H. Ismail Marzuki, Ketua DPRD Kota Pasurua “Calon Tersangka” Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M?

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoickYML7KMbbmYVU9PETLwpqGU0YDM3_USG673JcOLQ-tspaleTSxE8PuFzYGX0IBfVoHemyW9V6o3OTxJ86AzUceXx2xCm0VKWxYmTJSYbZkjoYrtrCBaibS1pIAp_ksgswTCIo-74k/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="902" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoickYML7KMbbmYVU9PETLwpqGU0YDM3_USG673JcOLQ-tspaleTSxE8PuFzYGX0IBfVoHemyW9V6o3OTxJ86AzUceXx2xCm0VKWxYmTJSYbZkjoYrtrCBaibS1pIAp_ksgswTCIo-74k/s640/3.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Widodo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><u><b>JPU Widodo :</b></u> Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru. Tapi akan saya laporkan dulu sesuai fakta persidangan ke Pimpinan</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki, bisa jadi calon terasngka baru dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409, karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan periode 2015 – 2019 dalam sidang yang belangsung (Kamis, 3 Maret 2020) menyebutan, supaya Jaksa menindaklajuti keterlibatan Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan.<br /> <br /> Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbutan terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyeretakan sebegai kawan peserta terdakwa Edy Hari Respati Setiawan, yaitu Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki. <br /> <br /> “Memerintakan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan,” kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusannya.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakimpun kembali mengulang pertimbangan dalam putusan, yakni agar Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan saat terdakwa menanyakan nama Ismail Marzuki kepada Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> “Sudah memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki. Pertimbangan Majelis didasari fakta dan keterangan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Sementara JPU Widodo mengatakan, bisa jadi ada tersangka baru. Namun Kota Probolinggo atau bisa jadi Ke Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> “Akan saya laporakan dulu semua fakta-fakta persidangan ke pimpinan. Pertimbangan Majelis Hakim tadi sudah jelas. Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru,” kata JPU Widodo <br /> <br /> Namun timbul pertanyaan, apakah Kejaksaan Tinggi atau Kepolisan Jawa Timur akan menyeret Ismail Marzuki sebagai tersangka baru dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penggunaan Dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409, mengingat jabatan Ismil Marzuki sebagai Ketua DPRD Kota Pasuruan sekaligus salah satu bagian dari Forpimda (Forum Pimpinan Daerah)?<br /> <br /> Kergaun masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus Korupsi Khususnya di Jawa Timur, apabila menyeret pejabat atau orang-orang penting yang diduga terlibat sekalipun disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Berbeda ketika kasus pidana umum seperti pencurian, dimana hasil curiannya dijual kepada seseorang, dan si pembeli itupun akan dijerat sebagai penadah barang curian. Atau seseorang yang menulis sesuatu di media sosial yang dianggap menghina/melecehkan pejabat, tak sulit bagi apar penegak hukum untuk meringkusnya dan kemudian menyeretnya ke Pengadilan untuk diadili<br /> <br /> Atau penegkan hukum terhadap pengendara kendaraan yang sedang melintas di jalan, sekecil apapun kesalahan pengendara itu tak sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindaknya. Karena berbagai alat canggih seperti Kamera dan CCTV terpasang diberbagai persimpangan jalan<br /> <br /> Majelis Hakim boleh menyebutkan apa saja dalam putusannya, namun yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakannya adalah aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <br /> <br /> Fakta keterlibatan pejabat setingkat Kepala Daerah yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Subaya yang akhirnya dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur adalah, kasus Korupsi penjualan Aset Pemda Kab. Blitar tahun 2013. Dimana dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa kepala Daerah turut bertanggung jawab.  Kemuidian kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu ke Kota Palangkaraya. Dalam putusan Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa Kepala Daerah dan pejabat lain turut bertanggungjawab.<br /> <br /> Tahun 2018, aparat penegak hukum di Jawa Timur memang pernah menyeret Ketua DPRD aktif ke Kepangadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Jember, Thoif Zamroni yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun.  Dan kemudian menyusul mantan Sekda serta Kepala BPPKAD Kab. Jember (Sugiarto dan Ita Poeriandayani) divonis 1.6 tahun penjara. Namun hingga saat ini tak jelas kelanjutan dari kasus ini. Walau fakta persidangan maupun putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa pencairan dana Bansos sebesar Rp38 milliar tidak sesuai prosedur, dan uang itu dibagi-bagi keseluruh anggota DPRD Kab. Jember.<br /> <br /> Diseretnya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kab. Jember yang masih aktif, bisa jadi karena si terpidana 2 tahu itu (Thoif Zamroni) tak sama “kekuatannya” dengan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki yang juga anak mantan Wali Kota Pasuruan (alm) Hasani.<br /> <br /> Padahal fakta persidangan terungkap, bahwa uang sebesar Rp1.8 milliar mengalir ke Ismail Marzuki. Hal itupun dikaui Ismail Marzuki dalam persidangan. Namun menurut Ismail Marzuki, bahwa uang dari terdakwa Edi Hari Respati adalah sebagai utang piutang namun tak ada bukti apapun. Logikanya, adakah seseorang meminjamkan duitnya sebesar milliaran rupiah begitu saja tanpa ada dokumen apapun sebagai pengikat ?<br /> <br /> Selain itu, salah satu anggota DPRD Kota Pasuruan yakni Helmi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, setiap kali pencairan uang selalu diserahkan ke H. Ismail Marzuki diruang kerjanya di gedung DPRD Kota Pasuruan, kemudian oleh Ismail Marzuki barulah dibagikan ke Koni dan saksi sendiri (Helmi) menerima uang antara 80 samapai 130 juta untuk digunakan dalam kegiatan Sepak Bola U17.<br /> <br /> “Ya selalu diserahkan. Dia (Ismail Marzuki) selaku Magager. Saya terima untuk kegiatan U17 antara 80 samaai 130 juta,” kata saksi Ismail kepaada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 23 Januari 2020<br /> <br /> Dan bisa jadi ada dugaan. Karena Ismail Marzuki “bukan orang biasa melainkan luar biasa”,  sehingga penanganan kasus inipun baru disidangkan diakhir tahun 2019, sementara proses hukum sudah berlangsung sejak 2015, dimana Wali Kota Pasuruan, H. Hasani masih hidup. (Jen)</div>

News Tipikor H. Ismail Marzuki, Ketua DPRD Kota Pasurua “Calon Tersangka” Korupsi Dana PSSI Rp3.8 M?

JPU Widodo JPU Widodo : Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru. Tapi akan saya laporkan dulu sesuai fakta persidangan ke Pimpinan ...

