Ratusan Pejabat Di Kab. Bangkalan “Bisa Jadi Tersangka” Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="552" data-original-width="845" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVVaytDVpKV8Q5DIDliCO6JL89vWu83BCAsoffPn4Fn6QnVakHkLUFq_A5CCLlD3dlmEkBz61mJsdbeWhoaeU-2vwDAFjv9-zURr7vI7iKqV4AXSmGFJ7WBrryZkWOhe62-6Yrzoz800o/s640/Kejari+Bangkalan+..jpeg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZC8IPbFaHxlsnpKManOefA7oPkda0gXv84dLiWBt6AViOWbcaC1g1ii_IvUESr4vNpZ8Tn_pqRS1IxkPPI9BXEIsL4C3UMdMUWKmUu_utAoIo7dGYVHNuyXSgADxIiQXd2LSZdIwuhjY/s640/IMG20200324150334+%25281%2529.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">  <span style="font-size: large;"><u><b>Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal : </b></u></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">"Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan, karena sejak awal cacat prosedur dan cacat hukum"</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Ratusan pejabat daerah Kabupaten Bangkalan mulai dari Kepala Desa (Kades), Camat, Kepala Dinas, DPRD hingga Bupati “bisa jadi tersangka” dalam perkara kasus Korupsi dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanunan) perwakilan Jawa Timur<br /><br />Sementara saat ini, masih Dua terdakwa yang sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa Mulyanto Dahlan, S.H., M.H sebagai Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan). Keduanya sedang menunggu surat tuntutan dari JPU Kejari Bangkalan yang rencananya akan dibacakan Dua pekan yang datang. <br /><br />“Kalau dilihat dari prosesnya sampai ke pertanggungjawaban, proses dari penyusunan APBD dulu sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut tentunya turut bertanggung jawab termasuk Bupati,” kata Iqbal</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwAizMRbGlmcQLaHYYb6H7PcjNcPIhhLOuVE1mjyvWKXNK52eHg-Fvf9WuKNATdqhT7-0mlEliuBzfyXHznI008Ifl6mceWtY0GCOtVD_KwLLe21RWOT9nVjShYEz_UhwPjxey1-TGauI/s640/x.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (mantan Bupati Bangkalan) dan Bupati Bangkalan,  R. KH. Abd. Latif Amin Imron</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Bahkan saat ditanya lebih lanjut, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, Tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Kepala Desa selaku penerima turut bisa jadi tersangka?. <br /><br />Dengan tegas, Iqbal selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangkalan mejawab, semua termasuk Bupati.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan. Karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Untuk masalah pengembangan dan tersangka baru, saya jawab kemungkinan ada,” jawab  Iqbal dengan tegas.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Jika benar apa yang dijelaskan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ini terkait semua pihak-pihak yang ada di dalam proses penganggaran dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 turut bertanggung jawab dan semua bisa masuk (“penjara”), bisa jadi sekitar 300 pejabat daerah di Kabupaten Bangkalan akan jadi tersangka, dan mungkin kasus ini untuk yang pertama kalinya ada di Jawa Timur bahkan di Indonesia<br /><br />Ratusan pejabat Daerah Kabuaten Bangkalan yang diduga terlibat dalam penganggaran dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427, yaitu sebanyak 273 Kepala Desa selaku penerima Kambing Etawa, 18 Camat, Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dimana Sekda sebagai Ketua TAPD selaku pengusung anggaran untuk di bahas  bersama di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Bangkan sebagai R-APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sekaligus menjadi APBD Kabupaten Bangkalan TA 2017, Tim Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan dimana Ketua Banggar adalah Imron Rosyadi sekaligus Ketua DPRD Kab. Bangkalan bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang salah satunya adalah R. KH Abd. Latif Amin Imron yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 serta beberapa anggota Banggar dan R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku Bupati sekaligus penanggung jawab APBD Pemerintah Daerah (Pemada) Kabupaten Bangkalan termasuk Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dan Roby Henryawan, S.E yang dianggap punya peran penting </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="540" data-original-width="535" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg42xkQwaDJOu6Fs21S5OFtPwe5HG9_mgw1zbcg3W709T6olf5ua2CoUvYr4fPubHTlF5oCDAQtYY9sQNDWvHchVRYI3kV8rsMelc3o4akVWty_xIL9GsvOxUbixo3L5AgjHJkeHkQP3Xw/s640/1..jpg" width="634" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sebab dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017. <br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan <br /><br />Selain itu, juga tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan sejak awal dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan yang kemudian diserahkan ke Gubernur untuk di evaluasi sebelum disahkan menjadi ABPD<br /><br />Penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se- kabupaten Bangkalan barulah dibahas di Banggar seletalah adanya persetujuan dari Gubernur Jawa Timur saat melakukan evaluasi RAPBD (Rancancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah dana untuk pembelian Kambing Etawa betina teralokasi TA 2017 Bupati Momon (R. KH. Makmun Ibnu Fuad, SE) menerbitkan SK (Surat Keputusan) Nomor. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Hal ini berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan yang hadiri R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (Bupati), Hadi Wiyono (penyedia Kambing Etawa), Roby Henryawan, S.E, Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-Qq28ribQMXgnzgBLbUfdUPBlZWZlGhgsOnZV67ypvemBMQai4_11mbeG4aTf3kc4Bo6bH-4NALy0moF9BXePNxHTM-vMeBk03f-Djrjj0_atPJ_BRUx0rlQCHIIYVJqDQxK9EGZvFs/s640/Bangkalan..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan pula, bahwa pembelian Kambing Etawa tanpa adanya kontrak antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang (Hadi Wiyono), dan tidak adanya spesifikasi Kambing Etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, serta tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap Kambing Etawa yang dikirim oleh Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang <br /><br />Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah Kambing Etawa yang dikirim oleh Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 5 ekor Kambing Etawa yang terdiri dari 4 (Empat) ekor Kambing Etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor Kambing Etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian Kambing Etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Kejari Bangkalan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan Khsusuny, dan Indonesia pada umumnya untuk penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi, atau akan terjadi “memilih untuk ditebang???”.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dan apa yang disampaikan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ini adalah berdasarkan fakta persidangan, serta keterangan dari kedua terdakwa (Samsul Arifin dan Mulyanto Dahlan) kepada Majelis Hakim dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa melalui sidang Teleconference pada Jumat, 3 Maret 2020.<br /><br />Sidang Teleconference ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan agar tidak semakin merebaknya penyebaran Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang masih mengkhawatirkan.