Kades dan Sekdes Divonis 4 Thn Penjara Karena TerbuktiKorupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvVoNkPgAcPVNYkaIy62to2NczLp1ot2cyKQRwdbwv85DJVcOFYQaloQzX2wkbUYPnEs9oAys0G810a98nfNAC-rwMByJCEOVtirnsljstQwlGPAg5qunJM-nDzD0X0u21kKBo6Olg4p4/s640/IMG20200305130202_1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITAK<span style="color: red;">ORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 19 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana pejara masing-masing selama 4 tahun terhadap terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan, selaku Kepala Desa (Kades) Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa (Sekdes) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 24 Hektar sejak tahun 2002 - 2012 yang merugikan keuangan negara cq. Desa Sumberejo sebesar Rp504.800.000 berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019.<br /><br />Selain hukuman badan (penjara), Majelis Hakim juga menghukum kedua terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp429.800.000 untuk terdakwa Hobburridho dan terdakwa Abdul Ghaffar Samin sebesar Rp75.670.000 dengaan subsidair pidana penjara selama 1 tahun.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Hobburridho dan terdakwa Abdul Ghaffar dengan didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya, tertuang dalam surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Agus Yunianto dan Sangadi serta Panitra Pengganti (PP) Matheus D.S diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang juga dihadiri Tim JPU Reza Aditya Wardhana dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada saat terdakwa menyewakan tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar kepada saksi H. Alwadi dan saksi H. Syamsiyadi, tidak ada persetujuan dari BPD. <br /><br />Namun pada kenyataannya, hanya dibuatkan surat kuasa untuk menyewakan tanah kas desa Sumberejo, yang seolah-olah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo. Padahal Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah membentuk Panitia lelang untuk pelaksaan persewaan tanah kas desa. Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar ke rekening kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Setiap masa sewa berakhir, terdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo dan Adb. Gafur Samin selaku Sekdes Desa Sumberejo tidak membuat serah terima atau pengembalian secara lisan maupun tertulis dari setiap penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, melainkan tanah kas desa tersebut hanya dibiarkan dan selanjutnya pihak penyewa yang baru, langsung mengerjakan<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Hobburridho (dan terdakwa Abdul Ghaffar) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />Mejelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tebukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp429.800.000 untuk terdakwa Hobburridho dan sebesar Rp75.670.000 untuk terdakwa Abdul Ghaffar Samin <br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan (dan terdakwa Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwakan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan (dan terdakwa Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4  (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tesebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;<br /><br />3 (tiga). Menghukum terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan  untuk membayar uang pengganti sebesar Rp429.800.000, dan menghukum terdakwa Abdul Ghaffar Samin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp75.670.000 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,”  ucap Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa ini, lebih ringan 2 tahun dari tuntutan JPU, yaitu masing-masing selama 6 tahun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">   <b> Surat Dakwaan maun Tuntutan JPU</b></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbwiarbFs6rOzVkEdWRemNIcBARGWo3u36b61AMVDjsKkITcNV1dyK30wut0Owa4e9MpsoPRrvQb2lZQ-MTnx1FbPckV5tTC7VA_yhlS43TPsAZtBUGaV4-SLsl7TLFVef-MGgYSqLAbk/s640/IMG20191121132623.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara kurun waktu pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Sumberejo Kp. Krajan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo dari tahun 2002 sampai dengan 2012 secara melawan hukum yaitu tidak menyetorkan ke Rekening Kas Desa dari hasil sewa TKD Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Thn 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp429.800..000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah, atau orang lain yaitu saksi Abd. Gafar Samin sebesar Rp75.670.000 (Tujuh puluh lima juta enaam ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp505.470.000 (Lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana terancuntum dalam laporan perhitungan kerugian negera dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor. X700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Sumber pendapatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo adalah berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Sewa Tanah Kas Desa (TKD), retribusi pasar, ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa) dan BHP (Bagi Hasil Pajak).<br /><br />Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo memiliki TKD seluas 7 Hektar, terletak di Dusun Krajan, Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorelo Selatan Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.700 M2 terletak di Dusun Karangrejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo,  seluas 4.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 5.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.350 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, 7.540 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 3.580 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 1.920 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Dengan luas tom! kurang lebih sekitar 34,7 Hektar.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNwpfcU4uQu4lntW0tpxwkYhWSjXCTH35MarjC2wCRYQhtk8RorOGb0EohPbkD8PMn9YkKwywuKmnwY1nxmelWvD8Y1YOg17kQ2grsIWSgdbKCwmxtKP3dzMuXKe1K1CrkqeSXuTmfgJU/s640/IMG20200305125522.jpg" width="640" /></div> Awalnya sekitar Tahun 2011, saksi H. Alwadi memerintahkan saksi Hariyanto selaku orang kepercayaan saksi H. Alwadi untuk melakukan kesepakatan dengan Terdakwa H. H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk menyewa TKD seluas 31 Hektar dengan rincian : 7 Hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo dan 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, dengan masa sewa sejak musim tanam 2001 s/d 2013.<br /><br />Selanjutnya disepakati pada musim tanam 2002/2003 sampai dengan musim tanam 2012/2013, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan TKD seluas 31 hektar secara langsung kepada saksi H. Alwadi, yaitu seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewa sejak musim tanam 2001/2002 sampai dengan musim tanam 2008/ 2009 dan musim tanam 2012/2013. Sedangkan untuk tanah seluas 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewakan sejak musim tanam 2001/ 2002 s/d musim tanam 2012/2013.<br /><br />Pada musim tanam Tahun 2011/2012, telah terjadi kesepakatan sewa tanah antara terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dengan saksi H. Alwadi sebesar  Rp88.800.000 untuk luas tanah 24 hektar. Kemudian pada musim tanam tahun 2012 s/d 2013 sebesar Rp91.200.000 untuk luas tanah 24 hektar. Namun tidak jadi karena TKD tersebut oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan akan di kelola oleh H. Syamsiyadi, sehingga uang yang masuk di kembalikan secara bertahap.<br /><br />Pada sekitar bulan Juni 2011, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin melakukan pengelolaan kekayaan desa dengan menyewakan TKD yang berada di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan luas 24 hektar kepada saksi H. Syamsiyadi, namun untuk segala urusan sewa menyewa TKD tersebut, saksi H.Syamsiyadi menyerahkan kepada saksi Moh. Ihsan. <br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menjelaskan kepada H. Syamsiyadi, bahwa TKD dimaksud baru dapat dimanfaatkan oleh saksi H. Syamsiyadi pada masa tanam tahun 2013, karena untuk masa tanam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 masih disewa oleh saksi H. Alwadi<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan  mengembalikan uang sewa kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp66.000.000 untuk musim tanam tahun 2012 s/d 2013. Namun oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan belum sepenuhnya dikembalikan.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan tanah kas desa Sumberejo kepada saksi H. Syamsiyadi melalui perantara saksi Moh. Ihsan dengan luas 31 hektar dengan rincian :<br /><br />1. Pertama seluas 24 hektar terletak di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 20 Juni 2011 [dibuatkan perjanjian sewa tangal 18 Agustus 2011) disewa sebesar Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 2 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 dan 2014/2015<br /><br />2. Kedua seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 02 Oktober 2011 disewa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) selama 4 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah melakukan transaksi sewa secara langsung dengan saksi H. Syamsiyadi karena untuk kesepakatan sewa langsung diserahkan kepada saksi Moh. Ihsan, sehingga dalam proses transaksi sewa tersebut, saksi Moh. Ihsan yang menjadi penghubung antara saksi H. Syamsyadi selaku penyewa, dan terdakwa H. H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku yang menyewakan.<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menerima uang sewa tanah kas desa Desa Sumberejo dengan luas 24 Hektar sebesar Rp107.4.000.000 (seratus tujuh empat juta rupiah) dari saksi Moh. Ihsan secara bertahap dengan rincian;  Pertama,  uang muka (DP) sewa sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa, da oleh saksi Moh. Ihsan diserahkan kepada saksi Suhartatik selaku Kaur Keuangan Desa Sumberejo, yang disaksikan oleh saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwYfAlPVmAasGBMKa9517cpXILtrhk2CFRYtHZGc729MRbfSuYw2BqTcd61OGft3acSFWLg9NFd9SMo6pGG-WdzFaJcJeGtGKeel0v3momB9GSfsZGPIcB04ZLDehKVs8O4f6cOUe8gdk/s640/IMG20200305125550.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun uang sebesar sebesar Rp15.000;000 (lima belas juta rupiah) kembali diminta oleh terdakwa, sedangkan untuk pelunasan sebesar Rp159.800.000 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) langsung diterima terdakwa dari saksi Moh. Ihsa.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan memerintahkan saksi Suhartatik agar membuat kwitansi pelunasan sewa tanah kas desa (TKD) dengan menulis nilai sejumlah Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana nominal jumlah uang tersebut (Rp15.000.000 ditambah Rp 159.800.000), selain itu terdakwa memerintahkan saksi Suhartatik agar dalam kwitansi tersebut seolah-olah pihak yang menerima sisa pembayaran sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp107.4.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi Suhartatik sendiri.<br /><br />Padahal saksi Suhartatik tidak pernah menerima uang sejumlah Rp159.800.000 tersebut dan yang sebenarnya menerima uang adalah terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin, dan uang tersebut tidak disetorkan ke rekening Kas Desa<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menggunakan sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp174.800.000 tersebut tanpa persetujuan dari BPD, yaitu dipergunakan terdakwa sebesar Rp15 juta,; Untuk tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2011 sebesar Rp45 juta untuk  sebanyak 15 (lima belas) orang yang masingmasing menerima sejumlah Rp3 juta.<br /><br />Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian ;1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta,; 1 (satu) orang WakilKetua menerima uang sebesar Rp800 ribu, dan 9 (sembilan) anggota menerima uang masing-maslng sejumlah Rp700 ribu. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah)<br /><br />Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2012 sebanyak 15 orang yang masing-masing menerima sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp15.000.000. Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian 1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta, 1 (satu) orang Wakil Ketua menerima uang sejumlah Rp800 ribu dan  9 (sembilan) anggota menerima uang masing-masing sejumlah Rp700 ribi. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah)<br /><br />Sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dipinjam untuk keperluan pribadi saksi Abd. Gafur Samin, dan sisanya sebesar Rp43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratur ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rehab plafon Kantor Balai Desa, membangun MCK, rehab ruang BPD, LPM dan PKK.<br /><br />Namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah,  serta untuk pembayaran Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2013 sebanyak 14 orang yang masing-masing menerima sejumlah Rp2 juta dan 2 orang menerima masing-masing sejumlah Rp1 juta.<br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar dan Samin Bin Samin menerima uang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo dengan luas 7 Hektar sebesar sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan yang diterima oleh terdakwa secara bertahap dengan rincian, pertama untuk uang muka (DP) sebesar Rp10 juta dan sebesar Rp80 juta diterima langsung oleh terdakwa melalui saksi Moh. Ihsan di kantor Desa Sumberejo disaksikan oleh saksi Abd. Gafur. Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa dari saksi Moh. Ihsan.  <br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menggunakan uang sewa tanah kas desa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) diantaranya sebesar Rp80 juta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sebesar Rp32 juta digunakan untuk kegiatan Desa berupa kerja bakti, kegiatan hari besar keagaamaan dan kegiatan hari besar Nasional ditahun 2011 dan tahun 2012, namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.<br /><br />Pada bulan Juni tahun 2012, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan meminta saksi Moh. Ihsan untuk menyampaikan kepada saksi H. Syamsiyadi agar memperpanjang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo seluas 24 hektar selama 2 (dua) tahun lagi (musim tanam 2015/2016 s.d musim tanam 2016/2017).<br /><br />Atas permintaan Terdakwa, H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo, saksi Moh. Ihsan menyampaikannya kepada saksi H. Syamsiyadi dan pada saat itu H. Syamsiyadi sepakat untuk memperpanjang lagi masa sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo luas 24 hektar selama 2 tahun lagi dengan uang sewa sebesar Rp4.250.000  (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar dengan jumlah total uang sewa sebesar Rp204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dimana dalam penentuan uang sewa tersebut tanpa terlebih dahulu dibuat Surat Keputusan Kepala Desa maupun adanya persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh59TqpsIkwsG5rEZA_M0FeIUjgH9d7iSuXhPINbhZHu1sAgGXsYtXiHrt8RIdZcQ5FS3dL_5ERUKmmLnJd8M4MctIjvpC9_WT3gul2USkzjXRt-wiHt5UuplTowRY14NOxQZPWLT_gnZM/s640/IMG20200305125514.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas kesepakatan tersebut, terdakwa menerima uang muka (DP) sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan.<br /><br />Sekira 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa memerintahkan saksi Moh. Ihsan untuk meminta uang sebesar Rp60 juta kepada saksi H. Syamsiyadi yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sewa tanah kas desa (TKD) kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp60 juta. Atas permintaan terdakwa bersama dengan saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo menjelaskan Permintaan dari Terdakwa kepada Saksi H. Syamsiyadi, hingga akhirnya saksi H. Syamsiyadi menyetujui.<br /><br />Kemudian saksi Moh. Ihsan menerima uang sebesar Rp60 juta dari saksi H. Syamsiyadi. Setelah itu Saksi Moh. Ihsan menyerahkan uang sebesar Rp60 juta kepada terdakwa melalui saksi Abdl. Gafur Samin. Selain itu saksi H. Syamsiyadi menitipkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Abd. Gafur Samin untuk diserahkan kepada terdakwa terkait dengan sewa pengelolaan tanah seluas 2 (dua) hektar. Bahwa oleh terdakwa langsung diserahkan kepada Ketua BPD (alm. A. Ahmad Mursalim).<br /><br />Sedangkan untuk uang sebesar Rp60 juta rencananya akan dibayarkan langsung kepada saksi H. Alwadi untuk pengembalian uang sewa tanah yang terletak di Kampung Sukorejo dengan luas 7 (tujuh) hektar. Namun karena pada saat itu terdakwa ada keperiuan, akhirnya uang sebesar Rp60 juta tersebut digunakan terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk keperluan pribadinya<br /><br />Pada saat terdakwa menyewakan tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar kepada saksi H. Alwadi dan saksi H. Syamsiyadi tidak ada persetujuan dari BPD. Sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 4 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.<br /><br />Namun pada kenyataannya, hanya dibuatkan surat kuasa untuk menyewakan tanah kas desa Sumberejo, yang seolah-olah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo. Padahal Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut<br /><br />Bahwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah membentuk Panitia lelang untuk pelaksaan persewaan tanah kas desa, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. Pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa, ”untuk persewaan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yanga ditetapkan dengan Peraturan Desa”<br /><br />Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar ke rekening kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Setiap masa sewa berakhir, terdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo dan saksi Adb. Gafur Samin selaku Sekdes Desa Sumberejo tidak membuat serah terima atau pengembalian secara lisan maupun tertulis dari setiap penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, melainkan tanah kas desa tersebut hanya dibiarkan dan selanjutnya pihak penyewa yang baru, langsung mengerjakan<br /><br />Mekanisme sewa Tanah Kas Desa (TKD) sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana peraturan-peraturan yang ada :<br /><br />1. Mekanisme pengelolaan Tanah kas desa tahun 2011 diatur dalam pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa adalah pemanfatan kekeyaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar : Menguntungkan desa; Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijz0V_SCDwuHa5t9gXuQdSJTV-iGQW9wp7dkNjyTdM9KTzanfgO3Afg2krIhnoWAY619bYYnRzuqNInw-IBCNB1l2CNwoBTl43tXX0kHusaCd0rIsYqGV9yM-psBd9k9l5oR658Lvd6ek/s1600/1.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2012 dan 2013 mendasari Perbup Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu : penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD; Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari LPMD sebagai Ketua, Sekretn's desa sebagai sekretaris, 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota dan 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan lelang persewaan tanah kas desa di muka umum dengan ketentuan : a. mengutamakan calon penyewa dari masyarakat desa setempat,; b. harga sewa sesuai dengan dan / atau lebih tinggi dari harga umum. 0. hasil persewaan dimasukkan dan dikelola dalam APBDesa,; d. lama persewaan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2014. 2015, 2016 dan 2017<br /><br />Mendasari Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu untuk pelaksanaan persewaan tanah kas desa. kepala desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,; f. Pengelolaan tanah kas desa dapat disewakan kepada pihak lain apabila masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a tidak memenuhi ketentuan, dengan syarat harus memperoleh izin dari Bupati setelah dievaluasi Camat setempat; g. Bahwa tujuan hasil pengelolaan tanah kas desa dimasukkan ke APBDesa sebagaimana pasal 4 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa adalah :<br /><br />Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai; Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa; Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.<br /><br />3. Pasal 14 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa bahwa : Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan / pendapatan desa; Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.<br /><br />4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, untuk pedapatan asli desa yaitu tanah kas desa diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa; Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.<br /><br />5. Pasal 18 Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa bahwa hasil pemanfaatan sebagaimana pasal 12, pasal 14 dan pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening desa, berdasarkan penjelasan peraturan tersebut diatas maka semua pendapatan desa baik yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa atau asset desa wajib dimasukkan ke APBDesa dan dikelola dengan rekening desa, dan tujuan dimasukkan hasil pengelolaan tanah kas desa ke APBDesa adalah untuk menunjang pendapatan desa yang menguntungkan desa dan dikelola berdasarkan rekening desa,hasil pengeolaan tanah kas desa wajib dimasukkan kedalam APBDesa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan juga pasal 18 ayat (3) huruf c Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa:<br /><br />6. bahwa tidak diperbolehkan Tanah Kas Desa (TKD) disewakan pada tahun 2011 untuk musim tanam 2013, karena hasil sewa TKD yang didapatkan dari proses sewa harus masuk didalam struktur APBDesa dalam 1 tahun Anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa dijelaskan : pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 ]anuari sampai dengan tanggal 31 desember begitu juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL-6gkcNuLxdpDzvE-MiDCzX9SbA7Fob2XJP9wdqRBQKcj4S6uYL8TvRdfupzEVHTRyXx3z1i1_DSbctGsygES-Z6Vmg_vmcJQFs9ZQyMzVAYe_dYDpoTgG0LO_8VQeLFQDF5uVD_hCTg/s1600/2.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hasil pengelolaan keuangan desa tidak diperbolehkan digunakan untuk kepetingan pribadi sebagaimana pasal 10 ayat (1) huruf a Permendagri nomor 4 tahun 2007, bahwa pemanfaatan kekayaan deSa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan desa dan juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yaitu Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dalam artian bahwa setiap pegeluaran harus berdasarkan APBDesa (sesuai degan yang dianggarkan pada APBDesa) dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dan juga diatur dalam pasal 12 ayat (2) permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.<br /><br />Jadi keuangan desa yang sudah masuk dalam APBDesa penggunaannya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa, bahwa pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya semua berada dalam tanggungjawab kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.<br /><br />Pada bulan Mei 2013, terdakwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Sumberejo karena akan mengikuti pemilihan calon legislatif di DPRD Kab. Situbondo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juli 2013, saksi Abd. Gafur amin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumberejo diangkat menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menggantikan Terdakwa<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa terdakwa H. Hoburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo (dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) dalam melakukan kegiatan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp429.800.000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019 diperoleh hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp505.470.000 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ketika Kepala Desa Sumberejo dijabat oleh H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin selaku Sekretaris Desa.<br /><br />Perbuatan Terdakwa oleh H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Kades dan Sekdes Divonis 4 Thn Penjara Karena TerbuktiKorupsi

BERITAK ORUPSI .CO – Kamis, 19 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana pejara ...

