Sidang PK Terpidana Korupsi Dwi Tri Nurcahyono (mantan Kadis PU Pemkot Pasuruan) Ditunda

<p></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkmL1P-4iB-umrf2PgthbvLr8IYIG9R87Ie6QwL60RIC-20N47-5SA3Y4SKM-0EucK3IEVD9Q7_D4067ZUERiEbLh2COIPKU5Z_EcUXLcWyGtE1sSVP5LZJl3CY0_2aUxj3n8U1O6eNR8/s2048/IMG20201019132944.jpg"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkmL1P-4iB-umrf2PgthbvLr8IYIG9R87Ie6QwL60RIC-20N47-5SA3Y4SKM-0EucK3IEVD9Q7_D4067ZUERiEbLh2COIPKU5Z_EcUXLcWyGtE1sSVP5LZJl3CY0_2aUxj3n8U1O6eNR8/w640-h360/IMG20201019132944.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;"> Foto dari depan, terpidana Dwi Tri Nurcahyono dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Mesak Abbet Neggo Taloim (Obby) dan Dewo Widyarto</div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Penasehat Hukum terpidana, Mesak Abbet Neggo Taloim (Obby) : </b>“Alasan kita PK adalah putusan MA kepada Setyono (mantan Wali Kota Pasuruan yang sudah berstatus terpidana)” -<b><br /></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Senin, 19 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menunda sidang PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan terpidana 5 (lima) tahun penjara Dwi Tri Nurcahyono mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Pasuruan melalui Tim Penasehat Hukumnya, Dewo Widyarto dan Mesak Abbet Neggo Taloim atau Obby <br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Junda Sidoarjo, diketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliani, SH., MH yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Arif Suhermanto dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)<br /></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFjrQoe0ZIOepqzFokSKi1dfhpRf4el1D-i0rKdjmL70TOEDkczbSHoul80JEr1PMouTNzvxQ9ouVvB-WiLJjKGkxJCRGQtC_IUbzwCgUXvJOwrdhoBkFaWMZKK_otoPyHbsSoMC7nLg8/s2048/IMG20201019133109.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFjrQoe0ZIOepqzFokSKi1dfhpRf4el1D-i0rKdjmL70TOEDkczbSHoul80JEr1PMouTNzvxQ9ouVvB-WiLJjKGkxJCRGQtC_IUbzwCgUXvJOwrdhoBkFaWMZKK_otoPyHbsSoMC7nLg8/w640-h360/IMG20201019133109.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK<br /></td></tr></tbody></table>Alasan Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH menunda persidangan ini, karena 2 (dua) terpidana dalam Nomor perkara yang sama yaitu Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto sama-sama mengajukan PK, sehingga Ketua Majelis Hakim perlu untuk berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya agar sidang perkara PK kedua terpidana disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama<br /><br />“Ini kan ada dua terpidana dalam perkara yang sama, dan sama-sama mengajukan PK, yaitu Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto. Karena ini perkara yang sama, saya akan berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan supaya ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama. Jadi kita tunda dulu persidangan ini sampai tanggal dua Nopember (2 Nopember 2020.Red),” ucap Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />“Ia, maksudnya Majelis Hakim tadi, supaya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama. Karena inikan perkara yang sama dengan terpidana Wahyu Tri Hardianto,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co di ruang sidang sesaat setelah persidangan usai<br /><br />Hal itupun lebih jelaskan oleh Ketua Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co sebelum meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><span style="color: red;"><br />Baca juga : Puluhan Asosiasi Konstruksi Terlibat Penyuapan Wali Kota Pasuruan<span style="color: black;"> </span></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYB4euWGlrco15aHLHDSBVSX0XZ4fQTg_b7DnUDXwA5HAbr9Cg3K10t0AynNxMwoQvAZCewFu8PAzm1JEo9DD8hC-BHGnRo5nRn2RUx2bpXX3-6i88ZhsF6xDNTn9xz2RqiTvnN445dm4/s400/B.+Dwi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYB4euWGlrco15aHLHDSBVSX0XZ4fQTg_b7DnUDXwA5HAbr9Cg3K10t0AynNxMwoQvAZCewFu8PAzm1JEo9DD8hC-BHGnRo5nRn2RUx2bpXX3-6i88ZhsF6xDNTn9xz2RqiTvnN445dm4/w640-h640/B.+Dwi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Dok. BK<br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="color: black;">Sementara, alasan PK yang diajukan oleh terpidana 5 tahun penjara Dwi Tri Nurcahyono melalui Tim Penasehat Hukumnya adalah berdasarkan putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI terhadap terpidana Setyono (mantan Wali Kota Pasuruan). Hal itu disampaikan salah satu Penasehat Hukum terpidana yaitu Mesak Abbet Neggo Taloim atau Obby kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Menurut Obby, putusan MA terhadap terpidana Setyono adalah dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pasal yang dikenakan adalah dakwaan kedua, yaitu pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />“Tidak ada Novum ataus saksi. Alasan kita PK adalah mengacu pada putusan MA kepada Setyono. Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dan putusan PT (Pengadilan Tinggi.Red) menguatkan. Kemudian putusan MA menjadi 3 (tiga) tahun. Pasal yang dikenakan adalah dakwaan kedua yaitu pasal 11. Kalau putusan Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pasal 12 b (maksudnya pasal 12 huruf b.Red),” kata Obby<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga : Siapa Tersangka Baru Selaku Penyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono?</span><br /></span></span><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ1ZYuZ7BhSrK7i647njPMe32-2LhSb018JYnZN6fWgexPL_bHPLVfik6xvxMc_jo5grOB5ghV1DfGYBKGXZWQ8WPcTwZk3hFmt8zQLyay-om6SK_dEdP8mrE3nG9r79qIJ7YWE1xG1Kk/s400/A.+Setiyono..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ1ZYuZ7BhSrK7i647njPMe32-2LhSb018JYnZN6fWgexPL_bHPLVfik6xvxMc_jo5grOB5ghV1DfGYBKGXZWQ8WPcTwZk3hFmt8zQLyay-om6SK_dEdP8mrE3nG9r79qIJ7YWE1xG1Kk/w640-h640/A.+Setiyono..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saat ditanya kemudian, apakah Majelis Hakim ditingkat PK akan menerima atau mengabulkan PK yang diajukan oleh terpidana?. <br /><br />Menanggapi pertanyaan beritakorupsi.co, Obby mengatakan bahwa pihaknya yakin akan dikabulkan karena pelau utamanya alah terpidana Setyono<br /><br />“Kita optimis aja,” kata Obby singkat<br /><br />Anehnya, pengajuan PK yang diajukan oleh terpidana Dwi Tri Nurcahyono maupun Wahyu Tri Hardianto, setelah Keduanya menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jum'at, 17 Mei 2019<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya megatakan, bahwa terdakwa/terpidana Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima fee proyek APBD Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2018.<br /><br />Perbuatan kedua terdakwa/terpidana ini sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruh b jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Majelis Hakim pun menjatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap Dwi Tri Nurcahyono, dan untuk Wahyu Tri Hardianto dengan hukuman pidana pejara selama 4 (empat) tahun.<br /><br />Pasal yang sama juga dikenakan kepada terpidana Setyono, dengan hukuman pidana penjara yang lebih berat, yaitu 6 tahun penjara. Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur.<br /><br /> Namun, mantan Wali Kota Pasuruan yang tertangkap tangan KPK ini mendapat ‘diskon’ hukuman dari Hakim Agung Mahkamah Agung RI, menjadi 3 (tiga) tahun penjara.<br /><br />Sedangkan pihak swasta selaku pemberi uang “haram” kepada Ketiga terpidana (Setyono, Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto) adalah Muhammad Baqir yang diadili terlebih dahulu dan kemudian divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan itupun diterima oleh Muhammad Baqir<br /><br />Keempat terpidana dalam kasus ini (Setyono, Dwi Tri Nurcahyono, Wahyu Tri Hardianto dan Muhammad Baqir) sama-sama tertangkap tangan Tim Penyidik KPK pada tanggal 3 Oktober 2018.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoBBshDHF6PBHRY0ptXBluoj3ra3uMU70ouOW4LlzDKdnF3OTSTxd3YA5N1dUgp9U23rF4ZPt5f688j3mtlpM3x5rch4hSmc1ZqhHVcDhsuzxr7SQoezRlPGKObBQnADJpC8z-7MH5kdA/s640/IMG20190304105742.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoBBshDHF6PBHRY0ptXBluoj3ra3uMU70ouOW4LlzDKdnF3OTSTxd3YA5N1dUgp9U23rF4ZPt5f688j3mtlpM3x5rch4hSmc1ZqhHVcDhsuzxr7SQoezRlPGKObBQnADJpC8z-7MH5kdA/w640-h360/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Yang menarik sekaligus memalukan dari kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan ini adalah keterlibatan Wartawan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). <br /><br />Dan tidak hanya dalam kasus ini, namun beberapa kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Kepala Daerah di Jawa Timur, diantaranya Bupati Tulungagung, Bupati Nganjuk, Ketua DPRD Kota Malang, Bupati Jombang dan Bupati Sidoarjo<br /><br />Dan beberapa diantaranya ada yang dihadirkan sebagai saksi di  persidangan, yaitu dalam sidang perkara kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang, di mana KPK menghadirkan mantan Wartawan Radar Malang (Jawa Pos Group) yang menerima duit dari Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono dan Eryk Armando Talla. <br /><br />Kemuidan dalam sidang perkara kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk, KPK juga menghadirkan Wartawan Radar  Nganjuk (Jawa Pos Group) menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK saat melakuan tangkap tangan terhadap Tafuqurrahman selaku Bupati Nganjuk.<br /><br />Anehnya, JPU KPK tidak menghadirkan wartawan dan LSM dalam sidang perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung dan sidang perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan termasuk dalam sidang perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo<br /><br />Konyolnya, tak satupun pejabat bahkan Dewan Pers yang menyebutkannya sebagai Wartawan “Gandrong” atau Wartawan “Bodrek”.  Apakah mungkin karena Wartawan seperti ini yang dianggap “Profesional dan dekat dengan pejabat”?<br /><br />Selain itu, keterlibatan Tim sukses dalam kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK Wali Kota Pasuruan, Setyono juga terjadi dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung, Bupati Malang dan Bupati Sidoarjo <br /><br />Keterlibatan Wartawan, LSM dan Tim sukses dalam kasus Korupsi tangkap tangan KPK terhadap Kepala Daerah di Jawa Timur, terungkap pada saat JPU KPK membacakan surat dakwaannya dan keterangan saksi dalam persidangan<br /><br />Yang lebih aneh dan menjadi pertanyaan adalah, dari 15 Kepala Daerah yang terseret dalam  kasus Korupsi tertangkap tangan maupun penyidikan KPK sejak tahun 2017 hingga awal 2020, tak satupun yang diseret oleh KPK terhadap pihak-pihak yang terlibat.<br /><br />Semula masyarakat Indonesia Khususnya Jawa Timur mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi yang ditangani KPK. Namun dukungan itu secara perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan<br /><br />Apakah puluhan perkara Korupsi di Jawa Timur ini akan dituntaskan atau mati suri ditangan Ketua KPK Firli Bahuri ???</p><p style="text-align: justify;">(Jen)<br /></p>

