Marketing ACTN Singapur Dituntut 12 Thn Penjara Dalam Kasus Korupsi PT DPS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="458" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWLa-k9D8zb64GEnBsYI2GOI5QZHKY-ZGv42xB3detkDWX_TJ7NyV13HFFu6T_g_tagLhqyiatpFbW0l1nbKLHSYZEp4B6xdoZVeJCchbLSy_DC4WDFZzqzd55dR0vRFR8kjpcKEaGm60/s640/4.png" width="640" /></div> <div class="" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b><span style="font-size: small;">Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia, dituntut pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Satu miilliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan dalam perkara Nomor. 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS (Dok dan Perkapalan Surabaya) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Kasus ini menarik dan juga menggelitik. Menariknya, andai saja Kapal pengangkut Floating Dock dari Rusia ke Indoneis tidak tenggelam di laut China tahun 2015, perkara inipun tidak akan masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya sejak tahun lalu.<br /><br />Sementara Floating Dock di asuransikan sebagai jaminan senilai USD1,25 juta (Dollar AS), berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) dengan nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD1,25 juta.<br /><br />Namun karena musibah tenggalamnya Kapal pengangkut Floating Dock dari Rusia ke Indonesia di laut China tahun 2015, sehingga dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.</span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Bila jaminan asuransi sebesar USD1.25 juta dapat dicairkan oleh PT DPS, masih adakah kerugian negara sebesar Rp63.342.000.000? Lalu mengapa PT DPS tidak mencairkan jaminan uang tersebut?</span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Berdasrkan fakta persidangan, bahwa jaminan asuransi tidak dapat dicairkan oleh PT DPS karena perjanjian kontrak asuransi tidak diperpanjang oleh PT DPS pada tahun 2018 setelah pergantian Dirut PT DPS dari Imam ke Bambang Soendjaswono pada Juni 2017.  </span></span>Pada tahun 2016, sebelum Riry <br /> <br /> <br /><div style="text-align: justify;"> Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS dipindah ke Jakarta yang  digantiakan oleh Imam pada Juni 2016, Riry Syerled Jetta telah memperpanjang dokumen perjanjian asuransi hingga Desember 2016<br /> <br /> Pada awal tahun 2017, Imam yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT DPS juga memperpanjang dokumen perjanjian asuransi hingga Desember 2017. Namun pada Juni 2017, Imam diberhentikan lalu digantikan oleh Bambang Soendjaswono hingga saat ini.<br /> <br /> Dalam persidangan, Rabu, tanggal 19 Juni 2019, pada saat Bambang Soendjaswono dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Antonius Aris Saputra, mengatakan bahwa Flitting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah 40 (empat puluh) tahun<br /> <br /> “Kita melakukan pemeriksaan. Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah empat puluh tahun,” kata Bambang kepada Majelis Hakim saat itu (Rabu, 19 Juni 2019). Anehnya, pada saat Riry Syeried Jetta sebagi terdakwa, Bambang Soendjaswono tak menghadiri panggilan JPU untuk hadir sebagai saksi. Yang lebih anhenya lagi, JPU pun “tak mampu” menghadirkannya sekalipun sudah diperintahkan Ketua Majelis Hakim saat itu<br /> <br /> “Supaya Jaksa menghadirkan saksi Dirut PT DPS (Bambang Soendjaswono) dan Direktur Keuangan (Faisal) dengan cara jemput paksa, sebab keterangan saksi dapat menentukan kerugian negara yang sebenarnya,” kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan (Kamis, 29 Agustus 2019)<br /> <br /> Sementara keterangan Antonius Aris Saputro selaku Direktur Utama A&C Trading Network (ACTN) saat sebagai saksi untuk terdakwa Riry Syeried Jetta, mengatakan, dengan tidak dilakukan perpanjangan jaminan, telah mengakibatkan hangusnya jaminan tersebut.<br /> <br /> "Padahal, harusnya itu tidak terjadi apabila manajemen PT DPS melakukan perpanjangan jaminan tersebut," kata saksi yang juga terdakwa Antonius Aris Saputro<br /> <br /> Ketua Majelis Hakimpun mengatakan, “jika hal itu adalah kerugian negara, seharusnya menjadi tanggungjawab manajemen PT DPS yang tidak melakukan perpanjangan jaminan tersebut”.<br /> <br /> Kemudian keterangan mantan Dirut PT DPS, Imam pada sidang sebelumnya menyatakan, bahwa saat Dia mulai menjabat Dirut PT DPS, Tim menunjukan semua dokumen pengadaan FD (Flotting Dock), dan juga memberitahu soal SK pengadaan yang ternyata bukan tandatangan terdakwa Riry. Adanya SK yang bukan tandatangan Riry dalam persidangan sebelumnya, saksi Rosa, Direktur Operasional PT DPS mengatakan, bahwa SK tersebut dibuat atas permintaan Ina (Ina Rahmawati)<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Tidak hanya itu. Ahli keuangan negara dan daerahpun membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penyelamatan perusahaan bisa dilakukan diskresi. Hal itu dikatakan Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara dan Daerah dari Universitas Patria Artha Makasar yang juga dihadirkan JPU mengatakan (Kamis, 29 Agustus 2019)<br /> <br /> “Dalam keadaan PT DPS yang sudah kritis, demi menyelamatkan perusahaan dengan cara korporasi bisa ada diskresi,” jelasnya.<br /> <br /> Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang terlibat dalam kasus ini? Mengapa dokumen perjanjian asuransi tidak lagi diperpanjang? <br /> <br /> Pun demikian, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) hanya menyeret 3 terdakwa dalam kasus ini untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya secara sendiri-sendiri (perkara masing-masing terpisah). Dan ketiganyapun sama-sama dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Ketiga terdakwa itu adalah Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura (jilid I), yang sudah divonis pidana penjara selama 16 tahun dari 18 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim serta membayar kerugian negera sejumlah Rp63.342.000.000, namun saat ini terdakwa Antonius Aris Saputro masih menunggu putusan tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung (MA) RI.<br /> <br /> Kemudian dalam jilid II adalah dengan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya atu yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya yang berlokasi di Tanjung Perak, Surabaya. Namun Riry Syerled Jetta divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun lalu, dan saat ini masih menunggu putusan tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung (MA) RI.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC8XDYFNjWgUy0TsdZKnTQlkv2zOrpRC2GogdyzSd8dEo03I_MeoI4vOAxcVOwB_8Y43FUNTC92H5fk-ARyGZLviJWcwCBbV08NRWsra0zXDDyjMhSX3r0DnTGr1To-NKV3U31BX2x5aA/s1600/IMG20190710161416.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="365" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC8XDYFNjWgUy0TsdZKnTQlkv2zOrpRC2GogdyzSd8dEo03I_MeoI4vOAxcVOwB_8Y43FUNTC92H5fk-ARyGZLviJWcwCBbV08NRWsra0zXDDyjMhSX3r0DnTGr1To-NKV3U31BX2x5aA/s640/IMG20190710161416.jpg" width="438" /></a>Yang menariknya lagi adalah dari pertimbangan Majelis Hakim pada saat membacakan putusan terhadap terdakwa Riry Syerled Jetta yang mengatakan, pengadaan Floating Dock oleh PT DPS tahun 2015 lalu telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP. Hal itu juga dikatakan oleh terdakwa Riry Syerled Jetta kepada beritakorupso.co, yang mengatakan bahwa 2 pegawai BPKP Jatim sempat berkantor di PT DPS atas permintaannya<br /> <br /> Sementara salah satu isi dakwaan menyebutkan, bahwa pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS.<br /> <br /> Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up.