»

Terbukti Korupsi, Ketua PSSI Kota Pasuruan Divonis 6 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEBEYT0S6lzHsulAK0mOpYEeI6om_O5fffZrGCleXKKlDav0SthpkSx2oN_Ulv8nXbnS2ILNBbIr7eN-TLsvKug_OWIkbPXYajhMpjtFnrQ8p1qs0a7ifJjp0VOFucRek11FCxArdS8kc/s640/5..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">Ketua Majelis Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterilbatan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki sebagai kawan peserta dari terdakwa</span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 12 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan, terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan dana kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2016 sebesar Rp4.499.990.000 yang bersumber dari APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2016 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018, dan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsider 4 (emapt) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah 1.883.480.490 2 tahun penjara<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Edy Hari Respati Setiawan tertuang dalam surat putusan Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana dan Agus Yunianto serta Panitra Pengganti (PP) Wanityah, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya (PH)-nya, yaitu Sudiono, Dedy Wahyu Utomo dan Achmad Murtado di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dalam agenda sidang pembacaan Putusan (Vonis).<br /><br />Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbutan terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyeretakan sebegai kawan peserta terdakwa Edy Hari Respati Setiawan, yaitu Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki. Sehingga Majelsi Hakimpun memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti<br /><br />“Memerintakan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki selaku Ketua DPRD Kota Pasuruan,” kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusannya.<br /><br />Majelis Hakim mennyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara beramama-sama. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama enam (6) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahann dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama empat (4) bulan. Menghukum Terdakwa Edy Hari Respati Setiawan untuk membayar uang pengganti sebesar satu milliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah (Rp1.883.480.490) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana  tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama dua (2) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Hukuman dari Majelis Hakim terhada terdakwa, lebih ringan 2 tahun dari tuntutan JPU yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp3.883.480.409 subsidair pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />“Atas putusan tersebut, saudara punya hak untuk menerima, menolak atau pikir-pikir. Silahkan saudara konsultasi dengan Penasehat Hukum saudara,” lanjut Ketua Majelis Hakim kemudian.<br /><br />“Saya pikir-pikir dulu Pak. Saya mohon agar penetapan Ismail Marzuki sebagai terdakwa dan segera ditangkap. Saya tidak mau hanya sebagai tumbal,” kata terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim setelah terlebih dahulu berkonsutasi dengan Tim Penasehat Hukumnya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiecN_OLEPt_4eu3zhHe8cq5m0GK6bJvg5VrKZNpH_strYfzWNNC2wCpFgM8k643w4MlwR0vuZvDot-pVcPfTg1z1xSb7zyig3fqUzjKBTKQg6zRJClq01SKWoQhvS56ak2sENipU6TELw/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Menanggapi apa yang disampaikan terdakwa, Ketua Majelis Hakim kembali menjelaskan isi puutusan, yang menyatakan supaya Jaksa menindaklanjuti keterlibatan Ismail Marzuki<br /><br />“Sudah memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterlibatan saudara Ismail Marzuki. Pertimbangan Majelis didasari fakta dan keterangan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim lalu menutup persidangan.<br /><br />Seusai persidangan, saat beritakorupsi.co menanyakan kepada JPU Widodo terkait perintah Majelis Hakim dalam putusannya untuk menindaklajunti keterlibatan Ketua DPRD Kota Pasurua, Ismail Marzuki “menjadi tersangka” mengatakan, Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru. <br /><br /> “Akan saya laporakan dulu semua fakta-fakta persidangan ke pimpinan. Pertimbangan Majelis Hakim tadi sudah jelas. Insayaallah, bisa jadi ada tersangka baru,” kata JPU Widodo<br /><br />Terpisah. Kepada beritakorupsi.co, terdakwa Edy Hari Respati Setiawan mengatakan, bahwa dia berharap agar Ismail Marzuki secepatnya tangkap dan ditahan termasuk orang-orang pengurus PSSI karena mereka terima gaji.<br /><br />“Saya berharap agar secepatnya Ismail Marzuki secepatnya di tangkap dan ditahan, jangan saya dijadikan tumbal. Termasuk pihak-pihak lainnya pengurus PSSI karena mereka terima gaji,” kata terdakwa.<br /><br />Saat disinggung terkait putusan Majelis Hakim termasuk untuk membayar uang pengganti, terdakwa yang didampingi istri dan anak perempuannya mengatakan, bahwa putusan itu terlalu berat, termasuk untuk membayar uang sebesar Rp1.8 milliar yang menuruutnya tidak ada dinikmati.<br /><br />“Kalau tadi saya bilang banding, dianggap melawan hukum makanya saya pikir-pikir dulu selama 7 hari apakah banding atau tidak. Yang menikmati adalah H. Husni sebesar Rp1.7 milliar,  dan Isamila Marzuki Rp1.8 milliar. Saya tidak ada menggunakan untuk kepentingan pribadi, itu saya gunakan untuk bayar gaji, pajak dan 3 kegiatan,” ucap terdakwa<br /><br />Ditanya lebih lanjut terkait untuk membayar uang pengganti, terdakwa akan menjual organ tubuhnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun mengenai berapa nilai yang diinginkan terdakwa, tegangtung negoisasi dengan si pembeli<br /><br />“Saya akan jual organ tubuh saya untuk membayar itu karena saya tidak punya uang. Kalau harganya, nanti didiskusikan dengan orang yang bersedia,” ujar terdakwa yang di “Ia” kan istri terdakwa.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqCkvp3kTJfie2D5jowymTJiwALPFzefs0XofjC3fALC3ccp2foEokItzyKMJR6dlKQ_z7ZKF2VV7_7LWrn4rm1wuFxTyIj4ruSEZOuRNgSujjgLtL6SkP-r-AhKqnNpdXp1RYql2G1sI/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. <br /><br />Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />Karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /><br />Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro, anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, dalam kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. <br /><br />Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSSI Kab. Jember, yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah).<br /><br />Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim. Karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa, yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. <br /><br />Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggung, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’<br /><br />Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019<br /><br />Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikoQQpxpNe4Jx73qbUWTcGrOI7a6XA8Dou9c-RQPje54ipniJH2ar91-a1gTzWWr_AL3e4m3XJ-oa7HIPQDGRjTHWI9BaTYMy84VF2Ead458rlrUMO72tj6Cj497fX6d6E78CwOAoVuLE/s640/6.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /><br />Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut : 1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran<br />2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /><br />3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan<br /><br />4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.<br /><br />Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /><br />4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan.<br /><br />8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ4NeyErV4-RbYz8uZZRC0vcYUe0ZchFOhrUjW_3AIEic_1jfyU5Vdg3CAaCO2GEaIYb_HwpzSJPLMLRsCnO2Dg6HrWWn2dYWMaJLhFVY178Rv3iTy464hU939uVeAZP1OySJ2uz1FNHQ/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12.<br /><br />b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub.<br /><br />c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal.<br /><br />d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv.<br /><br />e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal.<br /><br />f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal.<br /><br />g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /><br />h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal.<br /><br />Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Laporan Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marzuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang<br /><br />Dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17.<br /><br />Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /><br />Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian : 1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /><br />2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /><br />3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtZLFV5MNwITmWFhHgx7oQUHUUADMDO7GCwKXs4lqO3gtGS9WDZWMoHqjF04ZgmJALLYG3kkH4hh6DDMTlZG1NDcpkOrFShVN19waUpZMzhRwWk0wC9yoS6B8FHzRALcqXcR8HIcHtAlM/s1600/b.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah). Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)<br /><br />Terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /><br />Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /><br />Terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa".<br /><br />2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'.<br /><br />3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”.<br /><br />4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />Perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi, Ketua PSSI Kota Pasuruan Divonis 6 Tahun Penjara

Ketua Majelis Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk menindaklanjuti keterilbatan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki se...