News Tipikor Sidang PK Terpidana Korupsi Dwi Tri Nurcahyono (mantan Kadis PU Pemkot Pasuruan) Ditunda

 Foto dari depan, terpidana Dwi Tri Nurcahyono dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Mesak Abbet Neggo Taloim (Obby) dan Dewo Widyarto Penas...

»

Tiga Terpidana Koruptor Uang “Pokir” Ajukan PK

<p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUE_O745RHF07gzSMF6KGEjqffKXwFRYi-hXLylVj7yC-77jpRvbUY28Nqvgkrgesq_g_VoXwcIw0JMEtUTWhyphenhyphen0eYBYMASmkY4hx_efca1DOWIdP1Vqhjo0OHP6waI9XwRcIFBnrYDhmo/s1280/1.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUE_O745RHF07gzSMF6KGEjqffKXwFRYi-hXLylVj7yC-77jpRvbUY28Nqvgkrgesq_g_VoXwcIw0JMEtUTWhyphenhyphen0eYBYMASmkY4hx_efca1DOWIdP1Vqhjo0OHP6waI9XwRcIFBnrYDhmo/w640-h360/1.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketiga Terpidana Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso<br /></td></tr></tbody></table><br /></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Nyata tapi aneh!. Inilah barangkali yang dilakukan oleh Tiga terpidana Koruptor Suap dan Gratifikasi dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, yang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa, 6 Oktober 2020 setelah menerima putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018 <br /><br />Ke Tiga Koruptor itu adalah mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019, yaitu Indra Tjahyono (Demokrat), Ec. Imam Ghozali (HANURA) dan Bambang Triyoso (PKS) dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Sumardan dkk dari Kota Malang<br /><br />Sidang PK ini diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH yang dihadiri JPU KPK Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan<br /><br />Nyata dan jelas. Pada tahun 2018, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi) bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menyidangkan perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi sebesar Rp5.5 milliar yang menyeret 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk terpidana Moc. Anton (selaku Wali Kota Malang) dalam Perkara Korupsi Suap pembahasan APBD-Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.5 M, dan Perkara Korupsi Gratifikasi uang “Pokir (Pokok-pokok pikiran)” sejumlah Rp700 juta dan uang “Sampah” senilai Rp300 juta <br /><br />Ke 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 terdiri dari 1 (satu) Ketua, yakni Moc. Arif Wicaksono (PDIP), dan 3 (tiga) Wakil Ketua yaitu HM. Zainudin (PKB), Wiwik Heri Astuti (Partai Demokrat) dan Rahayu Sugiarti (Partai Golkar)<br /><br />Empat Ketua Komisi, yaitu Sulik Lestyowati (Komisi A/Demokrat); Abdul Hakim (Komis B/PDIP); Bambang Sumarto (Komisi C/Golkar) dan Imam Fauzi (Komisi D/PKB). Kemudian 8 (delapan) Ketua Fraksi, yaitu; Heri Puji Utami (Fraksi PPP-Nasdem),; Suprapto (Fraksi PDIP),; Sahrawi (Fraksi PKB),; Sukarno (Fraksi Golkar),; 5. Mohan Katelu (Fraksi PAN),; Heri Subianto  (Frakksi Demokrat),; Yaqud Ananda Qudban (Fraksi Hanura-PKS) dan Salamet (Fraksi Gerindra) <br /><br />Berikut 25 anggota, diantaranya dari PDIP ; Tri Yudiani, Arief Hermanto, Diana Yanti, Hadi Susanto, Erni Farida, dari PAN; Syaiful Rusdi, PKB; Abdul Rachman dan Mulyanto. GOLKAR; Choeroel Anwar dan Ribut Harianto, DEMOKRAT; Indra Tjahyono dan Sony Yudiarto, GERINDRA; Een. Ambarsari, Teguh Puji Wahyono dan Letkol. Purn. Suparno, PAN; Harun Prasojo, HANURA; Afdhal Fauza dan Ec. Imam Ghozali,  PKS; Sugiarto, Bambang Triyoso dan Choirul Amri, PPP; Syamsul Fajrih dan Asia Iriani, dari NasDem; Mohammad Fadli. </p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3B94cnyDSg2FIhE4qmdIIHQ7JrBUKILaDNxmoXJ6WfkTCBH2aQJVUZVs2DgJP1JRmarfjuzlgjFZZl2mvJWIZ1RYUHnrB2VR-yCd2ajaoxKRDxVf05B1sf5R9wn7kY0vVT9v1d7RVkUQ/s1280/3.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3B94cnyDSg2FIhE4qmdIIHQ7JrBUKILaDNxmoXJ6WfkTCBH2aQJVUZVs2DgJP1JRmarfjuzlgjFZZl2mvJWIZ1RYUHnrB2VR-yCd2ajaoxKRDxVf05B1sf5R9wn7kY0vVT9v1d7RVkUQ/w640-h360/3.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Yang lebih nyata lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa ke 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 ini, terbukti scara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />Dan para Koruptor inipun divonis pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun. Selain hukuman badan, dihukum juga untuk membayar denda dan mengembalikan uang Suap maupun Gratifikasi sesuai yang diterima masing-masing terpidana.<br /><br />Anehnya adalah, Pengajuan Kembali (PK) yang dilakukan ke 3 terpidana Koruptor ini (Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso) adalah setelah menerima putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018<br /><br />Pada tahun 2018, Terpidana Indra Tjahyono Divonis 4 Tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 1 bulan kurangan, Uang Pengganti sudah dikembalikan sebanyak Rp105,5 juta, dan terpidana Ec. Imam Ghozali Divonis 4 Tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 1 bulan kurangan, membayar Uang Pengganti sebesar Rp55 juta subsidair 1 bulan penjara, serta terpidana Bambang Triyoso Divonis 4 Tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 1 bulan kurangan dan Uang Pengganti sebesar Rp55 juta subsidair 1 bulan penjara<br /><br />Alasan PK dari ke 3 Koruptor ini, bukan karena menunjukan Bukti Baru (Novum) ataupun menghadirkan saksi ke Hakim Agung Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Lalu alasannya PK ? Yaitu terkait jumlah uang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya lebih besar dari yang diterima Koruptor ini. Alasannya lagi, bahwa duit yang diterimanya itu tidak tahu kalau adalah hasil dari kejahatan<br /><br />“Uang dalam putusan lebih besar dari yang saya terima,” ucap terpidana Indra Tjahyono kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara JPU KPK Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan kepada beritakorupsi.co menjelasakan, tidak ada Novum atau saksi dari terpidana.<br /><br />“Tidak ada bukti baru atau saksi yang diajukan oleh terpidana. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi dalam persdangan,” kata JPU KPK Arif Suhermanto.<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa ke 3 Koruptor ini menerima putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ? Mengapa tidak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur?<br /><br />Sebelumnya, hal yang sama dengan ke Tiga Koruptor ini (Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso), juga dilakukan oleh 2 (dua) terpidana Koruptor dalam perkara yang sama, yaitu Ya’qud Ananda Gudban (mantan Ketua Fraksi Hanura-PKS DPRD Kota Malang) dan Sulik Lestyowati<br /><br />Terpidana Ya’qud Ananda Gudban, mantan Calon Wali Kota Malang ini divonis 4,8 Tahun Penjara denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp150 juta subsidair 3 bulan penjara. <br /><br />Sedangkan terpidana Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat) divonis Divonis 4,8 Tahun Penjara denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp150 juta subsidair 3 bulan penjara<br /><br />Alasan pengajuan PK oleh Terpidana Ya’qud Ananda Gudban dan terpidana Sulik Lestyowati tak jauh beda dengan ke 3 terpidana Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso. Sehingga jumlah terpidana yang mengajukan PK adalah sebanyak 5 (lima) dari 41 terpidana<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpJIyN5DtuCyfU-h6CWv-7-TjxQ2YjdkaOp4NK5kh32F8N3Q4Jsf540-vhmtkXi_xXOCrQnhQ5ypXhGz6rCQLf2QHDFgWmAS46G78gmMYd7UfehCDllT6NZbo1Cd3GhSWguDheIK5jk24/s732/2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="732" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpJIyN5DtuCyfU-h6CWv-7-TjxQ2YjdkaOp4NK5kh32F8N3Q4Jsf540-vhmtkXi_xXOCrQnhQ5ypXhGz6rCQLf2QHDFgWmAS46G78gmMYd7UfehCDllT6NZbo1Cd3GhSWguDheIK5jk24/w630-h640/2.jpeg" width="630" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan adalah, apakah hanya ke 5 terpidana ini yang akan mengajukan PK ? Bisa “Ya” dan bisa “tidak”. Sebab, sebelum ke 5 terpidana ini mengajukan PK, issu yang beredar bahwa para mantan politikus ini akan ramai-ramai mengajukan PK. Dan ini menjadi kenyataan.<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menanggapi, bahkwa KPK siap menghadapi bila seleruh terpidana akan mengajukan PK. Hal itu dikatakah JPU KPK Arif Suhermanto menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait isu yang beredar bahwa para Koruptor itu akan ramai-ramai mengajukan PK<br /><br />“Bisa jadi, dan kita siap aja kalau para terpidana itu mengajukan PK,” jawab JPU Arif Suhermanto<br /><br />Perkara inipun salah satu perkara Korupsi yang menarik perhatian rakyat Indoonesia, mulai dari pemulung hingga pejabat negara. Sebab, KPK telah menyeret sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota Malang, Anton sebelum masa jabatannya berakhir.<br /><br />Selain menarik sekaligus menjadi “Teka Teki” di masyarakat Khususnya Kota Malang Raya. Alasannya ???<br /><br />1. Nama Subur Triono, yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019, hingga detik ini AMAN, NYAMAN DAN TENTRAM karena tidak terseret. Pada hal, Subur Triono juga menerima uang Suap dan Gratifikasi sesusi pakta yang terungkap di persidangan. Ada apa antara KPK dengan si Subur Triono ?. Apakah karena Subur “diberi gelar” sebagai JC (Justice Collaborator) ?. Apakah JC yang juga sebagai pelaku bebas dari jeratan Hukum UU Tipikor ?<br /><br />Selain Subur Triono, masih ada Teddy Sujada selaku Kabid Dinas PUPPB Kota Malang. Sebab, Teddy inilah yang mengumpulkan duit sebanyak 900 juta sebagai uang “Pokir” dari 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang, lalu melaporkannya Ke Kepala Dinas PUPPB yang juga sudah di Vonis terlebih dahulu sebelum 41 anggota Dewan serta Wali Kota Malang dan kemudia mantan Sekda Kota Malang yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov. Jatim diadili.<br /><br />Lalu bagaimana dengan 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang yang memberikan uang sebanyak Rp900 juta ke anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 melalui Teddy ? apakah itu dianggap sah menurut Hukum ?<br /><br />Belum lagi perkara Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Periode 2014 – 2019 Moch. Arif Wicaksono oleh terpidana 2 tahun penjara Hendarwan Maruszaman, anak Mantan (alm) pejabat tinggi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait penganggaran proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015.<br /><br />Semula masyarakat mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi di Kota Malang oleh KPK. Namun dukungan itu secara perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan karena hingga hari ini, tak ada kelanjutan dari kasus yang menghebohkan masyarakat Kota Malang Raya.<br /><br />Belum lagi puluhan kasus perkara Korupsi dari kelanjutan perkara Korupsi Tangkap Tangan maupun penyidikan yang dilakukan KPK di Jawa Timur sejak tahun 2016, diantaranya ; 1. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Direksi PT PAL (Panataran Angkatan Laut); 2. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (saat ini mengajukan PK),; 3. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman; 4. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto termasuk Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus; 5. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim dan Kepala Dinas Pemprov. Jatim; 6. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko;. 7. Kasus Korupsi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK); 8. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo; 9. Kasus Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna (Penyidikan KPK); 10. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah<br /><br />Apakah puluhan perkara Korupsi di Jawa Timur ini akan dituntaskan atau mati suri ditangan Ketua KPK (Komjen) Firli Bahuri ??? (Jen)<br /></div>

