BERITAKORUPSI.CO

Nisan Radian, SH, Penasehat Hukum Terdakwa : Ada Tindak Pidana Dalam Modus Persidangan, Saya Akan Melaporkan Ke Bareskrim Polri

#Bukti berupa dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tahun 2018 muncul dalam surat tuntutan JPU, padahal dokumen tersebut tidak pernah ada sejak awal baik dalam surat dakwaan maupun di BAP dalam perkara dugaan Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD)#    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9ct8ZprLiY15YdQsUPHojHinRHJKM3doUR0qb3-gUW1hfOwnLjzYoOMTY10NowV3-N7qnnGLL5eRfbyLobrdt6KJ762nLdOfYpaknzbt_weJLEZ8EVjfMn4DoTKauh1OVOAABBPEY9YY/s900/Nisan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9ct8ZprLiY15YdQsUPHojHinRHJKM3doUR0qb3-gUW1hfOwnLjzYoOMTY10NowV3-N7qnnGLL5eRfbyLobrdt6KJ762nLdOfYpaknzbt_weJLEZ8EVjfMn4DoTKauh1OVOAABBPEY9YY/w640-h426/Nisan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr></tr></tbody></table></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhodyFIOGJObkx6ttps_KTXWmxjvvP2iWCGLtBZnZaAV1oh1_bRfgR_PMTG6wq28UfV854ntzzwT1w34CRBaCesRHQcP4iBXfUtkOJboSrgdey1P0EALADO0ABC7E6DfoP0xd0DvReUXpo/s2048/IMG20201201114547.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhodyFIOGJObkx6ttps_KTXWmxjvvP2iWCGLtBZnZaAV1oh1_bRfgR_PMTG6wq28UfV854ntzzwT1w34CRBaCesRHQcP4iBXfUtkOJboSrgdey1P0EALADO0ABC7E6DfoP0xd0DvReUXpo/w640-h360/IMG20201201114547.jpg" width="640" /></a></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSBUljSPCsjiF8aWB6TM9BI0x0MB0M8duHoo0kYK1oj4ntXXqsGximpv2RNZ0kFxm6a4sUDf8RTG4Q38pEWGPhfKMdW6zztvh4i8uHkAeaJKlaXZqO45kTfj3g75Fwdp7I3gjRU7Gkbjc/s2048/IMG20201201114547.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> Foto atas, Nisan Radian, SH, dan foto bawah Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Lusiana, SH  </a></div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 0px; margin-right: auto; text-align: left;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO – Nisan Radian, SH adalah Penasehat Hukum terdakwa Mahmud, SP.d.I, seorang guru di SDN Tambak 1 Omben Sampang, akan membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait munculnya barang bukti berupa dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tahun 2018 dalam surat tuntutan JPU Kejari Kabupaten Pamekasan dalam perkara dugaan Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000 “Ini tindak pidana dalam modus persidangan menurut saya. Karena DHKP tahun 2018 tidak pernah dimunculkan oleh JPU dalam dipersidangan apalagai tidak ada dalam dakwaan maupun di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), namun tiba-tiba JPU melampirkan DHKP tahun 2018 dalam surat tuntutannya. Tentunya karena unsur tindak pidana ini riil, tindak pidana murni menurut saya, saya akan melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri pada saat nanti setelah putusan,” kata Nisa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 01 Desember 2020 Terdakwa Mahmud bersama Abdul Aziz (perkara terpisah) selaku Lurah di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur terseret dalam kasus dugaan Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000 Pada Selasa, 01 Desember 2020, Kedua terdakwa (Mahmud bersama Abdul Aziz) dituntut pidana penjara masing-maing selama 5 (lima) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp507.082.500 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo Terdakwa Mahmud yang berprofesi sebagai Guru ini, didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Nisan Radian, SH dkk. Sedangkan terdakwa Abdul Aziz selaku Lurah, didampingi pengacara Prodeo atas penunjukan Majelis Hakim, yaitu LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadian Indonesia) karena “menggunakan surat keterangan tanda melarat alias miskin (SKTM)” </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoYWpq-zPVfMOXAFSYp7Lmefsy5WwcHwaGiz7Kki-ZPkpVKHP8snZcgWAvH5SBCqrfs_7gWdFOBqZI1WYc2rLJJkVrQk8U4mvcN7b1Egj4IvzlA1FF0oaBfvJRIZPeALvHLoxKCZl6xNg/s640/IMG20200811145019.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoYWpq-zPVfMOXAFSYp7Lmefsy5WwcHwaGiz7Kki-ZPkpVKHP8snZcgWAvH5SBCqrfs_7gWdFOBqZI1WYc2rLJJkVrQk8U4mvcN7b1Egj4IvzlA1FF0oaBfvJRIZPeALvHLoxKCZl6xNg/w640-h360/IMG20200811145019.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kepada beritakorupsi.co, Nisan menjelaskan, bahwa munculnya DHKP 2018 dalam tuntutan JPU dianggap sebagai unsur pemalduan surat dengan barang bukti dan alat bukti sebagaimana dalam pasal 263 KUHP (Kita Undang-Undang Hukum Pidana) “Yang pertama, ada unsur pasal 263, ada unsur pemalsuan surat dengan barang bukti dan alat bukti tentunya, saya akan melakukan upaya hukum. Yang jelas kameren sudah ke Kapuspenkum Kejaksaan Agung, dan kita diterima oleh Kapuspen langsung laporan kami. Dan kita akan segera melaporkan terkait dengan hasil persidangan ini. Yang Kedua, tentunya karena unsur tindak pidana ini riil, tindak pidana murni menurut saya, saya akan melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri pada saat nanti setelah putusan,” ucap Nisan Yang membuat Nisan heran dan merasa aneh adalah, bahwa DHKP tahun 2018 tidak pernah dimunculkan oleh JPU dalam dipersidangan apalagai tidak ada dalam dakwaan maupun di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), namun tiba-tiba JPU melampirkan DHKP tahun 2018 dalam surat tuntutannya. Ada apa sebenarnya dibalik perkara ini? “Dari semenjak persidangan itu, saya merasa ada hal yang kurang. Kenapa? karena jelas dipasal 181 KUHAP itu jelas, bahwa tuntutan itu kan ada di pasar 182. Jadi pemeriksaan barang bukti,  Majelis Hakim harus bertanya kepada kepada terdakwa terkait dengan barang bukti, dan alat bukti itu ada di pasal 181. Nah, ini belum pernah dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga tadi  saya menyatakan keberatan, namun majelis hakim menganggap bahwa itu sudah pernah terungkap, sudah pernah diungkapkan namun kan seingat saya dari awal sampai dengan akhir pemeriksaan terdakwa dan saksi mahkota sangat jelas. Pada saat itu yang diperiksa itu yang menyatakan dan menghidangkan berkas itu adalah saya selaku penasehat hukum bukanMajelis Hakim dan bukan Penuntut Umum,” ujar Nisan Nisan menambahkan, Jaksapun telah menghadirkan Kepala BPN Kabupaten Pamekasan sebagai saksi termasuk orang-orang yang terlibat terbitnya serikat “Kepala BPN dihadirkan. Pada saat itu, Jaksa menunjukkan warkah, dan semua semua orang yang terlibat artinya orang-orang yang memang ikut dalam serta terbitnya sertifikat ini sudah menjadi saksi,  bahwa tidak ada yang namanya mal administrasi atau pelanggaran hukum terkait dengan penerbitan sertifikat ini,” kata Nisan menjelaskan Menurt Nisan, bahwa yang ditunjukan oleh JPU dalam persidangan adalah markah, sementara sertifikanta tidak. “Sertifikat tidak ditunjukkan. Makanya tadi, saya agak berkeberatan sekali adanya surat tuntutan ini. Karena apa, karena proses persidangan, itu kita berbicara tentang keabsahan penerbitan sertifikat. Lalu didalam surat tuuntutan, ini jelas adanya tindak pidana. Jadi menurut saya, proses persidangan dengan dakwaan ini sangat berbeda,” ungkap Nisan. Terkait saksi meringankan atau a de charge, Nisan mengatakan menghadirkan 3 orang saksi termasuk mantan Kasi (Kepala Seksi) Pendaftaran BPN Kabupaten Pamekasan, Ketua RT yang mengetahui letak tanah. </div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCHPVul8VowzC3JWBbbJaSC_H7ggfhBN2KxhLMB5SJF_010r3_oA5BRX_EI5ljwz7b2uxdE2CDr_TzegO75j1PCFBVoqThyphenhyphenhg-XVBwICHyBfuZWUJeH1Q0pSHT7h4t7npN7kh6FBoOak/s2048/IMG20201201114547.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCHPVul8VowzC3JWBbbJaSC_H7ggfhBN2KxhLMB5SJF_010r3_oA5BRX_EI5ljwz7b2uxdE2CDr_TzegO75j1PCFBVoqThyphenhyphenhg-XVBwICHyBfuZWUJeH1Q0pSHT7h4t7npN7kh6FBoOak/w640-h360/IMG20201201114547.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Yang pertama itu adalah Ketua RT setempat yang tahu tentang letak tanah, yang Kedua adalah mantan kepala Seksi pendaftaran BPN Kabupaten Pamekasan. Ini seharusnya adalah saksinya Jaksa tapi Jaksa tidak bisa menghadirkan karena beliau ada di Papua, lalu saya meminta dengan memfasilitasi untuk menjadi saksi. Dan yang Ketiga adalah saksi Ahli. Tiga-tiganya ini berpendapat bahwa tidak terjadi tindak pidana disana, dan letak, letak kepemilikan tanah ini berbeda,” ujar Nisan Hal inipun dianggap aneh oleh Nisan. Sebab, barang bukti yang semula tidak pernah ada di dakwaan mapun di BAP namun tiba-tiba muncul dalam surat tuntutan JPU “Jadi gini. Jaksa itu bisa sidang karena dokumen penyidik (....penyidiknya siapa, Kejaksaan atau Kepolisian? tanya beritakorupsi.co...), penyidiknya kepolisian. Dokumen perkara ini milik penyidik. Namun setelah dilakukan persidangan artinya ini bukan lagi mau punya penyidik tapi punyanya Jaksa. Yang menurut saya agak aneh ini, setelah kita berdebat lama terdapat begitu luar biasa di persidangan setelah tuntutan munculnya berbeda barang buktinya. Barang bukti ini tidak perlu dihadirkan pada saat persidangan,” kata Nisan Lebih lanjut Nisan menjelaskan, bahwa DHKP 2018 itu tidak pernah ada di dalam persidangan. Yang ada adalah dokumen DHKP tahun 2015 dan 2016 “Ini berbeda. Makanya ini sungguh aneh. Contoh, didalam dokumen berkas perkara ini walaupun tadi Majelis menyatakan karena mungkin anda tidak terlalu fokus karena macam-macamlah, tapi saya sangat sadar, sangat sadar sekali bahwa saya lakukan ini dan saya cermati perkara ini menurut saya, DHKP 2018 itu tidak pernah ada di dalam persidangan. Yang ada itu hanya dokumen tahun 2015 dan 2016. Namun dokumen ini tidak pernah muncul di persidangan. Tapi tiba-tiba dituntuntan dimunculkan, ini apa artinya,” kata Nisan sambil mengijinkan beritakorupsi.co untuk memfoto barang bukti DHKP yang dimaksud. Sementara surat tuntutan pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Aziz) dibacakan secara terpisah oleh Tim JPU Ginung Pratidina, Nur Halifah, Agus Samsul, Rahmad Hidayat dan Yurike Andriana Arif dari Kejari Kabupaten Pamekasan melalui Sidang Vidio Coference (Vicon) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum. Menurut JPU, terdakwa Mahmud dan terdakwa Abdul Aziz dianggap bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglpQe-acYjU8XmVUzu8N62DMXZQIGIzYFDiZe2TWWZohDuOfre9yQOyuMZH8VcdWxek0-L2HzL3QU62Alfv3gPV7xJa0la9dB-ehk930ut94ADZGygjwmoGbaHDHE0-ulaar0Babek1aw/s2048/IMG20201201121330.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1407" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglpQe-acYjU8XmVUzu8N62DMXZQIGIzYFDiZe2TWWZohDuOfre9yQOyuMZH8VcdWxek0-L2HzL3QU62Alfv3gPV7xJa0la9dB-ehk930ut94ADZGygjwmoGbaHDHE0-ulaar0Babek1aw/w440-h640/IMG20201201121330.jpg" width="440" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mahmud, SP.d.I dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp507.082.500 selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya. Sebelumnya, JPU juga membacakan surat tuntutannya terhadap tedakwa Abdul Aziz dengan tuntutan yang sama persis dengan terdakwa Mahmud. Dan persidanganpun berjalan lancar “jaya” karena Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Lusiana, SH dari LBH YLKI tidak mengajukan keberata apapun seperti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Mahmud </div><div> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Barang Bukti berupa DKHP dikembalikan kepada Kelurahan Kolpajung. Sedangkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik Nomor : 01736 atas nama Muhmud seluas 2.181 m2 dan 1 (satu) buah bidang tanah seluas 2.181 m2 yang terletak di Kam. Tabata Kel. Kolpajung, Kec./Kab. Pamekasan dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pamekasan Cq. Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan Nah, ini ada yang menggelitik. Yaitu tanah seluas 2.181 m2 yang terletak di Kam. Tabata Kel. Kolpajung, Kec./Kab. Pamekasan, milik siapa ? Disita dari siapa ? Dikuasai siapa ? Sebelum JPU membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Mahmud, ada hal yang menarik perhatian pengunjung sidang. Dan ini adalah yang pertama kalinya terjadi sejak Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya diresmikan pada Desember 2010 lalu, yaitu saat Nisan Radian, SH selaku Penasehat Hukum terdakwa menolak dengan tegas pembacaan surat tuntutan oleh JPU melalui Majelsi Hakim. Penolakan Nisan Radian untuk dibacakan surat tuntutan oleh JPU bukan tidak beralasan. Kepada Majelis Hakim, Nisan Radian mengatakan, bahwa surat tuntutan belum layak dibacakan karena bukti berupa sertifikat dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000 belum pernah diperiksa dipersidangan sesuai dengan pasal 181 dan 182 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tzaWDKtB9juwQDNrNYhlJdYO65w27-EN1F4bKM4Xc_5ldG6QGEtJz4-XlGJKO-vJIkOXj-4v2sTt2ePMNJOQFO1NXkWIUFjDYT7nNE1uHU3uLyQmP6kjVTMRVOuP1or3wECyoCl-bI0/s1280/IMG20201201120159.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tzaWDKtB9juwQDNrNYhlJdYO65w27-EN1F4bKM4Xc_5ldG6QGEtJz4-XlGJKO-vJIkOXj-4v2sTt2ePMNJOQFO1NXkWIUFjDYT7nNE1uHU3uLyQmP6kjVTMRVOuP1or3wECyoCl-bI0/w640-h360/IMG20201201120159.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Yang Mulia, mohon maaf. Kami menolak surat tuntutan untuk dibacakan. Kami menganggap bahwa surat tuntutan belum layak dibacakan berdasarkan pasal 181 dan 182 KUHAP. Bukti DHKP belum pernah diperiksa dipersidangan,” kata Nisan dengan tegas bahkan mnunjukan bukti DHKP kepada Majelis Hakim yang sejak lama dipersiapkannya. Dan penolakan itupun  berulangkali disampaikannya kepada Majelis Hakim Pasal 181 ayat (4) berbunyi :  Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbunyi : Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ibarat Peribahasa, “Maksud hati memeluk Gunung, apa daya tangan tak sampai”. Majelis Majelis Hakimpun tidak menolak juga tidak mengabulkan. Ketua Majelis Hakim hanya menyarankan agar keberatannya dimasukan dalam pledoinya. Dan kepada JPU, Majelis Hakim menyarankan agar bukti-bukti dilampirkan dalam surat tuntutan. “Mohon maaf, kalau Majelis Hakim merasa bahwa pasal 181 dan 182 KUHAP sudah terpenuhi silahkan,” kata Nisan berulangkali. Dan akhirnya JPU pun membacakan surat tuntutannya dalam waktu tidak lebih dari 3 menit, karena hanya menyebutkan pasal dan pidana yang dikenakan kepada terdakwa Seperti yang diberitakan diawal. Pada tahun 2000, terdakwa Mahmud menyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton seluas 2.181 M2 saat Muhari menjabat sebagai Kepala Desa Kolpajung Namun kemudian tanah seluas 2.181 M2 yang disewa oleh terdakwa beralih menjadi Hak Miliknya sesuai SHM Nomor 01736 yang dikeluarkan BPN Kab. Pamekasan saat Abdul Azis menjabat sebagai Lurah Menurut JPU, akibat dari pemindahtanganan TKD tersebut, mengakibatkan terjadinya kerigian keuangan negara sebesar satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah (Rp1.014.165.000) Sehingga perbuatan kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Azis) dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. </div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs1e01bSESH430LhuB1ef_OK1VasriihIruXA3yKI_R0UTY3CSf9ldmfDH76Z0OUNNJ0e2ZLhgeKVarn16QltUL684EKfKw-s-U5whyphenhyphenzrBIR-oOGzX2XNevpe19P1hdf8aLcpgANQKJk0/s1280/IMG20201201120229.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs1e01bSESH430LhuB1ef_OK1VasriihIruXA3yKI_R0UTY3CSf9ldmfDH76Z0OUNNJ0e2ZLhgeKVarn16QltUL684EKfKw-s-U5whyphenhyphenzrBIR-oOGzX2XNevpe19P1hdf8aLcpgANQKJk0/w640-h360/IMG20201201120229.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Namun menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa kasus ini terkesan dipaksakan hingga ke pengadilan Tiipikor untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi pemindahtanganan Eks TKD menjadi Hak Milik. Alasannya, karena pada saat penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian, terdakwa sudah pasrah menyerahkan tanah tersebut berikut Sertifikat kalau memang itu adalah tanah milik pemerintah. “Ini penyidikan Polisi. Sejak awal pada saat penyelidikan, terdakwa sudah menyerahkannya  tapi tetap di proses,” kata Nisan Radian, SH sebelum persidangan (Selasa, 11 Agustus 2020) Nisan Radian menjelaskan, TKD yang dimaksud adalah tahan Percaton atau kerajaan. Tanah itu sudah dikuasi oleh orang tua terdakwa sejak tahun 1948 dan kemudian ke kakak terdakwa. Pada tahun 1985, Bupati Pamekasan berkirim surat memanggil kakak terdakwa untuk segera datang dalam peresmian tanah Percaton dan meminta untuk segera membayar bagi yang belum bersertifikat “Percaton itu sama dengan tanah Kerajaan. Awalnya tanah itu dikuasi oleh orang tua terdakwa. Dan kemudian ke kakak terdakwa,” kata Nisan sambil menunjukan dokumen. Namun ada yang menjadi pertanyaan dari Penasehat Hukum terdakwa, terkait sisa tanah dari 5.750 m2 bagian dari yang dimilik terdakwa 2.181 m2. Sebab menurut Penasehat Hukum terdakwa, penyidik maupun dalam dakwaan Jaksa tidak menyebutkan batas-bata. “Kalau tanah seluas 2.181 m2 adalah bagian dari luas 5.750 m2. Kemana sisanya. Sedangkan peta lokasi dari BPN yang tercantum dalam SHM No 01736 juga sudah hak milik,” kata Nisan. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mahmud bersama-sama dengan Abdul Aziz selaku Lurah Kolpajung telah melakuknn, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukun perbuatan memporkaya diri sendiri atau onng lain atau suatu korponsi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Pemkonamian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai benkut ; Bahwa sejak sekita tahun 2000 terdakwa tercatat sebagai penyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton Desa Kalpajung seluas 2.181 m2 yang terletak di Kamp. Bata bata Kel.  Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dan tanah tersebut oleh Terdakwa di garap untuk pertanian dimana akad Terdakwa dengan pahak Kelurahan Kolpajung adalah sebagai akad Sewa. Sedangkan kewajiban Terdakwa kepada pihak Kelurahan adalah membayar uang sewa yang telah ditetapkan oleh pihaak Kelurahan, dan Terdakwa sesuai dengan Laporan Inventaris tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan tahun 2007 terdakwa sudah 4 (empat) tahun tidak membayar uang sewa tanah yang digarap tersebut. </div><div style="text-align: justify;"> Bahwa tanah tersebut awalnya adalah Tanah Kas Desa dan tanah tersebut adalah Aset Desa / Percaton Ds Kolpajung namun karena sekitar tahun 1980, Desa tersebut beralih ke Kelurahan maka semua tanah Aset Desa di katakan Eks TKD dan menjadi Aset atau tanah Percaton Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNpsFLZNymxmPqar2qb1bIl_ibOXd7uwVO9ae0L7pohTDKVUGzQbwISO7OpBsD1LXrhLgyuwqu-hiCj8iHFS_M1chiiyrVajxO8txVC8rm7uwQtBl5Tf7YugPNYgGXH4ISEyGEiNCgPFw/s1280/IMG20201201120005.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNpsFLZNymxmPqar2qb1bIl_ibOXd7uwVO9ae0L7pohTDKVUGzQbwISO7OpBsD1LXrhLgyuwqu-hiCj8iHFS_M1chiiyrVajxO8txVC8rm7uwQtBl5Tf7YugPNYgGXH4ISEyGEiNCgPFw/w640-h360/IMG20201201120005.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa tanah Eks Tanah Kas Desa/Percaton Desa Kolpajung seluas 2.181 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di Rt 01 Rw 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III dan digarap oleh terdakwa untuk pertanian,  di mana akad terdakwa dengan pihak Kelurahan Kolpajung adalah akad sewa, merupakan sebagian dari tanah Percaton/Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 berdasarkan data pengambilan dari server SIMIOP Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1995 Sampai dengan saat sekarang ini adalah tanah Percaton yang awalnya atas nama P.Muari/Percakapan dan juga peta Blok kantor BKD Kabupaten Pamekasan Bawah tanah tersebut adalah tanah percaton serta dibuktikan dengan letter C Desa Kohir nomor 3 persil 46 dan buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 peta desa dengan kode P (persil) 46, SPPT sejak tahun 1995 dan terakhir tahun 2013 dengan NOP nomor 35.28.050.016.04-0032.0 atas nama P. Muari/percaton tahun 2013 Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mendatangi Muari meminta izin untuk memohon tanah Percaton untuk dimiliki, namun tidak diperbolehkan oleh saksi Muari karena tanah tersebut adalah tanah Percaton. Dan saksi Muari menerangkan bahwa terdakwa dua kali meminta izin kepada saksi Muari pada saat menjabat selaku Lurah, untuk memohon tanah Percaton yang telah digarap agar bisa diajukan sertifikat hak milik, namun saksi Muari tidak pernah mengijinkan enjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh ; a. Pengelola barang untuk barang milik negara ; b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah disebutkan bahwa ; 1. Penilaian barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang: 2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang diterapkan oleh gubernur/bupati/walikota. 3. Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. 4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. 5. Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik negara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Pasal 70 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menyebutkan: 1. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah: 2. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia kecil yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset ; 3. Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pelelangan/tender Pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa: 1. Badan milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan; 2. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan dihibahkan, atau diserahkan    sebagai modal pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR / DPRD Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz yang mengalihkan kepemilikan tanah eks tanah kas desa kolpajung dari percaton Desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau jalan raya nyalaran dan III  yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2 telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.014.165.000 Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.014.165.000 (satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena beralihnya tanah eks tanah kas desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton/TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen) </div></div></div></div>

News Tipikor Nisan Radian, SH, Penasehat Hukum Terdakwa : Ada Tindak Pidana Dalam Modus Persidangan, Saya Akan Melaporkan Ke Bareskrim Polri

#Bukti berupa dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tahun 2018 muncul dalam surat tuntutan JPU, padahal dokumen tersebut tidak...