»

Ketua DPRD Tulungagung dan Dua Penyuap Bupati Sidoarjo Segera Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="465" data-original-width="700" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_dC4WIrUnrdtyUmLLTjD17rNdbnthXA0dDboHwm1ZkA5t26Em67dpAlz4FEOOPGBP3mjnM16_mAsKncQfmjLAiK0N6FJ_bpJoaEf0u49BIqUM2PRRW6CT1q-VMlDermJwxt3FuXtd_tI/s640/w.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Sidang perkara Korupsi suap APBD Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan tersangka Supriyono selaku Ketua DPRD, dan Dua tersangka lainnya yaitu Totok Sumedi serta Ibnu Gofur selaku penyaup Bupati Sidoarjo, Saiful Illah yang tertangkap tangan KPK pada awal Januari 2020, tak lama lagi akan di adili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang tinggal menunggu penetapan  Jadwal Sidang <br /><br />Sebab berkas perkara ke tiga tersangka Korupsi terbut sudah di limpahkan JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 18 Maret 2020. Hal itu seperti yang disampaikan Herry selaku Staf Pengadilan Tipikor Surabaya maupun Panmud (Panitra Pengganti) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur.<br /><br />“Ada tiga berkas perkara yang dilmpah hari ini, lebih jelasnya langsung ke Pak Nur aja,” kata Herry.<br /><br />Sementara Akhmad Nur selaku Panmud Tipikor mengatakan, berkas perkara yang dilimpah KPK adalah atas nama tesangka/terdakwa Totok Sumedi dan Ibnu Gofur serta Supriyono. Jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan,” kata Nur<br /><br />Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KPK tekait dugaan suap yang diterimanya dalam pembahasan RABPD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, TA 2016, TA 2017 dan TA 2018 yang terungkap dalam persidangan kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadapa Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, pada Juni 2018<br /><br />Supriyono pun dijerat sebagai tersangka Korupsi menerima hadiah atau janji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau menerima suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apakah hanya Supriyono yang akan terseret ? Bisa jadi akan ada terseret beberapa pihak yang terlibat<br /><br />Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf a berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Dan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :<br /><br />Sementara untuk Totok Sumedi dan Ibnu Gofur, akan diadili sebagai terdakwa pemberi suap kepada Siful Illah selaku Bupati Sidoarjo yang sama-sama tertangkap tangan KPK pada awal Januari 2020.<br /><br />Kdua tersangka ini dijerat dalam pasal 5 ayat (1)  huruf b atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,<br />atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Kasus inipun akan menarik perhatian masyarakat Jawa Timur Khususnya Kabupaten Tulungagung dan Sidoarjo. (Jen) </div>

News Tipikor Ketua DPRD Tulungagung dan Dua Penyuap Bupati Sidoarjo Segera Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Sidang perkara Korupsi suap APBD Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan tersangka Supriyono selaku Ketua...

»

Mulyadi, Terdakwa Yang Sempat DPO Divonis 5 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivh04LenUd3Z7AQKTsuMxS7GNcNWaq1X79NE4NwQ_y9uqOTD_Pwhn4nOxF9cfXt9LD4QnYBcrqvoOjAs4EtJxkESscg0lS6zj52dIDDu-7E446L2tiGqcLR1bC0apJChwFPBcaQh-8oKQ/s640/Mulyadi.2.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> Pada Rabu, 18 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 5 tahun terdakwa H. Mulyadi selaku Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp427.535.500 dengan subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2018 termasuk dana silfa tahun 2017 berdesarkan Hasil audit Tim Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/43/306/2019 tanggal 01 Oktober 2019<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mulyadi tertuang dalam surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Kusdrawanto serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan terhadap terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya (Prodeo), Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi yang dihadiri Tim JPU Reza Aditya Wardhana dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, pada Tahun Anggaran 2018, Dena Kalianget memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.092.055.000 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Kalianget Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Adapun Dana Desa Kalianger sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018,<br /><br />Selain itu, pada tanggal 03 Oktober 2018 Terdakwa menyetorkan dana Silpa lahun 2017 senilai Rp106743.833 ke rekening kas desa Kalianget. Namun terdakwa kembali menarik Dana Silpa tersebut dari rekening kas Desa Kalianget. Tetapi dana silpa yang yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah senilai Rp78.808500.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, dengan tidak diselesaikannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Den Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017, Terdnkwa H. MULYADI seaku Kepala Desa Kalianget Tahun 2018, dianggap memperkaya diri sendiri (Terdakwa) atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negra sebesar Rp427.535.500 atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitunga Inspektorat Kab. Situbondo terhadap Perhitungan Kerugian  Dana Desa Tahun 2018 dan Dam Silpa Tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pada  Desa Kalianget, Kacamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431306/2019 tanggal 01 Oktober 2019<br /><br />Perbuatan terdakwa H. MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />Mejelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tebukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp427.535.500</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM3g8fRWzVK3C-S-cbCSVbtWZ-NfAJDWir_S723gVGaZLcI5XEPA-omtYRgu-KaWnrpgcEDt4r_sErboNoZe_oZhkfwR16lU8kzT9zPuTYdBgd-tSI1jiNSpBTt7nMVLtfMPYxGRFMTys/s640/IMG20200304130135.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa H. Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwakan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ; <br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap H. Mulyadi tersebut dengan pidana penjara selama 5  (lima) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tesebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; <br /><br />3 (tiga). Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp427.535.500 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,”  ucap Ketua Majelis Hakim. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir.<br /><br />Kepada beritakorupsi.co, terdakwa Mulyadi mengatakan, masih pikir-pikir dengan berusaha untuk menjual tanah sawah milik almarhum istrinya supaya dapat melunasi uang pengganti yang disebutkan oleh Majelis Hakim<br /><br />“Saya masih pikir-pikir, dan berusaha untuk menjual tanah sawah milik almarhum istri saya. Itu amanat almarhum. Itu miliknya bukan harta goni gini. Kalau itu sudah terjual, uangnya buat melunasi uang pengganti,” kata terdakwa.<br /><br />Terdakwa Mulyadi sempat melarikan diri saat penyidik Kejari Situbondo menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2018 termasuk dana silfa tahun 2017, sehingga namanyapun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 01/M.5.40/Fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober 2019<br /><br />Selain dari penyidik, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo pun memasukannya ke DPO dengan Nomor : 01/M.5.40/Fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober karena H. Mulyadi tak kunjung menampakan batang hidungnya hingga persidanganpun dialngsungkan secra In Absentia (tanpa kehadiran terdakwa).<br /><br />Usaha Mulyadi melarikan diri tercium oleh pihak Kejakaan, hingga menangkapnya saat berada dalam Busway di Jakarta beberapa minggu lalu dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Mulyadipun didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dengan pada saat menejelang tuntutan JPU.<br /><br />Namun karena terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan, Majelis Hakimpun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjelaskan tentang perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa dengan didampingi Penasehat Hukum (Propdeo) atas penunjukan dari Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa H. Mulyadi selaku Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasatkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019<br /><br />Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, pada bulan Mei tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa H. Mulyadi secara melawan hukum teluh menyalahgunakan Pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Silpa Tahun Anggaran 2017 yang disetor ke Kas Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, tast pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMHCUCtlPG8vf8OQqsTryVZQT2g-NTCcdWy7pEgortMN3RmKIJnR9eNXNqSdanoCF9eRcUxPU6N1U6W99ELVgj2fCR5KmxB_WwyvB5w2y6Mympr3Ki9v7gAihkC_nZRw2ThF4cGxVS9g/s640/IMG20200304130130.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa H. Mulyadi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korparasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negam sebesar Rp427.535.500 (empat rams dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Iima ribu lima mtus rupiah) <br /><br />Atau setidak-tiduknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercuntum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Silubondo atas Perhitungan Kerugian Atas Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017 yang Tidak Dapat Dipartanggungjuwabkan Pada Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kubuputen Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431.306/2019 tanggal 01 Oktober 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Situbondo memperoleh Pagu Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp115.130.385.000 (seratus lima belas milliar seratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua) Desa berdasatkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2018<br /><br />Masing-masing besaran Dana Desa yang dialokasikan kepada 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua desa) di Kabupaten Situbondo, yang salah satunya dialokasikan untuk Desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyuglugur.<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Dena Kalianget memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.092.055.000 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Kalianget Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Adapun Dana Desa Kalianger sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, rencananya dan telah dicairkan seluruhnya, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :<br /><br />1. Pembangunan Jalan Desa senilai Rp302182.000,; 2. Pembangunan lembatan Dem senilai Rp45.000.000,; 3. Pembangunan MCK Umum senilai Rp213.600.000,; 4. Kegiatan Rehabililasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp125.000.000,; 5. Pembangumn Poskamling senilai Rp6.263.000,; 6. Pembangunan Jamban Keluarga Miskin senilai Rp80.000.000,; 7. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu Rp38.160.000,; 8. Kegiatan Pembangunan dan Penguatan Posyandu (Honor Kader) senilai Rp40.800.000,;  9. Kegiatan Pembangunan Budi Daya Perikanan Rp50.000.000,; 10. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna (Biogas) senilai Rp120.000.000,; ll. Pengadaan Saran: Prasarana PAUD (slat permaimn edukali!) senilai Rp. 2.050.000 (dun jun lima pulih ribu rupiah),; 12. Honor Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD (Honor Tutor PAUD) senilai Rp2.000.000,; 13. Penyertaan Modal BUMDes senilai Rp50.000.000<br /><br />Pada saat menyusun Rnncangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan Desa (RAPDes) untuk tahun anggaran 2018, Terdakwa tidak pernah melibatkan Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) Kalianget dalam hal penyusunan, pembahasan, dan penetapan RAPDes Kalinnget tahun anggaran 2018.