“Bau Busuk” PDAM Tulungagung “Menguap”, Dirut Kebagian 80 Persen

<p style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"> #Ketua Majelis Hakim menyarankan agar Pjs. Dirut PDAM Tulungagung Drs. Windu Bijantara mempelajari BAP Perkara dugaan Korupsi dana perawatan/pemeliharaan dan membatalkan untuk mendengar keterangannya di persidangan#</span></span><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfIMJvCD1KaM9fugWW50sXQh9KTyQj6_wUKqy86L6uOHbHZmtWWt6QCNLc-ChFAWiQK_hLs_okUWMusCxg9NVnQ7w_4L15y1Zb5fLFZ4_JS3iq4uasYcX_gV492aLTDkVA2VLEqi9eFvM/s2048/IMG20201130123728.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfIMJvCD1KaM9fugWW50sXQh9KTyQj6_wUKqy86L6uOHbHZmtWWt6QCNLc-ChFAWiQK_hLs_okUWMusCxg9NVnQ7w_4L15y1Zb5fLFZ4_JS3iq4uasYcX_gV492aLTDkVA2VLEqi9eFvM/w640-h360/IMG20201130123728.jpg" width="640" /></a> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>enin, 30 Nopember 2020, sidang perkara dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 dengan terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya kembali di gelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Anik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya yang diketuai DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH<br /></div><p style="text-align: justify;">Dalam persidangan kali ini tak jauh beda dengan persidangan pada pekan lalu yang semakin menarik perhatian, karena “bau busuk” di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung “menguap dan tak terbendung lagi”, walaupun dalam surat dakwaan JPU tak tak terungkap,  yaitu terkait aliran uang sebesar 80 persen ke mantan Dirut PDAM Kab. Tulungaung tahn 2020 - 2018, Drs. Haryono, M.Si maupun kepenggantinya Drs. Windu Bijantara selaku Pjs. Dirut PDAM Kab. Tulungaung sejak 2018 hingga sekarang.<br /><br />Selain itu, “menguap juga” terkait tanda tangan Dirut PDAM Kab. Tulungaung tahn 2020 - 2018, Drs. Haryono, M.Si di Voucher (dokumen bukti pengesahan untuk pembayaran kas) sebanyak 146 buah yang tidak sesuai nilai yang tercantum dengan pembayaran, dimana Dirut menandatanganinya terlebih dahulu</p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTVr8a0h8BrQbv4W7SEqFzzfEbpoUQf8E20Zlu3xAVoZm8fAERPaQXFdH322ozHUCWbG04qRKOUqGiV5kufulu-w8StBa6BJRMPWutSkheYhFsuPtLABkevmm3rvHu5GGUpL9FQqVkAZY/s2048/IMG20201130110656.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTVr8a0h8BrQbv4W7SEqFzzfEbpoUQf8E20Zlu3xAVoZm8fAERPaQXFdH322ozHUCWbG04qRKOUqGiV5kufulu-w8StBa6BJRMPWutSkheYhFsuPtLABkevmm3rvHu5GGUpL9FQqVkAZY/w640-h360/IMG20201130110656.jpg" width="640" /></a></div>Belum lagi “bau busuk yang menguap” terkait para pekerja Bengkel dan Las yang mengaku pada persidangan pekan lalu, yang mengatakan kepaada Majelis Hakim, tidak mengerjakan dan bukan sebagai pekerja Bengkel maupun Las, melainkan sebagai penjual Bunga. Dan Foto Copy KTP yang digunakan sebagai pelengkap dokumen adalah Foto Copy KTP masyarakat yang memasang pipa Air PDAM <br /><p></p><div style="text-align: justify;">Akibat “menguapnya bau busuk”  PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung di persidangan kali ini, udara sejuk yang keluar dari AC (Air Conditioner) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, bisa jadi terasa panas dingin dirasakan oleh saksi Drs. Haryono, M.Si selaku mantan Dirut (Diretur Utama) PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2010 hingga 2018, begitu juga dengan saksi Drs. Windu Bijantara selaku Pjs (Pejabat sementara) Dirut PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2018 hingga sekarang. <br /><br />Drs. Windu Bijantara dan Drs. Windu Bijantara dihadirkan oleh JPU Anik sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Djoko Hariyanto dalam  perkara dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020<br /><br />Mengapa ? Karena Kedua pejabat tertinggi di PDAM Tirta Cahya Agung selaku perusahaan milik Kabupaten Daerah Tulungagung (saksi Drs. Drs. Haryono, M.Si dan saksi Drs. Windu Bijantara), ternyata kebagian uang “haram” sebesar 80 persen dari selisih pembayaran anggaran kegiatan perawatan/pemeliharaan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sejak 2016 hingga 2019<br /><br />Hal ini disampaikan Majelis Hakim dalam persidangan (Senin, 30 Nopember 2020) kepada saksi Drs. Windu Bijantara dan saksi Drs. Haryono, M.Si.<br /><br />“Saudara selaku Dirut lama maupun yang baru, kebagian delapan puluh persen. Ini fakta yang terungkap dalam persidangan. Selisihnya memang tidak banyak kalau satu kegiatan tetapi ini banyak,” ucap Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />Apa yang disampiakan Majelis Hakim adalah sesuai fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan pekan lalu (Senin, 16 November 2020) maupun dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa Djoko Hariyanto.<br /><br />Dan bisa jadi, hal ini menjadi alasan Ketua Majelis Hakim yang menyarankan kepada terdakwa Djoko Hariyanto untuk mengajukan sebagai JC (Justice Collabolator) pada persidangan pekan lalu (Senin, 16 November 2020)<br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcoNzNGqxBEXrdQc3xVdlaHb7-eC3jhTu2GRKFj1rFvOme05kxmI-q3jwlBekO-mEA3E2Prlu24qE6ZUiFl11sI0VM5nZCN8IsxeaFcNJjSCLj9MInIRw0k9ZiHLHbD5JgZQJdNZxsaZo/s2048/IMG20201130114932.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcoNzNGqxBEXrdQc3xVdlaHb7-eC3jhTu2GRKFj1rFvOme05kxmI-q3jwlBekO-mEA3E2Prlu24qE6ZUiFl11sI0VM5nZCN8IsxeaFcNJjSCLj9MInIRw0k9ZiHLHbD5JgZQJdNZxsaZo/w640-h360/IMG20201130114932.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Karena saksi Drs. Windu Bijantara mengakui belum mempelajari dakwaan JPU terhadap terdakwa, Ketua Majelis Hakim memberikan pilihan kepada Drs. Windu Bijantara, apakah dilanjutkan untuk memberikan keterangan atau ditunda sambil memperlajari dakwaan tersebut. <br /><br />Drs. Windu Bijantara pun “memilih aman smentara” dengan memilih ditunda agar bisa mempelajari dakwaan, karena memang Drs. Windu Bijantara baru mejabat Pjs. Dirut PDAM Kab. Tulungagung pada November 2018 yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag (Kepala Bagian) Umum. Sementara kasus ini sudah ada sejak 2016 hingga 2019<br /><br />“Kalau begitu, ditunda dulu Yang Mulia,” kata saksi Drs. Windu Bijantara. Sementara saksi Drs. Haryono, M.Si tetap berlanjut dimintai keterangannya oleh JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa terutama oleh Majelis Hakim<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Drs. Haryono, M.Si menjelaskan, bahwa Kepala Bagian masing-masing Unit membuat laporan, dan yang merekap adalah Kabag Perencanaan<br /><br />“Lalu masuk ke Peremmcanaan, dari Perencanaan ke Keuangan. Dari Keuangan kemudian ke Perencaan baru pelaksanaan,” kata saksi Drs. Haryono, M.Si<br /><br />Ketua Majelis Hakim pun menjelaskan kepada saksi, bahwa Perencanaan tidak membuat rekap tetapi Dirut (saksi Drs. Haryono, M.Si) menandatangani Voucher<br /><br />“Saksi sebelumnya mengatakan tidak ada pekerjaan. Ada 146 Voucher yang saudara tandatangani terlebih dahulu. Dimana nilai yang tercantuk dengan yang dibayarkan tidak sama, ada selisih., tidak banyak kalau satu pekerjaan tapi ini banyak. Bengkel dan Las tidak pernah mengerjakan bahkan mereka itu pekerjaannya sebagai penjual bunga,” kata Ketua Majelis Hakim menjelaskan.<br /><br />Namun saksi Drs. Haryono, M.Si terlihat bingung. Sehingga Ketua Majelis Hakim menyebutkan kalau saksi terkena “PDI (Penurunan Daya Ingat” dan faktu “U (Usia)”<br /><br />Saksi Drs. Haryono, M.Si semakin “panas dingin” saat Dua anggota Majelis Hakim, Emma Elliany, SH., MH dan Dr. Lufsiana, SH., MH juga mencerca saksi<br /><br />“Prasetyo Budi selaku Kabag Perencanaan mengatakan tidak pernah ada perencanaan. Sebelum pekerjaan, ada rapat?,” kata anggota Majelis Hakim Emma sambil bertanya. Namun dijawab saksi bahwa tidak tau ada proyek fiktif dan mark up.<br /><br />Anggota Majelis Hakim Emma Elliany, SH., MH juga membeberkan fakta persidangan sebelumnya terkait aliran uang sebesar 80 peren ke Dirut. Namun saksi mengatakan tidak terima<br /><br />Anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana melanjutkan, “Pernah membuat perencanaan. Tidak ada perencenaan, itu keterangan saksi sebelumnya”.<br /><br />Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH menjelaskan kepada saksi, “Di usia seperti ini seharusnya saudara di rumah bersama keluarga, tapi saudara ada disini. Tidak enak makan, tidurpun tidak nyenyak. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcieDP0YqJd_-BDm4L3AAzB_e4rnzPO2_aXysYSOfMUxUnOMGvPEjvhopfFEJnxlssh1rcnIvoDUUPrJHr1lljAOaXpmauu-wC-KvlqMWwOmIBzwGreS_qJrEP4rIqPDqy9VhpxMlO_Co/s2048/IMG20201130114458.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcieDP0YqJd_-BDm4L3AAzB_e4rnzPO2_aXysYSOfMUxUnOMGvPEjvhopfFEJnxlssh1rcnIvoDUUPrJHr1lljAOaXpmauu-wC-KvlqMWwOmIBzwGreS_qJrEP4rIqPDqy9VhpxMlO_Co/w640-h360/IMG20201130114458.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Saudara tanggungjawab tandatangan saudara di Voucher tersebut? Ada 146 Voucher,” tanya Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH. Dan dijawab saksi “Tanggungjawb”<br /><br />“Dengan segala resiko?,” tanya Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH kemudian, namun saksi hanya “membisu seribu bahasa”.<br /><br />Ketua Majelis Hakim pun kembali memerintahkan saksi Drs. Haryono, M.Si dan Drs. Windu Bijantara untuk hadir kembali pada persidangan pekan depan (Jumat, 4 Desember 2020) dan menjelaskan lebih jelas lagi teerkait kasus “lenyapnya” dana kegiatan perawatan/pemeliharaan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sejak 2016 hingga 2019 sebesar Rp1.3 milliar<br /><br />Ketua dan anggota Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk menghadirkan Kedua saksi (Drs. Haryono, M.Si dan Drs. Windu Bijantara) pada hari Jumat, 4 Desember 2020 dan membawa bukti dokumen<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan kali ini, ada yang menjadi pertanyaan. Yaitu, apakah mantan Dirut PDAM Kab. Tulungagung ini akan menjadi tersangka beriktnya?. Atau akan terseret juga dalam kasus dugaan Korupsi dana MBR (Masyarakat Berpenghasilan Renndah) sebesar Rp50 milliar yang saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Tulungagung?