJdM5LseXBmdWEsTnhM88B561ODUhCn363Uc/w640-h288/IMG20210215132354.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan uang diduga diterima terdakwa Taufiqurrahman, berali menjadi beberapa kendaraan roda 4 alias mobil, menjadi beberapa bidang tanah dan beralih juga ke H. Amin saat menjabat sebagai Bupati Ponorongo tahun 2010 – 2015, dan akan maju lagi untuk periode ke-2 yaitu 2015 – 2021. Namun apa dikata, ibarat Peribahasa, “Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksudnya H. Amin akan menjadi Bupati Ponorogo untuk periode kedua, namun apa dikata harapan tak tercapai”<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan sesuai aturan dan perungdang-undangan yang belaku, para pejabat dilingan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Camat, Kepala Dinas dan Sekda <br />terlebih swasta memberikan hadiah atau uang kepada Kepala Daerah?. Kalau diperbolehkan, diatur dimana ? Peraturan apa tentang apa, Nomor berapa dan tahun berapa? <br /><br />Kalau tidak diperbolehkan sesuai aturan dan perungdang-undangan yang belaku, lalu bagaimana pihak-pihak yang memberikan uang kepada terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk ?<br /><br />Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada aturan hukum yang menyatakan seorang Bupati diperbolehkan memberikan bantuan dana kampanye yang jumlahnya miliaran rupiah kepada Bupati atau calon Bupati lain dengan alasan karena sesama satu Partai Politik? <br /><br />Kalau tidak ada aturan hukumnya, lalau bagaimana dengan Bupati Ngawi yang memberikan uang sebesar Rp1.6 miliar kepada H. Amin selaku Bupati Ponorogo saat mencalonkan Bupati Ponorogo untuk periode berikutnya? Lalu bagaimana pula dengan nasib H. Amin yang mengakui telah menerima dana kampanye dari Bupati Ngawi dan Bupati Nganjuk yang tidak melaporkannya kepada KPK<br /><br />Akankah ada Jilid III? Apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara korupsi Gratifikasi dan TPPU terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk seperti Peribahasa, “Satu makan Nangka semua kena getahnya?, Taufiqurrahman yang diadili namun terungkap pula pihak-pihak lain yang terlibat?”<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, terkait dengan pihak-pihak lain, tentu nanti KPK akan mendalami lagi dan mengkaji kembali terkait bukti-bukti yang ada. Hal itu dijelaskan JPU KPK Arif Suhermanto saat diwawancarai beritakorupsi seusa persidangan<br /><br />“Terkait dengan pihak-pihak lain, tentu nanti kita akan dalami lagi, dan kita kaji kembali terkait bukti-bukti yang ada. Jadi kami sekarang masih lebih fokus mendalami pembuktian perkara terdakwa Taufiqurrahman,” ujar JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Artinya, saat ini KPK masih fokus mendalami pembuktian kasus Gratifikasi dan TPPU terdakwa Taufiqurrahman (di jawab JPU KPK Arif Suhermanto.....Ia tentu saja begitu). Tapi tidak menutup kemungkinan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, KPK akan mendalami?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAPghuI-RsHP78LPSmL80POtansqq27sEp-awwWuthIzAEkhx3iqT02aoQQP82jgN8i8kOTyEd4YK36KX96nUFvOOJA4O0njIglXIgFMpYzOWqrHiSzhMMWRmersVJNvCUyv5S9iBWYkQ/s640/IMG20210201141910.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAPghuI-RsHP78LPSmL80POtansqq27sEp-awwWuthIzAEkhx3iqT02aoQQP82jgN8i8kOTyEd4YK36KX96nUFvOOJA4O0njIglXIgFMpYzOWqrHiSzhMMWRmersVJNvCUyv5S9iBWYkQ/w640-h288/IMG20210201141910.jpg" width="640" /></a></div>“Ia. Kinerja KPK seperti itu. Ketika ada bukti-bukti kuat terkait fakta-fakta perbuatan mana, tentu akan digali kembali,” tegas JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Artinya, apa yang dijelaskan saksi-saksi selama ini dalam persidangan menjadi fakta persidangan?<br /><br />“Semua yang diterangkan saksi dalam perkara ini di persidangan adalah menjadi fakta persidangan yang tentu menjadi pertimbangan hukum dalam menganalisa yuridis tuntutan maupun putusan tentunya nanti. Semau fakta yang terungkap dalam persidaangan akan dikaji nanti,” tegas JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Apa yang dijelaskan para saksi dalam persidangan akan menjadi fakta untuk proses hukum lebih lanjut ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">“BAP maupun keterangan saksi dalam persidangan hampir sama, karena ketika dipeyidikanpun selalu menanyakan, apakah saksi didalam memberikan keterangan benar di penyidik, dan dijawab benar dan tidak ada paksaan. Maka keterangan saksi dalam BAP tentu akan menjadi pertimbangan. Keterangan saksi yang berkembang di persidangaan tentu menjadi fakta persidangan juga selain di BAP yang diungkap dalam persidangan,” ujar JPU KPK Arif Suhermanto <br /><br />Lalu bagaimana dengan keterangan mantan Kepala Bapeda dan 2 Kabid yang mengakui memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk yang dikatakan sebagai dana taktis. <br /><br />“Itu istilah meraka memberikan uang untuk kepentingan Bupati,” jawab JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Artinya KPK dapat mendalami keterangan saksi-saksi sejak awal termasuk Masduqi yang memberikan uang 1 miliar rupiah untuk menjadi Sekda ?<br /><br />“Ya. Dan tadi juga ada saksi yang menjadi Camat memberikan 100 juta dari Sekretaris Camat menjadi Camat. Itu juga akan menjadi fakta persidangan,” JPU KPK Arif Suhermanto diakhr wawancara dengan beritakorupsi.co. (Jnt/Nng)<br /></div></div>

News Tipikor Bupati Ponorogo Akui Terima Uang Dari Bupati Ngawi dan Bupati Nganjuk Rp2.8 M

JPU KPK Arif Suhermanto : Terkait dengan pihak-pihak lain, tentu nanti kita akan dalami lagi dan kita kaji kembali terkait bukti-bukti yang...