<br /><br />Dalam sidang Teleconference, dimana kedua terdakwa (Samsul Arifin dan Mulyanto Dahlan) berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kab. Bangkalan, sementara Tim JPU Kejari Bangkalan dan Tim Penasehat Hukum kedua Terdakwa, yaitu Syamsul Ma’arif dkk Khususnya Majelis Hakim yang diketuai Eddy Soeprayitno, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Bagus Handoko, SH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R, SH., MH berada di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjvUZbcpgFhmleDwx4fu99_-kafbz6lk99ZKZg1y3y-UH6i3hwTWYoneU41wa63CBhNBEhYGhyphenhyphennsgFNSQqf2W60N94ud7crGJxnsSLpDM4iSx0N_DQIZY0-pqk_Cee23XxnAEYDCXt3I0/s640/IMG20200324150357.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para Kepala Desa</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">  Kepada Majelis Hakim, terdakwa Samsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan mengatakan, bahwa pembahasan anggaran dibahas di Tim Banggar setelah ada persetujuan dari Gubernur Jawa Timur<br /><br />“Dibahas di Tim Banggar setelah ada persetujuan dari Gubernur” kata terdakwa<br /><br />Sementara terdakwa Mulyanto Dahlan selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan) mengatakan, bahwa dirinya mengetahui adanya program bagi-bagi Kambing Etawa di 273 Desa se-Kabupaten Bangkalan, setelah ada pendistribusian Kambing Etawa<br /><br />Selain itu, terdakwa mengakui bahwa program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes adalah instruksi Bupati yang disampaikan di Pendopo Kabupaten Bangkalan yang dihadiri oleh para Kepala Desa.<br /><br />“Saya tidak tahu. Saya tau setelah ada pendsitribusian Kambing Etawa. Instruksi Bupati, disampaikan di Pendopo,” kata terdakwa.<br /><br />Sementara keterangan mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dalam persidangan yang berlangsung pada pada Jumat, 27 Maret 2020 kepada Majelis Hakim mengatakan, menandatangani SK namun lupa apa isinya. Alasannya karena dokuemnnya banyak<br /><br />“Saya tidak ingat, saya mendatangani tapi saya lupa tentang apa karena banyak dokumen,” kata R. KH. Makmun Ibnu Fuad<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcjyjDXfZxpJgnRxyYEYxXmhXIasl_mErdsGMsoGcQX67vcvOqXFr9bd9TaNJeoXeSVm2ySCMvb4kDisz11_uuULdggvx4Xq3A7fLEn3XZXwRZ8krRhFbOVgJ54qoJaZkrNpYZBtcxr8/s640/IMG20200324150334.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para Kepala Desa</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03<br /><br />Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /><br />Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan.   </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3.753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Mzhk Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOyZP9UfcUJiIK7sgGHXbWM4zyIe5PZBheGkp9wPk3ZqnzL5RDIoFoOlsy-TFEWf2shtnUl49nM7WPP3b29HA5kMgMkW-h-8zzQZBWgkk0QIEorU9ABToms_UyhimAENoCfWTt_vH1138/s640/IMG20200302143031.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para Kepala Desa</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian ] (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari APBD dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalan<br /><br />Sehingga hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /><br />Juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwcGyvIuBldhV9pNrGu8AWohQek7VYRVxOEo5xM_hRPKTIxLNhOw3e50Ms7CHL0xLWPkHFDZmSCgZyBQWIyq9bCRA4nzXpc6S7o8BkW3LPQQNQTtFk444ISSPR35on774NVU4KPKFD91A/s640/IMG20200317143505.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Maka dengan dasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan Surat Pengantar dari Camat, Surat Permohonan dari Kepala Des, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017, Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000 dibuat rangkap 3 (tiga), Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa, Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan, Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART, SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa, Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan   </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memverifikasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjInxElKRXvtVggG2SYA_RBCrzvqqOm0csHmnjVkxLOSKhAulobucwiGth6_4Yx-7dtxSQlFywR7ej0NvZaxhQPM2Qez6uJ_7aDHWJSgOCMs2w-kJ5Cf3JvNWmgEPUpw7JN35oOr6quZ2Y/s640/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. <br /><br />Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan tersebut kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) <br /><br />Dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh32cS4nuVBQy6ssB6qHfILXPWeihlwCeZCTFcCD1dHzfgY6iKyaBKkL-zWXwNPMTniRtFYaoYNJ2i4kMqnAXXJry_1FxuK-389w49mXx2BpMJEHMe9BQOsLSdtEE-MCGS_lmS1nrLQrdc/s640/IMG20200302141346.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03.02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang <br /><br />Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvLzl0DPwi0vJcWdTDs8vjNd6cSQEPDmJ3mhhlthqZU3SAmbfrPUq3BfX55N2xvl_hn4jIwaN_vhHASl36gyEisqw0GRsFsfpRJa8Nocu46-7oe3wtT4JDkkv6huFzVK3aOUP4uEt_aAg/s640/c..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730; melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasar adanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.Hsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Ratusan Pejabat Di Kab. Bangkalan “Bisa Jadi Tersangka” Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa

  Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal :  "Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan, karena...

»

Pertamakali Di Jatim, Kejari Bangkalan Menghadirkan Kepala Daerah Aktif Ke Persidangan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB8tFRoxEboEDChHHP2fFXMUrLPBog9j7cOV0wfUF1dH5bWuMTncZvNlqj5KB_iYJvqcgKHvTFWq74s0YYmEDBLt-2bBjWG3aI-yJtuR-oFS7uxdhuqPgEEsb30jPGXqDFaK_313hOsRU/s1600/IMG202003271316461.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1516" data-original-width="1149" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB8tFRoxEboEDChHHP2fFXMUrLPBog9j7cOV0wfUF1dH5bWuMTncZvNlqj5KB_iYJvqcgKHvTFWq74s0YYmEDBLt-2bBjWG3aI-yJtuR-oFS7uxdhuqPgEEsb30jPGXqDFaK_313hOsRU/s400/IMG202003271316461.jpg" width="303" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Bupati Bangkalan, R. KH. Abd. Latif Amin Imron</span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Menghadirkan Kepala Daerah yang masih aktif ke persidangan sebagai saksi baik dalam perkara perdata, pidana umum apalagi kasus perkara Korupsi, bukanlah hal yang gampang.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Mengingat Kepala Daerah (Bupati atau Wali Kota) adalah salah satu dari Forpimda (Forum Pimpinan Kepala Daerah) yang diantaranya termasuk Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri dan lainnya<br /> <br /> Sehingga belum pernah ada satupun Kepala Daerah yang masih aktif dihadirkan oleh JPU sebagai saksi ke persidangan untuk terdakwa dalam perkara Korupsi APBD sejak berdirinya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010<br /> <br /> Jangankan menghadirkan Kepala Daerah yang masih aktif, menghadirkan anggota DPRD  sepertinya sama sulitnya. Hal ini terjadi dalam perkara Korupsi Proyek MERR II C Surabaya  tahun 2012 (proyek pembebasan tanah untuk jalan umum) yang merugikan keuangan negara yang bersumber dari APBD Kota Surabaya  sebesar Rp12 milliar. JPU Kejari Surabaya tak menghadirkan Wali Kota Surabaya sebagai saksi di persidangan untuk menjelaskan penganggaran proyek tersebut.