»

Ketua PN Trenggalek Diperiksa sebagai Saksi Untuk Dua Tersangka Dugaan Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6G-y7CMfPmSj95YAz9ptLEGJQmK95XM6oEMFOOKEmVUjiEvpCHIwH_tPHnMiZElsxoGTL4dzVj2rNZO13bps2RTgpxeKuFNqxdGbjpNMszjBGDa_i65vFzqfOpMkjz1nD14ToIaEB3kc/s640/IMG20191101133934.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Trenggalek, Dody Novalita</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Trenggalek, Agus Aryanto, SH, diperiksa sebagai saksi untuk 2 (dua) tersangka kasus dugaan Korupsi penggunaan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan PN Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 dan anggaran pembentukan Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) tahun 2018 yang ditaksir mencapai Rp100 juta, yakni Chrisna Nur Setyawan, S.H (Sekretaris PN Kab. Trenggalek) dan Riawan, S.H., M.H (Kasub Bag. Umum dan Keuangan), keduanyapun saat ini sudah ditahan oleh penyidik Kejari Kabupaten Trenggalek<br /><br />Dody mengatakan, kasus yang menyeret 2 pejabat Pengadil orang-orang “berdosa” alias terjerat hukum, bermula dari laporan masyarakat, dan sementara sudah memeriksa saksi sebanyak 10 orang termasuk Ketua PN Kab. Trenggalek.  Dody mengakui, hingga saat ini  belum melibatkan tim audit baik Inspektotar, BPKP maupun BPK RI untuk menghitung terkait kerugian negara secara pasti<br /><br />Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, Dody Novalita kepada beritakorupsi.co, Rabu, 11 Maret 2020.<br /><br />“Laporan masyarakat. Sepuluh saksi termasuk Ketua PN. Kita belum melibatkan. Ini masih kita dalami,” kata Dody<br /><br />Setelah KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)  Pamekasan tahun 2017 lalu terkait penerimaan suap sebesaar Rp250 juta untuk menghentikan perkara dugaan Korupsi Dana Desa, kini terjadi di lingkungan pengadil orang-orang “berdosa”. <br /><br />Kasus yang menyeret pejabat Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek adalah yang pertama di Jawa Timur. Padahal belum lama ini, sekitar awal Januari 2020, PN Trenggalek melaksanakan penandatangan Pakta Integritas, yaitu pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun faktanya justru sebaaliknya.<br /><br />Pertanyaanya, apakah kasus dugaan Korupsi anggaran dilingkunngan Pengadilan hanya terjadi di PN Trenggalek atau terjadi pula di beberapa PN di Indonesia ?. (Jen)</div>

News Tipikor Ketua PN Trenggalek Diperiksa sebagai Saksi Untuk Dua Tersangka Dugaan Korupsi

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Trenggalek, Dody Novalita BERITA KORUPSI .CO – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Trenggalek, Agus ...

»