»

PH Terdakwa : Pengembalian Kerugian Negara Juni 2020, Penyidikan November 2020

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sidang lanjutan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang merugikan keuangan negera sebesar Rp108.136.366#  </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBpAcCsagIbFgrY6HFvcPNPhcIferGiMdC-XiA_1iHP0MBoYz8r2P3cNNQWC7LLeuczrfgYL0e_WlOz04G3oozpHcIFjsUAOCz1w85ZdxFMRUSfMWatDQpZtbsnpmpNHHXPLumwzRmCVk/s1366/IMG20210225140838.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBpAcCsagIbFgrY6HFvcPNPhcIferGiMdC-XiA_1iHP0MBoYz8r2P3cNNQWC7LLeuczrfgYL0e_WlOz04G3oozpHcIFjsUAOCz1w85ZdxFMRUSfMWatDQpZtbsnpmpNHHXPLumwzRmCVk/w640-h288/IMG20210225140838.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Penaseha Hukum (PH) terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan, yaitu Samuel dkk, dan PH terdakwa Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Dr. Solahuddin dkk mengatakan, bahwa kerugian negara bedasarkan hasil audit BKP (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah dikembalikan sebesar Rp289 juta pada Juni 2020, namun penyidikan dilakukan pada November 2020 dan kerugian negara berdasarkan hasil audit Inpektorat pada Januari 2021 sebesar Rp15 juta, namun dalam surat dakwaan sebesar Rp108.136.366<br /><br />Hal ini diungkapkan Penaseha Hukum (PH) terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM maupun  Penaseha Hukum terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T dalam didang lanjutan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2019 sebesar Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) dan merugikan keuangan negara senilai Rp108.136.366 berdasarkan penghitungan Inspektrat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dengan terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Kamis, 25 Februari 2021<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) adalah agenda pembacaan Eksepsi atau Keberatan dari  Penaseha Hukum Kedua terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pasuruan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan Mochamad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana, SH yang dihari  JPU, sementara Ke- 2 Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Selain pengembalian uang oleh terdakwa pada Juni 2020 berdasarkan audit BPK yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa I, Penaseha Hukum terdakwa II juga menyebutkan, bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat perbedaan, yaitu bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan 2 (dua) aplikasi yaitu Sistem Perhitungan Suara (Situra) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (Sipanda) masing-masing anggaran Rp75.000.000<br /><br />“Dewi Kusworini selaku Direktur PT Program Indo Utama menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 kepada Muhammad Chusnaivi, S.Kom dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan, yaitu apabila Rp50.818.183 + Rp8.181.817 + Rp21.818.183 = Rp80.818.183,” ucap Dr. Solahuddin<br /><br />Dr. Solahuddin melanjutkan, Eko Suwarno selaku Direktur CV. Tiga Karya Abadi mentransfer uang sebesar Rp63.477.000 ke rekening terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T di Bank Mandiri Cabang Pasuruan Nomor 144-00-16773365 dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185. Dari jumlah tersebut juga terdapat perbedaan, yaitu apabila Rp63.477.000 + Rp8.181.817 + Rp3.341.185 = Rp75.000.002. <br /><br />“Uang sebesar Rp50.818.183 pengembalian dari PT Program Indo Utama dan uaang sebesar Rp63.477.000 pengembalian dari CV. Tiga Karya Abadi). Namun bila dihitung Rp50.818.183 + Rp63.477.000 hasilnya bukan Rp108.136.366 melainkan Rp114.295.183,” ujar Dr. Solahuddin dalam Eksepesinya<br /><br />Penasehat Hukum Kedua terdakwapun meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak surat dakwaan JPU dan membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa surat dakwaan JPU tidak cermat dan uang kerugian negara sudah dikembalikan.<br /><br />Atas Eksepsi Penasehat Hukum Kedua terdakwa, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH meminta bukti dari hasil audit BPK. Karena Ketua Majelis Hakim beranggapan bahwa itu adalah perlu<br /><br />“Saya minta buktinya kalau memang itu ada,” kata Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-gIdiF4A6CrV2UqZZhonMe3fHnrfEq9k619Wko3gfhM25KAFPd5Jmkb5j2-WtpKHgDV2vHiqpozBHzEIj-cKZhCPcQJ8C_-4rgHBHrPnTAePvF7s-mRlteg2SgsplVMKnck86cO5Rfq8/s1366/IMG20210225141031.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-gIdiF4A6CrV2UqZZhonMe3fHnrfEq9k619Wko3gfhM25KAFPd5Jmkb5j2-WtpKHgDV2vHiqpozBHzEIj-cKZhCPcQJ8C_-4rgHBHrPnTAePvF7s-mRlteg2SgsplVMKnck86cO5Rfq8/w640-h288/IMG20210225141031.jpg" width="640" /></a></div>Seusai persidangan. Pansehat Hukum Kedua terdakwa kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa hasil audit Inspektorat adalah sebesar Rp15.300.000, sedangkan dari Jaksa sebesar Rp108.136.366 karena Jaksa tidak memperhitungkan pengembalian ke Kas Daerah<br /><br />“Yang dikembalikan Kas Daerah sebesar Rp289 juta untuk 2 Aplikasi. Kalau Inspektorat, auditnya per masa waktu. Jadi masa waktu Plt. Fendy Krisdiyono ini 2 Aplikasi, anggarannya Rp150 juta. Sudah dikembalikan ke Kas Daerah, sehingga ada kekurangan sebesar Rp15.300.000. Tapi fersi Kejaksaan, itu Rp108.136.366,” kata Samuel dan Dr. Solahuddin<br /><br />“Penghitungan Kejaksaan dan Inspektorat berbeda tapi dasar yang dipakai Kejaksaan dalam perkara ini adalah dari Inspektorat,” kata Samuel<br /><br />Apa yang disampaikan Penasehat Hukum Kedua terdakwa ini terkait hitung-hitunngan duit dalam surat dakwaan JPU memang tak salah.