Dua Terdakwa Dugaan Korupsi TKD Sebesar Rp1.014 M Dituntut 5 Thn Penjara

05.05 beritakorupsi 0

#Nisan Radian, SH, Penasehat Hukum Terdakwa Mahmud, SP.d.I menolak pembacaan surat tuntutan JPU terhadap terdakwa dengan alasan, bukti Sertifikat dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tidak pernah ditunjukan oleh JPU kepada Majelis Hakim selama persidangan sesuai pasal 181 dan 182 KUHAP#  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBxaR2ME-ixLIqNi66rGPZQMidNkjFXCdz7TNWOdL7iGCVIT_DYCr1e5Rul5iBKivNkj25d_fjbfM_xgiVuZqiOQKx-uP6G2VTompwkNAL3TfQV71iba6LXMeJqedx19M2QF3YovHszMQ/s640/IMG20200811145019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBxaR2ME-ixLIqNi66rGPZQMidNkjFXCdz7TNWOdL7iGCVIT_DYCr1e5Rul5iBKivNkj25d_fjbfM_xgiVuZqiOQKx-uP6G2VTompwkNAL3TfQV71iba6LXMeJqedx19M2QF3YovHszMQ/w640-h360/IMG20200811145019.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO – Dua terdakwa dugaan Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000 yaitu Mahmud, SPd.I seorang guru di SDN Tambak 1 Omben Sampang, dan Abdul Aziz (perkara terpisah) selaku Lurah di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dituntut pidana penjara masing-maing selama 5 (lima) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp507.082.500 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Selasa, 01 Desember 2020 Surat tuntutan pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Aziz) dibacakan secara terpisah oleh Tim JPU Ginung Pratidina, Nur Halifah, Agus Samsul, Rahmad Hidayat dan Yurike Andriana Arif dari Kejari Kabupaten Pamekasan melalui Sidang Vidio Coference (Vicon) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum. Sementara terdakwa Mahmud yang berprofesi sebagai Guru ini, didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Nisan Radian, SH dkk. Sedangkan terdakwa Abdul Aziz selaku Lurah, didampingi pengacara Prodeo atas penunjukan Majelis Hakim, yaitu LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadian Indonesia) karena “menggunakan surat keterangan tanda melarat alias miskin (SKTM)” <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL1e1njwsceCp7D6-qSUpKP91Sh_OaaOVedhSWIMIJAvZMZ9cJPz0LiMXQJxWxPsQqULwvxAGN0biybaCqc6OSv0mO4y_HTZO36HIZ6LHqcEwz12CvtuQZz-GW8bzaaUboGASDFCy3PBg/s1280/IMG20201201120054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL1e1njwsceCp7D6-qSUpKP91Sh_OaaOVedhSWIMIJAvZMZ9cJPz0LiMXQJxWxPsQqULwvxAGN0biybaCqc6OSv0mO4y_HTZO36HIZ6LHqcEwz12CvtuQZz-GW8bzaaUboGASDFCy3PBg/w640-h360/IMG20201201120054.jpg" width="640" /></a></div>Sebelum JPU membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Mahmud, ada hal yang menarik perhatian pengunjung sidang. Dan ini adalah yang pertama kalinya terjadi sejak Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya diresmikan pada Desember 2010 lalu, yaitu saat Nisan Radian, SH selaku Penasehat Hukum terdakwa menolak dengan tegas pembacaan surat tuntutan oleh JPU melalui Majelsi Hakim. Penolakan Nisan Radian untuk dibacakan surat tuntutan oleh JPU bukan tidak beralasan. Kepada Majelis Hakim, Nisan Radian mengatakan, bahwa surat tuntutan belum layak dibacakan karena bukti berupa sertifikat dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000 belum pernah diperiksa dipersidangan sesuai dengan pasal 181 dan 182 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) “Yang Mulia, mohon maaf. Kami menolak surat tuntutan untuk dibacakan. Kami menganggap bahwa surat tuntutan belum layak dibacakan berdasarkan pasal 181 dan 182 KUHAP. Bukti DHKP belum pernah diperiksa dipersidangan,” kata Nisan dengan tegas bahkan mnunjukan bukti DHKP kepada Majelis Hakim yang sejak lama dipersiapkannya. Dan penolakan itupun  berulangkali disampaikannya kepada Majelis Hakim Pasal 181 ayat (4) berbunyi :  Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbunyi : Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ibarat Peribahasa, “Maksud hati memeluk Gunung, apa daya tangan tak sampai”. Majelis Majelis Hakimpun tidak menolak juga tidak mengabulkan. Ketua Majelis Hakim hanya menyarankan agar keberatannya dimasukan dalam pledoinya. Dan kepada JPU, Majelis Hakim menyarankan agar bukti-bukti dilampirkan dalam surat tuntutan. “Mohon maaf, kalau Majelis Hakim merasa bahwa pasal 181 dan 182 KUHAP sudah terpenuhi silahkan,” kata Nisan berulangkali. Dan akhirnya JPU pun membacakan surat tuntutannya dalam waktu tidak lebih dari 3 menit, karena hanya menyebutkan pasal dan pidana yang dikenakan kepada terdakwa<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRPTNfXjTD4Etfr2pBpNYIg8RWdGyPM6JS-XBpEqeIVoO0KyinCepDFtIj6V3xNXJjdONo9UhkJxPGUYmyvJcuagqYDGt56OrHuy68vMqo6YJmnPC8N5_99o1j0LlnpYzrmWoYh152Z7A/s2048/IMG20201201114547.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRPTNfXjTD4Etfr2pBpNYIg8RWdGyPM6JS-XBpEqeIVoO0KyinCepDFtIj6V3xNXJjdONo9UhkJxPGUYmyvJcuagqYDGt56OrHuy68vMqo6YJmnPC8N5_99o1j0LlnpYzrmWoYh152Z7A/w640-h360/IMG20201201114547.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mahmud, SP.d.I terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. <div style="text-align: justify;">“Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mahmud, SP.d.I dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp507.082.500 selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya. Sebelumnya, JPU juga membacakan surat tuntutannya terhadap tedakwa Abdul Aziz dengan tuntutan yang sama persis dengan terdakwa Mahmud. Dan persidanganpun berjalan lancar “jaya” karena Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Lusiana, SH dari LBH YLKI tidak mengajukan keberata apapun seperti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Mahmud Sementara Barang Bukti berupa DKHP dikembalikan kepada Kelurahan Kolpajung. Sedangkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik Nomor : 01736 atas nama Muhmud seluas 2.181 m2 dan 1 (satu) buah bidang tanah seluas 2.181 m2 yang terletak di Kam. Tabata Kel. Kolpajung, Kec./Kab. Pamekasan dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pamekasan Cq. Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan Nah, ini ada yang menggelitik. Yaitu tanah seluas 2.181 m2 yang terletak di Kam. Tabata Kel. Kolpajung, Kec./Kab. Pamekasan, milik siapa ? Disita dari siapa ? Dikuasai siapa ? </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeQ-wGcNrMtZQz2HT57R4IKpzOPPpkKnkDZpwCSmu7hXAiQlnaf4NkaoQ-t7K1Ybnol8nixZ6qt0KxmBzuEptcCYKVIr8TZ02n0hIm41lUu33bj-YcqLD_2Me80UDxm4XmXEtg94cXkHI/s1280/IMG20201201120229.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeQ-wGcNrMtZQz2HT57R4IKpzOPPpkKnkDZpwCSmu7hXAiQlnaf4NkaoQ-t7K1Ybnol8nixZ6qt0KxmBzuEptcCYKVIr8TZ02n0hIm41lUu33bj-YcqLD_2Me80UDxm4XmXEtg94cXkHI/w640-h360/IMG20201201120229.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Namun ada yang lebih menarik dalam perkara ini. Yaitu terkait Barang Bukti (BB) berupa DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tahun 2018 yang terlampir dalam surat tuntutan JPU, yang menurut Nisan Radian selaku Penasehat Hukum terdakwa Mahmud adalah Palsu. Hal itu disampaikan Nisan kepada beritakorupsi.co diruang sidang seusai persidangan. Dan menurut Nisan, bahwa munculnya dokumen DHKP tahun 2018 dalam tuntutan JPU dianggap sebagai Tindak Pidana dalam persidangan “Ini tindak pidana dalam modus persidangan menurut saya. Yang Kedua, kayak contoh tahun 2015 ini (Nisan sambil menunjukan DHKP tahun 2015). DHKP 2015 ini betul ada, tapi ini lembarnya seharusnya ada. Yang ini (DHKP 2018) tidak ada lembar duanya. Lembar duanya adalah objek yang mengatasnamakan ‘Muari’ misalnya,” pungkasnya Terkait munculnya DHKP 2018 dalam tuntutan JPU, Nisan pun akan melaporkannya ke Bareskrim Polri “Yang pertama, ada unsur pasal 263, ada unsur pemalsuan surat dengan barang bukti dan alat bukti tentunya, saya akan melakukan upaya hukum. Yang jelas kameren sudah ke Kapuspenkum Kejaksaan Agung, dan kita diterima oleh Kapuspen langsung laporan kami. Dan kita akan segera melaporkan terkait dengan hasil persidangan ini. Yang Kedua, tentunya karena unsur tindak pidana ini riil, tindak pidana murni menurut saya, saya akan melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri pada saat nanti setelah putusan,” ucap Nisan Yang membuat Nisan heran dan merasa aneh adalah, bahwa DHKP tahun 2018 tidak pernah dimunculkan oleh JPU dalam dipersidangan apalagai tidak ada dalam dakwaan maupun di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), namun tiba-tiba JPU melampirkan DHKP tahun 2018 dalam surat tuntutannya. Ada apa sebenarnya dibalik perkara ini? “Dari semenjak persidangan itu, saya merasa ada hal yang kurang. Kenapa? karena jelas dipasal 181 KUHAP itu jelas, bahwa tuntutan itu kan ada di pasar 182. Jadi pemeriksaan barang bukti,  Majelis Hakim harus bertanya kepada kepada terdakwa terkait dengan barang bukti, dan alat bukti itu ada di pasal 181. Nah, ini belum pernah dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga tadi  saya menyatakan keberatan, namun majelis hakim menganggap bahwa itu sudah pernah terungkap, sudah pernah diungkapkan namun kan seingat saya dari awal sampai dengan akhir pemeriksaan terdakwa dan saksi mahkota sangat jelas. Pada saat itu yang diperiksa itu yang menyatakan dan menghidangkan berkas itu adalah saya selaku penasehat hukum bukanMajelis Hakim dan bukan Penuntut Umum,” ujar Nisan </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicio9xkV_xUu1evu0ABNStzMbVBoOt1U158PoURdZ_oiu6siVxze0RRj-VzDgE-Wu3Wi1jckbFRNhJePcINNMoIkcwAJdn8YFOxhXUmvaMvJTAcM36jZ2tX5FwOBqZENo2T9vi8ZOGVws/s900/Nisan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicio9xkV_xUu1evu0ABNStzMbVBoOt1U158PoURdZ_oiu6siVxze0RRj-VzDgE-Wu3Wi1jckbFRNhJePcINNMoIkcwAJdn8YFOxhXUmvaMvJTAcM36jZ2tX5FwOBqZENo2T9vi8ZOGVws/w640-h426/Nisan.