<br /> <br /> Anehnya, yang diseret sebagai terdakwa untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah anggota Satgas yang dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kerugian negara. Walau dalam Pepres dan Peraturan lainnya menyebutkan bahwa Panitai Pembebasan Tanah (P2T) adalah pejabat yang bertanggungjawab terkait pembebasan tanah.<br /> <br /> Selain itu, di tahun ini juga terjadi dalam perkara Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Kota Surabaya tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 milliar yang menyeret 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 sebagai terdakwa.<br /> <br /> Dalam kasus ini, jangankan mengahdirkan Wali Kota, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya juga tak dapat menghadirkan Armuji selaku Ketua DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini sebagai anggota DPRD Jatim juga calon Wali Kota Surabaya. Padahal, keterangan Armuji ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).<br /> Pertanyaannya adalah, pakah karena pejabat yang membuat hukum sehingga hukum lebih taat  pada pejabat? Atau pejabat taat pada hukum sebagai negara hukum?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bila hukum lebih taat pada pejabat, mengapa Budiono selaku Wakil Presiden RI hadir sebagai saksi di persidangan dalam perkara Korupsi Bank Century pada tanggal 9 Mei 2014?<br /> <br /> Pada Jumat, 27 Maret 2020, sejarah barupun terukir di Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan sebagai satu-satunya Kejaksaan Negeri di Jawa Timur yang dapat menghadirkan Bupati (aktif) sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk terdakwa dalam perkara Korupsi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzyBL7uvV5WB-d8oeD3Q24H1aLrAz39ikMdnvczfdx4l0Gnp1y_OL6UN6BJl8iygKGCvX_GOs8kZ2n3gBpiBcxJ2RjwPQffw_8xAmrUk-zi-6wKphu9T56eJ4cAF_SRrfQr4xUMLCqAh0/s640/1....jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kehadiran R. KH. Abd. Latif Amin Imron yang saat ini mejabat Bupati Bangkalan sejak September 2018 memang bukan kapasitas sebagai Bupati, melainkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014 – 2018, sementara jabatan Bupati saat itu dijabat oleh saudaranya sendiri, yakni R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon. Dan Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Bangkalan adalah Imron Rosyadi.<br /> <br /> Selain menghadirkan Bupati Bangkalan, R. KH. Abd. Latif Amin Imron, JPU juga sekaligus  menghadirkan mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD Bangkalan, yaitu R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dan Dan Imron Rosyadi.<br /> <br /> Kehadiran ketiga orang penting di Kabupaten Bangkalan ini di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur adalah sebagai saksi untuk 2 terdakwa yaitu  Ir. Syamsul Arifin, MM (Kepala BPPKAD Kabupaten Bangkalan), dan terdakwa Mulyanto Dahlan, S.H., M.H (Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan) dalam kasus perkara Korupsi rakayasa dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanunan) perwakilan Jawa Timur<br /> <br /> Sementara dalam persidangan (Jum’at, 27 Maret 2020), R. KH. Makmun Ibnu Fuad selaku Bupati Bangkalan lebih banyak menjawab lupa. Bahkan SK yang ditandatanganinyapun lupa tentang apa isinya. Alasannya karena dokuemnnya banyak<br /> <br /> “Saya tidak ingat, saya mendatangani tapi saya lupa tentang apa karena banyak dokumen,” kata R. KH. Makmun Ibnu Fuad<br /> <br /> Sebelumnya, pada Jum’at, 24 Januari 2020, Majelis Hakim memerintahkan JPU dalam persidangan supaya menghadirkan mantan Bupati dan Bupati sebagi saksi.<br /> <br /> “Kita akan melaksanakannya, dan dalam BAP ada. Kalau mantan Bupatinya namanya Ibnu Fuad, panggilannya Momon (R. KH. Makmun Ibnu Fuad). Kalau Bupati saat ini Abd. Latif Amin Imron. Ada R-nya karena keturunan Raden (R. KH Abd. Latif Amin Imron),” kata JPU Iqbal yang juga Kasi Pidsus Kejari Bangkalan menjawab pertanyaan beritakorupsi.co pada Jum’at, 24 Januari 2020 <br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017. <br /> <br /> Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="501" data-original-width="800" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAOAap_BReztALmu2UW3CWe7pitLt6weX6mU83prclavCKyxgf2aipQ7QHA3RO7MGZtTEjvKp7qkgAukEVy1teXnsvcLMi9COK49zXEw_pu9TdorGR8y6WpoUp_PpomsM8qVSluvFwS1k/s640/Bupati+Bangkalan.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, juga tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan sejak awal dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan yang kemudian diserahkan ke Gubernur untuk di evaluasi sebelum disahkan menjadi ABPD<br /> <br /> Penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se- kabupaten Bangkalan barulah dibahas di Banggar seletalah adanya persetujuan dari Gubernur Jawa Timur saat melakukan evaluasi RAPBD (Rancancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah dana untuk pembelian Kambing Etawa betina teralokasi TA 2017 Bupati Momon (R. KH. Makmun Ibnu Fuad, SE) menerbitkan SK (Surat Keputusan) Nomor. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan yang hadiri R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (Bupati), Hadi Wiyono (penyedia Kambing Etawa), Roby Henryawan, S.E, Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan pula, bahwa pembelian Kambing Etawa tanpa adanya kontrak antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang (Hadi Wiyono), dan tidak adanya spesifikasi Kambing Etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, serta tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap Kambing Etawa yang dikirim oleh Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="540" data-original-width="535" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE_xTIr2KwMJ7C1v0nFc881Lh9knAViIvRqxdcDNq5fC109vZQOv6isoR6SmTNuEPL22aYtBZ2CxIZNj2yUkVSViTJHLgw1QnAp5-j3lU-_A8rCa0uqlHkTDN80sYbGSeDAOIHSzhmy2s/s640/1..jpg" width="634" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah Kambing Etawa yang dikirim oleh Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 5 ekor Kambing Etawa yang terdiri dari 4 (Empat) ekor Kambing Etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor Kambing Etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /> <br /> Sehingga pendistribusian Kambing Etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /> <br /> Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi. <br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /> <br /> Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03<br /> <br /> Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /> <br /> Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZU49XYhUmTy2yal7-9KAK7G89JnpuoW_9v73Nm_NIEbYHI4280vDWAVHh9fJUIMiBTZxNXpiPgcfK_mpJM9JEYqfrFk1ky0MuSWceSWHsIjRLJMBJOCf9fGrbCM8s1TjhIh6WszrH8-E/s640/Bangkalan..