Dua Terdakwa Penerima Suap Rp449 Juta Dari Pihak PT Tirta Investama Dituntut 1.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxmBqiRkNhyphenhyphenSDa7mNFet-OHolOLRtMR7UAiZJIcXwSKh3s-r4mwiUP7sbpgDvNDZU8LXRuLOEqZLtWQ3My6BkrQ0IcW3e7PG6uUrG3yZ6gcEvap8dwGBbVmf97VHdiSOxNrvk8dOHW_Is/s640/IMG20200226145204.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Pihak PT Tirta Investama yang pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang Thn 2014 seluas 53.531 m2 selaku “Pemberi Suap”  Rp449.660.400 akan jadi tersangka?” </span></span><br /> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Suhardi, Kepala Dusun Sukerojo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, sedangkan Zainul Udin Fairuzi, Kaur Pemerintahan dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara selaku terdakwa penerima suap tahun 2014 sebesar Rp449.660.400 dari Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie mewakili PT Tirta Investama yang membeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan luas tanah kurang lebih 53.531 m2 tahun 2014<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU Mujib Syaris dan Yoga Adhitama dari Kejari Jombang terhadap terdakwa Suhardi yang didampingi Penasehat Hukumnya Fanani Zaelani dkk, dan Zainul Udin Fairuzi yang didampingi Penasehat Hukunya, Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie (perkara masing-masing terpisah) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Agus Yunianto serta Panitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana. <br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, “ahwa perbuatan terdakwa (Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi) sebagaimana diatir dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”.<br /><br />Kasus suap jual beli tanah milik warga kepada PT Tirta Investama inipun menggelitik. Sebab JPU menjerat Kedua terdakwa adalah sebagai penerima suap, sebagaimana dalam pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara pihak pemberi suap hingga saat ini tak jelas.<br /><br />Apakah penerapan hukum tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh KPK berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian ?. Sebab tak sedikit tersangka/terdakwa yang terseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya hanya sebagai penerima suap sebagaiaman dalam pasal 11 UU Tipikor. Sementara pemberi suap dianggap tidak melangar Undang-Undang Tipikor sebagaimana diatur dalam 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="716" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP-czcbp8S3mI84G4XcKFE3L02TxItdrknAda1LsoI1ERgJMqGY86hgk1qgQp2o-PXJZV9FIj9dlt3W1Aq3SvT5f7Tb9wHhgBpbn5aLn7UZB26zddJrabkvF1V-gEbPZ9ysgNs2sqSPiU/s640/a.jpg" width="633" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pasal 11 berbunyi : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Sementara Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau<br />huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Sedangkan Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling<br />banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Saat hal itu ditanya kepada JPU seusai persidangan (Rabu, 11 Maret 2020), tak mau menjelaskan. Pada hal, selain pemebri suap, masih ada pihak-pihak yang turut menikmati uang suap itu, namun hingga saat ini masih nyaman tenteram.<br /><br />Sementara Fanani Zaelani selaku Penasehat Hukum terdakwa Suhardi dan Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie selaku Penasehat Hukum terdakwa Zainul Udin Fairuzi, juga mempertanyakan pihak-pihak yang ikut menikmati uang haram itu </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqTxfAcqWjOFR-mlAvqQm6Ikp6Bs7kMeQzaPCRmJIjqDoN29U4S5riOEC4USrXbDviE-mWWo4rqJXFliOHGLHtHVvfEWByd1bQMvKIdHTyHso-Dv7KiEqbk9L_A1YRBTJAFVTGCFhmr6A/s640/IMG20200226145212.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan dakwaan JPU maupun fakta persidangan yang terungkap terkait para pihak yang menikmati uang suap itu, diantaranya Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400 (sudah divonis beberapaa tahun lalu dan saat ini sudah bebas), terdakwa Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta, Terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukorejo sebesar Rp50 juta. Uang itu berasal dari Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie mewakili PT Tirta Investama. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, pada sekitar bulan September 2014, Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie bertemu dengan Agus Hadi Cahyono, Zainul Udin Fairuzi dan Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya By Pass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, atas perkataan Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh Agus Hadi Cahyono tersebut, namun pada saat itu Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5% yakni, agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh Agus Hadi Cahyono, namun Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah)<br /><br />dan Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. Namun sebelumnya Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada Zainul Udin Fairuzi dan Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, Zainul Udin Fairuzi meminta kepada Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut, Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), <br /><br />Dan setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana. </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfor40YV1Fh63uUhlN0fZVDm2pfokQl05IREHJhMs1Tka9-IBzoXQvthoImrcV0I0AOoFdNcmNr1QJFUP8XE45EfVauU7CBIrI-8tIOKMmZi8OKetpXbABCQMaZ005ecoE9557LAFAU2w/s640/IMG20200226145224.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukerojo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Grobogan Tahun 2010 Nomor dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi yang ditetapkan oleh Taris selaku Kepala Desa Grobogan Tahun 2010 10.<br /><br />Surat Keputusan Kepaia Desa Grobogan Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan Kepala Dusun Sukorejo Tanggal 14 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Agus Hadi Cahyono, SE selaku Kepala Desa Grobogan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi Agus Hadi Cahyono,SE (terpidana yang telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 53/PlD.SUS-TPK/2018/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2018), saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi.<br /><br />Pada sekitar bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa ”mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2014, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, akan melakukan pembelian tanah milik warga di desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan luas tanah kurang lebih 53.531 m2.<br /><br />Kemuidian saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, datang ke kantor Desa Grobogan, Kec. Mojowarno, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono. Lalu saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengatakan akan melaksanakan jual beli dengan warga Desa Grobogan yang rencananya akan dibangun pabrik air minum dalam kemasan.<br /><br />Kemudian pada saat itu ada saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi mengatakan kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro, ”Bu, kalau jadi dibebaskan atau dibeli, jangan lupa sama desa, dikarenakan yang menjembatani adalah Desa atau perangkat desa. Dan biasanya persenan, selanjutnya saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengiyakan perkataan saksi Zainul Udin Fairuzi tersebut.“<br /><br />Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi mengatakan kepada saksi Agus Hadi Cahyono, bahwa dalam proses jual beli tanah dengan PT Tirta Investama tersebut, nanti pihak desa akan mendapatkan uang apabila saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala desa mau menyampaikan kepada saksi Theresia L. Setionegoro</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1kHRzWVq6RRMGF8ERJVSuVisIcxbjyfTLkU0ZJvTMIji9R-_Nn5iUwNhQmYIyx9htw360YzebkYs3trPJaN0MbAPxjZ1vdav6XRL6x0j5FRznRS6rX80IrPC2DY-T2cNgNWbWHNSXhY8/s640/IMG20200226145228.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan Kec. Mojowarno, Kab. Jombang lagi, dan bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, serta dihadiri oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi, dan pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, “dalam pembelian tanah tersebut jangan lupa dana untuk kas desa, yang intinya saksi Agus Hadi Cahyono meminta prosentase sebesar kurang lebih 2,5% dari total harga pembelian tanah yakni 2,5% X Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp548.692.750 (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).<br /><br />Dimana maksud dari permintaan prosentase sebesar kurang lebih 2,5% oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut,  diketahui oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi.<br /><br />Selanjutnya permintaan uang prosentase kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut, nantinya akan dibagi kepada saksi Agus Hadi Cahyono bersama dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya, beberapa minggu kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan lagi untuk menanyakan kelengkapan dan persyaratan jual beli tanah, dan pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan "kalau saya tidak mau menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah, bagaimana ? dan apakah pembebasan tanah tersebut tetap dilaksanakan ?”. Yang dijawab oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie ” jangan pak Kades, ini harus ditandatangani oleh oleh pak Kades selaku saksi”. Dan saksi Agus Hadi Cahyono juga mengatakan, ”Kalo jadi saksi yah ada imbalannya”.<br /><br />Saksi Agus Hadi Cahyono lalu meminta imbalan atau uang prosentase kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie selaku wakil dari PT Tirta Investama yakni sebesar 2,5% dari harga pembelian tanah antara PT Tirta Investama dan warga Desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750, yang mana permintaan uang imbalan tersebut tidak ada aturannya yakni pihak pembeli harus menyerahkan prosentase sebesar 2,5% dari harga jual beli tanah di desa.<br /><br />Permintaan sebesar 2,5 % dari harga jual beli tanah di desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750 yang didampaikan oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara saksi Agus Hadi Cahyono dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Dimana kelimanya sepakat jika uang tersebut sudah diterima, maka yang akan membaginya kepada terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi alias udin, saksi Subarkah dan saksi Mashudi adalah saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala Desa Grobogan.<br /><br />Setelah mengetahui jika dari kegiatan jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang tersebut, nantinya akan mendapatkan uang sebesar Rp548.692.750, terdakwa Suhardi pun mulai aktif menjalin komunikasi dengan saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie melalui sarana email atau Blackbery Messenger terkait dengan persyaratana-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli tanah tersebut.<br /><br />Selanjutnya pada sekitar bulan September 2014, saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya Bypass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvaJ51z_io-3V95VCRZioJ1M5bcO1BBR8DEBJwjJ6qBVx25bnibbuz-osWfLe2mrhzJYxvtAGA2HzzcYveSZ6MNMDET4_R40mfoYZi87iYgPHRGHJQlpW2IIvobCQ5Fkj1yFyQHnCEESc/s640/IMG20200226152125.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya pada pertemuan tersebut, atas perkataan saksi Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan yang pada pokoknya adalah,  saksi Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh saksi Agus Hadi Cahyono tersebut, namun pada saat itu saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta saksi Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5%, yakni agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh saksi Agus Hadi Cahyono, namun saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), dan saksi Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. Namun sebelumnya saksi Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, saksi Zainul Udin Fairuzi meminta kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Dan kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan saksi Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan saksi Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), <br /><br />dan setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana.<br /><br />Setelah menerima cek penyerahan uang dari saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie tersebut, kemudian saksi Agus Hadi Cahyono memberitahukan kepada Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi, mengajaknya untuk mencairkan cek tunai tersebut pada keesokan harinya. Dan pencairan cek tunai tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp249.660.400, dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp200 juta, dimana pada saat pencairan tersebut, saksi Agus Hadi Cahyono selalu bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi.<br /><br />Setelah mencairkan cek sebesar Rp449.660 lalu saksi Agus Hadi Cahyono membagi uang tersebut dengan rincian : saksi Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400, Saksi Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Saksi Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, Saksi Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta, Terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukorejo sebesar Rp50 juta. Sehingga total yang telah diterima oleh Terdakwa Suhardi adalah lebih kurang sebesar Rp65 juta.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen) </div>

News Tipikor Dua Terdakwa Penerima Suap Rp449 Juta Dari Pihak PT Tirta Investama Dituntut 1.6 Thn Penjara

“Apakah Pihak PT Tirta Investama yang pembeli tanah warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jomba...