News Tipikor Tiga Terpidana Koruptor Uang “Pokir” Ajukan PK

Ketiga Terpidana Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso BERITA KORUPSI .CO - Nyata tapi aneh!. Inilah barangkali yang dilakuka...

»

Terdakwa Linda Mengungkapkan Rasa Ketakutan Karena Kehadiran Anggota TNI Disidang

<strike></strike><div><div><p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgik4W1TyTV0IO7ksnxV1DuitKSoYhBifyMcx4oYElqC05heWJRkcTmEaBM_ejDkDSoFKClpMLYZYm4iPKVs_0UF9ju9cKOFiBOM5K1mTi3CkaCQ6YxedjnAB425QICzDCnlqOvLMD-DYI/s1280/5.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgik4W1TyTV0IO7ksnxV1DuitKSoYhBifyMcx4oYElqC05heWJRkcTmEaBM_ejDkDSoFKClpMLYZYm4iPKVs_0UF9ju9cKOFiBOM5K1mTi3CkaCQ6YxedjnAB425QICzDCnlqOvLMD-DYI/w640-h288/5.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Persidangan, 29 September 2020 (Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table></p></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERTA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b></span>- Kamis, 8 Oktober 2020, Sidang Perkara ‘Penghinaan atau Pencemaran’ nama baik Simone Christine Polhutri, istri seorang perwira TNI AU melalui Media Sosial Facebook  oleh terdakwa Linda Fitria Paruntu seorang wanita Ibu Rumah Tangga pada tanggal 14 Mei 2019 lalu, kembali digelar di Pengadian Negeri Denpasar dengan agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari terdakwa maupun Tim Penasehat Hukumnya atas tuntutan JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai I Wayan Sukradana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota serta Panitra Pengganti<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan terdakwa sendiri kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler seusai persidangan, Kamis, 8 Oktober 2020<br /><br />“Ia bang, barusan selesai sidang pembacaan pembelaan. Minggu depan ada tanggapan dari Jaksa. Sidang tetap seperti yang kemaren-kemaren ada anggota tentara,” ucap terdakwa<br /><br />Menurut terdakwa, ada beberapa hal yang disampaikannya kepada Majelis Hakim dalam pembelaannya, yaitu adanya rasa katakutan yang dirasakan termasuk suami Khususnya ke 5 anak-anaknya yang masih dibawah umur karena kehadiran beberapa anggota TNI yang berpakaian loreng sejak berlangsungnya sidang pertama kalinya pada Agustus 2020, dan surat perlindungan yang dikirimkannya ke Pangdam IX Udayana yang tidak ada tanggapan sama sekali, terutama awal terjadinya perkara yang menjerat dirinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas laporan Simone Christine Polhutri ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 lalu, dan baru disidangkan pada Agustus 2020<br /><br />Dalam kasus ini, JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tanpa ada perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar 3 (tiga) juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan.<br /><br />Dalam dakwaan JPU, terdakwa Linda dijerat dengan pasal Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atau Kedua, pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Ketiga, pasal 311 KUHP<br /><br />Namun dalam tuntutannya JPU menganggap, bahwa terdakwa Linda terbukti melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE)<br /><br />Inilah isi pembelaan dari terdakwa yang disampaikannya kepada Majelis Hakim dalam persidangan pada Kamis, 8 Oktober 2020, dan kemudian dikirimkannya kepada beritakorupsi.co untuk dpublikasikan agar masyarakat dapat mengetahuinya secara lengkap, agar tidak ada yang menilai secara sepihak tentang kasus perkara yang sebenarnya.<br /></div><div><p></p></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpNNh882saKYZUd0eERPdpF8eG-2C4jOYOBULa-LQUJqRHbmnZ13bHYiR3jMSURXgIgZA-QYSueSoE9IeAWa0EKKjGIeKf2sy88_4h0p9RMQGTJHXBQgESf2sr8-TEBJPUDPeInS9frxo/s1280/2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpNNh882saKYZUd0eERPdpF8eG-2C4jOYOBULa-LQUJqRHbmnZ13bHYiR3jMSURXgIgZA-QYSueSoE9IeAWa0EKKjGIeKf2sy88_4h0p9RMQGTJHXBQgESf2sr8-TEBJPUDPeInS9frxo/w640-h288/2.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Persidangan, 29 September 2020 (Dok. BK)</td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"><b>Silahkan simak Pembelaan Terdakwa......................</b></span><br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim</b><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Salam sejahtera bagi kita semua.<br />Dengan pembelaan ini, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta setulus-tulusnya kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar maupun Kejaksaan Tinggi Bali yang sudah berkerja keras membawa perkara ini untuk diproses secara hukum yang benar, adil dan beradab<br /><br />Ucapan terima kasih serta do’a yang setulus-tulusnya saya ucapkan Khususnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memimpin jalannya persidangan ini sejak awal hingga hari ini dengan cermat, teliti dan dengan rasa keyakinan serta berpegang pada prinsip keadilan, dan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan dimuka persidangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, tentang terjadinya “Mala Petaka” yang menimpa diri saya dalam kasus perkara Pidana Penghinaan/Pencemaran nama baik melaui Media Sosial (Medsos) yang terhormat Ibu Simon Christine Lahunduitan <br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim</b><br /><br />Saya adalah masyarakat spil biasa, seorang wanita yang kesehariannya bekerja mengurusi rumah tangga sebagai seorang istri dari seorang suami dan 5 (lima) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu ; (Nama anak sengaja tidak ditulis secara lengkap dalam berita ini. Red)<br />1. Anak pertama bernama “AFR”, perempuan berusia 16 tahun, saat ini duduk di  Sekolah Menengah Umum (SMU) Kelas 2 (dua); <br />2. Anak kedua bernama “BSR”, laki-laki berusia 14 tahun, saat ini duduk di  Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 3 (tiga); <br />3. Anak ketiga bernama “LER”, perempuan berusia 12 tahun juga masih duduk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 2 (dua);<br />4. Anak keempat bernama “ADR”, perempuan berusia 9 tahun, duduk Sekolah Dasar (SD) Kelas 3 (tiga);<br />5. Dan anak kelima, “PAR”, laki-laki berusia 8 tahun juga masih SD Kelas 2 (dua)<br /><br />Dimana Kelima anak-anak saya yang masih dibawah umur membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari saya sebagai ibunya, yang setiap saat menyiapkan segala keperluan/kebutuhan sehari-harinya dengan perhatian yang lebih Extra berada disampingnya karena saat ini Indonesia dalam kondisi Pandemi Virus Corona (Covid19), dan anak-anak diwajibakan belajar dari rumah (Daring) dengan dibantu orang tua<br /><br />Tetapi Yang Mulia Majelis Hakim, saat ini suami dan Khususnya ke- 5 anak-anak saya hidup dalam rasa ketakutan setiap hari, selain karena kondisi Pandemi Virus Corona (Covid19) juga ketakutan karena kasus yang menimpa saya, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mental atau psikis anak-anak saya yang masih dibawah umur sejak mengetahui saya diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar ini beberapa bulan lalu. Belum lagi dengan pemberitaan-pemberitaan di Media Masa yang terkesaan isinya memvonis saya <br /><br />Terlebih lagi setelah mereka mengetahui bahwa yang melaporkan saya ke Polisi adalah istri seorang perwira tentara, dimana setiap kali persidangan di ruang sidang ini selalu ada beberapa pasukan atau anggota tentara dengan berpakaina loreng, dan rasa ketakutan itu juga saya rasakan sebagai masyarakat spil yang berstatus terdakwa. Itulah sebabnya saya pernah berkirim surat ke Pangdam IX Udayana dan ke beberapa Lembaga/Instansi negara/pemerinta, namun tak ada tanggapan karena saya adalah masyarakat kecil<br /><br /><b>Ketakutan saya dan suami termasuk ke 5 anak-anak saya, karena perbuatan saya dianggap lebih jahat dari penjahat kriminal, sehingga tiap kali persidangan selalu diawasi oleh beberapa pasukan atau anggota tentara, terlebih lagi ancaman hukuman penjara dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut saya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Tiga Juta Rupiah (Rp3.000.000) subsidair 2 (dua) bulan kurungan</b><br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br />         <br />Ijinkan saya menyampaikan sedikit kejadian yang berawal pada tanggal 12 Mei 2019 lalu. Saya dan suami saya adalah salah satu orang tua siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih. Dan pada tanggal 10 - 11 Mei 2019, siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih termasuk anak kami Laura, ikut dalam acara perpisahan ke Samala Watersport Nusa Penida, dan pelapor dalam kasus perkara ini yaitu  Ibu Simon Christine Lahunduitan adalah salah satu Panitia dalam acara tersebut<br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br /><br />Kami tidak tahu kejadian apa yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2019 saat acara perpisahan (Farewell) di Samala Watersport Nusa Penida. Dan pada tanggal 12 Mei 2019, barulah kami tahu kalau ada kejadian, itupun setelah ada komplen dari beberapa orang tua kepada Panitia maupun guru-guru melalui Whatsapp Grup Orang Tua Siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih.<br /><br />Pada tanggal 12 Mei 2019, sebelum saya dan suami saya komplen/berkomentar di WhatsApp Grup tersebut, <b>sudah ada terlebih dahulu beberapa orang tua siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih yang komplen karena anaknya nyaris tenggeleam, di antaranya Ibu Yolanda, Ibu Irene, Ibu Yuli, dan Pak Purba.</b><i> Isi komentarnya terlampir :</i><br /><br /><i><b>Ibu Iren pukul :</b> Mereka terbawa arus keras bukan terlalu keasyikan - sudah berteriak tdk ada yang dengar - bersyukur Papa Joy lihat, dan Panggil petugas lifeguard – tereak tereak minta tolong - mereka pegangan ke pipa kalao berenang sudah masuk laut krn arus sangat kuat - mengamati? Speechless saya</i><br /><br /><i><b>Yolanda :</b> Iyaaa Mr td pg Valent br cerita Ktnya kmrn hampir mati Saya kaget jg</i><br /><i><b>Ibu Iren :</b> Sama mam... Petruos juga cerita pembukaan dg bilang "kami mau mati"</i><br /><br /><i><b>Ibu Yuli :</b> Rafael br cerita. itu Karena sy tanya knp  lengannya gosong. br cerita sm sy klu  dia Hampir kerisap. tapi gk tahu kenapa</i><br /><br /><i><b>Pak Purba :</b> Semangat pagi, Kepala Sekolah, Guru- guru dan Wali kelas 6 SD Tunas kasih ;  Pelajaran penting... dari hampir tenggelamnya anak kami...Petros, Valent, Rafael </i><br /><i>1. Meeting ortu dengan wali kelas dan kepala sekolah tidak pernah dibicarakan  akan mengikutkan semua guru baik SD maupun SMP bab kebersihan ke Uma mani dan Nusa Lembongan Lembongan Lembongan</i><br /><i>2. guru dan pihak sekolah berani membawa anak didik kelas 6 SD Ke Nusa Lembongan dan Penida artinya berani ambil resiko bertanggung jawab penuh jika terjadi apapun kepada anak didik</i><br /><i>3. Sepengetahuan kami baru kali ini anak Tunas kasih nyebrang ke Pani ke Penida artinya tidak ada pengalaman guru-guru untuk Rescue apabila ada kejadian</i><br /><i>4. Dari jenis olahraga air yang anak-anak pakai di Nusa Penida Tidak ada satu pun yang rekomendasikan untuk anak ke usia mereka</i><br /><i>5. Setahu saya semua olahraga itu untuk usia lebih dari 12 tahun Kenapa dibiarkan anak-anak sendiri yang seharusnya di tandem oleh orang dewasa kemana guru-guru yang lain selain guru kelas 6 ada acara sendiri-sendiri ya</i><br /><i>6. Ini bukan evaluasi Kegiatan saya minta klarifikasi Kejadian ini besok pagi jam 8 Wita di sekolah dengan Wali dan kepala sekolah juga</i><br /><i>7. ibu bapak Vallen dan Rafael kalau mau gabung silakan ikut.</i><br /><i>8. Agar Kejadian ini jangan terulang lagi sampai kapanpun. </i><br /><i>9.  Terima kasih</i></div><div style="text-align: justify;"><i><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizIYdTWYqAdeBe-NPSHISjM7uFPBVkpxt-Lft0Qp25visxQHAiNDpOcuvXQi8GOJ5PW4KFnobf4zb_rqNkdXD7HOyvC3vQ6Yq_c77vheBuTIu7D03pz3WXCZzqmQyCd5INHeqlYBcz9uI/s1280/1.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizIYdTWYqAdeBe-NPSHISjM7uFPBVkpxt-Lft0Qp25visxQHAiNDpOcuvXQi8GOJ5PW4KFnobf4zb_rqNkdXD7HOyvC3vQ6Yq_c77vheBuTIu7D03pz3WXCZzqmQyCd5INHeqlYBcz9uI/w640-h288/1.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Persidangan, 29 September 2020 (Dok. BK)</td></tr></tbody></table></i></div><div style="text-align: justify;"><b> </b></div><div style="text-align: justify;"><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br /><br />Sekitar jam 5 sore di tanggal 12 Mei 2019, barulah saya berkomentar karena saya melihat anak saya Laura Evely Rempas tidak begitu ceria dan ada rasa ketakutan bahkan hingga saat ini (Oktober 2020), namun tidak mau berterus terang apa yang terjadi sebenarnya pada saat acara perpisahan (Farewell) di Samala Watersport Nusa Penida, tanggal 11 Mei 2019<br /><br />Setelah saya dan suami saya bekomentar kepada panitia atas kejadian itu tanpa menyebut nama Panitia dan guru, tetapi Ibu Simone Christine Lahunduitan justru marah dan merasa tersinggung serta mengancam akan melaporkan suami saya ke polisi karena kalimat atau komentar suami saya dianggap sebagai tuduhan, komentar suami saya terlampir : <b><i>“Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....”) </i></b><br /><br />Sejak komentar suami saya, terjadilah perdebatan pribadi antara saya dengan Ibu Simon Christine Lahunduitan yang menyerang pribadi saya sampai memaki saya dan mengupload chatingan pribadi saya dengan Ibu Nana di WhatsApp Grup orang tua siswa kelas 6 SD Tunas Kasih, yang saya anggap untuk mempermalukan saya di WhastApp Grup Orang Tua Siswa Kelas VI SD KristenTunas Kasih. <br /><br />Saya maupun suami saya termasuk orang tua siswa lainnya tidak satupun yang menyebut nama Panitia ataupun Guru. Terlebih lagi saya maupun suami saya tidak ada kata menuduh atau berkata kasar. Tetapi mengapa Ibu Simone Christine Lahunduitan marah dan mengatakan bahwa apa yang disampaikan suami saya adalah tuduhan ? Mengapa Ibu Simone Christine Lahunduitan mengancam suami saya akan melaporkan ke Polisi ? Padahal ada beberapa orang tua siswa yang berkomentar lebih keras dari suami saya di WhatsApp Grup tersebut, karena kejadian yang dialami anak-anak di Samala Water Sport Nusa Penida yang menggunakan Kano pada tanggal 11 Mei 2019<br /><br />Salahkah kami sebagai orang tua siswa bertanya kepada pihak Panitia atau pihak lain yang kami anggap bertanggungjawab dalam kegiatan perpisahan siswa Kls VI SDK Tunas Kasih ke Samala Water Sport Nusa Penida karena ada kejadian yang tidak disampaikan kepada kami sebagai orang tua siswa? Atau haruskah kami diam saja ketika mengetahui sesuatu <b><i>‘musibah’</i></b> yang terjadi terhadap anak-anak kami?<br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br /><br />Pada tanggal 14 Mei 2019 adalah <b><i>‘mala petaka’</i></b> terhadap diri saya, hingga Jaksa Penuntut Umum menyeret saya untuk duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Denpasar ini untuk diadili sebagai terdakwa atas kasus perkara pidana melakukan penghinaan/pencemaran nama baik melaui Media Sosial Facebook terhadap yang terhormat Ibu Simon Christine Lahunduitan<br /><br />Bermula pada sekitar pukul 10.45 malam di tanggal 14 Mei 2019, saya membuka account Facebook saya, dan saat itu saya membaca postingan Ibu Simon Christine Lahunduitan di akun Facebooknya, bunyinya terlampir....: <b><i>“Orang kalo kayanya nanggung kesian ya norak maksimal... casing doang kliatannya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua🤣🤣🤣🤣 diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu kredit ternyata decline semua wakakakakakakakak... terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan... hahahaha ngakak guling2, ribut protes sana protes sini ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja... gaya slangit maksa ternyata🤣🤣🤣🤣.... hare gene masih ada model kamseupay 😁😁😁😁😁</i></b><br /><br />Antara saya dengan Ibu Simone Christine Lahunduitan sudah berteman di accun Facebook sejak beberapa tahun yang lalu. Dan selama saya berteman dengan Ibu Simone Christine Lahunduitan, saya tidak pernah membaca postingan yang ada kata-kata atau kalimat sindiran seperti yang dibuatnya pada tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 17:33<br />            <br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br /><br />Karena saya merasa, postingan Ibu Simone Christine Lahunduitan di account Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019, berkaitan dengan kata-kata atau kalimat yang dibuatnya di WhatsApp Grup Orang Tua kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 kepada saya dan suami saya, dimana saya dan suami saya dengan Ibu Simone Christine Lahunduitan terjadi perdebatan pribadi yang semula karena kami komplen/berkomentar atas terjadinya kejadian terhadap anak-anak di Smala Watersport Nusa Penida yang menggunakan Kano pada tanggal 11 Mei 2019<br /><br />Sehingga atas postingan itu, pada sekitar pukul 22.59 di tanggal 14 Mei 2019, saya mengomentari satatus Ibu Simone Christine Lahunduitan yang diposting di accun Facebooknya di kolom komentar, yang bunyinya terlampir....<i><b> : Hahahah kasiann yaa orang kayak gituu klo bener omongann orang itu yaa , klo bsa coba buktikann jangan cmn dengar mulut orang buu, kartu kredit dipergunakan memang utk diskon2 buu bukan dipakee sosialitaa , klo ngk ada duiiitt buktikan klo orangnya punyaa kredit mobil2 or rumahnyaa kredit ngk? Punya hutang k orang2 ngk atau malah orng yg anda bicarakan suka kasih hutang k orang2? Jangann sukaa bicaraain orang nanti kualaatt bu 🤣🤣🤑 - Orang kayaa mah bebass🤑🤑 - Jadiii di laporiiin bu ditunguuu 😛.