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan. <br /> <br /> Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /> <br /> Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3.753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Mzhk Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /> <br /> Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /> <br /> Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian ] (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /> <br /> Adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari APBD dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjElhGSMMfFbxA-tRejQdRyGgmvdR_kGxcBCSp604HMAyoM2WobhDsstnTKFw5ZxczDAkPVRn5d_koS2O4P0a8SIh5ImInnHWCUp5Px3B6HvVlovlFVBMm2CGNBxgaZ6AiROC5TyLe5i3Q/s640/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /> <br /> Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /> <br /> Juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /> <br /> Maka dengan dasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /> <br /> Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /> <br /> Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan Surat Pengantar dari Camat, Surat Permohonan dari Kepala Des, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017, Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000 dibuat rangkap 3 (tiga), Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa, Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan, Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART, SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa, Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan <br /> <br /> Terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memverifikasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHGRxA8fnCZGf8A7DNKUq_YwHNRko9ncj05AW26VMmIBA9Da7NQbUsSdDgdKgJkJWYQvjjo7Xg0yKBdC4J2Qp3U8xVgfIn9FEFH1RiDtHCKECXkaPnXV9Afc8U1AQoIxR5S-CFAOdqFqQ/s640/c..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. <br /> <br /> Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan tersebut kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) <br /> <br /> Dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /> <br /> Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017<br /> <br /> Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan<br /> <br /> Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017<br /> <br /> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03.02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /> <br /> Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /> <br /> Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFpPYeiOW7ikzem78ruCS_1fnz0gq1zbaPaw6nV6PdBnqhf48P1MOqDYYsXulINO2Ulrfdh-WExMiWfp7bHEG9AHRh_sfiXe3i0M6OmP7oYJ-3z2nkxxTexn__wmIaGPJhH3oUux1jE6g/s640/Kejari+Bangkalan+2.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /> <br /> Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /> <br /> Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730; melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /> <br /> Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasar adanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /> <br /> Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /> <br /> Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /> <br /> Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /> <br /> Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.Hsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Pertamakali Di Jatim, Kejari Bangkalan Menghadirkan Kepala Daerah Aktif Ke Persidangan

Bupati Bangkalan, R. KH. Abd. Latif Amin Imron BERITA KORUPSI .CO – Menghadirkan Kepala Daerah yang masih aktif ke persidangan sebagai s...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Divonis antara 1 hingga 2.10 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="464" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpWSxKPeO-fHlxiOwMWpW7RYlLIp8ZjBYTWp6qsqUBRToODd06Xy-aE_ihnXD4V_isH7UcWTUji5LtK7mDF_Zud73K3CxyHRF0_Wlve0Puz3gk-MOwb8kZEfmWzGPa030eh_8jpMNzW5g/s1600/1..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para terdakwa (lingkaran merah) Foto. Jen/Dok BK</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Siapa pihak-pihak yang “diselamatkan” yang diduga terlibat dalam kasus DAK fee Proyek rehabilitasi sebanyak 64 gedung SDN di Kab. Sampang Tahun 2018 – 2019?# </span></span> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Tiga terdakwa kasus Korupsi suap tangkap tangan (OTT) dengan pidana penjara masing-masing berbeda, antara 1 tahun hingga 2 tahun 10 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. <br /> <br /> Ketiga terdakwa itu adalah Akh. Rojiun Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa Akh. Rojiun juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp952.110.300 subsidair pidana penjara selama 6 bulan.<br /> <br /> Sementara tuntutan dari JPU Kejari Sampang terhadap terdakwa ini adalah dengan pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp952.110.300 subsidair pidana penjara selama 6 bulan.<br /> <br /> Vonis terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang), dan terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan, denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan tuntutan JPU dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidz8IHk8eQwb1WtkwOPB_Jov64GJZZs1liIeAq9dlLBS5bPR1z8w6FDAlb8sRL83unTZNQlu8kFU3EpCCAD3_jmGSswxqZsq9n6NP9GJm6fokEupeilBRxRtWr1IXc-VHTc2ajRm-xf6Q/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Sidang pembacaan surat putusan (Vonis) ini dibacakan oleh Majelis Hakim melalui Sidang Vidio Conference (Vicon) atau Teleconference dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud, SH., MH, sementara Ketiga terdakwa dan JPU berada di Kejari Sampang, Madura, Jawa Timur.<br /> <br /> Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kasus inipun menarik dan menggelitik sekaligus nyata tapi “Aneh”. Dimana Ketiga terdakwa (perkara masing-masing terpisah) ini adalah hasil kegiatan Tangkap Tangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB<br /> <br /> Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Kabupaten Sampang terhadap ketiga terdakwa ini adalah terkait penerimaan fee proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Kemeterian Pendidikan RI untuk rehabilitasi sebanyak 64 gedung SDN se-kabupaten Sampang tahun 2018 dan 2019<br /> <br /> Saat dilakukan penangkapan oleh penyidik Kejari Sampang terhadap terdakwa Akh. Roji’un dan Eddy Wahyudi pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 09.25 WIB, penyidik Kejari Sampang mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp75 juta sesaat setelah terdakwa menerima dari Endang Sri Utami,Spd,SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banyuanyar 2. Uang itu adalah sebahagian dari fee DAK. Kemudian penyidik Kejari Sampang barulah mengamankan terdakwa Edy Purnawan.<br /> <br /> Setelah dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut oleh Kejari Sampang, ternyata uang yang diterima terdakwa bukan hanya Rp75 juta. Penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada Akh. Roji’un, yang kemudian oleh Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima Akh. Rojiun sebesar Rp357.950.000.<br /> <br /> Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah Jupri Riyadi.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdSiG-5y-ApNwhS9C2ROgq5J8TbwLpmt0JUD781z_SauCU2ty84dUPfMt3U4uewzcPqzx9yVrzGDyxe_K5pxMoinEL6DQaVZ00AccYGVh-q35lH2_Whyphenhyphenn9lq5yjoBsVYnhIIpEf6sQDO4/s640/Saksi+adalah+para+Kepala+Sekolah+SDN+Kabupaten+Sampang.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi adalah paraKepala Sekolah SDN di Kab. Sampang</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Total uang yang terkumpul dari 64 Kepala Sekolah SDN se Kabupaten Sampang yang diterima para terdakwa sebagai fee DAK rehabilitasi gedung Sekolah sejak tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Pemerian fee proyek rehabilitasi gedung sekolah inipun diakui oleh beberapa Kepala Sekolah saat dihadirkan sebagai saksi ke persidangan untuk ke- 3 terdakwa.