Diduga Korupsi Rp2.1 M, Bendahara KPU Lamongan Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioy_5BNt7R35ItJvrZ2AHCFPdE-_0asG9IJHOD8gS6sy8daEorU-7FaAtME1xwAhH4LDrx1eSOQwfjaNLygKrmF5ccXrKDA_bIEXbbFrN_oRm1L_2cepbKVet_Z_72FKR0MUlAFxy8fB0/s640/IMG20200311123428.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Penasehat Hukum Terdakwa :</b></u> Sebelumnya, atas saran BPK dan Inspektorat supaya terdakwa mengembalikan sisa uang, dan sejak tahun 2016 sampai hari ini, terdakwa telah menyicil dengan cara potong gaji sebesar Rp3.5 juta per bulan</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Irawan Setiyadi selaku Bendahara Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kantor KPU  Kabupaten Lamongan, diseret oleh JPU Kejari Lamongan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebesar Rp34.300.000.000 (tiga puluh empat milyiar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran (TA) 2015 dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU (Kantor Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.201.730.933,18 (satu milyar dua ratus satu Juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan belas sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 01/LHP / XXI / 01/ 2020 tanggal 13 Januari 2020<br /><br />Rabu, 11 Maret 2020, Tim JPU Muhammad Subhan, Kusmi, Irfan Magalle, Ali Prakosa dan Rudy Kurniawan membackan surat dakwaannya terhadap terdakwa Irawan Setiyadi yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya yakni Nihrul Bahi AlHaidar, Ahmad Umar Buwang, Dharna Edhy Santoso dan NurulFaizim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni John Desta dan M. Mahin serta Penitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Ali Prakosa mengatakan, terhadap pencairan dana dari rekening penampungan hibah tersebut, bendahara hibah (terdakwa Irawan Setiyadi) menyusun laporan bulanan Penanggungjawaban Keuangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi M. Mujahir selaku KPA dalam kurun waktu sejak bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 dengan total realisasi anggaran yang dilaporkan sebesar Rp31.456.283.532 dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU yang disampaikan, terdapat sisa dana hibah sebesar Rp2.843.716.468 (Rp34.300.000.000 dikurangi Rp31.456.283.532). Sisa dana hibah sebesar Rp2.116.327.764,20 tersebut tersimpan di rekening penampungan hibah. <br /><br />Atas sisa dana yang tersimpan, terdakwa Irawan Setiyadi selaku Bendahara Pengeluaran Hibah APBD tahun 2015 telah melakukan penyetoran pada tanggal 22 April 2016 ke rekening Kas umum Daerah Lamongan di BPD Jatim Cabang Lamongan Nomor 1.20.1.20.05.00.5.1.4.05.09 sebesar Rp2.116.327.764,20. <br /><br />Sehingga masih terdapat sisa dana hibah yang belum disetor sebesar Rp727.388.696,80 (Rp2.843.716.468 dikurangi Rp2.116.327.764,20) yang merupakan sisa kas di Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi.  <br /><br />Atas perbuatan terdakwa Irawan Setiyadi dalam penggunaan Dana Hibah TA 2015 yang dikelola terdakwa selaku Bendahara telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.201.730.933,18 (satu milyar dua ratus satu Juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan belas sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 01/LHP / XXI / 01/ 2020 tanggal 13 Januari 2020. <br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP” ucap JPU Ali Prakoso<br /><br />Menanggapi dakwaan JPU, Tim Penasehta Hukum terdakwa mngajukan kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan keberatan atau Eksepsinya. Dan permohonan itu dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim<br /><br />Seusai persidangan, Tim Penasehat Hukum terdakwa mengatakan kepada Wartawan, bahwa keberatan atas surat dakwaan Jaksa terkait kerugian negara. Menurut Tim Penasehat Hukum terdakwa, sesuai saran dari Inspektorat dan BPK agar mengembalikan sisa anggaran dan itu sudah dilakukan oleh terdakwa dengan cara potong gaji sejak 2016<br /><br />“Atas saran Inspektorat dan BPK, terdakwa sudah membayar dengan cara potong gaji sejak 2016. Jadi sejak 2016 hingga saat ini, terdakwa sudah tidak menerima gaji. Gaji terdakwa sebesar Rp3.5 juta per bulan,” kata Nihrul Bahi AlHaidar selaku Penasehat Hukum terdakwa </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4GktziPtpXIK8wR2jTOPfHwKhyphenhyphenUaXq-Tra6XG4fLcdcB-gnw8RuWm0kyMuux34ImopZIiwQDD4BOeCsVMwxBz3-QYWIa1j6LkteoRaZ0ymnJKHTOgd4842vRZrP82oTSrNw3dRpvcczs/s640/IMG20200311122049.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Irwan Setiayadi selaku Bendahara Pilkada pada Kantor KPU  Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Lamongan Nomor : 46 / KPTS /Sakab-014.329744/2015 tanggal 15 Mei 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2015 sampai dengan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 207, Kec/Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan berapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa saking sehingga harus dipanndang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2015, di Kabupaten Lamongan terdapat kegiatan penyelenggaraan Pemilukada  Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menyiapkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp34.300.000.000 (tiga puluh empat milyiar tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU (Kantor Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali <br /><br />Kemudian, dana Hibah tersebut ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamongan ke rekening penampungan Dana Hibah di Bank Jatim Cabang Lamongan No. Rek.  0281034898 atas nama RPL 073 KPU LMG Hibah Pilkada15 sebesar Rp34.300.000.000 dilakukan proses pencairan ke rekening tersebut dalam 2 tahap<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi M.Muhajir, SH.M.Si selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk pejabat pengelola Dana Hibah sebagai berikut ; 1. M.Muhajir, SH.M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),; 2. Drs. Joko Saronto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK),; 3. Nikmah, SH (Pejabat Penerima hasil Pekerjaan/PPHP),; : 4. Irwan Setiayadi (Terdawa) selaku Bendahara <br /><br />Kemudian pada tanggal 15 Mei 2015. saksi M.Muhajir, SH.M.Si selaku Sekretaris KPU  Kabupaten Lamongan yang merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk  terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah APBD 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 46 / Kpts / SesKab-014.329744/2015 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah APBD Tahun 2015 <br /><br />KPU Kabupaten Lamongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a). Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;  b) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; c). Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d). Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya; e). Menyetorkan pemotongan / pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara; f) Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; g). Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.<br /><br />Tahapan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Lamongan dengan mengeluarkan SK Nomor: 12.1/Kpts/KPU.Kab-014.329744/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2015 tertanggal 15 April 2015 dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian: l. Dilakukan oleh Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Lamongan daan 2. Dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8OT-gLXkbo2atbivfJkhdv41-ldhoubDNsYEWfW4xy-0zbaHeZLpS2IrsEWpbV9yhkczx55v-jkvz9XP4-BNvDISPSMXz0lyH8JC84MAdEKFmkzqUBGx_qoAMe4Xs8bA479lZiXidfoA/s640/IMG20200311123419.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Untuk melaksanakan kegiatan dilakukan sebagai benkut : 1. Kegiatan yang akan dilaksanakan. </span></span><br /><br />Awalnya, penanggungjawab kegiatan atau pelaksana (Kasubag/Leademya) secara lisan menyampaikan jadwal kegiatan dan kebutuhan biaya kepada bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) untuk disiapkan biayanya. Kemudian bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) mengajukan pencairan anggaran beserta Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai kebutuhan kegiatan kepada KPA/Sekretaris KPU sebatas coreto-coretan atau bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) hanya membawa Rencana Kebutuhan Biaya secara menyeluruh untuk dilihat oleh Sekretaris KPU selaku KPA di Kantor KPU lamongan. <br /><br />Dimana masing-masing Kasubag selaku penanggung jawab kegiatan dan pelaksana teknis tidak pemah mengajukan Rencana Kegiatan yang diperlukan dalam kegiataan Pilkada 2015, sehingga bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) hanya mengeluarkan berdasarkan anggaran secara menyeluruh yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya. Sedangkan data dukung berupa SPJ dan nota pembelian/pembayaran diperintahkan kepada bendahara secara lisan agar menyiapkannya dan hal itu disampaikan pada saat diadakan rapat koordinasi. <br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">2. Kegiatan yang sudah dilaksanakan; </span></span><br />Awalnya penanggungiawab kegiatan atau pelaksana (Kasubag/Lcadcmya) secara lisan menyampaikan jadwal kegiatan dan kebutuhan biaya kepada bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) untuk minta dicairkan anggaran untuk biaya penggantian kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan cara membawa bukti pendukung kegiatan.<br /><br />Kemudian bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) mengajukan pencairan anggaran beserta Rincian Anggaran Biaya kegiatan sesuai kebutuhan kegiatan kepada KPA/Sekretaris KPU.  setelah disetujui, dan Cek ditandatangani oleh KPA dan Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi), seterusnya cek digunakan untuk mencairkan dana hibah di Bank jatim.<br /><br />Setelah dicaikan, bendahara menyerahkan uang yang dibutuhkan kepada masing-masing kasubag selaku penaggung jawab dan pelaksana kegiatan untuk dibayarkan sesuai kebutuhan,  dan terkadang bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) juga langsung membayar ke pihak ke tiga pada saat pihak ketiga meminta pembayaran kepada bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi), tetapi bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) lebih sering menyerahkan uang ke kasubag selaku pelaksana teknis karena mereka yang lebih mengetahui kegiatan mereka <br /><br />Guna membiayai kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, dilakukan penarikan Dana dari Rekening KPU Kabupaten Lamongan. Penarikan dana hibah tersebut dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima atau penarikan tunai oleh Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) sebagai berikut ;<br /><br />a. Penarikan dana dengan cara Transfer ke rekening Badan Penyelenggara Ad Hoc sebesar Rp24.710.165.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah). Penarikan dengan cara ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan ke rekening Panitia Pemilihan Kecamatan atas belanja pembelian/pengadaan barang dan jasa Badan Penyelenggara Ad Hoc sebesar pagu anggaran yang ditetapkan dalam RKB. <br /><br />b. Penarikan dana dengan cara Transfer ke rekening penerima sebesar Rp735.603.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah); Penarikan dengan cara ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan ke rekening pelaksana kegiatan / rekanan. <br /><br />c. Penarikan dana untuk dikelola Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) sebesar Rp6.737.904.236 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Pencairan anggaran dengan cara ini dilakukan oleh Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) dengan mengajukan pencairan anggaran kepada saksi M.Muhajir, SH.M.Si selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sesuai kegiatan yang disampaikan secara lisan oleh penanggungjawab kegiatan atau pelaksana (Kasubbag/Leademya). <br /><br />Apabila disetujui, KPA dan Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) menandatangani cek giro sebagai dasar Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) melakukan penarikan dana dari rekening bank yang kemudian digunakan oleh Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau pelaksana kegiatan KPU Kabupaten Lamongan. <br /><br />Dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/ penerima, dana tidak berdasarkan Surat Perintah Bayar yang seharusnya diterbitkan oleh PPK (saksi Joko Saronto, M.M) dan dilakukan setelah tagihan diterima. Tagihan tersebut seringkali hanya berupa nota/catatan tentang pelaksanaan kegiatan. Atas pembayaran tersebut, Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) juga melengkapi bukti untuk keperluan pertanggungjawaban. Tidak semua kegiatan yang dilaksanakan didukung bukti pertanggungjawaban.