Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut Berbeda

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrQNjnuJy1vSNmwYojfnUSs9o1TPaKMc6A7yqj4T28h7LoVd1hjiC93VVWytHSwK5VIaIINqnA8SOdFjtC68mAaB95enD6YcyRLp54zLF55K3c8cCrT62XNyUdFX51TPtr-0DGsslu2O4/s1166/IMG20200602100721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrQNjnuJy1vSNmwYojfnUSs9o1TPaKMc6A7yqj4T28h7LoVd1hjiC93VVWytHSwK5VIaIINqnA8SOdFjtC68mAaB95enD6YcyRLp54zLF55K3c8cCrT62XNyUdFX51TPtr-0DGsslu2O4/s640/IMG20200602100721.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>“Adakah yang “diselamatkan” dalam perkara dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M ?”</b></span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Empat terdakwa kasus perkara Korupsi dituntut dengan pidana penjara yang berbeda dan pasal yang berbeda pula, terkait pembanungan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 (delapan puluh milliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milian tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh Lima ribu empat ratus tujuh puluh Lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020   <br /><br />Ke- 4 terdakwa itu adalah Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, dan terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik Pasar Manggisan,; Terdakwa Irawan Sugeng Alias Pak Dodik selaku Direktur PT Maksi Solusi Enjienering serta Terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Setyo Wicaksono dkk dari Kejari (Kejaksaam Negeri) Kabupaten Jember, menuntut terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta, subsider pidana 3 (tiga) bulan kurungan tanpa dituntut membayar uang pengganti.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg93H19ed8eedDbGY-TWSIHcaOtzFfSQnEI1sq4g2lqjtIy_fQGBSX97vU1qDCARuZr2ffyWKNSE3gQipGg4awsF9jbpWOBpKev7EbmRFNTBRCpSDWdtfv_lKsNYT89MUBlLuAxoX4rsIM/s1165/IMG20200602100652.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1165" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg93H19ed8eedDbGY-TWSIHcaOtzFfSQnEI1sq4g2lqjtIy_fQGBSX97vU1qDCARuZr2ffyWKNSE3gQipGg4awsF9jbpWOBpKev7EbmRFNTBRCpSDWdtfv_lKsNYT89MUBlLuAxoX4rsIM/s640/IMG20200602100652.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan d1tambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<p></p><p style="text-align: justify;">Sedangkan Tiga terdakwa lainnya yaitu Edi Shandi Abdur Rahman, SE dan Terdakwa Irawan Sugeng Alias Pak Dodik serta Terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Dan Ketiganya pun dituntut dengan pidana penjara hampir 2X lipat dari tuntutan terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si, yaitu masing-masing 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, <br /><br />Selain tuntutan pidana pokok dan denda, Ketiga Terdakwa pun dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang besarnya berbeda, antara lain untuk terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE sebesar Rp1,181 miliar.  Sedangkan  untuk terdakwa Irawan Sugeng Alias Pak Dodik dan Terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md sebesar Rp 90 juta tanggung secara tanggung renteng<br /><br />“Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama tiga (3) tahun dan sembilan (9) bulan,” ucap JPU<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWIZApVOzhLP0iKt_H8CoU3L5YQqNFHqDn-u2tVM4dYo5YnNUfQRe9i0MUqIdYq1F4Tux9_yn3eEBeL8X5ZJC350irW1uBj-aJ3Ug1ACZsu2DaIDpXj_vrms5PSnbJbo0u-Qv6goqpwjs/s1079/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWIZApVOzhLP0iKt_H8CoU3L5YQqNFHqDn-u2tVM4dYo5YnNUfQRe9i0MUqIdYq1F4Tux9_yn3eEBeL8X5ZJC350irW1uBj-aJ3Ug1ACZsu2DaIDpXj_vrms5PSnbJbo0u-Qv6goqpwjs/s640/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>Surat tuntutan itu dibacakan JPU  di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Ellyani, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Swarningsih, SH., M.Hum, Hendraeni, SH., MH, Sutriis, SH., MH dan I.G.N. Cemeng, SH., MH. Sementara para terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE, Irawan Sugeng Alias Pak Dodik dan Terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md  didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Christie Jacobus SH. Sedangkan terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si didampingi Tim Penasehat Hukumnya, M. Nuril<br /><br />Dan Ke- 4 terdakwa ini tinggal menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang agendanya dua pekan mendatang.<br /><br />Dari kasus ini ada yang menggelitik dan mengundang pertanyaan, yaitu adakah yang “diselamatkan” dalam perkara dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 sebesar Rp1.3 M?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Agus Salim selaku Direktur PT. Ditaputri Waranawa, Sakti Hadi, Badrusalam alias Kebet, Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam ? Mengapa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember tidak “meneyeretnya” bersama 4 (empat) terdakwa ?<br /><br />Atau karena penyidik menganggap bahwa mereka (Agus Salim, Sakti Hadi, Badrussalam alias Kebet, Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam) tidak terlibat dalam proyek Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018?<br /><br />Anehnya, dalam surat dakwaan JPU Kejari Kab. Jember, membeberkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 berdasarkan audit BPKP  Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Yaitu mulai dari penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Penyusunan HPS buan dilakukan oleh terdakwa selaku PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan terdakwa selaku PPK dan PA (Pengguna Anggaran) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan terdakwa untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwleH1_dP1qHCLzboRrgvgWcmKgMGDN72BQLXrpTV03mcjV3fU51lBMkFY_VVw7xyIrbk4radohOR4TnYzBvkYGnY7oLfh5iYrJdYNfx8e8GTgeCxsB4-lenoUi4iu_NuYvXhkcA115cQ/s1079/IMG20200714114113.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwleH1_dP1qHCLzboRrgvgWcmKgMGDN72BQLXrpTV03mcjV3fU51lBMkFY_VVw7xyIrbk4radohOR4TnYzBvkYGnY7oLfh5iYrJdYNfx8e8GTgeCxsB4-lenoUi4iu_NuYvXhkcA115cQ/s640/IMG20200714114113.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain itu saksi Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah saksi Pudjo Santoso <br /><br />Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara ipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya terdakwa selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender. <br /><br />Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2618 <br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa. <br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4D5ldb5Uyly6qXJlymKrY_l3WgTUCS46PnZuBhTsn9CMsssfWSbQwD18zRA1mfCb-YZUx27MrMZD6aKrBJpwEyVlXy9iIJlnqmX830yux87ySWjkO0ITJ5cUMd-ogYhHeN3WEMkV7v1U/s1166/IMG20200602100441+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4D5ldb5Uyly6qXJlymKrY_l3WgTUCS46PnZuBhTsn9CMsssfWSbQwD18zRA1mfCb-YZUx27MrMZD6aKrBJpwEyVlXy9iIJlnqmX830yux87ySWjkO0ITJ5cUMd-ogYhHeN3WEMkV7v1U/s640/IMG20200602100441+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan PT. Ditaputri Naranawa ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa selaku PPK dengan Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa dengan Nomor : 927/SPMK/94f.PDN/35.331/2918 tanggal 12 Oktober 2918. <br /><br />Dihari yang sama, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2918, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 927/SPMK/95f.PDN/35.331/2918 pertanggal 12 Oktober 2919 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, kemudian terdakwa selaku PPK bersama dengan PT. Ditaputri Waranawa, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak<br /><br />Setelah terdakwa selaku PPK mengeluarkan SPMK, seharusnya PT. Ditaputri Waranawa langsung melaksanakan pekerjaan, namun PT. Ditaputri Waranawa tidak melakukannya. Sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2918 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13.219%.<br /><br />Dalam pelaksanaannya, Edi Shandi Abdur Rahman, SE merekrut Hadi Sakti sebagai orang yang mengerjaan pekerjaan fisik Pasar Manggisan. Lalu saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminta kepada saksi Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa agar memberikan kuasa direktur kepada saksi Hadi Sakti untuk mengerjakan Pasar Manggisan dengan alasan, karena saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang melakukan penawaran. <br /><br />Selain itu saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE berjanji kepada saksi Agus Salim akan memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Sehingga kemudian saksi Agus Salim memberikan surat kuasa direktur kepada saksi Hadi Sakti sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. Selain itu karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mempunyai modal. Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE mengajak Badrussalam alias Kebet untuk memberikan pinjaman modal dalam mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi02kb29O8KDcKWkFzSxe50CfwEo3Jh4e4oz6N6qSq3W7bRI7t59DWEHENY3A-nj2XlwdEw3NdfC-RHUb_jKRSsdqHm-qx1vrMTVfv1LBgM_jVuGqMsXmBqjamFYbq6t_vTO3F6JSNqZls/s1079/IMG20200630121712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi02kb29O8KDcKWkFzSxe50CfwEo3Jh4e4oz6N6qSq3W7bRI7t59DWEHENY3A-nj2XlwdEw3NdfC-RHUb_jKRSsdqHm-qx1vrMTVfv1LBgM_jVuGqMsXmBqjamFYbq6t_vTO3F6JSNqZls/s640/IMG20200630121712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, untuk pekerjaan fisik di lapangan, Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mengerjakan sendiri melainkan mensubkontrakkan pekerjaan pasar Manggisan kepada Arjali berupa pekerjaan pembongkaran pasar lama, Pembuangan material, pekerjaan 36 unit ruko (diluar kilometer listrik dan lampu), pekerjaan footplat dan sloof lapak. <br /><br />Sedaangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan, M. Fariiz Nurhidayat, A.Md menyuruh Davin Adi Negoro untuk mengawasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan,  sedangkan tandatangan Sikam dalam laporan pengawasan dilakukan oleh Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang seolah-olah Sikam yang menandatangani laporan tersebut. <br /><br />Pada tanggal 3 Desember 2918, saksi Hadi Sakti selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk pergunakan dengan rincian ; Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43 <br /><br />Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018, uang muka tersebut diterima dan masuk ke rekening saksi HadiSakti atau PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 60251/SPM-LS/3.06.01.01/2918 tanggal 3 Desember 2618 dan SP2D Nomor 13276/SP20-LS/3.96.91.91/2018. <br /><br />Namun faktanya, setelah uang diterima oleh PT. Ditaputri Waranawa, ternyata tidak digunakan sebagaimana pengajuannya. Sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang sampai minggu ke- 8 atau tanggu 2 Desember 2018, progres pekerjaan baru mencapai 12.950%, yang seharusnya sudah mencapai progres 62,120%. Sehingga ada deviasi atau keterlambatan pekerjaan sebesar -49.170% dari jadwal pelaksanaan. <br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak, terdakwa selaku PPK tidak melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM) dengan pihak PT. Ditaputri Waranawa. Dan pada saat ada keterlambatan pekerjaan, terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan atau memberikan peringatan/teguran terhadap PT. Ditaputri Waranawa. <br /><br />Sampai akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018, PT. Ditaputri Waranawa berdasarkan laporan dari Davin Adi Negoro, hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55.462%. <br /><br />Pada tanggal 31 Desember 2018, terdakwa selaku PPK, tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Davin Adi Negoro yang bukan konsultan pengawas, melakukan pencairan anggaran dengan membayarkan uang sejumlah Rp2.562.573.367,04 sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17992/SP2D-LS/3.06.91.91/2018 masuk ke rekening Hadi Sakti atau PT. Ditaputri Waranawa pada rekening BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTHhAAWzGWBCe8SV4HSYnHlQu6aQgKdjxGFFCn1a9LO7Ey6k3SDlQ_tzIZand0znH84vD6SEiYtKJ3V76ntnMTTDaBa9rzwNo01-2Jul7QZ-Cmrabm_JHQtB9U-E8c0cpH18UREd5wvhI/s1079/IMG20200630121800.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTHhAAWzGWBCe8SV4HSYnHlQu6aQgKdjxGFFCn1a9LO7Ey6k3SDlQ_tzIZand0znH84vD6SEiYtKJ3V76ntnMTTDaBa9rzwNo01-2Jul7QZ-Cmrabm_JHQtB9U-E8c0cpH18UREd5wvhI/s640/IMG20200630121800.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Padahal progres fisik tidak seperti dalam laporan pengawasan karena ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan seperti pekerjaan tapak.<br /><br />Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember,  ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kotrak 55,48% <br /><br />Setelah uang diterima oleh Hadi Sakti, kemudian uang tersebut oleh Hadi Sakti bersama Edi Shandy Abdur Rahman, SE dan Badrussalam alias Kebet tidak dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan fisik pasar Manggisan, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Edi Shandy Abdur Rahman, SE, Hadi Sakti, saksi Agus Salim diluar pekerjaan fisik pasar Manggisan serta untuk keuntungan Badrussalam alias Kebet yang sudah memberikan pinjaman modal. <br /><br />Dan terdakwa selaku PPK juga telah membayarkan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan sebesar 190% sebagaimana SPM-LS Nomor : 00214 tanggal 15 Nopember 2018, SP2D Nomor: 12078 tanggal 16 Nopember 2618 senilai Rp98.700.000 untuk konsultan perencana<br /><br />Sedangkan pembayaran konsultan pengawas berdasarkan SPM-LS Nomor: 99359 tanggal 31 Desember 2918, SP2D Nomor :17819 tanggal 31 Desember 2918 senilai Rp97.250.690 <br /><br />Setelah pembayaran kegiatan perencanaan dan pengawasan dilakukan dan masuk ke masing-masing, Pudjo Santoso selaku Direktur CV. Menara Cipta Graha dan Sikam selaku direktur CV. Mukti Design Consultant, kemudian Pudjo Santoso mengambil fee 8% sejumlah Rp7.000.000, sedangkan saksi Sikam mengambil sejumlah Rp6.700.000 <br /><br />Lalu sisanya dari perencanaan dan pengawasan pekerjaan masing-masing sekitar Rp70.000.000 diserahkan kepada saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md dalam bentuk cek. Selanjutnya saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md mencairkan dan menampungnya dalam rekening miliknya sendiri dengan nomor 1430017048974 bank Mandiri bersama dengan pembayaran perencanaan dan pengawasan pekerjaan pasar lainnya, yaitu puskesmas, RTH dan gedung kantor kecamatan. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9H4mSCxx8-1itvquAoj6onLlv4SQ_8JP5IIYnt2A0cCYkiWSEr5Yii76aUnxMeFH4z6cZ1ORz6ZqrTwwClv1ntz6X4U280_izTUZWWKZHsj64yG7GRrP1Iqjhvx18WaUZnEW4tampsMo/s1079/IMG20200630121712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9H4mSCxx8-1itvquAoj6onLlv4SQ_8JP5IIYnt2A0cCYkiWSEr5Yii76aUnxMeFH4z6cZ1ORz6ZqrTwwClv1ntz6X4U280_izTUZWWKZHsj64yG7GRrP1Iqjhvx18WaUZnEW4tampsMo/s640/IMG20200630121712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lalu saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md mentransfer ke rekening BNI 46 cabang Jakarta Nomor 0218429954 milik Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik secara bertahap dengan rincian : a. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 29 Nopember 2018 senilai Rp813.650.000. b. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 923.600.000. c. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 1.256.000.000 <br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, kemudian dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran 2018 berupa pemberian kesempatan selama 50 hari sampai 19 Pebruari 2019,  namun hal tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br />- Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HadiSakti yang bukan wakil sah dari PT. Ditaputri Naranawa sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). <br /><br />- Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia. <br /><br />- Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal dan tempat yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember<br /><br />Namun faktanya, penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu terdakwa di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, sedangkan saksi Agus Salim menandatangani addendum di Jakarta yang dilakukan pada akhir Januari 2019. <br /><br />Sehingga atas dasar addendum tersebut, Edi Shandy Abdur Rahman, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh terdakwa selaku PPK. <br /><br />Pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut, masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak. <br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Manggisan tahun anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (SK PA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, saksi Irawan Sugeng Alias Pak Dodik dan saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan pasar Manggisan (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjyRVLnl5ATfNpklemXom9yhvlBWLP5Yo_vdnUe_VRPc6h4yvAZmP46_a08vo2ueWzUdXrbqyRzmNFm7jFGWfSY6PQjXAeyHbQ4ucKjC53RMhqDTuuQ_cYgxWIsMba1NvA_Csva4Hd7b8/s1079/IMG20200630121901.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjyRVLnl5ATfNpklemXom9yhvlBWLP5Yo_vdnUe_VRPc6h4yvAZmP46_a08vo2ueWzUdXrbqyRzmNFm7jFGWfSY6PQjXAeyHbQ4ucKjC53RMhqDTuuQ_cYgxWIsMba1NvA_Csva4Hd7b8/s640/IMG20200630121901.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaktidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember 31, Kalimantan No. 82 Jember, dan di Pasar Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember <br /><br />Atau setidak tidaknya pada tempat tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenan memeriksa dan mengadili perkara ini<br /><br />Bahwa mereka yang melakukan, yang menyuru melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 02 Januari 2018, Bupati Jember menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD) dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (PPB Disperindag) Kabupaten Jember tahun anggaran (TA) 2018, dan yang menjadi pengguna anggaran (PA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018 adalah terdakwa terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si  yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas.<br /><br />Pada tanggal 03 Januari 2018 terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 060/03.a/35.09.331/2018 tentang Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (P4K), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran yaitu Eko Wahyu Septanto sebagai Pejabat Komitmen (PPK), dan Hery Listiantoro sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang perdagangan dalam Negeri dan bidang perdagangan Internasional.<br /><br />Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2018 mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat, bangunan pasar dengan pagu anggaran Rp80.014.300.000 (deLapan puluh milliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tanggal 20 April 2018 dengan rincian awal :<br />- Detail Engineering Design (DED) pasar Tanjung Rp1.510.000.000,<br />- Detail Engineering Design (DED) pasar di Kab. Jember Rp658.800.000, <br />- Jasa konsultan pengawasan pasar Tanjung Rp400.000.000<br />- Jasa konsultan pengawasan 4 pasar di Kab Jember Rp445.500.000<br />- Konstruksi pembangunan pasar Tanjung Rp50.000.000<br />- Konstruksi pembangunan 4 pasar di kab. Jember Rp27.000.000.000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh6_b8wI8oRrt4UfMKBPs8XMXveK5WXGe2GWAmGBPxoBW8iejM0_OJCyAwZ0Szl34jBbbdEgZI1lNKYbNLvHVNljn_CuvoWWHDLGOyKiji1J3WmRFrjVWfg0aquT1LysJwUPjSzM6htwU/s1079/IMG20200630121800.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh6_b8wI8oRrt4UfMKBPs8XMXveK5WXGe2GWAmGBPxoBW8iejM0_OJCyAwZ0Szl34jBbbdEgZI1lNKYbNLvHVNljn_CuvoWWHDLGOyKiji1J3WmRFrjVWfg0aquT1LysJwUPjSzM6htwU/s640/IMG20200630121800.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya dari pagu anggaran Rp80.014.300.000 (delapan puluh milliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa merubah dan memecahnya menjadi 12 paket pekerjaan pembangunan pasar, diantaranya pasar Manggisan dengan pagu anggaran senilai Rp8.500.000.000 (delapan milliar Lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).<br /><br />Sebelum penunjukan konsultan perencana, saksi IRAWAN SUGENG WIDODO Alias PAK DODIK selaku direktur PT. MAKSI SOLUSI ENJIENERING bersama dengan saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md selaku operator PT. MAKSI SOLUSI ENJIENERING melakukan beberapa kali presentasi konsep disain pasar di Pendopo Kabupaten Jember. <br /><br />Pada saat presentasi dihadiri oleh terdakwa selaku pengguna anggaran (PA) dan beberapa orang lainnya, antara lain saksi EKO WAHYU SEPTANTO selaku PPK, saksi ACHMAD IMAM FAUZI selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BP3K), saksi YESSIANA ARIFA selaku Plt. Kepada Dinas Cipta Karya dan Bupati Jember. Pada saat presentasi tersebut saksi IRAWAN SUGENG WIDODO Alias PAK DODIK suda kenal dengan terdakwa. <br /><br />Setelah pemaparan tersebut, saksi IRAWAN SUGENG WIDODO Alias PAK DODIK mendatangi terdakwa ke kantornya untuk meminta data lokasi pasar sekaligus meminta ijin melakukan survey detail lokasi, lalu terdakwa memberikan data dan mengijinkannya melakukan survey lokasi, sehingga kemudian saksi IRAWAN SUGENG WIDODO Alias PAK DODIK memerintahkan saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md untuk melakukan survey lokasi.<br /><br />Pada tanggal 05 Juli 2018 terdakwa selaku PA mengganti saksi EKO WAHYU SEPTANTO yang awalnya sebagai Pejabat Komitmen (PPK) menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun jabatan PPK dijabat sendiri oleh terdakwa sebagaimana surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 060/265/35509.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran. Sehingga terdakwa selaku PAK yang 'tidak Inemiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merangkap sebagai PPK. <br /><br />Dengan demikian perbuatan terdakwa melanggar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 ayat (2) huruf g “Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa”. Ayat (2b) huruf b “Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. <br /><br />Selanjutnya saksi IRAWAN SUGENG WIDODO alias pak DODIK melalui saksi M. FARIZ NURHIDAYAT meminjam perusahaan CV. MENARA CIPTA GRAHA dengan direktur saksi PUDJO SANTOSO dan CV. MUKTI DESIGN CONSULTANT dengan direktur saksi SIKAM dengan perjanjian komitmen fee atas peminjaman perusahaan tersebut adalah masing-masing sebesar 8% dari Nilai kontrak. <br /><br />Selanjutnya saksi IRAWAN SUGENG WIDODO alias pak DODIK bersama-sama dengan saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md atas permintaan terdakwa selaku PPK melalui saksi EKO WAHYU SEPTANTO membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyerahkan kepada terdakwa selaku PPK melalui saksi EKO WAHYU SEPTANTO selaku PPTK. <br /><br />Dengan demikian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN SUGENG WIDODO alias pak DODIK dan saksi M. FARIZ NURHIDAYAT melanggar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 66 ayat (1) “PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian”. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziEJh-Q3ZRm48k5HdmE0FrVaFql_8UDYutMtG_0KkwYNdec9CNGyXIGMbT-Eto9ClhfT2P9LJUbv1SCBeST7nxf19kUo1jiBZr8-5x4ZGXvt0GgU2830mRNTbBUtOSS5MjmLhSU3DKJ8/s1079/IMG20200714114339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziEJh-Q3ZRm48k5HdmE0FrVaFql_8UDYutMtG_0KkwYNdec9CNGyXIGMbT-Eto9ClhfT2P9LJUbv1SCBeST7nxf19kUo1jiBZr8-5x4ZGXvt0GgU2830mRNTbBUtOSS5MjmLhSU3DKJ8/s640/IMG20200714114339.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain itu saksi IRAWAN SUGENG WIDODO alias pak DODIK bersama-sama dengan saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. MENARA CIPTA GRAHA dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah saksi PUDJO SANTOSO. <br /><br />Kemudian saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada saksi EKO WAHYU SEPTANTO selaku PPTK. Lalu saksi EKO WAHYU SEPTANTO membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. MENARA CIPTA GRAHA dengan nilai penawaran Rp98.700.000 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). <br /><br />Sedangkan untuk pengawasan saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md menggunakan perusahaan CV. MUKTI DESIGN CONSULTANT yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus Lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan IRAWAN SUGENG WIDODO Alias PAK DODIK dan M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: a). PasaL 5 “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel.” <br /><br />b. PasaL 6 “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi 'yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; <br /><br />c. tidak saLing mempengaruhi baik Langsung maupun tidak Langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segaLa keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertuLis pihak yang terkait; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara Langsung maupun tidak Langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat daLam Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; <br /><br />g. menghindari dan mencegah penyaLahgunaan wewenang dan/atau koLusi; dan; h. stidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbaLan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”. <br /><br />Selanjutnya terdakwa selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidBwBYIlRS5U0gfXKfmRuKtk2TGp1NeGjSxeYS1kAdTprB7Vi-aExa8blw0GvgliIkVj2nVE_B8T7_DAna5qm6tj-Uc5ygjbZuc2iyqEOhXQxR429WdixmsZa_tbQqe8xyVSybUAXwvD0/s1166/IMG20200602100433.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidBwBYIlRS5U0gfXKfmRuKtk2TGp1NeGjSxeYS1kAdTprB7Vi-aExa8blw0GvgliIkVj2nVE_B8T7_DAna5qm6tj-Uc5ygjbZuc2iyqEOhXQxR429WdixmsZa_tbQqe8xyVSybUAXwvD0/s640/IMG20200602100433.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, ketika saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE mengetahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang,  Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar Tahun Anggaran 2618 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, meminjam perusahaan PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada saksi AGUS SALIM selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember. <br /><br />Karena saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE masih saudara dengan saksi AGUS SALIM, kemudian saksi AGUS SALIM meminjamkan perusahaannya kepada saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan perusahaan tersebut. <br /><br />Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) <br /><br />Dalam prosesnya, PT. DITAPUTRI NARANANA menjadi pemenang lelang yang kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara saksi AGUS SALIM selaku direktur utama PT. DITAPUTRI WARANANA dengan terdakwa selaku PPK Nomor : 927/SPMK/94f.PDN/35.331/2918 tanggal 12 Oktober 2918. <br /><br />Dihari yang sama, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2918, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 927/SPMK/95f.PDN/35.331/2918 pertanggal 12 Oktober 2919 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, terdakwa selaku PPK bersama dengan PT. DITAPUTRI NARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syaratsyarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 18.2<br /><br />Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah : a. Program mutu b. Organisasi kerja c. Tata cara pengaturan peLaksanaan pekerjaan d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva 5 e. Jadwal pengadaan bahan/Material, mobilisasi peralatan dan personiL f. Network panning diagram g. Gant chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan) h. Penyusunan rencana pemeriksaan Lokasi pekerjaan. <br /><br />Selain itu, setelah terdakwa selaku PPK mengeluarkan SPMK, seharusnya PT. DITAPUTRI NARANANA langsung melaksanakan pekerjaan, namun PT. DITAPUTRI WARANANA tidak melakukannya. Sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2918 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13.219%.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBfVwaM2N62vjOZUClpxwvWyEuDDZ5V2NrA5TdzKdjOqt7N3P0bzNUQBtqtwHUnKGuBSmllMsz_6QEpV9kd4wi3AmDGZgQ4y9x-p1b9iyM0Uy28qIXbA7ZURcGsHgROswkVGS0qeyQlpM/s1165/IMG20200602100652.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1165" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBfVwaM2N62vjOZUClpxwvWyEuDDZ5V2NrA5TdzKdjOqt7N3P0bzNUQBtqtwHUnKGuBSmllMsz_6QEpV9kd4wi3AmDGZgQ4y9x-p1b9iyM0Uy28qIXbA7ZURcGsHgROswkVGS0qeyQlpM/s640/IMG20200602100652.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaannya, saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE merekrut saksi HADI SAKTI sebagai orang yang mengerjaan pekerjaan fisik Pasar Manggisan. Lalu saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE meminta kepada saksi AGUS SALIM selaku direktur utama PT. DITAPUTRI WARANAHA agar memberikan kuasa direktur kepada saksi HADI SAKTI untuk mengerjakan Pasar Manggisan dengan alasan, karena saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE yang melakukan penawaran. <br /><br />Selain itu saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE berjanji kepada saksi AGUS SALIM akan memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Sehingga kemudian saksi AGUS SALIM memberikan surat kuasa direktur kepada saksi HADI SAKTI sebagaimana surat kuasa direktur nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. Selain itu karena saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE tidak mempunyai modal <br /><br />Kemudian saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE mengajak saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk memberikan pinjaman modal dalam mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan. <br /><br />Selanjutnya untuk pekerjaan fisik di lapangan, saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE tidak mengerjakan sendiri melainkan mensubkontrakkan pekerjaan pasar Manggisan kepada saksi ARJALI berupa pekerjaan pembongkaran pasar lama, Pembuangan material, pekerjaan ruko 36 unit ruko (diluar kilometer listrik dan lampu), pekerjaan footplat dan sloof lapak. <br /><br />Untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan, saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md menyuruh saksi DAVIN ADI NEGORO untuk mengawasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan,  sedangkan tandatangan saksi SIKAM dalam laporan pengawasan dilakukan oleh saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md yang seolah-olah saksi SIKAM yang menandatangani laporan tersebut. <br /><br />Pada tanggal 3 Desember 2918, saksi HADI SAKTI selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk penggunaan dengan rincian sebagai berikut : Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43 <br /><br />Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018, uang muka tersebut diterima dan masuk ke rekening saksi HADI SAKTI atau PT. DITAPUTRI WARANAWA pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 60251/SPM-LS/3.06.01.01/2918 tanggal 3 Desember 2618 dan SP2D Nomor 13276/SP20-LS/3.96.91.91/2018. <br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEgjQS6LyK-XgsaLnrdT-0cabr6rsvMdF0_Ln6X4CvM26Yf8nXi-2yj3P33O2Q0uE8WEkwk8EcknbP94XehtcMKuwjci9F8lGsVK4cg5swBFHBsfl7rALDnhNRcPkh5432YjKe-rqf6MI/s1166/IMG20200602100721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEgjQS6LyK-XgsaLnrdT-0cabr6rsvMdF0_Ln6X4CvM26Yf8nXi-2yj3P33O2Q0uE8WEkwk8EcknbP94XehtcMKuwjci9F8lGsVK4cg5swBFHBsfl7rALDnhNRcPkh5432YjKe-rqf6MI/s640/IMG20200602100721.jpg" width="640" /></a>Namun faktanya, setelah uang diterima oleh PT. DITAPUTRI NARANANA tidak digunakan sebagaimana pengajuannya. sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang sampai minggu kc- 8a atau tanggu 2 Desember 2018, progres pekerjaan baru mencapai 12.950%, yang seharusnya sudah mencapai progres 62,120%. Sehingga ada deviasi atau keterlambatan pekerjaan sebesar -49.170% dari jadwal pelaksanaan. <br /></div><p style="text-align: justify;">Ketika terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak, terdakwa selaku PPK tidak melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM) dengan pihak PT. DITAPUTRI WARANAWA. Dan pada saat ada keterlambatan pekerjaan, terdakwa selaku PPK tidak melakukan atau memberikan peringatan/teguran terhadap PT. DITAPUTRI WARANAWA. <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan SSUK angka 41.1 “apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis”. Angka 41.3 huruf a “dalam hal keteriambatan pada angka 41.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 41.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show case meeting/SCM)”. <br /><br />Sampai akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018, PT. DITAPUTRI NARANAWA berdasarkan laporan dari saksi DAVIN ADI NEGORO, hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55.462%. <br /><br />Pada tanggal 31 Desember 2018, terdakwa selaku PPK, tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisikdan hanya berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI SEGORO yang bukan konsultan pengawas melakukan pencairan anggaran dengan membayarkan uang sejumlah 2.562.573.367,04 sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17992/SP2D-LS/3.06.91.91/2018 masuk ke rekening saksi HADI SAKTI atau PT. Ditaputri Waranawa pada rekening BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799. <br /><br />Padahal progres fisik tidak seperti dalam laporan pengawasan karena ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan seperti pekerjaan tapak.<br /><br />Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kotrak 55,48% <br /><br />Setelah uang diterima oleh saksi HADI SAKTI, kemudian uang tersebut oleh saksi HADI SAKTI bersama dengan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE dan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET digunakan bukan untuk kepentingan pekerjaan fisik pasar Manggisan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE, saksi HADI SAKTI, saksi AGUS SALIM diluar pekerjaan fisik pasar Manggisan serta untuk keuntungan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET yang sudah memberikan pinjaman modal. <br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinGackCuYyDk54fdIILGYqVDgG6O3vQTUWcmESHdUOrOG_0H7Qt2wLAYVT6HDghGiuWb9wf1ipQW39dlw9-Lewf9ZRpzTlEpjH-o7UDfR5m7ckL7WPbM9Tf-gTxhhUCALwlayb6GLnkgs/s1079/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinGackCuYyDk54fdIILGYqVDgG6O3vQTUWcmESHdUOrOG_0H7Qt2wLAYVT6HDghGiuWb9wf1ipQW39dlw9-Lewf9ZRpzTlEpjH-o7UDfR5m7ckL7WPbM9Tf-gTxhhUCALwlayb6GLnkgs/s640/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" width="640" /></a>Bahwa terdakwa selaku PPK juga telah membayarkan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan 190% sebagaimana SPM-LS Nomor : 00214 tanggal 15 Nopember 2018, SP2D Nomor: 12078 tanggal 16 Nopember 2618 senilai Rp98.700.000 untuk konsultan perencana,  sedangkan pembayaran konsultan pengawas berdasarkan SPM-LS Nomor: 99359 tanggal 31 Desember 2918, SP2D Nomor :17819 tanggal 31 Desember 2918 senilai Rp97.250.690 <br /></div><p style="text-align: justify;"><br />Setelah pembayaran kegiatan perencanaan dan pengawasan dilakukan dan masuk ke masing-masing, saksi PUDJO SANTOSO selaku Direktur CV. MENARA CIPTA GRAHA dan saksi SIKAM selaku direktur CV. MUKTI DESIGN CONSULTANT, kemudian saksi PUDJO SANTOSO mengambil fee 8% sejumlah Rp7.000.000, sedangkan saksi SIKAM mengambil sejumlah Rp6.700.000 <br /><br />Lalu sisanya dari perencanaan dan pengawasan masing-masing sekitar Rp70.000.000 diserahkan kepada saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md dalam bentuk cek. Selanjutnya saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md mencairkan dan menampungnya dalam rekening miliknya sendiri dengan nomor 1430017048974 bank Mandiri bersama dengan pembayaran perencanaan dan pengawasan pekerjaan pasar lainnya, yaitu puskesmas, RTH dan gedung kantor kecamatan. <br /><br />Lalu saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md mentransfer ke rekening BNI 46 cabang Jakarta Nomor 0218429954 milik saksi IRAWAN SUGENG WIDODO alias Pak DODIK secara bertahap dengan rincian : a. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 29 Nopember 2018 senilai Rp813.650.000. b. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 923.600.000. c. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 1.256.000.000 <br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, kemudian dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran 2018 berupa pemberian kesempatan selama 50 hari sampai 19 Pebruari 2019,  namun hal tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu : <br /><br />- Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HADI SAKTI yang bukan wakil sah dari PT. DITAPUTRI NARANAWA sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). <br /><br />- Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia. <br /><br />- Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal dan tempat yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziRA35teKH9RYlTHpsrQKgYvSaEwSXdPhSwUC5Oei58j5NWBt_RPw2Ma9dxhKOLA0z-SBE-xmuG3HYuqo-oJFQu8_zuDKYHRq5IM0FzNXMm1OYoI77uG70T6-vpL3-Z3yuFFUmOBS7Q4/s1006/IMG20200901110613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziRA35teKH9RYlTHpsrQKgYvSaEwSXdPhSwUC5Oei58j5NWBt_RPw2Ma9dxhKOLA0z-SBE-xmuG3HYuqo-oJFQu8_zuDKYHRq5IM0FzNXMm1OYoI77uG70T6-vpL3-Z3yuFFUmOBS7Q4/s640/IMG20200901110613.jpg" width="640" /></a>Namun faktanya penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu terdakwa di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, sedangkan saksi AGUS SALIM menandatangani addendum di Jakarta yang dilakukan pada akhir Januari 2019. <br /></div><p style="text-align: justify;"><br />Sehingga atas dasar addendum tersebut, saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh terdakwa selaku PPK. <br /><br />Pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut, masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak. Dengan demikian, perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan saksi IRAWAN SUGENG WIDODO alias pak DODIK, Saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE bertentangan dengan : <br /><br />a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: <br />- Pasal 13 “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.” <br /><br />- Pasa1 87 ayat (3) “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak Lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesiaLis”. <br /><br />b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah, Paragraf 1 Sisa Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya: Pasa1 137 “Sisa Lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; mendanai pelaksanaan kegiatan Lanjutan atas beban belanja Langsung; mendanai kewajiban Lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.”<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si bersama-sama dengan saksi IRAWAN SUGENG WIDODO alias pak DODIK dan Saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md. selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan serta saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik merupakan perbuatan melawan hukum<br /><br />Sehingga memperkaya diri terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si atau orang lain atau suatu korporasi, dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milian tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh Lima ribu empat ratus tujuh puluh Lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020 <br /><br />Perbuatan terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan d1tambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></p>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut Berbeda

“Adakah yang “diselamatkan” dalam perkara dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M ?” BERITA KORUPSI .CO – Empat terd...

»

Penyebaran Covid-19 di Lingkungan KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1499" data-original-width="1999" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbjAjBoW_6jcz0gVm7V-BzQG-B5LFANXPeef-IurUon4mLxW4V19yPceNEsz2uAieQpl_zl1tdkY-YUPdlkydgojQbUK5LOTGsL6SiMEMm6Qplqz-JXrYWzZ-4uIUx6Gp2tar18TpED-0/w640-h480/COVID19.jpg" width="640" /></div></div><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> Menyikapi jumlah pegawai yang positif Covid‑19 (Coronavirus disease 2019) terus bertambah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengambil kebijakan bagi pegawai KPK agar bekerja di rumah (BDR) terhitung sejak Senin, 31 Agustus 2020 sampai dengan Rabu, 2 September 2020. <br /><br />Namun demikian, ada pegawai pada bagian-bagian tertentu yang karena sifat pekerjaannya tetap harus bekerja di kantor dengan pengaturan sistem kerja shift dan protokol kesehatan yang ketat. <br /><br />Hal itu disampaikan oleh Juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri  kepada beritakorupsi.co pada, Jumat, 28 Agustus 2020<br /><br />Ali Fikri mejelaskan, selama masa tersebut, akan dilakukan kembali penyemprotan Disinfectan ke seluruh area gedung, baik gedung Merah Putih, ACLC, dan Rutan cabang KPK baik yang di Gedung merah putih Kavling C1 maupun Pomdam Jaya Guntur.<br /><br />Pegawai kembali bekerja di kantor, pada Kamis, 3 September 2020 dengan sistem kehadiran fisik proporsi sebanyak 50% BDR (bekerja di rumah) dan 50% BDK (bekerja di kantor). Jam bekerja bagi pegawai yang bekerja di kantor (BDK) adalah selama 8 jam dengan ketentuan : Hari Senin sampai Kamis, yaitu shift I pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan shift II pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.<br /><br />Sedangkan Jumat, untuk shift I, jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, dan shift II jam 11.00 WIB sampai pukul 20.30 WIB.<br /><br />Menyikapi penyebaran Covid-19, KPK sebelumnya telah melakukan langkah-langkah antisipatif seperti melakukan beberapa kali Rapid Test dan Swab Tes yang diiringi dengan proses lanjutan bagi pegawai yang terdeteksi positif, mulai dari pengaturan jam kerja, isolasi mandiri hingga memperketat penerapan protokol kesehatan dalam operasional kegiatan sehari-hari, baik kepada pegawai, tamu maupun rekan-rekan jurnalis yang bertugas di KPK.<br /><br />Dari pemeriksaan terakhir, diketahui saat pegawai KPK baik pegawai tetap maupun outsourching dan 1 orang tahanan yang positif Covid 19 adalah sebanyak 23 orang. Seluruhnya saat ini berada dalam pengawasan pihak layanan kesehatan di lingkungan masing-masing (*)<br /><br />Editor : Jen<br /></div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Penyebaran Covid-19 di Lingkungan KPK

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO - Menyikapi jumlah pegawai yang positif Covid‑19 (Coronavirus disease 2019) terus bertambah, Komisi Pemberantas...

»

Terpidana Korupsi MKP (Ex. Bupati Mojokerto), Terseret Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi Sungai Sebesar Rp1.030 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: right;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil3PsY3Kkezd6k6l_NPTpKQq5h49UFNVwyENCi-M28vEBibsrl9e5_ivgrQqfr2v2XmXXMF4_GFysevN7-0qG0EleJOKbdXdmFksiODMZuxSWmxqriUFUEVhkg3ArXuKDIfbyfNOf4F_k/s869/MKP...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="869" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil3PsY3Kkezd6k6l_NPTpKQq5h49UFNVwyENCi-M28vEBibsrl9e5_ivgrQqfr2v2XmXXMF4_GFysevN7-0qG0EleJOKbdXdmFksiODMZuxSWmxqriUFUEVhkg3ArXuKDIfbyfNOf4F_k/s16000/MKP...jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;">                        Dari Kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dan terpidana MKP<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Sudah jatuh tertimpa tangga”. Peribahasa inilah yang barangkali dialami oleh Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020, yang terjatuh alias masuk penjara sebelum masa jabatannya berakhir, dan saat ini berstatus terpidana Korupsi 8 tahun penjara namun namun tertimpa atau terjerat lagi dalam kasus dugaan Korupsi lainnya dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Pada tahun 2018, KPK menyeret si MKP ke Pengadilan Tipikor Surabaya, karena terjerat kasus Korupsi Suap sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemberian izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015<br /><br />Ibarat ungkapan, “Musibah datang silih berganti, sudah jatuh tertimpa tangga”. Belum selesai menjalani hukuman penjara selama 8 tahun sebagai Koruptor, MKP masih berstatus tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ditangani oleh KPK dan belum disidangkan <br /><br />Kasus lain yang akan menjerat terpidana MKP adalah kasus dugaan Korupsi Suap fee proyek APBD Kab. Mojokerto Tahun 2015 – 2016 dari pengusaha kontraktor yaitu Hedrawan Maruszma selaku Komisaris/Direktur PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) sebesar Rp1.270.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluhjuta rupiah) bersama terdakwa Zainal Abidim selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Mojokerto yang diseret KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dan saat ini masih menjalani proses persidangan</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLDJjZxscWD3Q0UTF91HLKEOnfUcshdRFZtMYRyygeh3CsdRzcOF6BUmcPXk_PS6eKkSSvdce-aWz95lO7SALDnQg2FVyrjiyWOxheSxghXDNWDPuXIkRewmIMFa7GqGiue5SFcaUF1uE/s640/MKP....png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLDJjZxscWD3Q0UTF91HLKEOnfUcshdRFZtMYRyygeh3CsdRzcOF6BUmcPXk_PS6eKkSSvdce-aWz95lO7SALDnQg2FVyrjiyWOxheSxghXDNWDPuXIkRewmIMFa7GqGiue5SFcaUF1uE/s0/MKP....png" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lalu menyusul kasus dugaan Korupsi penerimaan Daerah dari kegiatan Normalisasi Sungai Landaian dan Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo pada tahun 2016 dan 2017 bersama Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019<br /><br />Dari Empat kasus Korupsi ini, Tiga ditangani KPK dan Satunya ditangani Polda Jatim yaitu dugaan Korupsi penerimaan Daerah dari kegiatan Normalisasi Sungai<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penyidik KPK khususnya penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini? Atau hanya menyeret Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya?. <br /><br />Sebab masyarakat penggiat anti Korupsi menganggap bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih “pilih tebang”<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU Kabupaten Mojokerto tekait kasus dugaan Korupsi penerimaan Daerah dari kegiatan Normalisasi Sungai di Kab. Mojokerto mengatakan, bermula dari kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 lalu, yang ternyata tidak mendapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Surat dakwaan terhadap terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, dibacakan JPU Rahmat Hidayat, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Mojokerto dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu Bagus Handoko, SH dan John Desta, SH., MH. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yakni Prasetyanto, Eko, I Ketut Suwardana, pada Kamis, tanggal 28 Agustus 2020<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjggEXblLD3Mz-B_QA8xucYpr0eHxQlflPcgoCkqq93ScqlyzLe_RD-voDdqFZVAjhqDAqDz1TWavg3aM2WTah8ElFTbp2qB7xK1h7bfs8xE6qS6SL4n8vohAuvsyUAbrupQzMikdV642U/s1294/10.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjggEXblLD3Mz-B_QA8xucYpr0eHxQlflPcgoCkqq93ScqlyzLe_RD-voDdqFZVAjhqDAqDz1TWavg3aM2WTah8ElFTbp2qB7xK1h7bfs8xE6qS6SL4n8vohAuvsyUAbrupQzMikdV642U/s640/10.jpeg" width="640" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil daerah berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/134.1/042/1994 tanggal 23 juli 1994 kemudian selanjutnya diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 821/918/HK/416-012/2914 tanggal 31 Desember 2014.<br /><br />Dan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan<br /><br />Bahwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana <br /><br />Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si bersama Mustofa Kamal Pasa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.030.135.995 (Satu milliar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor SR- 814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2012 dalam rangka perhitungan keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian material berupa batu di sungai landaian dan sungai jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada bulan Agustus 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto memenuhi panggilan saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto untuk membahas perlunya restorasi/normalisasi pada aliran sungai jurang Cetot  dan Candi Limo Kabupaten Mojokerto<br /><br />Pada tanggal 6 September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si sebagai Leading sector terkait pengairan di Kabupaten Mojokerto, membuat telaahan Kepada Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor : 503/2275/416-108/2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi (DI) Lebak Sumengko, yang isi telaahnya adalah sebagai berikut ; a. DI Lebak Sumengko mengalami perubahan bentuk karena adanya faktor alam dari banjir bandang tanggal 4 Februari 2004 sehingga mempengaruhi ekosistem; b. Saluran-saluran di daerah irigasi Lebak Sumengko telah mengalami pendangkalan; c. Kapasitas daya tampung bangunan DAM tidak memenuhi untuk digunakan sebagai pengendali banjir<br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH5cNKCywMqnN9wBGJ_BSG4shbnfEAnS7R3IZ78HgBXO1W27n8MeE5rSkCxV9o_Ncxnma79L-RBmaidAaoB7OnsDbpLCUSqmwIrf8F40zF9YdJXKfE5ww0cun0AvoP8VdRezhKmaJKahc/s1280/11.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH5cNKCywMqnN9wBGJ_BSG4shbnfEAnS7R3IZ78HgBXO1W27n8MeE5rSkCxV9o_Ncxnma79L-RBmaidAaoB7OnsDbpLCUSqmwIrf8F40zF9YdJXKfE5ww0cun0AvoP8VdRezhKmaJKahc/s640/11.jpeg" width="640" /></a>Dari telaahan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Perlu membuat perkuatan tanggul yang dapat berfungsi sebagai jalan infeksi pada sisi kiri dan kanan saluran; b. Perlu dilakukan restorasi dan normalisasi daerah irigasi Lebak Sumengko; c. Mewujudkan konservasi sumber daya air dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan air di hulu saluran; d. memperlancar distribusi air irigasi untuk petani pemakai air; e. Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata<br /><br />Bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU Pengairan, kemudian mengajukan telaah tersebut kepada saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya saksi Mustofa Kamal Pasa menandatangani dan memberikan disposisi dengan Nomor Agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 sebagai berikut : Tindak lanjut sesuai ketentuan;, Tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan instruksi dan Petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR RI<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Kemudian terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, menindaklanjuti disposisi Mustofa Kamal Pasa tersebut dengan memerintahkan Pujiono selaku Kepala UPTD Semangko untuk mengadakan sosialisasi bersama-sama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkait dengan kegiatan normalisasi di Daerah Irigasi. <br /><br />Saksi Pujiono kemudian membuat surat Nomor. 611/50/416 - 10 8.3/2016 tanggal 8 September 2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko. Surat tersebut ditujukan kepada 5 Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Dinoyo, Kepala Desa Sumberagung, Kepala Desa Baureno, Kepala Desa Jatirejo dan Kepala Desa Lebak Jabung yang isinya adalah, meminta Kepala Desa untuk menghadirkan warganya dalam rangka normalisasi daerah irigasi dengan jadwal pertemuan yang sudah ditetapkan<br /><br />Pada akhir bulan September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning, Argo, M.Si memanggil Faizal Arif yang dikenalkan oleh saksi Mustofa Kamal Pasa untuk menawarkan kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto melakukan perjanjian kerjasama dengan Faizal Arif untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto Nomor 610/25 72/416 - 108/2016 dengan jangka waktu mulai 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi 8 bab dan 8 pasal dengan pokok kegiatan restorasi/normalisasi adalah ; a. Melakukan restorasi dari normalisasi daerah irigasi yang meliputi : Daerah Irigasi Selomalang luas baku 137 hektar; DI Lebak Semengko luas baku 915 hektar; DI Lebak Dua luas baku 113 hektar; DI Baureno luas baku 54 hektar dan DI Candilimo luas baku 1635 hektar; <br /><br />b. Melakukan restorasi jaringan irigasi meliputi: Pengumpulan data dalam kurung data debit curah hujan; Data luas tanam data mutase; Data sawah kerusakan jaringan irigasi restorasi;  Kalibras alat pengukur debit perencanaan; Penyediaan air tahunan pembagian; Penerimaan air tahunan; Alat tanam tahunan dan jadwal peringatan; Pelaksanaan pembagian dan pemberian air; Dan aturan pintu-pintu air pada bening kantong lumpur bangunan bagi-bagi; serta Bangunan sedap dan pengisian dan pelaporan<br /><br />c. Kegiatan normalisasi jaringan irigasi; normalisasi saluran irigasi; pemberian pelumas, pemberian standar, roda gigi dan pengecatan pintu air; pembersihan saluran dan bangunan dari rumput/bersama lumpur dan sampah; pemeliharaan tanggul dari bocoran serta penutup bocoran-bocoran; penelusuran jaringan irigasi untuk penyusunan angka kebutuhan nyata air dan pengisian formulir formulir normalisasi<br /></div><p></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8h-ebgSfQPy01o1GuyCcsLcu28JMENgwRyY7n0XA4hrmPq7rr3JDd6U3VO0rGjsBBeFV_tzJne0P1wisF-dSOblSU7YbEW6dNrwzhwuP-wWnyeaDk9QD28VDTuj9FTmUnCzHYQiXGVAg/s1280/9.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8h-ebgSfQPy01o1GuyCcsLcu28JMENgwRyY7n0XA4hrmPq7rr3JDd6U3VO0rGjsBBeFV_tzJne0P1wisF-dSOblSU7YbEW6dNrwzhwuP-wWnyeaDk9QD28VDTuj9FTmUnCzHYQiXGVAg/s640/9.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si mendatangi saksi Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, yang mana terdakwa menyampaikan untuk menitipkan barang berupa limbah sungai, dan limbah tersebut sudah atas seijin dari Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto.<br /><br />Akhmad Chusaini mengkonfirmasi kepada Mustofa Kamal Pasa, dan benar untuk mengizinkan menyimpan material tersebut di CV Musika. Alasan limbah tersebut dititipkan di lahan CV  Musika karena di lokasi normalisasi sungai tidak ada lahan atau tempat stompel untuk limbah material, dan yang mengirim limbah tersebut kelelahan CV Musika adalah Faizal Arif dan Suripto Afandi karena Faizal Arif dan Suripto Afandi yang juga melakukan serangkaian kegiatan restorasi/normalisasi, mulai dari melakukan penggalian/pengerukan untuk pelebaran/memperdalam dan pembuatan tanggul sungai Landaian dan Jurang Cetot dengan menggunakan alat berat. Lebar normalisasi telah ditentukan patok-patok yang sudah ditanam. Material yang dikeruk berupa sedimen yang terdiri dari batu, walet, tanah liat, pasir dan kerikil<br /><br />Setelah material batu yang dibawa dam truk dari sungai Jurang Cetot dan sungai landaian akan sampai di CV Musika. Selanjutnya ditimbang melalui jembatan timbang untuk dicatat berat kotor serta identitas kendaraan. Kemudian membawa batu menuju lapangan penumpukan atau tompel untuk di bongkar/diturunkan. <br /><br />Setelah menurunkan batu dan kembali melalui jembatan timbang untuk ditimbang kembali berat kendaraan tanpa muatan (Tara). Output dari hasil timbangan adalah buku timbangan yang berisi identitas kendaraan, costumer (saksi Faizal Arif dan Surpto Afandi) operator, tanggal dan jam masuk keluar timbangan, berat bruto, berat Tara dan neto batu, bukti penimbangan dibuat rangkap dua. Lembar pertama atau slip berwarna putih diserahkan kepada sopir, dan lembar Dua berwarna hijau diarsipkan oleh CV Musika. <br /><br />Seminggu sekali Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional yang ditandatangani oleh Akhmad Chuseini,  dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995<br /><br />Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, membayar kepada saksi Faizal Arif sebesar Rp533.153.250 terdiri dari 16 pembayaran operasional, dan Suripto Afandi sebesar Rp496.982.710 5 yang terdiri dari 7 slip pembayaran operasional<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1ZQDUZBzoYmPbFfRzyrQ0PB1WrxI50hcSvG33HM155McxSNczVzr0aQ58LiIs3MhlcjzxQ8cmDnaksPIn1cMyMi0-QGxWa1ZJklZvPLsKQKPQJZDunEwWzUox2qNngqPdyRCF_0c7V8M/s1280/6.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1ZQDUZBzoYmPbFfRzyrQ0PB1WrxI50hcSvG33HM155McxSNczVzr0aQ58LiIs3MhlcjzxQ8cmDnaksPIn1cMyMi0-QGxWa1ZJklZvPLsKQKPQJZDunEwWzUox2qNngqPdyRCF_0c7V8M/s640/6.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto dengan Faizal Arif selaku pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tersebut, tidak dapat kajian teknis juga gambar rencana. <br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena apabila perjanjian kerjasama tersebut melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016 <br /><br />Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga tidak mendapatkan izin restorasi/normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sesuai surat Kepala bbws Brantas Kepada Bupati Mojokerto Nomor. 05.03.285 tanggal 28 Februari 2017 perihal rekomendasi teknis penggunaan sumber daya air untuk kegiatan restorasi Sungai berbasis konservasi di sungai jurang Kabupaten Mojokerto <br /><br />Isi surat rekomendasi antara lain: Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis untuk debit banjir kala ulang 25 tahun; Pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di di sungai Jurang Cetot  sebagai bahan konstruksi untuk memperjual belikan material tersebut dan pemanfaatan atau pengambilan material pasir dan batuan harus mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) UPT (Unit Pelayanan Terpadu) pelayanan perizinan terpadu pemerintah provinsi Jawa Timur<br /><br />Pada tanggal 21 April 2017 terbit keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 68/kpts/mpr/2017 tentang pemberian izin pembangunan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten Mojokerto untuk kegiatan restorasi Sungai jurang cetak. Isi dari keputusan Menteri PUPR tersebut antara lain:<br /><br />1. Tipe konstruksi adalah penataan Palung Sungai, perkuatan tebing beton pembangunan jalan beton di sepanjang sepadan sungai dan reboisasi sempadan sungai; jadwal waktu pelaksanaan konstruksi 300 hari: <br /><br />2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang mengambil material/batuan yang ada di sungai curang Cheetos sebagai bahan konstruksi: <br /><br />3. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi restorasi Sungai Brantas<br /><br />4. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di sungai jurang catur sebagai bahan konstruksi dalam amar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diuraikan pada huruf b angka 13. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkpo0uBSHtw-FMPn7pTQencwllkDCe0WhHcliC8VaKISnXM7VdE84gI9ahyphenhyphenqXKZg69SFNv7HaTlnkSkNlcg3czcFO28yUpISVi-DOUimIy_QWALUB-5Ovya6-KYmvBtxYw2YjZmVVoeEI/s1280/1.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkpo0uBSHtw-FMPn7pTQencwllkDCe0WhHcliC8VaKISnXM7VdE84gI9ahyphenhyphenqXKZg69SFNv7HaTlnkSkNlcg3czcFO28yUpISVi-DOUimIy_QWALUB-5Ovya6-KYmvBtxYw2YjZmVVoeEI/s640/1.jpeg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dalam melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto melanggar/bertentangan dengan peraturan peraturan sebagai berikut:<br /><br />1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, pasal 3 ayat (1) "Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara" <br /><br />2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan Wilayah Sungai pasal 5 ayat (2), Wilayah Sungai sebagaimana pada ayat (1) meliputi: huruf c Wilayah Sungai strategis normal. Ayat (3), pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas Provinsi dan wilayah Sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab menteri. Tabel 1.3 Wilayah Sungai strategis Nasional Nomor 13. Kode WS 02.17.A3 nama Wilayah Sungai Brantas<br /><br />3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M/2016 tentang tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air dan atau izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas provinsi wilayah Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis nasional<br /><br />4.  Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Material Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara pasal 81, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang dimaksud menjual mineral logam,  mineral bukan logam dan batuan, dan atau batubara yang terjalin wajib terlebih dahulu mempunyai IUP (Ijin Usaha Produksi) operasi produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b</div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang dilakukan bersama-sama dengan Mustofa Kamal Pasa (penuntutan dilakukan terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian Material berupa batu di sungai Landaian dan Sungai Jurang Catout Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 Nomor SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 (satu miliar tiga pulu juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Terpidana Korupsi MKP (Ex. Bupati Mojokerto), Terseret Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi Sungai Sebesar Rp1.030 M

                        Dari Kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dan terpidana MKP   BERITA KORUPSI .CO – “Sudah jatuh tertimpa t...

»

Kadis PUP Kab. Mojokerto Didik P.A Diadili, Diduga Korupsi Penerimaan Daerah Rp1,030 M

<p></p><p></p><p><span style="color: red;"> <span style="font-size: large;">#Terpidana Korupsi 8 Thn Penjara Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Kabupaten Mojokerto kembali terseret dalam kasus Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai#</span></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUj_5sNXwObFttiibT8foLMebm3HQVHE_xYX7Fn9Q2EcfPbl6lw2znPFCCDXOW-P28HkGT4AoNeniMB9beRhrDUfRRtxwyxba5tjQqLXjZobLzzurXIIPq5eszrr4b03DXhsi-wh5FCmc/s1280/1.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUj_5sNXwObFttiibT8foLMebm3HQVHE_xYX7Fn9Q2EcfPbl6lw2znPFCCDXOW-P28HkGT4AoNeniMB9beRhrDUfRRtxwyxba5tjQqLXjZobLzzurXIIPq5eszrr4b03DXhsi-wh5FCmc/w640-h360/1.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto </span><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kamis, 28 Agustus 2020, JPU Rahmat Hidayat, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Mojokerto dkk, menyeret terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, untuk diadili sebagai terdakwa dihadapan Majelis Hakim dalam perkara dugaan Korupsi penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019<br /><br />Yang terseret bukan hanya Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, melainkan mantan Bupati Kabupaten Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang saat ini berstatus terpidana 8 tahun penjara dalam perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.750.000.000 terkait Pemberian Ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015<br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQdRVgTZVHoZ3PomRo8HflkY-ISnZ6m830uPGu-G5gP51S5HvIAwkd3Xr3Ua3hrGxTwA_8YnLbQxg_vxUrc7PoISuEDO5Ukctd7VEI7KZmwR8B6f6HS33luJTmPUcEo1Z9LJP6f-K2EGA/s1294/10.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1294" height="357" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQdRVgTZVHoZ3PomRo8HflkY-ISnZ6m830uPGu-G5gP51S5HvIAwkd3Xr3Ua3hrGxTwA_8YnLbQxg_vxUrc7PoISuEDO5Ukctd7VEI7KZmwR8B6f6HS33luJTmPUcEo1Z9LJP6f-K2EGA/w640-h357/10.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sidang yang berlangsung (Kamis, 28 Agustus 2020) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Kab. Mojokerto terhadap terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu Bagus Handoko, SH dan John Desta, SH., MH. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yakni Prasetyanto, Eko, I Ketut Suwardana<br /><br />Tak mau tinggal di penjara dalam kondisi Pandemi Covid-19, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si mengajukan permohonan penangguhan penanan dari tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi Tahanan Kota (Tahkot) dengan jaminan Dua saudara kandungnya sebagai adinda dan kakanda. <br /><br />Permohonan itu diajukan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa dengan menghadirkan Dua saudara kandung terdakwa ke ruang sidang dan duduk di belakang terdakwa sebagai penjamin, sebelum Majelis Hakim menunda persidangan sepekan kemudian karena terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberaatan atas surat dakwaan JPU <br /><br />Namun permohonan itu ditolak dengan tegas oleh Majelis Hakim. Alasan Ketua Majelis Hakim menolak penangguhan penahanan terdakwa bukan tidak masuk akal. Sebab bila terjadi sesuatu hal, misalkan terdakwa melarikan diri, sulit untuk menyeret kedua sudara kandung terdakwa untuk diadili<br /><br />“Majelis tidak dapat mengabulkan permohonan terdakwa dengan jaminan orang,” kata Ketua Majelis Hakim. </div><p></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqlkSivDgXrq5oOhy1iiOEkJVqrkXJHKgVecLSOqLA5cHMr_xZgI2cyAqNTcnDZeh5HwbI6lnd_Qh-MmyjWyKCMR2wrXzBG_dlQZwvJhyphenhyphenmXdbcTfiPSD6NmlAiqE3MaJEHq6QYBE-qWgk/s1280/11.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqlkSivDgXrq5oOhy1iiOEkJVqrkXJHKgVecLSOqLA5cHMr_xZgI2cyAqNTcnDZeh5HwbI6lnd_Qh-MmyjWyKCMR2wrXzBG_dlQZwvJhyphenhyphenmXdbcTfiPSD6NmlAiqE3MaJEHq6QYBE-qWgk/w640-h360/11.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU dan Pengairan dan Bupati Mustofa Kamal Pasa, bermula dari kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 lalu, yang ternyata tidak mendapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar tidak diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016<br /><br />Selain itu, kerjasama kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif juga melibatkan Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa. Sementara CV Musika adalah milik keluarga Mustofa Kamal Pasa. <br /><br />Kegiatan normalisasi/restorasi Sungai menghasilkan matrial batu yang diangkut dengan menggunakan Damp Truck dari Sungai Landaian dan Jurang Cetot ke lahan milik CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa, oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi. Alasannya, karena di pinggir sungai tidak memiliki tempat atau Stompel penampungan. <br /><br />Hasil dari matrial batu tersebut, kemudian Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995. <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil daerah berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/134.1/042/1994 tanggal 23 juli 1994 kemudian selanjutnya diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 821/918/HK/416-012/2914 tanggal 31 Desember 2014.<br /><br />Dan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7gUNTgp_parJxSgPvTN9WcRi0SFNJfARPrfcwkZEzlR2WdpzkNQ9xIKW3_535USE2E7thZNkH03jFfZwLmEVYrHamD39b6DU1IHoDOX-3-hi0R_7K28PJSpSmhF4J8eH0C9JTejXizwM/s1280/9.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7gUNTgp_parJxSgPvTN9WcRi0SFNJfARPrfcwkZEzlR2WdpzkNQ9xIKW3_535USE2E7thZNkH03jFfZwLmEVYrHamD39b6DU1IHoDOX-3-hi0R_7K28PJSpSmhF4J8eH0C9JTejXizwM/w640-h360/9.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana <br /><br />Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si bersama Mustofa Kamal Pasa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.030.135.995 (Satu milliar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor SR- 814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2012 dalam rangka perhitungan keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian material berupa batu di sungai landaian dan sungai jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada bulan Agustus 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto memenuhi panggilan saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto untuk membahas perlunya restorasi/normalisasi pada aliran sungai jurang Cetot  dan Candi Limo Kabupaten Mojokerto<br /><br />Pada tanggal 6 September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si sebagai Leading sector terkait pengairan di Kabupaten Mojokerto, membuat telaahan Kepada Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor : 503/2275/416-108/2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi (DI) Lebak Sumengko, yang isi telaahnya adalah sebagai berikut ; a. DI Lebak Sumengko mengalami perubahan bentuk karena adanya faktor alam dari banjir bandang tanggal 4 Februari 2004 sehingga mempengaruhi ekosistem; b. Saluran-saluran di daerah irigasi Lebak Sumengko telah mengalami pendangkalan; c. Kapasitas daya tampung bangunan DAM tidak memenuhi untuk digunakan sebagai pengendali banjir<br /><br />Dari telaahan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Perlu membuat perkuatan tanggul yang dapat berfungsi sebagai jalan infeksi pada sisi kiri dan kanan saluran; b. Perlu dilakukan restorasi dan normalisasi daerah irigasi Lebak Sumengko; c. Mewujudkan konservasi sumber daya air dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan air di hulu saluran; d. memperlancar distribusi air irigasi untuk petani pemakai air; e. Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata<br /><br />Bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU Pengairan, kemudian mengajukan telaah tersebut kepada saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya saksi Mustofa Kamal Pasa menandatangani dan memberikan disposisi dengan Nomor Agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 sebagai berikut : Tindak lanjut sesuai ketentuan;, Tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan instruksi dan Petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR RI<br /></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4wICjsbQNVmcZJWLlH6fmHz1DankxVujBXIEE7wHB3GhhAlD4u-CD_YbwE6WAxN-qtZeTYnrMRtUX0rc9WbePqY-iaTGBGO7vextQcgae9DH65hiTCQfWY0eBXz83S90AlF6LEAbKHiA/s1280/2.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4wICjsbQNVmcZJWLlH6fmHz1DankxVujBXIEE7wHB3GhhAlD4u-CD_YbwE6WAxN-qtZeTYnrMRtUX0rc9WbePqY-iaTGBGO7vextQcgae9DH65hiTCQfWY0eBXz83S90AlF6LEAbKHiA/w640-h360/2.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, menindaklanjuti disposisi Mustofa Kamal Pasa tersebut dengan memerintahkan Pujiono selaku Kepala UPTD Semangko untuk mengadakan sosialisasi bersama-sama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkait dengan kegiatan normalisasi di Daerah Irigasi. <br /><br />Saksi Pujiono kemudian membuat surat Nomor. 611/50/416 - 10 8.3/2016 tanggal 8 September 2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko. Surat tersebut ditujukan kepada 5 Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Dinoyo, Kepala Desa Sumberagung, Kepala Desa Baureno, Kepala Desa Jatirejo dan Kepala Desa Lebak Jabung yang isinya adalah, meminta Kepala Desa untuk menghadirkan warganya dalam rangka normalisasi daerah irigasi dengan jadwal pertemuan yang sudah ditetapkan<br /><br />Pada akhir bulan September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning, Argo, M.Si memanggil Faizal Arif yang dikenalkan oleh saksi Mustofa Kamal Pasa untuk menawarkan kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto melakukan perjanjian kerjasama dengan Faizal Arif untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto Nomor 610/25 72/416 - 108/2016 dengan jangka waktu mulai 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi 8 bab dan 8 pasal dengan pokok kegiatan restorasi/normalisasi adalah ; a. Melakukan restorasi dari normalisasi daerah irigasi yang meliputi : Daerah Irigasi Selomalang luas baku 137 hektar; DI Lebak Semengko luas baku 915 hektar; DI Lebak Dua luas baku 113 hektar; DI Baureno luas baku 54 hektar dan DI Candilimo luas baku 1635 hektar; <br /><br />b. Melakukan restorasi jaringan irigasi meliputi: Pengumpulan data dalam kurung data debit curah hujan; Data luas tanam data mutase; Data sawah kerusakan jaringan irigasi restorasi;  Kalibras alat pengukur debit perencanaan; Penyediaan air tahunan pembagian; Penerimaan air tahunan; Alat tanam tahunan dan jadwal peringatan; Pelaksanaan pembagian dan pemberian air; Dan aturan pintu-pintu air pada bening kantong lumpur bangunan bagi-bagi; serta Bangunan sedap dan pengisian dan pelaporan<br /><br />c. Kegiatan normalisasi jaringan irigasi; normalisasi saluran irigasi; pemberian pelumas, pemberian standar, roda gigi dan pengecatan pintu air; pembersihan saluran dan bangunan dari rumput/bersama lumpur dan sampah; pemeliharaan tanggul dari bocoran serta penutup bocoran-bocoran; penelusuran jaringan irigasi untuk penyusunan angka kebutuhan nyata air dan pengisian formulir formulir normalisasi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTdaA-jcIG9gAYGLn9J8gi5Q0h7bcR_FhsSD8z2ISYtrNhsJVeqCSvaALK1paTxIDiwLahc-3xdBvdot40fbVnqc-99Q65ZHFc1JBikdNsci_q9cMmE4mE_7bEJFCh_34e1sSmct85k6Q/s1280/3.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTdaA-jcIG9gAYGLn9J8gi5Q0h7bcR_FhsSD8z2ISYtrNhsJVeqCSvaALK1paTxIDiwLahc-3xdBvdot40fbVnqc-99Q65ZHFc1JBikdNsci_q9cMmE4mE_7bEJFCh_34e1sSmct85k6Q/s640/3.jpeg" width="640" /></a></div>Sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si mendatangi saksi Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, yang mana terdakwa menyampaikan untuk menitipkan barang berupa limbah sungai, dan limbah tersebut sudah atas seijin dari Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto.<br /><br />Akhmad Chusaini mengkonfirmasi kepada Mustofa Kamal Pasa, dan benar untuk mengizinkan menyimpan material tersebut di CV Musika. Alasan limbah tersebut dititipkan di lahan CV  Musika karena di lokasi normalisasi sungai tidak ada lahan atau tempat stompel untuk limbah material, dan yang mengirim limbah tersebut kelelahan CV Musika adalah Faizal Arif dan Suripto Afandi karena Faizal Arif dan Suripto Afandi yang juga melakukan serangkaian kegiatan restorasi/normalisasi, mulai dari melakukan penggalian/pengerukan untuk pelebaran/memperdalam dan pembuatan tanggul sungai Landaian dan Jurang Cetot dengan menggunakan alat berat. Lebar normalisasi telah ditentukan patok-patok yang sudah ditanam. Material yang dikeruk berupa sedimen yang terdiri dari batu, walet, tanah liat, pasir dan kerikil<br /><br />Setelah material batu yang dibawa dam truk dari sungai Jurang Cetot dan sungai landaian akan sampai di CV Musika. Selanjutnya ditimbang melalui jembatan timbang untuk dicatat berat kotor serta identitas kendaraan. Kemudian membawa batu menuju lapangan penumpukan atau tompel untuk di bongkar/diturunkan. <br /><br />Setelah menurunkan batu dan kembali melalui jembatan timbang untuk ditimbang kembali berat kendaraan tanpa muatan (Tara). Output dari hasil timbangan adalah buku timbangan yang berisi identitas kendaraan, costumer (saksi Faizal Arif dan Surpto Afandi) operator, tanggal dan jam masuk keluar timbangan, berat bruto, berat Tara dan neto batu, bukti penimbangan dibuat rangkap dua. Lembar pertama atau slip berwarna putih diserahkan kepada sopir, dan lembar Dua berwarna hijau diarsipkan oleh CV Musika. <br /><br />Seminggu sekali Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional yang ditandatangani oleh Akhmad Chuseini,  dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995<br /><br />Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, membayar kepada saksi Faizal Arif sebesar Rp533.153.250 terdiri dari 16 pembayaran operasional, dan Suripto Afandi sebesar Rp496.982.710 5 yang terdiri dari 7 slip pembayaran operasional<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxqr8elh5cU2YCMyr54WGS4XTQHdVe63AYB2GCUL4eGOSt1KHISDA74yCHccY6x_NlSqh1mOKm64YXsWeHF_-W-fSUB4G8XkWobBcOdmKEQYTM6bIpNwba1vNK_TcC_9Hova-l9TvfBH8/s869/MKP...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="869" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxqr8elh5cU2YCMyr54WGS4XTQHdVe63AYB2GCUL4eGOSt1KHISDA74yCHccY6x_NlSqh1mOKm64YXsWeHF_-W-fSUB4G8XkWobBcOdmKEQYTM6bIpNwba1vNK_TcC_9Hova-l9TvfBH8/s640/MKP...jpg" width="640" /></a></div>Dalam perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto dengan Faizal Arif selaku pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tersebut, tidak dapat kajian teknis juga gambar rencana. <br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena apabila perjanjian kerjasama tersebut melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016 <br /><br />Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga tidak mendapatkan izin restorasi/normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sesuai surat Kepala bbws Brantas Kepada Bupati Mojokerto Nomor. 05.03.285 tanggal 28 Februari 2017 perihal rekomendasi teknis penggunaan sumber daya air untuk kegiatan restorasi Sungai berbasis konservasi di sungai jurang Kabupaten Mojokerto <br /><br />Isi surat rekomendasi antara lain: Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis untuk debit banjir kala ulang 25 tahun; Pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di di sungai Jurang Cetot  sebagai bahan konstruksi untuk memperjual belikan material tersebut dan pemanfaatan atau pengambilan material pasir dan batuan harus mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) UPT (Unit Pelayanan Terpadu) pelayanan perizinan terpadu pemerintah provinsi Jawa Timur<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7rV7OPfU6RyoaY-7zO6FJ-Bfc4a7ajwDXlU9_7GBfGMeZ4xE9C6gB3laXBY833D9JW8eSTJI28Ye41uGrf8o8O0CK7ojbtAj-aCWInxFhPYtlKPZ1Ud3Q4gJgnsOViPF0xXVOhxvwUDU/s1280/5.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7rV7OPfU6RyoaY-7zO6FJ-Bfc4a7ajwDXlU9_7GBfGMeZ4xE9C6gB3laXBY833D9JW8eSTJI28Ye41uGrf8o8O0CK7ojbtAj-aCWInxFhPYtlKPZ1Ud3Q4gJgnsOViPF0xXVOhxvwUDU/s640/5.jpeg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 21 April 2017 terbit keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 68/kpts/mpr/2017 tentang pemberian izin pembangunan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten Mojokerto untuk kegiatan restorasi Sungai jurang cetak. Isi dari keputusan Menteri PUPR tersebut antara lain:<br /><br />1. Tipe konstruksi adalah penataan Palung Sungai, perkuatan tebing beton pembangunan jalan beton di sepanjang sepadan sungai dan reboisasi sempadan sungai; jadwal waktu pelaksanaan konstruksi 300 hari: <br /><br />2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang mengambil material/batuan yang ada di sungai curang Cheetos sebagai bahan konstruksi: <br /><br />3. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi restorasi Sungai Brantas<br /><br />4. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di sungai jurang catur sebagai bahan konstruksi dalam amar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diuraikan pada huruf b angka 13. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dalam melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto melanggar/bertentangan dengan peraturan peraturan sebagai berikut:<br /><br />1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, pasal 3 ayat (1) "Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara" <br /><br />2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan Wilayah Sungai pasal 5 ayat (2), Wilayah Sungai sebagaimana pada ayat (1) meliputi: huruf c Wilayah Sungai strategis normal. Ayat (3), pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas Provinsi dan wilayah Sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab menteri. Tabel 1.3 Wilayah Sungai strategis Nasional Nomor 13. Kode WS 02.17.A3 nama Wilayah Sungai Brantas<br /><br />3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M/2016 tentang tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air dan atau izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas provinsi wilayah Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis nasional<br /><br />4.  Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Material Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara pasal 81, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang dimaksud menjual mineral logam,  mineral bukan logam dan batuan, dan atau batubara yang terjalin wajib terlebih dahulu mempunyai IUP (Ijin Usaha Produksi) operasi produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang dilakukan bersama-sama dengan Mustofa Kamal Pasa (penuntutan dilakukan terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian Material berupa batu di sungai Landaian dan Sungai Jurang Catout Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 Nomor SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 (satu miliar tiga pulu juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Kadis PUP Kab. Mojokerto Didik P.A Diadili, Diduga Korupsi Penerimaan Daerah Rp1,030 M

  #Terpidana Korupsi 8 Thn Penjara Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Kabupaten Mojokerto kembali terseret dalam kasus Korupsi Penerimaan D...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Proyek Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan Divonis Berbeda

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmCFlyZA11vbhmQ9RH8KRfUncn28foQiVSbrZTw8EAn8VRI9Z-YYNGfXSSY74zZknR1kyxEBQ4_ghKs_UpIlz0WXlSMhK2k5eLjdvxq4X77a8VZyoq0eIEgIxiXYiZK8FhHW0HqAG-nu0/w640-h360/B..jpg" width="640" /></div><span style="font-size: xx-small;"></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Akbar, Penasehat Hukum Terdakwa :</b> “Merasa sedikit tidak puas karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kewajiban penggunaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam proses perhitungan kerugian negara”<span style="font-size: xx-small;">     </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: xx-small;"> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Tiga terdakwa Korupsi proyek Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan pada tahun 2018 yang menelan anggaran APBD Kab. Pacitan TA (tahun anggaran) 2018 sebesar Rp893.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp192.803.585,45 divonis berbeda<br /><br />Ketiga terdakwa itu adalah Bayu Damayanto selaku Direktur CV. Bukit Tinggi dan terdakwa Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi (satu perkara) serta terdakwa Sarno Utomo, S.Sos., MM Pacitan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan (perkara terpisah) <br /><br />Terdakwa Bayu Damayanto dan terdakwa Fajar Sidiq R, dihukum pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa, lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Kab. Pacitan yakni dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan<br /><br />Tidak hanya itu. Dalam tuntutan JPU, Kedua terdakwa dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv2NRoeNTWA8zbCzEBtNqIvW0-GXHuV0GPNnnS48tJDEFtJVoNODLk7Y90HPor9Gf3abBXpr4Abk6uV9Hx0yihS3GNFMMYRpNioudk6k311K8A3dXre8npqe9PzJsrV60u5cCATolum0k/s1280/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv2NRoeNTWA8zbCzEBtNqIvW0-GXHuV0GPNnnS48tJDEFtJVoNODLk7Y90HPor9Gf3abBXpr4Abk6uV9Hx0yihS3GNFMMYRpNioudk6k311K8A3dXre8npqe9PzJsrV60u5cCATolum0k/s640/A.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan terdakwa Sarno Utomo, S.Sos., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) divonis pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sedangkan tuntutan JPU Kejari Kab. Pacitan adalah dengan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Namun pasal yang dikenakan adalah sama, yaitu 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap ke Tiga terdakwa yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Pacitan, dibacakan melalui Sidang Vodio Confrence (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jl. Raya Juanda Sidoarjo – Jawa Timur dalam agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) hakim anggota (Ad Hock) yaitu Samhadi, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH yang diahdiri oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang juga sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pacitan Didit Agung Nugroho, SH dkk sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dari Firma Hukum S.A.Pa'alevi And Partner's dari Jogjakarta (Jawa Tengah)<br /><br />Persidangan dibagi dalam Dua session, yang pertama adalah putusan (Vonis) terhadap Dua terdakwa, yaitu Bayu Damayanto (terdakwa I) selaku Direktur CV. Bukit Tinggi dan terdakwa II Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Dan session kedua adalah putusan terhadap terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM selaku PPK.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menayatakan, bahwa terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R (serta terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />“Menghukum terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R oleh karena itu dengan pidana penjara (masing-masing) selama Satu (1) tahun dan Enam (6) bulan denda sebesar Rp seratus juta rupiah (Rp100 juta). Dengan ketentuan, bilama denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM. Olehtu) Majelis Hakim, terdakwa Sarno Utomo dihukum penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. <br /><br />Ketiga terdakwa tidak lagi dihukum untuk membayar uang pengganti, karena terdakwa Sarno Utomo telah mengembalikan uang yang totalnya sebesar Rp192.803.585,45 dalam dua tahap<br /><br />Atas putusan tersebut, Ketiga terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya maupun Tim JPU Kejari Kab. Pacitan sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuTxhYwgaPFlksKkYXieGMq-Tgr00JoVna4aGHpU3h7U_7KiFtNn52KWUmVLBmJd96xbz0lbIhGTKM4oF3xZBOFeLWju63WoxAB74ZtF80ihv6Xy9dIWhyphenhyphenTpHaFSaYCrfEZES_KXZ7bek/s1280/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuTxhYwgaPFlksKkYXieGMq-Tgr00JoVna4aGHpU3h7U_7KiFtNn52KWUmVLBmJd96xbz0lbIhGTKM4oF3xZBOFeLWju63WoxAB74ZtF80ihv6Xy9dIWhyphenhyphenTpHaFSaYCrfEZES_KXZ7bek/s640/D.jpg" width="640" /></a>“Kami pikir-pikir,” kata Akbar<br /></div><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">Seusai persidangan. Tim Penasehat Hukum terdakwa Bayu Damayanto dan terdakwa Fajar Sidiq R, dari Firma Hukum S.A.Pa'alevi And Partner's dari Jogjakarta (Jawa Tengah) kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kewajiban penggunaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam proses perhitungan kerugian negara, sebagaimana diatur Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara<br /><br />“Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan, ‘Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa’.” Kata Akbar.<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa ini, mengundang pertanyaan. Apakah standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dapat membebaskan dari jetaan hukum?<br /><br />Sementara kerugian keuangan negara dalam kasus ini adalah berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor: X.760/39/408.49/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang isinya, “terdapat selisih volume pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018”<br /><br />Selain Inspektorat, Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta juga melakukan pengukuran obyek pekerjaan pada tanggal 15 Nopember 2019, yang hasilnya menyebutkan, ‘a. Volume pekerjaan struktur meliputi badan jalan sebesar 203,5 m3, dan bahu jalan sebesar 345,98 m3,; b. Volume pekerjaan pondasi sebesar 194,76 m3’.<br /><br />Akbar mengatakan, bahwa hasil penghitungan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya, karena alat bukti  surat hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten pacitan yang digunakan JPU dalam menetapkan dakwaannya tersebut hanya menghitung dari aspek kuantitas (volume) semata dan tidak menghitung secara komprehensif lengkap dengan perhitungan Kualitas hasil pekerjaan, sehingga hasil perhitungan tersebut tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZC70wFfseSBgRNg0Ff1W_-sqwCgfB1pWSzBuZsM_OQR2eAK79gi6IWRKP5tqfZQ643YBCjy-k5YuyCyTSZ52JZSS4dkpeNJ2B9UyDy_M0KLTQwaUb8BAwRY31snAmlorrb7B3BYxxNKU/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZC70wFfseSBgRNg0Ff1W_-sqwCgfB1pWSzBuZsM_OQR2eAK79gi6IWRKP5tqfZQ643YBCjy-k5YuyCyTSZ52JZSS4dkpeNJ2B9UyDy_M0KLTQwaUb8BAwRY31snAmlorrb7B3BYxxNKU/s640/6.jpg" width="640" /></a></div>Akbar menjelaskan, bila melihat dari sisi keadilan terhadap pemberian vonis hukuman kepada para terdakwa, kami merasa Majelis Hakim sangat menggunakan hati nuraninya. Sebab ketika JPU mengajukan penuntutan kepada para terdakwa Fajar Sidiq dan Bayu Damayanto berupa pidana penjara masing-masing selama 4 Tahun serta denda sebesar 300 juta rupiah, walaupun para terdakwa tersebut telah mengembalikan seluruh uang senilai kerugian negara saat dalam proses penyidikan<br /><br />Yang menurut pendapat kami selaku penasehat hukum, lanjut Akbra, tuntutan pidana penjara beserta denda tersebut tidak relevan dan  melanggar Surat Edaran Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Sebagaimana termuat dalam nota pembelaan kami,  Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT,  Majelis Hakim  pemeriksa perkara tersebut  menjatuhkan vonis pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan beserta denda 100 juta rupiah. Hal-hal yang kami sebutkan tersebut semua termuat didalam nota pembelaan,” ucap Akbar. (Jen) <br /><p></p>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Proyek Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan Divonis Berbeda

Akbar, Penasehat Hukum Terdakwa : “Merasa sedikit tidak puas karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kewajiban penggunaan Standar Pemer...

»