<br /> <br /> Menarik sekaligus menggelitik. Sebab menurut Jaksan, bahwa perbuatan terdakwa bukan menerima uang suap atau gratifikasi sebagaimana dalam pasal 12 huruf e atau pasal 11 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Melainkan menurut Jaksa dalam surat tuntutannya, bahwa perbuatan terdakwa adalah penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> Dalam surat dakwaan, para terdakwa dijerat Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.<br /> <br /> Inilah bedanya penarapan hukum dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan dan KPK saat melakukan Tangkap Tangan atau OTT terhadap tersangka/terdakwa selaku penerima suap. <br /> <br /> KPK menjerat para tersangka/terdakwa kasus Korupsi suap tangkap tangan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf B atau pasal 11. Sementara untuk pemberi suap atau gratifikasi dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan dan mengundang kecurigaan masyarakat adalah, adanya pihak-pihak yang “terselamatkan” yang diduga terlibat dalam kasus ini. Sehingga pihak Kejaksaan Negeri Pamekasanpun enggan berkomentar saat diminta tanggapannya sejak awal.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU menjelaskan, bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada Akh. Roji’un, yang kemudian oleh Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima Akh. Rojiun sebesar Rp357.950.000.<br /> <br /> Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah Jupri Riyadi.<br /> <br /> Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan Mohammad Eddy Wahyudi dan Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihfT_js8I6kAKNAISUhJ9IyoSxhIDt9iWtAUyGVqQQ44VhFguC2KiOrMLc3mnMZ-Ciwohofz3km3eRpSX7fVSTp1h8LKDxapmuqCBjHek4qmIpComLN_Q3vYtrP2FswcO8iKDsvEHg5N8/s640/4.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Perbuatan terdakwa (Edi Purnawan, Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU (dengan terdakwa Edi Purnawan) menjelaskan, bahwa terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur bersama - sama dengan saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi (terdakwa masing-masing dalam berkas perkara terpisah/Splitsing)<br /> <br /> Pada bulan September 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB atau setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di SD Negeri Banyuanyar 2 Kec.Sampang, Kab.Sampang, Kab.Sampang Madura Jawa Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinaak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum,  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SD untuk melakukan rehabilitasi. Dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.<br /> <br /> Dalam Petunjuk Operasional Tersebut dijelaskan, rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat,baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya<br /> <br /> Rehabilitasi ruang kelas tersebut, beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019, yakni SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Sekolah Dasar tahun anggara 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).<br /> <br /> Dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai ketentuan pelaksaannya dibuat dan ditandatangani di dalam perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 117/D2.3/BP2 .O2/VI/RENOVASI/2019 Taggal 27 Juni 2019<br /> <br /> Bantuan renovasi sekolah tersebut dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan langsung masuk ke rekening Sekolah yang mendapatkan Bantuan masing-masing, diantaranya SDN Banyuanyar 2 Sampang, dan pencairan dana bantuan pemerintah tersebut dicairkan secara bertahap sesuai progress pekerjaan ke Rekening SDN Banyuanyar 2 Kec. Sampang Kab. Sampang di Bank BRI Unit Sekar Mulya Sampang dengan Nomor Rekening 712401000021302.<br /> <br /> Saksi Akh. Rojiun setelah mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ajak keruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), Saksi Roji'un sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5.<br /> <br /> Terdakwa Edi Purnawan alia Edi Singo selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5,  karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Akh. Roji’un menelpon saksi Endang Sri Utami, Spd, SD namun tidak diangkat saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena pasti membicarakan masalah fee proyek, akan tetapi pada sore harinya karena saksi Endang Sri Utami, Spd, SD merasa tidak enak kepada saksi Akh. Roji’un, kemudian Saksi Sri Utami, Spd, SD telpon balik kepada saksi Akh. Roji’un, dan benar saksi membahas kewajiban fee sebesar 12,5% yang harus segera Saksi Sri Utami,Spd,SD serahkan kepada saksi Akh.Roji’un </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tP3Y3JJA1f-hOs8MtpyWHQS3XU9RCKKdhJ55Et8LQNCE2_XfX1JMn_xTr-I24InJRz_Di7HxNY7jyj9tzqs5s0n8-eJqyheXEl-cLCLKcXWY3wd8tZBPb0iMPzBUyws87lpnOS0-ON0/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun Saksi Sri Utami, menjawab bahwa uang baru di cairkan sebanyak 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi Akh. Roji’un tetap meminta fee proyek tersebut untuk segera diserahkan paling tidak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Kantor Disdik.<br /> <br /> Namun Saksi Sri Utami tidak memenuhi permintaan tersebut karena Saksi Sri Utami tidak memegang uang, dan yang memegang adalah bendahara TPRSD, kemudian saksi Akh. Roji’un mengatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang akan mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di sekolah SD Negeri Banyuanyar 2 sampang.<br /> <br /> Saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena merasa tertekan, pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi<br /> <br /> Setelah saksi Akh. Roji’un bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, setelah keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG, saksi Akh. Roji’un bersana-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang, dan ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un bersamansama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut.<br /> <br /> Bahwa perbuatan saksi Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan terdakwa Edi Purnawan tidak sesuai dengan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:168/D2.l/KPA/ REHABILITASI/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitsi Ruang Belajar sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.<br /> <br /> Setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan terdakwa Akh. Roji’un maupun ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saks1 Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018 <br /> <br /> Dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100. Besaran fee berdasarkan infoormasi Kepala Sekolah sebelumnya menyerahkan fee kepada Akh. Roji’un, sedangkan UPTD SDN Pekalongan menolak memberikan fee permintaan Mohammad Eddy Wahyudi. Sedangkkan UPTD SDN 4 Pekalongan mengatakan tidak tahu, yang tahu adalah Kepala Sekolah sebelumnya<br /> <br /> Penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /> <br /> Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /> <br /> Penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Edi Purnawan Als Edi Singo bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuuh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen)<br /> <br /> Dalam dakwaan (Primer) Pasal 2 ayat (1) Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Divonis antara 1 hingga 2.10 Thn Penjara

Para terdakwa (lingkaran merah) Foto. Jen/Dok BK #Siapa pihak-pihak yang “diselamatkan” yang diduga terlibat dalam kasus DAK fee ...