<br /><br />Setelah dilakukan konfirmasi oleh Tim Pemeriksa BPK kepada Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi), Belanja Hibah APBD Tahun 2015 dan pihak ketiga yang tercantum dalam kwitansi penerimaan pembayaran menunjukkan adanya realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran valid. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dicatat sebagai realisasi belanja sebesar Rp157.839.500 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)  </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="216" data-original-width="383" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9L6r6agek8AnnjKS_VzIpHZR6Z0JzDKiLGP4zSA0jeVoJOD87tcU5TV6s4p4cbGiAWC8UgsvCm81osjWbE-uSBHdblGnUxQIVgL9CS0h7JaT-5vy1D4lQ8FI-3aOTAAcq2BUA-ER-mhM/s640/IMG20200311123451.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, terdapat pembukuan Pengeluaran yang didukung bukti sebesar Rp103.690.000 (seratus tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) (Rp83.690.000 + Rp20.000 000), namun nilai pengeluaran yang sesungguhnya diterima oleh pihak ketiga hanya Rp14.200.000  (Rp10.000.000 + Rp4.200.000), sehingga terdapat selisih antara Pencatatan bukti dan nilai pengeluaran sesungguhnya sebesar Rp89.490.000 (delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) <br /><br />Terhadap pencairan dana dari rekening penampungan hibah tersebut, bendahara hibah (terdakwa Irawan Setiyadi) menyusun laporan bulanan Penanggungjawaban Keuangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi M. Mujahir selaku KPA dalam kurun waktu sejak bulan Juni 2015 s/d Maret 2016 dengan total realisasi anggaran yang dilaporkan sebesar Rp31.456.283.532 dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU yang disampaikan, terdapat sisa dana hibah sebesar Rp2.843.716.468 (Rp34.300.000.000 dikurangi Rp31.456.283.532). Sisa dana hibah sebesar Rp2.116.327.764,20 tersebut tersimpan di rekening penampungan hibah. <br /><br />Atas sisa dana yang tersimpan, terdakwa Irawan Setiyadi selaku Bendahara Pengeluaran Hibah APBD tahun 2015 telah melakukan penyetoran pada tanggal 22 April 2016 ke rekening Kas umum Daerah Lamongan di BPD Jatim Cabang Lamongan Nomor 1.20.1.20.05.00.5.1.4.05.09 sebesar Rp2.116.327.764,20. <br /><br />Sehingga masih terdapat sisa dana hibah yang belum disetor sebesar Rp727.388.696,80 (Rp2.843.716.468 dikurangi Rp2.116.327.764,20) yang merupakan sisa kas di Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi. <br /><br />Disamping itu, terdakwa Irawan Setiyadi Juga menyimpan pajak yang dipungut atas transaksi-transaksi yang dibayar dari Dana Hibah sebesar Rp609.777.948, dengan rincian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)<br /><br />Terhadap pemotongan pajak dan bukti pertanggungjawaban belanja, menunjukkan terdapat pengeluaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sehingga pajak sebesar Rp21.635.039,82 atas pengeluaran tersebut tidak dapat dicatat sebagai pajak yang dipungut. Oleh karena itu,  realisasi pajak yang dipungut adalah sebesar Rp588.142.908,18. Atas pajak tersebut, bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp367.599.382,<br /><br />Setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti setor Pajak, terdapat pencatatan setoran pajak yang  tidak ada bukti SSP-nya sebesar Rp6.469.210, sehingga setoran pajak ke Kas Negara sebesar Rp361.130.172 (Rp367.599.382 dikurangi Rp6.469.210). <br /><br />Maka, kas di Bendahara (terdakwa Irawan Setiyadi) yang merupakan pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp227.012.736,18 (Rp588.142.908,18 dikurangi Rp361.130.l72).<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dana Hibah TA 2015 berupa : <br />a. Melakukan pembayaran tanpa Surat Perintah Bayar yang ditandatangani oleh PPK dan tanpa pengujian atas kebenaran hak tagih; b. Menyusun bukti pertanggungawaban dan melakukan pembukuan belanja sebesar Rp. 157.839.500,atas kegiatan yang tidak dilaksanakan serta melakukan pembukuan belanja lebih tinggi sebesar Rp. 89.490.000,dari pengeluaran yang sebenarnya; c. Tidak menyetorkan pajak yang dipungut atau dipotong sebesar Rp. 227.012.736,18 ke Kas Negara; d. Menggunakan sisa dana hibah dan pajak yang belum disetor ke Kas Negara untuk keperluan pribadi dan pengeluaran yang tidak tercantum dalam RKB (rencana Kebutuhan Belanja). <br /><br />Hal itu telah melanggar ketentuan sebagai berikut : <br />Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: a. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) harus memperhitungkan dan memungut/memotong pajak atas tagihan dalam Surat Perintah Pembayaran yang diajukan kepadanya ; Ayat (2) yang menyatakan, Bendahara Pengeluaran! BPP harus meyetorkan pajak atas tagihan dan Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara. <br /><br />b. Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan, KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan ; Ayat (5) yang menyatakan, pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas. <br /><br />c. Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan, sebagai bagian dari pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), KPA atau PPK atas nama KPA melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Monitoring atas kepastian/kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan penyetoran pajak/PNBP ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu; <br /><br />d. Pasal 36 Ayat (1) yang menyatakan, hasil pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Fisik Kas ; Ayat (2) yang menyatakan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil pemeriksaan berupa : (a) Kesesuaian kas tunai di brankas dan di rekening dalam rekening Koran dengan pembukuan ; (b) Penyetoran penerimaan Negara/Pajak ke Kas Negara dan (c). Penjelasan apabila terdapat selisih antara hasil pemeriksaan dengan pembukuan.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa Irawan Setiyadi dalam penggunaan Dana Hibah TA 2015 yang dikelola terdakwa selaku Bendahara telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.201.730.933,18 (satu milyar dua ratus satu Juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan belas sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 01/LHP / XXI / 01/ 2020 tanggal 13 Januari 2020. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen) </div>