<br /> <br /> Aneh dan juga menimbulkan pertanyaan. Bila memang PT DPS telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP dalam pengadaan Floating Dock, mengapa dalam surat dakwaan disebutkan tidak melalui mekanisme lelang terbatas, dan tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Kemuidan dalam jilid III dengan terdakwa Adri Siwu. Terdakwa Andri Siwu dianggap terlibat dalam proses awal pengadaan Flotting Dock antara PT DPS dengan  &C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura, dimana terdakwa adalah selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia.<br /> <br /> Selain itu, berdasrkan fakta persidangan, bahwa adanya aliran duit dari terdakwa kepada pejabat-pejabata perusahaan plat merah yang bergerak dibidang perkapalan ini adalah sebagai akomdasi pada saat melakukan survey Flotting Dock ke Singapur, Rusia. Dan juga pemberian pinjaman tanpa bunga kepada PT DPS atas permintaan Derekur Keuangan sebesar UDS75 ribu<br /> <br /> Dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN) menghubungi lr. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. Karya Amai Reka (PT. KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).<br /> <br /> Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian Ir. Mukti Wibowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura untuk wilayah Indonesia, Ina Rahmawatiselaku Sekretaris PT DPS atas perintah Direktur Utama (Dirut) PT DPS, Riry Syerled Jetta melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia<br /> <br /> Setelah beberapa kali pertemuan, akhimya disepakati nilai pekerjaan sebesar Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Refisi Penawaran PT. KAR dikirim via email ke Ina Rahmawati tanggal 12 Desember 2014 ).<br /> <br /> Pada tanggal 15 Desember 2014, dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS dengan PT. KAR dengan nilai Rp99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia<br /> <br /> Sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor Ir. Mukti Wibowo, menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.<br /> <br /> Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, dengan kesepakatan bahwa Surveyor adalah Doniarsal Nurdin dan pihak ACTN Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, dan pada saat berada di bandara bertemu dengan terdakwa Antonius Aris Saputro, Lucky Oerlan Meiwan dan Doniarsal Nurdin.<br /> <br /> Untuk biaya Akumudasi serta Operasional ditanggung oleh ACTN. Selain ltu, Ina Rahmawati  dan Slamet Riyadi masing-masing diberi uang saku oleh Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte, Ltd Singapura Wilayah lndonesia senilai USD1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Riry Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheGXO-53fZofe6tjpDfJeZgXJcIAcdcABdRrRdNKGhemsL3DWKuuulwtoM9Unvv3i2jUtjdf-TR_Va7_rM0p4GM8w-wc6W7seMw_oSIk6TBcBzy5_9OfcU_FRylpuUKmEFZLeKLNB7RKY/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></div> Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock, kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak,<br /> <br /> Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs Dollar tanggal 18 Desember 2014). KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah senilai USD4,450,00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.<br /> <br /> Data-data pendukung penilaian menunjukan hal-hal sebagai berikut : 1. Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding diperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai.<br /> <br /> Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shipseller.net diketahui, bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : Composite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500<br /> <br /> Berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui, bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD1,25 juta.<br /> <br /> Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar Rp11 juta atau ekuivalen USD176,781.52 (kurs RUB 62,22 per USD).<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT DPS baru membayar Rp20.000.000 dari nilai kontrak kerja sebesar Rp54.000.000. Dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXII/2014 tanggal  30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jika tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak).<br /> <br /> Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut, semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leassing dari Lembaga Keuangan, namun tidak terlaksana, selanjutnya Riry Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain ; akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut<br /> <br /> Kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintah menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. Dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.<br /> <br /> Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya :<br /> <br /> 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /> <br /> 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4eaRk7kjdoPDXXXMMJQyMogoziYZNZSyHTySgEz2JnAUc7qwoIXFYsYB6F-E1Pw8ByqpRwrMg3Fjqr3gSaJUT4zAzs01Ls0yxgmA4p9sfdm2WiCFT_8fhMiYo5WrVBfv8xjNV7zrVc2A/s640/IMG20190731151522.jpg" width="640" /></div> 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang dibiayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network Pte Ltd, Singapura.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)<br /> <br /> 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura.<br /> <br /> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ).<br /> <br /> Pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan)<br /> <br /> Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <br /> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa.<br /> <br /> Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /> <br /> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati '<br /> <br /> 3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta.<br /> <br /> 4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioWqaR6TIr-HGYRlWgsmTD5PElKEdaeliKh8Ii8FxWHh4jyLog03H58xwKHgPCd3w8Af5_FuYEM99-JAviHemUJ-H-REahI6XDsDJ8D2dDLT9Imb7Y-nv_pmItdiYayRljdPIEaJDquNc/s640/IMG20190619145258.jpg" width="640" /></div> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut :<br /> <br /> 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /> <br /> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015).<br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <br /> Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.<br /> Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05.<br /> <br />  Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjLgtpNmD7uUyRnESkiYlOWr9WLDm7R-cN0sHK5AHSmpG7pVqviDZvammTM3UuUg-Z4N2r7QI4lvYoGtgtKlFwSXQeHXTCJnAA3fNBgIG7A8CXJGdWaJG40DMt1PJYicsmLbDAtGXGARw/s640/Tim+JPU+saat+sidang+Tuntutan.jpg" width="640" /></div> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.<br /> <br /> Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br /> Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;<br /> <br />  1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP.<br /> <br /> 2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian :<br /> <br /> Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).<br /> <br /> Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian.<br /> <br /> Tidak hanya itu, Riry Syeried Jetta juga menerima transfer uang dari Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br />  Sehingga perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD4,500,000 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. (Jen)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div>