»

Staf UPT Pasar Baru Probolinggo Diadili

<br /> <div class="separator" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1277" data-original-width="1024" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHQGoE17Yh1fStXaIZMQ-ZmNc0q9dizR_ZoVN5RiCmD1Yee0Ufhe58J272E2Lpk69x5W0-pFd__wcj5gLpWqU3qXXAfJw6W5ucxm7wwGs2D1xIJKWkp0udR0cFGv-67tLn8Fppt7EgMqY/s400/ilustrasi....jpg" width="320" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selama 5 Tahun, Terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos diduga Korupsi sebesar Rp118.290.100 atau Rp23 juta/Thn dari hasil Retribusi Pasar, parkir dan MCK Pasar Baru Kota Probolinggo#</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Slamet Riyanto, S.Sos bin Rifa’i, selaku Staf UPT (Unit Pelyanan Terpadu) Pasar Baru Kota Probolinggo diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Retribusi Pasar Baru Kota Probolinggo sejak tahun 2013 – 2017 sebesar Rp118.290.100<br /><br />Terdakwa Slamet Riyanto diadili melalui Sidang Teleconfenrence, dimana terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan) dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) berada di Kejari Kota Probolnggo, sementara Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) maupun Penasehat Hukum terdakwa berada di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan.  <br /><br />Kasus ini menarik sekaligus menggelitik. Sebab jumlah uang yang diduga dinikmati oleh terdakwa selam 5 tahun sejak 2013 hingga 2017 dari hasil retribusi pasar, parkir dan MCK (Kamar mandi/WC) adalah sebesar Rp118.290.100 atau sebesar Rp23.658.020 per tahun. Lalu bagaimana sistim pengawasan yang dilakukan oleh pejabat terkait yang ada di Kota Probolinggo ? Apakah Pejabat terkait hanya menerima laporan dari terdakwa atau yang disebut “ABS (asal Bapa Senang) atau karena ada pembagian yang tidak merata sehingga kasus inipun sampai kemeja penyidik aparat penegak hukum (APH) setelah 5 tahun berlangsung?<br /><br />Ironisnya, terdakwapun dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf f atau pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan melaui sidang Vidio Conference (Vicon) atau Teleconference oleh JPU Ciprian Caesar, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo terhadap terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos bin Rifa’i dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryama, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus Handoko, SH., MH dan Moch. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa,<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dijeskan tentang perbuatan terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos bin Rifa’i pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun antara tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2013 3ampaidengan tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Koperasi Usaha Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan pangkat terakhir Penata Muda Golongan III/b berdasarkan SK Wali Kota Probolinggo Nomor:  823.3/151/425203/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai Staf UPT Pasar Baru berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Probolinggo Nomor : 188/05/KEP/425.110/2013 tanggal 02 Januari 2013.<br /><br />Bahwa terdakwa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Terdakwa sebagai Staf UPT Pasar Baru dengan jabatan sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan mempunyai tugas pokok, yaitu menerima setoran dari para petugas penarik retribusi yakni retribusi harian pasar, parkir, MCK dan bedak, untuk selanjutnya disetorkan setiap hannya dalam bentuk surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang ditandantangani oleh pembantu bendahara dan Kepala Pasar. <br /><br />Selain sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan, Terdakwa juga ditunjuk oleh Kepala Pasar sebagai Koordinator Lapangan petugas penarik retribusi di Pasar Baru sejak tahun 2008, yang mempunyai tugas mengelola kegiatan di pasar baru, mulai dari kebersihan pasar, parkir, mengelola penarikan retribusi serta mengumpulkannya dari para petugas penarik letnbusi, mulai dari retribusi harian pasar, bedak, parkir dan MCK untuk disetorkan ke Kas Daerah, yang prosesnya melalui blangko SSRD yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pembantu bendahara penerimaan, temasuk mengambil karcis retribusi serta mendistribusikannya kepada petugas penarik retribusi. <br /><br />Mengenai besaran tarif pelayanan pasar, parkir dan MCK di Pasar Baru Kota Probolinggo telah diatur dengan Peraturan Daerah yang telah beberapa kali mengalami pembahan yaitu : <br /><br />a. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 3 humf f Peraturan Daerah Kota Pmbolinggo No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan yang menjadi subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar tersebut. <br /><br />b. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum<br /><br />Bahwa dalam Pasat 4 dan 5 Peraturan Walikota Probolinggo No. 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, dilakukan dengan cara “retribusi dipungut oleh petugas dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kupon yang diberikan kepada para pedagang sesuai dengan klasifikasinya, tempat yang disewakan tersebut dipungut setiap harinya dan kemudian Bendahara Penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan dengan menggunakan blanko bukti setor ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda dan wajib mencatat setiap pembayaran Retribusi pada Buku Penerimaan”. <br /><br />Terdakwa sebagai staf UPT Pasar Baru dan juga sebagai pembantu bendahara penerima dalam melakukan tugas dan fungsinya, menerima setoran hasil retribusi seharusnya mengacu kepada Peraturan Walikota yang telah ditetapkan dan menyetorkan hasil penarikan retribusi tersebut sesuai yang diterima setiap harinya<br /><br />Namun kenyataannya Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan dan tugas pokoknya dengan menetapkan jumlah setoran tiap harinya kepada para petugas pemungut retribusi. Padahal kenyataanya, setiap harinya hasil setoran retribusi dari petugas pemungut retribusi melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan oleh Terdakwa. <br /><br />Untuk setiap harinya terdapat 3 ( tiga ) jenis SSRD yaitu SSRD untuk Setoran Retribusi parkir Pasar baru, setoran kamar mandi / WC Pasar Baru dan SSRD untuk Setoran Retribusi Harian Pasar Baru<br /><br />Dimana dalam tiap-tiap SSRD telah tertera besaran nilai retribusi yang disetorkan oleh UPT Pasar Baru ke Kas Daerah melalui rekening Bank Jatim dengan masing masing Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat sebanyak 5 ( lima ) rangkap dengan rincian, 4 ( empat ) rangkap untuk arsip UPT Pasar Baru dan 1 ( satu ) rangkap untuk Kantor Diskoperindag Kota Probolinggo, dimana SSRD tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyetoran ke Kas Daerah melalui rekening di Bank Jatim. <br /><br />Dalam pengisian besaran nilai Setoran Retribusi Daerah ( SSRD) yang diisi oleh saksi Umi Rofiani Binti Sanusi atas perintah Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan hasil retribusi setiap harinya yang terlihat dari Buku Harian Pasar<br /><br />Buku Harian MCK dan Buku Harian Parkir yang direkap oleh saksi Rico yang bertugas membantu Terdakwa selaku pembantu bendahara dalam membuat rekap Buku Harian Pasar, Buku Barian MCK dan Buku Harian Parkir. <br /><br />Buku-buku tersebut masing-masing diisi setiap pagi untuk setiap harinya yang menjadi dasar saksi Umi Rofiani Binti Sanusi mengisi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), dimana buku buku tersebut diisi sebelum adanya setoran dari para petugas penarik retribusi. <br /><br />Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka nilai setoran dari para petugas penarik retribusi yang disetorkan kepada saksi Umi Rofiani Binti Sanusi tidak sama dengan nilai setoran yang tertera pada Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang diikuti oleh Saksi Umi Rofiani Binti Sanusi. <br /><br />Secara umum sesuai dengan buku harian pasar, buku harian MCK dan buku harian parkir yang telah direkap untuk tiap bulannya dapat dilihat jumlah rill penerimaan retribusi pasar setiap bulannya, dimana nilai setoran yang diterima dari petugas penarik retribusi jumlahnya tetap, sehingga penghitungan kerugian negara daat dilakukan dengan cara menjumlah uang yang diterima dari para penarik retribusi dikurangi dengan nilai yang disetorkan seperti yang tertera pada rekap buku harian pasar, buku harian MCK dan buku harian parkir. <br /><br />Kemudian jumlahnya dikurangi selisih di hari minggu yakni sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) karena pada hari minggu setoran dari para penarik berkurang sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah). <br /><br />Sehingga apabila di total selisih selama bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2017 selisihnya sebesar Rp118.290.100 (seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah). <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetorakan hasil pemungutan retribusi tidak sesuai dengan jumlah penarikan setiap harinya, telah bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 03 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 81 yaitu “struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercaan dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”<br /><br />Dan Pasal 82 yaitu “besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81”, dan Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 71 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, Bab VIII Pasal 8, sehingga terdapat selisih antara penerimaan dan penyetoran yang mengakibatkan daerah kota Probolingo dirugikan sebesar Rp118.290.100 (seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus mpiah) dan selisih tersebut telah diterima Terdakwa sehingga telah menguntungkan Terdakwa. <br /><br />Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e (atau Subsidair pasal 12 huruf f atau Subsudiar Kedua, pasal 8) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Staf UPT Pasar Baru Probolinggo Diadili

#Selama 5 Tahun, Terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos diduga Korupsi sebesar Rp118.290.100 atau Rp23 juta/Thn dari hasil Retribusi Pasar, par...