News Tipikor Diduga Korupsi Rp2.1 M, Bendahara KPU Lamongan Diadili

Penasehat Hukum Terdakwa : Sebelumnya, atas saran BPK dan Inspektorat supaya terdakwa mengembalikan sisa uang, dan sejak tahun 201...

»

Terpidana Penggandaan Uang, Terbukti Korupsi dan Divonis 4 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzk5Uf3pNTGEXYBJ75TGZfXiNm7blhRSYHy_8AN1XA5nr4KxduXc5VfRNcZ6h5H_-LWxVg_cgkN8kko5e694reR_lbIgcqsWKj3Qc_pAIwSpc9F_8nP5y4ADA_eYd9abyr3f7pIcSy74s/s640/IMG20200304131605.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Untuk yang kedua kalinya, Abu Hari, harus kembali menghirup uadara pengap di dalam jeruji besi alias penjara karena terseret dalam 2 kasus pidana yang berbeda di 2 temmpat yang berbeda pula.<br /><br />Awalnya pada tahun 2017, saat Kejari Situbondo menetapkan Abu Hari sebagai tersangka kasus Korupsi penggunaan Dana Desa Tahun 2017 an 2018 sebesar Rp434.979.019, Abu Hari pergi entah kemana, sehingga Kejari Situbondo memasukan ke Daftar Pencarian Orang alias DPO.<br /><br />“Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang bau pasti tercium juga”. Peribahasa inilah yang menimpa Abu Hari. Karena pelariannya telah diketahui oleh Kejari Situndo dari aparat penegak hukum (APH) yang ada di Bali, bahwa yang dicari-cari oleh Kejari Situbondo ternyata berada di Bali, namun belum bisa langsung diringkus. <br /><br />Karena ternyata, selama pelariannya di pulau Dewata, Abu Hari melakukan tinda pidana penggandaan uang, sehingga Abu Hari harus menjalani hukumannya di penjara Bali selema beberapa tahun.<br /><br />Setelah selesai menjalani hukuman, pihak Polisi Polda Bali langsung meringkus Abu Hari dan menyerahkannya ke Kejari Situbondo untuk diproses hukum untuk meminta pertanggungjawabannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terkait penggunaan Dana Desa tahun 2017 dan dana silfa tahun 2016 yang totalnya sebesar Rp434.979.019<br /><br />Terkait pengembalian uang Dana Desa yang dilakukan oleh Abu Hari pada tahun 2018 melalui Bank Jatim Cabang Situbondo, ternyata tidak masuk dalam kas Daerah karena tidak ada pemberitahuan dari Abu Hari ke Inspektorat. Sehingga uang yang masuk ke Kas Desa atau kas daerah tidak diketahui dari siapa dan untuk apa. Hal ini tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Rabu, 11 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabayamenyatakan, bahwa terdakwa Abu Hari terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, dan menghukum (Vonis) terdakwa Abu Hari dengan  pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp434.979.019 dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Abu Hari yang didampingi Penasehat Hukumnya Abu Hasin tertuang dalam surat putusan Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Johnarwanto  serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, yang dihadiri Tim JPU Kejari Situbondo<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada Tahun Anggaran 2017, Desa Gadingan memperoleh Dana Desa sejumlah Rp793.419.000 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Perdes Nomor 02 tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2107<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, dari total kerugian negara sejumlah Rp270.807.000 yang berasal dari kegiatan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa, Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase, pembangunansarana dan prasarana  rumah sederhana sehat, dana tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana mestinya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0uBaBsFV_VVDXE55jeu16h599cfg2JOYSsWWNx0-wbermHJNiGCWLSKbjEhfg0OqFGlcCy3oUNDAd792p6rkfnrtjrWEPQ54yeQxC6hNw967T2j9MbK9EsRzxGhTRWEkZWAd-3PfMTQY/s640/IMG20200304131614.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Majelis Hakim menyebutkan,terdakwa mencairkan dana  desa untuk alokasi kegiatan pemberian makanan tambahan diposyandu senilai Rp27.336.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan melalui dua kali tahapan. Pada tahapan pertama, terdakwa mencairkan sebesar  RpI4.016.000 ( empat belas juta enam belas ribu rupiah) dan  tahapan kedua senilai Rpl3.320.000 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada pencairan tahap kedua, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut.<br /><br />Terdakwa telah mencairkan dana desa sebesar Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang berasal dari silpa tahun 2016 yang alokasinya digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan berdasarkan APBDesa Perubahan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Namun dana desa tersebut tidak digunakan sesua idengan peruntukannya. Sehingga tidak ada laporan pertangungjawabannya<br /><br />Terkait pengembalian uang Dana Desa yang dilakukan oleh Abu Hari pada tahun 2018 melalui Bank Jatim Cabang Situbondo, ternyata tidak masuk dalam kas Daerah karena tidak ada pemberitahuan dari Abu Hari ke Inspektorat. Sehingga uang yang masuk ke Kas Desa atau kas daerah tidak diketahui dari siapa dan untuk apa. Hal ini tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraa atau perekonomian negara sebesar Rp434.979.019 sebagaiman tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : X. 700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019<br /><br />“Mengadili : Menyatakan terdakwa Abu Hari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)  tahun denda sebesar Rp200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp434.979.019 dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim dikhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melaui Penasehat Hukumnya, Abu Hasin mengtakkan piikir-pikir. Hal yang sama juga dikatakan JPU. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYa_n5E0jOZ0QxuajQLGYITkvFnU2THRAvS6pjCXT0mVTZoXSmQICN_02aqo-7j6WDZr7vkBhSN3qDEji-h8LKnA0Etr9oSuSMzRZSML3uqhhNIQp3I9Y8o9nRoR7JatR1-gT1Oj60CwM/s640/Terdakwa+Abu+Hari+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntuntan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp200 juta subsidar 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp434.979.019 subsidair dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. <br /><br />Dan inilah alasan JPU mengatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim. Hal itu dikatakan JPU kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. Namun saat ditanya terkait keterlibatan pihak lain yang akan jadi tersangka baru, JPU tidak menjelaskannya. Alasannya belum menerima petikan putusan<br /><br />“Tuntutan kita kan enam (6) tahun, subsidair denda tiga (3) tahun. Kalau pihak-pihak lain, nanti karena kita belum menerima petikan putusan, siapa-siapa yang disebutkan,” ujarnya.