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Nisan menambahkan, Jaksapun telah menghadirkan Kepala BPN Kabupaten Pamekasan sebagai saksi termasuk orang-orang yang terlibat terbitnya serikat “Kepala BPN dihadirkan. Pada saat itu, Jaksa menunjukkan warkah, dan semua semua orang yang terlibat artinya orang-orang yang memang ikut dalam serta terbitnya sertifikat ini sudah menjadi saksi,  bahwa tidak ada yang namanya mal administrasi atau pelanggaran hukum terkait dengan penerbitan sertifikat ini,” kata Nisan menjelaskan Menurt Nisan, bahwa yang ditunjukan oleh JPU dalam persidangan adalah markah, sementara sertifikanta tidak. “Sertifikat tidak ditunjukkan. Makanya tadi, saya agak berkeberatan sekali adanya surat tuntutan ini. Karena apa, karena proses persidangan, itu kita berbicara tentang keabsahan penerbitan sertifikat. Lalu didalam surat tuuntutan, ini jelas adanya tindak pidana. Jadi menurut saya, proses persidangan dengan dakwaan ini sangat berbeda,” ungkap Nisan. Terkait saksi meringankan atau a de charge, Nisan mengatakan menghadirkan 3 orang saksi termasuk mantan Kasi (Kepala Seksi) Pendaftaran BPN Kabupaten Pamekasan, Ketua RT yang mengetahui letak tanag. “Yang pertama itu adalah Ketua RT setempat yang tahu tentang letak tanah, yang Kedua adalah mantan kepala Seksi pendaftaran BPN Kabupaten Pamekasan. Ini seharusnya adalah saksinya Jaksa tapi Jaksa tidak bisa menghadirkan karena beliau ada di Papua, lalu saya meminta dengan memfasilitasi untuk menjadi saksi. Dan yang Ketiga adalah saksi Ahli. Tiga-tiganya ini berpendapat bahwa tidak terjadi tindak pidana disana, dan letak, letak kepemilikan tanah ini berbeda,” ujar Nisan Hal inipun dianggap aneh oleh Nisan. Sebab, barang bukti yang semula tidak pernah ada di dakwaan mapun di BAP namun tiba-tiba muncul dalam surat tuntutan JPU “Jadi gini. Jaksa itu bisa sidang karena dokumen penyidik (....penyidiknya siapa, Kejaksaan atau Kepolisian? tanya beritakorupsi.co...), penyidiknya kepolisian. Dokumen perkara ini milik penyidik. Namun setelah dilakukan persidangan artinya ini bukan lagi mau punya penyidik tapi punyanya Jaksa. Yang menurut saya agak aneh ini, setelah kita berdebat lama terdapat begitu luar biasa di persidangan setelah tuntutan munculnya berbeda barang buktinya. Barang bukti ini tidak perlu dihadirkan pada saat persidangan,” kata Nisan Lebih lanjut Nisan menjelaskan, bahwa DHKP 2018 itu tidak pernah ada di dalam persidangan. Yang ada adalah dokumen DHKP tahun 2015 dan 2016  “Ini berbeda. Makanya ini sungguh aneh. Contoh, didalam dokumen berkas perkara ini walaupun tadi Majelis menyatakan karena mungkin anda tidak terlalu fokus karena macam-macamlah, tapi saya sangat sadar, sangat sadar sekali bahwa saya lakukan ini dan saya cermati perkara ini menurut saya, DHKP 2018 itu tidak pernah ada di dalam persidangan. Yang ada itu hanya dokumen tahun 2015 dan 2016. Namun dokumen ini tidak pernah muncul di persidangan. Tapi tiba-tiba dituntuntan dimunculkan, ini apa artinya,” kata Nisan sambil mengijinkan beritakorupsi.co untuk memfoto barang bukti DHKP yang dimaksud. </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiFDPv1-2fE8Dmw8wOeHo9dORRxxo7Z9sHydbthiI9ywvm1rlXT3QAnTcF3fKsqHODkhHr5DBg37ZHy0Zo0GTuiEf1O8g8EXNmMIs9nw4ANelH8kTXze-X5eJrKTjKE5SpfPkPjbjOFsU/s1280/IMG20201201120159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiFDPv1-2fE8Dmw8wOeHo9dORRxxo7Z9sHydbthiI9ywvm1rlXT3QAnTcF3fKsqHODkhHr5DBg37ZHy0Zo0GTuiEf1O8g8EXNmMIs9nw4ANelH8kTXze-X5eJrKTjKE5SpfPkPjbjOFsU/w640-h360/IMG20201201120159.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan diawal. Pada tahun 2000, terdakwa Mahmud menyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton seluas 2.181 M2 saat Muhari menjabat sebagai Kepala Desa Kolpajung Namun kemudian tanah seluas 2.181 M2 yang disewa oleh terdakwa beralih menjadi Hak Miliknya sesuai SHM Nomor 01736 yang dikeluarkan BPN Kab. Pamekasan saat Abdul Azis menjabat sebagai Lurah Menurut JPU, akibat dari pemindahtanganan TKD tersebut, mengakibatkan terjadinya kerigian keuangan negara sebesar satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah (Rp1.014.165.000) Sehingga perbuatan kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Azis) dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Namun menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa kasus ini terkesan dipaksakan hingga ke pengadilan Tiipikor untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi pemindahtanganan Eks TKD menjadi Hak Milik. Alasannya, karena pada saat penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian, terdakwa sudah pasrah menyerahkan tanah tersebut berikut Sertifikat kalau memang itu adalah tanah milik pemerintah. “Ini penyidikan Polisi. Sejak awal pada saat penyelidikan, terdakwa sudah menyerahkannya  tapi tetap di proses,” kata Nisan Radian, SH sebelum persidangan (Selasa, 11 Agustus 2020) Nisan Radian menjelaskan, TKD yang dimaksud adalah tahan Percaton atau kerajaan. Tanah itu sudah dikuasi oleh orang tua terdakwa sejak tahun 1948 dan kemudian ke kakak terdakwa. Pada tahun 1985, Bupati Pamekasan berkirim surat memanggil kakak terdakwa untuk segera datang dalam peresmian tanah Percaton dan meminta untuk segera membayar bagi yang belum bersertifikat “Percaton itu sama dengan tanah Kerajaan. Awalnya tanah itu dikuasi oleh orang tua terdakwa. Dan kemudian ke kakak terdakwa,” kata Nisan sambil menunjukan dokumen. Namun ada yang menjadi pertanyaan dari Penasehat Hukum terdakwa, terkait sisa tanah dari 5.750 m2 bagian dari yang dimilik terdakwa 2.181 m2. Sebab menurut Penasehat Hukum terdakwa, penyidik maupun dalam dakwaan Jaksa tidak menyebutkan batas-bata. “Kalau tanah seluas 2.181 m2 adalah bagian dari luas 5.750 m2. Kemana sisanya. Sedangkan peta lokasi dari BPN yang tercantum dalam SHM No 01736 juga sudah hak milik,” kata Nisan. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mahmud bersama-sama dengan Abdul Aziz selaku Lurah Kolpajung telah melakuknn, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukun perbuatan memporkaya diri sendiri atau onng lain atau suatu korponsi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Pemkonamian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai benkut ; Bahwa sejak sekita tahun 2000 terdakwa tercatat sebagai penyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton Desa Kalpajung seluas 2.181 m2 yang terletak di Kamp. Bata bata Kel.  Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dan tanah tersebut oleh Terdakwa di garap untuk pertanian dimana akad Terdakwa dengan pahak Kelurahan Kolpajung adalah sebagai akad Sewa. </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJAdiR2hyHhno-PLIvDiHwFr065g_Y9Lta2MY2Qe3UkDczhMjO9fs4CPV-GkRCOd2AcNkdqYm37eZtMMixy4NiWsiOx2YskQf8pMeDEoB_xsoxwfCbxURl7D0qkZ-jLyF7iHz-KWnYqeE/s1280/IMG20201201120159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJAdiR2hyHhno-PLIvDiHwFr065g_Y9Lta2MY2Qe3UkDczhMjO9fs4CPV-GkRCOd2AcNkdqYm37eZtMMixy4NiWsiOx2YskQf8pMeDEoB_xsoxwfCbxURl7D0qkZ-jLyF7iHz-KWnYqeE/w640-h360/IMG20201201120159.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan kewajiban Terdakwa kepada pihak Kelurahan adalah membayar uang sewa yang telah ditetapkan oleh pihaak Kelurahan, dan Terdakwa sesuai dengan Laporan Inventaris tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan tahun 2007 terdakwa sudah 4 (empat) tahun tidak membayar uang sewa tanah yang digarap tersebut. Tanah tersebut awalnya adalah Tanah Kas Desa dan tanah tersebut adalah Aset Desa / Percaton Ds Kolpajung namun karena sekitar tahun 1980, Desa tersebut beralih ke Kelurahan maka semua tanah Aset Desa di katakan Eks TKD dan menjadi Aset atau tanah Percaton Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Bahwa tanah Eks Tanah Kas Desa/Percaton Desa Kolpajung seluas 2.181 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di Rt 01 Rw 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III dan digarap oleh terdakwa untuk pertanian,  di mana akad terdakwa dengan pihak Kelurahan Kolpajung adalah akad sewa, merupakan sebagian dari tanah Percaton/Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 berdasarkan data pengambilan dari server SIMIOP Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1995 Sampai dengan saat sekarang ini adalah tanah Percaton yang awalnya atas nama P.Muari/Percakapan dan juga peta Blok kantor BKD Kabupaten Pamekasan Bawah tanah tersebut adalah tanah percaton serta dibuktikan dengan letter C Desa Kohir nomor 3 persil 46 dan buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 peta desa dengan kode P (persil) 46, SPPT sejak tahun 1995 dan terakhir tahun 2013 dengan NOP nomor 35.28.050.016.04-0032.0 atas nama P. Muari/percaton tahun 2013 Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mendatangi Muari meminta izin untuk memohon tanah Percaton untuk dimiliki, namun tidak diperbolehkan oleh saksi Muari karena tanah tersebut adalah tanah Percaton. Dan saksi Muari menerangkan bahwa terdakwa dua kali meminta izin kepada saksi Muari pada saat menjabat selaku Lurah, untuk memohon tanah Percaton yang telah digarap agar bisa diajukan sertifikat hak milik, namun saksi Muari tidak pernah mengijinkan enjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh ; a. Pengelola barang untuk barang milik negara ; b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah disebutkan bahwa ; 1. Penilaian barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang: 2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang diterapkan oleh gubernur/bupati/walikota. 3. Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. 4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. 5. Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik negara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Pasal 70 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menyebutkan: 1. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah: 2. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia kecil yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset ; 3. Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pelelangan/tender Pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa: 1. Badan milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan; 2. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan dihibahkan, atau diserahkan    sebagai modal pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR / DPRD Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz yang mengalihkan kepemilikan tanah eks tanah kas desa kolpajung dari percaton Desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau jalan raya nyalaran dan III  yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2 telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.014.165.000 Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.014.165.000 (satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena beralihnya tanah eks tanah kas desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton/TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen) </div></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Dugaan Korupsi TKD Sebesar Rp1.014 M Dituntut 5 Thn Penjara