<br /><br />Dalam hal ini, Ketua BPD Kalianget yaitu saksi Sukarso, S.Ag dan sakai Munakip selaku Wakil Ketua BPD Kalianget hanya bertanda tangan dalam Berita Acan Nomor :  188/05/431.501.9.2/2017 tanggal 25 Desember 2017 tentang persetuan bersama Kepala Desa dan BPD Desa Kalimget Kecamatan Banyuglugur, tanpa ikut serta dalam pembahasan dan penyusunan RAPBDes Kalianget Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Hal tembut benentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan di Desa Pasal 6 Ayat (5) yang berbunyi, "Rancangan peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahasdan disepakati bersama”, Serta Peraturan Bupati Silubondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, Pasal 43 Ayat  (3) yang betbunyi ”Rancangan Peraturan Desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati”.<br /><br />Untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, terdakwa H. Mulyadi menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Den Kalianget Nomor : 188/02/43151791/2018, Januari 2018 Tentang  Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo<br /><br />Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;<br /><br />2. Pasal 6 Ayat (2) mengatur Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ; b.  melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.<br /><br />3. Pasal 7 Ayat (2) mengatur, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usaha kan. dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;<br /><br />4. Pasal 7 Ayat (3) mengatur, Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berwenang menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa; a. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa; b. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat l (satu) hari kerja; c. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank; d. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP; e. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDesa; f. menolak perintah bayar dari Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.  <br /><br />Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan Teknis di lapangan, Terdakwa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kalianget Nomor 188/ 11/P/431.Sl7.9.1/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Simbondo Tahun 2018, yaitu dengan anggota sebagai berikut: 1. H. Mulyadi selaku Penanggungjawab; 2. Yudi Iswandi selaku Ketua; 3. Ahmad Restu Wahyu selaku Sekretaris; 4. Mustafa selaku Anggota; 5. Suaris selaku Anggota; 6. Slamet Efendi selaku Anggota; </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGI6tBwFugwZpKOSQM3nh8ptAOOCfWLSdctp6PwqVgx92u3NaUMrTdRIIAQPyg_qIpgqbxh5oo2bm11-naa5pfP7TZKll1u0KYvyilzjucZ4GVsii-vzMsJys_qTtpftDf30JtVDW1610/s640/Mulyadi.1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 telah cair seluruhnya sejumlah 100% ke Rekening Kas Desa Kahanget, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget sebesar Rp1.092.055.000. Pencairan Dana Desa Kalianget ke Kas Desa Kalianget adalah sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahap 1 pada tanggal 07 Mei 2018 (20%) cair ke Kas Desa Kalianget senilai Rp218.411.000  . Setelah Dana Desa Tahap 1 masuk k9 Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalianget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 1 kepada Camat Banyuglugur sebanyak 3 tahap untuk dilakukan pencairan secara tunai, dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 1 kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp87.259.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 24/431.517.9.1/2018 Tanggal 16 Mei 2018. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/ 193/ 431.517.2/2018 Tanggal 17 Mei 2018.<br /><br /> Setelah surat rekomendasi pencairan tunai diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp87.259.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kahanget dengan slip penarikan nomor : 0003/ SLH’/ 16.01 /2018 Tanggal 17 Mei 2018<br /><br />2. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap kedua kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp64.000.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 26/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 23 Mei 2018.<br /><br />Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai kedua, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor 900/202/431.517.2/2018 Tanggal 24 Mei 2018. Setelah surat rekomendasi pencairan tunai kedua diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kahanget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp64.000.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0016 / SPP/ 16.01 / 2018 Tanggal 24 Mei 2018   <br /><br />3. Terdakwa kemudian menerbitkan kembali Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 29/ 431.517.9.1 / 2018 Tanggal 05 Juni 2018, untuk mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 1 ketiga, kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp67.152.000. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai ketiga melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/ 227/ 431.517.2/ 2018 Tanggal 06 Juni 2018. <br /><br />Setelah surat rekomendasi pencairan tunai ketiga diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahun Anggaran 2018 pada tangga1061uni 2018 sebesar Rp. 67.152.000 (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0008/SPP/16.01/2018 Tangga10 Juni 2018<br /><br />b. Tahap 2 (40%) cair ke Kas Desa Kalianget senilai Rp. 436.822.000 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018. Setelah Dana Desa Tahap 2 masuk ke Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kahanget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 2 kepada Camat Banyuglugur sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan pencairan secara tunai, dengan rindan sebagai berikut</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA1IQ_-KE9g1AlMMvF47Zuv4-hAeUrNWOvNxaT9hhQnpl2c_iJV9yVuVA85mIyilgmHCqI5xww5P_GgtoJozWQYW8twtCIa7VuF96LO5q82u_pvXlHic218A674DB5AUH5OtrJiNx3UOY/s640/Mulyadi.3..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 pertama kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp. 184.179.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 29/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 26011i 2018. Selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Siselaku Camat Banyuglugut mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/288/431.517.2/2018 Tangga127 Juli 2018. Setelah suxat rekomendasi Pencai‘a" tunai Tahap 2 diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur<br /><br />Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu  saksi Syaiful Hasan    mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 184.179.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0012/ SLIP / 16.01/ 2018 tanggal 27 Juli 2018;<br /><br />Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 kedua, kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp. 143.612.000 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah), melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/ 34/ 431.517.9.1/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan yang tercantum dalam pencairan tunai tahap 2 pertama. Mengetahui hal tersebut saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur datang ke Kantor Desa Kalianget untuk mencari tahu sebab kegiatan di pencairan tunai pertama tahap 2 tidak kunjung diselesaikan. Kemudian Terdakwa memberikan alasan kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si bahwa tidak selesainya seluruh kegiatan di pencairan tunai pertama di tahap 2<br /><br />Oleh karena Terdakwa telah membeli bahan material untuk kegiatan di pencairan tunai pertama tahap 2, akan tetapi biaya atau ongkos tukang belum dicairkan, sehingga kegiatan tidak bisa selesai dilaksanakan seluruhnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Latifa Susanti, Syaiful Hasan dan Yudi Iswandi kembali menghadap saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si untuk segera menyelesaikan kegiatan yang alokasinya bersumber dari pencairan pertama tahap 2.<br /><br />Saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si   kemudian memerintahkan saksi Ahmad Saihu untuk melakukan peninjauan terhadap kegiatan Dana Desa yang sumbernya berasal dari pencairan tunai pertama tahap 2. Saksi Ahmad Saihu kemudian melaporkan kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si ada beberapa kegiatan telah dilaksanakan yang meliputi kegiatan Rabat Beton di Sleueng Selatan, penyaluran honor kader posyandu, serta pemberian honor makanan tambahan.  <br /><br />Saksi Ahmad Saihu, SH melakukan peninjauan pula terhadap beberapa kegiatan fisik yang lain yaitu berupa pembangunan MCK, pembangunan Rabat Beton di Dusun Taman, pembangunan Paving di Dusun Karang Malang, akan tetapi kegiatan tersebut belum dikerjakan, sedangkan bahan material sudah dibeli dan ada di lokasi pembangunan. Saksi Ahmad Saihu, SH. kemudian meminta bukti dukung berupa nota pembelian bahan bangunan kepada Terdakwa dan kembali melaporkan kepada saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si<br /><br /><br />Setelah melakukan peninjuan terhadap kegiatan yang sumbernya berasal dari pencairan tunai Dana Desa Tahap 2 pertama, selanjutnya saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai kedua, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (30%) Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/337/431.517.2/2018 Tanggal 31 Agustus 2018. Setelah surat rekomendasi pencairan tunai Tahap II kedua diterbitkan oleh saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si selaku Camat Banyuglugur<br /><br />Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Saksi Syaiful Hasan mencairkan secara tunai Dana Desa Kahanget Tahap II kedua Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 143.612.000 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip penarikan nomor : 0013/ SLIP/ 16.01 / 2018 tanggal 31 Agustus 2018<br /><br />Terdakwa kembali tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sumbemya berasal dari Dana Desa Tahap 2, yaitu kegiatan yang bersumber dari pencairan tunai pertama dan pencairan tunai kedua. Kemudian sekitar pertengahan bulan September 2018, aksi Latif Susanti bersama dengan saksi Syaiful Hasan, saksi Yudi Iswandi serta saksi Ahmad Restu Wahyu, S.ST., menghadap saksi Sigit Susetyo Raharjo, S.STP., M.Si di kantor Camat Banyuglugur, untuk menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan kegiatan di pencairan tunai pertama serta pencairan tunai kedua.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAWGApFx0LCXn-zmiTGPyTG6XqU7jteQnSIbCC1f3SUFpo8qqploWcFlSzFxol2vuSqBC4oKCl7ubEUTXy1300RylhstRFsLFBR2HAzMAyYxyJyyRSvzHnDF60E8HNR73yL2nlXFLYSEY/s640/Mulyadi.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengetahui kegiatan di pencairan tunai pertama serta pencairan tunai kedua Tahap 2 tidak selesai dikerjakan, Terdakwa kembali mengajukan rekomendasi pencairan tunai kepada Camat Banyuglugur melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap ke-3 sebesar 30%, Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur, Nomor: 900/37/431.517.9.1/2018 Tanggal 24 September 2018.<br /><br />Pada tanggal 1 Oktober 2018, Terdakwa bersama dengan saksi LATFIAH SUSANTi, Saksi SYAIFUL HASAN, serta Saksi YUDI ISWANDI kembali menghadap Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si. di kantor Camat Banyuglugur. Terdakwa selanjunya diminta oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. untuk segera menyelesaikan kegiatan di pencairan tunai pertama serta kegiatan di pencairan tunai kedua di tahap 2 Sebagai komitmen untuk menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2.