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU Kejari Ditubondo menjelaskan, bahwa terdakwa Abu Hari selaku Kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo berdasarkan SK Bupati Nomor : 188/849/P/90.4.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019<br /><br /> Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Desa Gadingan Kecamatan J angkat Kabupaten Situbondo, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) undangundang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.<br /><br />Terdakwa Abu Hari secara melawan hukum telah menyalahgunakan keuangan Dana Desa Gadingan tahun anggaran 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonmis, efektif,  transparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.<br /><br />Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraa atau perekonomian negara sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaiman tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : x. 700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Situbondo memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa senilai Rp111.434.583.000 (seratus sebelas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Yang selanjutnya,  pemerintah Desa Gadingan memperoleh Dana Desa sejumlah Rp793.419.000 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Perdes Nomor 02 tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2107<br /><br />Pemerintah Desa Gadingan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2017 tertanggal 02 Oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017, dikarenakan ada pergeseran antara jenis belanja serta terjadinya perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang pada saat itu ada tambahan pendapatan desa senilai Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang didapat dari terdakwa atas pengembalian kerugian Negara,  dari temuan inspketorat tahun 2017, yang mana digunakan untuk pembangunan jalan tahun anggaran 2016, kemudian dana tersebut dimasukan didalam APBDesa Perubahan No 04 tahun 2017 yang alokasinya digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan.<br /><br />Terdakwa dalam hal mengatur dan melaksanakan Dana Desa tahun anggaran 2017,  dibantu oleh tim PTPKD yang dibentuk kepala Desa Gadingan sesuai dengan SK Nomor 188/09/431.503.9.3/2017 tanggal 02 Januari 2017, yang beranggotakan ; Kepala Desa selaku  Pemegang Kekuasaan,; 2. Sekretaris Desa (Pelaksana Teknis),; 3. Kepala Seksi (Kepala Seksi Pelayanan).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEGmtQ2ZEGdDxIZxVhf5A3yCVxKkUv0ZYcmnyP7M_Bri9Sqdz5KBCTXLR5mtWLbs5D3PvqlDlgQVthMDKuEvRYMc8fDTZSRgV4O-owbIeR7Bze2NekzFsn8tcTDxabEcgu9eWPIK084nw/s640/Terdakwa+Abu+Hari+5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2017, terdakwa membentuk Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gadingan Nomor : 188/008/431.503.9.3/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 dengan susunan keanggotaan ;<br /><br />Ketua, Bahsul Masa’il selaku Kaur Pembangunan,; Sekretaris, Samsulla (Ketua Umum LPM) dan Misbahul Munir (Kaur Umum), Abd. Salam (Kaur Kesra) dan Supaesse (Kepala Dusun) masing-masing sebagai anggota<br /><br />Persyaratan administrasi pencairan dana desa tahun anggaran 2017 meliputi : a. pengantar dari desa dan pengantar dari kecamatan, b. format A1, c. format A2, d. kwitansi pencairan besaran dana yang akan dicairkan, e. pengajuan format lB, f. surat pernyataan bendahara desa, g. pakta integritas kepala desa, h. SK bendahara desa, i. fotokopi RKPDesa, j. fotokopi APBDesa, k. fotokopi berita acara kelengkapan SPJ tahun sebelummnya, l. fotokopi rekening desa, m. Foto kopi NPWP, dan n. ceklis tim pendamping kecamatan. <br /><br /> Kemudian syarat-syarat tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor kecamatan Jangkar untuk dimintakan tanda tangan kepada camat Dangkar, kemu  dian diteruskan ke kantor Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD). Setelah itu, dari Dinas-Dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD) diserahkan kepada kantor  DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dana Kekayaan Asset Daerah) untuk proses pencairan kerekening kas desa Gadingan Bank Jatim dengan Nomor rekening 0292201133 atas nama Kas Pemerintah Desa Gadingan.<br /><br />Sedangkan syarat-Syarat yang dibutuhkan untuk proses dana desa yang telah dicairkan dari rekening kas penarikan uang Desa Gadingan, yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Jangkar. Bahwa pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp270.807.000<br /><br />Dari total kerugian negara sejumlah Rp270.807.000 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang berasal dari kegiatan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa, Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase, pembangunansarana dan prasararumahsederhanasehat, dana tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Terdakwa mencairkan dana  desa untuk alokasi kegiatan pemberian makanan tambahan diposyandu senilai Rp27.336.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan melalui dua kali tahapan. Pada tahapan pertama, terdakwa mencairkan sebesar  RpI4.016.000 ( empat belas juta enam belas ribu rupiah) dan  tahapan kedua senilai Rpl3.320.000 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada pencairan tahap kedua, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut.<br /><br />Terdakwa telah mencairkan dana desa sebesar Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang berasal dari silpa tahun 2016 yang alokasinya digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan berdasarkan APBDesa Perubahan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Namun dana desa tersebut tidak digunakan sesua idengan peruntukannya. Sehingga tidak ada laporan pertangungjawabannya<br /><br />Terdakwa dalam pelaksanana dana desa bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : 1. Pasal 2 ayat 6 : mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 desember,; 2. Pasal 3 ayat (3) melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu PTPKD,; 3. Pasal 47 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Perkara Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar Nomor : X.700/019.KH/431.306/2019 tanggal 22 Oktober 2019.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana sibagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen) </div>