»

Diduga Korupsi Rp2.1 M, Bendahara KPU Lamongan Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioy_5BNt7R35ItJvrZ2AHCFPdE-_0asG9IJHOD8gS6sy8daEorU-7FaAtME1xwAhH4LDrx1eSOQwfjaNLygKrmF5ccXrKDA_bIEXbbFrN_oRm1L_2cepbKVet_Z_72FKR0MUlAFxy8fB0/s640/IMG20200311123428.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Penasehat Hukum Terdakwa :</b></u> Sebelumnya, atas saran BPK dan Inspektorat supaya terdakwa mengembalikan sisa uang, dan sejak tahun 2016 sampai hari ini, terdakwa telah menyicil dengan cara potong gaji sebesar Rp3.5 juta per bulan</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Irawan Setiyadi selaku Bendahara Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kantor KPU  Kabupaten Lamongan, diseret oleh JPU Kejari Lamongan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebesar Rp34.300.000.000 (tiga puluh empat milyiar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran (TA) 2015 dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU (Kantor Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.201.730.933,18 (satu milyar dua ratus satu Juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan belas sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 01/LHP / XXI / 01/ 2020 tanggal 13 Januari 2020<br /><br />Rabu, 11 Maret 2020, Tim JPU Muhammad Subhan, Kusmi, Irfan Magalle, Ali Prakosa dan Rudy Kurniawan membackan surat dakwaannya terhadap terdakwa Irawan Setiyadi yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya yakni Nihrul Bahi AlHaidar, Ahmad Umar Buwang, Dharna Edhy Santoso dan NurulFaizim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta dan M. Mahin serta Penitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Ali Prakosa mengatakan, terhadap pencairan dana dari rekening penampungan hibah tersebut, bendahara hibah (terdakwa Irawan Setiyadi) menyusun laporan bulanan Penanggungjawaban Keuangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi M. Mujahir selaku KPA dalam kurun waktu sejak bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 dengan total realisasi anggaran yang dilaporkan sebesar Rp31.456.283.532 dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU yang disampaikan, terdapat sisa dana hibah sebesar Rp2.843.716.468 (Rp34.300.000.000 dikurangi Rp31.456.283.532). Sisa dana hibah sebesar Rp2.116.327.764,20 tersebut tersimpan di rekening penampungan hibah. <br /><br />Atas sisa dana yang tersimpan, terdakwa Irawan Setiyadi selaku Bendahara Pengeluaran Hibah APBD tahun 2015 telah melakukan penyetoran pada tanggal 22 April 2016 ke rekening Kas umum Daerah Lamongan di BPD Jatim Cabang Lamongan Nomor 1.20.1.20.05.00.5.1.4.05.09 sebesar Rp2.116.327.764,20. <br /><br />Sehingga masih terdapat sisa dana hibah yang belum disetor sebesar Rp727.388.696,80 (Rp2.843.716.468 dikurangi Rp2.116.327.764,20) yang merupakan sisa kas di Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi.  <br /><br />Atas perbuatan terdakwa Irawan Setiyadi dalam penggunaan Dana Hibah TA 2015 yang dikelola terdakwa selaku Bendahara telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.201.730.933,18 (satu milyar dua ratus satu Juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan belas sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 01/LHP / XXI / 01/ 2020 tanggal 13 Januari 2020. <br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP” ucap JPU Ali Prakoso<br /><br />Menanggapi dakwaan JPU, Tim Penasehta Hukum terdakwa mngajukan kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan keberatan atau Eksepsinya. Dan permohonan itu dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim<br /><br />Seusai persidangan, Tim Penasehat Hukum terdakwa mengatakan kepada Wartawan, bahwa keberatan atas surat dakwaan Jaksa terkait kerugian negara. Menurut Tim Penasehat Hukum terdakwa, sesuai saran dari Inspektorat dan BPK agar mengembalikan sisa anggaran dan itu sudah dilakukan oleh terdakwa dengan cara potong gaji sejak 2016<br /><br />“Atas saran Inspektorat dan BPK, terdakwa sudah membayar dengan cara potong gaji sejak 2016. Jadi sejak 2016 hingga saat ini, terdakwa sudah tidak menerima gaji. Gaji terdakwa sebesar Rp3.5 juta per bulan,” kata Nihrul Bahi AlHaidar selaku Penasehat Hukum terdakwa </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4GktziPtpXIK8wR2jTOPfHwKhyphenhyphenUaXq-Tra6XG4fLcdcB-gnw8RuWm0kyMuux34ImopZIiwQDD4BOeCsVMwxBz3-QYWIa1j6LkteoRaZ0ymnJKHTOgd4842vRZrP82oTSrNw3dRpvcczs/s640/IMG20200311122049.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Irwan Setiayadi selaku Bendahara Pilkada pada Kantor KPU  Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Lamongan Nomor : 46 / KPTS /Sakab-014.329744/2015 tanggal 15 Mei 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2015 sampai dengan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 207, Kec/Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan berapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa saking sehingga harus dipanndang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2015, di Kabupaten Lamongan terdapat kegiatan penyelenggaraan Pemilukada  Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menyiapkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp34.300.000.000 (tiga puluh empat milyiar tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU (Kantor Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali <br /><br />Kemudian, dana Hibah tersebut ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamongan ke rekening penampungan Dana Hibah di Bank Jatim Cabang Lamongan No. Rek.  0281034898 atas nama RPL 073 KPU LMG Hibah Pilkada15 sebesar Rp34.300.000.000 dilakukan proses pencairan ke rekening tersebut dalam 2 tahap<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi M.Muhajir, SH.M.Si selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk pejabat pengelola Dana Hibah sebagai berikut ; 1. M.Muhajir, SH.M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),; 2. Drs. Joko Saronto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK),; 3. Nikmah, SH (Pejabat Penerima hasil Pekerjaan/PPHP),; : 4. Irwan Setiayadi (Terdawa) selaku Bendahara <br /><br />Kemudian pada tanggal 15 Mei 2015. saksi M.Muhajir, SH.M.Si selaku Sekretaris KPU  Kabupaten Lamongan yang merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk  terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah APBD 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 46 / Kpts / SesKab-014.329744/2015 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah APBD Tahun 2015 <br /><br />KPU Kabupaten Lamongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a). Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;  b) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; c). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d). Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya; e). Menyetorkan pemotongan / pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara; f) Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; g). Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.<br /><br />Tahapan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Lamongan dengan mengeluarkan SK Nomor: 12.1/Kpts/KPU.Kab-014.329744/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2015 tertanggal 15 April 2015 dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian: l. Dilakukan oleh Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Lamongan daan 2. Dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8OT-gLXkbo2atbivfJkhdv41-ldhoubDNsYEWfW4xy-0zbaHeZLpS2IrsEWpbV9yhkczx55v-jkvz9XP4-BNvDISPSMXz0lyH8JC84MAdEKFmkzqUBGx_qoAMe4Xs8bA479lZiXidfoA/s640/IMG20200311123419.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Untuk melaksanakan kegiatan dilakukan sebagai benkut : 1. Kegiatan yang akan dilaksanakan. </span></span><br /><br />Awalnya, penanggungjawab kegiatan atau pelaksana (Kasubag/Leademya) secara lisan menyampaikan jadwal kegiatan dan kebutuhan biaya kepada bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) untuk disiapkan biayanya. Kemudian bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) mengajukan pencairan anggaran beserta Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai kebutuhan kegiatan kepada KPA/Sekretaris KPU sebatas coreto-coretan atau bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) hanya membawa Rencana Kebutuhan Biaya secara menyeluruh untuk dilihat oleh Sekretaris KPU selaku KPA di Kantor KPU lamongan. <br /><br />Dimana masing-masing Kasubag selaku penanggung jawab kegiatan dan pelaksana teknis tidak pemah mengajukan Rencana Kegiatan yang diperlukan dalam kegiataan Pilkada 2015, sehingga bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) hanya mengeluarkan berdasarkan anggaran secara menyeluruh yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya. Sedangkan data dukung berupa SPJ dan nota pembelian/pembayaran diperintahkan kepada bendahara secara lisan agar menyiapkannya dan hal itu disampaikan pada saat diadakan rapat koordinasi. <br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">2. Kegiatan yang sudah dilaksanakan; </span></span><br />Awalnya penanggungiawab kegiatan atau pelaksana (Kasubag/Lcadcmya) secara lisan menyampaikan jadwal kegiatan dan kebutuhan biaya kepada bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) untuk minta dicairkan anggaran untuk biaya penggantian kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan cara membawa bukti pendukung kegiatan.