<br /><br />Terdakwa diperintahkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyugiugur untuk membuat dan bertanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2018, yang mengetahui Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaris Desa Kalianget, dan Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara Desa Kalianget, serta Saksi YUDI ISWANDI selaku TPK Desa Kalianget.<br /><br />Atas dasar Surat Pernyataan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 02 Oktober 2018, Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai ketiga Dana Desa di tahap 2, melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II (30%) Desa Kalianget,  Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/394/431.5172/2018 Tanggal 02 Oktober 2018. <br /><br />Setelah surat rekomendasi pencairan tunai ketiga di tahap 2 diterbitkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Saksi SYAIFUL HASAN mencairkan secara tunai Dana Desa Kalianget tahap 2 ketiga Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp. 106.796.000 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) melalui Rekening Bank Iatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kah'anget dengan slip penarikan nomor : 0014/ SLIP/ 16.01 / 2018, tanggal 24 September 2018;<br /><br />c. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan di Tahap 2. Atas hal tersebut Terdakwa kemudian menghadap kepada Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. selaku Camat Banyuglugur pada tanggal 29 Oktober 2019. Terdakwa kemudian diminta oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., untuk menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2, dan sebagai komitmen tersebut<br /><br />Terdakwa kembali diperintahkan oleh Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. untuk membuat dan bertandatangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2018. Setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2018, Terdakwa tetap tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan di tahap 2, sehingga atas hal tersebut pencairan untuk Tahap 3 tidak dapat dilaksanakan.<br /><br />Terdakwa kemudian menghadap kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo, dan membuat Surat Pemyataan tertanggal 06 Desember 2018, yang mengetahui Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO, S.STP., M.Si., perihal batas waktu penyelesaian kegiatan Dana Desa Tahap II dan Tahap III paling lambat tanggal 25 Desember 2018, dan pengembalian Dana Desa yang telah dicairkan ke Kas Desa kalianget pada tanggal 26 Desember 2018</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBM4cseHdPOOEF8n43WkWu5sOL-Ae7TKlhpoHLnbMkpAkPG0m6X_HSTpHWLTHhrEL42uIjQHrqeT13lTxFAdsbkoVC6T6ftX0z9AjA0M8kGAIyl1pup8q-ND8E2V1YJKqb39TkO7eiaU0/s640/IMG20200304130117.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya Saksi SIGIT SUSE'I'YO RAHARIO, S.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur berkoordinasi dengan pihak DPMD Kab. Situbondo mengenai pencairan Dana Desa Tahap 3 ke Kas Desa Kalianget, kemudian pihak DPMD Kab. Situbondo menyampaikan kepada Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si., dan memberikan persetujuan tentang pencairan Dana Desa Tahap 3 untuk Desa Kalianget.<br /><br />Selanjutnya Saksi SIGIT SUSETYO RAHARIO, S.STP., M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kahanget dan Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaris Desa Kalianget untuk mengajukan pencairan Dana Desa Tahap 3. Selanjutnya Terdakwa mengajukan pencairan Dana Desa Tahap 3 yang diketahui oleh Camat Banyuglugur kepada DPMD Kab. Situbondo, sehingga kemudian Dana Desa Tahap 3 (40%) dapat dicairkan dari Kas Daerah ke Kas Desa Kalianget, senilai Rp436822.000 pada tanggal 19 Desember 2018.<br /><br />Setelah Dana Desa Tahap 3 masuk ke Kas Desa Kalianget, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Kalianget mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap 3 kepada Camat Banyuglugur sebesar Rp175085.000 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III Desa Kalianget Kec. Banyuglugur, Nomor : 900/49/431.517.9.1/2018 Tanggal 20 Desember 2018. <br /><br />Selanjutnya Saksi SIGIT SUSETYO RAHARJO selaku Camat Banyuglugur mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan tunai Tahap 3 melalui Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Desa Kahanget Kecamatan Banyuglugur Nomor : 900/576/43145172/2018 Tanggal 21 Desember 2018Setelah<br /><br />Surat rekomendasi pencairan tunai diterbitkan oleh Sakai SIGIT SUSETYO RAHARIO, 5.STP., M.Si., selaku Camat Banyuglugur, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh Bendahara Desa Kalianget yaitu Sakai SYMFUL HASAN mencairkan secaram tunai Dana Desa Kalianget Tahap 3 Tahun Anggaran 2018 pada tnnggal 26 Deumber 2018 sebesar Rp175085.000 melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200986 atas nama Kas Pemerintah Desa Kalianget dengan slip ponarikan nomor : 0022/ SLIP] 16.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018<br /><br />Setelah Dana Desa Kalimget Tahun Anggarnn 2018 ditarik secara tunai sebanyak 3 kali di  setiap tahapannya, kemudian Terdakwa memerintahkan Sakai SYAIFUL HASAN untuk mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa dengan nomor 0543001023 atas nama  H. MULYADI, SM. HK.<br /><br />Selaniutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana Desa tersebut untuk kegiatan di Desa Kalianget, tanpa melibatkan Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehimgga Saksi SYAIFUL HASAN tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar seluruh kegiatan yang berkanan dengan pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018.<br /><br /> Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Ayat (3) berbunyi "Kepala Desa dapat  melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibamu oleh PTPKD".<br /><br />Untuk mempertanggungawabkm penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diperoleh Desa Kalianget, Saksi LATFIAH SUSANTI selaku Sekretaria Desa Kalianget, Saksi SYAIFUL HASAN selaku Bendahara Desa Kalianget, Sakai YUDI ISWANDI selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta Saksi AHMAD RESTU WAHYU, selaku Operator Siskeudes Kalianget menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa Tahap 1,  Tahap 2 dan Tahap 3 di tahun anggaran 2018.<br /><br />Untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban di setiap tahapan, Terdakwa memberikan bukti dukung yang sebelumnya Terdakwa simpan sendiri, yaitu berupa nota atau kwitansi pembelian pengadaan barang dan jasa yang alokasinya bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2018, kepada Saksi LATFIAH SUSANTI, Sakai SYAIFUL HASAN, Saksi YUDI ISWANDI, Saksi AHMAD RESTU WAHYU, S.ST guna dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban kegiatan Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3.<br /><br />Selain itu. dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa, Terdakwa tidak pemah melibatkan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa selaku Kepala Desa Kalimget melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, menetapkan penyedia barmg dan jasa, serta menyimpan dokumen ataupun surat-surat yang berhubungan dengan pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk pekerjaan fisik yang alokasinya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAMHCUCtlPG8vf8OQqsTryVZQT2g-NTCcdWy7pEgortMN3RmKIJnR9eNXNqSdanoCF9eRcUxPU6N1U6W99ELVgj2fCR5KmxB_WwyvB5w2y6Mympr3Ki9v7gAihkC_nZRw2ThF4cGxVS9g/s640/IMG20200304130130.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seharusnya tugas tersebut merupakan tugas dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Batang / Jasa di desa, yang mengatur "Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan “menetapkan spesikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan, menetapkan Penyedia Barang/jasa, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/jasa".<br /><br />Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Pasal 2 Ayat (6) mengatur bahwa ”pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember".<br /><br />Akan tetapi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018, Kepala Desa Kalianget yaitu Terdakwa H. MULYADI selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan Dana Desa, tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan Tahap 2 yang alokasinya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Adapun kegiatan yang tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai betikut: 1. Pembangunan Paving di Dusun Karang Malang senjlai Rp34.626.000; 2. Pembangunan Rabat Baton di Dusun Taman senilai Rp21.798.000; 3. Pembangunan MCK Umum sejumlah 4 (empat) titik, nilai nominal per titik ndalah senilai Rp26700000, sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp106.800.000,; 4. Pembangumn Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlnh 3 unit tidak dipertanggungjawabkan dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,; 5. Pembangumn jamban Keluarga Miskin sejumlah 32 (tiga puluh dun) unit sejumlah Rp80.000.000. Sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana tersebut di alas adalah sejumlah Rp343.220.0000<br /><br />Pada tanggal 03 Oktober 2018 Terdakwa menyetorkan dana Silpa lahun 2017 senilai Rp106743.833 kerekening kas desa Kalianget. Selanjumya Terdakwa kembali menarik Dana Silpa tersebut dari rekening kas Desa Kalianget. Namun dana silpa yang yang tidak dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp78.808500.<br /><br />Dalam pengelolaan Dana Desa Kalianget Tahun Anggaran 2018, ada pengeluaran untuk kegiatan Dana Dan yang tidak dimintakan bukti dukung berupa nota belanja atau kwitansi dalam kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yaitu sebagai berikut:<br /><br />1. Dana Desa tahap 1 dalam kegiatan pembangumn jembatan desa, untuk item pembelian koral  2/3 senilai Rp2.007.000, serta untuk pembayaran biaya perencanaan dan bahan tambahan senilai Rp1.500.000 tidak ada nota dan bukti pembayaran lainnya yang sah;<br /><br />2. Dana Desa tahap 1, untuk pembayaran biaya perencanaan, ongkos tukang dan bahan tambahan kegiatan RTLH senilai Rp1.000.000 tidak ada nota dan bukti pembayaran lainnya yang sah.<br /><br />3. Dana Desa tahap 2, untuk pembayaran sewa molen untuk kegiatan pembangunan jalan desa,  dusun Seleueng Selatan senilai Rp1.000.000 tidak ada nota dan bukli pembayaran lainnya yang sah.<br /><br />Adapun nilai total kegiatan yang tidak ada bukti pendukungnya adalah sebesar Rp5.507.000. Perbuatan Terdakwa sebagaimam diuraikan tetsebut diatas bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara : Pasa1 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taaat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan: b. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa:<br /><br />Dengan tidak diselesaikannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber drii Dana Den Kalianget Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun 2017, oleh Terdnkwa H. MULYADI seaku Kepala Desa Kalianget Tahun 2018, memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa atau setidaknya orang lain atau korporasi, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negra sebesar Rp427.535.500 atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitunga Inspektorat Kab. Situbondo terhadap Perhitungan Kerugian  Dana Desa Tahun 2018 dan Dam Silpa Tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pada  Desa Kalianget, Kacamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/016.KH/431306/2019 tanggal 01 Oktober 2019<br /><br />Perbualan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Mulyadi, Terdakwa Yang Sempat DPO Divonis 5 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Pada Rabu, 18 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara se...