News Tipikor Terpidana Penggandaan Uang, Terbukti Korupsi dan Divonis 4 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Untuk yang kedua kalinya, Abu Hari, harus kembali menghirup uadara pengap di dalam jeruji besi alias penjara karen...

»

Anggota DPRD Surabaya Dituntut Penjara 3 Thn Dalam Perkara Korupsi

<blockquote class="tr_bq"> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj66ZpzQJABOJCLqNZtTwYRs7tKTNLlPToPpDL8XpAuJOQqg1t00ZoCxZRHVcDaBSzwStUud5WFHMsFcEaA0J1ypZ1998zkq0ZJGh2YYKKVwGnbN1zjisINZPu_5bpzW05NrqJBnH7depQ/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj66ZpzQJABOJCLqNZtTwYRs7tKTNLlPToPpDL8XpAuJOQqg1t00ZoCxZRHVcDaBSzwStUud5WFHMsFcEaA0J1ypZ1998zkq0ZJGh2YYKKVwGnbN1zjisINZPu_5bpzW05NrqJBnH7depQ/s640/6.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><u><b>JPU M. Fadil :</b></u> Proposal itu diterima terdakwa Binti Rochmah dan juga suami terdakwa dikantornya di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya. Artinya sama dengan terdakwa</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 10 Maret 2020, Terdakwa Binti Rochmah adalah anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019, dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dalam perkara Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) bagian dari kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU M. Fadi dan JPU Suryanta Christiani dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Dr. Sudiman Sidabuke dkk<br /> <br /> Binti Rochmah dalah terdakwa ke 3 (Jilid IV) yang sudah menjalani tuntutan dari 6 anggota DPRD Surabaya sebagai terdakwa dalam kasus ini. Sebelumnya adalah Sugito (Jilid II), dan sudah divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, denda sebesaar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan.<br /> <br /> Kemudian terdakwa H. Darmawan (Jilid III), dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa H. Darmwan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada tanggal 13 Maret 2020<br /> <br /> Dan Tiga terdakwa lainnya (Jilid V) adalah Dr. Ratih Retnowati, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti masih menunggu tuntutan dari JPU Kejari Tanjung Perak yang akan dibacakan pada persidangan yang akan datang (Selasa, 17 Maret 2020)<br /> <br /> Sedangkan Jilid I dalam kasus ini adalah Agus Setiawan Jong selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak dibidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya.<br /> <br /> Terdakwa Agus Setiawan Jong sudah Vonis dengan pidana penjara selama 6 tahun, serta hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milliyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) dengan subsidair pidanna penjara  selama 2 tahun. Dan saat ini terdakwa Agus Setiawan Jong menunggu putusan Kasasi.<br /> <br /> Sementara dalam surat tuntutan JPU terhadap terdakwa Binti Rochmah mengatakan, bahwa proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Dea Winnie kemudian dikumpukan rumah Agus Setiwan Jong, di JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah<br />  Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan sebahagian diterima langsung oleh suami terdakwa yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdglWnWD48PCsGayKfMZ5uqPs42wJXZ3KVWB2EZlUhgOshJCp_I94zy93i6x-4q3p7A_hV_0Ae2w3wJp-Uq7jdMknhdWCdbJc7iuTOWPWAbJt4OeN8DWDG-TfxE4BBLUCiDrVcFKGIgl8/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Binti Rochmah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <br /> 2 (Dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Binti Rochmah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menuntut Pidana untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratu juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap JPU M. Fadil dikahir tuntutannya<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /> <br /> "Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Seusai persidangan. Kepada wartawan JPU M. Fadil mengatakan, bahwa proposal-proposal permohanan dana Jasmas diterima terdakwa dan suami terdakwa di kantornya di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya).<br /> <br /> “Proposal itu diterima terdakwa dan juga suami terdakwa di kantornya di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya). Suaminya TU disana (Ubaya). Artinya sama dengan terdakwa,” jawab JPU M. Fadil.<br /> <br /> Namun saat ditanya, apakah penyidik Kejari Tanjung Perak akan melakukan penyidikan baru terhadap suami terdakwa, kalau dikatakan ‘sama’ atas proposal yang diterima suami terdakwa ?. Terkait pertanyaan ini, JPU M. Fadil enggan untuk menjwabnya.<br /> <br /> Tidak hanya itu. JPU juga tak menjawab saat ditanya terkait 4 pejabat Pemkot yang diduga terlibat dalam kasus ini yang disebutkan dalam hasil audit BPK RI, diantaranya Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya. BPK RI menyebutkan, bahwa Edi Kristianto diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku (Perwali No 25 Thn 2016).<br /> <br /> Kemudian Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah, diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Dan Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /> <br /> Terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /> Perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /> <br /> Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLgMAaY30FbMjCgYXhAB4KYGlZVN3GvdXRQZcPKRfUANlpBoIVgeDjeKTroz89WXXdUqpuKw1tb9IPwb5logyEck8huCrs62U0w1ZqSY2O3KHJzJE_88RkG7ZHZ3rJXFT4WDOL-CMbElA/s640/3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /> <br /> Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya.<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /> <br /> Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /> <br /> Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /> <br /> Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah<br /> Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /> <br /> Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /> <br /> Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /> <br /> Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGsRGe_kygHkfpBVFP-_-tt2Jj9V46vNCzpKvtwUs1Jt9XwjWXp9vSbZ9pY7gcbtOrWNczT6LZoioiYPM5u9UeDtdrttt028xA5jBTNmsN1rkXveCtU6yKd8NCd0EEceNt67AIH6gbF4U/s640/5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /> <br /> Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah<br />  Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan<br /> <br /> Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /> <br /> Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah<br /> <br /> Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;<br /> <br /> Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;<br /> <br /> Selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWmEoGPP48vi_Cq0gPgbVg6dSSH3i2jJ0YbLh47E8U9Ml4cQy7OZgWNZQ17_7vZ5L8RN3TlYDZOh8zZkTi8u4qJAUOpVraOjvHWulZ2WA7ijcKYmrKh9yzQTtXMUjukqapSibv5r2YYgA/s640/ab.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016;<br /> <br /> Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Anggota DPRD Surabaya Dituntut Penjara 3 Thn Dalam Perkara Korupsi