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT Program Indo Utama Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. Tiga Karya Abadi Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Atas pembayaran tersebut, saksi Muhammad Chusnaivi, S.Kom langsung menghubungi saksi Dewi Kusworini selaku Dircktur PT Program Indo Utama lalu memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan saksi Dewi Kusworini diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi Muhammad Chusnaivi, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, kemudian saksi Dewi Kusworini langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada saksi Muhammad Chusnaivi, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Disinilah terdapat pebedaan bila dijumlah antara nilai SPK sebesar Rp75.000.000 dengan uang dikembalikan oleh PT Program Indo Utama Rp50.818.183 setelah dikurangi pajak PPh/PPn sebesar Rp8.181.817 dan fee untuk PT Program Indo Utama sebesar Rp21.818.183 menjadi Rp80.818.183<br /><br />Dan Eko Suwarno selaku Direktur CV. Tiga Karya Abadi mentransfer uang sebesar Rp63.477.000 ke rekening terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T di Bank Mandiri Cabang Pasuruan Nomor 144-00-16773365 dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185<br /><br />Dari jumlah tersebut diatas juga terdapat perbedaan, yaitu apabila Rp63.477.000 + Rp8.181.817 + Rp3.341.185= Rp75.000.002. <br /><br />Selain itu, jumlah kerugian keuangan negara yang disebutkan JPU dalam surat dakwaannya sebesar Rp108.136.366 adalah hasil penjumlahan pengembalian uang dari PT Program Indo Utama sebesar Rp50.818.183 dan pengembalian uang dari CV. Tiga Karya Abadi sebesar Rp63.477.000. Padahal kalau dihitung Rp50.818.183 + Rp63.477.000 = Rp114.295.183<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRozFSyckl4sUf5S6JWG197PBb7PheIQXxx0IST5gvXeKUIKuZG4TNg_YLHyryjHUpJA5l8q5dhzHCTvlWFJVmnFor67_vE8JT66xjL8kSeTb0nzWr33IzWBS1fdeO3Y3qEcBsM1IrM5w/s1334/IMG20210225134902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRozFSyckl4sUf5S6JWG197PBb7PheIQXxx0IST5gvXeKUIKuZG4TNg_YLHyryjHUpJA5l8q5dhzHCTvlWFJVmnFor67_vE8JT66xjL8kSeTb0nzWr33IzWBS1fdeO3Y3qEcBsM1IrM5w/w640-h288/IMG20210225134902.jpg" width="640" /></a></div>JPU juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa uang dalam penguasaan Muhammad Chusnaivi, S.Kom adalah sebesar Rp67.336.366 (atau Rp108.136.366 - Rp40.800.000). Dimana uang sebesar Rp40.800.000 adalah dengan rincian ; sebesar Rp25.500.000 diberikan kepada 7 orang pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) yang membuat aplikasi,; untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000,; Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000, Total sebesar Rp40.800.000<br /><br />Dari hal ini ada yang menjadi pertanyaan, apakah uang sudah habis dipakai oleh ke 7 Tenaga Harian Lepas tersebut dan uang yang masih dikuasi oleh Muhammad Chusnaivi, S.Kom harus dikembalikan oleh Kedua tedakwa ?<br /><br />Sementara dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : ayat (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : huruf b : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<br /><br />Seperti yang diberitkan sebelumnya (Kamis, 18 Februari 2021). Bahwa Terdakwa I Fendy Krisdiyono, S.P., MM dan Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T bersama dengan saksi Tata Rini Wulandari, SKom. dan saksi Mummad Chusnaivi Soegono, S.Kom.<br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 53 Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan T.A. 2019<br /><br />Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Pembuatan Sistem Aplikasi OPD, Terdakwa 1 Fendy Krisdiyono, S.P., MM anak dari Nyono Martowijoyo sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan Nomor: 821.4/2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018, dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/4/423.011/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 07 Januari 2019 menunjuk dan mengangkat Terdakwa II Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/02/423.118/2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipM0_BsUT8fobuJTt9Jo2-wMYn2jmysB39N5XbrrsBxITuV2V6xDb-7JjL1FisugQ28kI7d0Q8HFr_-7_dIb1_1sMSE1XBRbYe_65B4LLYJBPQgqpKmEppvJVY7KxxKx_-LNI1rq8hm28/s640/IMG20210218123247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipM0_BsUT8fobuJTt9Jo2-wMYn2jmysB39N5XbrrsBxITuV2V6xDb-7JjL1FisugQ28kI7d0Q8HFr_-7_dIb1_1sMSE1XBRbYe_65B4LLYJBPQgqpKmEppvJVY7KxxKx_-LNI1rq8hm28/w640-h288/IMG20210218123247.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa I selaku Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan juga telah melakukan penunjukkan dan pengangkatan saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/01/423.118/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tanggal 02 Januari 2019, disamping yang bersangkutan secara struktural juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Layanan E-Government pada Diskominfotik Kota Pasuruan<br /><br />Pada awal bulan Januari tahun 2019, Terdakwa I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II, Saksi saksi Tata Rini Wulandari, S.Kom dan Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Diskominfotik Kota Pasuruan di ruangan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan untuk membicarakan rencana penyerapan alokasi anggaran untuk pengadaan pembuatan Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019<br /><br />Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas cara untuk meningkatkan pencapaian target Indikator kinerja Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik (SPBE), Terdakwa I meminta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom untuk menyampaikan hasil studi bandingnya di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan pembuatan aplikasi–aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia dan melibatkan para Tenaga Harian Lepas (THL) dalam pembuatannya<br /><br />Bahwa menurut Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, cara yang tersebut dapat dilaksanakan di Kota Pasuruan, karena Diskominfotik Kota Pasuruan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembuatan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga sudah tidak lagi tergantung dengan pihak ketiga dan dapat meningkatkan kesejahteraan para THL.<br /><br />Mendengar hal tersebut, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom, apakah aman proses yang demikian tersebut, dan dijawab “ternyata sampai sekarang faktanya aman-aman saja Pak''.<br /><br />Terdakwa I kemudian memberikan arahan agar dalam pengadaan nanti pihak rekanan/Penyedia yang akan ditunjuk harus memiliki kompetensi/keahlian di bidangnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan untuk proses pelaksanaannya mempercayakan kepada Terdakwa II selaku PPK serta Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom<br /><br />Dengan arahan Terdakwa I tersebut, Saksi Muhammad Chunaivi Soegondo, S.Kom mencari/merekomendasikan salah satu rekanan perusahaan yang akan dipinjam/disewa bendera perusahaannya, yaitu PT. Program Indo Utama untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BKBDP) Kota Pasuruan, sedangkan Terdakwa II merekomendasikan CV. Tiga Karya Abadi untuk ditetapkan sebagai Penyedia dalam pembuatan aplikasi yang kedua yaitu Aplikasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Pasuruan<br />Proses peminjaman/sewa bendera perusahaan kepada masing-masing rekanan yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD tersebut dilakukan dengan cara :<br /><br />1. Sekitar bulan Januari 2019, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom mendatangi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Direktur PT. PROGRAM INDO UTAMA untuk menawarkan pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pihak PT. PROGRAM INDO UTAMA yang nantinya ditunjuk sebagai Penyedia tidak perlu melaksanakan pekerjaan karena pihak Diskominfotik Kota Pasuruan telah memiliki tenaga-tenaga ahli, yaitu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat membuat aplikasi yang dibutuhkan.