»

Dua Pengurus Koperas Terbukti Korupsi KUR Rp1.2 M Divonis 5.4 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHmZw8LG5Ec2w1dcwRFft0eus1TV6I0gRtYj_-DsMkexeNCHHgNjak3i5jVU42JfqWad7ONfV7KaVovjtnP-9l9MTDbV5yVAl1mCCQhm5eOYLMsrTk_dI3CkxVd-KWrpaUvaWDLQ2Np_I/s640/IMG20200304122723.jpg" width="640" /></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan 4 bulan terhadap Terdakwa HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) dan H. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin Miswan selaku Pengawas KSP GAS karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran dan Pengelolaan Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank BNI Cabang Kab. Madiun Tahun 2012 - 2014 sebesar Rp.2.499.300.000 yang merugikan keuangan negara dalam hal ini BNI Cabang Kab. Madiun sebesar Rpl.209.56l.802<br /><br />Selain hukuman badan atau penjara, kedua terdakwa juga dihukum untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200 subsidair 1 bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp604.780.901 dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Kedua terdakwa tertuang dalam surat putusan yang oleh Majelis Hakim dibacakan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan M. Mahin serta Panitra Pengganti, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi yang juga dihadiri Tim JPU Bayu Novrian Dinata dkk dari Kejari Kabupaten Madiun<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 06 Agustus 2012, KSP Galang Artha Sejahtera mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja KURkepada BNI Sentra Kredit Kecil Madiun dengan surat Nomor : 17/GAS/MDN/VIII/2012 perihal Pengajuan Pinjaman KUR Koperasi sebesar Rp.2.000.000.000 yang ditandatangani oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera.<br /><br />Setelah permohonan Kredit Modal Kerja KUR dari KSP Galang Artha Sejahtera sebesar  Rp.2.000.000.000 diterima oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, kemudian permohonan tersebut diproses oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, dengan mekanisme  sebagai berikut :<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada tangga1 8 Ju1i 2014, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KR1SD1ANTO dan saksi INDAH KRISNAWATI mengajukan kembali pemohonan Kredit Modal Kerja KUR ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Keci1 Madiun dengan surat permohonan Nomor : 31/KSP/GAS/MDN/VII/2014 sebesar Rp750.000.000 meskipun ketika itu sisa pinjamannya per 30 Juni 2014 masih kurang lebih sebesar Rp1.234.106.869 dan permohonan tersebut sete1ah diproses o1eh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun disetujui sebesar Rp750.000.000 sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/1256/R tanggal 23 Juli 2014 dengan alasan penambahan pinjaman tersebut jumlah totalnya tidak melebihi Rp2.000.000.000</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Untuk memenuhi persyaratan dalam setiap permohonan pencairan Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Anha Sejahtera kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun baik untuk tahap I (termin I s.d termin V) maupun tahap II, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH membuat dokumen persyaratan yang isinya tidak benar, diantaranya adalah :<br /><br />Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena selama periode tahun 2010 s.d 2014 tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 2. Susunan Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera dibentuk secara tidak sah  yakni tidak melalui Rapat Anggota Koperasi melainkan dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh terdakwa H. DlDlEK KRISDIANTO, SE dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0zXatWWTIfkKSnVWusLMt2Yz5LXiw0pTVMxzPM-_qEmzkKjLhq2l_BUmL5j9RhYIV6gZ86WkPU_-ev9QmiUMYZkJodAoJjgAeuQhERsKlLF5uvgR2VpYzutV3tvKHSeE3eJ_NoB_V8GA/s640/IMG20200304122808.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dana Kredit Modal Kerja KUR sebesar Rp.2.499.300.000 yang telah diterima oleh KSP Galang Aitha Sejahtera dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun tersebut, kemudian oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku Pengawas Koperasi dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH selaku Bendahara Koperasi tidak dikelola dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, yaitu tidak dilakukannya pemisahan rekening Bank antara dana yang berasal dari Kredit Modal Kerja KUR dengan dana lainnya.<br /><br />Selain itu, kurang lebih sebesar Rp822.108.802 (delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu delapan ratus dua rupiah) disalurkan ke nasabah KSP Galang Artha Sejahtera, akan tetapi para nasabah tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman program KUR, karena para nasabah tidak pernah mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman sebagaimana ketentuan dalam program KUR yakni bunga maksimal 22% (dua puluh dua persen) / per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan.<br /><br />Perbuatan kedua terdakwa (HENDRY WINARNO dan DIDIEK KRISDIANTO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-l KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Mejelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tebukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk mengembalikan kerugian negara yang masing-masing sebesar Rp604.780.901<br /><br />“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan Terdakwa HENDRY WINARNO bin SUPARNO dan Terdakwa DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurt hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi yang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut  sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-l KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HENDRY WINARNO bin SUPARNO dan Terdakwa DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;<br /><br />3. (tiga). Menghukum terdakwa HENDRY WINARNO bin SUPARNO dan terdakwa DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN untuk membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.<br /><br />4 (empat). Menghukum terdakwa HENDRY WEN ARNO bin SUPARNO dan terdakwa  DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN untuk  membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp604.780.901, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satut) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda. Atas putusan dari Majelis Hakim, terdak maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir karena tuntutan kita kan 8 tahun,” kata JPU seusai persidangan kepada beritakoorupsi.co, dan hal yang sama juga dikatakan oleh terdakwa<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) yang berkedudukan di Desa Tambak Mas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi tertanggal 03 Januari 2004 yang kemudian memperoleh status Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/BlrI/402.104/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Galang Artha Sejahtera.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-9MMYA40NCme9A3xtFGTG-aVO3xSMdbT5QgnXq5C2xHBqcCu3dLf1GAwFXK11wwDQ9h9_YKbW8FSGDrlZWPThWhyphenhyphend0LunVBtEMTD-VAzTjsjm4e8MRYYAjNPdK4YDovvNK_4ZbEm-_7o/s640/Madiun1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Awalnya pada tahun 2008 s.d 2011, susunan pengurus KSP Galang Artha Sejahtera adalah sebagai berikut : Ketua DIDIEK KRISDIANTO (terdakwa II),; Sekretaris, ARIS KRISDIANTO,; Bendahara, HENDRY WINARNO (terdakwa I), yang kemudian terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH hendak mengajukan Kredit Modal Kerja KUR (Kredit Usaha Rakyat) atas nama KSP Galang Artha Sejahtera ke PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun<br /><br />Tetapi oleh karena KSP Galang Artha Sejahtera berdomisili di wilayah Kabupaten Madiun, sedangkan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE berdomisili di wilayah Kota Madiun, kemudian terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE tanpa melalui rapat anggota koperasi melakukan perubahan susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera yang kemudian menunjuk secara langsung Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d 2013 dengan susunan sebagai berikut ; Ketua, HENDRY WINARNO (terdakwa I),; Sekretaris, SUJIONO,; Bendahara, INDAH KRISNAWATI,; Pengawas, DIDIEK KRISDIANTO (terdakwa II).<br /><br />Berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar KSP Galang Artha Sejahtera, terdakwa I. HENDRY WINARNO bin SUPARNO selaku Pengurus KSP Galang Artha Sejahtera, mempunyai tugas dan kewajiban antara lain : 1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi,; 2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi,; 3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan,; 4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan belanja koperasi,; 5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggun'awabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya,; 6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota,; 7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan,; 8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi,; 9. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan,; 10. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalainnya, dengan ketentuan :<br /><br />a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa orang pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota yang bersangkutan,; b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.<br /><br />11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab 81188013 pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota,; 12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan public yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran biaya koperasi,; 13. Pengurus atau salah satu pengurus yang ditunjuknya, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batasbatas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :<br /><br />1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi, dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi,; 2. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi, dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.<br /><br />KSP Galang Artha Sejahtera memiliki 3 (tiga) unit/cabang koperasi yakni : 1. KSP Galang Artha Sejahtera unit Gantrung sekaligus sebagai Kantor Pusat KSP Galang Artha Sejahtera yang dipimpin oleh saksi WINOTO selaku Kepala Unit,; 2. KSP Galang Artha Sejahtera Unit Dagangan yang dipimpin oleh saksi SUJIONO selaku Kepala Unit,; 3. KSP Galang Artha Sejahtera Unit Umbul yang dipimpin oleh saksi CHUSNUL ARIFIN, SE. selaku Kepala Unit dimana para Kepala Unit KSP Galang Artha Sejahtera tersebut ditunjuk dan diangkat secara  langsung oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE.<br /><br />Pemilihan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d  2013 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana pengurus dan pengawas dipilih tidak  melalui Rapat Anggota Koperasi melainkan ditunjuk secara langsung oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. yang mana sesuai fakta merupakan pemilik dari KSP Galang Artha Sejahtera dan hal tersebut diketahui serta disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Selain itu, antara terdakwa I. HENDRY WINARNO, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. yang masingmasing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa I. HENDRY WINARNO merupakan adik ipar dari terdakwa H. DIDIEK KRISDIANTO, SE. sedangkan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. merupakan adik kandung dari terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar KSP Galang Artha  Sejahtera yang menegaskan bahwa antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga.<br /><br />Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor. KEP-l4/D.I.M.EKON/02/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksaan Kredit Usaha Rakyat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Lembaga Linkage dengan pola executing diatur sebagai berikut :</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVhAax_TShXXTZwnSDsUCJ4_PZLdzqagbjradxtgzAp7JhiRMQzgOZPtEIdnCqYpU1yyMBVA8_XCrbKrrJhEsUqHLkdKaIRa6GSXUWJ0cpoSLBb8lj5467c2bF_w52NgXbGtjwSq1Fo_o/s640/IMG20200304123356.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> BAB II : Pelaksanaan KUR ; Huruf C : Pengaturan Penyaluran KUR Melalui Lembaga Linkage. 1. KUR yang disalurkan kepada Lembaga Linkage dengan pola Executing diatur sebagai berikut : a. Lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan,; b. Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah,; c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Lembaga Linkage dikecualikan dari kriteria UMKMK penerima KUR,; d. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang wajib menerus pinjamkan kepada UMKMK,; e. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal 13 % (tiga belas persen) efektif per tahun,; f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Lmkage kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22 % (dua puluh dua persen) efektif per tahun dan maksimal Rp.100.000.000 (seratusjuta rupiah) per debitur,; g. Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.<br /><br />Huruf E. Jangka Waktu :<br />Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut : 1. Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 ( lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,; 2. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur angka 1) dapat diperpanjang manjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan insvestasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.<br /><br />Huruf F : Perpanjangan<br />Tambahan Pinjaman (suplesi), dan Restrukturisasi ; 1. Kepada Debitur KUR yang usahanya meningkat, dan memerlukan tambahan kredit maka dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan pinjaman maupun jangka waktu terhadap Debitur KUR tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan :  a. Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable. B. Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp,20.000.000 untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp.500.000.000 untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.2.000.000.000 untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga Linkage dengan Pola Executing.<br /><br />Pada tanggal 06 Agustus 2012, KSP Galang Artha Sejahtera mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja KUR BNI Sentra Kredit Kecil Madiun dengan surat Nomor : 17/GAS/MDN/ VIII/2012 perihal Pengajuan Pinjaman KUR Koperasi sebesar Rp.2.000.000.000 yang ditandatangani oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera dengan melampirkan persyaratan antara lain :<br /><br />Foto Copy KTP Pengurus dan Pengawas, Akta Pendirian dan Badan Hukum dilegalisir Dinas Koperasi, RAT dua tahun terakhir (2010 dan 2011), Laporan Keuangan per Juli 2012, Daftar susunan pengurus dan pengawas dilegalisir dinas, NPWP, SHM dan SPPT tahun terbaru (2012) dan Foto Copy KTP Pemilik Jaminan.<br /><br />Untuk memenuhi persyaratan yang digunakan dalam pengajuan pinjaman KUR sebesar  Rp2.000.000.000 kepada pihak Bank BNI Sentra Kredit Kecil Madiun tersebut, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. telah membuat dokumen persyaratan yang isinya tidak benar diantaranya adalah Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2010 dan 2011, Susunan Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera, dimana sesuai fakta : a. Pada periode tahun 2010 s.d tahun 2015 tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahun (RAT) KSP Galang Artha Sejahtera.<br /><br />b. Susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d 2013, dipilih dan dibentuk secara tidak sah yakni tidak melalui rapat anggota koperasi akan tetapi ditunjuk dan dipilih secara langsung oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. yang kemudian susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d 2013 tersebut dibuat oleh terdakwa ll. DlDlEK KRISDIANTO, SE. untuk kemudian dimintakan legalisasinya kepada pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun.<br /><br />Setelah permohonan Kredit Modal Kerja KUR dari KSP Galang Artha Sejahtera sebesar  Rp.2.000.000.000 diterima oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, kemudian permohonan tersebut diproses oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, dengan mekanisme  sebagai berikut :</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> KSP Galang Artha Sejahtera selaku lembaga Linkage mengajukan permohonan kredit ke BNI yang diterima di Bagian Unit Bisnis. Kemudian dilakukan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI) Cheking atas nama pengurus dan pengawas serta KSP Galang Artha Sejahtera, dengan hasil : a. KSP Galang Artha Sejahtera tidak memiliki fasilitas pinjaman di bank manapun. b. SID BI Cheking atas nama pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera atas nama terdakwa l. HENDRY WlNARNO, ARIS KRISDIANTO, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE., saksi SUJIONO, dan Sdr. INDAH KRISNAWATI dengan kondisi lancar ; Selanjutnya Unit Bisnis berkoordinasi dengan Unit Resiko untuk melakukan penghitungan kelayakan kredit.<br /><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyU5qDnVDYPey2Pm5SXVrSVao1kisX7cf-_zagmjeQ93NgaWJO5GBuLkCizLkTxPw1zK1MNr8JHiDFMlpboKohVVMZ2jMYd_SIHW8Sk2TnpPDIIGSpT_TpSF5D0Cpr1xQ3aroLlcdlNxg/s640/Madiun3.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah dinyatakan layak, Unit Bisnis dan Unit Resiko mengusulkan kredit tersebut ke Komite Kredit untuk diputus kreditnya disetujui atau tidak. Apabila disetujui kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan Kredit Administrasi Kredit untuk diberitahukan kepada Pemohon Kredit. Setelah Pemohon Kredit menyatakan setuju terhadap Surat Keputusan Kredit tersebut selanj utnya dibuatkan Perjanjian Kredit.<br /><br />Setelah dilakukan serangkaian proses terhadap permohonan Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Artha Sejahtera sebesar Rp2.000.000.000 tersebut, kemudian berdasarkan Nota Keputusan Komite Kredit tertanggal 04 September 2012 yang ditandatatangani oleh A.A RAKA PUTRI A selaku Pimpinan SKC, DWI AGUS INDRATNO selaku Pjs.HSCA, dan GUNAR WIDYATO selaku Wakil Pimpinan dinyatakan disetujui, setelah itu diberitahukan oleh BNI Sentra Kredit Kecil Madiun kepada KSP Galang Artha Sejahtera dengan surat Nomor : Mac/8.1/1181/R tanggal 12 September 2012 perihal Keputusan Kredit yang ditandantangani oleh A.A RAKA PUTRI PARYANI selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun, dengan ketentuan :<br />- Jenis kredit : KMK KUR - Linkage Program.<br />- Maksimum Kredit : Rp.2.000.000.000,(dua milyar).<br />- Keperluan Tambahan Modal Kerja Unit Simpan Pinjam KSP Galang Artha Sejahtera untuk diterus pinjamkan ke anggota.<br />- Bentuk kredit : KMK - Aflopen Bulanan.<br />- Jangka waktu PKS : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama.<br />- Propisi : Tidak dikenakan.<br />- Suku Bunga : 12,00% p a efektif annuitas dan akan direview setiap saat.<br />- Jangka Waktu PK : Maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit.<br />- Syarat lainnya, antara lain : Plafon kredit tersebut merupaka jumlah maksimum yang dapat ditarik KSP Galang Artha Sejahtera untuk diteruskan kepada para anggota/end user KSP Galang Artha Sejahtera. Pencairan kredit (termin I) harus sudah ditarik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kerjasama ditandatangani dan apabila lewat dalam jangka tersebut perjanjian kerjasama dianggap batal.<br /><br />Penarikan kredit tersebut dapat dilakukan KSP Galang Artha Sejahtera sesuai kebutuhan  (dapat dilakukan secara bertahap/tennin) dengan mengajukan surat permohonan dan dilampiri rincian Daftar nama anggota/enduser, besarnya kredit per anggota/enduser dan jangka waktunya.<br /><br />Penarikan termin kedua dan selanjutnya dapat diajukan setelah koperasi menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pencairan termin sebelumnya dan telah diverifikasi kebenarannya oleh petugas bank serta dilakukan evaluasi atas performance KSP Galang Artha Sejahtera yaitu kolektibilitas tidak kurang dari 97,5%.<br /><br />Penarikan kredit dapat dihentikan secara sepihak oleh bank bilamana temyata kolektibility pinjaman yang disalurkan kepada anggota kurang dari 97,5% dan baru dilakukan kembali setelah kolektibilitynya menjadi 97,5%.<br /><br />Pemakaian fasilitas kredit agar digunakan sesuai peruntukannya. KSP Galang Artha Sejahtera wajib menyampaikan laporan RAT dan laporan keuangan setiap tahun.<br /><br />Setelah Surat Keputusan Kredit tersebut disampaikan dan diketahui oleh pihak KSP Galang Artha Sejahtera kemudian ditindaklanjuti dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama antara pihak PT. Bank Negara (Persero) Tbk dengan pihak KSP Galang Artha Sejahtera Nomor : MAC/SKC/KUR/2012/022A tanggal 12 September 2012 tentang Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Non Keuangan, yang ditandatangani oleh : ANAK AGUNG RAKA PUTRI PARYANI / Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun selaku PIHAK PERTAMA. Terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera selaku PIHAK KEDUA.<br /><br />Yang mana dalam perjanjian tersebut, PIHAK KEDUA (KSP Galang Artha Sejahtera) mempunyai kewajiban antara lain : Menyalurkan kredit kepada debitur paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dana dari PIHAK PERTAMA (sesuai Termin penarikan). Menyampaikan daftar dan alamat debitur serta besarnya kredit dan jangka waktu kredit yang akan diberikan kepada para debitur, pada saat PIHAK KEDUA melakukan penarikan Termin kredit dari PIHAK PERTAMA, sepanjang plafon kreditnya masih tersedia.<br /><br />Sebagai penyalur kredit, PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan  kredit dan bertanggung jawab atas pengembalian hutang pokok dan bunga beserta tunggakan lainnya kepada PIHAK PERTAMA<br /><br />Terhadap Kredit Modal Kerja KUR pada KSP Galang Artha Sejahtera sebesar  Rp.2.000.000.000 tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa Il. DlDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH yang masing-masing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera mengajukan permohonan pencairan dananya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun sebanyak 5 (lima) termin yakni :<br /><br />1. Termin 1 dengan surat permohonan Nomor : 09/GAS/MDN/V111/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp.525.000.000,(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan disalurkan  kepada 97 (sembilan puluh tujuh) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan<br /><br />Setelah diproses, kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit Kecil Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/1182/R tanggal 12 September 2012, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2012.140/MAD tanggal 12 September 2012 senilai Rp.525.000.000,(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 17 September 2012 s.d 16 September 2015.<br /><br />2. Termin II dengan surat pemohonan Nomor : 021/GAS/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp.500.300.000,(lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan kepada 68 (enam puluh delapan) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan<br /><br />Sete1ah diproses kemudian, permohonan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor: Mac/8.1/1429/R tanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2012.172/MAD tangga1 30 Oktober 2012 senilai Rp500.300.000 dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 30 Oktober 2012 s.d 29 Oktober 2015.<br /><br />3. Termin III dengan surat permohonan Nomor : 005/GAS/MDN/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) yang akan disalurkan kepada 51 orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.<br /><br />4. Termin IV dengan surat permohonan Nomor : 019/GAS/MDN/VH/2013 tanggal 16 Juli 2013 sebesar Rp.400.000.000 yang akan disalurkan kepada 70 (tujuh puluh) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan<br /><br />Sete1ah diproses kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit  Kecil Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.l/1318/R tanggal 26 Juli 2013 se1anjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2013.143/MAD tanggal 26 Juli  2013 senilai Rp400.000.000 dengan jangka waktu selama 36 (tiga pu1uh enam) bu1an terhitung sejak tanggal 26 J uli 2013 s.d 25 J uli 2016.<br /><br />5. Termin V dengan surat permohonan Nomor : 024/GAS/MDN/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp274.000.000 yang akan disa1urkan kepada 68 (enam puluh delapan) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga pu1uh enam) bu1an<br /><br />Sete1ah diproses kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit Kecii Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor: Mac/8.1/1652/R tanggal 11 Oktober 2013, se1anjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2013.191/MAD tangga1 17 Oktober 2013 senilai Rp.274.000.000 dengan Jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam)bu1anterhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 s.d 16 Oktober 2016.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVhAax_TShXXTZwnSDsUCJ4_PZLdzqagbjradxtgzAp7JhiRMQzgOZPtEIdnCqYpU1yyMBVA8_XCrbKrrJhEsUqHLkdKaIRa6GSXUWJ0cpoSLBb8lj5467c2bF_w52NgXbGtjwSq1Fo_o/s640/IMG20200304123356.