</b><br /></i></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUznzcHydqC2NM8SMqYJ1swug0-jq2hldQjvfqgIwfQz-xuaUGKkCJ5HNJaKaEUQXe5oaDc82Un4fLxAfLRU9iODYSdMpQWgPEJAKwpQ51ZGYR5OJZ7aF_wnw5lgsXeWdDhS1xTWuLJaw/s1280/8.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUznzcHydqC2NM8SMqYJ1swug0-jq2hldQjvfqgIwfQz-xuaUGKkCJ5HNJaKaEUQXe5oaDc82Un4fLxAfLRU9iODYSdMpQWgPEJAKwpQ51ZGYR5OJZ7aF_wnw5lgsXeWdDhS1xTWuLJaw/w640-h288/8.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Foto Persidangan, 29 September 2020 (Dok. BK)</i></td></tr></tbody></table>Namun saya tidak mendapat tanggapan apapun, sementara Ibu Simone Christine Lahunduitan menanggapi komentar dari teman-temanya yang lain terkait postingannya. Karena saya tidak mendapat tanggapan, sehingga saya membagikan (share) postingan Ibu Simone Christine Lahunduitan dengan menandai (tag) nama Ibu Simone Christine Lahunduitan sendiri, dan saya pun membuat kalimat dengan bermaksud untuk mengklarifikasi atau bertanya kepada Ibu Simone Christine Lahunduitan tentang postingannya, yang berbunyi terlampir.....: <b><i>“Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”</i></b><br /><br />Namun saya tetap tidak mendapat tanggapan apapun dari Ibu Simone Christine Lahunduitan, tetapi justru Ibu Simone Christime Lahunduitan melaporkan saya ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 atas tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baiknya. <br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br /><br />Saya tidak menduga ataupun saya tidak terpikir, bahkan saya tidak merasa bahwa klarifikasi atau pertanyaan saya menjadi malapetaka bagi saya.<br /><br />Saya memang masyarakat sipil biasa yang tidak mengerti hukum, tapi saya hanya ingin mengklarifikasi atau bertanya atas postingan yang dibuat oleh Ibu Simone Christine Lahunduitan di account Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019, karena saya merasa ada kaitannya dengan kata-kata atau kalimat yang dibaut oleh Ibu Simone Christine Lahunduitan di WhatsApp Grup Orang Tua kelas VI SD Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019, yang kalimatnya<b><i> “kalau mau jadi orakay benaran rubah deh sikap parahnya, fada alasan. WHO D HELL ARE YOU dan lo belum lagi lahir gue sudah main di Monaco”)</i></b><br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br /><br />Kalimat yang saya buat di status accun Facebook saya dengan menandai (tag) nama Ibu Simone Christine Lahunduitan dan membagikan (share) postingan Ibu Simone Christine Lahunduitan sendiri bukanlah untuk menghina atau mencemarkan nama baiknya yang terhormat Ibu Simone Christine Lahunduitan tetapi untuk mengklarifikasi atau bertanya.<br /><br />Karena sebelumnya, saya tidak mendapat tanggapan apapun dari Ibu Simone Christine Lahunduitan saat saya mengomentari yang juga untuk mengklarifikasi atas status Ibu Simone Christine Lahunduitan yang dipostingnya pada tanggal 14 Mei 2019, yang bukan untuk merendahkan Ibu Simone Christine Lahunduitan tetapi meminta agar Ibu Simone Christine dapat meunjukan bukti apakah saya punya kartu kredit yang di klaim semua, dan apakah saya punya hutang seperti kalimat yang dibuat oleh Ibu Simone Christine Lahundiatan <br /><br />Tujuan dari kalimat yang saya buat adalah untuk mengklarifikasi atau bertanya apa maksud dan tujuan ataupun arti dari kalimat yang dibuat oleh Ibu Simone Christine Lahunduitan di WhatsApp Grup Orang Tua kelas VI SD Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019, dan di account Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019<br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br /><br />Saya meminta maaf, kalau karena kalimat yang saya buat yang bertujuan untuk bertanya ternyata dianggap salah oleh hukum yang berlaku di negeri ini. <br /><br />Dan demi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak ada niat ataupun pikiran untuk menyebut yang terhormat Ibu Simone Christine Lahunduitan <b><i>menyamakan atau seperti “Monyet” tetapi saya hanya semata-mata berbicara mengenai materi (kaya atau kekayaan yang sesungguhnya atau bukan)</i></b> dan itu lebih bertujuan ke diri saya sendiri apakah saya adalah orang kaya benaran atau bukan, namun saya menggunakan kata istilah <b><i>“Moyet” </i></b><br /><br />Karena di WhatsApp Grup Orang Tua Murid kelas VI SD Tunas Kasih dan di accun Facebook, Ibu Simone Christine Lahunduitan menyebut kata <b><i>“...orkay benaran... dan kartu kredit banyak declined semua..., utang semua...”</i></b> yang tidak ada hubungannya dengan kejadian anak-anak yang hampir mati saat bermain di Smala Watersport Nusa Penida yang menggunakan Kano<br /><br />Itulah yang saya mengklarifikasi atau yang saya tanyakan kepada Ibu Simone Christine Lahunduitan untuk bisa menjelaskannya kepada saya, apakah saya orang kaya benaran atau bukan, <b>apakah saya punya kartu kredit yang di klaim semua</b> serta <b>apakah itu hutang semu</b> seperti kalimat yang dibuatnya di WhatsApp Grup Orang Tua kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 dan di account Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019  <br /><br />Tetapi saya tidak mendapat penjelasan dari Ibu Christine Simone Lahunduitan justru melaporkan saya ke Polisi,  yang seharusnya saya yang melaporkannya ke Polisi, karena Ibu Simone Christine Lahunduitan telah memaki dan mempermalukan saya melalui Media Sosial WhastApp tapi saya tidak melaporkannya, karena saya merasa buat apa mencari masalah dan membesar-besarkannya. Dan saya lebih memilih Damai dan kasih seperti ajaran agama yang saya yakini<br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br />            <br />Perlu saya sampaikan pula, sesuai perintah Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tanggal 8 September 2020, saya sudah mengunggah status di accun Facebook saya dengan kata-kata <i><b>“…Saya Sudah Tidak Ada Masalah Lagi Dengan Bu Simone…”</b></i> yang mana status tersebut saya buat dengan ketulusan hati yang terdalam yang bermaksud menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai agar tidak menimbulkan dendam dikemudian hari karena damai itu indah<br /><br />Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus saya sampaikan dalam Pledoi Pribadi saya ini, bahwa  antara saya dengan Ibu Simone Christine Lahunduitan di depan persidangan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakin, sudah saling memafkan sebagaimana atas perintah Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini. Hal tersebut sudah merupakan fakta dalam persidangan bahwa antara kami secara pribadi sudah saling memafkan dan sudah tidak ada lagi masalah secara pribadi <br /><br />Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara saya ini, perkenankan saya memohon dengan hati yang tulus, sebelum Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada saya, agar berkenan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, yaitu saksi fakta maupun Ahli yang saya ajukan, dengan memeriksa perkara saya ini secara menyeluruh dan gamblang tanpa menghilangkan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya menjadi penyebab/pemicu (sebab-akibat) terjadinya permasalahan antara saya dengan Ibu Simone Christine Lahunduitan. <br /><br />Sehingga dapat melihat secara jelas, cermat dimana dan apa yang menyebabkan permasalahan ini sampai berakhir di meja hijau dan saya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Nageri Denpasar ini sebagai terdakwa;<br /><br />Tidak lupa juga yang perlu saya sampaikan, bahwa selama menjalani proses persidangan ini, saya selalu bersikap sopan, kooperatif dengan mengikuti jalannya proses persidangan sejak awal, dan saya belum pernah dihukum dalam kasus apapun, yang mana mungkin hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang pemeriksa perkara ini dan memberikan putusan kepada saya dengan seadil-adilnya <br /><br />Apabila perbuatan saya dianggap suatu kesalahan, maka dalam pledoi ini ijinkan saya mengutip kata-kata pepatah lama yang mengatakan “…tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak perah melakukan kesalahan…”<br /><br /><b>Yang Mulia Majelis Hakim.</b><br />            <br />Berdasarkan uraian-uraian peristiwa diatas, maka saya terdakwa Linda Fitria Paruntu, seorang Ibu rumah tangga dari seorang suami dan 5 (lima) orang anak yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan pelukan kasih sayang dari saya sebagai Ibunya, saya memohon dengan kerendahan hati yang tulus agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sebagai Marwah Tuhan di pengadilan dunia ini untuk memaafkan dan mengampuni saya serta memberikan putusan yang seadil-adilnya demi kebahagiaan anak-anak saya yang masih di bawah umur.<br /><br />Demikanlah surat pembelaan dan permohonan saya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan menyertai dalam setiap waktu. (*)<i><br /></i></div>

