Empat Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Divonis Berbeda

<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX_Pgy4yr1gLngtqOFUh05two4DdMbrlWF25Z84b818m6jUlqV9f3I7q8_-Vq9HX7_NDs5dokuVrTk9qsheJvALmMM6_pTNwMU8Mws-WVTnNX_aFtbC0aVCY-0A6tn8XJDgdhfMlZHvaI/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Senin, 9 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 4 terdakwa, yakni Nanang Lukman Hakim, mantan Associate Account Officer (AAO) Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dan Tiga Debitur Fiktif, antara lain Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak, Agus Siswanto, SE dan Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos (dengan perkara masing-masing terpisah) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif Modal Kerja di Bank BRI Kantor Cabang Surabaya Manukan pada tahun 2016 – 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9.683.807.747, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Hukuman pidana pnjara terhadap ke- 4 terdakwa (masing-masing terpisah) tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby atas nama terdakwa Agus Siswanto, SE,; Nomor  121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos dan 122/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Nanang Lukman Hakim serta Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby untuk terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_2XOO9fBFtLfgLqh-oCai3iiVM8keMKbnUVJ4WyvwW_ePRaI5rTg8Bo6w3ayC0obj4ojy30jYBr4BhBIcJgQ0-dr8QYenh27b9NpPs7j925s_PJC24noHn81yUvYw1hJS2p5-Ga7p9Ec/s640/4.jpg" width="640" /></div> Surat putusan itu dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan Ketua Majelis I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana dan Kusdarwanto serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Keempat terdakwa didampingi Penasehat hukmunya masing-masing<br /> <br /> Dalam surat putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap ke- 4  terdakwa dengan pidana penjara yang berbeda-beda, sama dengan tuntutan dari JPU dari Kejari Surabaya. <br /> <br /> Tuntutan JPU terhadap terdakwa Nanang Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 2.6 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan Putusan Hakim, 1.8 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp152.500.000 dikurangkan dengan uang yang sudah dibayar kepada Jaksa untuk disetorkan ke Bank BRI Cabang Manukan Surabaya<br /> <br /> Sedangkan terdakwa Agus Siswanto, SE dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp121.220.000 subsidair 1 tahun penjara. Putusan Majelis Hakim dengan pidana penjara 1.6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp121.220.000 subsidair 2 bulan  penjara<br /> <br /> Dan untuk terdakwa Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp50 juta subsidair 3 bulan krungan. Putusan Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan<br /> <br /> Serta untuk terdakwa Lanny Kusmumawati Harmono dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Lanny Kusmumawati Harmono juga dituntut pidana barupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.909.603.677,60 (dua milliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /> <br /> Sedangkan putusan Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 3 denda Rp50 juta subsidair 1 bulan penjara. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.106.667,60 subsidair 5 bulan penjara. <br /> <br /> “Mengadili : Menyatakan terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3  (tiga) tahun denda sebesar Rp50.000.000 subsidair 1 (satu) bulan penjara ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp2.106.667,60 subsidair 5 bulan penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim dikhir putusannya<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Agus Siswanto dan Yano Oktafianus Albert Manopo menyatakan menerima. Sedangkan terdakwa Nanang Lukman Hakim dan Lanny Kusumawaty Hermono mengtakkan piikir-pikir. Hal yang sama juga dikatakan JPU Raden Harwiadi</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcffG_1FYa5ShJXeWs17usyq0wX2ep02Ey6CrPgi6PX06J9LqnCpm3ESkv_K39lYAPZR2WR8iDyLvtToqEYO5mPWMftJ-S4aPctKURQKHcbFubonSOSzKBufgWNLZ20Qk9KhJzxVSy0CY/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak, selaku debitur kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan atas nama CV. Metra Jaya Sejati