News Tipikor Marketing ACTN Singapur Dituntut 12 Thn Penjara Dalam Kasus Korupsi PT DPS

BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Ind...

»

Kejari Pacitan Limpahkan Perkara Korupsi Dinas Pariwisata Ke Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="768" data-original-width="778" height="630" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwm-F_8gGJWo3Lhdmv1a4uXRuCZ-Aykt5yQb1fFgAOmufv3YNOKsC0oGZNs6dj_cEs_9J6PICALI66wWCfUUv9f5oYr7dr_oVumGUvi2sCK1__aqoC_Pzj_lQcknhl8xr_9uI5m1M2LaA/s640/IMG20180604150225.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 9 April 2020, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Pacitan melimpahkan berkas perkara Tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan parkiran Pantai Klayar Kabupaten Pacitan tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp192 juta lebih.<br /><br />Ketiga tersangka itu adalah Sarno Utomo, S.Sos., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pacitan dan Bayu Damayanto selaku Direktur Bukit Tinggi serta Fajar Sidiq R sebagai Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia (selaku pelaksana proyek). <br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Paitan, Didit Agung Nugrooho, SH kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, maupun Herry, Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya saat temui di ruang kerjanya di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur , pada Kamis, 9 April 2020.<br /><br />“Hari ini kita melimpahkan perkara tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan parkiran Pantai Klayar Kabupaten Pacitan tahun 2018. Satu tersangka adalah PNS selaku PPK, dan Dua tersangka selaku pelaksana. Kerugian negara sebesar seratus sembilan puluh juta sekian,” kata Didit<br /><br /><br />Hal itu juga benarkan oleh Herry selaku Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya. Menurut Herry, jadwa sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan menunggu penetapan dari Ketua Pangadilan Negeri (PN) Surabaya<br /><br />“Ya, ada Tiga perkara baru dilimpahkan oleh Kejari Pacitan. Kalau jadwan sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya nanti, menunggu penetapan dari Bapa (Ketua PN Surabaya.red),” ujar Herry<br /><br />Kasus yang menyeret ketiga tersangka ini bermula pada Tahun Anggaran 2018, dimana Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pacitan mendapatkan Dana APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 untuk Kegiatan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar yang menelan biaya sebesar Rp893 juta dari pagu anggaran  sebesar Rp1.000..000.000 (satu milyar rupiah). <br /><br />Namun pada pelaksanaannya diduga terjadi adanya selisih volume pekerjaan, sementara pembayaran telah dibayar lunas sesuai dengan kontrak oleh Dinas Pariwisata, Kepemududaan dan Olah Raga (Disparpora) Kabupaten Pacitan terhadap pelasana (CV Bukit Tinggi). Selain itu, adanya dugaan pemalsuan data nasabah di Bank Jatim Cabang Pacitan terkait pencairan dana kegitan dari Pemda Pacitan kepada rekening pelaksana. Namun dalam perkara ini, penyidik Kejari Pancitan baru menetapkan 3 tersangka. <br /><br />Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan paling singkat 4 tahun, denda paling banyak sebesar satu milliar rupiah dan paling sedikit sarutus juta rupiah sesuai pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Kejari Pacitan Limpahkan Perkara Korupsi Dinas Pariwisata Ke Pengadilan Tipikor

BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 9 April 2020, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Pacitan melimpahkan berkas perkara ...

»

Kades Diadili Dalam Perkara Korupsi Lelang dan Sewa TKD Rp267 Juta

<br /> <div class="separator" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG0sITzQETXHR3AfXWLFXIPVXydkEN30V2IiuLnFkciNVnqdmIQvQ2FOGS3BqQ13dfbIX6LOoKaA0XYt2LSmAsFew_mZUJ6Q0Co90Dc6RUc-chprUR3SwcQmQpRl77FO-J24MMacQ4mb8/s640/IMG20200409100549.jpg" width="360" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.C0 –</b></span> Perkara Korupsi yang melibatkan Kepala Desa (Kades) yang diusung Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di Jawa Timur sepertinya semakin menghiasi Pengadilan Tipikor Surabaya , salah satunya dari Kejari Kabupaten Tuban.<br /><br />Kamis, 9 April 2020, JPU Radity dari Kejari Kabupaten Tuban menyeret Sukirno, mantan Kepala Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban untuk diadili di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryamana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus Handoko, SH., MH dan John Dista, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartiko, SHM., MH sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya Ulul yang berlangsung secara Teleconference (Vidio Conference) di Pengadilan Tipikor Surabaya karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi hasil lelang dan sewa Tanah Kas Desa (TKD) tahun 2017 dan 2018 sebesar R267.464.197,20 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen) berdasarkan laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Tuban nomor: X.700/315/414.060/2019 tanggal 30 Desember 2019 <br /><br />Sidang Teleconference dilakukan dimana terdakwa tetap berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Tuban. Hal ini untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya penyebaran Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan. <br /><br />Terkait surat dakwaan, terdakwa merasa keberatan atas surat dakwaan JPU, sehingga terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya melakukan Eksepsi. Hal itu disampaikan oleh Ulul salah satu dai Tim Penasehat Hukumnya<br /><br />“Kita akan eksepsi,” kata Ulul singkat seusai persidangan<br /><br /> Sementara dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Rahayu pada periode tahun 2013 samai dengan tahun 2015, dipimpin oleh terdakwa Sukisno, yang diangkat oleh Bupati Tuban sebagai Kepala Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tubann Nomor : Kep-188.45.17/KPTS/414.106/2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa, tanggal 2 Agustus 2013<br /><br />Bahwa dalam mengelola keuangan desa pada Pemerintah Desa Rahayu, Kecamatan Soko,  Kabupaten Tuban, terdawa Sukirno adalah sebagi pemegang keuangan, pengelola keuangan desa sebagaimana. Bahwa APBDesa Rahayu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 <br /><br />Pada tahun 2017, dilaksanakan lelang Tanah Kas Desa (TKD) oleh Panitia Lelang TK I Desa Rahayu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Maret 2017 dan November 2012. Sedangkan pada tahun 2018 dilaksanakan lelang Tanah Kas Desa (TKD) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Desember 2018, sebagai berikut : <br /><br />Pada Maret 2017, dilaksanakan lelang TKD Guron Kayunan, TKD Ban Kayunan, TKD Bodo Gandu dan TKD Pensiunan Gandu dengan total uang yan diterima sebesar Rp77.300.000 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) namun hanya dimasukkan ke kas desa sebesar Rp14.200.000 (empat belas juta du ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp63.100.000 (enam puluh tiga jui seratus ribu rupiah) dibawa oleh terdakwa. <br /><br />Penggunaan dana sebesar Rp14.200.000 dipergunakan untuk ; 1. Pembayaran honor atau tunjangan BPD Desa Rahayu periode Januari 2017 sebesar Rp5.050.000 (lima juta lima puluh ribu rupiah), terdapat bukti kwitansi penyerahannya kepada saksi Warsito pada tanggal 18 Mei 2017,; 2. Kegiatan lomba Agustusan sebesar Rp5.000.000 terdap bukti kwitansi penyerahannya kepada saksi Rohman (Karang Taruna) par tanggal 25 Agustus 2017,; 3. Pembayaran tenaga gali/normalisasi saluran air sebelah timur Kayuna sebesar Rp5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupia) terdapat bukti kwitansi pnyerahan kepada saksi Ngaeman pada Desember 2017<br /><br />Pada bulan November 2017, dilaksanakan lelang TKD Eks Bengkok Bayan Sukeri dan TKD Polo Pasar Desa dengan total uang yang diterima sebesar Rp73.600.000 yang diterima oleh terdakwa dan dimasukan ke rekening kas desa<br /><br />Pada bulan Desember 2018, dilaksanakan lelang TKD Eks Bengkok Bayan Pasidin dan TKD eks Bayan  Pasidin dengan total uang yang diterima sebesar Rp42.350.000. Dan pada tanggal 18 Februari 2019, uang sebesar Rp42.350.000 diserahkan semuanya oleh saksi Warsito kapada terdakwa dan terdakwa tidak memasukannya ke rekening kas desa hingga akhir massa jabatan terdakwa berakhir<br /><br />Uang hasil sewa TKD yang dilalui pipa Pertamina EP untuk masa sewa 1 September  2018 s/d 31 Agustus 2020 sebesar Rp34.215.199 (tiga puluh empat juta dua ratus lima belas  ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Unit Soko dengan nomor rekening : 6573-01-000-581-50-2 atas nama Sukisno, yang sampai saat ini belum disetor ke rekening Desa Rahayu <br /><br />Bahwa uang hasil sewaTKD yang dilalui pipa PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk masa sewa 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2020 sebesar Rp25.799.198 (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), ditransfer ke rekening Bank BRI Unit Soko dengan nomor rekening : 6573-01-000-581-50-2 atas nama Sukisno, yang sampai saat ini belum disetor ke rekening kas Desa Rahayu <br /><br />Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 T ahun 2016 tentang Aset Desa, Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil lelang TKD, seharusnya masuk ke dalam rekening kas desa Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban <br /><br />Bahwa terdapat anggaran pembelian meubelajr Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Namun, pada tanggal 22 Agustus 2017, terdakwa meminta dana pembelian meubelair tersebut kepada saksi Sutikno sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Sutikno memberikan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi tertanggal 22 Agustus 2017. <br /><br />Selanjutnya terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diambilkan dari dana kegiatan pembelian meubelajr, kemudian saksi Sutikno membuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi tanggal 6 Desember 2017. Dana pembelian meubelair tersebut sudah dibelanjakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada bukti pembelanjaannya <br /><br />Selain hasil lelang TKD dan hasil sewa TKD, terdapat Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk pembangunan TPQ tahun 2018 yang masih dibawa terdakwa. Sesuai APBDesa 2018 dan perubahannya, anggaran Dana Desa untuk pembangunan TPQ di tahun 2018 sebesar Rp157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dana sudah dicairkan seluruhnya dan langsung dibawa oleh terdakwa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sesuai kwitansi tanggal 5 juli 2018 diserahkan kepada saksi Ahmad Munif (anggota TPKD Pembangunan TPQ Al Falakiyah Desa Rahayu) sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp30.000.000 ( (tiga puluh juta rupiah) masih dibawa oleh terdakwa. Sisa dana sebesar Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 10 Juli 2018 diserahkan saksi Sutikno kepada saksi Ahmad Munif sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), Kwitansi tanggal 31 Juli 2018 diserahkan oleh saksi Sauji (Ketua TPKD Pembangunan "IPQ Al Falaluyah Desa Rahayu) kepada saksi Ahmad Munif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Kwitansi tanggal 30 Oktober 2018 diserahkan saksi Sutikno kepada terdakwa karena diminta oleh terdakwa sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Kwintasi tanggal 5 November 20 8 diserahkan saksi Sutikno kepada terdakwa karena diminta oleh terdakwa sebesar Rp7.000 000 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp500. 000 (lima ratus ribu) dibuat untuk membeli prasasti.<br /><br />Pada tahun 2017 dan 2018, semua kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan sendiri oleh terdakwa bersama timnya, saksi Sauji sebagai TPKD hanya tanda tangan secara administrasi saja<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban sekaligus pemegang kekuasaan pengelolaan Desa Rahayu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, secara melawan hukum telah mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa Rahayu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa<br /><br />Bahwa laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Tuban dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebagaim surat nomor: X.700/315/414.060/2019 anggal 30 Desember 2019 <br /><br />Dari hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat kerugian keuangan desa sebes R267.464.197,20 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen).<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Kades Diadili Dalam Perkara Korupsi Lelang dan Sewa TKD Rp267 Juta