<br /><br />Kemudian bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) mengajukan pencairan anggaran beserta Rincian Anggaran Biaya kegiatan sesuai kebutuhan kegiatan kepada KPA/Sekretaris KPU.  setelah disetujui, dan Cek ditandatangani oleh KPA dan Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi), seterusnya cek digunakan untuk mencairkan dana hibah di Bank jatim.<br /><br />Setelah dicaikan, bendahara menyerahkan uang yang dibutuhkan kepada masing-masing kasubag selaku penaggung jawab dan pelaksana kegiatan untuk dibayarkan sesuai kebutuhan,  dan terkadang bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) juga langsung membayar ke pihak ke tiga pada saat pihak ketiga meminta pembayaran kepada bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi), tetapi bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) lebih sering menyerahkan uang ke kasubag selaku pelaksana teknis karena mereka yang lebih mengetahui kegiatan mereka <br /><br />Guna membiayai kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, dilakukan penarikan Dana dari Rekening KPU Kabupaten Lamongan. Penarikan dana hibah tersebut dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima atau penarikan tunai oleh Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) sebagai berikut ;<br /><br />a. Penarikan dana dengan cara Transfer ke rekening Badan Penyelenggara Ad Hoc sebesar Rp24.710.165.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah). Penarikan dengan cara ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan ke rekening Panitia Pemilihan Kecamatan atas belanja pembelian/pengadaan barang dan jasa Badan Penyelenggara Ad Hoc sebesar pagu anggaran yang ditetapkan dalam RKB. <br /><br />b. Penarikan dana dengan cara Transfer ke rekening penerima sebesar Rp735.603.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah); Penarikan dengan cara ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan ke rekening pelaksana kegiatan / rekanan. <br /><br />c. Penarikan dana untuk dikelola Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) sebesar Rp6.737.904.236 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Pencairan anggaran dengan cara ini dilakukan oleh Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) dengan mengajukan pencairan anggaran kepada saksi M.Muhajir, SH.M.Si selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sesuai kegiatan yang disampaikan secara lisan oleh penanggungjawab kegiatan atau pelaksana (Kasubbag/Leademya). <br /><br />Apabila disetujui, KPA dan Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) menandatangani cek giro sebagai dasar Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) melakukan penarikan dana dari rekening bank yang kemudian digunakan oleh Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau pelaksana kegiatan KPU Kabupaten Lamongan. <br /><br />Dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/ penerima, dana tidak berdasarkan Surat Perintah Bayar yang seharusnya diterbitkan oleh PPK (saksi Joko Saronto, M.M) dan dilakukan setelah tagihan diterima. Tagihan tersebut seringkali hanya berupa nota/catatan tentang pelaksanaan kegiatan. Atas pembayaran tersebut, Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) juga melengkapi bukti untuk keperluan pertanggungjawaban. Tidak semua kegiatan yang dilaksanakan didukung bukti pertanggungjawaban.<br /><br />Setelah dilakukan konfirmasi oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi), Belanja Hibah APBD Tahun 2015 dan pihak ketiga yang tercantum dalam kwitansi penerimaan pembayaran menunjukkan adanya realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran valid. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dicatat sebagai realisasi belanja sebesar Rp157.839.500 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)  </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="216" data-original-width="383" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9L6r6agek8AnnjKS_VzIpHZR6Z0JzDKiLGP4zSA0jeVoJOD87tcU5TV6s4p4cbGiAWC8UgsvCm81osjWbE-uSBHdblGnUxQIVgL9CS0h7JaT-5vy1D4lQ8FI-3aOTAAcq2BUA-ER-mhM/s640/IMG20200311123451.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, terdapat pembukuan Pengeluaran yang didukung bukti sebesar Rp103.690.000 (seratus tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) (Rp83.690.000 + Rp20.000 000), namun nilai pengeluaran yang sesungguhnya diterima oleh pihak ketiga hanya Rp14.200.000  (Rp10.000.000 + Rp4.200.000), sehingga terdapat selisih antara Pencatatan bukti dan nilai pengeluaran sesungguhnya sebesar Rp89.490.000 (delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) <br /><br />Terhadap pencairan dana dari rekening penampungan hibah tersebut, bendahara hibah (terdakwa Irawan Setiyadi) menyusun laporan bulanan Penanggungjawaban Keuangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi M. Mujahir selaku KPA dalam kurun waktu sejak bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 dengan total realisasi anggaran yang dilaporkan sebesar Rp31.456.283.532 dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU yang disampaikan, terdapat sisa dana hibah sebesar Rp2.843.716.468 (Rp34.300.000.000 dikurangi Rp31.456.283.532). Sisa dana hibah sebesar Rp2.116.327.764,20 tersebut tersimpan di rekening penampungan hibah. <br /><br />Atas sisa dana yang tersimpan, terdakwa Irawan Setiyadi selaku Bendahara Pengeluaran Hibah APBD tahun 2015 telah melakukan penyetoran pada tanggal 22 April 2016 ke rekening Kas umum Daerah Lamongan di BPD Jatim Cabang Lamongan Nomor 1.20.1.20.05.00.5.1.4.05.09 sebesar Rp2.116.327.764,20. <br /><br />Sehingga masih terdapat sisa dana hibah yang belum disetor sebesar Rp727.388.696,80 (Rp2.843.716.468 dikurangi Rp2.116.327.764,20) yang merupakan sisa kas di Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi. <br /><br />Disamping itu, terdakwa Irawan Setiyadi Juga menyimpan pajak yang dipungut atas transaksi-transaksi yang dibayar dari Dana Hibah sebesar Rp609.777.948, dengan rincian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)<br /><br />Terhadap pemotongan pajak dan bukti pertanggungjawaban belanja, menunjukkan terdapat pengeluaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sehingga pajak sebesar Rp21.635.039,82 atas pengeluaran tersebut tidak dapat dicatat sebagai pajak yang dipungut. Oleh karena itu,  realisasi pajak yang dipungut adalah sebesar Rp588.142.908,18. Atas pajak tersebut, bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp367.599.382,<br /><br />Setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti setor Pajak, terdapat pencatatan setoran pajak yang  tidak ada bukti SSP-nya sebesar Rp6.469.210, sehingga setoran pajak ke Kas Negara sebesar Rp361.130.172 (Rp367.599.382 dikurangi Rp6.469.210). <br /><br />Maka, kas di Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) yang merupakan pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp227.012.736,18 (Rp588.142.908,18 dikurangi Rp361.130.l72).<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dana Hibah TA 2015 berupa : <br />a. Melakukan pembayaran tanpa Surat Perintah Bayar yang ditandatangani oleh PPK dan tanpa pengujian atas kebenaran hak tagih; b. Menyusun bukti pertanggungawaban dan melakukan pembukuan belanja sebesar Rp. 157.839.500,atas kegiatan yang tidak dilaksanakan serta melakukan pembukuan belanja lebih tinggi sebesar Rp. 89.490.000,dari pengeluaran yang sebenarnya; c. Tidak menyetorkan pajak yang dipungut atau dipotong sebesar Rp. 227.012.736,18 ke Kas Negara; d. Menggunakan sisa dana hibah dan pajak yang belum disetor ke Kas Negara untuk keperluan pribadi dan pengeluaran yang tidak tercantum dalam RKB (rencana Kebutuhan Belanja). <br /><br />Hal itu telah melanggar ketentuan sebagai berikut : <br />Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: a. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) harus memperhitungkan dan memungut/memotong pajak atas tagihan dalam Surat Perintah Pembayaran yang diajukan kepadanya ; Ayat (2) yang menyatakan, Bendahara Pengeluaran! BPP harus meyetorkan pajak atas tagihan dan Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara. <br /><br />b. Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan, KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan ; Ayat (5) yang menyatakan, pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas. <br /><br />c. Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan, sebagai bagian dari pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), KPA atau PPK atas nama KPA melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Monitoring atas kepastian/kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan penyetoran pajak/PNBP ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu; <br /><br />d. Pasal 36 Ayat (1) yang menyatakan, hasil pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Fisik Kas ; Ayat (2) yang menyatakan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil pemeriksaan berupa : (a) Kesesuaian kas tunai di brankas dan di rekening dalam rekening Koran dengan pembukuan ; (b) Penyetoran penerimaan Negara/Pajak ke Kas Negara dan (c). Penjelasan apabila terdapat selisih antara hasil pemeriksaan dengan pembukuan.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa Irawan Setiyadi dalam penggunaan Dana Hibah TA 2015 yang dikelola terdakwa selaku Bendahara telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.201.730.933,18 (satu milyar dua ratus satu Juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan belas sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 01/LHP / XXI / 01/ 2020 tanggal 13 Januari 2020. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen) </div>