<br /><br />Adapun berkaitan dengan seluruh dokumen pengadaan dalam pekerjaan pembuatan aplikasi sejak proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan serta pembayaran, akan dipersiapkan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  sehingga Saksi DEWI KUSWORINI hanya menandatanganinya saja<br /><br />2. Pada sekitar bulan Maret 2019, Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI, lalu Terdakwa II meminjam perusahaan untuk Pembuatan aplikasi OPD. Terdakwa II kemudian meminta data-data administrasi yang berkaitan dengan profil perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI untuk dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pekerjaan pembuatan aplikasi di Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir9GBi2pO9hcLwhJn7H9mAnMIT5fcrSugSYeTtfcIgILjXlMTaHqfYu8A1Ir9qI_0_Z9qKWWK5ZqkaX2BQa9EEKahw8dPvS0irPLPC3Hxz5Z2qaxbNQ44rXooBz0_tqo2t_5rRTIhvcO8/s640/IMG20210218123318+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir9GBi2pO9hcLwhJn7H9mAnMIT5fcrSugSYeTtfcIgILjXlMTaHqfYu8A1Ir9qI_0_Z9qKWWK5ZqkaX2BQa9EEKahw8dPvS0irPLPC3Hxz5Z2qaxbNQ44rXooBz0_tqo2t_5rRTIhvcO8/w640-h288/IMG20210218123318+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>Terhadap permintaan Terdakwa II tersebut, Saksi EKO SUWARNO bersedia meminjamkan bendera perusahaan CV. TIGA KARYA ABADI karena Terdakwa II adalah adik Kelas Saksi EKO SUWARNO dulu di Kampus dan setelah lulus, Terdakwa II pernah bekerja sama dengan Saksi EKO SUWARNO. Disamping itu, saksi EKO SUWARNO juga ingin menambah referensi pengalaman pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayah Kota Pasuruan<br /><br />Untuk melaksanakan Proses Pengadaan Aplikasi, Terdakwa II selaku PPK merumuskan perencanaan pengadaan untuk Pembuatan Sistem Aplikasi OPD senilai Rp375.000.000 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan menetapkan kebijakan pemaketan pengadaan yang berorientasi pada volume barang dan harga satuan dengan cara memecah menjadi 5 (lima) paket pengadaan aplikasi, yaitu masing-masing aplikasi senilai Rp75.000.000 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).<br /><br />Adapun metode pemilihan Penyedia yang digunakan untuk pembuatan masing-masing Sistem Aplikasi OPD tersebut, telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku PPK dengan metode pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)<br /><br />Proses pengadaan langsung untuk pemilihan Penyedia dalam kegiatan pengadaan Pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, seharusnya di proses oleh Saksi AGUS AUNUR ROVIO, Amd selaku Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : 188/03/423.118/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019 akan tetapi AGUS AUNUR ROVIO, Amd hanya menandatangani dokumen-dokumen pemilihan Penyedia berikut dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) karena Terdakwa II yang secara keseluruhan memproses dan menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI), sebagai berikut :<br /> <br />1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra), Pemilihan Penyedia PT. PROGRAM INDO UTAMA beralamat di Komplek Ruko Grand Parimas jl. Panglima Sudirman Purworejo Kota Pasuruan. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/114.1/423 118PPKM/2019 tanggal 06 Pebruari 2019<br /><br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA), Pemilihan Penyedia CV. TIGA KARYA ABADI beralamat di Perum. Griyashanla Blok J291 MojolanguLowokwani Kota Malang. Nomor/Tanggal SPPBJ : 027/270/423 118/PPKM/2019 tanggal 06 Marci 2019<br /><br />Bahwa pengadaan pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD yang pada akhirnya diberi nama: Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 secara administratif masing-masing telah dibuatkan kontrak oleh Terdakwa II dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang didalamnya tertera tandatangan antara Terdakwa II selaku PPK dengan masing-masing Penyedia, dengan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, yaitu Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SPK<br /><br />Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dibuat oleh para Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Sub Profesional pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019 yang ditunjuk dan diangkat berdadarkan keputusan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800/07.1/423.118/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dan Nomor: 800/09.1/423.118/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Tenaga Sub Profesional (Teknisi Jaringan, Programmer, Multimedia) Untuk Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government Tahun Anggaran 2019<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUPk6SrhyY215-lBz77tFPGjxTwdxMI92JPVZDd9R3BYtJPiff8CSELh83AQTm3OEcZWmerJPId418zU5uiMGeRAANYESgZQ_jBp2peCGv6An7Me85t_6lhmXuXCTyk6_abijaWblmfgk/s524/IMG20210225134926.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="237" data-original-width="524" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUPk6SrhyY215-lBz77tFPGjxTwdxMI92JPVZDd9R3BYtJPiff8CSELh83AQTm3OEcZWmerJPId418zU5uiMGeRAANYESgZQ_jBp2peCGv6An7Me85t_6lhmXuXCTyk6_abijaWblmfgk/w640-h290/IMG20210225134926.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa para THL (1. MUZAKKI,; 2. HENDRIK ISTIAWAN,; 3. ANISA EVI NUR ROHMAH,; 4. CANDRA EMELIA FRANSISCA,; 5. HAMMERZOELPAGARMAHDIAS,; 6. SOFYAN SAHRUL,; 7. MOHAMAD ALIFFIO I.W.R) yang direkrut pada awal tahun 2019, bekerja pada Diskominfotik Kota Pasuruan sebagai Tenaga Sub Profesional masing-masing telah dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa II selaku PPK untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sub Tenaga Profesional), Kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government TA. 2019 dengan Honorarium masingmasing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019<br />Bahwa berdasarkan SPK tersebut, uraian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para THL sebagai tenaga sub profesional adalah tidak untuk membuat aplikasi yang telah ditunjuk perusahaan penyedianya, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas dalam rangka kegiatan Peningkatan Implementasi E-Government di lingkunpan Pemerintah Kota Pasuruan untuk:<br /><br />a. Mendukung pengembangan konten Sistem Informasi di Pemerintah Kota Pasuruan,; b. Membantu mengelola Infrastruktur Jaringan yang dimiliki Pemernntah Kota Pasuruan,; c. Membantu mengelola rekayasa sistem dan analisis pada server,; d. Mengamankan seluruh sistem informasi pemerintahan sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kcgiatan kepada atasan.<br /><br />Proses pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA telah dituangkan ke dalam Laporan Harian yang disusun tiap bulan oleh para THL, yang kemudian laporan tersebut telah disampaikan kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang diketahui oleh Terdakwa II selaku PPK dan telah disetujut oleh Saksi TATA RINI WULANDARI selaku PPTK<br /><br />Selanjutnya laroran tersebut diteruskan kepada Terdakwa I selaku PA yang dijadikan sebagai dasar pencairan Honorarium kepada para THL, yaitu masing-masing sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan SPK, yang mana diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa pekerjaan aplikasi SITURA dan SIPANDA tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab para THL<br /><br />Disamping itu, Terdakwa II selaku PPK juga selalu melaporkan perkembangan/progress pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembuatan apikasi SITURA dan SIPANDA yang dikerjakan para THL kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku KepalaSeksi (Kasi) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan E-Govemment, dan sekaligus sebagai PPTK yang selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa I selaku PA:<br /><br />Setelah pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA selesai dikerjakan oleh para THL, kemudian Terdakwa II selaku PPK menerima hasil pekerjaan pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) seolah-olah diserahkan dari Penyedia yang terikat dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai berikut:<br /><br />1. Nama Aplikasi, Sistem Perhitungan Suara (Situra). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) : 027/608/423.118/2019 tanggal 8 April 2019<br />2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah(SIPANDA). Nomor/Tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  (BASTHP) :027/794/423.1182018 tanggal 7 Mei 2019<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA yang telah mengetahui proses pengadaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, ditindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan tersebut dari Terdakwa II selaku PPK, yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/609/423.118/2019 tanggal 08 April 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/795/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Kemudian Terdakwa I selaku PA langsung menindaklanjuti hasil pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang diserah terimakan tersebut dengan meminta kepada Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Nomor: 188/04/423.118/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan<br /><br />Bahwa selanjutnya Saksi H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, S.H. selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan/pengujian sebagaimana mestinya, ternyata hanya menandatanyani dokumen-dokumen dihadapan Terdakwa I yang secara keseluruhan dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa II.<br /><br />Adapun mengenai dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan, bahwa dokumen administratif dalam proses pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan telah dicukupi dan memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran untuk melanjutkan ke proses berikutnya.<br /><br />Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/611/423.118/2019 tertanggal 8 April 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SITURA) dan Berita Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: 027/797/423.118/2019 tanggal 7 Mei 2019 (untuk pekerjaan pembuatan aplikasi SIPANDA)<br /><br />Setelah mencrima surat pengajuan permohonan pembayaran dari PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI (masing-masing selaku Penyedia yang dipinjam/disewa bendera perusahaannya), Terdakwa I selaku PA tetap menindaklanjuti ke proses pembayaran dengan diajukannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa oleh Saksi GAGUK EKO PRATIKTO selaku Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian Terdakwa I selaku PA memberikan perintah untuk membayar dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 00050/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 18 April 2019 untuk pembayaran pengadaan/pcmbuatan aplikasi SITURA, dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00062/SPM-LS/2.10.01.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk pembayaran pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA<br /><br />Penerbitan SPM-LS terscbut mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja atas pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA yang pada akhirnya dibayarkan kepada PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Pasuruan<br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA pada Diskominfotik Kota Pasuruan masing-masing senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia, yaitu PT. PROGRAM INDO UTAMA Nomor rekening : 0678529567 pada Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pasuruaun dan CV. TIGA KARYA ABADI Nomor rekening 1440017143907 Pada Bank Jatim Cabang Malang.