»

Tiga Pegawai DLH Madiun Diadili Dalam Perkara Korupsi BBM Rp202 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSLWrsZnqRfjOcwHgNHEwPhVuf-zW7tKKJukw25XRVJzuQAOIVn5p2H9Cfgs59Z1WpN5Wl-INTBcqFmlNsikItJ1nMizdkiGj19aCWda_WDQCsAu-_wIobaWLGnGwrygMXrS-4zfNNpm8/s640/IMG20200401130500.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2iAgyB-mKVvtPTZkFbReKzKcljMWdRmkaMnnWSIGhGFZUoxvrqCX-2P6J2ADGcWqwSUtCIr6rge9vOzuWRioYVyq86UPE7Fq_EW3ykq-gP0HVJv38u90so-bkNoOIm7jKDr69hkGx3jY/s640/IMG20200401131845.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tiga pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Madiun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana pembelian Bahan Bakar Minya BBM) Solar solar excavator jenis Dexlite untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada tahun 2017 – 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan hasil Audit  BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Ketiga terdakwa itu adalah Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (perkara tersendiri), Suhartono (bagian operator mesin alat berat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan Putut Wasono (tenaga Progra Jakan Bersih/Prijasih di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2017-2019 (dalam satu perkara)<br /><br />Ketiga terdakwa ini (Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono) diadili melalui Sidang Teleconfenrence, dimana Ketiga terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan) dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) berada di Madiun, sementara Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) maupun Penasehat Hukum terdakwa berada di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_umgrrirQXp4HeBlyFBkH7WWj5Zf3ODQQkaFB6m9shiranQ4k_DvhzST_1AdLgoqjXjtjN2d8DeLBT9YF37yNoFdeMRwMPKZu6j_qXMJPlflDXUG8usPP8yzeq4Kf7U_MeAPUN-vrkFY/s640/IMG20200401131756.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan oleh JPU Toni Wibisono dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun terhadap terdakwa Heri Martono (Suhartono dan Putut Wasono) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana, SH., MH dan Samhadi, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto bersama Bambang Sunarko yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi<br /><br />Namun pada berikutnya, JPU dan saksi-saksi akan hadir ke Persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Kehadiran JPU dan saksi-saki dipersidangan, atas perintah Ketua Majelis Hakim seusai JPU membacakan surat dakwaannya<br /><br />“Saudara Jaksa dan saksi agar hadir kepersidangan berikutnya,” perintah Ketua Majelis Hakim<br /><br />Sementara dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401205/59/K12016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlied Landtiil Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/10/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017<br /><br />Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/04/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401/114/02/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 bersama saksi Suhartono selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tanggal 1 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono, diberikan tugas sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJg-07DV84_NJT-9klFrJpScn3Y4-lMObIl7sr24uB6Gtu7OwYpWf-Vcr4q-G85RBIxt-YlIVyW7untZpDei0vfQkTY0ql1_EWC8HU32MrOd91L9u1k7lh1aUMfXGFKV37V3e5HUR7NI/s640/IMG20200401130435.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya sejak tanggal 29 Juni 2018, diangkat sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan saksi Putut Wasono selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), saksi Eko Ruadiyanto dan saksi Tritanto selaku Operator Excavator, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin selaku Pembantu Operator (Helper) Excavator.<br /><br />Bahwa pada bulan Januari 2017 sampai Mei 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun di Jalan Salak III Nomor 7 A Kota Madiun, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadiian Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 dengan cara ;<br /><br />Menyisihkan BBM (Bahan Bakar Minyak) Dexlite yang seharusnya dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator, membuat laporan penggunaan BBM excavator tidak sesuai dengan penggunaannya, membuat laporan dibuat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya<br /><br />Bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (5), Pasal 122 Ayat (9), Pasal 132, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 Ayat (2) huruf “c” Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan<br /><br />Bahwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), serta saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifln, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut itu dilakukan oleh terdakwa Heri Martono dengan cara sebagai berikut :</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDzL__KS0JH5ICfl1oelLprX9tSuKV5yti1p5W4qQ1HDR9DIMZJAVlJDkGjcpGvc8fmw-qG4f60F_sCPRpwdlS78AazGf0k4hlgwAUc4xxfdo1gfCs686iKZxdon94ZI1RhEoLFhLFs-k/s640/IMG20200401131843.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah). <br /><br />Terdakwa Heri Martono dalam menjalankan tugasnya selaku PPTK atas inisiatif sendiri,  menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tertanggal 1 Januari 2017, menunjuk saksi Suhartono sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dengan tugas, diantaranya melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU, menerima hasil pembelian BBM dan menyalurkan BBM, mengawasi, mencatat pemakaian dan jam operasional harian bekerjanya 2 (dua) unit excavator serta mengawasi pelaksanaan penataan sampah di zona aktif TPA Winongo Kota Madiun. <br /><br />Selanjutnya saksi Suhartono melakukan pembelian BBM Dexlite bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP, 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disepakati dan dipersiapkan oleh saksi Putut Wasono untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh saksi Suhartono.<br /><br />Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017, pembelian BBM Dexlite dilakukan di SPBU Nglames, Kabupaten Madiun. Dan sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019, di SPBU Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pembelian BBM Dexlite untuk tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, jumlah dan waktunya bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019, pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter.<br /><br />Terdakwa Heri Martono tidak mengawasi sebagaimana mestinya, saat saksi Suhartono, saksi  Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite, sehingga saksi Suhartono dapat dengan mudah mengatur dan memerintahkan sakSi Joko Wahyudi untuk melakukan pembagian jumlah BBM Dexlite yang diisikan kedalam drum dan Jurgen dalam pengisian BBM Dexlite kedalam drum yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKq3glnOIzvr9KZ-b4utsOA-zwBwEU75W2WSl80N-0r9CPpKrF6RVXqoDW_ZbLQPuY1lYSDuF_xHlnpEFloA4Zpc0vnLO-x-Lxe_T_Byz1gngYmzqXOpVhTjaaihdQpN6MXC0cEn06pgA/s640/IMG20200401130454.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kenyataanya hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) liter, dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh)  liter diisukan dalam jurigen sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, saksi Suhartono melakukan penyisihan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah diatas 800 (delapan ratus) liter atau pada saat belanja BBM Dexlite lebih dari 4 (empat) buah drum. <br /><br />Setelah BBM Dexlite dibawa ke TPA Winongo, Terdakwa Heri Martono juga tidak mengawasi sebagaimana mestinya saat penyaluran dan penyimpanan BBM Dexllte, sehingga tidak mengetahui ketika saksi Suhartono tidak menempatkan seluruh BBM Dexllte di garasi excavator, melainkan untuk jurigen disimpan sendiri oleh saksi Suhartono di garasi backhoe loader. <br /><br />BBM Dexlite yang disisihkan saksi Suhartono bersama saksi Putut Wasono sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 sebanyak 6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter, dan untuk penyisihan BBM Dexlite sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 sebanyak 8.640 (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter. <br /><br />Selanjutnya saksi Putut Wasono mengangkut ]urigen yang berisi BBM Dexlite menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW miliknya (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) kemudian menjualnya.