News Tipikor Diduga Korupsi Rp2.1 M, Bendahara KPU Lamongan Diadili

Penasehat Hukum Terdakwa : Sebelumnya, atas saran BPK dan Inspektorat supaya terdakwa mengembalikan sisa uang, dan sejak tahun 201...

»

Terpidana Penggandaan Uang, Terbukti Korupsi dan Divonis 4 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzk5Uf3pNTGEXYBJ75TGZfXiNm7blhRSYHy_8AN1XA5nr4KxduXc5VfRNcZ6h5H_-LWxVg_cgkN8kko5e694reR_lbIgcqsWKj3Qc_pAIwSpc9F_8nP5y4ADA_eYd9abyr3f7pIcSy74s/s640/IMG20200304131605.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Untuk yang kedua kalinya, Abu Hari, harus kembali menghirup uadara pengap di dalam jeruji besi alias penjara karena terseret dalam 2 kasus pidana yang berbeda di 2 temmpat yang berbeda pula.<br /><br />Awalnya pada tahun 2017, saat Kejari Situbondo menetapkan Abu Hari sebagai tersangka kasus Korupsi penggunaan Dana Desa Tahun 2017 an 2018 sebesar Rp434.979.019, Abu Hari pergi entah kemana, sehingga Kejari Situbondo memasukan ke Daftar Pencarian Orang alias DPO.<br /><br />“Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang bau pasti tercium juga”. Peribahasa inilah yang menimpa Abu Hari. Karena pelariannya telah diketahui oleh Kejari Situndo dari aparat penegak hukum (APH) yang ada di Bali, bahwa yang dicari-cari oleh Kejari Situbondo ternyata berada di Bali, namun belum bisa langsung diringkus. <br /><br />Karena ternyata, selama pelariannya di pulau Dewata, Abu Hari melakukan tinda pidana penggandaan uang, sehingga Abu Hari harus menjalani hukumannya di penjara Bali selema beberapa tahun.<br /><br />Setelah selesai menjalani hukuman, pihak Polisi Polda Bali langsung meringkus Abu Hari dan menyerahkannya ke Kejari Situbondo untuk diproses hukum untuk meminta pertanggungjawabannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terkait penggunaan Dana Desa tahun 2017 dan dana silfa tahun 2016 yang totalnya sebesar Rp434.979.019<br /><br />Terkait pengembalian uang Dana Desa yang dilakukan oleh Abu Hari pada tahun 2018 melalui Bank Jatim Cabang Situbondo, ternyata tidak masuk dalam kas Daerah karena tidak ada pemberitahuan dari Abu Hari ke Inspektorat. Sehingga uang yang masuk ke Kas Desa atau kas daerah tidak diketahui dari siapa dan untuk apa. Hal ini tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Rabu, 11 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabayamenyatakan, bahwa terdakwa Abu Hari terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, dan menghukum (Vonis) terdakwa Abu Hari dengan  pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp434.979.019 dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Abu Hari yang didampingi Penasehat Hukumnya Abu Hasin tertuang dalam surat putusan Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Johnarwanto  serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, yang dihadiri Tim JPU Kejari Situbondo<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada Tahun Anggaran 2017, Desa Gadingan memperoleh Dana Desa sejumlah Rp793.419.000 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Perdes Nomor 02 tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2107<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, dari total kerugian negara sejumlah Rp270.807.000 yang berasal dari kegiatan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa, Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase, pembangunansarana dan prasarana  rumah sederhana sehat, dana tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana mestinya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0uBaBsFV_VVDXE55jeu16h599cfg2JOYSsWWNx0-wbermHJNiGCWLSKbjEhfg0OqFGlcCy3oUNDAd792p6rkfnrtjrWEPQ54yeQxC6hNw967T2j9MbK9EsRzxGhTRWEkZWAd-3PfMTQY/s640/IMG20200304131614.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Majelis Hakim menyebutkan,terdakwa mencairkan dana  desa untuk alokasi kegiatan pemberian makanan tambahan diposyandu senilai Rp27.336.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan melalui dua kali tahapan. Pada tahapan pertama, terdakwa mencairkan sebesar  RpI4.016.000 ( empat belas juta enam belas ribu rupiah) dan  tahapan kedua senilai Rpl3.320.000 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada pencairan tahap kedua, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut.<br /><br />Terdakwa telah mencairkan dana desa sebesar Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang berasal dari silpa tahun 2016 yang alokasinya digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan berdasarkan APBDesa Perubahan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Namun dana desa tersebut tidak digunakan sesua idengan peruntukannya. Sehingga tidak ada laporan pertangungjawabannya<br /><br />Terkait pengembalian uang Dana Desa yang dilakukan oleh Abu Hari pada tahun 2018 melalui Bank Jatim Cabang Situbondo, ternyata tidak masuk dalam kas Daerah karena tidak ada pemberitahuan dari Abu Hari ke Inspektorat. Sehingga uang yang masuk ke Kas Desa atau kas daerah tidak diketahui dari siapa dan untuk apa. Hal ini tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraa atau perekonomian negara sebesar Rp434.979.019 sebagaiman tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : X. 700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019<br /><br />“Mengadili : Menyatakan terdakwa Abu Hari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)  tahun denda sebesar Rp200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp434.979.019 dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim dikhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melaui Penasehat Hukumnya, Abu Hasin mengtakkan piikir-pikir. Hal yang sama juga dikatakan JPU. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYa_n5E0jOZ0QxuajQLGYITkvFnU2THRAvS6pjCXT0mVTZoXSmQICN_02aqo-7j6WDZr7vkBhSN3qDEji-h8LKnA0Etr9oSuSMzRZSML3uqhhNIQp3I9Y8o9nRoR7JatR1-gT1Oj60CwM/s640/Terdakwa+Abu+Hari+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntuntan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp200 juta subsidar 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp434.979.019 subsidair dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. <br /><br />Dan inilah alasan JPU mengatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim. Hal itu dikatakan JPU kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. Namun saat ditanya terkait keterlibatan pihak lain yang akan jadi tersangka baru, JPU tidak menjelaskannya. Alasannya belum menerima petikan putusan<br /><br />“Tuntutan kita kan enam (6) tahun, subsidair denda tiga (3) tahun. Kalau pihak-pihak lain, nanti karena kita belum menerima petikan putusan, siapa-siapa yang disebutkan,” ujarnya.