<br /><br />Kasus dugaan Korupsi dana MBR (Masyarakat Berpenghasilan Renndah) sebesar Rp50 milliar yang saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Tulungagung disampaikan JPU Anik dalam persidangan maupun kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, dan disingung juga dalam pemberitaan di media ini pada pemberitaan sebelumnya<br /><br />“Ya, sudah masuk dalam tahap penyidikan. Saya salah satu Jaksa penyidiknya,” kata JPU Anik kepada beritakorupsi<br /><br />JPU Anik menjelaskan, bahwa penyidik Kejari Tulungagung juga memeriksa “AR” selaku Ketua Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kab. Tulungagung yang kabarnya dekat dengan salah seorang anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP. Dan menurut pengakuan “AR” kepada beritakorupsi.co, bahwa suaminya adalah anggota TNI AD berpangkat Kolonel yang pernah menjabat di Surabaya<br /><br />Namun beritakorupsi.co tidak bisa lagi menghubungi nomor HP “AR” sejak kasus Bupati Tulungagung Sahri Mulyo dan Kepala Dinas PU diadili dan divonis piadana penjara sebagai terdakwa Korupsi Suap di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah tertangkap tangan KPK pada Juni 2018 lalu.<br /><br />Seperti yang diberitaka sebelumnya. Bahwa terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung Sejak 20 Juli 2011 s/d 09 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM.TA/24/KEP/502 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung<br /><br />Kemudian pada Januari 2018 – April 2018 (selama 4 bulan), terdakwa ditugaskan sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Bagian (Kabag)  Perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung berdasarkan surat tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung Nomor : 821/01/502/2018 tanggal 03 Januari 2018<br /><br />Dan pada tanggal 9 April 2019 - sekarang, terdakwa Djoko Hariyanto menjabat sebagai Kepala Bagian Perawatan PDAM Tita Cahya Agung Kab. Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Nomor : PDAM.TA/14/KEP/502 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB09chpYmsmIhY86d7pNS6utBOQ86ncSr5z4JyxZMThOAxTaIMrJJwrPY6PpXc6BLs67TXWRK3_wgjEBG2fXrn1Q4sYa44rMMXWBIV0H02D9KpgGcDqpgrAjLalrOxpbvivExd_JBvIn8/s2048/IMG20201130114449.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB09chpYmsmIhY86d7pNS6utBOQ86ncSr5z4JyxZMThOAxTaIMrJJwrPY6PpXc6BLs67TXWRK3_wgjEBG2fXrn1Q4sYa44rMMXWBIV0H02D9KpgGcDqpgrAjLalrOxpbvivExd_JBvIn8/w640-h360/IMG20201130114449.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d bulan Februari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PDAM  Tita Cahaya Agung Kab. Tulungagung di Jalan Panglima Sudirman No 12 Tulungagung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nouror 46 jalnm 2009 teniang Pengaditan Tungak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, terdakwa sebagai Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan sejak April 2018 s/d sekarang pada PDAM Tirta Cahya Agung yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan,<br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni : 1. Tidak pernah membuat dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat oleh bagian perawatan dalam melaksanakan kegiatan perawatan. <br /><br />Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kubupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa : Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum,; a. Kabag perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan teknik, ; b. Kabag perawatan menyampaikan laporan secara periodik dan untuk Prosedur Emergency,; c. Kabag perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency baik yang telah selesai dikerjakan maupun yang sementara dikerjakan,; d. Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan<br /><br />2. Selalu melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan hanya berdasarkan instruksi/perintah Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung tanpa berdasarkan dokumen perencanaan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa ; Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum didahului oleh disposisi,  yaitu Kabag perawatan memelihara dan menindaklanjuti sesuai dengan disposisi, dan untuk Prosedur Emergency didahului dengan adanya berkas dari Kabag Perencanaan<br /><br />Kemudian Kabag perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas, dan bersama dengan program kerja survey, meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan<br /><br />3. Dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan, telah menggunakan uang pribadi/sendiri untuk membuyar kegiatan pemeliharaar/perawatan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang menyatakan bahwa ; Perkiraan Uang Muka Kerja yaitu “ke dalam perkiraan uang muka kerja ini dibukukan pembayaran uang muka untuk kegiatan operasi rutin yang dibayarkan melalui pegawai PDAM dan akan diperhitungkan secara definitif berdasarkan bukti-bukti pengeluaran.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSf9J4mD7Pfn7msTFnmyD0K9OkEJRfL5ZsA3LMujMrFdrGVpZuNJdX5fJ3XTRNeZ7cQ4GsmOA-ianSkZq1V6kP6xaq-OtjK1PBZAz6JM7t6RzimSPB_EpDcw7Gjr8Y5AJVzrTyGOMgbi8/s639/IMG20201116104411_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSf9J4mD7Pfn7msTFnmyD0K9OkEJRfL5ZsA3LMujMrFdrGVpZuNJdX5fJ3XTRNeZ7cQ4GsmOA-ianSkZq1V6kP6xaq-OtjK1PBZAz6JM7t6RzimSPB_EpDcw7Gjr8Y5AJVzrTyGOMgbi8/w640-h360/IMG20201116104411_1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rincian uang muka kerja diklasifikasikan seperti uang muka operasi, perjalanan dinas, pengobatan dan lain-lain. Dan dalam prosedur pembayaran dengan kas kecil Unit kerja yang memerlukan, mengajukan dokumen permintaan pembayaran kas kecil seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Faktur/Bon Pembelian mendadak dan sebagainya kepada Kepala unit kerja yang memerlukan tersebut untuk diteruskan  kepada Direksi/Pejabat yang ditunjuk setelah disetujui, selanjutnya diserahkan kepada pemegang kas kecil.”<br /><br />4. Membuat bukti pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengajukan pencairan dengan merekayasa bukti dukung. Sehingga bukti yang dibuat dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan Peraruran Pemerimah Nomor : 54 Tahun 2617 tentang Badan Usaha Milik Daerah khususnya dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa ; “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : <br /><br />a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundung-undungan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan. Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br />b. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diperranggungjawabkan.”<br /><br />5. Mengajukan usulan pencairan anggaran secara tidak lengkap namun pengajuan pencairan tetap dapat dicairkan, sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabunaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/060/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan bahwa ; Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahannya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada.<br /><br />Selanjutnya voucher disiapakan rangkap 3 untuk dokumen yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya Kasi pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher beserta dokumen pendukungnya kepada Kabag Keuangan, dan Kabag. Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut, selanjutnya diteruskan ke Dirut<br /><br />Serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM telah ketersediaan anggaran,  seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, sebagaimana dinyatakan pada point 3 bahwa ; “Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti permintaan pembelian (PP) tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan. Menandatangani keempat lembar PP dan mengembalikan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya<br />diserahkan kepada Direktur yang membawahinya untuk meminta persetujuan.<br /><br />Sehingga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumikan selaku Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan sebagai Kepala Bagian Perawatan sejak April 2018 s/d sekarang pada PDAM Tirta Cahya Agung yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)<br /><br />Sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dilaakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiibd-FyGh8VBvoIkKNS8SmVBKzp2DTLq13nCumh2_I9SBkgjgxE0TlSS5zQ8Ksz9ZSR4nSHYB_vj3kP6rBTylYg3RFpAMXNda842IkWjuzZ2CkcpaDl2n7BKRnZuecoQPrM9zthvxMPg/s639/IMG20201116105541.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiibd-FyGh8VBvoIkKNS8SmVBKzp2DTLq13nCumh2_I9SBkgjgxE0TlSS5zQ8Ksz9ZSR4nSHYB_vj3kP6rBTylYg3RFpAMXNda842IkWjuzZ2CkcpaDl2n7BKRnZuecoQPrM9zthvxMPg/w640-h360/IMG20201116105541.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1984 tanggal 8 Februari 1984 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012, yang mana sejak berdiri PDAM Tirta Cahya Agung telah menerima dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal pemeriniah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung, dimana penyertaan modal pemerintah daerah Tulungagung pada PDAM adalah sebesar Rp9.759.980.090 (Sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)<br /><br />2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 6 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Tulungagung pada PDAM Tulungagung adalah sebesar Rp 71.040.016.722 (tujuh puluh satu milyar empat puluh juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).<br /><br />3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 14 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung adalah sebesar Rp121.233.289.869.11 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen).<br /><br />Bahwa struktur organisasi dan tata kelola kerja PDAM Tulungagung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 628 Tahun 1994 tanggal 29 April 1994 adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tulungagung adalah Drs. Haryono, M.Si yang menjabat sejak tanggal 8 April 2010 dan berakhir pada tanggal 3 Apri 2014, selanjutnya telah diperpanjang sampai dengan tanggal 3 April 2018.<br /><br />Dan pada tanggal 8 April 2018 s/d 8 Oktober 2018, Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung hanya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Dan pada tanggal 31 Desember 2019, Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung dijabat oleh Pejabat sementara yaitu Drs. Windu Bijantara<br /><br />Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama PDAM dibantu oleh 2 (dua) Direktur, yakni Direktur Umum dan Direktur Teknik, namun dalam pelaksanaanya jabatan Direktur Umum dan Direktur Teknik tersebut tidak ada yang mengisi atau tidak ada yang menjabat. Sehingga Direktur Utama langsung membawahi 7 (tujuh) orang kepala bagian, yaitu : 1. Kepala Bagian Keuangan, 2. Kepala Bagian Umum, 3. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, 4. Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi, 5. Kepala Bagian Perawatan, 6. Kepala Bagian Perencanaan dan 7. Kepala Bagian Produksi.<br /><br />3. Kepala Cabang yang terdiri dari 12 (Dua belas), yaitu 1. Cabang Tulungagung, 2. Cabang Ngunut, 3. Cabang Sendang, 4. Cabang Karangrejo, 5. Cabang Sumbergempol, 6. Cabang Rejoiangan, 7. Cabang Campurdarai, 8. Cabang Bandung, 9. Cabang Pagerwojo, 10. Cabang Kauman, 11. Cabang Gambiran dan 12. Cabang Gondang.<br /><br />Penciapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :<br /><br />1. RKAP Tahun 2016 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 24 Februari 2016.<br />2. RKAP tahun 2917 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 11 Januari 2017<br />3. RKAP tahun 2018 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati  Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 11 Januari 2018.<br />4. RKAP tahun 2019 telah disetujui oleh Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati  Tulungagung sesuai Berita Acara Pengesahan tanggal 25 Januari 2019.<br /><br />Adapun rincian anggaran biaya PDAM “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung menurut Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Tahun 2016. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.304.706.981,94,; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp641.664.700,80,; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp654.546.708,18,; biaya administrasi umum sebesar Rp8.799.824.972,84,; biaya penusutan sebesar Rp3.625.000.000,84. Total sebesar Rp15.025.743.364,60<br />2. Tahun 2017. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.340.366.671,49 ; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp646.791.216,48 ; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp885.312. 448,93 ; biaya administrasi umum sebesar Rp8.022.723.391,11 ; biaya penusutan sebesar Rp3. 800.040.004,84. Total sebesar Rp14.695.233.732,84<br />3. Tahun 2018. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.103.862.076,23; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp1.016.774.086,94; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp958.018.272,32; biaya administrasi umum sebesar Rp7.977.308.885; biaya penusutan sebesar Rp4.238.010.133,72. Total sebesar Rp15.338.973.454,42<br /><br />4. Tahun 2019. Biaya Instlasi perpompaan sebesar Rp1.580.232.474,05; biaya Instlasi pengolahan sebesar Rp1.213.854.561,49; biaya transmisi dan distribusi sebesar Rp1.032.388.651,01; biaya administrasi umum sebesar Rp8.311.185.799,74; biaya penusutan sebesar Rp4.652.466,79 ; Total sebesar Rp16.790.127.933.<br /><br />1. Biaya Instlasi perpompaan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp5.329.168,71<br />2. biaya Instlasi pengolahan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp3.519.084.565,71<br />3. biaya transmisi dan distribusi tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp3.530.266.080,44<br />4. biaya administrasi umum tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp33.111.043.048,91<br />5. biaya penusutan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp16.360.516,19<br />Total sebesar Rp61.850.078.484,96<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4-D0csikjXQ8hDaQSkwCav1vut8CgIkW-6hmwbSqDVB2ERi28I6Re399ZthqTlRtCXjhAX0PY7BWJ7AkUyRz9lu1kT0nlO0QzzFiNSxAQxJ3fUtiiJ7AKLFiJHw3DMjCOQkGl9KgwOIE/s639/IMG20201116105027.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4-D0csikjXQ8hDaQSkwCav1vut8CgIkW-6hmwbSqDVB2ERi28I6Re399ZthqTlRtCXjhAX0PY7BWJ7AkUyRz9lu1kT0nlO0QzzFiNSxAQxJ3fUtiiJ7AKLFiJHw3DMjCOQkGl9KgwOIE/w640-h360/IMG20201116105027.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dari anggaran biaya PDAM “Tirta Cahya Agung” tersebut diatas, alokasi untuk anggaran biaya pemeliharaan/perawatan menurut Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Biaya Instalasi Perpompaan tahun 2016 Rp10.600.000,; tahun 2017 Rp18.600.000,; tahun 2018 Rp18.600.000,; tahun 2019 Rp22.960.000. Total Rp70.760.000<br />2 Biaya Instalasi Pengolahan tahun 2016 Rp34.500.000,; 2017 Rp54.100.000,; 2018 Rp70.100.000,; 2019 Rp70.100.000. Total Rp228.800.000,00<br />3. Biaya Transmisi dan Distribusi tahun 2016 Rp690.958.516.00,; 2017 Rp121.383.700,; 2018 Rp167.852.528,; 2019 Rp180.381.144. Total Rp221.341.144<br />4. Biaya Administrasi umum tahun 2016 Rp 104.580.000,; tahun 2017 Rp135.900.000,;  tahun 2018 Rp152.400.000,; tahun 2019 Rp162.930.000. Total Rp556.210.000<br /><br />Selain anggaran biaya pemeliharaan/perawatan yang  langsung dibayarkan  seperti  tersebut diatas, terdapat juga kegiatan pemeliharaan/perawatan yang dikapitalisasi yaitu  menggunakan anggaran  dari rekening asset tetap/investasi<br /><br />Bahwa terdakwa Djoko Hariyanto dalam kegiatan Perawatan/Pemeliharaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya Agung” Tulungagung adalah selaku Kasi Bengkel Teknik di PDAM Kab. Tulungagung sejak 20 Juli 2011 s/d 09 April 2018, yang mana terdakwa diangkat sebagai Kasi Bengkel Teknik PDAM berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung dengan Nomor : PDAM.TA/24/KEP/ 502 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung, yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kasi Bengkel Teknik adalah berikut :<br /><br />1. Melaksanakan perbaikan terhadap meter air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menerima Gan menyerahkan meweran air yang akan /sudah diperbaiki kepada/dari seksi pergudangan. 3. Melaksanakan perbaikkan terhadap barang / peralatan teknik yang akan atau sudah diperbaiki kepada / dari seksi pergudangan. 4. Menerima dan menyerahkan barang / peralatan teknik yang akan / sudah diperbaiki kepada / Jati seksi pergudangan. 5. Melaksanakan pemeliharaan, penyimpan dan pengawasan dari inventarisasi barang / peralatan perbengkelan yang ada.<br /><br />Selain menjabat sebagai Kasi Bengkel Teknik di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya Agung” Tulungagung, terdakwa Djoko Hariyanto juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Perawatan PDAM “Tirta Cahya Agung” Tulungagung sejak Januari 2018 s/d April 2018, yang mana dasar terdakwa menjabat adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 821/01/502/2018 tanggal 03 Januari 2018<br /><br />Kemudian setelah menjadi Plt. Kepala Bagian Perawatan, terdakwa Djoko Hariyanto ditetapkan sebagai Kepala Bagian Perawatan secara definilf berdasarkan Surai Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Nomor : PDAM.TA/14/KEP/502 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA CAHYA AGUNG” Kabupaten Tulungagung tanggal 09 April 2018<br /><br />Tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Bagian Perawatan adalah sebagai berekut ; 1. Mengurus perbekalan material dan perawatan teknik. 2. Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Memelihara dan memperbaiki segala peralatan teknik. 4. Memmbanu memberikan saran-saran serta perimbangan kepada Direktur Utama. 5. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.<br /><br />Sesuai Keputusau Direktur Utama PDAM Kab. Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung, prosedur bagian perawatan sebelum mengajukan kegiatan perawatan yang bersifat rutin dan emergency adalah sebagai berikut:<br /><br />1. Prosedur Perawatan Teknik dan Umum. (1) Kabag. perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan teknik. (2) Kabag. perawatan menetapkan petugas pemeliharaan dan menyusun surat tugas untuk melaksanakan pemeliharaan. (3) Petugas lapangan menerima surat tugas dan melaksanakan monitoring terhadap bagian weknik dan umum sesuai dengan surat tugas. (4) Kabag. perawatan menyampaikan laporan secara periodik. (5) Kabag. perawatan memelihara dan menindaklaniuti sesuai dengan disposisi.<br /><br />2. Prosedur Emergency. (1) Kabag. perencanaan menerima laporan dan data-data pekerjaan yang diusulkan secara emergency, baik pada saat pelaksanaan pekerjaan masih berlangsung maupun segera setelah selesainya pekerjaan dilaksanakan. (2) Kabag. perencanaan melakukan penelitian untuk bahan pertimbangan perlu tidaknya dilakukan survey lapangan atau tidak. (3) Kabag. perencanaan menyusun program kerja survey pekerjaan emergency untuk pekerjaan yang nilainya dianggap periu untuk dilakukan survey. (4) Kabag. perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas dan bersama dengan program kerja survey meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan. (5) Kabag. perencanaan meneruskan surat tugas dan program kerja yang telah disciujut Kabag. Tekuk kec peiugas japangan unjuk dilaksanakan. (6) Kasi perencanaan melaksanakan survey dan menyusun laporan hasil survey beserta gambar lokasi yang diperlukan dan menyerahkan ke Kabag perencanaan. (7) Kabag. perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency, baik yang tciah scicsai dikerjakan maupun yang scmcnuara dikerjakan. (8) Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan. (9) Kabag. perencanaan menerima gambar situasi lapangan (as built drawing) dan laporan pemakaian bahan dan biaya lainnya dari subbagian yang mengerjakan proyek secara emergency, seicjah selesainya pekerjaan secara keseluruhan. (10) Kabag. perencanaan membandingkan fisik proyek dengan rencana yang dibuat sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheWJJbZWom-6AlW7RAa3sGxCbllacxNe43A7Tx2pK5QHgN0_v7XmcyLJvrlBFNxD-IlkpnTI98-OwXVI1NmQArgJSkHZM4jHglI2MKskXA-aq6QmmXTwuhW_6_TXu4Iz8Yq-w8siGmoxQ/s2048/IMG20201130123620.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheWJJbZWom-6AlW7RAa3sGxCbllacxNe43A7Tx2pK5QHgN0_v7XmcyLJvrlBFNxD-IlkpnTI98-OwXVI1NmQArgJSkHZM4jHglI2MKskXA-aq6QmmXTwuhW_6_TXu4Iz8Yq-w8siGmoxQ/w640-h360/IMG20201130123620.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sesuai Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/9502/2012 tanggal 14 Marei 2012 Tentang Pelaksanaan Sundar Operating   Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung, prosedur pembayaran dan pencairan  kegiatan perawatan di PDAM “Tirta Cahya Agung” adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya disiapakan voucher (V) rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kasi Pembukuan menyerahkan ketiga lembar voucher (V) beserta dokumen Pendukungnya Kepada Kabag Keuangan.<br /><br />2. Kabag. Keuangan mencocokan oucher dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga lembar voucher tersebut, selanjutnya diteruskan ke Dirut. 3. Seician voucher diseiuju/ ditandatangani oleh Direkiur Utama diserahkan kepada Kasi Kasi Kas Pembayaran untuk dibuatkan cek pembayaran.<br /><br />4. Kasi Kas Pembayaran menyerahkan cek dan ketiga lembar Voucher (V) kepada Kabag Keuangan dan diteruskan kepada Direktur Utama. 5. Setelah cek/voucher ditandatangani oleh Direktur Utama selanjutnya dicairkan dan dibuikan kepada yang meneiuua yang sebelumnya menandatangani usulan tersebut (yang membuat usulan/bagian atau cabang yang mempunyai kegiatan).<br /><br />Sesuai denganKeputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang antara lain tentang Prosedur (SOP). dijelaskan jika Prosedur Reparasi dan Pemeliharaan Aktiva Tetap adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Kepala urusan pemeliharaan, setelah menerima barang yang diserahkan oleh petugas gudang dan/atau barang-barang yany digunakan oleh pejabat yang bertanggung jawab dan/atau informasi mengenai bangunan yang perlu diperbaiki, memeriksa kondisi fisik barang/bangunan tersebut. Sebelum membuat perintah kerja meyakini terlebih dahulu berdasarkan dokumendokumen yang ada, apakah barang/bangunan tersebut masih dalam garansi pemeliharaan.<br /><br />2. Jika dari hasil pengaman fisik ternyata perbaikan tidak dapa dikerjakan oleh PDAM sendiri, mengajukan usul untuk perbaikan di luar. Usulan ini diajukan kepada Direktur Teknik dan Produksi untuk mendapatkan persetujuan. Perbaikan di luar berlaku prosedur melalui order pembelian seperti halnya pada pembelian barang.<br /><br />3. Jika perbaikan dapat dilakukan oleh PDAM sendiri, menyiapkan Perintah Kerja (PK) dalam 2 tangkap dengan memberikan uraian pekerjaan yang akan dilakukan, taksiran biaya dan waktu penyelesaian. Selanjutnya menandatangani PK dan meneruskan lembar ke 1 kepada Kepala Unit Kerja yang menangani perencanaan teknik untuk diperiksa, lembar ke 2 kepada petugas gudang atau pejabat yang bertanggung jawab atas peralatan/bangunan tersebut sebagai bukti bahwa barang/bangunan tersebut telah diterima untuk diperbaiki.<br /><br />4. Kepala unit kerja yang menangani perencanaan teknik setelah menerima PK lembar ke-1 dari Kepala Urusan Pemeliharaan, memberi nomor perintah kerja dan jika pekerjaan harus diprioritaskan memberi keterangan “segera” dalam PK. Memeriksa taksiran biaya dan merevisi jika perlu setelah mendiskusikannya dengan Kepala urusan perneliharaan. Memberi Puraf pada PK lembar 1 dan meneruskannya kepada Direktur Teknik untuk mendapatkan persetujuan. Menerima kembali PK lembar ke 1 yang telah disetujui oleh Direktur Teknik dan meneruskannya kepada Kepala Urusan Pemeliharaan untuk dilaksanakan.<br /><br />5. Kepala urusan pemeliharaan menerima kembali PK yang telah disetujui oleh kepala unit Kerja yang menangani perencanaan teknik Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal diperlukan bahan perlengkapan untuk pengerjaanya membuat Bukti permintaan dan Pengeluaran Bahan dalam rangkap 2 untuk diteruskan kepada petugas gudang setelah mendapat persetujuan dari Direktur Teknik.<br /><br />6. Secara berkala memeriksan PK-PK yang telah selesai dan sedang dalam proses untuk mengetahui apakah ada pekerjaan yang terlambat penyelesaian Perintah kerja yang telah dikerjakan dari masih dalam proses dan disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang menangani perencanaan teknik dan Konstruksi untuk diperiksa.<br /><br />7. Barang yang telah selesai diperbaiki harus diperiksa terlebih dahulu oleh kepala unit kerja yang menangani teknik sebelum diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab atas  pemakaian barang tersebut. Jika perbaikan dilakukan di bengkel luar, setelah diperiksa dibuatkan Laporan Penerimaan Barang sebagai dasar pembayaran kepada rekanan.<br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84jvGpGhIMJRNlBXVtz78gGOqIQlJZcs0_paDw0dS6_k4nldRUh2vVJ_lgAFBkcepa0e7cNaIxb5VjboxWUyB6R9epzRor9WHUHrJ6noDhBtrqi2V8nTNIkrDN97M-RYZVJqMcx9fI1c/s639/IMG20201113104629.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84jvGpGhIMJRNlBXVtz78gGOqIQlJZcs0_paDw0dS6_k4nldRUh2vVJ_lgAFBkcepa0e7cNaIxb5VjboxWUyB6R9epzRor9WHUHrJ6noDhBtrqi2V8nTNIkrDN97M-RYZVJqMcx9fI1c/w640-h360/IMG20201113104629.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik  Daerah, Pasal 92 ayat (1) ; bawa Pengaurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sedangkan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa : Pasal 2: Ruang lingkup keuangan daerah meliputi point e, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah: <br /><br />Dan pasal 4: Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br />Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perawatan / pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang dilaksanakan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak Januari 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung, ternyata ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten  Tulungagung<br /><br />Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akutansi PDAM dan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahaya Agung Kab. Tulungagung ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Dalam melaksanakan kegiatan perawatan / pemeliharaan di PDAM Tira Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, ternyata tidak pernah dibuat dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat baik oleh bagian perawatan maupun oleh bagian perencanaan termasuk untuk kegiatan rutin dan emergency dalam hal ini tidak ada dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan prakteknya dalam pelaksanaan kegiatann perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung adalah hanya berdasarkan instruksi lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan tahun 2019 yakni Drs. Windu Bijantara,<br /><br />Dalam instruksi lisan tersebut, saksi Drs. Haryono, M.Si maupun saksi Drs. Windu Bijantara memerintahkan terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung untuk bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan tersebut tanpa melibatkan bagian perencanaan untuk membuat dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto yang tetap melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tanpa adanya dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan dan hanya berdasarkan perintah lisan saja jelas bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor. PDAM.TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung. yaitu:<br /><br />a. Untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum: Kabag perawatan secara berkala menyusun rencana pemeliharaan tekniks Kabag perawatan menyampaikan laporan secara periodik,<br />b. Untuk Prosedur Emergency: Kabag perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara emergency, baik yang telah selesai dikerjakan maupun yang sementara dikerjakan, Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran dan Biaya beserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yang bersangkutan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyOaaVzSwaAdZJbFdZ8MQs3jzgabctD8v_G8loJF0dvy4LX6QPmZZYzNjYj35x_saWpF-LZW7AXd3eOM6zCe95n74gOV2CUjDAG8d7eV6zzqGjdwlboEYzcMABkfJnxq7IFNBv94DLOqQ/s639/IMG20201113094939.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyOaaVzSwaAdZJbFdZ8MQs3jzgabctD8v_G8loJF0dvy4LX6QPmZZYzNjYj35x_saWpF-LZW7AXd3eOM6zCe95n74gOV2CUjDAG8d7eV6zzqGjdwlboEYzcMABkfJnxq7IFNBv94DLOqQ/w640-h360/IMG20201113094939.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Karena tidak ada dokumen perencanaan kegiatan yang dibuat baik oleh bagian perawatan maupun bagian perencanaan dalam kegiatan perawatan/pemeliharaaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019, maka terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak Januari 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan hanya berdasarkan instruksi/perintah lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung yang mana untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 di jabat oleh saksi Drs. Haryono, M.Si dan untuk tahun 2019 dijabat oleh saksi Drs. Windu Bijantara.<br /><br />Oleh karena itu, perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto jelaslah bertentangan dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM.TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pelaksanaan Standar Operating Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Tulungagung yang menyatakan, “Bahwa untuk Prosedur Perawatan Teknik dan Umum didahului oleh disposisi, yaitu Kabag perawatan memelihara dan menindakilanjuti sesuai dengan disposisi, dan untuk Prosedur Emergency didahului dengan adanya berkas dari Kabag Perencanaan. <br /><br />Kabag perencanaan menetapkan petugas yang akan melakukan survey dan meyusun konsep surat tugas dan bersama dengan program kerja survey, meneruskan ke Kabag Teknik untuk mendapatkan persetujuan”.<br /><br />Bahwa setelah melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017. 2018 dan 2019, terhadap semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan perawatan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selalu ditalangi atau menggunakan uang pribadi dari Kabag. Perawatan yaitu saksi Prasetyo Budi maupun uang terdakwa sendiri selaku Kasi Perawatan Teknik. Sehingga sama sekali tidak ada menggunakan anggaran PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung.<br /><br />Setelah selesai kegiatan perawatan/pemeliharaan, terdakwa Djoko Hariyanto baru mengajukan anggaran ke PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung untuk mengganti biaya atau uang yang sudah dikeluarkan secara pribadi oleh saksi Prasetyo Budi ataupun uang yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah  Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang menyatakan :<br /><br />a. Perkiraan “Uang Muka Kerja” yaitu “ke dalam perkiraan uang muka kerja ini dibukukan pembayaran-pembayaran uang muka untuk kegiatan operasi rutin yang dibayarkan melalui  pegawai PDAM dan akan diperhitungkan secara definitif berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. Rincian uang muka kerja diklasifikasikan seperti uang muka operasi, perjalanan dinas, pengobatan dan lain-lain.”<br /><br />b. Prosedur pembayaran dengan kas kecil, bahwa “Unit kerja yang memerlukan, mengajukan dokumen permintaan pembayaran kas kecil seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Fuktur/Bon pembelian mendadak dan sebagainya kepada kepala unit kerja yang memerlukan tersebut untuk diteruskan kepada Direksi/Pejabat yang ditunjuk setelah disetujui, selanjutnya diserahkan kepada pemegang kas kecil.”<br /><br />Setelah kegitan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan, selanjutnya terdakwa Djoko Hariyanto membuat bukti pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengajukan pencairan yang mana dokumen usulan dan bukti pertanggungjawaban yang dijadikan dasar untuk mengajukan pencairan tersebut di buat dengan merekayasa bukti dukung<br /><br />Sehingga bukti yang dibuat/dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<br /><br />Adapun bukti pertanggungjawaban yang direkayasa oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku orang yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan adalah dengan mencantumkan nilai nominal pekerjaan yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dengan cara meminta kwitansi kosong namun sudah di stempel dan ditandatangani pemilik bengkel, yaitu Bengkel Las Usaha Bersama<br /><br />Tetapi nilai nominal yang di beli oleh PDAM Tirta Cahya Agung yang di wakili oleh terdakwa Djoke Hariyanto besarnya tidak sama/tidak sesuai dengan yang dibayarkan ke Bengkel Las Usaha Bersama (lebih kecil dengan yang tertera dalam kwitansi)<br /><br />Sedangkan untuk kwitansi maupun tanda tangan di bengkel wijaya dan Toko Mega Elektro  merupakan kwitansi dan tanda tangan dipalsukan, dimana yang memalsukan tanda tangan maupun kwitansi tersebut untuk kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM tahun 2016 sampai 2017 adalah saksi Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan<br /><br />Dan untuk yang memalsukan pada tahun 2018 sampai 2019 adalah terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kabag. Perawatan.<br /><br />Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kepada pihak ketiga, yaitu Bengkel Las Usaha Bersama, Bengkel Wijaya dan Mega Elektro dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2019, dengan nilai sebesar Rp 679.417.800 (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) terdapat selisih sebesar Rp 392.652.800 (Tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dibayarkan oleh PDAM Tirta Cahya Agung atau tidak dapat dipertanggungiawabkan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCnTr2LCv8OJQJjIjb-RLEorasNrSJP_TXw0D4O1RoJbEEPObNL6tJmR8wPVt4d3WbNX6B44DlwNJmd_VhELQuVnk8lU3tXy7SpEKOsP4-kjqb6aN0DDwPkeT0xpoQLpJSzC7Fgd1avgA/s2048/IMG20201130123548.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCnTr2LCv8OJQJjIjb-RLEorasNrSJP_TXw0D4O1RoJbEEPObNL6tJmR8wPVt4d3WbNX6B44DlwNJmd_VhELQuVnk8lU3tXy7SpEKOsP4-kjqb6aN0DDwPkeT0xpoQLpJSzC7Fgd1avgA/w640-h360/IMG20201130123548.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, terhadap terdakwa Djoko Hariyanto selaku orang yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan dari tahun 2016 sampai dengan April 2018,  selain merekayasa dokumen usulan dan bukti pertanggungjawaban yang mencantumkan nilai nominal pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ternyata terdakwa Djoko Hariyanto juga membuat dokumen usulan biaya pembayaran gaji tenaga kerja (jadwal kerja) dan bukti pertanggungjawaban tentang biaya pembayaran gaji pegawai yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, yaitu dengan merekayasa nama-nama tukang yang bekerja, yang menerima gaji, jadwal pelaksanaannya, jumlah hari, gaji per hari, jumlah gaji dan tanda tangan masing-masing pekerja.<br /><br />Dimana kwitansi yang ditandatangani setiap pekerja, yang mencantumkan nominal gaji yang diterima, dibantah oleh orang yang namanya tercantum dalam kwitansi serta mengatakan bahwa itu adalah bukan tanda tangan dari yang bersangkutan, walaupun namanya benar adalah nama yang bersangkutan dikarenakan KTP yang dilampukas dalan dokumen usulan biaya hanya digunakan namanya seolah-olah sebagai pekerja/tukang<br /><br />Padahal mereka tidak bekerja dan tidak menerima upah dari PDAM. Adapun besaran biaya perawatan yang menggunakan pekerja/tukang yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2019 adalah sebesar Rp990.740.000 (Sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto yang telah merekayasa dokumen usulan dan bukti perawatan yang menggunakan pihak ketiga (toko/bengkel) serta bukti kegiatan perawatan yang menggunakan pekerja/tukang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah khususnya dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tuta Keivia Perusahaan Yung Baik” dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) vang menyatakan :<br /><br />1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas Keadilan, kepatutan, dan manfuat unjuk masyarakat.<br /><br />2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Terhadap usulan pencairan anggaran yang diajukan oleh terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung yang ditunjuk oleh Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung<br /><br />Selanjutnya saksi Ismiati Binti Mukiran selaku Kasi Pembukuan membuatkan dokumen lembar telaah untuk mengetahui ketersediaan anggaran dengan kegiatan perawatan yang sudah dikerjakan dan yang akan dimintakan pencairan anggarannya oleh terdakwa Djoko Hariyanto<br /><br />Dimana lembar telaah tersebut dibuat setelah adanya usulan biaya dan setelah kegiatan tersebut selesai dikerjakan dan tidak dibuat di awal sebelum kegiatan dilakukan, mamun pengajuan usulan yang diajukan oten Kasi bengkel teknik atas kegiatan perawatan kadang-kadang tidak melampirkan daftar upah dan dari pihak ke tiga, sering tidak melampirkan bukti-bukti pendukung atau berkas pengajuan tidak lengkap.<br /><br />Sehingga saksi Ismiati Binti Mukiran selaku kasi pembukuan tidak melakukan pengujian dokumen bukti karena sering sudah melalui persetujuan Direktur Utama PDAM Tulungagung yaitu saksi Drs. Haryono, M.Si<br /><br />Sehingga Kabag. Keuangan dan bagian pembukuan dengan terpaksa menyetujui usulan biaya perawatan yang diajukan oleh Kasi Bengkel teknik yaitu terdakwa Djoko Hariyanto.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tulungagung Nomor : PDAM. TA/06/SKEP/502/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Peluksanuan  standard operating procedure (SOP) PDAM Kab. Tulungagung yang menyatakan “Kasi Pembukuan menerima usulan dari bagian dan cabang yang sudah dilampiri dengan pendukungnya dan meneliti keabsahaanya serta mencocokkan dengan anggaran yang ada.<br /><br />Selanjutnya disiapakan voucher rangkap 3 untuk dokumen yang yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kasi pembukuan menyerahkan Ketiga lembar voucher beserta dokumen Pendukunynya Kepada Kabag Keuangan dan Kabag. Keuangan mencocokan V dan dokumen pendukung sebelum menandatangani ketiga voucher tersebut selanjutnya diteruskan ke Dirut”<br /><br />Serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM telaah ketersediaan anggaran seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dinyatakan pada point 3 bahwa “Kepala unit kerja yang menangani anggaran meneliti permintaan pembelian (PP) tersebut untuk memastikan bahwa barang yang diminta telah dianggarkan. Menandatangani keempat lembar PP dan mengembalikan kepada unit kerja yang memerlukan untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur yang membawahinya untuk meminta persetujuan<br /><br />Karena perbuatan dari terdakwa Djoko Hariyanto yang telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan yang bersumber dari dana hasil operasional tahun 2016 sampai dengan 2019 pada PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa Djoko Hariyanto sendiri sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk  kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Berdasarkan keterangan Ahli PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung merupakan badan usaha milik daerah, sehingga dengan demikian dalam lingkup kekayaan daerah yang dipisahkan, yang pada prinsipnya merupakan sub bidang dari keuangan negara.<br /><br />Besarnya kerupian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara, dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara dalam hal ini kas perusahaan daerah BUMD.<br /><br />Menurut hukun keuangan Negara, perhitungan besaran kerugian Negara selalu dikaitkan dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan penyediaan dana dimaksud yang tertuang dalam anggaran Negara pendapatan, dan belanja Negara dalam hal ini APBD.<br /><br />Kerugian Negara kekurangan asset dapat terjadi antara lain, uang yang seharusnya di setor tidak disetor. Kekayaan yang seharusnya milik Negara tidak menjadi milik Negara atau dapat juga karena uang yang berada di kas Negara berkurang dengan mengacu pada definisi dimaksud<br /><br />Keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari kas Negara dalam hal ini kas BUMD. Dengan demikian perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau selidak-idaknya sekiar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-43/PW13/5/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemeliharaan/perawatan yang bersumber dari Dana Hasil  Operasional tahun 2016 sampai dengan 2019 pada PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung.<br /><br />Perbuatan terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Primair atau Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor “Bau Busuk” PDAM Tulungagung “Menguap”, Dirut Kebagian 80 Persen

 #Ketua Majelis Hakim menyarankan agar Pjs. Dirut PDAM Tulungagung Drs. Windu Bijantara mempelajari BAP Perkara dugaan Korupsi dana perawata...

»

Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui, Kwitansi Palsu

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaS-8FZl39mlvk0DYSDJcdK1L-7ML5NskrrC_b8LuwwE_52htLqLcUUGd9hCfcnjZSg-4DEOl6GxwVBxIkX9rjC5dYjm9LUDwI6ZuW3JjpM1oB8eURk2M1diNnzkp33f4RSLAl_ok4Nzo/s2048/IMG20201116132904.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaS-8FZl39mlvk0DYSDJcdK1L-7ML5NskrrC_b8LuwwE_52htLqLcUUGd9hCfcnjZSg-4DEOl6GxwVBxIkX9rjC5dYjm9LUDwI6ZuW3JjpM1oB8eURk2M1diNnzkp33f4RSLAl_ok4Nzo/w640-h360/IMG20201116132904.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 16 Nopember 2020, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya, kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi dugaan Korupsi pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri (PN)  Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019,  dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di PN Trenggalek tahun 2018 – 2019 dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah)<br /><br />Persidangan kali ini berbeda dari persidangan-persidangan sebelumnya. Karena persidangan kali ini, JPU Rendy Bahar Putra dan Dody Novalita yang juga selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek menghaditkan langsung Kedua terdakwa. Sedangkan sebelumnya adalah melalui Sidang Vidio Conference (Vicon), dimana Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui layar Vicon dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kab. Trenggalek<br /><br />Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo adalah mendengarkan keterangan saksi mahkota atau sesama terdakwa saling bersaksi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Zinur Ridlo selaku Penasehat Hukum terdakwa Chrisna Nur Setyawan dan Widya Aris Susanti selaku Penasehat Hukum terdakwa Riawan<br /><br />Kepada Majelis Hakim, terdakwa Chrisna Nur Setyawan selaku Sekretaris PN Trenggalek dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengakui Kwitansi yang diperlihatkan oleh JPU Dody adalah Kwitansi palsu<br /><br />“Ia itu palsu,” jawab terdakwa Chrisna<br /><br />Kwitansi yang dimaksud adalah terkait Kwitansi pembayaran dalam kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri (PN)  Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019,  dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di PN Trenggalek tahun 2018 – 2019<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga : Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya</span></span><br /></p><p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLVDGwzJvRaZSWvflmTIKqD2LjCvfn1uo3MSE38hp-rYAds48X8r9A_vVoGnHEvewZ8X52n-DipKS5tNYCJxcixlV6MEXVhhEUCQ2kNgN4MgPoWkKeB-A6lssBbJl7oT0QZgkJWC4qElA/s639/IMG20201019131854.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLVDGwzJvRaZSWvflmTIKqD2LjCvfn1uo3MSE38hp-rYAds48X8r9A_vVoGnHEvewZ8X52n-DipKS5tNYCJxcixlV6MEXVhhEUCQ2kNgN4MgPoWkKeB-A6lssBbJl7oT0QZgkJWC4qElA/w640-h360/IMG20201019131854.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">LBH ‘Rakyat Trenggalek’, rs. Pujihandi, SH., MH<br /></td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;">Namun JPU Rendy Bahar Putra dan Dody Novalita termasuk Majelis Hakim sempat merasa jengkel atas jawaban terdakwa Chrisna Nur Setyawan yang berbelit-belit saat ditanya tentang perlu tidaknya MoU dalam SPK maupun pembayaran honor LBH ‘Rakyat Trenggalek’ selaku petugas Pos Bakum PN Trenggalek<br /><br />Awalnya terdakwa mengatakan, bahwa MoU tidak diperlukan. Namun dalam SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditandatangani terdakwa Chrisna Nur Setyawan selaku PPK menyebutkan ‘berdarkan MoU’<br /><br />“Kalau Cuma anggaran dua puluh juta, itu tidak diperlukan,” jawab terdakwa enteng<br /><br />“Kalau anda mengatakan MoU tidak diperlukan, mengapa dalam SPK menybutkan ‘berdasakan MoU?,” tanya JPU Dody. <br /><br />“Cuma dua puluh juta. Satu rupiahpun kalau itu uang negara, itu sama dengan Korupsi. kalau itu uang pribadi saudara ya nggak apa-apa,” lanjut JPU Rendy<br /><br />Terdakwapun tak dapat bekelit dan akhirnya mengakui bahwa MoU diperlukan. “MoU kita perlukan,” jawab terdakwa dengan suara terdengar meneteskan air mata hingga beberapakali saat menjawab pertanyaan JPU<br /><br />Anehnya. BPKP Perwakilan Provinsi saat dihadirkan sebagai ahli auditor dalam penghitungan kerugian negara dalam kasus perkara ini menyebutkan, bahwa pembayaran oleh pihak PN kepada LBH ‘Rakyat Trenggalek’ adalah sah karena ada SPK dan SPM.<br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa ‘lahir’ SPK (surat perintah kerja) dan SPM (surat perintah membayar) dari pihak PN terhadap LBH ‘Rakyat Trenggalek’ sementara tidak ada MoU atau kerjasama antara PN yang ditanda tangani Ketua PN dengan Ketua LBH ‘Rakyat Trenggalek’ yang ditanda tangani Drs. Drs. Pujihandi, SH., MH?<br /><br />Namun ada yang masih misteri, yaitu tandatangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Agus Ariyanto, SH dalam MoU dengan LBH ‘Rakyat Trenggalek’. Sebab Ketua PN Trenggalek Agus Ariyanto, SH, kepada Majelis Hakim saat dihadirkan sebagai saksi menjelaskan, tidak pernah menandatangani MoU dengan  LBH ‘Rakyat Trenggalek’ tahun 2018 dan 2019.<br /><br />Lalu siapa ‘makhluk’ yang membubuhkan tandatangan dalam MoU antara PN Trenggalek dengan LBH ‘Rakyat Trenggalek’ ? Sebab terdakwapun tidak mengetahui siapa yang menanda tanganinya saat ditanya oleh Majelis Hakim.  <br /><br />“Saudara jujur aja. Itu sudah jelas palsu ada hasil labnya (laboratorium), dan saksi sudah kita periksa,” kata anggota Majelis Hakim Emma Elliany. Namun terdakwa tetap mengatakan tidak mengetahuinya.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat mata anggaran di PN Trenggalek untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per taahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga : Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?</span></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIKKyZKsP4-dpjNOuZKq6qvRId7uKQthHnL9eobIuoLLZ1ntX0rYpSTaMgKVRtPde4e6YqYhn8FPYVlbrx4G1u9AALhRK7Nm-1zSYxsdU61gMO5Drq497_frc46-uWR66WbWmqsZCIl8g/s2048/IMG20201116131550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIKKyZKsP4-dpjNOuZKq6qvRId7uKQthHnL9eobIuoLLZ1ntX0rYpSTaMgKVRtPde4e6YqYhn8FPYVlbrx4G1u9AALhRK7Nm-1zSYxsdU61gMO5Drq497_frc46-uWR66WbWmqsZCIl8g/w640-h360/IMG20201116131550.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Dody memperlihatkan dokumen SPK</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : 1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek<br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga : Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan<br /></span></span><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /></div><div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgctdEWdCSWa31OUBMehw37km43D6QxSmvJyFZqiDtEu6_-rs_QAdGSadwJfBRR5FJNuMYvIn4vJ9wy4DFDxvn7JkOzjC1iodz3vzBGiSqecR_EWf3Z1DWMTDUJ1NNoD0ZtS3UOUwvAAe0/s2048/IMG20201116131609.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgctdEWdCSWa31OUBMehw37km43D6QxSmvJyFZqiDtEu6_-rs_QAdGSadwJfBRR5FJNuMYvIn4vJ9wy4DFDxvn7JkOzjC1iodz3vzBGiSqecR_EWf3Z1DWMTDUJ1NNoD0ZtS3UOUwvAAe0/w640-h360/IMG20201116131609.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Dody memperlihatkan dokumen MoU<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br /><br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br /><br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /><br />Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /> Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM-B7oFJ0krVgYv2qBfH-fDdC9_E9mfGEPwzICl9b7WAa4h9wSXRFzxuqX1UzB1F8y93z2CWeqglSwlaG9wesd0WunWVYTo3m9gzZLEiaUTZjog-e3TLJc-ZtsmMyDY0iPproiAZCQc28/s2048/IMG20201116125424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM-B7oFJ0krVgYv2qBfH-fDdC9_E9mfGEPwzICl9b7WAa4h9wSXRFzxuqX1UzB1F8y93z2CWeqglSwlaG9wesd0WunWVYTo3m9gzZLEiaUTZjog-e3TLJc-ZtsmMyDY0iPproiAZCQc28/w640-h360/IMG20201116125424.jpg" width="640" /></a></div>Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />“Sehingga dana cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019,” kata JPU saat membacakan dakwaannya<br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui, Kwitansi Palsu

BERITA KORUPSI .CO – Senin, 16 Nopember 2020, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek bersama Majelis Hakim Pen...

»

Dirut dan Kabag PDAM Tulungagung “Terlibat” Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp Rp1.359.392.800?

<p style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Ketua Majelis Hakim menyarakan terdakwa Djoko Hariyanto unuk mengajukan sebagai JC (Justice Collabolator) dalam perkara dugaan Korupsi sebesar Rp1.359.392.800 terkait kegiatan pemeliharaan/perawatan di PDAM Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019# <span style="font-size: small;"><span style="color: black;">  </span></span></b></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></b></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuj2EXt-UzkmPv-F-hXLCKipHLyDMAgVfq15xSF1Ix2xm2ndrup9pP9kvJEWT7rL4QHNjYNp0rNGApA_U2efUW3Y3hR0U1ZszwYYLrGpbqalerAu1Sr85cst2yiB__4x128QUI31z5nck/s2048/IMG20201116104411_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuj2EXt-UzkmPv-F-hXLCKipHLyDMAgVfq15xSF1Ix2xm2ndrup9pP9kvJEWT7rL4QHNjYNp0rNGApA_U2efUW3Y3hR0U1ZszwYYLrGpbqalerAu1Sr85cst2yiB__4x128QUI31z5nck/w640-h360/IMG20201116104411_1.jpg" width="640" /></a></span></b></span></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 16 Nopember 2020, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya, menggelar sidang lanjutan perkara dugaan Korupsi kegiatan pemeliharaan/perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.359.392.800 dengan terdakwa Djoko Hariyanto Bin Alm. Sumiran selaku Kasi (Kepala Seksi) Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya.<br /><br />Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo adalah mendengarkan keterangan 9 orang saksi sebagai pekrja ‘fiktif’ yang dihadirkan JPU Agus Tri Radityo ke muka persidangan  dihadapan Majelis Hakim yang diketuai DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH<br /><br />Dalam persidangan ini ada yang menarik perhatian, karena terungkap fakta baru baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa Djoko Hariyanto. Hal ini tak jauh dari dugaan masyarakat seperti yang diberitakan sebelumnya terkait adanya keterlibatan pihak lain. Siapa pihak lain itu ?<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para saksi mengakui bahwa tanda tangan dalam dokumen sebagai bukti yang diperlihatkan JPU dihapan Majelis Hakim tidak diakui saksi. Para saksipun saat itu diminta oleh Majelis Hakim untuk membuat tandatangan dikertas yang telah disediakan di meja Majelis Hakim<br /></span></span></span></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhniYTrkFT0Zu1CXtg9VCtAnSKNrgABQTG24IejI04Afu0lUyVRiHG0dwcKTxkn7eGRhXrnvtweWQoUdODKpIopDm1ZiThSl5KoqJgrtSHvmDO2xBzWg66tTusZfRo2P6qHYvLMtCgIeHw/s639/IMG20201113104629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhniYTrkFT0Zu1CXtg9VCtAnSKNrgABQTG24IejI04Afu0lUyVRiHG0dwcKTxkn7eGRhXrnvtweWQoUdODKpIopDm1ZiThSl5KoqJgrtSHvmDO2xBzWg66tTusZfRo2P6qHYvLMtCgIeHw/w640-h360/IMG20201113104629.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> Terdakwa Djoko Hariyanto</span></span></span></span></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">Nah, disinilah yang menarik. Karena pengakuan para saksi inilah yang tidak dibantah oleh terdakwa. Bahkan yang lebih menariknya, saat terdakwa Djoko Hariyanto mengungkap keterlibatan Direktur Utama (Dirut) PDAM yang lama maupun yang baru yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan kemudian tahun 2019 digantikan Drs. Windu Bijantara<br /></p><p style="text-align: justify;"><br />“Atas perintah Pimpinan (Dirut),” kata terdakwa Djoko Hariyanto menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH terkait kegiatan pekerjaan pemeliharaan/perawan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung sejak tahun 2016 hingga 2019 yang melibatkan pekerja ‘fiktif’.<br /><br />Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH pun ingin tahu siapa nama Dirut yang dimaksud terdakwa Djoko Hariyanto. “Siapa nama Dirutnya?”. Tanya Ketua Majelis Hakim dan dijawab terdakwa dengan menyebutkan nam Drs. Haryono, M. Si, dan dan Drs. Windu Bijantara<br /><br />“Yang lama Pak Haryono dan yang sekarang Pak Windu,” jawab terdakwa.<br /><br />Pengakuan terdakwa Djoko Hariyanto tidak hanya disitu saja. Melainkan keterlibatan Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan tahun 2016 sampai 2017 yang memalsukan dokumen. <br /><br />“Yang memalsukan itu mantan Kabag saya tahun 2016 dan 2017,” kata terdakwa. Ketua Majelis Hakimpun ingin tahu siapa nama Kabag (Kepala Bagian) yang dimaksudkan terdakwa.<br /><br />“Siapa namanya, masih ada (aktif) sekarang?” tanya Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />“Namanya Prasetyo Budi Santoso, masih ada,” jawab terdakwa.<br /></p><p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga : Diduga Korupsi Rp1.3 M, Kasi Bengkel Teknik PDAM Tulungagung Diadili</span></span><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvti3PMSD1mo7uaJUlsGiSF1MGg61kf2ZrSSkyUFRDdAS7ZhZef-qmq4ufiH8KpFm2DpH_NbAKEOSi6Cwdf2Qz47LjkdYlym8-TSMyNxpQ5aGT7Vefy1qZuE7kCssICLss-4M6Jl5wW2g/s2048/IMG20201116105027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvti3PMSD1mo7uaJUlsGiSF1MGg61kf2ZrSSkyUFRDdAS7ZhZef-qmq4ufiH8KpFm2DpH_NbAKEOSi6Cwdf2Qz47LjkdYlym8-TSMyNxpQ5aGT7Vefy1qZuE7kCssICLss-4M6Jl5wW2g/w640-h360/IMG20201116105027.jpg" width="640" /></a>Setelah terdakwa Djoko Hariyanto mengungkap keterlibatan Dirut dan Kabag PDAM, Ketua dan anggota Majelis Majelis Hakim menyarakan agar terdakwa mengajukan sebagai JC (Justice Collabolator) dalam perkara yang menjeratnya, agar terdakwa lebih berani mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dengan mendapatperlindungan hukum sesuai peraturan perungan-undangan yang berlaaku<br /></div><p style="text-align: justify;">Ada yang menggelitik dalam persidangan kali ini, yaitu pengakuan terdakwa Djoko Hariyanto terkait keterlibatan Dirut PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung,  Drs. Haryono, M. Si, dan dan Drs. Windu Bijantara serta keterlibatan Prasetyo Budi Santoso selaku Kabag. Perawatan PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai 2017 tidak jauh beda dengan isi surat Dakwaan JPU.<br /><br />Dalam isi surat dakwaan JPU menngatakan, tidak ada dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan sebelum melakukan suatu pekerjaan termasuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dan prakteknya, dalam pelaksanaan kegiatan perawatan/pemeliharaan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung, hanya berdasarkan instruksi lisan dari Direktur Utama PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Drs. Haryono, M. Si, dan tahun 2019 yakni Drs. Windu Bijantara<br /><br />Dalam instruksi lisan tersebut, lanjut JPU membacakan dakwaannya, saksi Drs. Buryono, M.Si maupun saksi Drs. Windu Bijantara memerintahkan terdakwa Djoko Hariyanto selaku Kasi Bengkel Teknik PDAM Kab. Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan sebagai Kepala Bagian (Kabag) Perawatan (sejak April 2018 s/d sekarang) pada PDAM Tirta Cahya Agung untuk bertanggungjawab melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan tersebut tanpa melibatkan bagian perencanaan untuk membuat dokumen usulan/rekomendasi dari pimpinan.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFIRhktS31ZaYcqx8e_08cGfLSzTQq3gOfXsS13dffsuSsULJoz9qoA9jacmrcaol4TsLBZAt9diewJIOkS4qEnOEwpzZOg7J0OtGaYhKLWKFXeYg7hqDE20rn_WhXTMdE1UT1T34_uk8/s2048/IMG20201116105541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFIRhktS31ZaYcqx8e_08cGfLSzTQq3gOfXsS13dffsuSsULJoz9qoA9jacmrcaol4TsLBZAt9diewJIOkS4qEnOEwpzZOg7J0OtGaYhKLWKFXeYg7hqDE20rn_WhXTMdE1UT1T34_uk8/w640-h360/IMG20201116105541.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah. kalau kegiatan pekerjaan pemeliharaan/peratwan di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung yang dikatakan tanpa ada dokumen usulan/rekomendasi termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena atas perintah Pimpinan (Dirut), apakah hanya terdakwa Djoko Hariyanto yang diadili ? <br /><br />Apakah terdakwa Djoko Hariyanto punya kuasa untuk menolak perintah pimpinan? Bukankah bawahan harus patuh dan loyal kepada pimpinan? Apakah hanya terdakwa Djoko Hariyanto yang melaksanakan perintah pimpinan sekalipun perintah itu ‘dianggap salah’?.<br /><br />Apakah hanya terdakwa Djoko Hariyanto yang demikian atau masih banyak “Djoko Hariyanto-Djoko Haroyanto” lain diberbagai Instansi/lembaga pemerintahan yang melakukan hal yang sama?<br /><br />Pertanyan selanjutnya dalah, apakah kedua pimpinan tertinggi di Perusahaan milik daerah Kab. Tulungagung itu lepas dari tanggung jawab hukum karena sebagai pejabat tertinggidi PDAM? <br /><br />Lalu bagaimana dengan Prasetyo Budi Santoso? Apakah keterlibatan pemalsuan oleh mantan Kabag Perawatan di PDAM Kab. Tulungagung itu menjadi tanggungjawab terdakwa Djoko Hariyanto karena sebagai bawahan ? Apakah perbuatan pimpinan menjadi tanggungjawab bawahan?<br /><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0TvPtNhhCcYiW3W0M3CIQNc5DrITb1Xqg-Wbwtq5OvHTXdHoqQ5lFjOtGoUp1ShhB-crJVSZIN40fd8LE9ILVoDAaGRKaRD16bj3QToUb1h8oHz2ifb8FN3wX4CRF9Em7vL1vLGOobWA/s639/IMG20201113094918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0TvPtNhhCcYiW3W0M3CIQNc5DrITb1Xqg-Wbwtq5OvHTXdHoqQ5lFjOtGoUp1ShhB-crJVSZIN40fd8LE9ILVoDAaGRKaRD16bj3QToUb1h8oHz2ifb8FN3wX4CRF9Em7vL1vLGOobWA/w640-h360/IMG20201113094918.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan yang tak kalah menariknya dari kasus ini adalah issu yang beredar dan yang diterima dari sumber beritakorupsi.co adalah, terkait proyek fiktif di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2015 – 2018.<br /><br />Sumber menyebutkan, bahwa pada tahun 2018 dan 2019, Kejari Tulungagung sudah pernah memanggil dan memeriksa beberapa saksi selaku pemilik CV (perusahaan) termasuk si “AK” selaku Ketua Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Indonesia) Kab. Tulungagung yang diduga terlibat dalam proyek ‘fiktif’ di PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung tahun 2015 – 2018.<br /><br />“Tahun 2018 dan 2019, Kejari Tulungagung sudah pernah memanggil saksi, ada 6 orang pemilik bendera (CV) yang dipinjam bederanya diperiksa termasuk “AR” Ketua Aspekindo. Mereka di BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata sumber kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Senin, 16 November 2020 sekira pukul 21.30 WIB <br /><br />Lebih lanjut sember menjelaskan, “Itu proyek tahun 2015 sampai 2018. Setiap tahun ada anggaran dari APBN sebesar Satu koma Sembilan M (maksudnya, 1,9 milliar rupiah). Saya juga tidak tahu, apakah mereka itu akan dipanggil saksi untuk perkara ini, saya tidak tahu,” kata sumber mejelaskan<br /><br />Terkait hal ini, beritakorupsi.co belum mendapat tanggapan dari Kejari Tulungung karena saat beritakorupsi.co menghubungi Kasi Pidsus Kejari Tulungung melalui telopon selulernya tak dapat terhubung.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH6Xqa-wTo66_DEhHcM6GmSNeuGKnlrtuv1Wv7BNqhXVkqFU-CbNYj4a0mDODLyJDtGvwqrPsVE28sHTa00qyG1lG-rEqq900CR8eCVUMBzojyI1XUH5frRgqcf4ADSjzWE7mSR4ZqZ-M/s639/IMG20201113094805.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH6Xqa-wTo66_DEhHcM6GmSNeuGKnlrtuv1Wv7BNqhXVkqFU-CbNYj4a0mDODLyJDtGvwqrPsVE28sHTa00qyG1lG-rEqq900CR8eCVUMBzojyI1XUH5frRgqcf4ADSjzWE7mSR4ZqZ-M/w640-h360/IMG20201113094805.jpg" width="640" /></a></div>Sebenarnya masih ada kasus Korupsi yang “hilang” di Kejari Tulungangung, yaitu kasus Korupsi dana PSSI Kab. Tulungagung yang bersumber dari APBD Kab. Tulungagung TA 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp532 juta<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Tulungagung sudah menyeret 2 (dua) pengurus PSSI Cabang Kab. Tulungagung ke Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kurun waktu yang berbeda. Pada tahun 2012, Aang yang saat itu menjabat sebagai bendahara PSSI Tulungagung dan kemudian tahun 2014, Edy T selaku Sekretaris PSSI Cabang Kab. Tulungagung. Keduanyapun sudah divonis pidana penjara, bahkan sudah selesai menjalani hukumuannya<br /><br />Lalu apa yang “hilang” di Kejari Tulungagung?. Yaitu keterlibatan Ketua PSSI Cabang Kab. Tulungangung yang juga Ketua DPRD Kab. Tulungagung saat itu, yakni Supriyono. <br /><br />Supriyono selaku Ketua dan Edy (Sekretaris) PSSI Cabang Kab. Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka Korupsi dana PSSI Cabang Kab. Tulungagung oleh penyidik Kejari Tulungagung berdasaran Sprindik Kepala Kejaksaan Negeri Tulugagung Nomor : Print-02/0.527/Fd.1/11/2012 dan Nomor : Print-03/0.5.27/Fd.1/11/2012<br /><br />Anehnya, dari 2 tersangka, hanya Edy yang diseret ke Pangadilan Tipikor Surabaya dan sudah divonis pidana penjara. Bahkan Edy sudah selesai menjalani hukumannya. Lalu kemana tersangka Supriyono ? <br /><br />Sementara Supriyono diadili dan dihukum (Vonis) 8 tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya bukan kasus dana PSSI, melainkan kasus Korupsi Suap uang ‘Ketuap Palu’ APBD Kab. Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar 4 milliar rupiah lebih yang ditangani KPK. Dan saat ini, terdakwa Supriyono masih mencari ‘selamat’ ke Mahkamah Agung RI<br /><br />Nama Supriyono di Kabupaten Tulungagung sudah tak asing lain. Bahkan nama Supriyono ‘sangat ditakuti’ di Kabupaten Tulungagung. Karena selain Ketua DPRD dan Ketua DPC PDIP Kab. Tulungagung, nama Supriyono bersama adiknya Suharminto disebu-sebut sebagai “Powerful” di Kabupaten Tulungagung<br /><br />Lalu adakah hubungan “Powerful” Supriyono dengan “hilangnya” berkas  di Kejari Tulungagung dalam kasu Korupsi dana PSSI Cabang Kab. Tulungagung yang menyeret Supriyono sebagai tersangka?<br /><br />Begitu juga dengan kasus pengerusakan meja dan memecahkan Toples Nastar yang ada diatasnya yang dilakukan oleh Suharminto selaku anggota DPRD Kab. Tulungung serta memecahkan Botol Bir di Pendopo Kabupaten yang dibawanya bersama temannya saat menemui Bupati Tulungagung, pada Jumat, 29 Mei 2020<br /><br />Ini salah satu kasu yang unik dan menarik. Dimana salah satu anggota DPRD sebagai Dewan yang terhormat “dianggap benar” saat melakukan tindakan tak terpuji dengan cara merusak milik pemerintah.<br /><br />Karena Suharminto lolos dari jeratan hukum. Sebab penyidik Polres Tulungagung tidak menetapkan Suharminto sebagai tersangka. Melainkan temannyalah yang menjadi tersangka tunggal. <br /><br />Lucunya lagi, Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia justru memblokir Nomor WhastApp beritakorupsi.co karena menanyakan hal itu.<br /><br />Pertanyaannya terkait kasus ini, salakah masyarakat yang melakukan pengerusakan milik pemerintah terlebih di dalam lingungan kantor pemerintah? Kalau dianggap salah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengapa perbuatan Suharminto tidak dianggap salah ? Apakah karena anggota Dewan?. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Dirut dan Kabag PDAM Tulungagung “Terlibat” Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp Rp1.359.392.800?

#Ketua Majelis Hakim menyarakan terdakwa Djoko Hariyanto unuk mengajukan sebagai JC (Justice Collabolator) dalam perkara dugaan Korupsi sebe...

»