#Nisan Radian, SH, Penasehat Hukum Terdakwa Mahmud, SP.d.I menolak pembacaan surat tuntutan JPU terhadap terdakwa dengan alasan, bukti Serti...

“Bau Busuk” PDAM Tulungagung “Menguap”, Dirut Kebagian 80 Persen

04.11 beritakorupsi 0

#Ketua Majelis Hakim menyarankan agar Pjs. Dirut PDAM Tulungagung Drs. Windu Bijantara mempelajari BAP Perkara dugaan Korupsi dana perawatan/pemeliharaan dan membatalkan untuk mendengar keterangannya di persidangan# <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfIMJvCD1KaM9fugWW50sXQh9KTyQj6_wUKqy86L6uOHbHZmtWWt6QCNLc-ChFAWiQK_hLs_okUWMusCxg9NVnQ7w_4L15y1Zb5fLFZ4_JS3iq4uasYcX_gV492aLTDkVA2VLEqi9eFvM/s2048/IMG20201130123728.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfIMJvCD1KaM9fugWW50sXQh9KTyQj6_wUKqy86L6uOHbHZmtWWt6QCNLc-ChFAWiQK_hLs_okUWMusCxg9NVnQ7w_4L15y1Zb5fLFZ4_JS3iq4uasYcX_gV492aLTDkVA2VLEqi9eFvM/w640-h360/IMG20201130123728.jpg" width="640" /></a> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO – Senin, 30 Nopember 2020, sidang perkara dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 dengan terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya kembali di gelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Anik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya yang diketuai DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH </div>Dalam persidangan kali ini tak jauh beda dengan persidangan pada pekan lalu yang semakin menarik perhatian, karena “bau busuk” di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung “menguap dan tak terbendung lagi”, walaupun dalam surat dakwaan JPU tak tak terungkap,  yaitu terkait aliran uang sebesar 80 persen ke mantan Dirut PDAM Kab. Tulungaung tahn 2020 - 2018, Drs. Haryono, M.Si maupun kepenggantinya Drs. Windu Bijantara selaku Pjs. Dirut PDAM Kab. Tulungaung sejak 2018 hingga sekarang. Selain itu, “menguap juga” terkait tanda tangan Dirut PDAM Kab. Tulungaung tahn 2020 - 2018, Drs. Haryono, M.Si di Voucher (dokumen bukti pengesahan untuk pembayaran kas) sebanyak 146 buah yang tidak sesuai nilai yang tercantum dengan pembayaran, dimana Dirut menandatanganinya terlebih dahulu<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTVr8a0h8BrQbv4W7SEqFzzfEbpoUQf8E20Zlu3xAVoZm8fAERPaQXFdH322ozHUCWbG04qRKOUqGiV5kufulu-w8StBa6BJRMPWutSkheYhFsuPtLABkevmm3rvHu5GGUpL9FQqVkAZY/s2048/IMG20201130110656.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTVr8a0h8BrQbv4W7SEqFzzfEbpoUQf8E20Zlu3xAVoZm8fAERPaQXFdH322ozHUCWbG04qRKOUqGiV5kufulu-w8StBa6BJRMPWutSkheYhFsuPtLABkevmm3rvHu5GGUpL9FQqVkAZY/w640-h360/IMG20201130110656.jpg" width="640" /></a></div>Belum lagi “bau busuk yang menguap” 
terkait para pekerja Bengkel dan Las yang mengaku pada persidangan pekan
 lalu, yang mengatakan kepaada Majelis Hakim, tidak mengerjakan dan 
bukan sebagai pekerja Bengkel maupun Las, melainkan sebagai penjual 
Bunga. Dan Foto Copy KTP yang digunakan sebagai pelengkap dokumen adalah
 Foto Copy KTP masyarakat yang memasang pipa Air PDAM <div style="text-align: justify;">Akibat 
“menguapnya bau busuk”  PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung di 
persidangan kali ini, udara sejuk yang keluar dari AC (Air Conditioner) 
di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) 
Suarabaya, bisa jadi terasa panas dingin dirasakan oleh saksi Drs. 
Haryono, M.Si selaku mantan Dirut (Diretur Utama) PDAM Tirta Cahya Agung
 Kab. Tulungagung tahun 2010 hingga 2018, begitu juga dengan saksi Drs. 
Windu Bijantara selaku Pjs (Pejabat sementara) Dirut PDAM Tirta Cahya 
Agung Kab. Tulungagung tahun 2018 hingga sekarang. Drs. Windu 
Bijantara dan Drs. Windu Bijantara dihadirkan oleh JPU Anik sebagai 
saksi di persidangan untuk terdakwa Djoko Hariyanto dalam  perkara 
dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Tirta Cahya Agung
 Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan 
negara sebesar Rp1.359.392.800 berdasarkan hasil perhitungan ahli dari 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Perwakilan Provinsi 
Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020 Mengapa
 ? Karena Kedua pejabat tertinggi di PDAM Tirta Cahya Agung selaku 
perusahaan milik Kabupaten Daerah Tulungagung (saksi Drs. Drs. Haryono, 
M.Si dan saksi Drs. Windu Bijantara), ternyata kebagian uang “haram” 
sebesar 80 persen dari selisih pembayaran anggaran kegiatan 
perawatan/pemeliharaan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung 
sejak 2016 hingga 2019 Hal ini disampaikan Majelis Hakim dalam 
persidangan (Senin, 30 Nopember 2020) kepada saksi Drs. Windu Bijantara 
dan saksi Drs. Haryono, M.Si. “Saudara selaku Dirut lama maupun 
yang baru, kebagian delapan puluh persen. Ini fakta yang terungkap dalam
 persidangan. Selisihnya memang tidak banyak kalau satu kegiatan tetapi 
ini banyak,” ucap Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH Apa
 yang disampiakan Majelis Hakim adalah sesuai fakta yang terungkap dari 
keterangan saksi-saksi dalam persidangan pekan lalu (Senin, 16 November 
2020) maupun dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa Djoko 
Hariyanto. Dan bisa jadi, hal ini menjadi alasan Ketua Majelis 
Hakim yang menyarankan kepada terdakwa Djoko Hariyanto untuk mengajukan 
sebagai JC (Justice Collabolator) pada persidangan pekan lalu (Senin, 16
 November 2020) </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcoNzNGqxBEXrdQc3xVdlaHb7-eC3jhTu2GRKFj1rFvOme05kxmI-q3jwlBekO-mEA3E2Prlu24qE6ZUiFl11sI0VM5nZCN8IsxeaFcNJjSCLj9MInIRw0k9ZiHLHbD5JgZQJdNZxsaZo/s2048/IMG20201130114932.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcoNzNGqxBEXrdQc3xVdlaHb7-eC3jhTu2GRKFj1rFvOme05kxmI-q3jwlBekO-mEA3E2Prlu24qE6ZUiFl11sI0VM5nZCN8IsxeaFcNJjSCLj9MInIRw0k9ZiHLHbD5JgZQJdNZxsaZo/w640-h360/IMG20201130114932.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Karena saksi Drs. Windu Bijantara mengakui belum mempelajari dakwaan JPU terhadap terdakwa, Ketua Majelis Hakim memberikan pilihan kepada Drs. Windu Bijantara, apakah dilanjutkan untuk memberikan keterangan atau ditunda sambil memperlajari dakwaan tersebut. Drs. Windu Bijantara pun “memilih aman smentara” dengan memilih ditunda agar bisa mempelajari dakwaan, karena memang Drs. Windu Bijantara baru mejabat Pjs. Dirut PDAM Kab. Tulungagung pada November 2018 yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag (Kepala Bagian) Umum. Sementara kasus ini sudah ada sejak 2016 hingga 2019 “Kalau begitu, ditunda dulu Yang Mulia,” kata saksi Drs. Windu Bijantara. Sementara saksi Drs. Haryono, M.Si tetap berlanjut dimintai keterangannya oleh JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa terutama oleh Majelis Hakim Kepada Majelis Hakim, saksi Drs. Haryono, M.Si menjelaskan, bahwa Kepala Bagian masing-masing Unit membuat laporan, dan yang merekap adalah Kabag Perencanaan “Lalu masuk ke Peremmcanaan, dari Perencanaan ke Keuangan. Dari Keuangan kemudian ke Perencaan baru pelaksanaan,” kata saksi Drs. Haryono, M.Si Ketua Majelis Hakim pun menjelaskan kepada saksi, bahwa Perencanaan tidak membuat rekap tetapi Dirut (saksi Drs. Haryono, M.Si) menandatangani Voucher “Saksi sebelumnya mengatakan tidak ada pekerjaan. Ada 146 Voucher yang saudara tandatangani terlebih dahulu. Dimana nilai yang tercantuk dengan yang dibayarkan tidak sama, ada selisih., tidak banyak kalau satu pekerjaan tapi ini banyak. Bengkel dan Las tidak pernah mengerjakan bahkan mereka itu pekerjaannya sebagai penjual bunga,” kata Ketua Majelis Hakim menjelaskan. Namun saksi Drs. Haryono, M.Si terlihat bingung. Sehingga Ketua Majelis Hakim menyebutkan kalau saksi terkena “PDI (Penurunan Daya Ingat” dan faktu “U (Usia)” Saksi Drs. Haryono, M.Si semakin “panas dingin” saat Dua anggota Majelis Hakim, Emma Elliany, SH., MH dan Dr. Lufsiana, SH., MH juga mencerca saksi “Prasetyo Budi selaku Kabag Perencanaan mengatakan tidak pernah ada perencanaan. Sebelum pekerjaan, ada rapat?,” kata anggota Majelis Hakim Emma sambil bertanya. Namun dijawab saksi bahwa tidak tau ada proyek fiktif dan mark up. Anggota Majelis Hakim Emma Elliany, SH., MH juga membeberkan fakta persidangan sebelumnya terkait aliran uang sebesar 80 peren ke Dirut. Namun saksi mengatakan tidak terima Anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana melanjutkan, “Pernah membuat perencanaan. Tidak ada perencenaan, itu keterangan saksi sebelumnya”. Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH menjelaskan kepada saksi, “Di usia seperti ini seharusnya saudara di rumah bersama keluarga, tapi saudara ada disini. Tidak enak makan, tidurpun tidak nyenyak. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcieDP0YqJd_-BDm4L3AAzB_e4rnzPO2_aXysYSOfMUxUnOMGvPEjvhopfFEJnxlssh1rcnIvoDUUPrJHr1lljAOaXpmauu-wC-KvlqMWwOmIBzwGreS_qJrEP4rIqPDqy9VhpxMlO_Co/s2048/IMG20201130114458.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcieDP0YqJd_-BDm4L3AAzB_e4rnzPO2_aXysYSOfMUxUnOMGvPEjvhopfFEJnxlssh1rcnIvoDUUPrJHr1lljAOaXpmauu-wC-KvlqMWwOmIBzwGreS_qJrEP4rIqPDqy9VhpxMlO_Co/w640-h360/IMG20201130114458.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Saudara tanggungjawab tandatangan saudara di Voucher tersebut? Ada 146 Voucher,” tanya Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH. Dan dijawab saksi “Tanggungjawb” “Dengan segala resiko?,” tanya Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH kemudian, namun saksi hanya “membisu seribu bahasa”. Ketua Majelis Hakim pun kembali memerintahkan saksi Drs. Haryono, M.Si dan Drs. Windu Bijantara untuk hadir kembali pada persidangan pekan depan (Jumat, 4 Desember 2020) dan menjelaskan lebih jelas lagi teerkait kasus “lenyapnya” dana kegiatan perawatan/pemeliharaan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sejak 2016 hingga 2019 sebesar Rp1.3 milliar Ketua dan anggota Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk menghadirkan Kedua saksi (Drs. Haryono, M.Si dan Drs. Windu Bijantara) pada hari Jumat, 4 Desember 2020 dan membawa bukti dokumen Dari fakta yang terungkap dalam persidangan kali ini, ada yang menjadi pertanyaan. Yaitu, apakah mantan Dirut PDAM Kab. Tulungagung ini akan menjadi tersangka beriktnya?. Atau akan terseret juga dalam kasus dugaan Korupsi dana MBR (Masyarakat Berpenghasilan Renndah) sebesar Rp50 milliar yang saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Tulungagung? Kasus dugaan Korupsi dana MBR (Masyarakat Berpenghasilan Renndah) sebesar Rp50 milliar yang saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Tulungagung disampaikan JPU Anik dalam persidangan maupun kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, dan disingung juga dalam pemberitaan di media ini pada pemberitaan sebelumnya “Ya, sudah masuk dalam tahap penyidikan. Saya salah satu Jaksa penyidiknya,” kata JPU Anik kepada beritakorupsi JPU Anik menjelaskan, bahwa penyidik Kejari Tulungagung juga memeriksa “AR” selaku Ketua Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kab. Tulungagung yang kabarnya dekat dengan salah seorang anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP. Dan menurut pengakuan “AR” kepada beritakorupsi.co, bahwa suaminya adalah anggota TNI AD berpangkat Kolonel yang pernah menjabat di Surabaya Namun beritakorupsi.co tidak bisa lagi menghubungi nomor HP “AR” sejak kasus Bupati Tulungagung Sahri Mulyo dan Kepala Dinas PU diadili dan divonis piadana penjara sebagai terdakwa Korupsi Suap di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah tertangkap tangan KPK pada Juni 2018 lalu. Seperti yang diberitaka sebelumnya. Bahwa terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung Sejak 20 Juli 2011 s/d 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM.TA/24/KEP/502 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung Kemudian pada Januari 2018 – April 2018 (selama 4 bulan), terdakwa ditugaskan sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Bagian (Kabag)  Perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung berdasarkan surat tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung Nomor : 821/01/502/2018 tanggal 03 Januari 2018 Dan pada tanggal 9 April 2019 - sekarang, terdakwa Djoko Hariyanto menjabat sebagai Kepala Bagian Perawatan PDAM Tita Cahya Agung Kab. Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Nomor : PDAM.TA/14/KEP/502 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung </div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB09chpYmsmIhY86d7pNS6utBOQ86ncSr5z4JyxZMThOAxTaIMrJJwrPY6PpXc6BLs67TXWRK3_wgjEBG2fXrn1Q4sYa44rMMXWBIV0H02D9KpgGcDqpgrAjLalrOxpbvivExd_JBvIn8/s2048/IMG20201130114449.