dan selaku perantara kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat lndonesia (BRI/Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan atas nama Idam Loh  Aribowo, Ja'is Sundava, Linda Cintia Carolien, Eko Setijowanto, Nyamin, Agus Siswanto, Hanifah, Djulil Abruri, bersama-sama dengan Nanang Lukman Hakim, SE selaku pegawai BRI, yang ditugaskan di BRI Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Surabaya Nokep : 318-KW-IX/SDM/12/2016 tanggal 5 Desember 2016 sebagai Account Officcer Bank BRI Cabang Kanca Surabaya Manukan, Nanang Lukman Hakim, SE juga sekaligus sebagai Pejabat Kredit Lini dalam hal ini sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit, Nur Choiifah, SE, selaku penyiap dokumen fiktif, dan kordinator dalam pengajuan kredit modal kerja pada BRI Cabang Surabaya Manukan dengan menggunakan dokumen fiktif.<br /> <br /> Agus Siswanto, SE, selaku debitur fiktif kredit modal kerja pada Bank BRI Cabang Surabaya Manukan atas nama Agus Siswanto, Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos, selaku debitur fiktif kredit modal kerja atas nama Dquil Abruri (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah).  <br /> <br /> Pada kurun waktu antara bulan September 2016 sampai dengan November 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan, Jl. Manukan Tama No. 208, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan katentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,  yaitu bahwa Bank BRI Cabang Surabaya Manukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 menyalurkan Kredit Ritel Modal Kerja<br /> <br /> Penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tersebut, tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dan pihak external.<br /> <br /> Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini, antara lain : 1. Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat. 2. Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi. 3. Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yangjelas. 4. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah. 5. Tidak melakukan monitoring kredit.<br /> <br /> Modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah. 2. Menggunakan dokumen legalitas usaha yang palsu, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3. Tempat usaha adalah bukan milik nasabah/menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah. 4.Agunan Tambahan berupa rumah bukanlah milik dari nasabah. 5. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukanya. Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan saat ini statusnya macet (col. 5).<br /> <br /> Perbuatan yang dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hermono, Nanang Lukman Hakim, Nur Cholifah, Agus Siswanto dan Yano Oktafianus Albert Manopo adalah dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian,  dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional. Sehingga Bank BRI Cabang Surabaya Manukan menggucurkan dana kredit<br /> <br /> Dan setelah dana tersebut cair, ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada Bank BRI Cabang Surabaya Manukan.bahwa hal itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu ;<br /> <br /> 1. Undangundang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; 3. Surat Keputusan Direksi Bank lndonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ; 4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nokep : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd4Prt7Uj7G6dokWaKgIORLjtRGDj5S0S_6dQZ4kkzsNFjDuVveFrVfotEhv2G8VvTDAR7gKtxKESB5NRS7IHdDVzFTBuUEM3TkWD40p5QHZVUK8_8H-f2m-AvuPAj9-f5Nto6USVjBlY/s640/6.jpg" width="640" /></div> Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu ; 1. Lanny Kusumawaty Hermono,; 2. Nanang Lukman Hakim,; 3. Nur Cholifah,; 4. Agus Siswanto,; 5. Yano Oktafianus Albert Manopo,; 6. Yoga Yanotama,; 7. Widjanarko,; 8. Dwi Wibowo Putra, 9. Ebenhelzer Yulianto Koreh Raga, dan 10. Agus Budiono<br /> <br /> Sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp9.683.807.747 (sembilan milliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujah ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Kepada 9 Debitur Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Manukan Tahun 2016 dan 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR. 692/PW13/5/2019 tanggal 12 September 2019. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /> <br /> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Rl Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007. Pengumuman dalam Berita Negara RI sesual dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.<br /> <br /> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan melayani Kredit Ritel Modal Kerja. Kredit Ritel Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang dan persediaan, dimana dalam setiap tahapan proses pemberian kredit ritel modal kerja, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.<br /> <br /> Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Aturan yang dijadikan dasar oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dalam proses pemberian Kredit Ritel Modal Kerja mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep : 5.06-DIR/ADK/03/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /> <br /> Semua pejabat BRI yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika pemberian kredit meliputi : 1. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama,; 2. Menyadari dan memahami sepenuhnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 (dua) UU dimaksud,; 3. Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun, hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesionalisme perbankan.<br /> <br /> Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat Bank dalam penguasaan kondisi usaha peminjam, obyektifitas dari analisa/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.<br /> <br /> Dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat Bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Bahwa peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat kredit, merupakan kebutuhan dan tanggung jawab pejabat kredit itu sendiri. Disamping itu, peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat kredit yang lebih yunior merupakan kewajiban dan tanggung jawab pejabat kredit yang lebih senior. Dan mengikuti praktek-praktek Good Corporate Governance yang berlaku di BRI.<br /> <br /> Yang menjadi Pejabat Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Satuan Kerja Perkreditan Ritel dikelola oleh pejabat kredit yang terdiri dari :<br /> a. Pejabat Kredit Lini (PKL). Pejabat Kredit Lini adalah pejabat kredit yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyangkut prakarsa atau putusan pemberian fasilitas kredit restrukturisasi dan penyelesaian kredit ritel bermasalah.<br /> <br /> Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya, Pejabat Kredit Lini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pejabat Pemrakarsa Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit. Sedangkan berdasarkan fungsinya, Pejabat Kredit Lini terdiri dari PKL Bidang RM, yaitu : Pemimpin Wilayah/Wakil Pemimpin Wilaya,; Pincasus/Wapincasus,; Kabag Bisnis dan Trade Finance di KCK,; Account Officer/ Associate Account Officer KCK,; Account Officer/ Associate Account Officer Kantor Wilayah. i.6. Pemimpin Cabang,; Manajer Pemasaran,; Asisten Manajer Pemasaran,; Account Officer/Associate Account Officer Kanca,; Pemimpin Cabang Pembantu,; Account Officer/Associate Account Officer Kantor Cabang Pembantu.<br /> <br /> PKL Bidano CRM yaitu Group Head Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Wilayah,; Account Officer/Associate Account Officer Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Wilayah,; Pemimpin Cabang, Manajer Pemasaran, Asisten Manajer Pemasaran,; Account Officer/Associate Account Officer Kanca, Pincapem dan Account Officer/Associate Account Officer Kancapem (dalam hal ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah),; Pejabat Kredit Support</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbdEaJ6BnxJ6jNByF-KbmcXt8famJ5sA2HJmcUF9tJwktfJHNWegzOWVAPv7hcpA9eQwj3IM5-6MGuA_oSyZNm-IUZUysLrBqm2dFzrnguEJeq6vqsQEF3IMQFgAmtWsnrFdR9Sf27yiM/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pejabat Kredit Support adalah pejabat kredit di Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang merupakan pejabat pendukung bagi pejabat kredit lini dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan prakarsa dan putusan kredit.<br /> <br /> Pejabat yang terlibat dalam proses putusan Kredit Ritel Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan yang memiliki limit putusan kredit sebesar Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus Juta rupiah), yaitu :<br /> <br /> Pejabat Kredit Lini Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Pemimpin Cabang dan Account Offlcer/Assoclate Account Officer Kanca, Pejabat Kredit Lini Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dibagi menjadi 2 yaitu ; Pejabat Pemrakarsa Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pejabat Pemrakarsa Kredit Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Account Officer/Associate Account Officer Kanca. Pejabat Pemutus Kredit Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Pemimpin Cabang. Pejabat Support Kredit Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Pejabat Kredit Support adalah pejabat kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yang merupakan pejabat pendukung bagi pejabat kredit lini dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan prakarsa dan putusan kredit adalah bagian Administrasi Kredit.<br /> <br /> Selain itu, terdapat Credit Investigator (CI), akan tetapi karena Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tidak terdapat formasi Credit Investigator (CI), maka tugas Credit Investigator (CI) diserahkan pada Account Officer/Associate Account Officer.<br /> <br /> Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemrakarsa Kredit (Account Officer/Associate Account Officer Kanca) Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dalam proses putusan Kredit Ritel Modal Kerja adalah melakukan on the spot (OTS) untuk ;  1. Melakukan collecting data, meyakini bahwa data yang diterima adalah benar milik debitur, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut,; 2. Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, tempat tinggal dan agunan, serta bertanggungjawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan, yaitu ; <br /> <br /> a. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan profesional.<br /> <br /> b. Melakukan monitoring secara periodik atas account binaannya (termasuk account yang dilimpahkan dari AO lain), baik secara on-site maupun off-site, untuk memastikan cash flow debitur masih cukup untuk membayar kewajibannya dan segera mencari solusi yang tepat apabila terdapat tandatanda penurunan cash flow. Hasil monitoring dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).<br /> <br /> c. Melakukan review berkas pinjaman atas account binaannya secara berkala dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi (termasuk dokumen yang di PPND) dan ditatakerjakan dalam berkas pinjaman.<br /> <br /> d. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari AO lain, dan e. Tugas lainnya sebagaimana Daftar Uraian Jabatan (DUJ) sesuai ketentuan yang berlaku.<br /> <br /> Selain itu, karena Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tidak terdapat Credit Investigator (Cl) maka (Account thcer/Associate Account Officer Kanca) juga melakukan tugas Credit lnvestigator (CI) yaitu:Tugas dan tanggung jawab Credit Investigator (Cl) adalah : a. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan dan penilaian agunan secara, mandiri, jujur dan obyektif dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, serta menuangkannya dalam Laporan Penilaian Agunan. b. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan identitas, legalitas usaha, dan bukti kepemilikan agunan debitur/calon debitur yang diterima dari jajaran ADK. c. Memastikan bahwa setiap agunan kredit telah dilakukan pengikatan untuk melindungi kepentingan BRI secara yuridis dan telah diasuransikan sesuai ketentuan yang berlaku. d. Melakukan monitoring terhadap hal lain terkait dengan agunan. e. Bertanggung jawab atas penyimpanan barkas & register yang terkait dengan tugas CI (berkas Cl). Tugas dan Tanggung Jawab CI selengkapnya mengacu kepada DUJ dan Ketentuan lain yang berlaku,<br /> <br /> Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemutus Kredit (Pimpinan Cabang) Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dalam proses putusan Kredit Ritel Modal Kerja adalah melakukan putusan kredit (baik menyetujui maupun menolak) sesuai limit yang telah ditetapkan secara obyektif, mandiri dan profesional setelah meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip kehati-hatian</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtRBeEUnS2zyrBGXFY8sC1KumodOvp3qqn4rzJ-qx4YM488SHWj0ioV57dF7VbbrzC0hAM6_nPJ7eV3DpjCcqds3ABWLYP9Rw_wkMLauKs2zydgN7OTNT3diVeu6wCLiUcAKB7kItOa9E/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Tugas dan tanggung jawab Pejabat Kredit Lini dalam proses pemberian putusan Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu : a. Pembubuhan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit dan atau pemberian putusan melalui sistem aplikasi LAS merupakan bukti pemberian putusan kredit dan tanggung jawab Pejabat Kredit Lini. Oleh karena itu sebelum memberikan putusan kredit, Pejabat Pemutus Kredit harus : 1. Melakukan putusan kredit secara obyektif, mandiri dan professional. 2. Meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP-BRI dan PPK Ritel serta petunjuk pelaksanaannya. Meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<br /> <br /> Apabila hal-hal dalam butir a di atas sudah terpenuhi, namun karena faktor-faktor lain diluar kendali Bank dan atau yang bersifat force majeure sehingga kredit yang diberikan menjadi bermasalah, maka risiko tersebut adalah risiko bisnis dan pada dasarnya menjadi risiko bank.<br /> <br /> Dasar-dasar dalam pemberian putusan Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. diatur sebagai berikut :<br /> a. Setiap pemberian kredit minimal melibatkan 2 (dua) Pejabat Kredit Lini yang berwenang berdasarkan prinsip Four Eyes Principle yang salah satunya mempunyai kewenangan yang cukup.<br /> <br /> b. Pemberian putusan kredit oleh pejabat pemutus harus dilakukan dalam aplikasi LAS dan menandatangani form PTK, atau untuk jenis kredit tertentu dapat dilakukan hanya dalam aplikasi LAS saja tanpa menandatangani form PTK. Ketentuan lebih lanjut tentang penandatanganan form PTK diatur dalam ketentuan tersendiri atau dalam ketentuan masing-masing produk. c. Pemberian putusan kredit oleh Komite Kredit harus memenuhi prinsip unanimous (setuju dengan suara bulat) yang ditetapkan dalam suatu rapat komite yang memenuhi quorum.<br /> <br /> Bahwa risiko atas pemberian dalam pemberian putusan Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada prinsipnya risiko atas pemberian kredit dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu risiko bisnis dan risiko non bisnis, dengan penjelasan sebagai berikut :<br /> <br /> a. Risiko bisnis adalah risiko kredit yang disebabkan karena faktor-faktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debitur yang bersangkutan, dampak ekonomi secara makro, bencana alam, maupun faktor-faktor lainnya yang bersifat force majeure. Risiko bisnis tersebut tetap dapat terjadi walaupun rangkaian proses pemberian kredit sejak dari penetapan pasar sasaran sampai dengan pengawasan (monitoring) / pembinaan kredit telah dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, serta didukung adanya itikad baik dari Pejabat Kredit Lini yang terlibat dalam proses tersebut.<br /> <br /> b. Prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat antara lain meliputi : Telah dilakukan analisis SCs; a. Proses pemberian kredit didasari oleh itikad baik dari seluruh pejabat kredit lini,; b. Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen, memastikan seluruh dokumen masih berlaku, dan seluruh copy dokumen yang diterima telah dicocokkan dengan aslinya,; c. Telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan benar,; d. Telah dilakukan monitoring kredit yang dapat dibuktikan secara tertulis,; e. Risiko non bisnis adalah risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini, antara lain : i. Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asasasas perkreditan yang sehat,; ii. Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi,; iii. Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas,; iv. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah,; v. Tidak melakukan monitoring kredit.<br /> <br /> Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan pada tahun 2016 dan tahun 2017 menyalurkan Kredit Ritel Modal Kerja, diantaranya yaitu :<br /> 1. Debitur Metra Jaya Plafon Rp2.250.000.000, Pejabat Pemrakarsa awal Juli Ardiansah, suplesi Nanang Lukman Hakim dan Pejabat Pemutus, Nur Azza Karim. 2. Debitur Idam Loh Aribowo, Plafon Rp1.000.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 3. Debitur Jais Sundava, Plafon Rp850.000.000, Pejabat Pemrakarsa Jais Sundava, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. Debitur Linda Cintia Carolien Rp650.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 5. Debitur Eko Setijowanto, plafon Rp1.000.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 6. Debitur Nyamin, plafon Rp750.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 7. Debitur Agus Siswanto, plafon Rp 1.800.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 8. Debitur Hanifah, plafon Rp750.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 9. Debituur Djulil Abruri, plafon Rp900.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim<br /> <br /> Penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh P Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan dan pihak external.<br /> <br /> Modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah,; 2. Menggunakan dokumen legalitas usaha yang palsu, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP),; 3. Tempat usaha adalah bukan milik nasabah/menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah,; 4. Agunan Tambahan bukanlah milik dari nasabah,; 5. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukanya.<br /> <br /> Bahwa kredit modal kerja atas nama CV. Metra Jaya di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tahun 2016 dan tahun 2017 dengan nomor rekening 0583.01.000301.30.1, statusnya macet (col. 5). Dokumen kredit fiktif berupa KTP, KK, SIUP, TDP, Surat Keterangan Kelurahan, Akta Pendiriaan Perseroan Komanditer, adalah fiktif dan disiapkan oleh Nur Cholifah, Yoga Yanotama dan Lanny Kusumawaty Hermono.<br /> <br /> Bahwa Kartu Tanda Penduduk Lani Hermono dan Sugianto Hermono yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, sedangkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasis dan Asmuntik adalah asli. Nama asli dari  Lani Hermono adalah lanny Kusumawaty Hermono, sedangkan Sugianto Hermono yang sebenarnya adalah adik dari Lanny Kusumawaty Hermono, akan tetapi dibuat seolah-olah menjadi suami dari Lanny Kusumawaty Hermono, dan foto yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Sugianto Hermono adalah Iwan era Prasti (suami Lanny Kusumawaty Hermono) bukan Sugianto Hermono.<br /> <br /> Bahwa Kartu Keluarga atas nama Sugianto Hermono yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, dimana Sugianto Hermono bukanlah suami Lanny Kusumawaty Hermono, melainkan adik dari Lanny Kusumawaty Hermono.<br /> <br /> Bahwa SIUP dan TDP atas nama CV. Metra Jaya Sejati dan UD. Cahaya Baru yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu : SIUP dan TDP CV. Metra Jaya Sejati tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya. SIUP dan TDP UD. Cahaya Baru tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="395" data-original-width="640" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQOFOwS0X5Lw7tMV7UwHFjo6oowiwVA2T1sT-xXfTFjpyYxIm74qYO1WNxj-yMWyP2dhRaf0dEwBoVKxggWXsz-WSEpkFWbW7ktClbIEgpwyE-xpinD-PEtUYGAOvZ42udO46zqYYMffo/s640/download.png" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Lanny Kusumawaty Hermono bukanlah Direktur CV. Metra Jaya Sejati, CV. Metra jaya Sejati dikelola oleh Wasis dan Asmuntik yang dipinjam nama perusahaanya oleh Lanny Kusumawaty Hermono. Bahwa akta pendirian CV. Metra Jaya Sejati sebagaimana akta Pendiriaan Perseroan Komanditer CV. Metra Jaya Sejati No. 02 tanggal 06 Januari 2014 adalah palsu. Bahwa Lanny Kusumawaty Hermono bukanlah pemilik UD. Cahaya Baru, UD. Cahaya Baru adalah usaha sembako di Ds. Barengkrajan, Krian, Sidoarjo yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh Ratna.<br /> <br /> Bahwa Surat Keterangan Kelurahan Ngangel dan Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Barengkrajan atas nama Lani Hermono yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu : Surat Keterangan Kelurahan Ngagel, Kop Surat berbeda dengan Kop Surat Kelurahan Ngagel, Stempel berbeda dengan stempel asli, hal ini dapat dilihat dari kehitaman tanda bintang, Kelurahan Ngagel tidak pernah membuat Surat Keterangan Nomor: 470/254/436.10.51/2016.<br /> <br /> Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Barengkrajan Nomor Register bukan merupakan Nomor Register Kantor Desa Barengkrajan dan Nomor tersebut tidak teregrister di buku register Kantor Desa Barengkrajan. Stempel berbeda dengan stempel asli. Tidak pernah ada kepala Desa Barengkrajan yang bernama Safari ataupun Hj. Silasih<br /> <br /> Agunan tambahan berupa SHGB. 104 an. Sugianto Hermono, adalah bukan milik Lani Hermono, dimana agunan tambahan tersebut adalah milik dari Sugianto Hermono yang sebenarnya. Agunan tambahan berupa rumah SHGB. 104 an Sugianto Hermono, telah dilakukan penilaian oleh kantor jasa penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan rekan dengan No. laporan : 2023/JIB-Best/L-PA/lV/2018 tanggal 24 April 2018, dengan hasil per tanggal 16 April 2018 nilai pasar Rp2.757.000.000, dan nilai likuidasi sebesar Rp1.930.000.000<br /> <br /> Pcnggunaan Dana Kredit Modal Kerja : Penggunaan dana kredit modal kerja atas nama CV. Metra Jaya Sejati dengan nomor rekening 0583.01.000301.30.1 digunakan tidak sesuai dengan peruntukanya, melainkan digunakan untuk kepentingan lain.  Dana kredit modal kerja atas nama CV. Mitra Jaya Sejati maupun UD. Cahaya Baru, karena baik Metra Jaya Sejati maupun UD. Cahaya Buru bukan milik dari Lany Kuwmowny Hermono. <br /> <br /> Pembayaran Kredit Modin Kerja : Bahwa pembayaran kredit modal kerja atas nama CV. Mitra Jaya Sejati di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hormono dengan total pembayaran sebesar Rp132.725.566<br /> <br /> Dokumen Kredit : Dokumen kredit fiktif berupa SIUP, TDP, KK dan Surat Keterangan Kelurahan disiapkan oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama. Bahwa Idam Loh Aribowo tidak pernah menyerahkan dokumen kredit kepada Nanang Lukman Hakim selaku pejabat pemrakarsa Bank BRI Cabang Surabaya Manukan, dimana Nanang Lukman Hakim, jika ada kekurangan dokumen kredit akan memita kekurangan dokumen tersebut kepada Lanny Kusumawaty Hermono.<br /> <br /> Kartu Tanda Penduduk Idam Loh Aribowo yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah asli. Idam Loh Aribowo adalah mantan pegawai Mega Finance, dimana yang bersangkutan sebagai orang yang digunakan namanya untuk mengajukan kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan. Idam Loh Aribowo hadir di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan saat realisasi kredit dan melakukan penandatanganan atas dokumen kredit. Kartu Keluarga atas nama Idam Loh Aribowo yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu.<br /> <br /> Surat Keterangan Kelurahan Kutisari atas nama Idam Loh Aribowo yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu : Nomor Register bukan merupakan nomor register Kelurahan Kutisari dan nomor tersebut tidak teregrister di buku register Kelurahan Kutisari. Nomor NIP Sri Sukariati, SH, selaku Lurah Kutisari tidak sesuai, Nomor NIP asli Sri Sukariati, SH, adalah 196503051987032016,  sedangkan yang tertulis di Surat Keterangan adalah 196410191986031010. Tanda tangan bukanlah tanda tangan Sri Sri Sukariati, SH.<br /> <br /> SIUP dan TDP atas nama UD. Jeans Collection yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di P Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu :Usaha konveksi pakaian jadi, plastik, pecah belah, alat rumah tangga sebagaimana dalam dokumen kredit adalah bukan usaha milik Idam Loh Aribowo. SIUP dan TDP tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Alamat usaha yang tertuang dalam SIUP dan TDP adalah alamat rumah Idam Loh Aribowo dan tidak terdapat aktivitas usaha.<br /> <br /> Terdapat perbedaan pada Nama perusahaan yang tertulis pada SIUP dan TDP yaitu ”UD Jeans Collection" sedangkan dari foto tempat usaha di DTC lantai I blok 8-45 tertulis ”G-Jeans” dan di Royal Plaza blok 82-51 tertulis “Anugerah Baru”. Tempat usaha tersebut adalah milik dari Gianto dan Witono yang atas permintaan Lanny Kusumawaty hermono dibuat seolah-olah tempat usaha tersebut adalah milik Idam Loh Aribowo.<br /> <br /> Penilaian omset maupun penilaian persediaan dan legalitas usaha di DTC lantal I blok B-45  tertulis ”G-Jeans" dan di Royal Plaza blok 82-51 tertulis “Anugerah Baru", dilakukan hanya berdasarkan keterangan lisan tanpa didasarkan dokumen berupa kwitansi atau nota atau laporan pembukuan.<br /> <br /> Agunan : Bahwa terdapat agunan tambahan berupa rumah SHM 1565 dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo, adalah bukan milik Idam Loh Aribowo, dimana agunan tambahan tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Widjanarko. SHM 1565 an. Idam Loh Aribowo tersebut sebelum dljadikan agunan tambahan, sebelumnya telah digadaikan oleh Widjanarko kepada Joy Sanjaya melalui Yano Oktafianus Albert Manopo. Idam Loh Aribowo tidak pernah membeli rumah (SHM 1565) dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo tersebut.