JPU M. Fadil : Proposal itu diterima terdakwa Binti Rochmah dan juga suami terdakwa dikantornya di Fakultas Ekonomi Universitas Surab...

»

Saksi Seperti Terdakwa Dalam Sidang Perkara Korupsi PT DPS

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFVD1wTYYvDCrsjrb5QGarvTgS1od711pGsB8B34wM8Mox9LJ0u7GvkswXj3lcqrP0bYVAyNVG_7bs6kPAHaquj52OyQ-JLO8WTJDuAyECzuNXl9HcrDfCm_QExgSV-bq-n_qCp9YbeWo/s640/Riry3.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi Riry Syeried Jetta, mantan Dirut PT DPS</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"> #Pengadaan Floating Dock oleh PT DPS telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP#</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> BERITAKORUPSI.CO – Senin, 9 Maret 2020, Tim JPU Kejati Jatim menghadirkan mantan Dirut PT DPS (Dok Pekapalan Surabaya) Riry Syeried Jetta sebagai saksi untuk terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia dalam perkara kasus dugaan Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> Untuk diketahui, dalam kasus ini Kejati Jatim sudah menyeret 3 terdakwa, yaitu Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd (penyedia barang/jasa yang berkedudukan di Singapur). Terdakwa Antonius Aris Saputro sudah divonis penjara selama 16 tahun dan membayar uang pengganti sebanyak Rp613 M subsidair 8 tahun penjara oleh Majelis Hakik Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 14 Agustus 2019<br /> <br /> Terdakwa kedua adalah Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS. Pada Kamis, tanggal 26 September 2019, Tim JPU Kejati Jatim menuntut terdakwa ini dengan pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp132 juta subsidair 6 (enam) penjara. <br /> <br /> Menurut JPU, terdakwa Riry Syeried Jetta dianggap bersalah dalam pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 karena A&C Trading Network Pte Ltd Singapura  tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero) dan tidak melibatkan tim teknis<br /> <br /> Namun pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Riry Syeried Jetta divonis bebas. Menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa Riry Syeried Jetta tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU yang dianggap melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim adalah, karena pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 oleh PT DPS telah melibatkan Tim Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dan Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur.<br /> <br /> Kali ini (Senin, 9 Maret 2020), Tim JPU mengahadirkan Riry Syeried Jetta sebagai saksi untuk terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia dalam perkara kasus dugaan Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tim JPU, diKetuai Majelis Hakim Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yani M. Mahin dan Sangadi serta Panitra Panegganti (PP) Sikan, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya.<br /> <br /> Dalam persidangan, Tim JPU menanyakan terkait uang yang diberikan terdakwa kepada pihak PT DPS sebaahai biaya perjalanan untuk melakukan survey Flotting Dock ke Singapur dan Rusia. Namun menurut saksi, bahwa itu dibicarakan sebulum penandatanganan surat kontrak dan atas permintaan penyedia.<br /> <br /> “Itu dibicarakan sebelum penandatanganan kontrak dan atas permintaan penyedia,” kata Riry menjawab pertanyaan JPU Lili. Namun saksi Riry merasa diperlakukan sebaga terdakwa atas beberapa pertanyaan JPU. <br /> <br /> Kepada beritakorupsi.co, seusai persidangan Riry Syeried Jetta mengatakan, bahwa pertanyaan Jaksa seperti memperlakukan terdakwa. Menurut Riry, bahwa dokumen yang ditunjukan JPU dianggap palsu<br /> <br /> “Saya diperlakukan sebagai terdakwa bukan saksi. Dokumen yang ditunjukan saya bilang kalau itu palsu,” kata Riry.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOaTuc5BbyLKoTCMv4GtIATJWCA-fhWM1zs4Kgw2k8bHpGmbNFnm2rYtf0KVUmsqbUIt4-zXGXkOXVwg3-QNJOSlVnMUgxbZs-L_nprGVDODYjxnsu2Lb7g5aDEkhs5KnT7ozqbBkkYTM/s640/Riry2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya, Riry menceritakan, baha pengadaan Flotting Dock sejak awal sudah melibatkan Kejaksaan dan BPKP atas permintaan saksi selaku Dirut.<br /> <br /> “Saya yang meminta kepada Kepala BPKP agar ikut mengawasi. Bahkan ada dua pegawai BPKP yang berkantor di DPS,” kata Riry.<br /> <br /> Riry melanjutkan. “Kalau dikatakan ada kerugian negara, kan masih ada jaminan yang belum dicairkan. Siapa yang tidak mencairkan. Saya dan Pak Imam (Dirut yang menggantikan saksi sebelum terjadi kasus. Dan Imam digantikan Bambang Soedjaswono hingga saat ini) memperpanjang dokumen perjanjian jaminan. Setelah Pak Bambang, itu dihentikan,” kata Riry.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada bulan Desember 2014, Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dltandatanganl oleh Antonlus Arls Saputro selaku Dlrektur telah menghubungi lr. Mukti Wibowo selaku Dlrektur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknls Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusla, dan menyampalkan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).<br /> <br /> Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian Ir. Mukti Wlbowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wllayah Indonesia dan darl PT. DPS (persero) yang mana saat Itu ery Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan dl Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi tekns Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kali pertemuan akhimya dlsepakatli nilail pekerjaan Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksl kondlsi teknls Floatlng Dock 8,500 dl Khabarovks Rusla (Dokumen Reflsl Penawaran PT. KAR dlklrlm vla emall ke Ina Rahmawatl tanggal 12 Desember 2014 ).