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada tangga1 8 Ju1i 2014, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KR1SD1ANTO dan saksi INDAH KRISNAWATI mengajukan kembali pemohonan Kredit Modal Kerja KUR ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Keci1 Madiun dengan surat permohonan Nomor : 31/KSP/GAS/MDN/VII/2014 sebesar Rp750.000.000 meskipun ketika itu sisa pinjamannya per 30 Juni 2014 masih kurang lebih sebesar Rp1.234.106.869 dan permohonan tersebut sete1ah diproses o1eh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun disetujui sebesar Rp750.000.000 sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/1256/R tanggal 23 Juli 2014 dengan alasan penambahan pinjaman tersebut jumlah totalnya tidak melebihi Rp2.000.000.000.<br /><br />Kemudian Surat Keputusan Kredit tersebut diberitahukan kepada pihak KSP Galang Artha Sejahtera dan selanjutnya ditandatangani Perjanjian Keijasama antara PT. Bank Negara (Persero) Tbk dengan KSP GAS tentang Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Non Keuangan Nomor : MAC/SKC/KUR/20l2/008 tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG RAKA PUTRI PARYANI / Pimpinan Sentra Kredit Kecil Madiun, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku PIHAK PERTAMA dan Terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera selaku PIHAK KEDUA.<br /><br />Setelah penandatangan Peijanjian Kerjasama Kredit Modal Kerja KUR Tahap II senilai  Rp750.000.000 kemudian terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH mengajukan permohonan pencairan dananya dengan surat Nomor : 33/KSP-GAS/MDN/VII/20l4 tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.500.000.000 yang akan disalurkan kepada 117 (seratus tujuh belas) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiGa Puluh enam) bulan<br /><br />Setelah diproses kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit Kecil Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/l257/R tanggal 23 Juli 2014, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2013.104/MAD tanggal 24 Juli 2014 senilai Rp.500.000.000,z (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 s.d 23 J uli 2017.<br /><br />Untuk memenuhi persyaratan dalam setiap permohonan pencairan Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Anha Sejahtera kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun baik untuk tahap I (termin I s.d termin V) maupun tahap II, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH membuat dokumen persyaratan yang isinya tidak benar, diantaranya adalah :<br /><br />1 . Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena selama periode tahun 2010 s.d 2014 tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). <br /><br />2. Susunan Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera dibentuk secara tidak sah  yakni tidak melalui Rapat Anggota Koperasi melainkan dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh terdakwa H. DlDlEK KRISDIANTO, SE dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH.<br /><br />Setelah itu terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE membuat susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera kemudian dibawa ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun untuk diketahui dan ditandatangani oleh Ir. TONTRO PAHLAWANTO selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun.<br /><br />3. Daftar Peminjam/Debitur/end user KUR KSP Galang Artha Sejahtera, yang mana : Nama-nama yang tersebut dalam daftar peminjam/debitur tidak seluruhnya merupakan anggota dan/atau calon anggota KSP Galang Artha Sejahtera melainkan ada yang diambil dari data nasabah pada KSP Galang Anha Mandiri yang mana terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE menjabat selaku Ketua Koperasi. Nama-nama yang tersebut dalam daftar penunjam/debitur/end user tidak pernah mengajukan pinjaman yang sumber dananya berasal dari Kredit Modal Keija KUR dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun.<br /><br />4. Perjanjian Kredit antara pihak KSP Galang Artha Sejahtera dengan Nasabah (anggota koperasi) yang di gunakan untuk memenuhi persyaratan permohonan pencairan dana Kredit Modal Kerja KUR, dirubah lalu disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (SOP), yaitu :  Suku bunga yang awalnya 2% (dua persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman 6 (enam) bulan, atau 2,4 % (dua koma empat persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman ] (satu) tahun, dirubah menjadi 1 ,84% (satu koma delapan empat persen)/ per bulan atau 22 % (dua puluh dua persen) / per tahun; Jangka waktu kredit yang awalnya antara 1 (satu) tahun s/d 2 (dua) tahun, dirubah menjadi 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan; Jumlah nilai pinjaman dari para nasabah dirubah dan diperbesar nilai pinjamannya.<br /><br />5. Dalam penyaluran dana KUR pada KSP Galang Artha Sejahtera kepada para nasabah seolah olah menggunakan system reimburse, dimana Kredit Modal Kerja KUR yang diterima dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun digunakan untuk mengganti modal yang telah disalurkan oleh KSP Galang Artha Sejahtera kepada para nasabah<br />Padahal sesuai fakta, para nasabah KSP Galang Artha Sejahtera tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman program KUR yang mana dokumen persyaratan yang isinya tidak benar tersebut dibuat oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO atas petunjuk dan perintah dari terdakwa Il. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI,<br /><br />Setelah selesai kemudian dokumen permohonan pencairan dana Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Artha Sejahtara tersebut diserahkan kepada terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. untuk kemudian diajukan ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Satuan Kredit Kecil Madiun untuk diproses lebih lanjut.<br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR pada KSP Galang Artha Sejahtera Tahap I sebesar Rp.2.000.000.000 dan tahap II sebesar Rp.500.000.000 tersebut sudah diterima oleh pihak KSP Galang Artha Sejahtera dengan cara ditransfer ke Rekening BNI No. 0268545847 atas nama KSP Galang Artha Sejahtera yang specimentnya atas nama terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH yang masing-masing selaku Ketua dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera<br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Artha Sejahtera tahap I dan tahap II yang seluruhnya sebesar Rp.2.499.300.000 tersebut, secara bertahap telah ditarik dananya oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan saksi INDAH KRISNAWATI, SH dan diketahui oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE.<br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR sebesar Rp.2.499.300.000 yang telah diterima oleh KSP Galang Aitha Sejahtera dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun tersebut, kemudian oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku Pengawas Koperasi dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH selaku Bendahara Koperasi tidak dikelola dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ;<br /><br />- Tidak dilakukan pemisahan rekening bank antara dana yang berasal dari Kredit Modal Kerja KUR dengan dana lainnya.<br />- Kurang lebih sebesar Rp.822.108.802,(delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu delapan ratus dua rupiah) disalurkan ke nasabah KSP Galang Artha Sejahtera, akan tetapi para nasabah tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman program KUR karena para nasabah tidak pernah mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman sebagaimana ketentuan dalam program KUR yakni bunga maksimal 22% (dua puluh dua persen) / per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan.<br /><br />Sesuai fakta, besarnya bunga yang harus dibayar oleh para nasabah kepada pihak KSP Galang Arha Sejahtera adalah 2% (dua persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman 6 (enam) bulan, atau 2,4 % (dua koma empat persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) tahun dan jangka waktu pinjaman tidak selama 36 (tiga puluh enam) bulan.<br /><br />Kurang lebih sebesar Rp.660.000.000 tidak ditarik dananya, yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membayar angsuran KUR ke PT. BNI SKC Madiun secara auto debet. Kurang lebih sebesar Rp.1.017.191.198 tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-9MMYA40NCme9A3xtFGTG-aVO3xSMdbT5QgnXq5C2xHBqcCu3dLf1GAwFXK11wwDQ9h9_YKbW8FSGDrlZWPThWhyphenhyphend0LunVBtEMTD-VAzTjsjm4e8MRYYAjNPdK4YDovvNK_4ZbEm-_7o/s640/Madiun1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Kurang lebih sebesar Rp.200.000.000 atas kesepakatan bersama antara terdakwa I. HENDRY WINARNO, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SE dipergunakan untuk membeli sebuah Ruko yang beralamat di Ds. Tambak Mas, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun yang diatas namakan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE  selanjutnya Ruko tersebut pada tanggal 15 Desember 2013 dijual kembali oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE kepada saksi HERLEN SILALAHI seharga Rp.235.000.000 dan uangnya tidak dikembalikan ke KSP Galang Artha Sejahtera.<br /><br />Kurang lebih sebesar Rp.817.191.198 dipergunakan untuk memperkaya diri pribadi para terdakwa dan/atau saksi INDAH KRISNAWATI, SH<br /><br />Perbuatan terdakwa I. HENDRI WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera yang tidak mengelola sebagaimana mestinya Dana Modal Kerja Kredit KUR yang seluruhnya sebesar Rp2.499.300.000 (dua milliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan maksud dan tujuan dari program KUR yakni percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKMK) tidak terwujud, dan sampai dengan jatuh tempo yakni tanggal 23 Juli 2017 pihak KSP Galang Artha Sejahtera tidak dapat mengembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sentra Kredit Kecil Madiun sebesar Rp.l.209.561.802<br /><br />Sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar KSP Galang Artha Sejahtera, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku Pengawas Koperasi seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya mengawasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta tidak ikut campur tangan ke dalam pengeloaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh koperasi<br /><br />Akan tetapi dalam pengelolaan dana Kredit Modal Kerja KUR yang diterima dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun sebesar Rp.2.499.300.000 tersebut terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku pengawas koperasi secara bersama-sama dengan terdakwa I. HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH selaku bendahara koperasi telah membuat dokumen-dokumen yang tidak benar isinya dan tidak mengelola dana Kredit Modal Kerja KUR yang tidak sesuai peruntukkan sebagaimana telah diuraian diatas.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP GAS dalam pengelolaan dan penggunaan dana Modal Kerja Kredit KUR sebesar Rp.2.499.300 yang diterima dari PT. BNI SKC Madiun tersebut, telah melakukan penyimpangan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni :<br /><br />1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian : BAB IV : Pasal 6 ayat (1) : Koperasi Primair dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh orang) orang. BAB VI : Pasal 26 ayat : (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun.  (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.<br /><br />2. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-l4/D.l.M.EKON/O2.2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat<br /><br />3. Anggaran Dasar KSP Galang Atha Sejahtera, BAB V . Rapat Anggota Pasal 13 ayat (2) Rapat Anggota KSP Galang Artha Sejahtara dilaksanakan untuk menetapkan : c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. d. Rencana kerja, rencana Anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Ayat (3), Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Pasal18ayat: (1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku. BAB VI, Pengurus. Pasal 21 ayat (2) huruf d. Antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dirapat ketiga.<br /><br />Perbuatan terdakwa I. HENDRY WlNARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO yang masing-masing selaku Ketua dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara yang dalam hal ini pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun sebesar Rpl.209.56l.802 (satu milliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat Tahun 2012-2014 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun kepada Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera Kabupaten Madiun Nomor : SR-60/PW13/5/2018 tanggal 12 Februari 2018.<br /><br />Perbuatan para terdakwa (HENDRY WlNARNO dan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Pengurus Koperas Terbukti Korupsi KUR Rp1.2 M Divonis 5.4 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara masing-masing selama 5 tahu...

»