News Pidana Terdakwa Linda Mengungkapkan Rasa Ketakutan Karena Kehadiran Anggota TNI Disidang

Foto Persidangan, 29 September 2020 (Dok. BK) BERTA KORUPSI .CO - Kamis, 8 Oktober 2020, Sidang Perkara ‘Penghinaan atau Pencemaran’ nama ba...

»

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta

<div><div><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHICQwao7rxoxysw4cNm5LJh6r3-2BbJKKbjtnXdwIhWJRYMEEdy0V9nzNZ1kbpFAsk56gqlEn-eB-cqueBXZopwGUPmanuJoQ1JHnLMeJPcyHuw8llmaAXwZWt7NYtCq5Bx66lNRvZ-Q/s1280/Screenshot_2020-07-01-17-10-44-34.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHICQwao7rxoxysw4cNm5LJh6r3-2BbJKKbjtnXdwIhWJRYMEEdy0V9nzNZ1kbpFAsk56gqlEn-eB-cqueBXZopwGUPmanuJoQ1JHnLMeJPcyHuw8llmaAXwZWt7NYtCq5Bx66lNRvZ-Q/w640-h360/Screenshot_2020-07-01-17-10-44-34.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo<br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Arif Suhermanto </b>: Ada beberapa hal dari putusan Majelis Hakim yang perlu kami diskusikan<br /><br />#Majelis Hakim juga memvonis Tiga terdakwa dalam perkara yang sama, yaitu Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PUBMSDA) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo#</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>enin, 5 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo 2 periode (2010 – 2015 dan 2015 – 2020) dalam kasus Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa serta tim JPU KPK<br /><br />Tidak hanya hukuman badan, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa membayar sisa uang pengganti sebesar Rp 250 juta (total uang suap yang diterima Rp 600 juta) subsidair 6 bulan penjara<br /></p><p style="text-align: justify;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOh2eCUkhvUQhhtGwGKpHWlOJH1OjUM4J0tTirlvlAvqW3ljICzA4LXY3v28cT87pY-szYvn5xl9U6hbXv5U36rsf3vNzV68kRIwUQQWSjExThkvzjNO-13LDhKlnjWXTMLMSPmAsArMA/s1280/1.+Sunarti.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOh2eCUkhvUQhhtGwGKpHWlOJH1OjUM4J0tTirlvlAvqW3ljICzA4LXY3v28cT87pY-szYvn5xl9U6hbXv5U36rsf3vNzV68kRIwUQQWSjExThkvzjNO-13LDhKlnjWXTMLMSPmAsArMA/w640-h360/1.+Sunarti.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari kanan, terdakwa Sunarti (Kadis PU), Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PU) dan terdakwa Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">H</span></b>ukuman pidana penjara terhadap terdakwa Saiful Ilah dibacakan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Nomor. 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erna Puji L, SH., MH, sementara terdakwa didampingi tim Pnasehat Hukumnya yang terdiri dari 2 Tim, yaitu Samsul Hadi dkk dari Jakarta, dan A. Riyadh, M. Samsul, Hidayat, M. Alwi Fahri dari Surabaya yang juga dihadiri tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu, Arif Suhermanto, Dodi Sukmono dan Andi Kurniawan.<br /><br />Selain terdakwa Saiful Ilah, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap tiga terdakwa lain dalam perkara yang sama, yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo (Perkara Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo (Perkara Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Perkara Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby)<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fKvcelSZQiFYVt1CRdjO2Mq39QIewVIcWVp8tIsfZq3qQKyVugpLkhRji2p_FNIgAny9o3u0sD4GXJdXJNd1xa5WSAtz3YKUlAZFyiaGQHP3ySLat2q9Fqgpu5JTfcXQAao4tx9FAlU/s2048/IMG20200729113349.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fKvcelSZQiFYVt1CRdjO2Mq39QIewVIcWVp8tIsfZq3qQKyVugpLkhRji2p_FNIgAny9o3u0sD4GXJdXJNd1xa5WSAtz3YKUlAZFyiaGQHP3ySLat2q9Fqgpu5JTfcXQAao4tx9FAlU/w640-h360/IMG20200729113349.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa total uang yang diterima terdakwa Saiful Ilah adalah sebesar Rp 600 juta yang berasal dari Ibnu Gopur sebesar Rp 300 juta yang dititipkan kepada Sangadji ketika berkunjung di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada Oktober 2019 silam. Uang sebesar Rp 300 juta tersebut dititipkan Ibnu Gofur untuk terdakwa sebesar Rp200 juta dan yang Rp100 juta untuk Sanadjitu Sangadji. Dan uang sebesar Rp200 juta diserahkan Sangadji kepada terdakwa di rumah dinas Bupati.<br /><br />Selain diluar titipan Ibnu Gopur itu, lanjut Majelsi Hakim, Sanadjitu Sangadji juga memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada terdakwa termasuk uang sebesaar Rp350 juta dari Ibnu Gofur terhadap terdakwa yang disita KPK pada tanggal 7 Januari 2020<br /><br />Majelis Haki mengatakan, bahwa penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Sidoarjo, dan pekerjaan proyek APBD Kabupaten Sidoarjo yang didapat dan dikerjakan oleh Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan serta Priyanto Pratikno alias Entuk pada tahun 2019<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Saiful Ilah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj286Z1Njuud_xu0EDWPCTm2WkYfPFznamrhq7CUMBEsIBdRhYqaOCALpGBSLScWOkfGp0KOXtEXCFd2LG5fkK4V65VZtPQDPq1xOGv9jMsBaovmYFSOLaBqbQNRHnSscLmzKY3AZveM9Y/s640/2..jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj286Z1Njuud_xu0EDWPCTm2WkYfPFznamrhq7CUMBEsIBdRhYqaOCALpGBSLScWOkfGp0KOXtEXCFd2LG5fkK4V65VZtPQDPq1xOGv9jMsBaovmYFSOLaBqbQNRHnSscLmzKY3AZveM9Y/w640-h360/2..jpeg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim sependapaat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa. Sehingga atas perbuatan terdakwa haruslah dihukum pidana. Selain hukuman pidana, terdakwa juga dihukum pidana tambahan berupa membayar denda dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang besarnya sama dengan yang dinikmati terdakwa<br /><br />Sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan (Vonis) pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, hal yang memberatkan yaitu bahwa terdakwa tidak mendukung progra pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Terdakwa menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Sementara yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum<br /><br />“Mengdili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Saiful Ilah  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; <br /><br />2 (dua). Menjatuhkan hukuman oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama tiga (3) tahun, denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200 juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan. Dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp 250 juta) selambat-lambalnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama enam (enam) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda diakhir putusannya<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVOhu30OcHAvKOGXzOSWfJRCeQOisseAVantj43-D9COT12_e4J3TeNRthVgF8Afk9f2tIgr7dYtFLVpuv3btsncxePhBBpeN0VUXaQSOWh42eKObjGhw2xbTDdiAckrR2mZQzp3UTV7s/s1280/Terdakwa+Saiful+Ilah.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVOhu30OcHAvKOGXzOSWfJRCeQOisseAVantj43-D9COT12_e4J3TeNRthVgF8Afk9f2tIgr7dYtFLVpuv3btsncxePhBBpeN0VUXaQSOWh42eKObjGhw2xbTDdiAckrR2mZQzp3UTV7s/w640-h360/Terdakwa+Saiful+Ilah.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Saiful Illah, lebih ringan 1 (satu) tahun dari Tuntutan pidana dari JPU KPK, yaitu 4 (empat) tahun penjara,  denda sebesar Rp 200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 600 juta subsiadir dipidana penjara selama 2 (satu) tahun<br /><br />Itulah sebabnya, Tim JPU KPK mengatakan masih pikir-pikir. Sedangkan terdakwa Saiful Ilah melalui tim Penasehat Hukumnya langsung menyatakan banding. "Kami nyatakan banding," ucap Samsul Huda, setelah berdisukusi dengan terdakwa<br /><br />Seusai persidangan. JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa ada beberapa hal dari putusan Majelis Hakim yang perlu di diskusikan. <br /><br />“Ada beberapa hal dari putusan Majelis Hakim yang perlu kami diskusikan. Dan selain itu, terdakwa juga mengatakan banding. Dalam tuntutan kami, untuk pidana uang pengganti sebesar Rp 600 juta subsidair 2 tahun penjara, tetapi dalam putusan Majelis Hakim adalah 6 bulan penjara,” kata JPU KPK Arif<br /><br />Saat ditanya terkait tidak adanya tuntutan pencabutan hak politik terhadap terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, seperti puluhan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) maupun anggota DPRD di Jawa Timur yang terseret dalam kasus Korupsi, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, karena masih ada perkara lain<br /><br />“Pertimbangan kami adalah, karena masih ada perkara lain untuk terdakwa,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnfvVapKmcm9yTS4kPnJUFfGE55X4ojHoFeHGFuLQDjbnTCrqGo5x-UjeSzs5bM8JATHqJilQyD2Oyp41NeuWE7DCq2ZKjQxujIU_V2EIfBmvGGBhEyuipfJtI1e4nicNnDeEb14NSXwI/s639/Ibnu+Gofur%252C+M.+Totok+Sumedi%252C+Iwan+Setiawan+dan+Priayanto+Prayitno.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnfvVapKmcm9yTS4kPnJUFfGE55X4ojHoFeHGFuLQDjbnTCrqGo5x-UjeSzs5bM8JATHqJilQyD2Oyp41NeuWE7DCq2ZKjQxujIU_V2EIfBmvGGBhEyuipfJtI1e4nicNnDeEb14NSXwI/w640-h360/Ibnu+Gofur%252C+M.+Totok+Sumedi%252C+Iwan+Setiawan+dan+Priayanto+Prayitno.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan dan Priayanto Prayitno<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>T</b></span>erseretnya Saiful Ilah ke “lingkaran hitam” kasus perkara Korupsi Suap adalah berawal saat Tim penyidik KPK melakukan kegiatan tangkap tangan pada Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Saat itulah, Tim penyidik KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama Dua pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gogur dan M. Totok Sumedi (sudah berstatus terpidana) dengan mengamankan barang buktu (BB) berupa uang sebesar Rp350 juta<br /><br />Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD dengan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Kemudian tim penyidik KPK juga melakukan penangkapan terhadap Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji serta beberapa orang lainnya.<br /><br />Namun yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa hanya 6 (enam) orang saja, yaitu Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi (Keduanya sudah divonis terlebih dahulu beberapa bulan lalu dan sudah berstatus terpidana 1.8 tahun penjara), Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Sanadjitu Sangadji<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan terpidana Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno alias Entuk, bahwa uang sebesar Rp350 juta itu adalah untuk terdakwa Saiful Ilah.<br /><br />Selain itu, dari keterangan Sunarti Setyaningsih juga terungkap dalam persidangan adanya permintaan uang oleh terdakwa Saiful Ilah kepada Sunarti Setyaningsih<br /><br />Tidak hanya itu. Keterlibatan terdakwa Saiful Ilah dan A. Zaini selaku Sekda Kabupaten Sidoarjo juga terungkap dalam persidangan dari pengakuan A. Zaini dan Ibnu Gofur.<br /><br />Yang mengejutkan lagi, adanya pemberian Emas murni oleh para Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dengan cara patungan (urunan) pada tahun 2018 saat terdakwa Saiful Ilah merayakan Ulang Tahun. Hal itu diungkapkan Sekda Kabupaten Sidoarjo A. Zaini dihadapan Majelis Hakim<br /><br />Namun terdakwa Saiful Ilah tak mengakuinya dalam persidangan. Terdakwa mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari siapapun. Hal itu juga disampaikan oleh terdakwa kepada beritakorupsi.co saat terdakwa usai menjalani persidangan awal (dakwaan) pada Rabu, tanggal 3 Juni 2020</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbT6Cpe23OrKIDA3x8OhlZ6lIUIkMVDf68WwFEkl2HjHCksJYGRhtjcVrF5sxzi2SqeThmi5dqLz6mGrl64vtRE30pNnRBvPwTlmSsI0sYdb6B-cNxRdqq0YcKt-OR7BTVVoiHXp4b7jg/s761/Saiful.png" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="761" data-original-width="595" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbT6Cpe23OrKIDA3x8OhlZ6lIUIkMVDf68WwFEkl2HjHCksJYGRhtjcVrF5sxzi2SqeThmi5dqLz6mGrl64vtRE30pNnRBvPwTlmSsI0sYdb6B-cNxRdqq0YcKt-OR7BTVVoiHXp4b7jg/w501-h640/Saiful.png" width="501" /></a></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, tuntutan KPK terhadap terdakwa Saiful Ilah yang menjabat sebagai Wakil Bupati Sidarjo selama 2 periode, dan jabatan Bupati selama 2 periode yang kemudian  tertangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020.<br /><br />Anehnya lagi, dari beberapa Bupati/Wali Kota di Jawa Timur yang ditangkap KPK karena kasus Korupsi Suap, terdakwa Saiful Ilah adalah yang pertama dituntut ringan, yaitu selama 4 tahun.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah KPK akan menyeret pengusaha Iwan Setiawan, Priayanto Prayitno dan Gagah serta pejabat Kabupaten Sidoarjo termasuk Sekda A. Zaini yang terlibat dalam skandal proyek APBD Kabupaten Sidoarjo dan pemberian kepingan Emas kepada terdakwa Saiful Ilah dalam kasus berikutnya untuk terdakwa Saiful Ilah yang saat ini dalam penyidikan KPK?<br /></div></div><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">Kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo inipun akan menambah daftar ‘hitam’ perkara Korupsi di Jawa Timur yang belum tuntas ditangani KPK sejak tahun 2016. Apakah ditangan Ketua KPK Firli Bahuri, kasus Korupsi di Jawa Timur akan dituntaskan atau sebaliknya ?<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tahun 2019. Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA. SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlicU9cobO2RoQWaL1div5dawpH4sry31uHyjriR2ioQg3aEZzaQiyhLH1tOaPvgXn5M4vX96-vTvR8GfTOsdthwTt93zoNSL8a6IbSfNDUjJPdhPFqj5etE61lokAg7rMYDh1CVSmSHg/s2048/IMG20200708141803.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlicU9cobO2RoQWaL1div5dawpH4sry31uHyjriR2ioQg3aEZzaQiyhLH1tOaPvgXn5M4vX96-vTvR8GfTOsdthwTt93zoNSL8a6IbSfNDUjJPdhPFqj5etE61lokAg7rMYDh1CVSmSHg/w640-h360/IMG20200708141803.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda Kab. Sidoarjo A. Zaini (kanan) dan ajudan Bupati<br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br /><br />Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.</p><p style="text-align: justify;">Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, bahwa uang suap yang diterima terdakwa Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji adalah sebesar Rp1.435.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian;<br /><br />Pada bulan September 2019, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi memberikan uang kepada Sangadji sebesar Rp300 juta dengan rincian, uangsebesar Rp100 juta untuk Sangadji dan uang Rp200 juta untuk Bupati Saiful Ilah yang diserahkan di rumah dinas Bupati</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPo7ch3HogvLFm9kZl6ZpBNJDlXmQoYW6L6Z0mpL0ra1Ow5MG92V4ss1qopNCkyhkPjS01pz-p73XWnS3OeaMuPXjc40HjcFIyE1Vh0-oZY7nhAT5HhZJVHnuhHNl66fe_Rmr3N16Yx8U/s1280/IMG20200701134935.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPo7ch3HogvLFm9kZl6ZpBNJDlXmQoYW6L6Z0mpL0ra1Ow5MG92V4ss1qopNCkyhkPjS01pz-p73XWnS3OeaMuPXjc40HjcFIyE1Vh0-oZY7nhAT5HhZJVHnuhHNl66fe_Rmr3N16Yx8U/w640-h360/IMG20200701134935.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anggota Pokja ULP Kab. Sidoarjo<br /></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">Januari 2020, pemberian uang tersebut dilakukan beberapakali, yaitu pada tanggal 3 Januari sebesar Rp150 juta, terdakwa memberikan uang kepada Yanuar Santoso. Kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp225 juta kepada Sunarti selaku Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo di salah satu Rumah Makan di Sidoarjo. Uang itu berasal dari Ibnu Gofur Rp150 juta, dari Iwan Setiawan sebesar Rp50 juta, dan dari Priyanyo sejumlah Rp25 juta.<br /><br />Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /><br />Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.<br /><br />Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).<br /></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg152gY82EFvy1aEfjIg9YiSmzQUVkjcNFQJFwlslhgw0MScXK9fx6l3SousTcy87G8IFUmh_8hYZVOR1HsHR2YILORIgDR4gu3mLPIhzYftIpJktxWrkm-BkAYXXgAT7H885k3biH3iN0/s2048/IMG20200810142146.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg152gY82EFvy1aEfjIg9YiSmzQUVkjcNFQJFwlslhgw0MScXK9fx6l3SousTcy87G8IFUmh_8hYZVOR1HsHR2YILORIgDR4gu3mLPIhzYftIpJktxWrkm-BkAYXXgAT7H885k3biH3iN0/w426-h640/IMG20200810142146.jpg" width="426" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Percakapan terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur</b><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah. Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQTlPdRtJz1ckdb8uoohux7tMLGbFjmTz_Isn61cGHnbIGC8pJMfqTNylc88sT0bL7ancZew3rkiprj61QDWaxwpYATVUZh-d8CFb4XOvDQfrSLMNGc5axhX5qZFWKTilqt1x-DzTQyi4/s639/Emas+murni+pemberian+para+Kepala+Dinas+di+lingkungan+Pemda+Kab.+Sidoarjo+terhadap+terdakwa+pada+tahun+2018+saat+terdakwa+marayakan+ulang+tahun.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQTlPdRtJz1ckdb8uoohux7tMLGbFjmTz_Isn61cGHnbIGC8pJMfqTNylc88sT0bL7ancZew3rkiprj61QDWaxwpYATVUZh-d8CFb4XOvDQfrSLMNGc5axhX5qZFWKTilqt1x-DzTQyi4/w640-h360/Emas+murni+pemberian+para+Kepala+Dinas+di+lingkungan+Pemda+Kab.+Sidoarjo+terhadap+terdakwa+pada+tahun+2018+saat+terdakwa+marayakan+ulang+tahun.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Emas murni pemberian para Kepala Dinas di lingkungan Pemda Kab. Sidoarjo terhadap terdakwa pada tahun 2018 saat terdakwa marayakan ulang tahun<br /></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /><br />Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /><br />Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /><br />Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBNM4AmxOl98Q0cameSLndR7kg730sZJcyYnl6SJ2jc8E4pS5BvOQygIZ6A3myX9PyDrpav7NC76bJWKceITiK4sWlp57G2DPJ1uTJbYfXYBNCBRSKTsfECCbXsF210Asl0jCNjsYB2D0/s1920/IMG20200701121031.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBNM4AmxOl98Q0cameSLndR7kg730sZJcyYnl6SJ2jc8E4pS5BvOQygIZ6A3myX9PyDrpav7NC76bJWKceITiK4sWlp57G2DPJ1uTJbYfXYBNCBRSKTsfECCbXsF210Asl0jCNjsYB2D0/w640-h360/IMG20200701121031.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.<br /><br />Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang<br /><br />Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /><br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3.  Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br />1.    Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2.    Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3.    Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoum_FgP6fROP0CHUZjdeLHwkltlyx1XyLe8sC7x26af7OU8P9ZGVKt3SBYxv9SwbLKaymC7hLUfB9WMyQr_zmAc1me9XrPYXF3y89kX7wjg9wcFtVNMJN0txbwMtqokY1nUIRQhkw67g/s639/IMG20200914154825.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoum_FgP6fROP0CHUZjdeLHwkltlyx1XyLe8sC7x26af7OU8P9ZGVKt3SBYxv9SwbLKaymC7hLUfB9WMyQr_zmAc1me9XrPYXF3y89kX7wjg9wcFtVNMJN0txbwMtqokY1nUIRQhkw67g/w640-h360/IMG20200914154825.jpg" width="640" /></a></div>Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /><br />1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /><br />2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /><br />3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /><br />Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /><br />5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI<br /><br />Sehingga pada tanggal 28 Desember 2019, SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /><br />6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /><br />Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /><br />7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /><br />8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /><br />9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.<br /><br />Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;<br /><br />• Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta

Terdakwa Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo JPU KPK Arif Suhermanto : Ada beberapa hal dari putusan Majelis Hakim yang perlu kami diskusikan #Maje...