<br /> <br /> Pada tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp 99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahll / Surveyor Ir. Muktl Wlbowo menggunakan jasa sdr. Donlarsal Nurdln yang sebelumnya sudah dlberlkan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan dl survey tersebut.<br /> <br /> Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014 Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syerled Jetta selaku Dirut untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada dl galangan kapal di Rusla, mereka sepakat dengan Surveyor Doniarsal Nurdln dan pihak A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada dl bandara bertemu dengan terdakwa Antonlus Arls Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Donlarsal Nurdln.<br /> <br /> Bahwa untuk blaya Akumudasi serta Operaslonal ditanggung oleh A&C Trading Network selaln ltu Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi maslng-maslng diberi uang saku oleh Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Tradlng Network Pte, Ltd Slngapura Wilayah lndonesia senilai USD 1.000. Pada saat menerima uang dariAdri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Riry Syeried Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan.<br /> <br /> Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian dlantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak,<br /> <br /> Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000,(Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014).<br /> <br /> Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasi penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.<br /> <br /> Data-data pendukung penilaian menunjukan haI-hal sebagai berikut : 1) Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding dlperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai.<br /> <br /> Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500<br /> <br /> Berdasarkan dokumen kontrak asuransl Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta.<br /> <br /> Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501).<br /> <br /> Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. S4.000.000,dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jlka tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.' (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak).</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm7MQE_IveDDuaBgCxzvB6UdKOJp2cCX48XGamrBLO-wyvEBIuJpRkd_nO9aB-sC0DPxNqlF4EWPIXLbrotGO61mAum7Kr8cjk7ztvqGfRYAqHJkLjYhG42ciuMJVGNcTW8rcasOpC5q4/s640/1.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Andri dan Aris (kanan)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leasslng dari Lembaga Keuangan, namun tidak teriaksana, selanjutnya ery Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Moda! Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /> <br /> Selanjutnya Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. Dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.<br />                         <br /> Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya :<br /> <br /> 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /> <br /> 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock.<br /> <br /> 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura.<br /> <br /> 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)<br /> <br /> 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura.<br /> <br /> <br /> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ).<br /> <br /> Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan)<br /> <br /> Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd.<br /> <br /> Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <br /> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGmI3qan4z7MihJbGm3mU5yPDOfGFrcs203VfKXm99EsqZgbjx_XJkGeyJry9bAlke57mlSsHex963AnyxECv8ARdgi7H0DgNFDG_1lb2RvNAgjmCNTfT2Ii9LqgRzvYRKwR_-zEk_Vs/s1600/IMG20190619134315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGmI3qan4z7MihJbGm3mU5yPDOfGFrcs203VfKXm99EsqZgbjx_XJkGeyJry9bAlke57mlSsHex963AnyxECv8ARdgi7H0DgNFDG_1lb2RvNAgjmCNTfT2Ii9LqgRzvYRKwR_-zEk_Vs/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /> <br /> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati '<br /> <br /> 3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta.<br /> <br /> 4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.<br /> <br /> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.<br /> <br /> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut :<br /> <br /> 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /> <br /> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015).<br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /> <br /> Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <br /> Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.<br /> Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05.<br /> <br />  Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.<br /> <br /> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhieRoJRwYYsdIoC4kpeUPOezsknCj9eFrZKOBqPGymp-WzGwLUDcSfRd92lNwWDGCW8g8-Wrru1u-YHWECYLATXEY93LWuPD9xqUzE0_L2GPc7QK72k7o-ChQ0rbMmoFhZswIln5pMX-4/s640/IMG20190710150415.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.<br /> <br /> Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br /> Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;<br /> <br />  1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP.<br /> <br /> 2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian :<br /> <br /> Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).<br /> <br /> Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian.<br /> <br /> Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br />  Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. (Jen)</div>

News Tipikor Saksi Seperti Terdakwa Dalam Sidang Perkara Korupsi PT DPS

saksi Riry Syeried Jetta, mantan Dirut PT DPS  #Pengadaan Floating Dock oleh PT DPS telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP# BERITA...

»