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU Kejari Ditubondo menjelaskan, bahwa terdakwa Abu Hari selaku Kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo berdasarkan SK Bupati Nomor : 188/849/P/90.4.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019<br /><br /> Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Desa Gadingan Kecamatan J angkat Kabupaten Situbondo, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) undangundang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.<br /><br />Terdakwa Abu Hari secara melawan hukum telah menyalahgunakan keuangan Dana Desa Gadingan tahun anggaran 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonmis, efektif,  transparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.<br /><br />Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraa atau perekonomian negara sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaiman tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : x. 700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Situbondo memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa senilai Rp111.434.583.000 (seratus sebelas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Yang selanjutnya,  pemerintah Desa Gadingan memperoleh Dana Desa sejumlah Rp793.419.000 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Perdes Nomor 02 tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2107<br /><br />Pemerintah Desa Gadingan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2017 tertanggal 02 Oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017, dikarenakan ada pergeseran antara jenis belanja serta terjadinya perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang pada saat itu ada tambahan pendapatan desa senilai Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang didapat dari terdakwa atas pengembalian kerugian Negara,  dari temuan inspketorat tahun 2017, yang mana digunakan untuk pembangunan jalan tahun anggaran 2016, kemudian dana tersebut dimasukan didalam APBDesa Perubahan No 04 tahun 2017 yang alokasinya digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan.<br /><br />Terdakwa dalam hal mengatur dan melaksanakan Dana Desa tahun anggaran 2017,  dibantu oleh tim PTPKD yang dibentuk kepala Desa Gadingan sesuai dengan SK Nomor 188/09/431.503.9.3/2017 tanggal 02 Januari 2017, yang beranggotakan ; Kepala Desa selaku  Pemegang Kekuasaan,; 2. Sekretaris Desa (Pelaksana Teknis),; 3. Kepala Seksi (Kepala Seksi Pelayanan).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEGmtQ2ZEGdDxIZxVhf5A3yCVxKkUv0ZYcmnyP7M_Bri9Sqdz5KBCTXLR5mtWLbs5D3PvqlDlgQVthMDKuEvRYMc8fDTZSRgV4O-owbIeR7Bze2NekzFsn8tcTDxabEcgu9eWPIK084nw/s640/Terdakwa+Abu+Hari+5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2017, terdakwa membentuk Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gadingan Nomor : 188/008/431.503.9.3/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 dengan susunan keanggotaan ;<br /><br />Ketua, Bahsul Masa’il selaku Kaur Pembangunan,; Sekretaris, Samsulla (Ketua Umum LPM) dan Misbahul Munir (Kaur Umum), Abd. Salam (Kaur Kesra) dan Supaesse (Kepala Dusun) masing-masing sebagai anggota<br /><br />Persyaratan administrasi pencairan dana desa tahun anggaran 2017 meliputi : a. pengantar dari desa dan pengantar dari kecamatan, b. format A1, c. format A2, d. kwitansi pencairan besaran dana yang akan dicairkan, e. pengajuan format lB, f. surat pernyataan bendahara desa, g. pakta integritas kepala desa, h. SK bendahara desa, i. fotokopi RKPDesa, j. fotokopi APBDesa, k. fotokopi berita acara kelengkapan SPJ tahun sebelummnya, l. fotokopi rekening desa, m. Foto kopi NPWP, dan n. ceklis tim pendamping kecamatan. <br /><br /> Kemudian syarat-syarat tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor kecamatan Jangkar untuk dimintakan tanda tangan kepada camat Dangkar, kemu  dian diteruskan ke kantor Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD). Setelah itu, dari Dinas-Dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD) diserahkan kepada kantor  DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dana Kekayaan Asset Daerah) untuk proses pencairan kerekening kas desa Gadingan Bank Jatim dengan Nomor rekening 0292201133 atas nama Kas Pemerintah Desa Gadingan.<br /><br />Sedangkan syarat-Syarat yang dibutuhkan untuk proses dana desa yang telah dicairkan dari rekening kas penarikan uang Desa Gadingan, yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Jangkar. Bahwa pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp270.807.000<br /><br />Dari total kerugian negara sejumlah Rp270.807.000 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang berasal dari kegiatan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa, Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase, pembangunansarana dan prasararumahsederhanasehat, dana tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Terdakwa mencairkan dana  desa untuk alokasi kegiatan pemberian makanan tambahan diposyandu senilai Rp27.336.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan melalui dua kali tahapan. Pada tahapan pertama, terdakwa mencairkan sebesar  RpI4.016.000 ( empat belas juta enam belas ribu rupiah) dan  tahapan kedua senilai Rpl3.320.000 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada pencairan tahap kedua, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut.<br /><br />Terdakwa telah mencairkan dana desa sebesar Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang berasal dari silpa tahun 2016 yang alokasinya digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan berdasarkan APBDesa Perubahan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Namun dana desa tersebut tidak digunakan sesua idengan peruntukannya. Sehingga tidak ada laporan pertangungjawabannya<br /><br />Terdakwa dalam pelaksanana dana desa bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : 1. Pasal 2 ayat 6 : mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 desember,; 2. Pasal 3 ayat (3) melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu PTPKD,; 3. Pasal 47 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Perkara Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar Nomor : X.700/019.KH/431.306/2019 tanggal 22 Oktober 2019.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana sibagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen) </div>

News Tipikor Terpidana Penggandaan Uang, Terbukti Korupsi dan Divonis 4 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Untuk yang kedua kalinya, Abu Hari, harus kembali menghirup uadara pengap di dalam jeruji besi alias penjara karen...

»