»

Kadis PU Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih Divonis 1.6 Tahun Penjara, Kabid dan Kabag 2 Tahun

<p style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNTTur3hu4bg_YCkgaeJQbXWoGe657DZMks6cArMfhTubQ6Tl__N0kJdYUjcPxDjSKNaFhBfAjX_1RbaHCnRhmuBdFP7skOTzZuz660FFwunt6m1rP7kdWZTuRtWLDbmYXJk-pWk7cT5Y/s1280/1.+Sunarti+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNTTur3hu4bg_YCkgaeJQbXWoGe657DZMks6cArMfhTubQ6Tl__N0kJdYUjcPxDjSKNaFhBfAjX_1RbaHCnRhmuBdFP7skOTzZuz660FFwunt6m1rP7kdWZTuRtWLDbmYXJk-pWk7cT5Y/w640-h360/1.+Sunarti+dkk.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari depan, terdakwa Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji<br /></td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b></span>– Senin, 5 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo di Vonis masing-masing 2 (dua) tahun penjara sebaagai terdakwa kasus Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa serta tim JPU KPK<br /><br />Tidak hanya hukuman badan, Ketiga terdakwa ini juga dihukum untuk membayar denda dan membayar uang pengganti dari uang suap yang diterimanya dari pengusaha Kontraktor yakni Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (keduanya sudah berstatus terpidana 1.8 tahun penjara)<br /><br />Untuk terdakwa Sunarti Setyaningsih, dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan, dan hukuman untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp 225 juta, namun uang tersebut sudah disita KPK, yang diperhitungkan sebagai uang pengganti <br /><br />Sedangkan terdakwa Judi Tetrahastoto dan terdakwa Sanadjitu Sangadji dihukum untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. <br /><br />Hukuman pidana untuk membayar sisa uang pengganti untuk terdakwa Judi Tetrahastoto sebanyak Rp 230 juta dari total uang suap sebesar Rp 460 juta yang diterimanya dari Ibnu Gopur, Totok Sumedi, Iwan Setiawan, Priyanto alias Entuk dan Gagah Eko Wibowo dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan<br /><br />Dan hukuman pidana untuk membayar sisa uang pengganti untuk terdakwa Sanadjitu Sangadji sebesar Rp 100 juta dari total uang suap sejumlah Rp 300 juta yang diterima terdakwa dari Ibnu Gopur dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan uang yang disita KPK dari terdakwa sebanyak Rp 200 juta</p><p style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPGB6NDxD6gln3vTZyFm1AHomvUwzXElFzFDDoCTU0lTjqyNHGASjS57K0Dm_uviJ3I_k8IWB_fBY0RHTQVKiGbF3ChvyNedb60whtEg8028yBd8ryJ3bydvsbb7WyimWnNQe_Aj_7ZJI/s2048/IMG20201005125116.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1417" data-original-width="2048" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPGB6NDxD6gln3vTZyFm1AHomvUwzXElFzFDDoCTU0lTjqyNHGASjS57K0Dm_uviJ3I_k8IWB_fBY0RHTQVKiGbF3ChvyNedb60whtEg8028yBd8ryJ3bydvsbb7WyimWnNQe_Aj_7ZJI/w640-h442/IMG20201005125116.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto searah jarum jam, terdakwa Sanadjitu Sangadji, Sunarti Setyaningsih dan Judi Tetrahastoto </td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan terdakwa Sanadjitu Sangadji dibacakan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Nomor. 36/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby, 37/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dan 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP)<br /><br />Sementara terdakwa Ketiga terdakwa didampingi tim Penasehat Hukumnya, yaitu Heber Sihombing dkk dari Jakarta serta dihadiri tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu, Arif Suhermanto, Dodi Sukmono dan Andi Kurniawan.<br /><br />Pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim terhadap ke Tiga terdakwa, dibacakan secara terpisah. Yang pertama adalah putusan untuk terdakwa Sunarti Setyaningsih, kemudian untuk terdakwa Sanadjitu Sangadji dan selanjutnya untuk terdakwa Judi Tetrahastoto<br /><br />Selain Ketiga terdakwa, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dalam kasus perkara yang sama dengan Nomor Perkara 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby<br /></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/10/bupati-sidoarjo-saiful-ilah-divonis-3.html - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta" target="_blank"><b>Baca juga : http://www.beritakorupsi.co/2020/10/bupati-sidoarjo-saiful-ilah-divonis-3.html - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta</b></a><br /></p><p style="text-align: justify;">Terseretnya Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji sebagai terdakwa kasus Korupsi Suap adalah berawal saat Tim penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) bersama Dua pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gogur dan M. Totok Sumedi di Pendopo Kabupaten pada Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, dengan mengamankan barang bukti (BB) sebesar Rp350 juta<br /><br />Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD dengan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Kemudian tim penyidik KPK juga melakukan penangkapan terhadap Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji serta beberapa orang lainnya termasuk 2 wartawan Harian di Surabaya.<br /><br />Namun yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa hanya 6 (enam) orang saja, yaitu Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi (Keduanya sudah divonis terlebih dahulu beberapa bulan lalu dan sudah berstatus terpidana 1.8 tahun penjara), Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji</p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEortHMU_TyWrbhyphenhyphenLHB3qQQOBSZOphB4EeELtibljh5zKELdFqG70UIKtyKreSaauvNackccOwfjh9v2_UFk9rv4x_WTrF6433rhAs_J6FPyush58RHkg8JW2gsDca18BxCWEA7_3WjoU/s761/Saiful.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="761" data-original-width="595" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEortHMU_TyWrbhyphenhyphenLHB3qQQOBSZOphB4EeELtibljh5zKELdFqG70UIKtyKreSaauvNackccOwfjh9v2_UFk9rv4x_WTrF6433rhAs_J6FPyush58RHkg8JW2gsDca18BxCWEA7_3WjoU/w500-h640/Saiful.png" width="500" /></a></div>Ibarat ungkapan, “air mengalir dari atas ke bawah sedangkan uang dari bawah ke atas. Hal itu terlihat dari 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang terseret kasus Korupsi suap tangkap tangan maupun dari penyidikan KPK sejak tahun 2017, juga menyeret beberapa Kepala Dinas PU dan Pejabat Pengadaan serta Kepala Dinas lainnya karena adanya pemberian uang dari Kepala Dinas selaku Bawahan kepada Bupati/Wali Kota selaku atasan.<br /><br />Diantaranya adalah Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu dan pejabat Pengadaan;, Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota dan Ketua serta 2 Waki Ketua DPRD Mojokerto bersama Kepala Dinas PU;, Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung bersama Kepala Dinas PU;, Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan bersama Kepala Dinas PU;, Kasus suap Bupati Mojokerto (penyidikan) yang menyeret Kepala Dinas PU Zaenal Abidin<br /><br />Dari beberapa kasus ini terungkap dalam persidangan, ternyata Dinas PU adalah salah satu “sumber air” bagi Kepala Daerah maupun anggota Dewan. Karena di Dinas PU terdapat ratusan bahkan ribuan proyek APBD yang bernilai milliaran bahkan ratusan yang dapat ‘menghasilkan’ lembaran-lembaran rupiah untuk dinikmati oleh Kepala Daerah” dari para kontraktor sebagai fee proyek karena terjalinya KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) sebagai Tim Sukses maupun Tim Relawan si Kepala Daerah<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa Sunarti Setyaningsih sebesar Rp225 juta dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi adalah hasil urunan, yaitu dari Ibnu Gopur Rp 150 juta, M. Totok Sumedi sebesar Rp 50 juta. Sedangkan uang sebesar Rp 25 juta adalah dari Iwan Setiawan dan Priyanto alias Entuk.<br /><br />Terdakwa Judi Tetrahastoto menerima sebesaar Rp450 juta dan Sanadjitu Sangadji menerima sebesar Rp300 juta. Sedangkan total uang yang diterima terdakwa Saiful Ilah sebesar Rp 600 juta<br /><br />Majelis Haki mengatakan, bahwa penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan terdakwa Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan proyek APBD Kabupaten Sidoarjo yang didapat dan dikerjakan oleh Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan serta Priyanto Pratikno alias Entuk pada tahun 2019<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, perbuatan terdakwa Sunarti Setyaningsih (terdakwa Sanadjitu Sangadji dan Judi Tetrahastoto) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“Mengdili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Sunarti Setyaningsih terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan hukuman oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan, denda sebesar seratus juta rupiah (Rp 100 juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda diakhir putusannya<br /><br />Kemudian Majelis Hakim melanjutakan membacakan putusan terhadap terdakwa Sanadjitu Sangadji dan Judi Tetrahastoto<br /><br />“Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Sanadjitu Sangadji (dan Judi Tetrahastoto) oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda <br /><br />Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Ketiga terdakwa lebih ringan 1 (satu) tahun dari Tuntutan pidana dari JPU KPK, yaitu masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun <br /><br />Namun atas putusan tersebut, Ketiga terdakwa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan menerima. (Jen)<br /><p></p>

News Tipikor Kadis PU Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih Divonis 1.6 Tahun Penjara, Kabid dan Kabag 2 Tahun

Ket. Foto dari depan, terdakwa Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji BERITA KORUPSI .CO – Senin, 5 Oktober 2020, Ma...

»