<br /><br />Atas pembayaran tersebut, Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom langsung menghubungi Saksi DEWI KUSWORINI selaku Dircktur PT. PROGRAM INDO UTAMA lalu memberitahukan bahwa uang penairan atas pekerjaanpengadaan/pembuatan aplikasi SITURA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi DEWI KUSWORINI diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom setelah dipotong biaya atau fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, kemudian Saksi DEWI KUSWORINI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.818.183 (lima puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di kantor Diskominfotik Kota Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh/PPn) sebesar Rp8.181.817 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan biaya/fee atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp21.818.183 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Sehubungan telah dibayarkannya pembuatan aplikasi SIPANDA kepada CV. TIGA KARYA ABADI, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi EKO SUWARNO selaku Direktur CV. TIGA KARYA ABADI untuk memberitahukan bahwa uang pencairan atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi SIPANDA sudah masuk ke rekening perusahaan, dan Saksi EKO SUWARNO diminta untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepadaTerdakwa II setelah dipotong biaya atau /fee atas peminjaman bendera perusahaan<br /><br />Atas permintaan tersebut, Saksi EKO SUWARNO melalui stafnya langsung mengirim kembali uang sejumlah Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) melalui pengiriman transfer ke rekening Terdakwa II Nomor : 144-00-16773365 pada Bank Mandiri Cabang Pasuruan dari nilai SPK sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak (PPh PPn) sebesar Rp8.181.818 (delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan betas rupiah), dan biaya/fce atas peminjaman bendera perusahaan sebesar Rp3.341.185 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)<br /><br />Setelah menerima uang sebesar Rp63.477.000 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi EKO SUWARNO, kemudian Terdakwa II langsung melaporkan kepada Terdakwa I bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan diketahui oleh Saksi TATA RINI WULANDARI. S.Kom<br /><br />Jumlah keseluruhan uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang diperoleh dari hasil pengembalian PT. PROGRAM INDO UTAMA dan CV. TIGA KARYA ABADI atas pengadaan/pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA adalah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Dan atas perintah Terdakwa I, uang tersebut disimpan di dalam laci meja kerja saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom yang disertai dengan kata-kata,”Simpan dulu kalau ada pemeriksaan BPK baru dikembalikan"<br /><br />Setelah Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom. berkoordinasi dengan Saksi TATA RINI WULANDARI yang kemudian diketahui oleh Terdakwa I, uang sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom telah dipergunakan untuk diberikan kepada para THL yang sudah membuat aplikasi SITURA dan SIPANDA sebesar Rp25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Kemudian telah dikeluarkan untuk membayar makan, minum, dan lembur sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta telah dibayarkan untuk uang Tunjangan Hari Raya kepada para THL sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang adalah Rp108.136.366 - Rp40.800.000 = Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)<br /><br />Bahwa sisa uang yang berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom sebesar Rp67.336.366 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) telah dilaporkan kepada Saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut disimpan oleh Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom hingga pada akhirnya uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selama 1 (satu) tahun<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak melakukan kerjasama dengan masing-masing penyedia yang berakibat terjadinya pemufakatan pinjam/sewa bendera perusahaan dalam proses pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan T.A. 2019, karena seluruh tugas-tupas pekerjaaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Penyedia sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ;  semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”,<br /><br />Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan/pembuatan 2 (dua) sistem aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019, Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya masing-masing bekerja secara profesional dan mandiri untuk tidak melaksanakan proses pengadaan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari rekanan Penyedia.<br /><br />Disamping itu, Terdakwa I dan Terdakwa Il seharusnya tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan dalam pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA, karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan dari Penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika : bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Baraang/Jasa<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA seharusnya tidak menindaklanjuti proses pengadaan pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA ke tahap pengajuan pembayaran yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran anggaran belanja/pembayaran atas pembuatan aplikasi SITURA dan SIPANDA kepada masing-masing Penyedia yang hanya dipinjam/disewa bendera perusahaannya<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.<br /><br />Bahwa Terdakwa I selaku PA dan Terdakwa II selaku PPK seharusnya tidak memberikan biaya/fee kepada masing-masing Penyedia yang telah dipinjam/disewa bendera perusahaannya dalam pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD, dan tidak menerima pembayaran balik (kick back) dari masing-masing Penyedia yang secara keseluruhan uang tersebut diperoleh dari hasil pencairan atas pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD<br /><br />Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa ; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika: "tidak menerima, tidak menawarkan, atau fidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengadaan/pembuatan 2 (dua) Sistem Aplikasi OPD pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 sebagaimana tersebut di atas bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor<br /><br />13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :  <br /><br />Ayat (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.<br /><br />Ayat (2) : "secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.<br /><br />Ayat (3)  "taat pada peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.<br /><br />Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan 5 (Lima) Aplikasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikast, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 dari Inspektorat Kota Pasuruan, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp108.136.366 (seratus delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau Pasa 12 huruf i) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor PH Terdakwa : Pengembalian Kerugian Negara Juni 2020, Penyidikan November 2020

#Sidang lanjutan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang meru...