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB09chpYmsmIhY86d7pNS6utBOQ86ncSr5z4JyxZMThOAxTaIMrJJwrPY6PpXc6BLs67TXWRK3_wgjEBG2fXrn1Q4sYa44rMMXWBIV0H02D9KpgGcDqpgrAjLalrOxpbvivExd_JBvIn8/w640-h360/IMG20201130114449.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d bulan Februari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PDAM  Tita Cahaya Agung Kab. Tulungagung di Jalan Panglima Sudirman No 12 Tulungagung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nouror 46 jalnm 2009 teniang Pengaditan Tungak Pidana Korupsi Bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, terdakwa sebagai Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan sejak April 2018 s/d sekarang pada PDAM Tirta Cahya Agung yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan, Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni : 1. Tidak pernah membuat dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat oleh bagian perawatan dalam melaksanakan kegiatan perawatan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kubupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa : Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum,; a. Kabag perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan teknik, ; b. Kabag perawatan menyampaikan laporan secara periodik dan untuk Prosedur Emergency,; c. Kabag perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency baik yang telah selesai dikerjakan maupun yang sementara dikerjakan,; d. Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan 2. Selalu melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan hanya berdasarkan instruksi/perintah Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung tanpa berdasarkan dokumen perencanaan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa ; Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum didahului oleh disposisi,  yaitu Kabag perawatan memelihara dan menindaklanjuti sesuai dengan disposisi, dan untuk Prosedur Emergency didahului dengan adanya berkas dari Kabag Perencanaan Kemudian Kabag perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas, dan bersama dengan program kerja survey, meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan 3. Dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan, telah menggunakan uang pribadi/sendiri untuk membuyar kegiatan pemeliharaar/perawatan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang menyatakan bahwa ; Perkiraan Uang Muka Kerja yaitu “ke dalam perkiraan uang muka kerja ini dibukukan pembayaran uang muka untuk kegiatan operasi rutin yang dibayarkan melalui pegawai PDAM dan akan diperhitungkan secara definitif berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSf9J4mD7Pfn7msTFnmyD0K9OkEJRfL5ZsA3LMujMrFdrGVpZuNJdX5fJ3XTRNeZ7cQ4GsmOA-ianSkZq1V6kP6xaq-OtjK1PBZAz6JM7t6RzimSPB_EpDcw7Gjr8Y5AJVzrTyGOMgbi8/s639/IMG20201116104411_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSf9J4mD7Pfn7msTFnmyD0K9OkEJRfL5ZsA3LMujMrFdrGVpZuNJdX5fJ3XTRNeZ7cQ4GsmOA-ianSkZq1V6kP6xaq-OtjK1PBZAz6JM7t6RzimSPB_EpDcw7Gjr8Y5AJVzrTyGOMgbi8/w640-h360/IMG20201116104411_1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rincian uang muka kerja diklasifikasikan seperti uang muka operasi, perjalanan dinas, pengobatan dan lain-lain. Dan dalam prosedur pembayaran dengan kas kecil Unit kerja yang memerlukan, mengajukan dokumen permintaan pembayaran kas kecil seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Faktur/Bon Pembelian mendadak dan sebagainya kepada Kepala unit kerja yang memerlukan tersebut untuk diteruskan  kepada Direksi/Pejabat yang ditunjuk setelah disetujui, selanjutnya diserahkan kepada pemegang kas kecil.” 4. Membuat bukti pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengajukan pencairan dengan merekayasa bukti dukung. Sehingga bukti yang dibuat dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan Peraruran Pemerimah Nomor : 54 Tahun 2617 tentang Badan Usaha Milik Daerah khususnya dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa ; “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundung-undungan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan. Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. b. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diperranggungjawabkan.” 5. Mengajukan usulan pencairan anggaran secara tidak lengkap namun pengajuan pencairan tetap dapat dicairkan, sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabunaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/060/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa ; Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahannya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya voucher disiapakan rangkap 3 untuk dokumen yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya Kasi pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher beserta dokumen pendukungnya kepada Kabag Keuangan, dan Kabag. Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut, selanjutnya diteruskan ke Dirut Serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM telah ketersediaan anggaran,  seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, sebagaimana dinyatakan pada point 3 bahwa ; “Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti permintaan pembelian (PP) tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan. Menandatangani keempat lembar PP dan mengembalikan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur yang membawahinya untuk meminta persetujuan. Sehingga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumikan selaku Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan sebagai Kepala Bagian Perawatan sejak April 2018 s/d sekarang pada PDAM Tirta Cahya Agung yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) Sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dilaakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ; </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiibd-FyGh8VBvoIkKNS8SmVBKzp2DTLq13nCumh2_I9SBkgjgxE0TlSS5zQ8Ksz9ZSR4nSHYB_vj3kP6rBTylYg3RFpAMXNda842IkWjuzZ2CkcpaDl2n7BKRnZuecoQPrM9zthvxMPg/s639/IMG20201116105541.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiibd-FyGh8VBvoIkKNS8SmVBKzp2DTLq13nCumh2_I9SBkgjgxE0TlSS5zQ8Ksz9ZSR4nSHYB_vj3kP6rBTylYg3RFpAMXNda842IkWjuzZ2CkcpaDl2n7BKRnZuecoQPrM9zthvxMPg/w640-h360/IMG20201116105541.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1984 tanggal 8 Februari 1984 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012, yang mana sejak berdiri PDAM Tirta Cahya Agung telah menerima dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan rincian sebagai berikut : 1. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal pemeriniah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung, dimana penyertaan modal pemerintah daerah Tulungagung pada PDAM adalah sebesar Rp9.759.980.090 (Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 6 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Tulungagung pada PDAM Tulungagung adalah sebesar Rp 71.040.016.722 (tujuh puluh satu milyar empat puluh juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 14 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung adalah sebesar Rp121.233.289.869.11 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen). Bahwa struktur organisasi dan tata kelola kerja PDAM Tulungagung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 628 Tahun 1994 tanggal 29 April 1994 adalah sebagai berikut : 1. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tulungagung adalah Drs. Haryono, M.Si yang menjabat sejak tanggal 8 April 2010 dan berakhir pada tanggal 3 Apri 2014, selanjutnya telah diperpanjang sampai dengan tanggal 3 April 2018. Dan pada tanggal 8 April 2018 s/d 8 Oktober 2018, Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung hanya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Dan pada tanggal 31 Desember 2019, Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung dijabat oleh Pejabat sementara yaitu Drs. Windu Bijantara Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama PDAM dibantu oleh 2 (dua) Direktur, yakni Direktur Umum dan Direktur Teknik, namun dalam pelaksanaanya jabatan Direktur Umum dan Direktur Teknik tersebut tidak ada yang mengisi atau tidak ada yang menjabat. Sehingga Direktur Utama langsung membawahi 7 (tujuh) orang kepala bagian, yaitu : 1. Kepala Bagian Keuangan, 2. Kepala Bagian Umum, 3. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, 4. Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi, 5. Kepala Bagian Perawatan, 6. Kepala Bagian Perencanaan dan 7. Kepala Bagian Produksi. 3. Kepala Cabang yang terdiri dari 12 (Dua belas), yaitu 1. Cabang Tulungagung, 2. Cabang Ngunut, 3. Cabang Sendang, 4. Cabang Karangrejo, 5. Cabang Sumbergempol, 6. Cabang Rejoiangan, 7. Cabang Campurdarai, 8. Cabang Bandung, 9. Cabang Pagerwojo, 10. Cabang Kauman, 11. Cabang Gambiran dan 12. Cabang Gondang. Penciapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. RKAP Tahun 2016 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 24 Februari 2016. 2. RKAP tahun 2917 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 11 Januari 2017 3. RKAP tahun 2018 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati  Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 11 Januari 2018. 4. RKAP tahun 2019 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati  Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 25 Januari 2019. Adapun rincian anggaran biaya PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung menurut Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Tahun 2016. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.304.706.981,94,; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp641.664.700,80,; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp654.546.708,18,; biaya administrasi umum sebesar Rp8.799.824.972,84,; biaya penusutan sebesar Rp3.625.000.000,84. Total sebesar Rp15.025.743.364,60 2. Tahun 2017. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.340.366.671,49 ; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp646.791.216,48 ; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp885.312. 448,93 ; biaya administrasi umum sebesar Rp8.022.723.391,11 ; biaya penusutan sebesar Rp3. 800.040.004,84. Total sebesar Rp14.695.233.732,84 3. Tahun 2018. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.103.862.076,23; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp1.016.774.086,94; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp958.018.272,32; biaya administrasi umum sebesar Rp7.977.308.885; biaya penusutan sebesar Rp4.238.010.133,72. Total sebesar Rp15.338.973.454,42 4. Tahun 2019. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.580.232.474,05; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp1.213.854.561,49; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp1.032.388.651,01; biaya administrasi umum sebesar Rp8.311.185.799,74; biaya penusutan sebesar Rp4.652.466,79 ; Total sebesar Rp16.790.127.933. 1. Biaya Instlasi perpompaan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp5.329.168,71 2. biaya Instlasi pengolahan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp3.519.084.565,71 3. biaya transmisi dan distribusi tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp3.530.266.080,44 4. biaya administrasi umum tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp33.111.043.048,91 5. biaya penusutan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp16.360.516,19 Total sebesar Rp61.850.078.484,96 </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4-D0csikjXQ8hDaQSkwCav1vut8CgIkW-6hmwbSqDVB2ERi28I6Re399ZthqTlRtCXjhAX0PY7BWJ7AkUyRz9lu1kT0nlO0QzzFiNSxAQxJ3fUtiiJ7AKLFiJHw3DMjCOQkGl9KgwOIE/s639/IMG20201116105027.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4-D0csikjXQ8hDaQSkwCav1vut8CgIkW-6hmwbSqDVB2ERi28I6Re399ZthqTlRtCXjhAX0PY7BWJ7AkUyRz9lu1kT0nlO0QzzFiNSxAQxJ3fUtiiJ7AKLFiJHw3DMjCOQkGl9KgwOIE/w640-h360/IMG20201116105027.