MA Menolak Kasasi Terdakwa dan JPU Dalam Perkara Korupsi Jasmas Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiunT6-TWz_nX8yvmfKucWiXaYyxqta7IKxelUrXgExBUl9P9_zZGhqcBJicp3t7qHl2CVMecFA54Y_GHtRxmryCdg3hZRBcotF0tmioiPUJPFcWrNnD371XHJV1mmZ9gRv-tweR43PAmM/s640/agus+setiawan+jong.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Empat Pejabat Pemkot Surabaya yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi Jasmas seperti yang disebutkan dalam hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 hingga saat ini tak diproses hukum#</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indoneisa, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dalam perkara Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang berasal dari APBD Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /><br />Hal itu termuat dalam petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1509 K/PID.SUS/2020 yang dibenarkan Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui berotakorupsi.co diruang kerjanya<br /><br />“Ya, ini sudah turun putusan kasasinya,” kata A. Nur.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifrvI9wF8qdSgBnLx4grn4psqLnNWJXDl-CqyUYXN2aenDhyCWUL3VGKm8idvGqYBi6ShvWyGELYOb5YgGlxSrqCstc936J1Gp60M81jNy0s4SSvFTiQYynLh1ZHM9YjPajFpcm-afrPk/s640/IMG20190731145511.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam petikan putusan Kasasi terebut menyatakan ; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Agus Setiawan Jong dan dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut;<br /><br />Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 43/PID.SUS-TPK/2019/PT. SBY tanggal 18 Oktober 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negari Surabaya Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY tanggal 31 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa </div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Agus Setiyawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) bersama 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yaitu Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi (masing-masing perkara terpisah) diseret oleh JPU Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor Subaya untuk diadili dalam perkara Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebesar Rp27 milliar yang berasal dari APBD Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /><br />Pada Senin, 22 Juli 2019, Agus Setiawan Jong dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta pida tambahan berupa membayar uang penggant sejumlah Rp4.991.271.830,61 subsidair 3 (tiga) tahun penjara<br /><br />Dan pada Rabu, 31 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Agus Setiyawan Jong dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana membayar uang pengganti sebesar Rp4.991.271.830,61 subsidair 2 (dua) tahun penjara</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="959" data-original-width="1280" height="478" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyj0Tk7OjOvzT0bJlinLUzd85oHkvqyqHMihYX8dNDOSLyj8aWZznBcZ-mQPGlTssMVhlOGwehpaNUczFvLYdM1k-SJpnXGwDus3yR0QyNpGOFHL3QgSsYeZxNHjk4hJbWHRMOplHIo2Y/s640/2.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena terdakwa Agus Setiawan Jong tidak terima atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwapun melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur. <br /><br />Usaha terdakwa berhasil. Sebab putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur menjadi berkurang. Namun terdakwa tetap tidak puas karena tidak divonis bebas.<br /><br />Untuk mendapatkan keinginannya, terdakwapun melakukukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, sementara JPU Kejari Tanjung Perak tak mau kalah. JPU Kejari Tanjung Perak meladeni upaya hukum kasasi tersebut untuk membuktikan bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong memang benar-benar terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Upaya terdakwa pupus, sebab kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun JPU Kejari Tanjung Perak ditolak.  </div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> Walau Kasasi JPU Kejari Tanjung Perak ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, bukan berari terdakwa Agus Setiawan Jong divonis bebas, melainkan dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enaam) tahun<br /><br />Dalam petikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1509 K/PID.SUS/2020 berbunyi, Mengadili : 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Setiawan Jong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Agus Setiawan Jong untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.991.271.830.61 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah enam puluh satu sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang  untuk menutupi uang penggaanti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br />3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar RpRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)<br /><br />Atas putusan Kasasi tersebut, JPU Kejari Tanjung Perak telah melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Rutan Klas 1 Surabaya di Medaeng Sidoaejo <br /><br />“JPU telah melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1059 K / Pid.Sus/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Agus Setiawan Jong yang intinya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah enam satu sen),” kata Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Erick Ludfyansyah kepada Wartawan.<br /><br />Hal itu dibenarkan Handanu selaku Kepala Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng saat dihubungi Wartawan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtyN8zo6duv3aB0u80lzdeLUWy0Td93GTidEb3wKaR4bJOhDNMpCH-a8UeXt6AjRJZxCwbITao8iEr2E2nBsHoPDV2eF-6so3_42xo7HZaDUd6hh4olqqLn9SIM0Ikgn9XTo1_u5TxAlg/s640/ab.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Pejabat Pemkot Sby, M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Anehnya dalam perkara ini, JPU Kejari Tanjung Perak tak berani menghadirkan Wali Kota Surabaya ke persidangan saat diminta Majelis Hakim untuk dapat menjelaskan tentang Perwali No. 25 tahun 2016 tentang pemberian dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah)<br /><br />Tak seperti Kejari Bangkalan, satu-satunya Kejari di Jawa Timur yang berani menghadirkan Bupati Bangkalan yang masih aktif ke persidangan sebagai saksi untuk terdakwa dalam kasus perkara Korupsi “Kambing Etawa” pada tahun 2017yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.4 milliar <br /><br />Tak hanya itu. JPU Kejari Tanjung Perak juga tak berani menghadirkan Armuji, mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini menjadi anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDIP sebagai saksi untuk 6 terdakwa selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019.