»

Diduga Korupsi APBDes Rp514 Juta, Kades Di Kabupaten Sidoarjo Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Ketua Majelis Hakim Tanyakan Nama JPU dalam surat dakwaan yang tidak ikut dalam persidangan”   <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNkuY9EBvPGe3rIUVUNpLRWoZ6dUE-4BU34BQ-2TQt5-Fi39d4HkYb39KEfv-9vnrKUcaT74GyABfo1eKbU_qGJ8YLsbnIbSx3aKwECPBMQK9J6UPL5_ocVM-mZfg2Kdo7wIODkjhxod0/s1334/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNkuY9EBvPGe3rIUVUNpLRWoZ6dUE-4BU34BQ-2TQt5-Fi39d4HkYb39KEfv-9vnrKUcaT74GyABfo1eKbU_qGJ8YLsbnIbSx3aKwECPBMQK9J6UPL5_ocVM-mZfg2Kdo7wIODkjhxod0/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Satu tahun setelah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diadili dan di Vonis pidana penjara karena terbukti melakukan Korupsi Suap, kini giliran Kepala Desa, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yakni Bambang Sugeng yang diadili karena diduga melakukan Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo <br /><br />Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, JPU Wahyu dan Wido dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidoarjo menyeret Bambang Sugeng ke Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo untuk diadili dihadapan Majelis Hakim<br /><br />Kamin, 25 Pebruari 2021, JPU Wahyu dan Wido membacakan surat dakwaannya terhadap Bambang Sugeng selaku Kepala Desa, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa yakni Agus, sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam persidangan, ada yang menarik. Karena Ketua Majelis Hakim mempertanyakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 1 (satu) tercantum dalam surat dakwaan yaitu Lingga Nuarie, SH., MH yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo, namun yang hadir ada Dua dan tidak tercantum dalam surat dakwaan yakni Wahyu dan Wido<br /><br />“Mana nih Jaksa yang dalam surat dakaan ini, nggak ada?,” tanya Ketua Majelsi Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /><br />Apa yang ditanyakan Ketua Majelis Hakim, bukan kali pertama terjadi. Dari pengamatan wartan dalam beberapa sidang perkara Korupsi sejak tahun 2011, tak sedikit hal itu terjadi. JPU yang tercantum dalam surat dakwaan tak pernah hadir dalam persidangan bahkan hingga Vonis. Mungkin hal ini adalah biasa. Berbeda dengan JPU KPK, dimana yang tercantuk dalam surat dakwaan itulah yang hadir dalam persidangan. <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2018, pendapatan Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANSVh0kBxP4FTabJE2B5Zt33lTb04550KOj7yzppMMg973ugnGrqPmOr0NWhCuiqT0rnbYw8WyO_dsLpYXjZ6QEHsWlwD94uthfRRrfiFxs4WqDd6gs9aQN7NTFRtBPk6ZmQY46t0amA/s1334/IMG20210225105940.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANSVh0kBxP4FTabJE2B5Zt33lTb04550KOj7yzppMMg973ugnGrqPmOr0NWhCuiqT0rnbYw8WyO_dsLpYXjZ6QEHsWlwD94uthfRRrfiFxs4WqDd6gs9aQN7NTFRtBPk6ZmQY46t0amA/w640-h288/IMG20210225105940.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan APBDes sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Selanjutnya terdakwa Bambang Sugeng bersama dengan saksi Andri Yani, SE mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Cabang Pembantu Tulangan, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) <br /><br />Setelah dana dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2018, namun kenyataannya hanya sebahagian yang dipergunakan, meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng<br /><br />“Setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, terdakwa Bambang Sugeng mengembalikan uang sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening Bank pada Tanggal 12 Juni 2019,” kata JPU<br /><br />JPU menungkapkan, pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai terdakwa Bambang Sugeng, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)<br /><br />Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Bambang Sugeng, lanjut JPU, telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa BAMBANG SUGENG sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU diakhir membacakan surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRDAox3jF1-qlaZXO3LUkpC8WWxR52JYRGa-o5jzOO8WsewaH687ezX60ez5FS_DPDTJbqXvZOPaiZxqFwzwzfsJPIKFvzJknLPX0PjXRh74GN07r-c8zjXXpaJcLc4i6u8P9uVpPzgos/s1334/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRDAox3jF1-qlaZXO3LUkpC8WWxR52JYRGa-o5jzOO8WsewaH687ezX60ez5FS_DPDTJbqXvZOPaiZxqFwzwzfsJPIKFvzJknLPX0PjXRh74GN07r-c8zjXXpaJcLc4i6u8P9uVpPzgos/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan. Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2018 sampai hari Jum'at Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo <br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cg. Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 816 / 404.1.32 / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kemantrenn Kecamatan Tulangann Kabupaten Sidoarjo.  Sebelumnya, Terdakwa BAMBANG SUGENG juga penah menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren sejak Tahun 2007 - Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo. <br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : <br /><br />a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, d. Menetapkan Peraturan Desa, e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: f. Membina kehidupan masyarakat Desa, g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran desa: i. Mengembangkan sumber pendapatan desa: j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, l. Memmanfaatkan teknologi tepat guna: m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, <br /><br />Bahwa Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2018 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen). <br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBSnqyz-FhyphenhyphenoMahont1OlY-wd4A1nGsQc2C-Lxu38fzA3ZFgH0P4P19JWt4XY0br1KscLqx5WOzCwySRH6Me6dKRIRtblaPlYgWKSq2p62bAZHf0Wk4YRERPxTEeuVlOQm3RmvmFHPNfs/s1334/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBSnqyz-FhyphenhyphenoMahont1OlY-wd4A1nGsQc2C-Lxu38fzA3ZFgH0P4P19JWt4XY0br1KscLqx5WOzCwySRH6Me6dKRIRtblaPlYgWKSq2p62bAZHf0Wk4YRERPxTEeuVlOQm3RmvmFHPNfs/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, memiliki Rekening Giro No. 073100778 di Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang di pergunakan untuk menampung dan menyimpan Pendapatan Desa Kemantren baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa maupun berasal dari Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk dari Pemerintah Pusat, dan sejak Tanggal 26 Juni 2019 dipindahkan ke BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA, atas nama RKD (Rekening Kas Desa) Kemantren Tulangan Nomor Rekening 1041 000 1406. <br /><br />Untuk dapat mencairkan dana dari Rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Tulangan, Cabang Sidoarjo maupun yang ada di BPR Delta Artha Sidoarjo, harus memerlukan tanda tangan Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa dan tanda tangan Saksi ANDRI YANI, SE selaku Bendahara Desa yang menjabat sejak bulan Mei 2017 s/d April 2020. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) <br /><br />Dana sebesar Rp1.339.260.750 dicairkan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 200.080.500,; 2. Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 349.167.500,; 3. Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 84.500.000,; 4. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 26.357.550,; 5. Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 96.459.500,; 6. Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.940.000,; 7. Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 305.755.700 dan 8. Tanggal 12 Desember2018 sebesar Rp. 175.000.000<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap dana dana yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak dikelola oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa. <br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2018, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2018 dilaksanakan seluruhnya meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG. <br /><br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akan tetapi uangnya sudah dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut : 1. Pembayaran honoraium Kader Desa sebesar Rp870.000, 2. Beberapa kegiatan belum terlaksana Rp147.562.346, 3. Rehab Ruang Pelayanan Rp56.875.000, 4. Honor Pejabat Pengelolah Kegiatan Rp1.150.000. Jumlah Rp206.457.346 (Dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). <br /><br />Seluruh uangnya dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, dikembalikan pada Tanggal 12 Juni 2019 ke Rekening Bank Jatim sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)<br /><br />Kemudian pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai Terdakwa BAMBANG SUGENG, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa), secara bertahap sejak Tanggal 04 April 2019 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2019 sebesar yang jumlah seluruhnya <br /><br />Dana sebesar Rp902.682.047 (sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) dicairkan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut : 1. Pencairan Di Bank Jatim Tanggal 04 April 2019 sebesar Rp192.000.000, 2. Tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp64.450.000, 3. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 100.040.000, 4. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 239.173.297, 5. Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 206.172.000. Jumlah Rp. 801.835.297, dan 6. Pencairan di BPR Delta Artha Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 100.846.750. Jumlah seluruhnya Rp. 902.682.047 (Sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah). <br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap uang yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, tidak dikelolah oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa) uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa. <br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2019, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2019 dilaksanakan meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /><br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan meskipun uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut : <br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXjEsSt9BR9iCIiUW8NnYAV_ygSpDyq-DwCiLZT_9oUh0AsAlERFTHEKCMBris-sazZkBCpD7oc5SQEy3CACqvTYA_jccE8k-o9Isp3xbvzMtBrlUgmSMv5Nw6TIpa1eQh6q0zE1-6dE/s903/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="727" data-original-width="903" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXjEsSt9BR9iCIiUW8NnYAV_ygSpDyq-DwCiLZT_9oUh0AsAlERFTHEKCMBris-sazZkBCpD7oc5SQEy3CACqvTYA_jccE8k-o9Isp3xbvzMtBrlUgmSMv5Nw6TIpa1eQh6q0zE1-6dE/w640-h516/1.jpg" width="640" /></a><br />Bahwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dana yang dicairkan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak direalisasikan sejumlah Rp58.954.200 dan Rp482.958.594  seluruhnya Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut diatas yang uangnya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, justru uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. <br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br />Akibat dari perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGENG telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa BAMBANG SUGENG sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div></div>

News Tipikor Diduga Korupsi APBDes Rp514 Juta, Kades Di Kabupaten Sidoarjo Diadili

“Ketua Majelis Hakim Tanyakan Nama JPU dalam surat dakwaan yang tidak ikut dalam persidangan”     BERITA KORUPSI .CO – Satu tahun setelah Bu...

»