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dari anggaran biaya PDAM “Tirta Cahya Agung” tersebut diatas, alokasi untuk anggaran biaya pemeliharaan/perawatan menurut Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Biaya Instalasi Perpompaan tahun 2016 Rp10.600.000,; tahun 2017 Rp18.600.000,; tahun 2018 Rp18.600.000,; tahun 2019 Rp22.960.000. Total Rp70.760.000 2 Biaya Instalasi Pengolahan tahun 2016 Rp34.500.000,; 2017 Rp54.100.000,; 2018 Rp70.100.000,; 2019 Rp70.100.000. Total Rp228.800.000,00 3. Biaya Transmisi dan Distribusi tahun 2016 Rp690.958.516.00,; 2017 Rp121.383.700,; 2018 Rp167.852.528,; 2019 Rp180.381.144. Total Rp221.341.144 4. Biaya Administrasi umum tahun 2016 Rp 104.580.000,; tahun 2017 Rp135.900.000,;  tahun 2018 Rp152.400.000,; tahun 2019 Rp162.930.000. Total Rp556.210.000 Selain anggaran biaya pemeliharaan/perawatan yang  langsung dibayarkan  seperti  tersebut diatas, terdapat juga kegiatan pemeliharaan/perawatan yang dikapitalisasi yaitu  menggunakan anggaran  dari rekening asset tetap/investasi Bahwa terdakwa Djoko Hariyanto dalam kegiatan Perawatan/Pemeliharaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya Agung” Tulungagung adalah selaku Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung sejak 20 Juli 2011 s/d 09 April 2018, yang mana terdakwa diangkat sebagai Kasi Bengkel Teknik PDAM berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung dengan Nomor : PDAM.TA/24/KEP/ 502 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung, yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kasi Bengkel Teknik adalah berikut : 1. Melaksanakan perbaikan terhadap meter air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menerima Gan menyerahkan meweran air yang akan /sudah diperbaiki kepada/dari seksi pergudangan. 3. Melaksanakan perbaikkan terhadap barang / peralatan teknik yang akan atau sudah diperbaiki kepada / dari seksi pergudangan. 4. Menerima dan menyerahkan barang / peralatan teknik yang akan / sudah diperbaiki kepada / Jati seksi pergudangan. 5. Melaksanakan pemeliharaan, penyimpan dan pengawasan dari inventarisasi barang / peralatan perbengkelan yang ada. Selain menjabat sebagai Kasi Bengkel Teknik di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya Agung” Tulungagung, terdakwa Djoko Hariyanto juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Perawatan PDAM “Tirta Cahya Agung” Tulungagung sejak Januari 2018 s/d April 2018, yang mana dasar terdakwa menjabat adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 821/01/502/2018 tanggal 03 Januari 2018 Kemudian setelah menjadi Plt. Kepala Bagian Perawatan, terdakwa Djoko Hariyanto ditetapkan sebagai Kepala Bagian Perawatan secara definilf berdasarkan Surai Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Nomor : PDAM.TA/14/KEP/502 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA CAHYA AGUNG” Kabupaten Tulungagung tanggal 09 April 2018 Tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Bagian Perawatan adalah sebagai berekut ; 1. Mengurus perbekalan material dan perawatan teknik. 2. Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Memelihara dan memperbaiki segala peralatan teknik. 4. Memmbanu memberikan saran-saran serta perimbangan kepada Direktur Utama. 5. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan. Sesuai Keputusau Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung, prosedur bagian perawatan sebelum mengajukan kegiatan perawatan yang bersifat rutin dan emergency adalah sebagai berikut: 1. Prosedur Perawatan Teknik dan Umum. (1) Kabag. perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan teknik. (2) Kabag. perawatan menetapkan petugas pemeliharaan dan menyusun surat tugas untuk melaksanakan pemeliharaan. (3) Petugas lapangan menerima surat tugas dan melaksanakan monitoring terhadap bagian weknik dan umum sesuai dengan surat tugas. (4) Kabag. perawatan menyampaikan laporan secara periodik. (5) Kabag. perawatan memelihara dan menindaklaniuti sesuai dengan disposisi. 2. Prosedur Emergency. (1) Kabag. perencanaan menerima laporan dan data-data pekerjaan yang diusulkan secara emergency, baik pada saat pelaksanaan pekerjaan masih berlangsung maupun segera setelah selesainya pekerjaan dilaksanakan. (2) Kabag. perencanaan melakukan penelitian untuk bahan pertimbangan perlu tidaknya dilakukan survey lapangan atau tidak. (3) Kabag. perencanaan menyusun program kerja survey pekerjaan emergency untuk pekerjaan yang nilainya dianggap periu untuk dilakukan survey. (4) Kabag. perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas dan bersama dengan program kerja survey meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan. (5) Kabag. perencanaan meneruskan surat tugas dan program kerja yang telah disciujut Kabag. Tekuk kec peiugas japangan unjuk dilaksanakan. (6) Kasi perencanaan melaksanakan survey dan menyusun laporan hasil survey beserta gambar lokasi yang diperlukan dan menyerahkan ke Kabag perencanaan. (7) Kabag. perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency, baik yang tciah scicsai dikerjakan maupun yang scmcnuara dikerjakan. (8) Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan. (9) Kabag. perencanaan menerima gambar situasi lapangan (as built drawing) dan laporan pemakaian bahan dan biaya lainnya dari subbagian yang mengerjakan proyek secara emergency, seicjah selesainya pekerjaan secara keseluruhan. (10) Kabag. perencanaan membandingkan fisik proyek dengan rencana yang dibuat sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheWJJbZWom-6AlW7RAa3sGxCbllacxNe43A7Tx2pK5QHgN0_v7XmcyLJvrlBFNxD-IlkpnTI98-OwXVI1NmQArgJSkHZM4jHglI2MKskXA-aq6QmmXTwuhW_6_TXu4Iz8Yq-w8siGmoxQ/s2048/IMG20201130123620.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheWJJbZWom-6AlW7RAa3sGxCbllacxNe43A7Tx2pK5QHgN0_v7XmcyLJvrlBFNxD-IlkpnTI98-OwXVI1NmQArgJSkHZM4jHglI2MKskXA-aq6QmmXTwuhW_6_TXu4Iz8Yq-w8siGmoxQ/w640-h360/IMG20201130123620.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sesuai Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/9502/2012 tanggal 14 Marei 2012 Tentang Pelaksanaan Sundar Operating   Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung, prosedur pembayaran dan pencairan  kegiatan perawatan di PDAM “Tirta Cahya Agung” adalah sebagai berikut : 1. Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapakan voucher (V) rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher (V) beserta dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan. 2. Kabag. Keuangan mencocokan oucher dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga lembar voucher tersebut, selanjutnya diteruskan ke Dirut. 3. Seician voucher diseiuju/ ditandatangani oleh Direkiur Utama diserahkan kepada Kasi Kasi Kas Pembayaran untuk dibuatkan cek pembayaran. 4. Kasi Kas Pembayaran menyerahkan cek dan ketiga lembar Voucher (V) kepada Kabag Keuangan dan diteruskan kepada Direktur Utama. 5. Setelah cek/voucher ditandatangani oleh Direktur Utama selanjutnya dicairkan dan dibuikan kepada yang meneiuua yang sebelumnya menandatangani usulan tersebut (yang membuat usulan/bagian atau cabang yang mempunyai kegiatan). Sesuai denganKeputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang antara lain tentang Prosedur (SOP). dijelaskan jika Prosedur Reparasi dan Pemeliharaan Aktiva Tetap adalah sebagai berikut : 1. Kepala urusan pemeliharaan, setelah menerima barang yang diserahkan oleh petugas gudang dan/atau barang-barang yany digunakan oleh pejabat yang bertanggung jawab dan/atau informasi mengenai bangunan yang perlu diperbaiki, memeriksa kondisi fisik barang/bangunan tersebut. Sebelum membuat perintah kerja meyakini terlebih dahulu berdasarkan dokumendokumen yang ada, apakah barang/bangunan tersebut masih dalam garansi pemeliharaan. 2. Jika dari hasil pengaman fisik ternyata perbaikan tidak dapa dikerjakan oleh PDAM sendiri, mengajukan usul untuk perbaikan di luar. Usulan ini diajukan kepada Direktur Teknik dan Produksi untuk mendapatkan persetujuan. Perbaikan di luar berlaku prosedur melalui order pembelian seperti halnya pada pembelian barang. 3. Jika perbaikan dapat dilakukan oleh PDAM sendiri, menyiapkan Perintah Kerja (PK) dalam 2 tangkap dengan memberikan uraian pekerjaan yang akan dilakukan, taksiran biaya dan waktu penyelesaian. Selanjutnya menandatangani PK dan meneruskan lembar ke 1 kepada Kepala Unit Kerja yang menangani perencanaan teknik untuk diperiksa, lembar ke 2 kepada petugas gudang atau pejabat yang bertanggung jawab atas peralatan/bangunan tersebut sebagai bukti bahwa barang/bangunan tersebut telah diterima untuk diperbaiki. 4. Kepala unit kerja yang menangani perencanaan teknik setelah menerima PK lembar ke-1 dari Kepala Urusan Pemeliharaan, memberi nomor perintah kerja dan jika pekerjaan harus diprioritaskan memberi keterangan “segera” dalam PK. Memeriksa taksiran biaya dan merevisi jika perlu setelah mendiskusikannya dengan Kepala urusan perneliharaan. Memberi Puraf pada PK lembar 1 dan meneruskannya kepada Direktur Teknik untuk mendapatkan persetujuan. Menerima kembali PK lembar ke 1 yang telah disetujui oleh Direktur Teknik dan meneruskannya kepada Kepala Urusan Pemeliharaan untuk dilaksanakan. 5. Kepala urusan pemeliharaan menerima kembali PK yang telah disetujui oleh kepala unit Kerja yang menangani perencanaan teknik Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal diperlukan bahan perlengkapan untuk pengerjaanya membuat Bukti permintaan dan Pengeluaran Bahan dalam rangkap 2 untuk diteruskan kepada petugas gudang setelah mendapat persetujuan dari Direktur Teknik. 6. Secara berkala memeriksan PK-PK yang telah selesai dan sedang dalam proses untuk mengetahui apakah ada pekerjaan yang terlambat penyelesaian Perintah kerja yang telah dikerjakan dari masih dalam proses dan disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang menangani perencanaan teknik dan Konstruksi untuk diperiksa. 7. Barang yang telah selesai diperbaiki harus diperiksa terlebih dahulu oleh kepala unit kerja yang menangani teknik sebelum diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab atas  pemakaian barang tersebut. Jika perbaikan dilakukan di bengkel luar, setelah diperiksa dibuatkan Laporan Penerimaan Barang sebagai dasar pembayaran kepada rekanan. </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84jvGpGhIMJRNlBXVtz78gGOqIQlJZcs0_paDw0dS6_k4nldRUh2vVJ_lgAFBkcepa0e7cNaIxb5VjboxWUyB6R9epzRor9WHUHrJ6noDhBtrqi2V8nTNIkrDN97M-RYZVJqMcx9fI1c/s639/IMG20201113104629.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84jvGpGhIMJRNlBXVtz78gGOqIQlJZcs0_paDw0dS6_k4nldRUh2vVJ_lgAFBkcepa0e7cNaIxb5VjboxWUyB6R9epzRor9WHUHrJ6noDhBtrqi2V8nTNIkrDN97M-RYZVJqMcx9fI1c/w640-h360/IMG20201113104629.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik  Daerah, Pasal 92 ayat (1) ; bawa Pengaurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sedangkan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa : Pasal 2: Ruang lingkup keuangan daerah meliputi point e, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah: Dan pasal 4: Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perawatan / pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang dilaksanakan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak Januari 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung, ternyata ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten  Tulungagung Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akutansi PDAM dan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahaya Agung Kab. Tulungagung ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam melaksanakan kegiatan perawatan / pemeliharaan di PDAM Tira Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, ternyata tidak pernah dibuat dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat baik oleh bagian perawatan maupun oleh bagian perencanaan termasuk untuk kegiatan rutin dan emergency dalam hal ini tidak ada dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan prakteknya dalam pelaksanaan kegiatann perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung adalah hanya berdasarkan instruksi lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan tahun 2019 yakni Drs. Windu Bijantara, Dalam instruksi lisan tersebut, saksi Drs. Haryono, M.Si maupun saksi Drs. Windu Bijantara memerintahkan terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung untuk bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan tersebut tanpa melibatkan bagian perencanaan untuk membuat dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan. Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto yang tetap melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tanpa adanya dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan dan hanya berdasarkan perintah lisan saja jelas bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor. PDAM.TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung. yaitu: a. Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum: Kabag perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan tekniks Kabag perawatan menyampaikan laporan secara periodik, b. Untuk Prosedur Emergency: Kabag perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency, baik yang telah selesai dikerjakan maupun yang sementara dikerjakan, Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyOaaVzSwaAdZJbFdZ8MQs3jzgabctD8v_G8loJF0dvy4LX6QPmZZYzNjYj35x_saWpF-LZW7AXd3eOM6zCe95n74gOV2CUjDAG8d7eV6zzqGjdwlboEYzcMABkfJnxq7IFNBv94DLOqQ/s639/IMG20201113094939.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyOaaVzSwaAdZJbFdZ8MQs3jzgabctD8v_G8loJF0dvy4LX6QPmZZYzNjYj35x_saWpF-LZW7AXd3eOM6zCe95n74gOV2CUjDAG8d7eV6zzqGjdwlboEYzcMABkfJnxq7IFNBv94DLOqQ/w640-h360/IMG20201113094939.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Karena tidak ada dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat baik oleh bagian perawatan maupun bagian perencanaan dalam kegiatan perawatan/pemeliharaaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, maka terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak Januari 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan hanya berdasarkan instruksi/perintah lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung yang mana untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 di jabat oleh saksi Drs. Haryono, M.Si dan untuk tahun 2019 dijabat oleh saksi Drs. Windu Bijantara. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto jelaslah bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM.TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan, “Bahwa untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum didahului oleh disposisi, yaitu Kabag perawatan memelihara dan menindakilanjuti sesuai dengan disposisi, dan untuk Prosedur Emergency didahului dengan adanya berkas dari Kabag Perencanaan. Kabag perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas dan bersama dengan program kerja survey, meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan”. Bahwa setelah melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017. 2018 dan 2019, terhadap semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan perawatan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selalu ditalangi atau menggunakan uang pribadi dari Kabag. Perawatan yaitu saksi Prasetyo Budi maupun uang terdakwa sendiri selaku Kasi Perawatan Teknik. Sehingga sama sekali tidak ada menggunakan anggaran PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung. Setelah selesai kegiatan perawatan/pemeliharaan, terdakwa Djoko Hariyanto baru mengajukan anggaran ke PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung untuk mengganti biaya atau uang yang sudah dikeluarkan secara pribadi oleh saksi Prasetyo Budi ataupun uang yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah  Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang menyatakan : a. Perkiraan “Uang Muka Kerja” yaitu “ke dalam perkiraan uang muka kerja ini dibukukan pembayaran-pembayaran uang muka untuk kegiatan operasi rutin yang dibayarkan melalui  pegawai PDAM dan akan diperhitungkan secara definitif berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. Rincian uang muka kerja diklasifikasikan seperti uang muka operasi, perjalanan dinas, pengobatan dan lain-lain.” b. Prosedur pembayaran dengan kas kecil, bahwa “Unit kerja yang memerlukan, mengajukan dokumen permintaan pembayaran kas kecil seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Fuktur/Bon pembelian mendadak dan sebagainya kepada kepala unit kerja yang memerlukan tersebut untuk diteruskan kepada Direksi/Pejabat yang ditunjuk setelah disetujui, selanjutnya diserahkan kepada pemegang kas kecil.” Setelah kegitan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan, selanjutnya terdakwa Djoko Hariyanto membuat bukti pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengajukan pencairan yang mana dokumen usulan dan bukti pertanggungjawaban yang dijadikan dasar untuk mengajukan pencairan tersebut di buat dengan merekayasa bukti dukung Sehingga bukti yang dibuat/dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun bukti pertanggungjawaban yang direkayasa oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku orang yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan adalah dengan mencantumkan nilai nominal pekerjaan yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dengan cara meminta kwitansi kosong namun sudah di stempel dan ditandatangani pemilik bengkel, yaitu Bengkel Las Usaha Bersama Tetapi nilai nominal yang di beli oleh PDAM Tirta Cahya Agung yang di wakili oleh terdakwa Djoke Hariyanto besarnya tidak sama/tidak sesuai dengan yang dibayarkan ke Bengkel Las Usaha Bersama (lebih kecil dengan yang tertera dalam kwitansi) Sedangkan untuk kwitansi maupun tanda tangan di bengkel wijaya dan Toko Mega Elektro  merupakan kwitansi dan tanda tangan dipalsukan, dimana yang memalsukan tanda tangan maupun kwitansi tersebut untuk kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM tahun 2016 sampai 2017 adalah saksi Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan Dan untuk yang memalsukan pada tahun 2018 sampai 2019 adalah terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kabag. Perawatan. Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kepada pihak ketiga, yaitu Bengkel Las Usaha Bersama, Bengkel Wijaya dan Mega Elektro dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2019, dengan nilai sebesar Rp 679.417.800 (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) terdapat selisih sebesar Rp 392.652.800 (Tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dibayarkan oleh PDAM Tirta Cahya Agung atau tidak dapat dipertanggungiawabkan. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCnTr2LCv8OJQJjIjb-RLEorasNrSJP_TXw0D4O1RoJbEEPObNL6tJmR8wPVt4d3WbNX6B44DlwNJmd_VhELQuVnk8lU3tXy7SpEKOsP4-kjqb6aN0DDwPkeT0xpoQLpJSzC7Fgd1avgA/s2048/IMG20201130123548.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCnTr2LCv8OJQJjIjb-RLEorasNrSJP_TXw0D4O1RoJbEEPObNL6tJmR8wPVt4d3WbNX6B44DlwNJmd_VhELQuVnk8lU3tXy7SpEKOsP4-kjqb6aN0DDwPkeT0xpoQLpJSzC7Fgd1avgA/w640-h360/IMG20201130123548.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, terhadap terdakwa Djoko Hariyanto selaku orang yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan dari tahun 2016 sampai dengan April 2018,  selain merekayasa dokumen usulan dan bukti pertanggungjawaban yang mencantumkan nilai nominal pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ternyata terdakwa Djoko Hariyanto juga membuat dokumen usulan biaya pembayaran gaji tenaga kerja (jadwal kerja) dan bukti pertanggungjawaban tentang biaya pembayaran gaji pegawai yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, yaitu dengan merekayasa nama-nama tukang yang bekerja, yang menerima gaji, jadwal pelaksanaannya, jumlah hari, gaji per hari, jumlah gaji dan tanda tangan masing-masing pekerja. Dimana kwitansi yang ditandatangani setiap pekerja, yang mencantumkan nominal gaji yang diterima, dibantah oleh orang yang namanya tercantum dalam kwitansi serta mengatakan bahwa itu adalah bukan tanda tangan dari yang bersangkutan, walaupun namanya benar adalah nama yang bersangkutan dikarenakan KTP yang dilampukas dalan dokumen usulan biaya hanya digunakan namanya seolah-olah sebagai pekerja/tukang Padahal mereka tidak bekerja dan tidak menerima upah dari PDAM. Adapun besaran biaya perawatan yang menggunakan pekerja/tukang yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2019 adalah sebesar Rp990.740.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto yang telah merekayasa dokumen usulan dan bukti perawatan yang menggunakan pihak ketiga (toko/bengkel) serta bukti kegiatan perawatan yang menggunakan pekerja/tukang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah khususnya dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tuta Keivia Perusahaan Yung Baik” dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) vang menyatakan : 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas Keadilan, kepatutan, dan manfuat unjuk masyarakat. 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap usulan pencairan anggaran yang diajukan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung yang ditunjuk oleh Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung Selanjutnya saksi Ismiati Binti Mukiran selaku Kasi Pembukuan membuatkan dokumen lembar telaah untuk mengetahui ketersediaan anggaran dengan kegiatan perawatan yang sudah dikerjakan dan yang akan dimintakan pencairan anggarannya oleh terdakwa Djoko Hariyanto Dimana lembar telaah tersebut dibuat setelah adanya usulan biaya dan setelah kegiatan tersebut selesai dikerjakan dan tidak dibuat di awal sebelum kegiatan dilakukan, mamun pengajuan usulan yang diajukan oten Kasi bengkel teknik atas kegiatan perawatan kadang-kadang tidak melampirkan daftar upah dan dari pihak ke tiga, sering tidak melampirkan bukti-bukti pendukung atau berkas pengajuan tidak lengkap. Sehingga saksi Ismiati Binti Mukiran selaku kasi pembukuan tidak melakukan pengujian dokumen bukti karena sering sudah melalui persetujuan Direktur Utama PDAM Tulungagung yaitu saksi Drs. Haryono, M.Si Sehingga Kabag. Keuangan dan bagian pembukuan dengan terpaksa menyetujui usulan biaya perawatan yang diajukan oleh Kasi Bengkel teknik yaitu terdakwa Djoko Hariyanto. Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Peluksanuan  standard operating procedure (SOP) PDAM Kab. Tulungagung yang menyatakan “Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapakan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kasi pembukuan menyerahkan Ketiga lembar voucher beserta dokumen Pendukunynya Kepada Kabag Keuangan dan Kabag. Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut” Serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM telaah ketersediaan anggaran seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dinyatakan pada point 3 bahwa “Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti permintaan pembelian (PP) tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan. Menandatangani keempat lembar PP dan mengembalikan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur yang membawahinya untuk meminta persetujuan Karena perbuatan dari terdakwa Djoko Hariyanto yang telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan yang bersumber dari dana hasil operasional tahun 2016 sampai dengan 2019 pada PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa Djoko Hariyanto sendiri sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk  kepentingan pribadi terdakwa. Berdasarkan keterangan Ahli PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung merupakan badan usaha milik daerah, sehingga dengan demikian dalam lingkup kekayaan daerah yang dipisahkan, yang pada prinsipnya merupakan sub bidang dari keuangan negara. Besarnya kerupian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara, dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara dalam hal ini kas perusahaan daerah BUMD. Menurut hukun keuangan Negara, perhitungan besaran kerugian Negara selalu dikaitkan dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan penyediaan dana dimaksud yang tertuang dalam anggaran Negara pendapatan, dan belanja Negara dalam hal ini APBD. Kerugian Negara kekurangan asset dapat terjadi antara lain, uang yang seharusnya di setor tidak disetor. Kekayaan yang seharusnya milik Negara tidak menjadi milik Negara atau dapat juga karena uang yang berada di kas Negara berkurang dengan mengacu pada definisi dimaksud Keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari kas Negara dalam hal ini kas BUMD. Dengan demikian perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau selidak-idaknya sekiar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemeliharaan/perawatan yang bersumber dari Dana Hasil  Operasional tahun 2016 sampai dengan 2019 pada PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung. Perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Primair atau Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen) </div></div>

News Tipikor “Bau Busuk” PDAM Tulungagung “Menguap”, Dirut Kebagian 80 Persen

#Ketua Majelis Hakim menyarankan agar Pjs. Dirut PDAM Tulungagung Drs. Windu Bijantara mempelajari BAP Perkara dugaan Korupsi dana perawata...

BERITAKORUPSI.CO

Nisan Radian, SH, Penasehat Hukum Terdakwa : Ada Tindak Pidana Dalam Modus Persidangan, Saya Akan Melaporkan Ke Bareskrim Polri

Dua Terdakwa Dugaan Korupsi TKD Sebesar Rp1.014 M Dituntut 5 Thn Penjara

“Bau Busuk” PDAM Tulungagung “Menguap”, Dirut Kebagian 80 Persen

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI