Guru dan Lurah Dari Pamekasan Diadili Karena Pemindahtanganan TKD

<p style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpgEC8ZGclEdSy3MSkXb1c8pRoLzZH_EX65OpHnjkS0lWgLxhbzpaNYRzsfEVJ-FJ77TjnQZO6mKx-8OZIYlrKS8hzfZj-SRcD_U67qt5-xqv960uXlINbW8guNAVVvpUnEXOVvuKZkUo/s1079/IMG20200811145019.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpgEC8ZGclEdSy3MSkXb1c8pRoLzZH_EX65OpHnjkS0lWgLxhbzpaNYRzsfEVJ-FJ77TjnQZO6mKx-8OZIYlrKS8hzfZj-SRcD_U67qt5-xqv960uXlINbW8guNAVVvpUnEXOVvuKZkUo/s640/IMG20200811145019.jpg" width="640" /></a></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Mahmud, SPd.I adalah seorang guru di SDN Tambak 1 Omben Sampang, bersama Abdul Azis selaku Lurah di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000<br /><br />Selasa, 11 Agustus 2020, Keduanyan (Mahmud dan Abdul Azis) diseret Tim JPU yang terdiri Ginung Pratidina, Nur Halifah, Agus Samsul, Rahmad Hidayat dan Yurike Andriana Arif dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Pamekasan ke hadapan Majelis Hakim untuk diadili <br /><br />Sidang yang berlangsung melalui Vidio Confrence (Vicon) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Mahmud dan Abdul Azis (perkara terrpisah) yang berda di Rutan Pamekasan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan Sangadi, SH. Sementara Kedua terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yaitu Rizal Haliman, SH., MH., Cil, Nisan Radian, SH, Arifin Sahibu, SH., M.Hum, Puput Oktavia Susanti, SH dan Rizka Sonnia Haliman, SH<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, pada tahun 2000, terdakwa Mahmud menyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton seluas 2.181 M2 saat Muhari menjabat sebagai Kepala Desa Kolpajung<br /><br />Namun kemudian tanah seluas 2.181 M2 yang disewa oleh terdakwa beralih menjadi Hak Miliknya sesuai SHM Nomor 01736 yang dikeluarkan BPN Kab. Pamekasan saat Abdul Azis menjabat sebagai Lurah<br /><br />Menurut JPU, akibat dari pemindahtanganan TKD tersebut, mengakibatkan terjadinya kerigian keuangan negara sebesar satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah (Rp1.014.165.000)</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTibcv0LmPXipme4KdrMDR4HO0PqlF-YIu1o-s2scNyjQfNyjuetFLY-kz2RfmB1rA5F_3ieX7juGM0TzHmfi3Lu42PBF0GdmMhlsEJp0WftAq8SvKs0wNHiu9mx7o1MHmspefyZitO2w/s1079/IMG20200811153518.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTibcv0LmPXipme4KdrMDR4HO0PqlF-YIu1o-s2scNyjQfNyjuetFLY-kz2RfmB1rA5F_3ieX7juGM0TzHmfi3Lu42PBF0GdmMhlsEJp0WftAq8SvKs0wNHiu9mx7o1MHmspefyZitO2w/s640/IMG20200811153518.jpg" width="640" /></a> <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Sehingga perbuatan kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Azis) dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Namun menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa kasus ini terkesan dipaksakan hingga ke pengadilan Tiipikor untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi pemindahtanganan Eks TKD menjadi Hak Milik.<br /><br />Alasannya, karena pada saat penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian, terdakwa sudah pasrah menyerahkan tanah tersebut berikut Sertifikat kalau memang itu adalah tanah milik pemerintah.<br /><br />“Ini penyidikan Polisi. Sejak awal pada saat penyelidikan, terdakwa sudah menyerahkannya  tapi tetap di proses,” kata Nisan Radian, SH sebelum persidangan.<br /><br />Nisan Radian menjelaskan, TKD yang dimaksud adalah tahan Percaton atau kerajaan. Tanah itu sudah dikuasi oleh orang tua terdakwa sejak tahun 1948 dan kemudian ke kakak terdakwa. Pada tahun 1985, Bupati Pamekasan berkirim surat memanggil kakak terdakwa untuk segera datang dalam peresmian tanah Percaton dan meminta untuk segera membayar bagi yang belum bersertifikat<br /><br />“Percaton itu sama dengan tanah Kerajaan. Awalnya tanah itu dikuasi oleh orang tua terdakwa. Dan kemudian ke kakak terdakwa,” kata Nisan sambil menunjukan dokumen.<br /><br />Namun ada yang menjadi pertanyaan dari Penasehat Hukum terdakwa, terkait sisa tanah dari 5.750 m2 bagian dari yang dimilik terdakwa 2.181 m2. Sebab menurut Penasehat Hukum terdakwa, penyidik maupun dalam dakwaan Jaksa tidak menyebutkan batas-bata. <br /><br />“Kalau tanah seluas 2.181 m2 adalah bagian dari luas 5.750 m2. Kemana sisanya. Sedangkan peta lokasi dari BPN yang tercantum dalam SHM No 01736 juga sudah hak milik,” kata Nisan.<br /><br />Sementara lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mahmud bersama-sama dengan Abdul Aziz selaku Lurah Kolpajung telah melakuknn, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukun perbuatan memporkaya diri sendiri atau onng lain atau suatu korponsi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Pemkonamian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai benkut ;<br /><br />Bahwa sejak sekita tahun 2000 terdakwa tercatat sebagai penyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton Desa Kalpajung seluas 2.181 m2 yang terletak di Kamp. Bata bata Kel.  Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dan tanah tersebut oleh Terdakwa di garap untuk pertanian dimana akad Terdakwa dengan pahak Kelurahan Kolpajung adalah sebagai akad Sewa. <br /><br />Sedangkan kewajiban Terdakwa kepada pihak Kelurahan adalah membayar uang sewa yang telah ditetapkan oleh pihaak Kelurahan, dan Terdakwa sesuai dengan Laporan Inventaris tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan tahun 2007 terdakwa sudah 4 (empat) tahun tidak membayar uang sewa tanah yang digarap tersebut.  <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGa21oTVRlT5C_BrC4NCUin54phK2Z1OmGuaCNxSZVJzZZDD_mY065VTCN1K52PIh_C7Rqpycf-OM1DFm1uRYa6vehW5bkxrhrb-blZsypaPe3uvYOGcBL6twoI0ik1igK56cdFV_XdOU/s1079/IMG20200811153504.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGa21oTVRlT5C_BrC4NCUin54phK2Z1OmGuaCNxSZVJzZZDD_mY065VTCN1K52PIh_C7Rqpycf-OM1DFm1uRYa6vehW5bkxrhrb-blZsypaPe3uvYOGcBL6twoI0ik1igK56cdFV_XdOU/s640/IMG20200811153504.jpg" width="640" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Bahwa tanah tersebut awalnya adalah Tanah Kas Desa dan tanah tersebut adalah Aset Desa / Percaton Ds Kolpajung namun karena sekitar tahun 1980, Desa tersebut beralih ke Kelurahan maka semua tanah Aset Desa di katakan Eks TKD dan menjadi Aset atau tanah Percaton Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan<br /><br />Bahwa tanah Eks Tanah Kas Desa/Percaton Desa Kolpajung seluas 2.181 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di Rt 01 Rw 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III dan digarap oleh terdakwa untuk pertanian,  di mana akad terdakwa dengan pihak Kelurahan Kolpajung adalah akad sewa, merupakan sebagian dari tanah Percaton/Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 berdasarkan data pengambilan dari server SIMIOP<br /><br />Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1995 Sampai dengan saat sekarang ini adalah tanah Percaton yang awalnya atas nama P.Muari/Percakapan dan juga peta Blok kantor BKD Kabupaten Pamekasan <br /><br />Bawah tanah tersebut adalah tanah percaton serta dibuktikan dengan letter C Desa Kohir nomor 3 persil 46 dan buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 peta desa dengan kode P (persil) 46, SPPT sejak tahun 1995 dan terakhir tahun 2013 dengan NOP nomor 35.28.050.016.04-0032.0 atas nama P. Muari/percaton tahun 2013<br /><br />Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mendatangi Muari meminta izin untuk memohon tanah Percaton untuk dimiliki, namun tidak diperbolehkan oleh saksi Muari karena tanah tersebut adalah tanah Percaton. <br /><br />Dan saksi Muari menerangkan bahwa terdakwa dua kali meminta izin kepada saksi Muari pada saat menjabat selaku Lurah, untuk memohon tanah Percaton yang telah digarap agar bisa diajukan sertifikat hak milik, namun saksi Muari tidak pernah mengijinkan <br /><br />enjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh ; a. Pengelola barang untuk barang milik negara ; b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah<br /><br />Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah disebutkan bahwa ;<br /><br />1. Penilaian barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang:<br /><br />2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang diterapkan oleh gubernur/bupati/walikota. <br /><br />3. Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. <br /><br />4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. <br /><br />5. Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum <br /><br />6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik negara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimmPMTwcWks7jJuQOtGUDJNUJSPcdn_ynOMIBSAsEN_OCNlFMr4bpwsHWIjfJ1jd2Q3rx94pUfrvQe8pXMaWxXDKfJ2FZVdfnfN3Idr5qqB3wR2suaZ9jcE6_cYzv-JOsY_SR1Ug0_Mgc/s1079/IMG20200811153636.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimmPMTwcWks7jJuQOtGUDJNUJSPcdn_ynOMIBSAsEN_OCNlFMr4bpwsHWIjfJ1jd2Q3rx94pUfrvQe8pXMaWxXDKfJ2FZVdfnfN3Idr5qqB3wR2suaZ9jcE6_cYzv-JOsY_SR1Ug0_Mgc/s640/IMG20200811153636.jpg" width="640" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Pasal 70 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menyebutkan: 1. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah: <br /><br />2. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia kecil yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset ; 3. Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pelelangan/tender<br /><br />Pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa: 1. Badan milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan; 2. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan dihibahkan, atau diserahkan    sebagai modal pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR / DPRD<br /><br />Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz yang mengalihkan kepemilikan tanah eks tanah kas desa kolpajung dari percaton Desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau jalan raya nyalaran dan III  yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2 telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.014.165.000<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.014.165.000 (satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena beralihnya tanah eks tanah kas desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton/TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">(Jen)<br /></div><p></p>

News Tipikor Guru dan Lurah Dari Pamekasan Diadili Karena Pemindahtanganan TKD

  BERITA KORUPSI .CO – Mahmud, SPd.I adalah seorang guru di SDN Tambak 1 Omben Sampang, bersama Abdul Azis selaku Lurah di Kelurahan Kolpaj...

»

Jubir KPK Ali Fikri : Terpidana Ibnu Gofur Telah Di Eksekusi Ke Lapas Porong

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBpXCqTCRvTTJx9sdHke4WHOyxCjcEJw9pKh4cPfeMQRbbPkrjGzzpWu4gvMib9O4dTHbD2SXV7OxnmqA03peSCnrFf1_UCsUaLW5bt4RYodtCtoUd7fV9tHrr_XZYz8KAMJylaR4v7CQ/s653/Ibnu+Gofur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="653" data-original-width="500" height="801" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBpXCqTCRvTTJx9sdHke4WHOyxCjcEJw9pKh4cPfeMQRbbPkrjGzzpWu4gvMib9O4dTHbD2SXV7OxnmqA03peSCnrFf1_UCsUaLW5bt4RYodtCtoUd7fV9tHrr_XZYz8KAMJylaR4v7CQ/w614-h801/Ibnu+Gofur.jpg" width="614" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 11 Agustus 2020, Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Josep Wisnu Sigit dan Dormian, telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2020/PN. SBY tanggal 29 Mei 2020 atas nama Terdakwa Ibnu Gofur dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co melalui pesan pada Selasa, 11 Agustus 2020<br /><br />“Terpidana Ibnu Gofur telah terbukti dan diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah agar dimenangkan dalam tender empat proyek Infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Selain itu terpidana juga dibebani pidana denda sebesar Rp100.000.000 subsidair 3 bulan kurungan,” kata Ali Fikri<br /><br />Pada Jumat, 29 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi sebagai terdakwa Korupsi pemberi uang suap sebesar Rp1.675.000.000 (satu milliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sejak tahun 2019 – 2020 <br /><br />Terpidana Ibnu Gofur menjadi penghuni Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) bermula pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB.<br /><br />Saat  itu (Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB), Tim penyidik anti Rasuah  melakukan Tangkap Tangan terhadap Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi (keuduanya pengusaha  kontraktor) dan Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo pada saat berda di  di Pendopo Kabupaten Sidoarjo dengan barang bukti (BB) berupa uang sebanyak Rp350 juta<br /><br />Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” proyek APBD yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Selain ketiganya (Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi dan Saiful Ilah), saat itu juga KPK meringkus Tiga pejabat lainnya, yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Untuk sementara jumlah terdakwa dalam kasus ini sebanyak 6 orang, dan 2 diataranya sudah divonis yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. Sedangkan terdakwa Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi divonis sebagai terdakwa pemberi suap terhadap Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata yang memberi uang suap tidak hanya terpidana Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi, melainkan Iwan Setiawan yang juga pengusaha Kontraktor juga terlibat dalam pemberian uang suap ke Kepala Dinas PUPPR<br /><br />Selain itu terungkap pula dalam persidangan, bahwa uang suap dari terpadana Ibnu Gofur dan M. Totoko Sumedi ternyata mengalir juga ke 6 (enam) anggota Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan), diantaranya Muhammad Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo dan Yanuar Santosa selaku PPK P2CKTR<br /><br />Sedangkan A. Zaini selaku Sekda Kabupaten Sidoajo juga juga terlibat dalam skandal proyek ABPD. Selain keterlibatan A. Zaini dalam skandal proyek APBD, A. Zaini bersama para Kepala Dinas juga terlibat dalam pemberian Emas batangan bersertifikat kepada Bupati Saiful Ilah pada tahun 2018.<br /><br />Yang menurut A. Zaini dalam persidangan, bahwa pemberian Emas itu adalah sebagai hadiah Ulang Tahun dari para Kepala Dinas terhadap Saiful Ilah. Dan Emas itupun sudah disita oleh penyidik KPK. <br /><br />Lalau apakah KPK akan menyeret para Kepala Dinas di Kabupaten Sidoarjo sebagai pejabat atau sebagai pihak yang memberikan “gratifikasi” kepada pejabat penyelenggara negara? Bagaimana dengan para anggota Pokja ULP yang turut menikmati uang haram dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi termasuk pihak lain yang telibat dalam kasus ini? </p><p style="text-align: justify;">(Jen)</p>

News Tipikor Jubir KPK Ali Fikri : Terpidana Ibnu Gofur Telah Di Eksekusi Ke Lapas Porong

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 11 Agustus 2020, Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Josep Wisnu Sigit dan Dormian, telah melaks...

»

Perkara Korupsi Ketuk Palu APBD Tulungagung, Jubir KPK Ali Fikri : KPK Akan Menetapkan Pihak Lain Sebagai Tersangka

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7OBe5ekadGHg8HpCbSnxe8GHnRkrLjoPqTnhylI1X-K1TZ9PS8bRecDoZXP1VRyOvXRl_IFAbVP95yw-ThpsEyTaVsrVaWeMhjRy1Y657sdsEF6uLs49Y7c7kdiagYH4JaICJB87rOLE/s640/Dewan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7OBe5ekadGHg8HpCbSnxe8GHnRkrLjoPqTnhylI1X-K1TZ9PS8bRecDoZXP1VRyOvXRl_IFAbVP95yw-ThpsEyTaVsrVaWeMhjRy1Y657sdsEF6uLs49Y7c7kdiagYH4JaICJB87rOLE/s0/Dewan.jpg" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto Dok. beritakoorupsi.co)<br /></td></tr></tbody></table><h1 style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">#Sejumlah anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 termasuk Tiga Wakil, yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto juga menerima aliran uang Ketuk Palu pembahasan/pengesahan APBD#<span style="color: black;"> -</span></span></span><br /></h1><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: red;"><b>B<span style="color: black;">ERITA</span>KORUPS<span style="color: black;">.CO –</span></b></span></span> Kasus perkara Korupsi uang Ketuk Palu Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018, memang telah berakhir dengan di Vonisnya terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD sekaligus sebagai Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 4 Agusutus 2020<br /><br />Selasa, 4 Agustus 2020, Majelis Hakim pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp4.8 milliar subsidair pidana penjara selama 1 (satu)  tahun dan 6 (enam) bulan, serta pencabutan hak Politik (melih dan dipilih dalam jabatan publik) selama 4 (empat) setelah terdakwa Supriyono selesai menjalani hukuman pidana pokok atau pidana penjara<br /><br />Terdakwa Supriyono dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruh a dan pasal 12 huruf B  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1m_oWwhhwPepZfynbP4s_Qfov5A-yBLc8z-Qp7KxvCeGPCBwXj81mEEGBo0J6ziLMWpFT3XnrZ28iSJ622AMNOgPf3zUItCvg_ab2CybL-cIr22q18699vawUqtNvbP67PykFW0PrxjQ/s680/IMG20200623105228.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1m_oWwhhwPepZfynbP4s_Qfov5A-yBLc8z-Qp7KxvCeGPCBwXj81mEEGBo0J6ziLMWpFT3XnrZ28iSJ622AMNOgPf3zUItCvg_ab2CybL-cIr22q18699vawUqtNvbP67PykFW0PrxjQ/s640/IMG20200623105228.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"> Tindak pidana kejahatan atau Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Supriyono adalah menerima uang suap ketuk palu Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan menerima gratifikasi berupa uang fee Pokir (pokok-pokok pikiran) serta penerimaan sejumlah uang dari para Kepala Sekolah SMPN Kab. Tulungagung</p><p style="text-align: justify;">Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, “lahirnya” asal muasal uang ketuk palu Pembahasan/Pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung adalah bermula pada tahun 2014, saat Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemda Kab. Tulungagung bersama Tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Tulungagun mengadakan rapat di Hotel Safana, Kota Malang yang dihadiri sebanyak 21 orang untuk membahas APBD Kab. Tulungagun TA 2015<br /><br />Tim TAPD Kab. Tulungagung yang hadir dalam rapat di Hotel Safana Kota Malang, diantaranya Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) sekaligus Ketua TAPD, Indra Fauzi dan Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Hendry Setiawan dan Sudigdo selaku Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) serta beberapa Kepala SKPD serta Wakil Bupati Maryoto Birowo<br /><br />Kehadihadiran Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung di Hotel Safana Kota Malang tersebut bukan sebagi TAPD, melainkan karena dianggap sebagai orang (pejabat) yang dituakan dan dianggap pula sebagai penasehat. Padahal dalam TAPD tidak ada istilah penasehat. <br /><br />Sementara Tim Banggar yang hadir dalam rapat tesebut adalah diantaranya, terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD sekaligus sebagai Ketua Banggar DPRD Kab. Tulungagung, Wakil Ketua DPRD sekaligus Wakil Ketua Banggar DPRD serta sejumlah anggota DPRD lainnya.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxVcGVHOEU_0Xp6vNJ27CoCjJVZBeHb-APgQK8h6WZ6HzPk2niwHWOQ0yvp2ZfgGwWqd2cw0JoUti_hpbzhBkotwSicpXxgph0R9chnAmg4k7igJatk34TEGsOAC2zYQoSQ5S0wTTm0I8/s907/Supriyono+6.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="907" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxVcGVHOEU_0Xp6vNJ27CoCjJVZBeHb-APgQK8h6WZ6HzPk2niwHWOQ0yvp2ZfgGwWqd2cw0JoUti_hpbzhBkotwSicpXxgph0R9chnAmg4k7igJatk34TEGsOAC2zYQoSQ5S0wTTm0I8/s640/Supriyono+6.jpeg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Dalam rapat tersebut tidak ada kesepakatan alias deadlock, sehingga rapat dilanjutkan di Tulunggaung. Menurut Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD dan Yamani selaku Kabid di BPPKAD saat dihadirkan sebagi saksi dipersidangan untuk terdakwa Supriyono pada tanggal 14 April 2020 mengatakan, bahwa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD dan meminta sejumlah uang kepada Bupati<br /><br />“Pertemuan di Hotel Safana Malang, dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta (uang) ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3 kali setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik saat itu (14 April 2020)<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Hendry Setyawan, juga dibenarkan oleh Yamani. Yamani menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji (Kabid Dinas PU). Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji selaku Kabid di Dinas PU.<br /><br />Sukarji membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung sebesar 15 persen (5 persen dibayar di awal dan 10 persen dibayar setelah pekerjaan selesai).<br /><br />“Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen, yang dibayar didepan sebesaar 5 persen dan sisanya di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji pada persidangan yang sama (14 April 2020)</p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGkEyiVe5qgtSLudv9xYKx68kcrEr2onsyB5M4S9tMLSWN-HLMQS3B9-cKTKO3hGyifrufS18ywf8hCx1ZW-6Rqe0fFi82BJHxKLAj3Q7hEGviYfxq0ENc8DWF3k3bx1dh1AcvaD3X4PM/s640/IMG20200421123437+-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGkEyiVe5qgtSLudv9xYKx68kcrEr2onsyB5M4S9tMLSWN-HLMQS3B9-cKTKO3hGyifrufS18ywf8hCx1ZW-6Rqe0fFi82BJHxKLAj3Q7hEGviYfxq0ENc8DWF3k3bx1dh1AcvaD3X4PM/s0/IMG20200421123437+-.jpg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Apakah uang ketuk palu Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung dan fee Pokir hanya dinikmati oleh terdakwa Supriyono ? “Tidak”. <br /><br />Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang ketuk palu Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung dan Fee Pokir ternyata mengalir juga ke sejumlah anggota DPRD Tulungagung peride 2014 – 2019<br /><br />Para anggota Legisator Kab. Tulungagung yang kecipratan aliran uang haram ketok palu dan fee Pokir adalah, diantaranya ;<br />1.    Imam Sapingi (Rp 67.5 juta)           20. Basroni (Rp 95 juta)<br />2.   Adib Makarim (Rp 230 juta)            21. Leman Dwi Prasetyo (Rp 85 juta)<br />3.    Agus Budiarto (Rp 270 juta)           22. Susilowati (Rp 34 juta)<br />4.    Nurhamim (Rp 46 juta)                   23. Sutomo (Rp 55 juta)   <br />5.    Choirurrohim (Rp 135 juta)            24. Imam Kembali (Rp 130 juta)   <br />6.    Muti'iin (Rp 55 juta)                       25. Heru Santoso (Rp 75 juta)<br />7.    Mashud (Rp 14.5 juta)                    26. Ahmad Baharudin (Rp 100 juta)   <br />8.    Subani Sirab (Rp70.5 juta)             27. Joko Tri Asmoro (Rp 60 juta) <br />9.    Sunarko (Rp 35 juta)                      28. Wiwik Triasmoro (Rp 5 juta)   <br />10.  Riyanah menerima (Rp 60 juta)     29. Amag Armanto Anggito (Rp 20 juta)<br />11.  Asrori (Rp 60 juta)                         30. Suprapto (Rp 117 juta)<br />12.  Adrianto (Rp 25 juta)                     31. Imam Ngakoib (Rp 57 juta)<br />13.  Gunawan (Rp 25 juta)                    32. Makin (Rp 35 juta)<br />14.  Faruq TriFauzi (Rp 30 juta)           33. Marikan Al Gatot Susanto (Rp 20 juta)<br />15.  Widodo Prasetyo (Rp 150 juta)     34. SamsuI Huda (Rp 110 juta)<br />16.  Fendy Yuniar (Rp 85 juta)             35. Sumarno (Rp 80 juta)<br />17.  Imam Koirodin (Rp 80 juta)          36. Agung Darmanto (Rp 40 juta)<br />18.  Sofyan Heryanto (Rp 55 juta)       37. Michael Utomo (Rp 5 juta)<br />19.  SaifulAnwar (Rp 50 juta)              38. Indra Fauzi (Sekda) menerima Rp 97 juta<br /><br />Dan uang haram itupun sudah dikembalikan (“diganti karena uang yang diterima saat itu sudah habis”) oleh para anggota Dewan yang terhormat pada saat penyidikan maupun saat proses persidangan berlangsung. <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyfoDGbjKGtI9Op6MvqnX1bVmu9iX6ZGUu6E9D9ESJhWk1qXtwqKYDpDYCWNQ_9DIbROxjc3SNj29WlH2vo-zwVokopmJPYFZq_SQtn5ALQ4GtGAFcmxWZRELq3belPAgJQmqXGA8d2z0/s640/Sidang+12+Juni.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyfoDGbjKGtI9Op6MvqnX1bVmu9iX6ZGUu6E9D9ESJhWk1qXtwqKYDpDYCWNQ_9DIbROxjc3SNj29WlH2vo-zwVokopmJPYFZq_SQtn5ALQ4GtGAFcmxWZRELq3belPAgJQmqXGA8d2z0/s0/Sidang+12+Juni.jpg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Walaupun uang yang dinikmati oleh para anggota Dewan yang terhrmat ini sudah dikembalikan, bukan berarti menghilangkan sangsi pidana seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan<br /><br />Lalu apakah perkara ini sudah berakhir atau telah selesai sampai disini? Ternyata tidak. Karena berakhir bukan berarti berhenti disini saja <br /><br />Majelis Hakim mengatakan saat membacakan putusannya terhadap terdakwa Supriyono (4 Agustus 2020), bahwa barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain. Ini artinya, berakhir bukan berarti berhenti disini saja<br /><br />Mengapa? Karena bisa jadi akan ada pihak-pihak lain yang terseret sebagai tersangka. Karena KPK memastikan, akan menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Hal itu dikatakan oleh juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon selulernya, pada Jumat, 07 Agustus 2020<br /><br />Ali Fikri mengatakan, JPU sudah melakukan analisa mendalam terkait fakta-fakta hukum, keterangan para saksi dan alat bukti yang dimiliki. Semuanya telah tertuang di dalam surat tuntutan. <br /><br />“Berikutnya kami akan pelajari lebih lanjut pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan ini. Dalam penanganan kasus oleh KPK, UU mengharuskan minimal adanya dua alat bukti permulaan yang cukup,” kata Ali Fikri<br /><br />Bila alat bukti yang dimaksud minimal 2 (dua) untuk dapat menyeret pihak lain dalam perkara ini, dalam fakta yang terungkap dalam persidangan sudah sangat jelas, yaitu adanya barang bukti yang ditunjukan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim, keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berkaitan dan pengakuan serta pengembalian uang.<br /><br />Dan itulah alasa Majelis Hakim dalam putusannya yang mengatakan, bahwa barang bukti tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain.<br /><br />Ali Fikri mengatakan, pengembangan perkara ini masih dapat dimungkinkan untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka sesuai fakta-fakta hukum<br /><br />“Oleh karena itu, pengembangan perkara ini tetap dapat dimungkinkan, dan tentu KPK akan menetapkan pihak lain sebagi tersangka, sejauh dalam pertimbangan dan fakta-fakta hukum dalam putusan ini setelah kami pelajari secara menyeluruh dan lengkap. Ternyata berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada keterlibatan pihak lain,” kata Ali Fikri <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9R-nRRyPabvR016AEXkv3DEjQ5psQxsrmYvqNy1BBWQKc8HgN66mFDo1Td5APm5ZCLMcZcfbSkZIqZDyCPXEI-x7cYCChSswerWYrMETyMF-VzaFRcm3XswwWRMSoqrIsdUudWVJTIP8/s640/g.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9R-nRRyPabvR016AEXkv3DEjQ5psQxsrmYvqNy1BBWQKc8HgN66mFDo1Td5APm5ZCLMcZcfbSkZIqZDyCPXEI-x7cYCChSswerWYrMETyMF-VzaFRcm3XswwWRMSoqrIsdUudWVJTIP8/s0/g.jpeg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari pantauan beritakorupsi.co, dinataranya ;</b></span><br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">1. Pada persidangan pada tanggal 14 April 2020</span></b><br />Keterangan Hendrik Setiawan menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD. Hendrikpun membeberkan penyerahan uang ke terdakwa, yang sebelumnya ada permintaan dari terdakwa ke Bupati Syahri Mulyo (terpidana)<br /><br />“Pertemuan di Hotel Safana Malang, dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3 kali setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik saat itu<br /><br />Dan apa yang disampaikan oleh Hendry Setyawan, juga dibenarkan oleh Yamani selaku Kabid di BPPKAD. Yamani menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji selaku Kabid di Dinas PU.<br />Sukarji membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu berasal sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung sebesar 15 persen (5 persen dibayar di awal dan 10 persen dibayar setelah pekerjaan selesai).<br /><br />“Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen, yang dibayar didepan sebesaar 5 persen dan sisanya di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji pada persidangan yang sama (14 April 2020)<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">2. Persidangan pada tanggal 21 April 2020</span></b><br />JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim (Keduanya selaku Wakil Ketua DPRD), Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Sudigdo (Kepala Bapeda) dan Wiyono (Staf Sekwan)<br /><br />Kepada Majelis Hakim saat itu, Imam Kambali mengakui telah menerima uang terkait pembahasan APBD. Uang yang diterimanya sebesar Rp190 juta setiap tahun untuk 25 orang anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulunagung periode 2014 – 2019.<br /><br />“Saya kenal. Saya lupa Bu, tapi terima. Kalau saya tidak salah sebesar seraatus sembilan puluh juta (Rp190 juta) untuk dua puluh lima (25 orag) Badan Anggaran,” kata si Imam.<br /><br />Apa yang dijelaskan si Imam, tak jauh beda dengan keterangan si Adib Makarim. Si Imam dan di Adib sama-sama menerima uang “suap”.<br /><br />“Uang pokir juga tapi saya lupa berapa. Saya sudah kembalikan 230 juta,” jawab si Adib.<br /><br />Si Adib juga mengakui menerima uang dari Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp190 juta untuk anggota Banggar sebagai uang ketok palu APBD tahun 2015. Sementara tahun 2016, diterima melalui stafnya di Dewan, yaitu dari si Wiyono<br /><br />“Saya dikasih oleh Pak Yamani, katanya untuk Banggar. Uang itu dikasih sebelum sidang paripurna,” kata si Adib mengakui.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0njBm30GmTb9nK1HeUVEvh2KMXv291WreHvi7k7Yn7Ue9aEJ7yf2zlSQo_tT6I7IqvDrKNuP4bCRkGGbZKgvJGCj5B2nczqvgS2O9qzfmvu7XEkeM1CatiTZ7c99TFR_kFPVffP1TTWQ/s640/IMG20200414130522+14+April+2020.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="513" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0njBm30GmTb9nK1HeUVEvh2KMXv291WreHvi7k7Yn7Ue9aEJ7yf2zlSQo_tT6I7IqvDrKNuP4bCRkGGbZKgvJGCj5B2nczqvgS2O9qzfmvu7XEkeM1CatiTZ7c99TFR_kFPVffP1TTWQ/s0/IMG20200414130522+14+April+2020.jpg" /></a></div><p></p><p></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: x-large;"> 3. Sidang pada tanggal 2 Juni 2020</span></b><br />Keterangan si Budi Fatahila Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang di kantor BPPKAD pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta dari Yamani, Staf BPPKAD. Uang itu diberikan kepada terdakwa<br /><br />Dan pada tahun 2018 sehari setelah KPK meringkus si Syahri Mulyo, si Budi Fatahilah Mansyur kembali menerima uang di kantor BPPKAD sbesar Rp500 juta dari Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD. Dan uang tersebut diserahkan ke ajudan terdakwa, yaitu si Pendi Kristian atas persetujuan terdakwa<br /><b><span style="font-size: x-large;"><br />4. Pada persidangan pada Selasa, 5 Mei 2020</span></b><br />Tim JPU KPK Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung, Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Komis D dari Fraksi Hanura)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Imam Sopingi selaku anggota Dewan yang terhormat ini mengakui menerima uang, tapi tidak tau sumbernya dari mana, walau awalnya si Imam Sopingi “pura-pura pikun” namu akhirnya tak dapat mengelak setelah JPU KPK membacakan keterangannya dalam BAP Nomor 15.<br /><br />Tak hanya itu. Anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung ini juga tak mengakui aliran uang dari Dinas PU maupun uang Pokir, yang masing-masing anggota Dewan menerima uang pokir sebesaar Rp150 juta.<br /><br />“Ya betul sekali, tapi tidak tau sumbernya dari mana,” jawab si Imam Sopingi.<br /><br /><span style="font-size: x-large;"><b>5. Persidangan pada Selasa, 12 Mei 2020</b></span><br />JPU KPK menghadirkan si Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa, si Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung), si Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung) dan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, si Pendi mengakui pernah menerima uang sebesar Rp500 juta. Uang itu diambilnya dari rumah Budi Fatahila Mansyur selaku Sekwan atas perintah Sekwan. Dan atas perintah Big Bos pula, si Pendi pun menyimpan uang “panas” itu hingga saat ini (maksudnya hingga persidangan, Selasa, 12 Mei 2020)<br /><br />“Pernah, lima ratus juta. Saya ambil ke rumah Pak Budi karena diminta untuk mengambilnya. Saya diminta untuk menyimpan. Uang itu sehari setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Tulungagung. Masih saya simpan sampai sekarang. Apakah saya kembalikan dari mana uang itu saya terima atau saya kembalikan ke KPK?,” tanya si Pendi “pura-pura bego”.<br /><br />Giliran si Mat Yani dan si Kardiyanto memberikan keterangan justru “memalukan”. Bayangkan saja, sebagai Pendidik Akhlak, moral dan Budi Pekerti bagi ratusan anak-anak sekolah di Kabupaten Tulungagung, ternyata “Hobby berindehoi” bersama terdakwa di Kafe Dinasti yang ada di Tulungagung<br /><br />“Saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. Saya kenal dari Mat Yani yang menunjukan saat di Kafe. Uang yang saya berikan lima puluh tiga juta ke Mat Yani,” kata Kardiyanto.<br /><br />Terkait jumlah uang untuk “membeli” jabatan Kepala Sekolah, Kardianto mengakui telah menyerahkan uang sebanyak Rp53 juta, salah satunya melalui Mat Yani. Dan apa yang katakan si Kardiyanto, diakui si Mat Yani.<br />Mat Yani adalah kawan dekatnya si terdakwa. Melalui Mat Yani yang merekomondasikan almarhum Suharno ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD untuk diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung.<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9VqDKzl-lWfZp_hy_DLWuwqGan1BdqGEXVv4pENN7daQ2tuDU7W7un5ww3c-LNdG5rUjH7AAdubtKO2O3fxqTuNye8b7vGPIOCs_H-beolPqkwI_RDU2WU2j91pOYN96va1-dEmoyhk/s640/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="629" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9VqDKzl-lWfZp_hy_DLWuwqGan1BdqGEXVv4pENN7daQ2tuDU7W7un5ww3c-LNdG5rUjH7AAdubtKO2O3fxqTuNye8b7vGPIOCs_H-beolPqkwI_RDU2WU2j91pOYN96va1-dEmoyhk/s0/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" /></a></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>6. Persidangan Selasa, 2 Juni 2020</b></span><br />JPU KPK menghadirkan 9 orang saksi, yaitu 1. Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia),; 2. Nanang Supriyanto (Pengusaha Kontraktor),; 3. Ari Kusumawati selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia),; 4. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),;  5. Susilo Prabowo alias Embun (pengsaha Kontraktor),; 6. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 7. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 8. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 9. Hj. Susilowati (anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP).<br /><br />Keterangan saksi Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun pada  persidangan saat itu, tak jauh beda dengan keterangannya pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun menjelaskan, bahwa fee proyek yang mereka berikan ke Bupati melalui Kepala Dinas PU maupun Sukarji selaku Kabid Dinas PU adalah sebesar 15% dari besaran anggarann proyek yang dibayarkan sebayak dua kali, yaitu 10% diawal dan 5 persen setelah proyek selesai dikerjakan.<br /><br />“Besarnya lima belas persen. Sepuluh persen dibayar di awal dan lima persen diakhir,” kata para saksi.<br /><br />Sedangkan keterangan Ari Kusumawati juga demikian. Namun Ari Kusumawati tidak memberikan fee proyek ke Dinas PU melainkan ke Supriyono dan Suharminto<br /><br />Sementara si Suparlan dan Sri wahyuni yang Keduanya selaku Kepala Sekolah SMPN Tulungagung ini tak membantah telah memberikan sejumlah uang ke terdakwa Supriyono melalui Mat Yani. Mat Yani adalah orang kepercayaan Si Supriyono. Terdakwa Supriyono dan Suharminto alia Bedud adalah kakak beradik yang sama-sama dijuluki sebagai Powerfulnya Kabupaten Tulungung.<br /><br />Sementara Hj. Susilowati mengakui menerima uang sebesar Rp34 juta dari Yuono selaku staf Sekawan, yang menurutnya bahwa uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">7. Persidangan tanggal 9 Juni 2020</span></b><br />JPU KPK menghadirkan 11 orang anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, yiatu Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno,<br /><br />Kepada Majelis Hakim, ke- 11 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui menerima uang ketok palu Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung dan uang POKIR (Pokok Pokok Pikiran)<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">8. Persidangan pada Selasa, 16 Juni 2020</span></b><br />JPU KPK menghadirkan 18 orang anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 – 2019, yaitu ; 1. Sutomo, 2. Sunarko, 3. Maicel Utomo, 4. Mashut, 5. A. Baharudin, 6. Ferdi Yuniar, 7. Gunawan, 8. Farouk , 9. Khoirul Rohim, 10. Basroni, 11. Saiful Anwar, 12. Heru Santoso, 13. Rianah, 14. Nurhamim, 15. Muti’in, 16. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C), 17. Joko tri asmoro, 18. Imam Choirudin<br /><br />Ke- 18 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui kepada Majelis Hakim, menerima uang ketok palu dan fee Pokir, uang tersebut sudah dikembalikan oleh para anggota dewan yang terhormat ini ke kas negara melalui KPK. <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOFqttut5TMSsEGkII2GFrMplXdwn_5QYzLJf592gaWX9W9GcV_f1d39tvR2Pygyt5H1y5ISwGw0QIZV-1TVNRn404Pysom-fsEbyprSfrP8zkj-9-2FIjuaR7HLKfmRsJENfvkZhUF4c/s640/IMG20200616152816+Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOFqttut5TMSsEGkII2GFrMplXdwn_5QYzLJf592gaWX9W9GcV_f1d39tvR2Pygyt5H1y5ISwGw0QIZV-1TVNRn404Pysom-fsEbyprSfrP8zkj-9-2FIjuaR7HLKfmRsJENfvkZhUF4c/s0/IMG20200616152816+Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b> 9. Kemudian persidangan pada tanggal 7 Juli 2020.</b></span><br />Sesuai fakta dalam persidangan, akhirnya Tim JPU KPK membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Supriyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama  2 (dua) tahun serta pencabutan hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman.<br /><br />Supriyono dijerat sebagai terdakwa penerima suap sebagaimana dalam pasal  12 huruf a (Dakwaan Kesatu alternatif Pertama ) dan sebagai terdakwa penerima gratifikasi sebagaimana dalam pasal  12 huruf B (Dakwaan Kumulatif Kedua) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><span style="font-size: x-large;"><b><br />10. Kemudian persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020.</b></span><br />Sesuai fakta dalam persidangan pula, Majelis Hakim pun menjerat terdakwa Supriyono sama dengan dakwaan JPU KPK, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pencabutan hak politik terdakwa selama 4 (empat) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman. (Jen)</p>

News Tipikor Perkara Korupsi Ketuk Palu APBD Tulungagung, Jubir KPK Ali Fikri : KPK Akan Menetapkan Pihak Lain Sebagai Tersangka

(Foto Dok. beritakoorupsi.co) #Sejumlah anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 termasuk Tiga Wakil, yakni Imam Kambali, Adib Makarim d...

»

Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Divonis 8 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp4.8 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj4KEtnMsOx2IgbcLY9kZFR_sXpt0XEjyoeUW3FSWNYTM4NZUu2G1sp-oB-oEhYpgzdfa9g33PqniluhclgpknNc3HNjymy9snhCZo9hsLrK0RrRA9OXqusr14ukGvDK9rNvdjFOC7e3M/s506/Supriyono+2.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="506" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj4KEtnMsOx2IgbcLY9kZFR_sXpt0XEjyoeUW3FSWNYTM4NZUu2G1sp-oB-oEhYpgzdfa9g33PqniluhclgpknNc3HNjymy9snhCZo9hsLrK0RrRA9OXqusr14ukGvDK9rNvdjFOC7e3M/w633-h510/Supriyono+2.jpeg" width="633" /></a></div><font size="5"><font size="1">         </font><br /></font></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><font size="5">“Majelis Hakim menyatakan, barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain. Siapa tersangka baru?” -  </font></span><br /></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><font size="5"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></font> “Wasit telah membunyikan pulit panjang sebagai pertanda berakhirnya pertandingan. Sedangkan Majelis Hakim memukulkan Palunya sebanyak Tiga kali sesaat setelah seesai membacakan putusannya dalam sidang perkara”<br /><br />Begitu juga dalam sidang perkara Korupsi suap Ketuk Palu pembahasan/pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp4.8 milliar yang telah berakhir, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan putusannya dan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan hukuman piadan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.8 milliar subsidair pidana penjara selama 1 (satu)  tahun dan 6 (enam) bulan seta pencabutan hak Politik (melih dan dipilih dalam jabatan publik) terhadap terdakwa Supriyono Selaku Ketua Dewan yang terhormat (DPRD) di Kabupaten Tuungagung dari Fraksi PDIP periode 2014 - 2019, pada Selasa, 04 Agustus 2020<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur adalah agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Sangadi, SH terhadap terdakwa Supriyono yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari Jokowi Center (Tim 7 Jokow Centre Foundation) yaitu Chairil Anwar Yatim Koto yang dihadiri Tim JPU KPK Mufti Nur Irawan dkk<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoPiBvYpLpYrVlbdt2A2Ka-bRyMvYN6B_9jPPZmJO60tP6wCHDAybssIp-LJQBMzEUK6obJltsguYw6J3orhRcSF1Sgi1Qq6MPUX1l9dO4NDmtGqS7c1Xx_EwX8HTfWkUsLMIdgBArzg/s1040/Supriyono+3.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoPiBvYpLpYrVlbdt2A2Ka-bRyMvYN6B_9jPPZmJO60tP6wCHDAybssIp-LJQBMzEUK6obJltsguYw6J3orhRcSF1Sgi1Qq6MPUX1l9dO4NDmtGqS7c1Xx_EwX8HTfWkUsLMIdgBArzg/s640/Supriyono+3.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Yang menarik dari perkara ini adalah berakhirnya “Kekuasaan” Supriyono yang disebut-sebut sebagai “Poweful atau orang yang berkuasa” di Kabupaten Tulungagung bersama adindanya yaitu Suharminto yang juga anggota DPRD Kab. Tulungagung periode  2014 – 2019 dan 2019 – 2024<br /><br />Dan hari ini pula (Selasa, 31 Maret 2020) adalah hari yang paling bersejarah bagi Supriyono selaku Ketua Dewan yang terhormat (DPRD) sekaligus Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD yang juga sebagai “Powerful” di Kabupaten Tulungung, karena untuk terkahir kalinya si Supriyono duduk di kursi pesakitan gedung pengadil orang-orang Koruptor di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, yang biasanya si Supriyono  duduk dikursi empuk di gedung legislator Kabupaten Tulungung <br /><br />Berakhirnya perkara ini bukan berarti berhenti sampai disini saja. Bisa jadi akan menyeret tersangka baru dalam kasus Korupsi suap Ketuk Palu pembahasan/pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018, sebab Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya, barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain<br /><br />Selain itu, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yang menikmati uang haram ketuk palu bukan hanya terdakwa Supriyono, meliankan para anggota DPRD Kabupatena Tulungagung lainnya periode 2014 – 2019 <br /><br />Anggota Legisator Kab. Tulungagung yang kecipratan aliran uang haram ketok palu dan fee Pokir (pokok-pokok pikiran) dan sudah mengembalikan, diantaranya Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto (ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD), Imam Sapingi, Leman DwiPrasetvo, Heru Santoso, Nurhamim, Choirurrohim, Muti'iin, Mashud, Subani Sirab, Sunarko, Riyanah, Asrori, Adrianto, Gunawan, Faruq Tri Fauzi, Widodo Prasetyo, Fendy Yuniar, Imam Koirodin, Sofyan Heryanto, SaifulAnwar, Basroni, Susilowati, Sutomo, Ahmad Baharudin, Joko Tri Asmoro, Wiwik Triasmoro, Amang Armanto Anggie, Suprapto, Imam Ngakoib, Makin, Samsul Huda, Sumarno, Agung Darmanto dan Michael Utomo serta Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kab. Tulungagung.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH1Vv01pgDdD8IfaEhOyKj948Nb8y1Z_ljCuhzpysJKITl5rcM5JHHps-9NJisvthe7cnmEXRYWCCZg7P3qzNVHPBVebnHk2-AxnJA8p2q8VKZuIVj1yHrv4wEoXBgWbEa1m1CGGCGVgA/s1040/Supriyono+4.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH1Vv01pgDdD8IfaEhOyKj948Nb8y1Z_ljCuhzpysJKITl5rcM5JHHps-9NJisvthe7cnmEXRYWCCZg7P3qzNVHPBVebnHk2-AxnJA8p2q8VKZuIVj1yHrv4wEoXBgWbEa1m1CGGCGVgA/s640/Supriyono+4.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahkan uang suap yang telah dinikmati para anggota Dewan yang terhormat itu, sudah dikembalikan ke kas negara melalui rekening KPK pada saat penyidikan maupun selam proses persidangan<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada para anggota Dewan yang terhormat itu saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono, pengembalian uang tidak menghilangkan pidana sesuai pasal 4 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan Majelis Hakim juga menyebutkan, adanya aliran uang dari Dinas PU ke Suharminto, adinda terdakwa sebesar Rp1,2 milliar yang belum dikembalikan<br /><br />Selain itu pula, beberapa waktu lalu, juru bicara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan kepada beritakorupsi.co, KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang<br /><br />“Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis di dalam surat tuntutannya. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” kata Ali Fikri, Jumat, 12 Juni 2020<br /><br />Selain akan menyeret anggota DPRD Tulungagung periode2014 – 2019, bisa jadi akan menyeret pejabat Pemprov Jatim sesuai fakta yang terungkap dalm persidangan terkait pencairan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) ke 25 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.<br /><br />Dimana pencairan tersebut ada uang “siluman” alias fee sebesar 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan ke setiap Kabupaten/Kota salah satunya ke Kabupaten Tulungagung<br /><br />Hal itu sesuai pengakuan dari Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana yang saat ini sudah pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim, saat keduanya dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Supriyono, pada Selasa, 9 Juni 2020<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS4dNkMgpg105pBTi9niyUyHvl_RnNoJEAabfzTnKGkCw_I0VeYRF4mKrxw0svizrapBvf7RH1RxKEiGkgTnA7eFXk1Diz0STLFAhqFqhxW8wpM2evkqlnX8iAo6HxS1WSe3xlfeTvZRA/s907/Supriyono+6.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="907" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS4dNkMgpg105pBTi9niyUyHvl_RnNoJEAabfzTnKGkCw_I0VeYRF4mKrxw0svizrapBvf7RH1RxKEiGkgTnA7eFXk1Diz0STLFAhqFqhxW8wpM2evkqlnX8iAo6HxS1WSe3xlfeTvZRA/s640/Supriyono+6.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kedua pejabat Pemprov Jatim ini (Budi Juniarto dan Budi Setiyawan) mengakui telah menerima uang, namun lupa berapa jumlah yang diterimanya. Budi Setiawan hanya mengingat bahwa jumlah uang yang dinikmatinya adalah sebesar 2.5 milliar rupiah<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Supriyono terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Pertama.<br /><br />Terdakwa Supriyono juga dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP  sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua<br /><br />Terkait pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Supriyono yang meminta agar dibebaskan, Majelis Hakim pun menolak dengan tegas, karena berdasarkan fakta, bukti dan saksi dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa adalah menguntungkan diri sendiri dari pembahasan/pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA (Tahun  anggaran) 2015, TA 2016, TA 2017 dan TA 2018<br /><br />Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa uang yang dinikmati terdakwa bukan hanya dari uang ketuk palau dan fee Pokir, melainkan uang dari para Kepala Sekolah, yaitu Mat Yani, Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendi Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, total uang yang dinikmati terdakwa adalah sejumlah Rp4.850.000.000 yang harus dikembalikan ke kas negara. Majelis Hakim juga menyebutkan, uang sebesar Rp500 juta yang sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK diperhitungkan sebagai pengembalian.<br /><br />Menurut Majelis Hakim dalam putusannya, atas perbuatan terdakwa haruslah dihukum pidana. Selain hukuman pidana, terdakwa juga dihukum pidana tambahan berupa membayar denda dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.850.000.000<br /><br />Majelis Hakm juga menyatakan, untuk menghindari negara ini dikelola oleh orang-orang yang menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kolega maupun kelompoknya serta melindungi publik atau masyarakat dari fakta, infomasi, persepsi yang salah tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya, maka perlu kiranya mencabut hak Terdakwa untuk dipilih atau menduduki dalam jabatan publik.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtUblF8H-cR7yVoiK0RabY_FPNHC9hpbz2qC9FvUPQ_us2xsmci-8qVSGIYMah2tF9uV0ZhJc4ZBygC3VSDeiTUcbME4NMQU73IjiTis5jt2_JB6JiDJ7-ABMSUoT6SF9llSylErnrHTA/s878/IMG202006231052289.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="878" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtUblF8H-cR7yVoiK0RabY_FPNHC9hpbz2qC9FvUPQ_us2xsmci-8qVSGIYMah2tF9uV0ZhJc4ZBygC3VSDeiTUcbME4NMQU73IjiTis5jt2_JB6JiDJ7-ABMSUoT6SF9llSylErnrHTA/s640/IMG202006231052289.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Supriyono  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan Dakwaan Kumulatif Kedua ; 2 (dua). Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Supriyono oleh karena itu dengan pidana  penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar lima ratus juta rupiah (Rp500.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Empat milliar Delapan ratus Lima puluh juta rupiah (Rp4.850.000.000) selambat-lambalnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dan menduduki dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani huuman pokok ; 3 (tiga). Barang Bukti tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain ; 4 (empat). Membayar ongkos perkara sebesar Lima ribu rupiah (Rp5000),” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbulah Idris.<br /><br />Putusan (Vonis) Majelis Hakim terhadap terdakwa Supriyono sama dengan tuntutan JPPU KPK, kecuali subsidair uang pengganti lebih ringan 6 (enam) bulan dan pencabutan hak politik terdakwa lebih ringan 1 (satu) tahun<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya langsung mengatakan banding. Sementara Tim JPU KPK Mufti Nur Irawan dkk mengatakan pikir-pikir<br /><br />“Kami langsung banding,” kata Chairil Anwar Yatim Koto<br /><br />Saat beritakorupsi.co menanyakan alasan terdakwa melakukan upaya hukum banding, Chairil Anwar Yatim Koto tak menjelaskannya. Alasannya tak etis. Selain itu, belum membaca secara lengkap putusan<br /><br />“Kami menghormati putusan Hakim, tapi kami tidak menerima. Tidak etislah saya sampaikan disini dan kami juga belum membaca putusan secara lengkap,” kata Chairil Anwar Yatim Koto seusai persidangan.<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Supriyono, selaku Ketua DPRD Kab. Tulungagung Periode 2014 – 2019, diseret oleh JPU KPK ke pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi Suap uang “ketok palu” Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD-Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan fee pokir yang totalnya sebesar Rp4.8 milliar.<br /><br />Tersertnya si Supriyono yang disebut-sebut sebagai “Powerful atau orang yang berkuasa” di Kabupaten Tulungagung ini, bermula dari pengakuan Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kab. Tulungagung di hadapan Majelis Hakim pada tahun 2018 lalu<br /><br />Pada tahun 2018, Sutrisno dan Bupati Syahri Mulyo (keduaya sudah terpidana) bersama seoarng pengusaha kontraktor yaitu Susilo Prabowo alias Embun, ditangkap KPK karena diketahui melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_RfD2w-8LGxESeh0wOty2R3gVBBswMmOlGcMNGbac2_8YYf0NqBLSybzksVEvlYi9-F7J-U2X1Pa2jCJ49ZzRHS3_7icDJKOJtty6FctOOuWOSu1qLMfn8cZwivVSLhV5Y9_36zB6wRM/s640/Dewan.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_RfD2w-8LGxESeh0wOty2R3gVBBswMmOlGcMNGbac2_8YYf0NqBLSybzksVEvlYi9-F7J-U2X1Pa2jCJ49ZzRHS3_7icDJKOJtty6FctOOuWOSu1qLMfn8cZwivVSLhV5Y9_36zB6wRM/s0/Dewan.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sutrisno dan Syahri Mulyo menerima uang suap yang totalnya sebesar Rp138 miliar dari Embun (mantan terpidana) dan beberapa kontraktor lainnya, diantaranya Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat selaku pengurus Gapeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung, dan pengurus Asosiasi lainnya di Kabupaten Tulungagung termasuk Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo.<br /><br />Pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Kepala Dinas PU dan Bupati Syahri Mulyo adalah sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen dari nilai anggaran pekerjaan yang didapat dan dikerjakan oleh para kontrakor di Tulungagung itu.<br /><br />Pada saat Syahri Mulyo dan Sutrisno diadili  terungkap dalam fakta persidangan, bahwa total uang fee proyek yang diterima (terpidana) Syahri Mulyo dari beberapa Kontraktor dan Asosiasi Konstruksi di Kab. Tulungagung sejak 2014 sampai 2018 adalah sebesar Rp138 milliar.<br /><br />Dalam persidangan itu pula terungkap, bahwa uang haram tidak hanya dinikmati oleh Syahri Mulyo dan Sutrisno, melinkan mengalir juga jug ke DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai uang “ketok palu” untuk pembahasan/pengesahan APBD dan APBD-Perubahan Kab. Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, TA 2016, TA 2017 dan TA 2018<br /><br />Selain itu, juga terungkap dalam persidangan terkait aliran uang haram ke beberapa pejabat lainnya melalui Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PUPPRR) Kab. Tulungagung, diantaranya Sekda Indra Fauzi, Kepala BPAKD Hendry Setiyawan, Sudigdo (Kepala Bapeda)<br /><br />Sementara Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur menikmati uang haram dari pencairan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) ke 25 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 7 persen<br /><br />Sementara Sutrisno (terpidana) selaku Kepala Dinas PU juga membeberkan dalam persidangan, adanya permintaan proyek-proyek oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD termasuk Suharminto selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Tulungagung serta Komisi D. Supriyono dan Suharminto adalah saudara kandung yang sama-sama dijuluki sebagai “Powerful atau orang kuat” di Kab. Tulungagung<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW4Pt5UntmFMkYvcB20AEs4vj7H1wrWBjBPDGMyNbfkYjmY0KdUByedQgAFGXUAiXyzklz_-XmrnirC-NpNi1uPoisfrh0TUNhe084WoVb-ycdToBx8SjlTuz9ZsAYM0zYZW5kfSahYrs/s640/Buadi+Juniarto.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="634" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW4Pt5UntmFMkYvcB20AEs4vj7H1wrWBjBPDGMyNbfkYjmY0KdUByedQgAFGXUAiXyzklz_-XmrnirC-NpNi1uPoisfrh0TUNhe084WoVb-ycdToBx8SjlTuz9ZsAYM0zYZW5kfSahYrs/s0/Buadi+Juniarto.jpeg" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan terpidana Syahri Mulyo selaku Bupati Tulunagung mengatakan (juga pada persidangan yang sama, 14 April 202), kalau terdakwa Supriyono selalu menekan pihak eksekutif setiap pembahasan APBD. Bila permintaannya tidak dikabulkan, maka pihak Dewan akan menggunakan haknya.<br /><br />Sutrisno bersama Syahri Mulyo diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2018, yang membeberkan permintaan proyek-proyek APBD oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD kab. Tulungagung kepada Dinas PU dengan nilai puluhan milliaran, dan prorek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa rekanan, diantaranya Ari Kusumawati selaku Ketua Aspeksindo Kab. Tulungagung<br /><br />Keterangan Ari Kusumawati saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Sutrsino mengatakan (Sidang pada tanggal 12 Mei 2020), bahwa ada kewajiban yang belum dibayar oleh Ari Kusumawati ke Dinas PU. Alasan Ari Kusumawati saat itu, bahwa Supriyono dan Suhermanto meminta sejumlah dana.<br /><br />Menurut Ari Kusumawati, itu adalah hanya alasannya agar tidak membayar fee proyek ke Dinas PU. Sebab, jika menyebutkan kedua orang “kuat dan berpengaruh” di Tulungagung, tak mungkin akan ditagih oleh Dinas PU. Sedangkan Ari Kusumawati dan terdakwa Supriyono serta Suharminto adalah hubungan yang sangat dekat.<br /><br />“Itu hanya alasan saya agar tidak membayar fee. Kalau menyebutkan nama Keduanya, tak mungkin ditagih,” kata Ari Kusumawati pada persidandan (tanggal 12 Mei 2020).<br /><br />Sedangkan pemberian uang oleh Kepala Dinas PU ke Kepala BPPKAD Kabupaten Tulungagung adalah berasal dari kegiatan belanja modal sejak tahun 2014 hngga 2018 sebesar Rp25.518 miliar dengan rincian, tahun 2014 sebesar Rp2.507 M, tahun 2015 sebesar Rp4.405 milliar, tahun 2016  sejumlah Rp5.381 M dan tahun 2017 sejumlah Rp6.740 M serta tahun tahun 2018 sebanyak Rp4.500. Selain itu, juga diambil dari  sumber dana kegiatan rutin mulai dari tahun 2014 - 2018  sebesar Rp2.985 M<br /><br />Keterangan Sutrisno, Sukarji dan Yani adalah saling berkaitan terkait pemberian uang dari Dinas PU ke BPPKAD, dan dari BPPKAD ke beberapa pihak lainnya termasuk ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD<br /><br />Dalam fakta perisidangan sejak terdakwa Supriyono diadili terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK sebanyak 48 orang, yang terdiri dari beberapa pejabat Kab. Tulungagung dan anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019<br /><br />Ke-48 saksi itu adalah, 1. Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD),; 2. Yamani (Kabid di BPPKAD),; 3. Sukarji selaku Kabid Dinas PU Sutrisno (Sidang pada 14 April 2020), <br /><br />Saksi ke 4. Imam Kambali, 5. Adib Makarim (keduanya selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019), 6. Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), 7. Sudigdo (Kepala Bapeda), 8. Wiyono selaku staf Sekwan (persidangan pada 21 April 2020).<br /><br />Kemudian saksi ke- 9, Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung,; 10. Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Komisi D dari Fraksi Grindra),; 11. Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus Wakil Ketua Banggar (sidang pada 5 Mei 2020),<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh0Kn95xBi9QfoP0RIyDSqF2JsmxcA_CjebL4LtNJN6Qcn8tzh0Ud_h8rD7nRf9WtnvPxCSFWa-1G603atj7r0Urixcf1VOB6Io3Xf7pxPzxfl8apl1AGx5UACRGobRVitY_sNMqeMMe8/s640/IMG20200421123437+-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh0Kn95xBi9QfoP0RIyDSqF2JsmxcA_CjebL4LtNJN6Qcn8tzh0Ud_h8rD7nRf9WtnvPxCSFWa-1G603atj7r0Urixcf1VOB6Io3Xf7pxPzxfl8apl1AGx5UACRGobRVitY_sNMqeMMe8/s0/IMG20200421123437+-.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan saksi ke- 12, Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa Supriyono,; 13. Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung),; 14. Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung),; 15. Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020),<br /><br />Saksi ke- 16. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 17. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 18. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 19. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 20. Hj. Susilowati selaku anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP (persidangan Selasa, 2 Juni 2020),<br /><br />Selanjutnya saksi ke- 21 adalah Sofian Heryanto, 22. Wiwik Tri Asmoro,; 23. Widodo Prasetyo, Imam N,; 24. Ansoro,; 25. Samsul Huda,; 26. Suprajito,; 27. Subani Sirat,; 28. Agung Darmanto,; 29. Marikan,; 30. Sumarno (persidangan Selasa, 9 Juni 2020),<br /><br />Serta saksi ke- 31. Sutomo,; 32. Sunarko,; 33. Maicel Utomo,; 34. Mashut,; 35. A. Baharudin,; 36. Ferdi Yuniar,; 37. Gunawan,; 38. Farouk,; 39. Khoirul Rohim,; 40. Basroni,; 41. Saiful Anwar,; 42. Heru Santoso,; 43. Rianah,; 44. Nurhamim,; 45. Muti’in,; 46. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C),; 47. Joko Tri asmoro,; 48. Imam Choirudin (persidangan Selasa, 16 Juni 2020)<br /><br />1. Pada persidangan pada tanggal 14 April 2020<br />Keterangan Hendrik Setiawan menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD. Hendrikpun membeberkan penyerahan uang ke terdakwa, yang sebelumnya ada permintaan dari terdakwa ke Bupati Syahri Mulyo (terpidana)<br /><br />“Pertemuan di Hotel Safana Malang, dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3 kali setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik saat itu<br /><br />Dan apa yang disampaikan oleh Hendry Setyawan, juga dibenarkan oleh Yamani selaku Kabid di BPPKAD. Yamani menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji selaku Kabid di Dinas PU.<br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFu6YfhY4a0dD_wTIFZuvaJJ2CyMbWPmx03ScgVisFb2PBjeUsjyyJ4ahq2UBfsKVlfDdELxMIOxcjytLR99kuSi6P2w3hmD6AkrCrlRxizwd1qd7-zcuAn8MzhoZit94ykBW8FT82pOc/s640/Sidang+pada+tanggal+9+Juni+2020.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFu6YfhY4a0dD_wTIFZuvaJJ2CyMbWPmx03ScgVisFb2PBjeUsjyyJ4ahq2UBfsKVlfDdELxMIOxcjytLR99kuSi6P2w3hmD6AkrCrlRxizwd1qd7-zcuAn8MzhoZit94ykBW8FT82pOc/w641-h360/Sidang+pada+tanggal+9+Juni+2020.jpeg" width="641" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Sukarji membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu berasal sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung sebesar 15 persen (5 persen dibayar di awal dan 10 persen dibayar setelah pekerjaan selesai).<br /><br />“Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen, yang dibayar didepan sebesaar 5 persen dan sisanya di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji pada persidangan yang sama (14 April 2020)<br /><br />2. Persidangan pada tanggal 21 April 2020<br />JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim (Keduanya selaku Wakil Ketua DPRD), Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Sudigdo (Kepala Bapeda) dan Wiyono (Staf Sekwan)<br /><br />Kepada Majelis Hakim saat itu, Imam Kambali mengakui telah menerima uang terkait pembahasan APBD. Uang yang diterimanya sebesar Rp190 juta setiap tahun untuk 25 orang anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulunagung periode 2014 – 2019.<br /><br />“Saya kenal. Saya lupa Bu, tapi terima. Kalau saya tidak salah sebesar seraatus sembilan puluh juta (Rp190 juta) untuk dua puluh lima (25 orag) Badan Anggaran,” kata si Imam.<br /><br />Apa yang dijelaskan si Imam, tak jauh beda dengan keterangan si Adib Makarim. Si Imam dan di Adib sama-sama menerima uang “suap”.<br /><br />“Uang pokir juga tapi saya lupa berapa. Saya sudah kembalikan 230 juta,” jawab si Adib.<br /><br />Si Adib juga mengakui menerima uang dari Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp190 juta untuk anggota Banggar sebagai uang ketok palu APBD tahun 2015. Sementara tahun 2016, diterima melalui stafnya di Dewan, yaitu dari si Wiyono<br /><br />“Saya dikasih oleh Pak Yamani, katanya untuk Banggar. Uang itu dikasih sebelum sidang paripurna,” kata si Adib mengakui.<br /><br />3. Sidang pada tanggal 2 Juni 2020<br />Keterangan si Budi Fatahila Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang di kantor BPPKAD pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta dari Yamani, Staf BPPKAD. Uang itu diberikan kepada terdakwa<br /><br />Dan pada tahun 2018 sehari setelah KPK meringkus si Syahri Mulyo, si Budi Fatahilah Mansyur kembali menerima uang di kantor BPPKAD sbesar Rp500 juta dari Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD. Dan uang tersebut diserahkan ke ajudan terdakwa, yaitu si Pendi Kristian atas persetujuan terdakwa</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYbcmfrBOzTGqCEa9LVsJMiqXs5NdeelrU8oc8ZsIC0M5qqlSd8nsnxDph-Yha91Ks_OzvWMGpYrTlYKZT22EN01wzLyJoFOBS_9CEalrBKFEVWmiTXQ0rViPLVwcQF__PTbIxLPIirE/s640/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="629" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYbcmfrBOzTGqCEa9LVsJMiqXs5NdeelrU8oc8ZsIC0M5qqlSd8nsnxDph-Yha91Ks_OzvWMGpYrTlYKZT22EN01wzLyJoFOBS_9CEalrBKFEVWmiTXQ0rViPLVwcQF__PTbIxLPIirE/s0/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">4. Pada persidangan pada Selasa, 5 Mei 2020<br />Tim JPU KPK Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung, Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Komis D dari Fraksi Hanura)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Imam Sopingi selaku anggota Dewan yang terhormat ini mengakui menerima uang, tapi tidak tau sumbernya dari mana, walau awalnya si Imam Sopingi “pura-pura pikun” namu akhirnya tak dapat mengelak setelah JPU KPK membacakan keterangannya dalam BAP Nomor 15.<br /><br />Tak hanya itu. Anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung ini juga tak mengakui aliran uang dari Dinas PU maupun uang Pokir, yang masing-masing anggota Dewan menerima uang pokir sebesaar Rp150 juta.<br /><br />“Ya betul sekali, tapi tidak tau sumbernya dari mana,” jawab si Imam Sopingi.<br /><br />5. Persidangan pada Selasa, 12 Mei 2020 <br />JPU KPK menghadirkan si Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa, si Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung), si Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung) dan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, si Pendi mengakui pernah menerima uang sebesar Rp500 juta. Uang itu diambilnya dari rumah Budi Fatahila Mansyur selaku Sekwan atas perintah Sekwan. Dan atas perintah Big Bos pula, si Pendi pun menyimpan uang “panas” itu hingga saat ini (maksudnya hingga persidangan, Selasa, 12 Mei 2020)<br /><br />“Pernah, lima ratus juta. Saya ambil ke rumah Pak Budi karena diminta untuk mengambilnya. Saya diminta untuk menyimpan. Uang itu sehari setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Tulungagung. Masih saya simpan sampai sekarang. Apakah saya kembalikan dari mana uang itu saya terima atau saya kembalikan ke KPK?,” tanya si Pendi “pura-pura bego”.<br /><br />Giliran si Mat Yani dan si Kardiyanto memberikan keterangan justru “memalukan”. Bayangkan saja, sebagai Pendidik Akhlak, moral dan Budi Pekerti bagi ratusan anak-anak sekolah di Kabupaten Tulungagung, ternyata “Hobby berindehoi” bersama terdakwa di Kafe Dinasti yang ada di Tulungagung<br /><br />“Saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. Saya kenal dari Mat Yani yang menunjukan saat di Kafe. Uang yang saya berikan lima puluh tiga juta ke Mat Yani,” kata Kardiyanto.<br /><br />Terkait jumlah uang untuk “membeli” jabatan Kepala Sekolah, Kardianto mengakui telah menyerahkan uang sebanyak Rp53 juta, salah satunya melalui Mat Yani. Dan apa yang katakan si Kardiyanto, diakui si Mat Yani.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP-L6RBbxmaNieOT7nuKRyieos6t3ZlsMpqz7nQxnNlsSdgWMsztpSEwrtsPVjLKnf3Z0u4_imt06Ll_9QHu-O0yBXYlMgInZK0l5TkFcT5JS7iKKGZbNfdpOnKRYEO9-gLzH8Ooag_is/s640/IMG20200616152816+Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP-L6RBbxmaNieOT7nuKRyieos6t3ZlsMpqz7nQxnNlsSdgWMsztpSEwrtsPVjLKnf3Z0u4_imt06Ll_9QHu-O0yBXYlMgInZK0l5TkFcT5JS7iKKGZbNfdpOnKRYEO9-gLzH8Ooag_is/w641-h361/IMG20200616152816+Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" width="641" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Mat Yani adalah kawan dekatnya si terdakwa. Melalui Mat Yani yang merekomondasikan almarhum Suharno ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD untuk diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung.<br /><br />Jumlah uang yang diterima si Mat Yani dari beberapa guru yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah sebesar Rp395 juta. Para guru tersebut diantaranya adalah Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendi Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /><br />Dari Rp395juta, Mat Yani menyerahkan ke terdakwa Supriyono sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 diserahkan ke si Bedud alias Suharminto. Manurut Mat Yani, bahwa Suharminto adalah salah satu Powerful atau orang yang berkuasa di Tulungagung bersama terdakwa Supriyono. Tapi ada bagian “Makelar” yang diambil Mat Yani yaitu sebesar Rp35 juta. Dan Mat Yani berjanji akan mengembalikannya dalam waktu sebulan<br /><br />“Jumlahnya Rp395 juta. Saya serhkan ke terdakwa sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 juta, saya serahkan ke Suharminto. Dia Powerful di Tulungagung,” kata Mat Yani.<br /><br />Sedangkan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPPRD, terkadang “pikun atau tiba-tiba terserang penyakit lupa” saat ditanya JPU KPK terkait uang ketok palu saat pembahasan APBD Kab. Tungagung<br /><br />Tapi sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium juga. Peribahasa inilah yang tepat bagi anggota Dewan ini. Sebab saat si Budi berusaha mengatakan tidak ada menerima, atau kadang menjawab lupa, tapi akhirnya diakui juga. Uang suap yang diterima si Budi sebesar Rp270 juta, dan sudah dikembalikan ke KPK.<br /><br />“Yang saya terima sebesar Rp270 juta dan sudah saya kembalikan,” jawab si Budi.<br /><br />6. Persidangan Selasa, 2 Juni 2020<br />JPU KPK menghadirkan 9 orang saksi, yaitu 1. Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia),; 2. Nanang Supriyanto (Pengusaha Kontraktor),; 3. Ari Kusumawati selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia),; 4. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),;  5. Susilo Prabowo alias Embun (pengsaha Kontraktor),; 6. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 7. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 8. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 9. Hj. Susilowati (anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP).<br /><br />Keterangan saksi Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun pada  persidangan saat itu, tak jauh beda dengan keterangannya pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepada Majelis Hakim, Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun menjelaskan, bahwa fee proyek yang mereka berikan ke Bupati melalui Kepala Dinas PU maupun Sukarji selaku Kabid Dinas PU adalah sebesar 15% dari besaran anggarann proyek yang dibayarkan sebayak dua kali, yaitu 10% diawal dan 5 persen setelah proyek selesai dikerjakan.<br /><br />“Besarnya lima belas persen. Sepuluh persen dibayar di awal dan lima persen diakhir,” kata para saksi.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9Lx4YjMcRiFUv_6b7WmI7vkKrCGD3_ZpGmipPqz6dYJ9LdtENZN-rLxe4jbTMxXa40ABodTbvgNGxiuKaIbqPv3FbYNcn9crUpDwDutfae0uuO5xKkFOahNtGXUONe7PgOjj6pxW9uZk/s878/IMG202006231052289.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="878" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9Lx4YjMcRiFUv_6b7WmI7vkKrCGD3_ZpGmipPqz6dYJ9LdtENZN-rLxe4jbTMxXa40ABodTbvgNGxiuKaIbqPv3FbYNcn9crUpDwDutfae0uuO5xKkFOahNtGXUONe7PgOjj6pxW9uZk/s640/IMG202006231052289.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Sedangkan keterangan Ari Kusumawati juga demikian. Namun Ari Kusumawati tidak memberikan fee proyek ke Dinas PU melainkan ke Supriyono dan Suharminto<br /><br />Sementara si Suparlan dan Sri wahyuni yang Keduanya selaku Kepala Sekolah SMPN Tulungagung ini tak membantah telah memberikan sejumlah uang ke terdakwa Supriyono melalui Mat Yani. Mat Yani adalah orang kepercayaan Si Supriyono. Terdakwa Supriyono dan Suharminto alia Bedud adalah kakak beradik yang sama-sama dijuluki sebagai Powerfulnya Kabupaten Tulungung.<br /><br />Sementara Hj. Susilowati mengakui menerima uang sebesar Rp34 juta dari Yuono selaku staf Sekawan, yang menurutnya bahwa uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK <br /><br />7. Persidangan tanggal 9 Juni 2020<br />JPU KPK menghadirkan 11 orang anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, yiatu Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno,<br /><br />Kepada Majelis Hakim, ke- 11 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui menerima uang ketok palu Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung dan uang POKIR (Pokok Pokok Pikiran)<br /><br />Dan 8. Persidangan pada Selasa, 16 Juni 2020<br />JPU KPK menghadirkan 18 orang anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 – 2019, yaitu ; 1. Sutomo, 2. Sunarko, 3. Maicel Utomo, 4. Mashut, 5. A. Baharudin, 6. Ferdi Yuniar, 7. Gunawan, 8. Farouk , 9. Khoirul Rohim, 10. Basroni, 11. Saiful Anwar, 12. Heru Santoso, 13. Rianah, 14. Nurhamim, 15. Muti’in, 16. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C), 17. Joko tri asmoro, 18. Imam Choirudin<br /><br />Ke- 18 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui kepada Majelis Hakim, menerima uang ketok palu dan fee Pokir, uang tersebut sudah dikembalikan oleh para anggota dewan yang terhormat ini ke kas negara melalui KPK.<br /><br />9. Kemudian persidangan pada tanggal 7 Juli 2020.<br />Sesuai fakta dalam persidangan, akhirnya Tim JPU KPK membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Supriyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama  2 (dua) tahun serta pencabutan hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman. <br /><br />Supriyono dijerat sebagai terdakwa penerima suap sebagaimana dalam pasal  12 huruf a (Dakwaan Kesatu alternatif Pertama ) dan sebagai terdakwa penerima gratifikasi sebagaimana dalam pasal  12 huruf B (Dakwaan Kumulatif Kedua) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />10. Kemudian persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020.<br />Sesuai fakta dalam persidangan pula, Majelis Hakim pun menjerat terdakwa Supriyono sama dengan dakwaan JPU KPK, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pencabutan hak politik terdakwa selama 4 (empat) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">(Jen/Pri)</div>

News Tipikor Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Divonis 8 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp4.8 M

         “Majelis Hakim menyatakan, barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain. Siapa tersangka baru?” -  BERI...

»

KPK Menahan Tersangka EAT Dalam Kasus Korupsi Bersama Bupati Bupati Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcHCphY4DgtALynYm42mSu5kzKhZp8DnPiYFED46KWGehiUC8BeRIybN7NP8xIPb1wQwnKifMluW45X2U_ycVRDkQ8LikEJPPxz6Emkp-2SGAyIKPhvGfsBvhGPCj30rcMTuQV9uxCTg8/s640/IMG20190321122115.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcHCphY4DgtALynYm42mSu5kzKhZp8DnPiYFED46KWGehiUC8BeRIybN7NP8xIPb1wQwnKifMluW45X2U_ycVRDkQ8LikEJPPxz6Emkp-2SGAyIKPhvGfsBvhGPCj30rcMTuQV9uxCTg8/s0/IMG20190321122115.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><font size="5">“Nama EAT (Erik Armando Talla.Red) tak asing lagi dikalangan Media dan Wartawan di Malang serta Pejabat, karena EAT juga di duga terlibat dalam beberapa kasus Korupsi proyek di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur” - <br /></font></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><font size="5">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </font>Nama EAT (Erik Armando Talla.Red), adalah seorang pegusaha yang tak asing lagi dikalangan Media dan Wartawan di Kota Malang Raya termasuk dikalangan pejabat.<br /><br />Karena EAT diduga terlibat dalam beberapa kasus Korupsi proyek pengadaan dibeberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur.<br /><br />Diantaranya proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011, dimana kasus ini menghantarkan Bupati Malang periode 2010 – 2015 dan periode 2016 - 2021 Rendra Kresna dan Ali Murtopo (kontraktor) diadili kasus Korupsi Suap fee proyek pekerjaan peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2015<br /><br />Ali Murtopo saat ini sudah berstatus terpidana setelah Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 tahun dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. Selain pidana penjara, Ali Murtopo juga dihukum untuk membayar denda sebesaar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan serta pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp1.8 milliar subsidair 1 tahun penjara. <br /><br />Ali Murtopo dinyatakan bersalah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak  Pidana Korupsi No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Sedangkan Rendra Kresna di Vonis pidana penjara selama 6 tahun dari 8 tahun tuntutan JPU KPK. Selain pidana penjara, Rendra Kresna juga dihukum pidana untuk membayar denda sebesaar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan serta hukuman pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) subsidair 1 tahun penjara. Juga pencabutan hak (Politik) untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Rendra Kresna selesai menjalani pidana penjara.<br /><br />Rendra Kresan dinyatakan bersalah melanggar pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak  Pidana Korupsi No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. <br /><br />Kemudian EAT juga diduga terlibat berasama Hedrawan Maruszma anak almarhum mantan Jamwas Kejaksaan Agung RI, selaku Komisiari PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp250 juta terkait proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2015<br /><br />Dalam kasus ini, KPK telah menyeret Hedrawan Maruszma ke Pengadilan Tipikor dan sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun (telah berstatus terpidana). Sedangkan Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 belum diadili, namun Moch. Arif Wicaksono diadili dalam kasus Korupsi suap pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 bersama 41 anggota DPRD periode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota Malang, Moch. Anton dan Kepala Dinas PU Jarot Edy Sulistlyono (semuanya telah berstatus terpidana)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg77xCkm70QK8W8dMcIc8RIPdmt5MGZswy3etf6G9WluThJpQJD8fE2rACTNSS_2aEE6S0DwrRJHdMl35OrKxUfspqgYb0oZJF6WuW7a_qpy9tZoypYHls7bWVoVhgaaJ6hO5Mg5QOrEd0/s900/EAT.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="592" data-original-width="900" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg77xCkm70QK8W8dMcIc8RIPdmt5MGZswy3etf6G9WluThJpQJD8fE2rACTNSS_2aEE6S0DwrRJHdMl35OrKxUfspqgYb0oZJF6WuW7a_qpy9tZoypYHls7bWVoVhgaaJ6hO5Mg5QOrEd0/s640/EAT.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Serta dugaan keterlibatan EAT dan HM (Hedrawan Maruszma.Red) dalam kasus proyek pengadaan di Dinas PU Kabupaten Mojokerto. Dalam kasus ini, KPK telah menyeret Kepala Dinas PU Kab. Mojokerto Zaenal Abidin ke Pengadilan Tipikor Surabaya dan saat ini sedang menjalani proses persidangan.<br /><br />Dan setelah 1 tahun Rendra Kresna selaku Bupati Malang diadili dan di Vonis pidana penjara selama 6 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis, tanggal 9 Mei 2019, kini giliran EAT akan segera menyusul setelah KPK menjebloskan EAT ke penjara sebagai tersangka bersama-sama RK<br /><br />Kamis, 30 Juli 2020, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya menahan tersangka EAT (Erik Armando Talla) dalam kasus dugaan Korupsi penerimaan gartifikasi bersama-sama Renda Kresna selaku Bupat Malang periode 2010 – 2015 dan 2016 – 2021<br /><br />Penahan tersangka EAT disampaikan oleh Juru bicara KPK Ali Fikri dalam Konferensi Pers yang dikirimkan ke beritakorupsi.co.<br /><br />“Hari ini (Kamis, 30 Juli 2020), kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan salah satu perkara yang ditangani KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi RK (Rendra Kresna.Red) selaku Bupati Kabupaten Malang periode 2010 – 2015 dan 2016 – 2021 yang dilakukan bersama-sama dengan tersangka EAT,” kata Ali Fikri<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, untuk kepentingan penyidikan, setelah memeriksa saksi sebanyak 75 orang, KPK melakukan penahanan tersangka EAT selaku orang kepercayaan Bupati RK.<br /><br />Tersangka EAT ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai 18 Agustus 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sebelum dilakukan penahanan, tersangka EAT sudah menjalani protokol kesehatan dalam rangka mitigasi penyebaran wabah Covid-19.<br /><br />Tersangka EAT ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan RK dan telah diumumkan KPK sejak tanggal 10 Oktober 2018.<br /><br />Tersangka RK sebelumnya juga telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim dan saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara Korupsi penerimaan suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Malang TA 2011.<br /><br />Ali Fikri pun menjelaskan konstruksi kasus yang menyeret EAT dan RK, yaitu bahwa tersangka EAT merupakan kontraktor, dan memiliki perusahaan CV. TB, CV. TA, CV. dan PT. AAP sejak tahun 2010-2015.<br /><br />Perkara ini bermula pada tahun 2010, setelah RK terpilih sebagai Bupati Malang, RK meminta EAT selaku orang kepercayaan dan tim suksesnya untuk melakukan pengkondisian Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kabupaten Malang yang dilelang melalui e-Proc di LPSE Kabupaten Malang. Atas permintaan tersebut EAT melakukan pengkondisian lelang dari tahun 2011 sampai 2013.<br /><br />Selain itu, atas perintah RK, EAT juga mengumpulkan dan diduga menerima gratifikasi berupa uang terkait dengan fee dari para pemenang lelang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 dan 2012.<br /><br />Tersangka EAT selaku orang kepercayaan RK sebagai Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga secara bersama-sama dengan RK menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban RK selaku Bupati Kabupaten Malang periode tahun 2010-2015 dan 2016-2021.<br /><br />Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik, bahwa EAT selaku orang kepercayaan RK Bupati Malang periode tahun 2010 – 2016 dan periode tahun 2016 – 2021 dan kawan-kawan diduga menerima gratifikasi berupa uang dari sejumlah pihak<br /><br />Diantaranya, pengkondisian pengadaan barang dan jasa di seluruh Dinas Kabupaten Malang pada tahun 2011 sampai tahun 2013 dengan fee untuk Bupati yang jumlahnya antara 7% hingga 15%.<br /><br />Menerima dan mengumpulkan fee-fee dari pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan tahun 2012 untuk RK selaku Bupati Malang periode tahun 2010 – 2015 dan periode tahun 2016 – 2021.<br /><br />Teknis penerimaan dana tersebut, diterima melalui EAT, selanjutnya atas persetujuan/pengetahuan RK digunakan untuk kepentingan RK. Tersangka EAT diduga berperan menerima fee-fee proyek dari rekanan untuk kepentingan RK.<br /><br />Bahwa penerimaan-penerimaan dana tersebut diberikan karena berhubungan dengan jabatan RK sebagai Bupati Malang. Jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi oleh RK dari tahun 2010 sampai dengan 2018 bersama-sama dengan Tersangka EAT berjumlah sekitar Rp7,1 Miliar.<br /><br />Bahwa RK dari tahun 2010 sampai dengan 2018 bersama-sama dengan Tersangka EAT tidak melaporkan dugaan Gratifikasi yang Ia terima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi tersebut.<br /><br />Atas perbuatan tersebut, EAT bersama RK selaku Bupati Kabupaten Malang periode tahun 2010 – 2015 dan periode tahun 2016 – 2021, dejerat melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Perbuatan Kepala Daerah yang menerima gratifikasi adalah perbuatan yang melanggar sumpah jabatan seorang Kepala Daerah. Perbuatan ini sangat mencinderai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.<br /><br />“Untuk itu KPK mengingatkan untuk seluruh kepala daerah, agar tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan selaku kepala daerah dengan tidak melakukan praktek dan perilaku yang koruptif dengan kewenangan yang dimilikinya,” kata Ali Fikri. (Jen)<br /></div>

News Tipikor KPK Menahan Tersangka EAT Dalam Kasus Korupsi Bersama Bupati Bupati Malang

“Nama EAT (Erik Armando Talla.Red) tak asing lagi dikalangan Media dan Wartawan di Malang serta Pejabat, karena EAT juga di duga terlibat da...

»