<br /><br />Anehnya lagi, JPU juga tak menghadirkan Febriana Kusumawati salah satu pejabat di Bapeko (Badan Perencanaan Perekonomian Kota) Surabaya dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut. Andai saja Pejabat Bapeko dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut ini dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk 7 terdakwa, bisa jadi akan lebih terungkap seba akibat terjadinya kerugian negara dalam pemberian dana Jasmas dalam bentuk NPHD yang berasal dari APBD Pemkot Surabaya TA 2016<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, 4 pejabat Pemkot Surabaya yang diduga sebagai pihak yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.991.271.830,61 yang disebutkan dalam hasil audit BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 hingga saat ini tak diproses hukum, karena mungkin apa yang disebutkan oleh Tim audit BPK RI tak “sejalan” dengan Kejari Tanjung Perak.<br /><br />Ke- 4 Pejabat Pemkot Surabaya itu adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDoAgYKlDa_D5lDcsGX_mvg7oFUMKKH2o42X4lukNQJOticAgwJp_NMLeS0JsZaYTETqO7KRi1OqDZpRHViqISUu8tjAZ-WNhwUmtSAxC72scJjIXaC94ZarfXi91D3GAG4YIULV6RHEk/s640/IMG20191126143533.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Pejabat Pemkot Sby, M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> 2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Ke- 3 dan 4 adalah Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Keduanya diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan lagi adalah, apakah hanya dana Jasmas untuk 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang bermasalah ? <br /><br />Lalu bagaimana fakt persidangan yang menyebutkan, beberapa proyek pavingnisasi yang didapat anggota DPRD yang mendi terdakwa dalam kasus ini, dan proyek terbut dikerjakan oleh terpidana Agus Setiawan Jong sebelum kasus Korupsi Jasmas terkuak ?</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="299" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEierkYfvKOTSis2s_QowSQX-_V7roYyZMfZGPZJ7PH5sirBJPeGW-iyMaCt7jC3YkavhVpGbIbvnI0VHUBCay0_gWwKkZfGESjnjzYhc2NY879aAmsNcJKkWSPEh7etaP3-uCmQ6OyKYDw/s640/9.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Jilid II, terpidana Sugito</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kasus ini tergolong menarik dan juga menggelitik. Sebanyak 7 terdakwa, Kejari Tanjung Perak membaginya menjadi IV jilid, yaitu jilid I adalah Agus Setiawan Jong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang (divonis terlebih dahulu)<br /><br />Kemudian jilid II dengan terdakwa Sugito (divonis 1,8 tahun penjara dari tuntutan 2.6 tahun) dan terdakwa H. Darmawan, SH (divonis 2.6 tahun penjara dari 3 tahun tuntutan JPU). Dan Jilid III adalah terdakwa Binti Rochmah, anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019. Terdakwa Binti Rochmah juga dituntut 3 tahun penjara, dan divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.<br /><br />Sedangkan jilid IV adalah Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi. Ketiga terdakwa ini juga sama-sama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, dan sama-sama dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 tahun oleh JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Dalam jilid IV inilah, pada Kamis, 16 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis bebas 1 dari 3 terdakwa (masing-masing perkara terpisah) yaitu Dr. Ratih Refnowati, M.Si. </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd8z9heyiQdklP2zZC2wac-t-kPcbpePzyRlCbmbsYaioYKziuwHaemp1HRIrZobVTLYj7m7NC6aXBFGxK76exTRB7oPSwuy7S4oOBHGOGryMUc_Ne02jb75wppMoe6oWRIilrw-rnWsk/s1600/IMG_20190506_211401.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="576" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd8z9heyiQdklP2zZC2wac-t-kPcbpePzyRlCbmbsYaioYKziuwHaemp1HRIrZobVTLYj7m7NC6aXBFGxK76exTRB7oPSwuy7S4oOBHGOGryMUc_Ne02jb75wppMoe6oWRIilrw-rnWsk/s400/IMG_20190506_211401.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Jilid II, H. Darmawan</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara terdakwa Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan.<br /><br />Vonis bebas terhadap terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si maupun 2 tedakwa lainnya (Dini Rijanti dan terdakwa Saiful Aidi) dibacakan oleh Majelis Hakim lewat Sidang Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH menggantikan Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andriano dan dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Jaya Atmaja dkk serta Tim JPU M. Fadil dkk dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya. Sementara ketiga terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejaksaan Tinggi -  Jawa Timur<br /><br />Dalam putusannya, Dua Hakim anggota (Ad Hock) megatakan, bahwa Politikus Partai Demokrat ini (terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si) selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya peride 2014 – 2019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan JPU Kejari TanjungPerak, yaitu melanggar pasal 2 ayat  (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Anggota Majelis Hakim John Desta, SH., MH saat membacakan surat putusan dalam pertimbangannya mengatakan, bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sudah melakukan penolakan melalui telepon terhadap proposal-proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya dari pemohon melalui terpidana Agus Setiawan Jong (Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati selaku penyedia barang divonis pidana 6.6 tahun penjara). <br /><br />Majelis Hakim menerima pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, dan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwapun dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Dana Jasmas memang milik ke- 6 anggota DPRD Surabaya yang akan disalurkan ke daerah pemilihan (Dapil)-nya masing-masing. Ke- 6 anggota DPRD Suarabaya ini dianggap bekerjsama dengan Agus Setiawan Jong. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEJQRShOOsVu_CKmsJeTSrlq2rcMCRdbhRp6POncG453YpuSRk9kBMMAZzO-le2UAHc2j25EQN5h49iy33q3a_vFkdpR9Z6JZkNdVZupBLeFZpTvUO2xyJx6hPiBDNbrzF1BlEQyi90RQ/s640/6.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Jilid III, Binti Rochmah</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian Agus Setiawan Jong bersama Timnya yang terdiri dari Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut menghungi ratusan Ketua RT/RW dari beberapa Kecamatan di Kota Surabaya agar membuat Proposal pengajuan dana Jasmas ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk oleh Agus Setiawan Jong.<br /><br />Dalam proses ratusan propo-proposal dari ratusan Ketua RT/RW, kemudian dikirimkan ke Dewan dan ada yang langsung ke Pemkot Surabaya melalui Tim yang dibentuk oleh Agus Setiawan.<br /><br />Dari situ cairlah puluhan milliaran rupiah dari ABPD Surabaya ke masing-masing rekening Ketua RT/RW selaku penerima dana Jasmas dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) yang ditandatangani oleh Pemkot Surabaya dengan pihak penerima<br /><br />Setelah dana Jasmas masuk ke rekening penerima, uang itupun kemudian ditransferk langsuung ke rekening Agus Setiawan Jong. Lalu Agus Setiawan Jong mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing Ketua RT/RW berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah. Dan barang-barang inilah yang menjadi petaka, karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang sebenarnya karena banyak mengalami kerusakan<br /><br />Pertanyaannya. Kewenangan siapa yang meloloskan atau menolak ratusan Proposal-proposal tersebut ? Siapa yang berwenang melakukan Verifikasi terhadap proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya ? Adakah pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya terhadap pelasanaan penyaluran dana Jasmas terbut ? sebab dalam proposal yang diajukan adalah barang namun yang dicairkan adalah uang.<br /><br />Hal ini disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa Binti Rochmah, Dr. Sudiaman Sidabuke. “Siapa yang berwenang meloloskan proposal ini. Yang diajukan dalam proposal adalah barang bukan uang tapi yang dicairkan adalah uang,” kata Dr. Sudiman Sidabuke<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Agus Setiawan Tjong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RW</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn48iDJBNa_u-iK5OoUBm7bL9zLM8iKo-b9ZTnS0BSPpaS-HmLU6FlNz_6_hldGioFDDoBzYRtsEWHQiV-aSxVS1wlrvvlz21NklQCQUf-EM2wpBLCDPB8jW7vIL7Osqvltog_ja5h_bE/s1600/Ratih+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="640" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn48iDJBNa_u-iK5OoUBm7bL9zLM8iKo-b9ZTnS0BSPpaS-HmLU6FlNz_6_hldGioFDDoBzYRtsEWHQiV-aSxVS1wlrvvlz21NklQCQUf-EM2wpBLCDPB8jW7vIL7Osqvltog_ja5h_bE/s640/Ratih+-+Copy.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Jilid IV, dari kiri Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan, khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. <br /><br />Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /><br />Dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, dan siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="982" height="468" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGq4KhNASdFkmWxaIa9FZGftZNdQHTdUhbmKNCzObFb_goPucTuM4kioKUwlo5ewkMtmgroJD91SKhyJi1U7MR-ItqnB7Qdm5yup02s-iS_Zl2bGRsbKcm6Vha9ABZfuwx-Ri5Cypy4V0/s640/Dea.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Saksi Dea</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus.<br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Saiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan.<br /><br />Proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016<br /><br />Dan seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-zJY7zEXNcevkhTbYL4tDrBqhd1ygzS9Xm9IOwlDj_0TP7_DINBWNs4uK06MnY1PnGUr6gQBRCCCB05RUJBOU8d_3cgikTfTCyocMqXRD0OzYiKX91znBJfXxYq_WDWfiP9z2M8ue_-A/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya pada bulan Juli 2016, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga.<br /><br />Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong.<br /><br />Dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito.<br /><br />Setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah.<br /><br />Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah)<br /><br />Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /><br />Ternyata kwalitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen). (Jen)</div>

News Tipikor MA Menolak Kasasi Terdakwa dan JPU Dalam Perkara Korupsi Jasmas Surabaya

  #Empat Pejabat Pemkot Surabaya yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi Jasmas seperti yang disebutkan dalam hasil audit BPK RI No. 6...

»

Keterlibatan Terdakwa Saiful Ilah (Buapati Sidoarjo) Dalam Proyek Candi – Prasung Mulai Terkuak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="525" data-original-width="1000" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6wci6rEQ2iejWaBuUp87tlrLl-Y2njbdBxE5lX6gvTX8qFYll8x4E_sZeemVZycbeBzDVuJp1QiVlbHjxWc-Y6eVxjwT7dWgJnvM3mLTbf_Rq1kCbr2aKaDLuve0ni4UB38XBW0NQwgQ/s640/Sidang.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Arif Suhermanto :</b> Pertemuan saksi Yugo dan saksi Bayu pada tanggal 30 Juli 2019, dilatarbelakangi teleponnya terdakwa Saiful Ilah (Bupati), yang meminta agar dibantu mengenai kemenangan dari Ibnu Gofur - </span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Sehari selembar benar, setahun selembar kain. Artinya : Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keyakinan dan kesabaran akan membuahkan hasil yang baik”<br /> <br /> Peribahasa diatas, barangkali tepat bagi Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo pada tanggal 7 Januari 2020.<br /> <br /> Sebab pada tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saiful Ilah atau yang biasa disapa Abah Ipul bersama dua pengusaha kontraktor yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi ditangkap tim penyidik KPK di Pendopo Kebupaten dengan mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp350 juta. <br /> <br /> Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD dengan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG5O__xaCT_iYUdy4fxlTK9EI5qMBlzm8eLtoiHrYuRRYtE9sFUSc6Op1VEuU0IdE7NPOMYZXXnNkmhZB4cvXCiqo1x7Cz2vLcYhrKqcFTyLKdVTkDjAMuKmwawl5lAzSfP_OEDvX1RKQ/s1600/IMG20200701120140.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG5O__xaCT_iYUdy4fxlTK9EI5qMBlzm8eLtoiHrYuRRYtE9sFUSc6Op1VEuU0IdE7NPOMYZXXnNkmhZB4cvXCiqo1x7Cz2vLcYhrKqcFTyLKdVTkDjAMuKmwawl5lAzSfP_OEDvX1RKQ/s640/IMG20200701120140.jpg" width="358" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selain ketiganya (Saiful Ilah, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi), tim penyidik KPK juga melakukan penangkapan dihari yang sama terhadap Tiga pejbat lainnya, yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi sudah terlebih dahulu diadili sebagai terdakwa pemberi suap. Keduanya sudah dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara masing-masing lamanya 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya inipun sudah berkekuatan hukum tetap (Inckkrah).<br /> <br /> Sedangkan Abah Ipul, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji, didakwa selaku terdakwa penerima suap dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi.<br /> <br /> Namun, dakwaan JPU KPK ditolak oleh terdakwa melaalui Tim Penasehat Hukumnya. Alasannya, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan tidak cermat. Selain itu, juga menyebutkan bahwa terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo tidak mengetahui, kalau Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi membawa uang sebesar Rp350 juta saat menemui Bupati Saiful Ilah di Pendopo pada Selasa, 7 Januari 2020<br /> <br /> Namun keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Samsul Hadi dkk dari Jakrta, dan Tim A. Riyath dkk dari Surabaya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tim JPU KPK untuk membuktikan dakwaannya, dan kepada Tim Penasehat Hukum terdakwa untuk membuktikan keberatannya  atas dakwaan JPU KPK<br /> <br /> Hasilnya, fakta mulai terkuak adanya keterlibatan terdakwa Abah Ipul dalam pemberian  proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo kepada terpidana Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi.<br /> <br /> Terkuaknya fakta itu terungkap dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa Saiful Ilah, maupun dari hasil percakapan melalui Telepon yang diputar dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo pada Rabu, 1 Jui 2020.</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iziEwvKvRZjaotCOfrkLMuxNqikUYOWRgb7gATYYpRZm0kUiW-APsu3-xzax9NHqrZXvws1lR1vR-FSGH1j8vet891xKDU8viEvCV6NY61QwHGc62MQBCWNztMeMTOZqP346jGmshK8/s1600/IMG20200701120215.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-iziEwvKvRZjaotCOfrkLMuxNqikUYOWRgb7gATYYpRZm0kUiW-APsu3-xzax9NHqrZXvws1lR1vR-FSGH1j8vet891xKDU8viEvCV6NY61QwHGc62MQBCWNztMeMTOZqP346jGmshK8/s640/IMG20200701120215.jpg" width="358" /></a>Hal itu seperti yang disampikan oleh JPU KPK Arif Suheranto kepada beritakorupsi.co seuasai persidangan, Rabu, 1 Juli 2020.<br /> <br /> JPU KPK Arif Suheranto menjelaskan kepada beritakorupsi.co, bahwa saksi yang dihadirkan adalah berkaitan dengan terdakwa Saiful Ilah, adanya pertemuan Bayu dan Yoga pada tanggal 30 Juli 2019 yang dilatarbelakangi adanya telepon dari terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati yang meminta agar membantu kemenangan Ibnu Gofur dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saksi yang kita hadirkan tentu berkaitan dengan terdakwa Saiful Ilah. Sebagaimana pembuktian hukum acara, ini ada saksi Yugo dan saksi Bayu yang berkaitan dengan tanggal 30 Juli, ada pertemuan yang dilatarbelakangi teleponnya pak Bupati, yang meminta agar dibantu mengenai kemenangan dari Ibnu Gofur,” kata JPU KPK Arif<br /> <br /> JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, sebelum pertemuan tanggal 30 Juli 2019, ada pertemuan sebelumnya, yaitu pada tanggal 29 Juli 201 antara Bayu, Yoga (Muhammad Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Judi Tetrahastoto <br /> <br /> “Iya. Tadi kan, kita sudah meminta keterangan yang bersangkutan di persidangan ini, bahwa  tanggal 29 Juli sebelumnya, sudah ketemu sama PPK (Panit Judi (terdakwa Judi Tetrahastoto.red) dan anggota Pokja lengkap serta Ggah malah masuk pada pertemuan itu, yang kemudian besoknya tiba-tiba ada pertemuan anggota Pokja lengkap denga Yugo an ada juga Gofur. Dan malah saat itu dilatar belakangi ada telepon dari Bupati. Tentu ini menjadi relevan dengan kepentingannya Bupati. Dan fakta adikhir adalah, walaupun dikatakan Pokja ada evaluasi ulang tapi fakyanya bahwa kemenangan tetap diberikan kepada Gofur,” ungkap JPU KPK Arif<br /> <br /> Menjawaab pertanyaan bertitakorupsi.co, terkait adanya sanggahan dari Gagah Eko Wibowo, salah satu peserta lelang proyek pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo, JPU KPK Arif menjelaskan, bahwa itu berkaitan dengan personil yang rangkap jabatan.<br /> <br /> “Terkait dengan proyek Candi – Prasung masalah personil yang ranngkap jabatan. Dan katanya dilakukkan evaluasi ulang, tapi faktanya sanggahan ditolak. Intinya disitu,” kata JPU KPK Arif<br /> <br /> Kalau sanggahan itu diterima, seharusnya pemenang lelangnya bukan Ibnu Gofur. Tanya beritakorupsi.co kemudian. <br /> <br /> “Ya, mestinya begitu. Taapi faktanya kan kemenangan tetap diberikan kepada Ibnu Gofur,” jawab JPU KPK Arif<br /> <br /> Beritakorupsi.co menanyakan lebih lanjut kepada JPU KPK Arif Suhermanto terkait pemberian uang sebesar Rp190 juta oleh Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi kepada Pokja ULP melalui Yoga.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy3aTqNsPB0EZX_S1tr3ScIyKXbnk8HJgX6WVpqSnA6K_z_8dWKjy77QjB5Y_Yfxs_aeeEOwy1-ozR3UzESDVCYSSPNTXWGK6nr9n1zA4l_PTrtbWv6XC9OA02NGTiudHqmKe3sr96aK0/s640/IMG20200701100853.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Ya. Makanya tadi kami memutarkan rekaman percakapan, sebagai fakta bahwa adanya pertemuan di tanggal 30 Juli itu, mereka berenam (maksudnya anggota Pokja) sama Gofur, kemudian disore harinya ada percakapan antara Gofur dengan istrinya yang terkait dengan Pokja yang meminta uang seratus juta. Dan fakta juga kita tampilkan tadi, ada percakapan 7 dan 14 Agustus antara Totok (M. Totok Sumedi) dengan Gofur mengenai Bayu, Yugo yang masalah uang ada disitu,” pungkas JPU KPK Arif Suhermanti, yang  juga salah satu Jaksa KPK yang menyidangkan 42 anggota DPRD Kota Malang dan beberapa perkara Korupsi lainnya di Jawa Timur<br /> <br /> Apakah ada pemberian uang oleh Gagah Eko Wibow kepada Pokja ULP saat melakukan pertemuan dengan Bayu dan Yugo?. Tanya beritakorupsi.co kemudian<br /> <br /> “Para saksi tidak memberikan keterangan dipersidangan, memang mengakui ada pertemuan dengan Gagah di tempat Karaoke, di Happy Pappy. Karena kami fokusnya terkait dengan terdakwa Saiful Ilah. Tapi sampai saat ini saksi belum menyampaikan ada uang dari Gagah,” ujar JPU KPK Arif<br /> <br /> Apakah keterangan Bayu dan Yugo dalam persidangan hari ini, sama dengan keterangannya pada persidangan sebelumnya saat keduanya sebagai saksi dalam sidang terdakwaa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi termasuk pada persidangan hari Senin, 29 Juni 2020 dengan terdakwa  Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji?. Tanya berikorupsi.co</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6Z-qfzgDF4qsSZBXBZva297kFe0ku12qaPpbOeQScXgkphN-se-PvVDwpiluqgFirFbL7AAzGRZUr6OlB_pdy7BOiX57ZYJv75_9Hg0jl-68tzP-BArAVwjG6mFNwhlBo5LFmsPOS31w/s640/IMG20200701100906.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Menanggapi pertanyaan beritakorupsi.co, JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa ada perbedaan yaitu terkait dengan tempat pertemuan. Dimana saksi mengatakan pada persidangan sebelumnya (29 Juni 2020) hanya mengatakan rumah makan/Karoke “HP”<br /> <br /> “Ada perbedan sedikit, kalau kemarin dia bilang rumah makan/Karaoke HP, tapi hari ini dia mengatakan Happy Pappy di Sidoarjo. Karena fakta sebelumnya, saat Deddi sebagai saksi untuk terdakwa Ibnu Gofur mengakui dipersidangan saat itu, ada pertemuan di Happy Pappy,” ungkap JPU KPK Arif</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara persidangan yang berlangsung (Rabu, 1 Juli 2020) adalah agenda mendengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan, Mufti Mur Irawan dan Handry Sulistiawan untuk terdakwa Saiful Ilah yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erna Puji L, SH., MH dengan Nomor Perkara 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby<br /> <br /> Ke- 5 orang saksi yang dimaksud adalah Muhammad Bayu Sitokharisma, Muhammad Yugo Adhi Prabowo, Najib dan Eka selaku Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan), serta Deddy Eko Suwandi (swasta/pengusaha) <br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, saksi Bayu mengakui, bahwa pemberian uang sebesar Rp190 juta oleh Ibnu Gofur, setelah adanya pertemuan antara dirinya dengan Ibnu Gofur terkait pembahasan proyek Candi – Prasung. <br /> <br /> “Ya, setelah ada pertemuan,” jawab Bayu kepada Majelis Hakim </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="355" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpscSCSPIj_f0lNKkoEbStx886yOXVIdl58sTioEUR2m_LX3Yl3JaVv6IqVG5enMqtMr3jvKFcRxEpYPzk4y-xU_DfCTBLJ_-yug8dCyc9zoLjLyX8ctXKo6fs8QXBf-IxnSoFMj0C3_M/s640/IMG20200701100940.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, Bayu juga mengakui bahwa pertemannya dengan Gagah Eko Wobowo disalah satu Karaoke Happy Pappy terkait pembahasan proyek Candi – Prasung<br /> <br /> “Ya, Happy Pappy,” jawab saksi Bayu. Pada persidangan hari Senin, 29 Juni 2020, Bayu “pura-pura” pikun saat ditanya JPU KPK nama “HP” sebagai tempat pertemuan antara dirinya dengaan Gagah.<br /> <br /> Sementara Gagah menjelaskan, bahwa adanya percakapan melalui telepon antara Judi Tetrahastoto dengan Bupati, atas pengakuan dari Judi sendiri.<br /> <br /> “Saya mendengar “Injeh” (artinya, Ya”. Dikasi tau kalau itu dari Bupati,” jawab saksi Deddi, yang mengaku dekat dengan terdakwa Saiful Ilah dan kenal dengan Ibnu Gofur sejak dirinya masih kecil<br /> <br /> Namun ada yang menggelitik dari pertanyaan Tim Penasehat Hukum terdakwa kepada saksi Bayu, yaitu terkait penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Padahal, JPU KPK dalam dakwaannya tidak menyebutkan adanya masalah dalam penyusunan HPS.<br /> <br /> Melainkan yang termuat dalam surat dakwaan adalah, adanya sanggahan dari salah satu peserta lelang proyek Candi – Prasung yaitu Gagah Eko Wibowo, dan keterlibatan terdakwa untuk pemenangan Ibnu Gofur dalam lelang proyek Candi – Prasung<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnKWnu6w5Pkke8BJsiZj7itrlaYi2yfN9pdSsrKjg0v8PzPWvXQWh07n2oza5KSZzEQTIsadGhGzc7wMDAkd73NCCRMfWLh0-sTpTAc4Cf6RokJ35bjWxhmnErb5BtG_3bKy7eeTzNQ6E/s640/IMG20200701121028.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA, SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /> <br /> IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.<br /> <br /> Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /> <br /> Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /> <br /> Pada bulan September 2019, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi memberikan uang kepada Sangadji sebesar Rp300 juta dengan rincian, uangsebesar Rp100 juta untuk Sangadji dan uang Rp200 juta untuk Bupati Saiful Ilah yang diserahkan di rumah dinas Bupati</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyjjwUfMFFPJtyi_PSkWVA1SpCoOMviCkxIORJrCAeEGpwyvzViVknv4MXylERJH2YqrbaO9GzTHAAVVWOp7mqqVCBNab5CpvkalNgcF8r7SDUCUjzEBth3-lVTKUwmALSCCvR26pfjWY/s640/IMG20200701135052+%25281%2529.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Januari 2020, pemberian uang tersebut dilakukan beberapakali, yaitu pada tanggal 3 Januari sebesar Rp150 juta, terdakwa memberikan uang kepada Yanuar Santoso. Kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp225 juta kepada Sunarti selaku Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo di salah satu Rumah Makan di Sidoarjo. Uang itu berasal dari Ibnu Gofur Rp150 juta, dari Iwan Setiawan sebesar Rp50 juta, dan dari Priyanyo sejumlah Rp25 juta.<br /> <br /> Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /> <br /> Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).<br /> <br /> Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah. <br /> <br /> Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /> <br /> Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. <br /> <br /> Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /> <br /> Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKjdOGghyphenhyphenpgEbuHDE6kHFIcV43IuREg6aQ79CFoR5L5jAzvw2XIgiyX3770dYTaER5x_obFppSxrmrTexUZD9tN5z4TikTK4pRuuLtb0H5eYHrRnBFBDHqNM-E_uFaiRlWTpLxCRab2M/s1600/IMG_20200611_235724.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKjdOGghyphenhyphenpgEbuHDE6kHFIcV43IuREg6aQ79CFoR5L5jAzvw2XIgiyX3770dYTaER5x_obFppSxrmrTexUZD9tN5z4TikTK4pRuuLtb0H5eYHrRnBFBDHqNM-E_uFaiRlWTpLxCRab2M/s1600/IMG_20200611_235724.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /> <br /> Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. <br /> <br /> Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /> <br /> Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /> <br /> Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.<br /> <br /> Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1m25AXnTBj0vIJwjAl1EzTaA5YsAHWYqafoCTHPGO9jjnRG8hl-y5SckN8zI378xIIw6kAJFuG7DQbNnBk7DC-kTzqXhP448fZG-6vnJwUw9iTsQrB9nbx58l_XzF24y9lttRKPT16c8/s640/2..jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /> <br /> Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /> <br /> Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /> <br /> Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.<br /> <br /> Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang<br /> <br /> Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.<br /> <br /> Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /> <br /> 1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /> <br /> 2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /> <br /> 3.  Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8RiHXb6H0_Wc-FgXmNgQncx4x5rT0GAZEJW5j-SUy1vzXT8U0l_EVqaUEwpHkDnAZz-S9uYrLc5eUWeVNFclKaDrAj3hl6dOci36SwSvq2B_n963_aN3_RfcSUQvFWW4wtehYpchpguw/s640/d.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /> <br /> 1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /> <br /> 2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /> <br /> 3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /> <br /> Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /> <br /> 1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /> <br /> 2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /> <br /> 3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /> <br /> 4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinAmkzsPQgWKDdR8MlV-vuLCTNzKO1gD9Bw7orpEDUozkse5rszy8WUzVK7JIKl54pFGga_Hg2HHNC89IbyiBKWXvy4QAzXJrKFEmOXZaUmhPfFyR4fXvI9WrzLoO60ZHyLGAaTVf2b2M/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="728" data-original-width="426" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinAmkzsPQgWKDdR8MlV-vuLCTNzKO1gD9Bw7orpEDUozkse5rszy8WUzVK7JIKl54pFGga_Hg2HHNC89IbyiBKWXvy4QAzXJrKFEmOXZaUmhPfFyR4fXvI9WrzLoO60ZHyLGAaTVf2b2M/s640/1.jpg" width="374" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /> <br /> 5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI<br /> <br /> Sehingga pada tanggal 28 Desember 2019, SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /> <br /> Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /> <br /> 6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /> <br /> Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /> <br /> 7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /> <br /> 8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /> <br /> 9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtjssrL5NnCW8fpILWSe5mr1gA07JwhSGU-nhnfYDuvtcydyk-OlFsiMq1VxXhACdD5io3iSyyOfZ1YDuNETKL08kHI4pysdc7qfTlD2F0CWlKoGi2_PuZIEx9M97bJmjvgaUcTC85n6Y/s640/4.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /> <br /> Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /> <br /> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; <br /> <br /> • Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /> <br /> Perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH dianggap sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Keterlibatan Terdakwa Saiful Ilah (Buapati Sidoarjo) Dalam Proyek Candi – Prasung Mulai Terkuak

JPU KPK Arif Suhermanto : Pertemuan saksi Yugo dan saksi Bayu pada tanggal 30 Juli 2019, dilatarbelakangi teleponnya terdakwa Saiful I...

»

Sidang Korupsi Suap Kadis PU, Pokja ULP Sidoarjo Akui Terima Uang Suap

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="896" data-original-width="896" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBzKlPoNZRW7bt4ZLNamic7hgL3nYrYaXyo4HMRvvhKD542C2PQ_GBlZ84LaytFihkrJHIu0crbACHxIKTUU892UKSxe-MkXrljPp8umtU-3rcomafj0J4BgdSfjdWFxr4xAzhhUzOCq8/s640/A.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">#Tim PH Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Menolak Disidangkan bersama-sama dengan Tiga terdakwa Lainnya#</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 29 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya bersama Tim JPU KPK, kembali menggelar sidang lanjutan perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 terhadap 4 (empat) orang terdakwa, yaitu Siful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) dengan perkara masing-masing terpisah<br /> <br /> Persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, di Ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP), sementara Ketiga terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Herber Sihombing dkk dari Jakarta<br /> <br /> Namun sidang lanjutan kali ini adalah untuk mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK untuk Tiga terdakwa sekaligus, yakni Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji.<br /> <br /> Sedangkan sidang perkara terdakwa Saiful Ilah ditunda hingga hari Rabu lusa (1 Juli 2020) keran Penasehat Hukum terdakwa Saiful Ilah yang terdiri dari Dua Tim, yaitu Samsul Hadi dkk dari Jakrta dan A. Riyadh, M. Samsul, Hidayat, M. Alwi dan Fahri, Surabaya<br /> <br /> Sementara saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan, Mufti Mur Irawan dan Handry Sulistiawan adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 1 pengusaha kontraktor yaitu Deddy Eko Suwandi dan 4 anggota Pokja ULP (Kelempok Kerja Unit Layanan Pengadaan) Barang/Jasa Pemda Sidoarjo, yakni Muhammad Bayu Sitokharisma, Muhammad Yugo Adhi Prabowo, Najib serta Eka</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9uaLM1i6EuGdCQC1Qqe7oMt4PCBs1_EL84KUnHOnKy0ZTItYTgcmK_bCtj3yOdUlb61aATOo1lf7Z5jLIHOesWRscL5bo7HXiXOudPDaxQXVa1PILsC1MHHaldKLw51GCLdUZq647xqo/s640/IMG20200629101715.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Deddy Eko Suwandi (berdiri) dan 4 anggota Pokja ULP (Kelempok Kerja Unit Layanan Pengadaan) Barang/Jasa Pemda Sidoarjo, yakni Muhammad Bayu Sitokharisma, Muhammad Yugo Adhi Prabowo, Najib serta Eka</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Karena saksi Deddy Eko Suwandi kurang sehat dengan kondisi mengalami batuk, walaupun saksi mangatakan kepada Majelis Hakim bersedia untuk didengar keterangannya, namun Majelis Hakim memutuskan untuk memulangkan saksi dan menunda hingga persidangan selanjutnya<br /> <br /> Keterangan Ke- 4 saksi ini sebenarnya sudah tidak ada yang baru. Artinya, apa yang dijelaskan saksi ini kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK terkait uang suap yang diterima para saksi dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi sebesar Rp190 juta, sama dengan keterangannya pada persidangan sebelumnya saat dihadirkan sebagai saksi untuk Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi dalam perkara yang sama dengan terdakwa Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji.<br /> <br /> Namun Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi sudah terlebih dahulu diadili, dan saat ini berstatus terpidana setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan beberapa minggu yang lalu<br /> <br /> Selain itu, keterangan saksi kali ini juga tak jauh beda dengan keterangan 2 saksi lainnya sebagai anggota Pokja ULP yaitu Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty dan Pujiyanto saat dihadirkan Tim JPU KPK sebagai saksi untuk Tiga terdakwa (Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji) pada persidangan pekan lalu (Senin, 22 Juni 2020).<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, saksi Bayu (Muhammad Bayu Sitokharisma) menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK Andi Kurniawan, bahwa uang sebesar Rp190 juta diterima dari Yugo (Muhammad Yugo Adhi Prabowo). Uang itu kemudian dibagi bersama dengan 6 orang anggota Pokja yang masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp30 juta. Sedangkan sisanya sebesar Rp10 juta dipergunkan untuk keperluan kantor (Pokja ULP).<br /> <br /> “Uang saya terima dari Bayu. Kita bagi bersama, masing-masing tiga puluh juta. sisanya untu keperluan kantor,” jawab Bayu.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU9XAqFM_PpxTlqKKTFRrRgDu4qn-68tYoPlOyrTqrYlO-wYZ58ew9kl1xxtSs7YZr8w3zeCfA2yiH4zldkeWOQiQQNPbvOEKlsZd7rxorRg8PNPoxqDYquRqHGWBsW4YOP5HLw_O0gyU/s640/IMG20200629102901.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Seiring perputaran Jam, Saksi Muhammad Bayu Sitokharisma, Muhammad Yugo Adhi Prabowo, Najib serta Eka</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Saat JPU KPK menanyakan saksi Bayu, terkait Yugo yang menerima bagian yang sama, sementara Yugo bukan satu Pokja dengansaksi. Namun saksi Bayu mengatakan bahwa hal itu adalah hasil kesepakatan bersama.<br /> <br /> Aneh dan menggelitik dari apa yang dijelaskan saksi Bayu kepada Majelis Hakim. Yaitu ketakutan dan ke kawatiran yang dialami saksi Bayu terkait uang yang diterimanya. Sehingga saksi Bayu dan saksi lainnya telah mengembalikan uang yang diterimanya pada September 2019 setelah terjadi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK terhadap Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji pada tanggal 7 Januari 2020<br /> <br /> “Saya mau jelaskan. Ada kekawatiran dan ketakutan dengan uang yang saya terima itu makanya kita kembalikan,” kata saksi.<br /> <br /> Dan saat mendengar keterangan saksi, JPU KPK maupun Ketua Majelsi Hakim langsung  menanyakan lebih lanjut maksud ketakutan dan ke kawatiran saksi.<br /> <br /> “Maksudnya apa. Apakah ketakutan dan ke kawatiran saksi setelah terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan)?,” tanya JPU KPK yang dilanjutkan pertanyaan yang sama dari Ketua Majelsi Hakim. Dan dijawab oleh saksi Bayu “Ya”.<br /> <br /> Aneh bukan?. Andai saja KPK tidak meringkus Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi dan Sanadjitu Sangadji pada tanggal 7 Januari 2020, rasa ketakutan dan ke kawatiran Bayu maupun saksi lainnya bisa jadi tak terjadi, yang ada adalah “rasa Madu yang manis dan nikmat”</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH9bVV12mmHddYCp-3vuBWtboswoy9wYXqSQenZdfVUSW7_KO55_p9c9ShM2elMKZT0WdjKokXsxo2PP7fqRgG2VmXYqHe6yzqmOIt9OPjm2LL1u515WdnDB-IiMkT9AK-6Dtz3ZN5Ek8/s640/IMG20200629101949.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Keterangan saksi Bayu bukanlah keterangan yang baru dan mengharukan, melainkan keterangan yang sudah “basi” dan hal biasa disampaikan oleh puluhan bahkan ratusan saksi kepada Majelis Hakim saat dihadirkan JPU sebagai saksi untuk terdakwa, dengan harapan agar KPK tidak menjadikannya sebagai tersangka seperti 42 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini sudah menyandang “gelar” terpidana.<br /> <br /> Yang aneh lagi adalah, saat JPU KPK Arif Suhermanto menanyakan singkatan dari kata “HP” sebagai temapay pertemuan saksi dengan Ibnu Gofur dan lainnya. Namun saksi Bayu sepertinya “pura-pura amnesia” atau lupa. Sehingga saksi menjawab lupa setelah beberapa meneit terdiam siakan berfikir singkatan dari mana kata “HP” itu.<br /> <br /> “Ya, saya lupa Yang Mulia,” jawab saksi Bayu kepada JPU KPK.<br /> <br /> Pada hal, saat Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi diadili sudah terungkap bahwa yang dimaksud “HP” adalah salah satu tempat “Karaoke Happy Pappy”<br /> <br /> Seusai persidangan, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa saksi dan anggota Pokja ULP lainnya, mengembalikan uang setelah terjadi tangkap tangan.<br /> <br /> “Ketakutan dan ke kawatiran, itu menurut saksi. Yang jelas, uang itu dikembalikan setelah terjadi tangkap tangan,” kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /> <br /> Berdasarkan fakta dalam persidangan. Terseretnya Sunarti Setyaningsih dan Judi Tetrahastoto serta Sanadjitu Sangadji kelingkaran hitam kasus Korupsi, bermula pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saat tim penyidik KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo pada saat berda di  di Pendopo Kabupaten Sidoarjo bersama 2 pengsaha Kontraktor, yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjit5MFcVZsaQMx25bVkhQeEIYqDRzZ7j78uUynLqBJP_qPu5dCk6ebXsDNeQxbSDCkb4lPM72nPORLeaof2Gq-xy0LzR1QLUsSmQe9BemC4Iv4-JHr60yX1Yx-i4-TS4hmYSRrvbjaJ0w/s640/1.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat itu, Tim penyidik KPK mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp350 juta. Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” proyek APBD yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu.<br /> <br /> Kemudian penyidik KPK menetapkan 6 tersangka, yang terdiri dari 2 orang selaku pemberi suap yaitu Ibu Gofur dan M. Totok Sumedi, dan 4 orang selaku penerima suap, yakni Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /> <br /> Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi sudah divonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu, dan telah berkekuatan hukum tetap (Inckrah)<br /> <br /> Selain itu, fakta lain terungkap di persidangan saat Ibun Gofur dan M. Totok Sumedi diadili, bahwa total uang suap adalah sebesar Rp1.675.000.000 terkait proyek pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000. <br /> <br /> Uang suap sebesar Rp1.675.000.000 inilah yang dabagi-bagi, yaitu untuk Buapti Saiful Ilah sebanyak Rp550 juta dan Sunarti Setyaningsih sejumlah Rp225 juta. Sedangkan sisanya untuk Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji serta anggota Pokja ULP, diantaranya Muhammad Yugo Adhi Prabowo, Muhammad Bayu Setokharisma, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtaresty, Pujiyanto, Denny Indra Lesmana dan Wahyudi</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNx14Z6lGlt7yN3JnKkSvLijz0fK7ub3Auk-193wem83tLzwTXqdl_4nxy5QPp0EI__XMyV_14rAAqjMIpkYCHH9P1AU0vJSQYNtL5N7-x1HntYVQo0BBWs15ewVOeAw_sbaf0cEDtBn4/s640/4+-+Copy.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Lalu apakah hanya ke- 6 terdakwa ini yang diadili ? Bisa jadi “ada tersangka” baru, diantaranya Gagah Eko Wibowo, Iwan Setiawan, Priyanto Pratikno alias Entu selaku kontraktor serta anggota Pokja ULP, diantaranya M. Bayu Setokharisma, Gaussepin Arsyiwinora Ivedtarsty, Pujiyanto, Denny Indra Lesmana, Eko Wahyudi dan Yugo Adhi Wibowo<br /> <br /> Sebab itulah fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya, pada saat Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi diadili.<br /> <br /> Dan untuk terdakwa Saiful Ilah, bisa jadi akan ada perkara lain, namun belum jelas entah perkara apa yang akan menyeret Abah Ipul ini. Hal ini disampaikan JPU KPK kepada beritakorupsi.co<br /> <br /> “Bisa jadi, kita lihat nanti. Dan tak menutup Kemungkinan ada perkara lain untuk terdakwa Saiful Ilah,” kata JPU KPK Arif Suhermanto, pada persidangan, Rabu, 3 Juni 2020.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalm surat dakwaan JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 821.2/178/438.6.4/2019 tanggal 10 Mei 2019 bersama-sama dengan SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI (masing-masing diajukan dalam penuntutan berkas terpisah/splitzing)<br /> <br /> Pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. bertempat di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoaijo. di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokeito dan di Jalan Wisma Menanggal VI Nomor 2 Kecamatan Gayungan Surabaya<br /> <br /> Atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah yaitu menerima uang seluruhnya Rp1.435.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian ;</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhDoyOyLRdpGAVb0UKFxNUu8DCOUtars9wivcsw7ov1Lt6kl6fNw2DftHa1p5Ri6LuccnP6WEZwoHytnEmnE6FITtNJA6zQbR2_SddO33AExQXxMDu5duWmjQrHOb62ITauqohdCz7OXY/s640/2.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Foto dari depan, Terdakwa Sunarti Setyaningsih, Sanadjitu Sangadji dan terdakwa Judi Tetrahastoto </span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> 1. Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH menerima uang sebesar Rp225.000.000 dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK;<br /> 2. SAIFUL ILAH sebesar Rp550.000.000 dari IBNU GOPUR;<br /> 3. JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp360.000.000 dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan GAGAH EKO WIBOWO;<br /> 4. SANADJIHITU SANGADJI menerima uang sebesar Rp300.000.000 dari IBNU GOPUR<br /> <br /> Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH maupun SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019<br /> <br /> Hal ini bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /> <br /> Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA. SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /> <br /> Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br /> <br /> Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim_AgBPqKSxB70YnKJScaJOT6-eMBVA_YBmPcRF68fLiHqx8DdALsvmC9H6fLcIA6VUZ41mmbkiXkgg2gwlqYl4uqk1Jhu_xeFJeHzWuPfeVXlvRTtwbnzBDQoXsyThyphenhyphenhgnUcZwELlG2I/s640/5.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /> <br /> Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /> <br /> Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /> <br /> Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.<br /> Tim JPU KPK<br /> <br /> Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).<br /> <br /> Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah. Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /> <br /> Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /> <br /> Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /> <br /> Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAaeV1mOivt7wHNP4OnEldm6bB_nBPZ3akqfojCTF-6Z7xUh5EKnuJEfS3ZEPfrZMj0e1T2yjREKO3ld-EYTKmHbAmiBn7EFV6yESQAM2b-EJ7HEIXRSXGPhm483rQczbsnzrhDOHpeaE/s640/IMG20200629103137.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /> <br /> Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /> <br /> Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.<br /> <br /> Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /> <br /> Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9ZayjXFYzNu_MiBs6DQTrxEVaung0pNf0FwBAbyn8gBh81hAE8f77dl6TI5-W3uad0IJHJ0TbI-2xeRcYHj687mGDCTK0Njk28tdSeNX5AmR9yvYZtW9QJRUeGr0y4KT7DMzshnksz-k/s640/IMG20200629103100.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukanpertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /> <br /> Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.<br /> <br /> Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang<br /> <br /> Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="295" data-original-width="343" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxVapMqm_dVJKO8QRVkc6ZZOxwL8tCWiSAUqxtYQ3BXN8ZCukdXQ8WiYGBmgbATD1uf9a7QPlFXoFY0bQOKl81UDawvlbDt-EeUBVS2YQ1hM33CwSvIFTPe33ep7t2GdZGIzU7miC4X74/s640/IMG20200629143400.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /> <br /> 1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /> <br /> 2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /> <br /> 3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /> <br /> Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /> <br /> 1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /> <br /> 2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /> <br /> 3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /> <br /> Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4zvWowL9EuzPUK-6ex-DA7en0Pp4zz6sk2JumrI1DOh3hipNcaC1xDEIoILvCHhBxsAOIwrEsdTi0AtlIANroS3iw05mV1ZHn4MnCAKkar85J8nowTDhYJGOi1le-AMxpYzXVZ86i74Q/s640/IMG20200629143445.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /> <br /> 2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /> <br /> 3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /> <br /> 4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /> <br /> Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /> <br /> 5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /> <br /> Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /> <br /> 6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /> <br /> Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="464" data-original-width="640" height="464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFfQlqLLeFwqgIWp-zmX6nH2vvjslVSKUVj3V0KPJF9i6iioRyPhfN0-DOY_gWe7Sw87YYcuyEOWfA4XOlWq7Bvsd2NCjgMA9-jcqWBU-74CBssaWYQA1dqBmHlUantp0zAov2l7MfG5c/s640/Terdakwa+Saiful+Ilah+%2528Bupati+Sidoarjo%2529.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /> <br /> 8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /> <br /> 9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.<br /> <br /> Bahwa Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmlTLEcxCvm-zXOZgXtRbn0jCWBUl9AX3QisXMGv9XzDoRmHu4AA82UPJ8XHSIlwRhpDB63RQpYGuy7V7vt82r8hvChWz-8RG21_y7NQNxPL7BW_qwNBZiedH2da23cy_d8IEZDkxYH9s/s640/Terpidana+Ibnu+Gofur+%2528foto+atas+kiri%2529+dan++M.+Totok+Semedi.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Ibnu Gofur (foto atas kiri) dan  M. Totok Semedi</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /> <br /> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;<br /> <br /> • Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa (SUNARTI SETYANINGSIH, SAIFUL ILAH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI) merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Kadis PU, Pokja ULP Sidoarjo Akui Terima Uang Suap

#Tim PH Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Menolak Disidangkan bersama-sama dengan Tiga terdakwa Lainnya# BERITA KORUPSI .CO – ...

»