BERITA KORUPSI .C0 – Perkara Korupsi yang melibatkan Kepala Desa (Kades) yang diusung Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di Jawa Timur...

»

Rp190 Juta Mengalir Dari Terdakwa Ibnu Gofur Ke ULP Sidoarjo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: left;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWVF_rI6lZB09AX1imDNKldYWdtdpHBfAP8HZWfN1BYOvK9gmVSco5mPEKxWWBZJ3y3hnVeMGAHyjlN8qpQcDNz2ylrhdGwQdzsLzsB-adDLO2PrFwktVY_0_O27-Db0yWV9fBNSO9aBc/s1600/1...jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWVF_rI6lZB09AX1imDNKldYWdtdpHBfAP8HZWfN1BYOvK9gmVSco5mPEKxWWBZJ3y3hnVeMGAHyjlN8qpQcDNz2ylrhdGwQdzsLzsB-adDLO2PrFwktVY_0_O27-Db0yWV9fBNSO9aBc/s640/1...jpeg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Uang haram dari Terdakwa Ibu Gofur dan Terdakwa Totok Sumedi ternyata tidak hanya ke Siful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih Kepala Dinas PUBMSDA (Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto selaku Kabid (Kepala Bidang) Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Sanudjihitsu Sangadji selaku Kabag (Kepala Bagian) PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, ternyata mengalir juga ke Tim Pokja (Kelompok Kerja) ULP (Unit Layanan Pengadaan) PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp190 juta </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemberian uang oleh terdakwa Ibnu Gofur dan terdakwa Totok Sumedi terhadap Tim Pokja ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini terkait proyek APBD Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi yang dikerjakan oleh terdakwa pada tahun 2019 (“yang ketahuan”) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Uang sebesar Rp190 juta yang diterima Muhammad Yugo Adhi Prabowo selaku anggota Tim Pokja ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini adalah dari terdakwa Ibnu Gofur melalui terdakwa Totok Sumedi. Kemudian uang itu diserahkan Muhammad Yugo Adhi Prabowo kepada M. Bayu Sitokharisma. Dan uang itupun dibagi-bagi oleh Tim Pokja ULP yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp30 juta</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbSUn4P10QMoL0l1azE_PEJ1FQy5I28UHIM8v1VFqjNrTCyhbNkBkESpCc-XZrL54VU2LyJoq766kReNKpYmxLyEFjtL4vdbjcr9pItAsS4XFJpdVSrXCK1Peet-K6-ML0AQF2duS9CxA/s640/c...jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: xx-small;">   Foto saksi dari kana, Gagah Eko Wibowo (swasta) dan Fuad Abdillah, M. Bayu Sitokharisma dan Muhammad Yugo Adhi Prabowo, ketiganya Tim Pokja ULP</span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pemberian uang oleh Kontraktor Ibnu Gofur dan Totok Sumedi terhadap Bupati, Kepala Dinas, Kabid, Kabag maupun pejabat lainnya yaitu Tim Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan), Kabid (Kepala Bidang), Kadis (Kepala Dinas) terkait proyek ABPD yang dikerjakannya tidak hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo.<br /> <br /> Namun hal yang sama juga terjadi dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Ngada (NTT), kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu, kasus Korupsi Suap Buapati Malang Rendra Kresna dan kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang, yang juga ditangani KPK <br /> <br /> Pertanyaannya, apakah kasus seperti ini hanya terjadi di Dinas PU Sidoarjo, Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngada, Kota Batu dan Kota Malang ? Atau terjadi juga di Dinas-Dinas PU Kabupaten/Kota di Indonesia?<br /> <br /> Lalu apakah hanya Bupati Sidoarjo yang menerima uang dari terdakwa Ibnu Gofur terkait proyek APBD Kabupaten Sidoarjo yang dikerjakan terdakwa, mengingat proyek yang di kerjakan tedakwa Ibnu Gofur bukan hanya di Kabupaten Sidoarjo melainkan di berbagai Kabupaten Kota di Indonesia termasuk Surabaya ? <br /> <br /> Aliran uang haram dari terdakwa Ibnu Gofur dan Totok Sumedi ke Tim Pokja ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini terungkap di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 6 April 2020) dalam kasus perkara Korupsi Suap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Sanudjihitsu Sangadji (selaku penerima suap) dan Ibnu Gofur serta Totok Sumedi (pemberi suap) yang tertangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020.<br /> <br /> Dalam sidang kali ini adalah agenda mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang terdiri dari Tim Pokja ULP Kabupaten Sidoarjo, yakni Muhammad Yugo Adhi Prabowo, M. Bayu Sitokharisma dan Fuad Abdillah serta Gagah Eko Wibowo dari swasta (pengusaha).<br /> <br /> Ke- 4 orang saksi ini dihadirkan Tim JPU Arief Suhermanto, Ahmad Burhanudi dan Andhi Kurniawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai saksi untuk 2  terdakwa yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi selaku pengusaha yang memberi suap terhadap Bupati Sidoarjo (Siful Ilah),; Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo (Sunarti Setyaningsih),; Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo (Judi Tetrahastoto) dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Sanadjihitu Sangadji)</div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw0hSbRpmfE2rYRDmRiM5aUJDo3_4MQzheE6aHPIif3yjq9dpgBQESGm0jZ3dwebQeE0AzEd4TF2-W2Nayjcx9fcVqYAnr0J2LP6Bs0pvwpwrda4yl9wo0ii6pbNxqZFQzNyKcjQyCDRw/s640/b.jpeg" width="640" /></div> Persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon), dimana terdakwa Ibnu Gofur berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) Jalan Raya Ahmad Yani dan terdakwa Totok Sumedi di Rutan Medaeng Kelas IA Khusus Surabaya Jalan Medaeng, Sidoarjo.<br /><br />Sementara Majelis Hakim yang diketua Rochmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Dr. Andriano serta Panitra Pengganti (PP) dan Tim JPU KPK serta saksi-saki  maupun Penasehat Hukum terdakwa berada di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Muhammad Yugo Adhi Prabowo mengatakan, bahwa uang sebesaar Rp190 juta diterima dari M. Totok Sumedi dan kemudian diserahkan ke M. Bayu Sitokharisma. Dan hal itupun diakui oleh Bayu Sitokharisma. <br /><br />“Tas, saya terima dari Totok, dugaan saya uang. Saya kasihkan ke Bayu. Saya terima tiga puluh juta,” kata Muhammad Yugo Adhi Prabowo kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Menurut Bayu Sitokharisma, bahwa itu dibagi-bagi dengan dengan rekannya di ULP termasuk Muhammad Yugo Adhi Prabowo yang masing-masing sebesar Rp30 juta.  “Ia, dibagi masing-masing tiga puluh juta. Sisanya sepuluh juta dimasukan ke kas,” kata Bayu Sitokharisma<br /><br />Namun ada keterangan Bayu Sitokharisma ini yang berbeda dengan surat dakwaaan JPU KPK, terkait adanya sanggahan dari rekanan lain atas penetapan PT Kharisma Bina Kontruksi selaku pemenang lelang proyek Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000. sebab saksi mengatakan, bahwa sanggahan diterima <br /><br />Sementara dalm surat dakwaan JPU KPK mengatakan, adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa Ibnu Gofur menghubungi Judi Tetrahastoto dan menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian Judi Tetrahastoto menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa Ibnu Gofur menghubungi Bupati Siful Ilah untuk meminta bantuan agar Sanadjihitu Sangadji tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati Siful Ilah menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa Ibnu Gofur menemui Judi Tetrahastoto di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan Gagah Eko Wibowo, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa Ibnu Gofur semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan Totok Sumedi untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati Siful Ilah<br /><br />Pada malam harinya, Terdakwa Ibnu Gofur menghubungi Bupati Siful Ilah meminta agar Judi Tetrahastoto mengabaikan sanggahan Gagah Eko Wibowo dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjmsDJdm2teSVmAIxQF6au_uocyvkman5lIaZ1RjCbxATH1C0shz4IbegvK0jhvIGackkwR1JELDJjVzQj55Auvo-X0lzbmubdIK7uh4e1-Y7FKXoboD7H_cudxJzA-7oq6dC4b413lVA/s640/8.jpeg" width="640" /></div> Atas permintaan tersebut, Bupati Siful Ilah menyanggupinya dengan mengatakan, ”0h yo wes, Pak Yudi ta warah dan nanti kan Pak Gofur ngerti dewe, gitu aja wes (Oh ya sudah, Pak Yudi saya arhkan nanti. Kan Pak Gofur ngerti sendiri aja)." Selanjutnya Bupati Siful Ilah meminta Terdakwa Ibnu Gofur memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa Ibnu Gofur menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati Siful Ilah menghubungi Judi Tetrahastoto meminta untuk mengabaikan sanggahan Gagah Eko Wibowo dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa Ibnu Gofur dan Judi Tetrahastoto menyanggupinya.<br /><br />Sementara keteraangan saksi Fuad Abdillah selaku tim pokja 8 ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo juga mengakui menerima uang sebesar Rp16 juta dari Sangadji (Sanudjihitsu Sangadji) selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo<br /><br />"Saya terima enam belas juta dari Sangadji, Kabag ULP. Uang itu saya bagi dengan Pak Sudarsono. Bilangnya untuk tahun baru,” jawab saksi Fuad Abdillah <br /><br />Uang itu lalu saya bagi dua dengan Pak Sudarsono. Uang itu diberi Pak Sangadji bilangnya untuk tahun baru," ucapnya.<br /><br />Uang sebesar 16 juta rupiah itu baru diketahui saksi Fuad Abdullah ternyata berasal dari proyek Wisma Atlet sebesar Rp 13,4 miliar yang ada di Dinas P2CKTR. Selain uang-uang tersebut, Pokja juga menerima uang sejumlah Rp 10 juta dari Sangadji. <br /><br />Namun para saksi mengatakan, bahwa uang yang diterimanya itu sudah dikembalikan ke Komisi Pemberantasn Korupsi, pada saat para saksi di periksa.<br /><br />Terkait uang yang diterima para saksi, apakah akan jadi terseret dalam pusaran kasu Tindak Pidana Korupsi sebagai penerima ?. terkait hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa KPK saat ini masih fokus menuntaskan perkara yang menyeret 4 tersangka selaku penerima yaitu Siful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih Kepala Dinas PUBMSDA (Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air) Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto selaku Kabid (Kepala Bidang) Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Sanudjihitsu Sangadji selaku Kabag (Kepala Bagian) PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaSe3Mh6ksfNy5HXArw05_V4o7ojPhFWByB6Be8ExSNSheu3kdEiiusucrkBJyzzvUVCbknxKqUgwIiD8JqI_tyqZsUVVG3j8rigwahPYfPglWdfhnSQ6rF5lpRdaPRWb0wjPbFbbSsJ0/s640/7..jpeg" width="640" /></div> Serta 2 terdakwa selaku pemberi suap yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu terdakwa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi. Pun demikian, JPU Arif Suheramnto mengatakan, bahwa JPU KPK akan melaporkan segala perkebangan yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Kita akan melaporkan setiap apa yang terungkap dalam persidangan. Namun saat ini kita fokus untuk menyelesaikan kasus ini dulu,” kata JPU Arif Suhermanto<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; 1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo,  2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), 3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, 4. Pembangunan Pasar Porong, 5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), 6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, 7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, 8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, 9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan Smasnor Sidoarjo, 10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, Bupati Siful Ilah menunjuk Sunarti Setyaningsih sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, dan Judi Tetrahastoto selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, Bambang Tjatur Miarso selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, yang keduanya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA serta Yanuar Santosa selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta Judi Tetrahastoto selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan pelelangan paket pekerjaan pada Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, maka SUNARTI SETYANINGSIH meminta kepada JUDI TETRAHASTOTO dan BAMBANG TJATUR MIARSO agar paket-paket pekerjaan dilaksanakan kegiatan pelelangannya berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI yang membawahi panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pelaksana pengadaan barang dan jasa.<br /><br />Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekatnya Bupati SAIFUL ILAH, berkeinginan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak tersebut diatas.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi dengan mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNfsjae1cgC93wp1tbcmxZ125O48AQIKujw0lRJ5JN_Dy4MInfet59BRp1-SeODs-sgFo6gWpHrXd-weOGvhNXEma6Kb_z7bRBBKNTawGttIZoDCUYAaodNvhyphenhyphen4K9CzT-rfx2rYLUp0Is/s640/2.jpeg" width="640" /></div> Pada tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi milik Terdakwa IBNU GOPUR ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539.35 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah).<br /><br />Adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh ULP, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender). Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDl untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada malam harinya, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH meminta agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, ”0h yo wes, Pak Yudi ta warah dan nanti kan Pak Gofur ngerti dewe, gitu aja wes (Oh ya sudah, Pak Yudi saya arhkan nanti. Kan Pak Gofur ngerti sendiri aja)." Selanjutnya Bupati SAIFUL ILAH meminta Terdakwa IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa IBNU GOPUR dan JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO mengadakan pertemuan dengan Terdakwa IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yang melaksanakan lelang proyek Jalan Candi-Prasung, yaitu MUHAMAD BAYU SETOKHARISMA W beserta 4 (empat) orang anggota, membicarakan sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO dengan kesepakatan hasil sanggahan ditolak, kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitdPeMsqydAvy9W1ilIHJ4aC0vZpBCRDPJMItGXh0DuYY9decsOC7H0JUVNCu_8kxNi81M0xla_OzqKPUW1JpMAU_2LixP2alr4I3pD-tKjeGwEYDae1XjS2-r9NLpP1IjZtnLiH6qUN4/s640/3.jpeg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO juga mempertemukan Terdakwa IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO dikantornya untuk tidak melanjutkan sanggahannya dan akhirnya disepakati, sehingga Terdakwa IBNU GOPUR ditunjuk sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.467.956.198,70 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen).<br /><br />Selain itu, Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI juga ingin mendapatkan paket pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui YUGO ADHI PRABOWO Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo di Boncafe ITC Surabaya untuk konsultasi paket lelang pekerjaan lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /><br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /><br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br />1. Peningkatan Jalan Kenda|cabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646i723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj98ieAC4GdHgjfa_rgxS4j1AydDBulmKZJmKKotdXH4lP-d_VFgoLh1B2zqH_qquEqnit-KnIzuL7-JNqYeWhpRxuz_2I9qQN5N6L_BVb9QvdPeUU3NF4Jg5U9G7FevPEbEpi3KlpZa10/s640/8.jpg" width="640" /></div> 3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait :<br /><br />1. Pada awal Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR meminta M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pokja. Selanjutnya M. TOTOK SUMEDI menghubungi YUGO ADHI PRABOWO untuk datang ke kantornya di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan). Kemudian M. TOTOK SUMEDI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada YUGO ADHI PRABOWO untuk disampaikan kepada Tim Pokja M. BAYU SITOKHARISMA.<br /><br />2. Pada bulan September 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi SANADJIHITU SANGADJI untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis,  Kabupaten Mojokerto. Kemudian Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) untuk diberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati.<br /><br /><br />3. Pada awal Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit,   Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, datang dan bertemu dengan Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN membicarakan pekerjaan proyek. Setelah itu, Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada JUDI TETRAHASTOTO.<br /><br />Kemudian sekitar tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi Terdakwa IBNU GOPUR meminta uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan proyek Peningkatan Jalan Candi Prasung, selanjutnya Terdakwa IBNU GOPUR menyuruh staffnya SITI NUR FlNDIYAH untuk menyerahkan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA.<br /><br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihakpihak terkait:<br /><br />4. Pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di De Reson Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto Terdakwa IBNU GOPUR kembali memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dari jumlah uang itu, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada T|m Pokja MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, dan sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tum Pokja Pekerjaan Wisma Atlit FUAD ABDILLAH, sedangkan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />5. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari Terdakwa IBNU GOPUR bemama dengan M. TOTOK SUMEDI menemui YANUAR SANTOSA bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo, kemudian Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANUAR SANTOSA.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_MjxJXq390HVB2qkdz3YPCpCbv1NYR9JB_pWU2MqQWC_4jK-DUulZTESv4IWdGMogUvieaBTmJWddqVT-BUiYQlqnuGqPiY965sAQ4KYJeMmCW7cnH3FpDQhvt-7NOZOUH8zW-8GMSWI/s1600/7.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_MjxJXq390HVB2qkdz3YPCpCbv1NYR9JB_pWU2MqQWC_4jK-DUulZTESv4IWdGMogUvieaBTmJWddqVT-BUiYQlqnuGqPiY965sAQ4KYJeMmCW7cnH3FpDQhvt-7NOZOUH8zW-8GMSWI/s640/7.jpeg" width="640" /></a></div> 6. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK memberikan uang seluruhnya sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada SUNARTI SETYANINGSIH bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo yang terdiri dari uang Terdakwa IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />7. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB M. TOTOK SUMEDI menemui JUDI TETRAHASTOTO di kantor Dinas PUBMSDA memberikan uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /><br />8. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN menemui Bupati SAIFUL ILAH di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,<br /><br />2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".<br /><br />Perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Rp190 Juta Mengalir Dari Terdakwa Ibnu Gofur Ke ULP Sidoarjo

BERITA KORUPSI .CO – Uang haram dari Terdakwa Ibu Gofur dan Terdakwa Totok Sumedi ternyata tidak hanya ke Siful Ilah selaku Bupati ...

»

Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung Akanakah Jadi Tersangka Korupsi?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="500" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwF-qnLaEadoK7mRRPrJZy1fDCxdILFnfBN-LRMVJSVPNHW3SfLtSN6oy6T2RKEQcrv8S8vQpenEYrzFM7Iy7czExXrPf4ICbXYbXa2JWhUSCDS2xekkIiEOjdk3CuXhnpDhrD_1qgDjE/s1600/Supriyono+6.jpg" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 yaitu Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim (saat ini juga sebagai wakil Ketua DPRD) serta sejumlah anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 mungkin tak bisa tidur nyeyak, bukan karena pandemi Virus Corona Cocivid-19 melainkan karena namanya disebut-sebut dalam perkara Korupsi Suap Pengesahan APBD Kab. Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, APBD TA 2016, APBD TA 2017 dan APBD TA 2018 sebesar Rp3.6 milliar dengan terdakwa Supriyno selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 dan anggota DPRD terpilih periode 2019 – 2024</div> <br /> Apakah Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim serta 21 orang anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 - 2019 akan jadi tersangka untuk menyusul terdakwa Supriyono yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya?<br /> <br /> Kasus inipun tak jauh beda dengan kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang menyeret 42 dari 45 anggota DPRD, Wali Kota, Sekda dan Kepala Dinas PUPR Kota Malang yang saat ini sebagai terpidana. <br /> <br /> Dalam kasus ini, penerimaan uang sebesar Rp6.5 miliar oleh DPRD Kota Malang dari Pemeintah Kota Malang adalah untuk pengesahan APBD TA 2015, penerimaan uang THR (tunjangan hari raya) dan pembahasan proyek pembangunan tempat pembuagan sampah (TPA). Dan uang itupun dibagi-bagikan ke seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang jumlahnya sesuai dengan jabatan.<br /> <br /> Sementara dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019,  Supriyono juga disebutkan dalam surat dakwaan JPU KPK, bahwa terdakwa Supriyono bersama-sama dengan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Tulungagung meminta sejumlah uang kepada anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daeraah) yaitu Sudigdo dan Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD untuk pengesahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang disebut uang ketok palu<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje4rT2toJGJYuRwr7jB8mk7I4jLXugXCqoGtp9V9x5ffZv5xxxAzm6589ZSMsEK6kXSKBP-Q558PoAbV7U3BIs1Eb0LlVqBRH4wK5l7c4OrBojyn-1SxxQvqLJ-BU0yb9x6C-D1bTgji0/s640/Supriyono+4.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Ternyata Ke- 4 Pimpinan legislator ini tidak hanya meminta uang ketok palu, tapi ada juga yang namanya uang ketok palu Khusus untuk jatah Banggar untuk setiap pengesahan APBD sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang disepakati dengan pembagian, untuk Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD sebesar 25 juta rupiah, dan 3 orang Wakil Ketua  masing-masing sejumlah 20 juta rupiah serta 21 orang anggota Banggar yang masing-masing senilai 5 juta rupiah</div> <br /> Dari Kedua kasus ini menjadi pertanyaan. Apakah pemberian uang oleh pihak eksekutif terhadap legislatif setiap pembahasan APBD hanya ada di DPRD Kota Malang dan Kabupaten Tuungagung atau terjadi juga di berbagai Kabupaten Kota di Indonesia ? Atau karena memang nasib baik yang masih berpihak sehingga tak sampai ke “telinga” lembaga super body di Jakarta ?<br /> <br /> Selain itu, kasus Korupsi suap Ketua DPRD Tulungagung inipun bisa jadi akan menyeret beberapa pejaba lainnya diantaranya Sudigdo, Hendry Setiwan, Yamani dan Budi Fatahillah Mansyur <br /> <br /> Sebab nama-nama tersebut berperan dalam pemberian uang ketok palu. Dan dalam surat dakwaan JPU KPKpun disebutkan, bahwa untuk teknis pemberian uang ketok palu, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD), Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Dan bisa juga akan menyeret sejumlah guru SMP di Kabuppaten Tulungagung diantaranya Matyani, Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendy Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /> <br /> Sebab dalam surat dakwaan JPU KPK menyebutkan, selain permintaan uang untuk pengesahan APBD, terdakwa Supriyono juga menerima uang dari hasil jual beli jabatan dilingkungan Dinas Pendidikan terkait pengangkatan Suharno sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Namun kini Suharno sudah dipanggil menghadap sang Ilahi pada tahun lalu.<br /> <br /> Tahun 2013, Matyani selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa Supriyono, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi Kepala Sekolah dan meminta sejumlah uang diantaranya Suparlan Rp55 juta , Kardiyanto Rp55.000.000, Syamsuri Rp50.000.000, Sri Wahyuni Rp100.000.000, Efendy Sumaini Rp40.000.000, Nanang Supriyanto Rp40.000.000 dan Tarmuji Rp55.000.000<br /> <br /> Kasus yang menyeret terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung ini bermula pada Juni 2018, saat lembaga anti rasuah melakukan tangkap tangan terhadap Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung, Sutrisno (kepala Dinas PUPR), Susilo Prabowo alias Embun (Pengusaha kontraktor) dan Agung Prayitno (orang kepercayaan Syahri Mulyo) dan ke- 4 orang (Syahri Mulyo, Sutrisno, Susilo Prabowo alias Embun dan Agung Prayitno) ini sudah berstaus terpidana.<br /> <br /> Dari fakta persidangan baik dakwaan maupun tuntutan JPU KPK saat Syahri Mulyo diadili terungkap, bahwa total uang suap yang diterima terpidana Syahri Mulyo sejak tahun 2014 – 2018 adalah sebesar Rp138 milliar.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWq66tEO_Q-5PHE_VmTNf8RoFkLPKZV66IzxgtNX6W3BAx7ww62ffnpQotigz9cPFwhXClBXoO8PuKTf9X-eT4wgnPn9bRRHHq-cyWsKUfkZngaynVf-r5FPkOr9Sz7RjfnPpkGbKOtGc/s640/Supriyono+..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Uang suap yang diterima terpidana Syahri Mulyo adalah sebagi fee proyek APBD Kab. Tulungagung dari beberapa Kontraktor dan Asosiasi Konstruksi yaitu, dari Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Tulungagung, dari Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia) melalui Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagangung</div> <br /> Selain itu, uang haram mengalir juga ke Pejabat Kabupaten Tulungagung sesuai pengakuan Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PUPPRR) Kab. Tulungagung  dintaranya ke Indra Fauzi (Sekda), Hendry Setiyawan (Kepala BPAKD), Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim), Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,  Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI), Kajari melalui Kasi Intel, Kapolres melalui Kasat Reskrim, LSM dan Wartawan <br /> <br /> Sehingga dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat membacakan putusan (Vonis) terhadap Syahri Mulyo mengatakan, bahwa ada uang sebesar Rp41 milliar yang mengalir ke pihak-pihak lain dan dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi<br /> <br /> Kemudian JPU KPK Dodi Sukmono kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar yang mengalir ke pihak-pihak lain dapat dilakukan penuntutan, karena dalam fakta persidangan terungkap beberapa nama pejabat yang turut menikmati uang “haram” yang berasal dari fee proyek APBD sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan yang didapatkan beberapa kontraktor di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018.<br /> <br /> “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu milliar rupiah (Rp41 M) kepihak lain dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019.<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan KPK akan melukan penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?. JPU KPK Dodi mengatakan, KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan<br /> <br /> “Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrQkIlTydHHV2r6i12KksbCUC6Dd92R3MoPib-hsCcpBs9cN2-gxGUnxhRgpS86l_OYyjqBP-GzATmZyUMC8qXOWFmel7G-_5dhRUPh8TKquJtgRxKA-NtxuuMz_DUxwF5n8RppCH0NBU/s640/Supriyono+2.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sebelum KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka, sempat beredar kabar di masyarakat maupun di lingkungan Pejabat Kabupaten Tulungagung yang mengatakan, bahwa KPK takan melakukan pengembangan kasus Syahri Mulyo karena ada jaminan dari salah seorang anggota Komisi III DPR RI F-PDIP. Namun hal itu dibantah sang legislator yang berkantor di gedung Senayan Jakarta saat dikonfirmasi beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler.</div> <br /> Kata orang “kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tulungagung inipun hilang seketika setelah penyididik KPK menjebloskan Supriyono ke Penjara di gedung merah putih milik KPK di Jalan Kuningan, Jakarta pada tanggal 7 November 2019.<br /> <br /> Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Supriyono mengatakan, bahwa terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD, meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendry Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015 (2016, 2017 dan APBD 2018)<br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Sehingga JPU KPK menjerat perbuatan terdakwa Supriyono adalah pidana Korupsi dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 12 huruf a (atau 11 dan Pasal 12 huruf B) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4U4P-19BElPhtn2aeBVUNIQOFzgv65hRFNm2OfU6AibYzaKA5QOECI7jusbMfDjcpcIMte8XDXJsYzGTD8dU0eGc1flFooty9KtnQJhHGgUObVOmkf8iaoU4Y-zEymh0MQKhMzAcMHx0/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPRD dan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung bersama-sama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto secara bertahap menerima sejumlah uang dari Syahri Mulyo melalui Hendry Setiawan yaitu:</div> <br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">a. Pengesahan APBD Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2015.</span></b></span><br /> <br /> Pada bulan September 2014 Terdakwa bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2015 dengan TAPD. Dalam pembahasan anggaran tersebut terjadi deadlock sehingga Terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo selaku perwakilan TAPD di Hotel Savana, Kota Malang untuk membahas RAPBD TA 2015.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, terdakwa Supriyono bersama pimpinan Banggar lainnya yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto kembali melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD yakni Sudigdo dan Hendy Setiawan di Tulungagung yang menghasilkan kesepakatan, bahwa untuk memperlancar pengesahan APBD TA 2015,  pihak eksekutif harus memberikan uang yang diistilahkan dengan uang ketok palu.<br /> <br /> Masih pada bulan September 2014, Terdakwa menemui Hendy Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendy Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendy Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendy Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015.<br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya dan TAPD membahas RAPBD TA 2015, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2015.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada sekira bulan November 2014.  Kemudian Sutrisno melalui Sukraji menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Pada tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2015 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua Banggar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada tanggal 29 November 2014, dilaksanakan rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang mengesahkan RAPBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD TA 2015. Dalam rapat ini, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Fraksi agar jangan keras-keras dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT85TPENVvRcwe54vl0d9Is-P29S-koH4OczTvCQrbW0fXtkIyWPd4wK4nO3Oh_ZqYW6mynvmcoHo5JnhjCxrFQwpQhXY-y6tXihTLCirtsDwsq1fQTl5rNPhQBNQ7xWBNpeGMF09LxoM/s640/Dewan.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Menindak lanjuti kesepakatan sebelumnya, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hnedry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo</div> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>b. Pengesahan APBD TA 2016.</b></span></span><br /> <br /> Pada bulan September 2015, terdakwa Supriyon bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2016 dengan TAPD. Untuk memperlancar pembahasan RAPBD tersebut, terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan setengah kamar antara Terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo. Selanjutnya Terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan untuk meminta uang ketok palu seperti tahun sebelumnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu  miliar rupiah).<br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah hanggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam  Kambali, Hendry Setiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya bersama TAPD membahas RAPBD TA 2016, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2016.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2016, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisnoo selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2015, Sutrisno melalui Sukarji  menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di 'lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Masih tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2016 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="339" data-original-width="640" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinF-Ezxr5YB1uOf5VOzz-wKIYfzjdgx9segDkS33V3ZITZAabfovxuGEdVKTtWnMuY9dzeps5OMxlEKMm0zxnJrcfg2HvYXNmecgMB8-fhbkJHvTneG8-z4e7qY3t-PN1xcSj-dR3zUeM/s640/Amaning..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada tanggal 30 November 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 Tentang APBD TA 2016.</div> <br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">c. Pengesahan APBD TA 2017.</span></b></span><br /> <br /> Pada sekira Bulan September 2016, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2017 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2017, harus memberikan uang ketok palu kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, HendrySetiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syaahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian tim Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2017, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2017.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2017, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Sutrisno melalui Sukarji menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Muyol<br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2016, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2017 dari Syahri Mulyo melalui Imam Kambali dengan perincian untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada tanggal 25 November 2016, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs6uE-17immig-awA7QlsAg_x-t2gQkCeP5hxTFhILwFEqXcujrV3BoWWxXL642YKLwMgSjkuEqv6NQtmToGjBQxDUSWBCmvxOJJfvSS6NnRc9UkykyFU52aSaY3IJbJvjhq_S7VnZ0Dk/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></b></span></div> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b> d. Pengesahan APBD TA 2018. </b></span></span><br /> <br /> Pada Bulan September 2017, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2018 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Terdakwa menemui Hendry Setiwan menyampaikan bahwa untuk memperlancar APBD TA 2018 harus memberikan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa.<br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, Terdakwa dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiwan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Menindaklanjuti pemintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiwan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2018, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2018.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2018. Hendry Setiwan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017, Sutrisno melalui Skarji menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiwan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Atas penerimaan uang itu, selanjutnya Hendry Setiwan melaporkan kepada Syahri Mulyo terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2017, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2018 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000  (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim  masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000  (lima juta rupiah).<br /> <br /> Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu diatas, maka dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2018<br /> <br /> Pada sekira bulan Juni 2018, Hendry Setiwan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Budi Fatahillah Mansyur di kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya atas perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada ajudan Terdakwa. Sedangkan kekuranganya sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena Syahri Mulyo tertangkap tangan oleh KPK.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWq66tEO_Q-5PHE_VmTNf8RoFkLPKZV66IzxgtNX6W3BAx7ww62ffnpQotigz9cPFwhXClBXoO8PuKTf9X-eT4wgnPn9bRRHHq-cyWsKUfkZngaynVf-r5FPkOr9Sz7RjfnPpkGbKOtGc/s640/Supriyono+..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiwan yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumtah tersebut.<br /> <br /> Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK Mufti Nur Irawan<br /> <br /> Kemudian JPU KPK Mufti Nur Irawan menguraikan perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang selain uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungaguung.<br /> <br /> JPU KPK Mufti Nur Irawan mengatakan, bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, dengan perincian ;<br /> <br /> “Menerima dari Matyani sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari Sutrisno melalui Sukarji sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dari Suharno sejumlah Rp100.000.000 (seratus ratusjuta rupiah)” ungkap JPU KPK ini<br /> <br /> Penerimaan uang oleh terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2013, Terdakwa dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171 .407/1 02/011/2013 tanggal  28 Maret 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2014, Terdakwa dilantik kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 – 2019<br /> <br /> Pada tahun 2012, Syahri Mulyo yang sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung membuat komitmen dengan Terdakwa, jika Syahri Mulyo terpilih menjadi Bupati, maka Terdakwa akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan anggaran, promosi dan mutasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2013, setelah Syahri Mulyo dilantik menjadi Bupati Tulungagung, Terdakwa meminta Syahri Mulyo mengangkat Suharno yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Setelah Suharno menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Terdakwa mengontrol kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang salah satunya adalah pengisian jabatan Kepala Sekolah.<br /> <br /> Masih di tahun 2013, Matyani selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah diantaranya Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendy Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /> <br /> Selanjutnya terhadap calon kepala sekolah tersebut diminta memberikan uang dengan perincian sebagai berikut:<br /> 1. S Suparlan sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> 2. Kardiyanto sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> 3. Syamsuri sejumlah Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).<br /> 4. Sri Wahyuni sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah).<br /> 5. Efendy Sumaini sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> 6. Nanang Supriyanto sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> 7. Tarmuji sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> “Kemudian pada sekira tahun 2013, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, uang sebesar Rp250.000.000 sedangkan sisanya dibawa oleh Matyani,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Selanjutnya bertempat di Karaoke Dinasty Tulungagung, Terdakwa Supriyono melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan Matyani, Suparlan, Kardiyanto, Haryo Dewanto dan Stamsuri. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Supriyono berkomitmen akan membantu seluruh Kepala Sekolah yang hadir.<br /> <br /> Antara tahun 2014 – 2015, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa juga menerima uang dari Suharno selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari fee proyek pada Dinas Pendidikan.<br /> <br /> Pada sekira tahun 2014 - 2018 Terdakwa juga menerima uang di rumahnya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR melalui Sukarji selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung secara bertahap yang seluruh sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari para penyedia barangaasa yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR yaitu:<br /> <br /> 1. Pada sekira tahun 2014, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 2. Pada sekira tahun 2015, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 3. Pada sekira tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 4. Pada sekira tahun 2017 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 5. Pada sekira tahun 2018. menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).<br /> <br /> Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Padahal penerimaan itu tidak ada atas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuiungagung sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :<br /> <br /> a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak meiakukan korupsi. kolusi dan nepotisme.<br /> <br /> b. Pasal 5 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara rang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi. keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen) </div>

News Tipikor Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung Akanakah Jadi Tersangka Korupsi?

BERITA KORUPSI .CO – Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 yaitu Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim...

»