<br /><br />Hasil penjualan diserahkan kepada saksi Suhartono sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per Jurigen isi 30 (tiga puluh) liter, sedangkan sisanya untuk saksi Putut Wasono. <br /><br />Untuk penyaluran dan penggunaan BBM Dexlite, Terdakwa Heri Martono tidak melakukan pengawasan saat saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifm mengisi BBM dari 1 (satu) drum ke dalam tangki masing-masing excavator setiap 2 (dua) hari sekali secara rutin, begitu juga pada saat excavator dioperasionalkan. <br /><br />Sehingga setiap harinya masing-masing excavator hanya dioperasionalkan sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) jam yang seharusnya sesuai DPASKPD selama 7 (tujuh) jam per hari dengan maksud, agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki, kemudian saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin bersepakat dengan saksi Putut Wasono untuk menjualnya. <br /><br />Atas kesepakatan tersebut, saksi Putut Wasono menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite, sedangkan saksi Eko Rusdiyanto bersama saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifm setiap minggu memindahkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar kedalam 2 (dua) buah jurigen yang masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter. <br /><br />Kemudian saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang telah berisi Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW, dan menjualnya dengan harga antara Rp4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. <br /><br />Dari hasil penjualan BBM Dexlite, saksi Putut Wasono menyerahkan uang kepada saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jurigen, dan sisanya untuk saksi Putut Wasono.<br /><br />Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, BBM Dexlite yang disisihkan saksi Gogot Setyawan bersama saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sebanyak 8. 540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) liter</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSLWrsZnqRfjOcwHgNHEwPhVuf-zW7tKKJukw25XRVJzuQAOIVn5p2H9Cfgs59Z1WpN5Wl-INTBcqFmlNsikItJ1nMizdkiGj19aCWda_WDQCsAu-_wIobaWLGnGwrygMXrS-4zfNNpm8/s640/IMG20200401130500.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh karena Terdakwa Heri Martono tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM Dexlite dalam Kegiatan Controlled Landtill di TPA Wmongo, sehingga terjadi penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan oleh saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin tetap berlanjut<br /><br />Bahkan pada bulan April 2018, Terdakwa Henri Martono mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA, yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta, tetapi Terdakwa Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap terjadi serta memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono, saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto dalam penyalahgunaan BBM Dexlite tersebut bertentangan dengan :<br /><br />Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen' Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".<br /><br />Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedcman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan<br /><br />Pasal 31 Ayat (2) huruf “c” Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan penanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup".</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDzL__KS0JH5ICfl1oelLprX9tSuKV5yti1p5W4qQ1HDR9DIMZJAVlJDkGjcpGvc8fmw-qG4f60F_sCPRpwdlS78AazGf0k4hlgwAUc4xxfdo1gfCs686iKZxdon94ZI1RhEoLFhLFs-k/s640/IMG20200401131843.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pembayaran pembelian BBM Dexlite untuk bulan Januari menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD, kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekanisme Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Landfill yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Madiun<br /><br />Terdakwa Heri Martono selaku PPTK menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan antara lain : Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexlite berupa dokumen rekapitulasi jumlah (dalam liter) BBM yang dibeli berikut harga satuan BBM per liter yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono,; Rencana Pengajuan pembelian BBM Dexlite untuk excavator yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono,; Nota Dinas pengajuan pembelian BBM Dexlite yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono,; Kuitansi biaya pembelian BBM excavator yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono. <br /><br />Dalam pembuatan dokumen tersebut, seharusnya Terdakwa Heri Martono mendasarkan pada Buku Laporan Harian Keija Excavator, namun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019, Terdakwa Heri Martono, saksi Suhartono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto tidak membuatnya. <br /><br />Terdakwa Heri Martono baru memerintahkan saksi Suhartono untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada bulan Mei 2019, sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar excavator" yang disiapkan oleh Terdakwa Heri Martono tersebut, dibuat tanpa memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama excavator dioperasionalkan. <br /><br />Dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disiapkan Terdakwa Heri Martono, masing-masing excavator bekerja selama 7 (tujuh)]am sampai 10 (sepuluh) jam, padahal pelaksanaannya rata-rata hanya sekitar 5 (lima) jam sampai 6 (enam) jam per hari, sedangkan kebutuhan BBM dalam dokumen penanggungjawaban keuangan masing-masing excavator tertulis sebanyak 16 (enam belas) liter per jam, tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) liter per jam. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="846" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOq5AR14VC92Xyq_ZTqbtxhcnsrq4XmBYQAKH1stGjFH5eM1eVQ2LWC4tXXExjUsvSW-E-MwuzFS1GtuQhx0n-__S261t8uuqLK9QPqZTikoFBdtHjNvQtNDG4vOc_jafH9fsCoAVK6A4/s1600/IMG20200401131803.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama dengan saksi Suhartono, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto tersebut bertentangan dengan : Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeiuaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;<br /><br />Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”<br /><br />Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".<br /><br />Pasal 31 Ayat (2) huruf “c” Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup”.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tntanto dan saksi Jainul Arifin telah memperkaya orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), serta saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kota Madiun sejumlah Rp202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana keterangan Ahli Dra. Fatria Murni Yanti, Ak. MM. CA, CfrA selaku Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Perbuatan terdakwa Heri Martono (Suhartono dan Putut Wasono) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.  (Jen)</div>

News Tipikor Tiga Pegawai DLH Madiun Diadili Dalam Perkara Korupsi BBM Rp202 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Tiga pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Madiun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Si...

»