<br /> <br /> Agunan tambahan berupa rumah SHM 1565 dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo, telah dilakukan penilaian oleh kantor jasa penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan rekan dengan No. laporan : 2036/JIB-Best/L-PA/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, dengan hasil per tanggal 18 Mei 2018 nilai pasar Rp892.000.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp624.000.000 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah). Hasil penilaian oleh kantorjasa penilai tersebut lebih rendah dari penilaian yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim pada tahun 2016, yaitu dengan nilai pasar Rp1.208.000.000 dan nilai likuidasi sebesar Rp1.005.600.000<br /> <br /> Bahwa nilai agunan tambahan berupa rumah SHM 1565 dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo juga lebih rendah dari nilai pinjaman modal kerja Idam Loh Aribowo di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yaitu sebesar Rp1.000.000.000. Penilaian agunan tambahan berupa rumah (SHM 1565) dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan, Sidoarjo yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada RT, RW, Lurah maupun Camat setempat.<br /> <br /> Penggunaan Dana Kredit Modal Kerja : Penggunaan dana kredit modal kerja atas nama Idam Loh Aribowo dengan nomor rekening 0583.01.000329.30.9, digunakan tidak sesuai dengan peruntukanya, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, yaitu :<br /> 1. Penarikan Tunai oleh Lanni Hermono dengan Cek no. CFR 451330 di di BRI KCP Pucang Kanca Kertajaya Surabaya pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp175.000.000<br /> <br /> 2. Penarikan cek tunai berdasarkan atas unjuk Tatag Satriyo W dengan cek No. CFR 451326 di BRI Kanca Diponegoro tanggal 29 November 2016 dengan nominal Rp300.000.000, dan cek No. CFR 451327 dengan nominal Rp290.000.000 sebagai uang penjualan rumah Tatag Satriyo melalui Yoga Yanotama.<br /> <br /> Kemudian atas dana tersebut, di transfer kepada Arif Purwanto sebesar Rp160.000.000 dengan No. rekening 880-01-001295-50-5 dan RTGS an. Tatag Satriyo W di Bank BCA sebesar Rp430.000.000 No. rekening 4610211360.<br /> <br /> 3. Penarikan Tunai oleh Idam Loh Aribowo dengan Cek No. CFR 451329 di BRI Kanca Mulyosari tanggal 29 November 2016 sebesar Rp200.000.000 sebagai pembayaran hutang Lanny Hermono ke Mega Finance.<br /> <br /> 4. Penarikan Tunai oleh Choiron Amin dengan Cek No. CFR 451328 di di BRI Kanca Darmo Satelit tanggal 29 November 2016 sebesar Rp30.000.000 atas permintaan Adhirusa.<br /> <br /> Dana kredit modal kerja atas nama Idam Loh Aribowo dengan nomor rekening 0583.01.000329.30.9, sejak awal penggunaanya memang tidak ditujukan untuk modal kerja UD. Jeans Collection, karena UD. Jeans Collection adalah bukan milik dari Idam Loh Aribowo.<br /> <br /> Pembayaran Kredit Modal Kerja : Pembayaran kredit modal kerja atas nama Idam Loh Aribowo di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hermono dengan total pembayaran sebesar Rp180.604.101.80<br /> <br /> Kredit Modal Kerja atas nama debitur Jais Sundava di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Tahun 2017 : Bahwa kredit modal kerja atas nama Jais Sundava di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tahun 2017 dengan nomor rekening 0583.01.000363.30.3, saat ini statusnya macet (col. 5).<br /> <br /> Karin Tanda Penduduk : SIUP dan TDP atas nama UD. Aremania Jaya Sentosa yang  dugunakan untuk melalukan kredit modal Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu Usaha bahan kimia farmasi dan kosmetik, konveksi pakaian jadi, plastik, pecah belah, alat rumah tangga sebagaimma dalam dokumen, bukanlah usaha milik Nyuwun. SIUP dan TDP tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.<br /> <br /> Bahwa penilaian omset maupun penilaian persedian dan legalitas terhadap parfum yang berlokasi di Jl. Raya Semolowaru Surabaya dilakukan hanya berdasarkan keterangan lisan tanpa didasarkan dokumen berupa kwitansi atau nota atau laporan pembukuan.<br /> <br /> Agunan : Terdapat agunan tambahan berupa rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya, dimana agunan tambahan tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Daniel Raga. SHM 2334 an. Daniel Raga tersebut sebelum dijadikan agunan tambahan sebelumnya telah digadaikan oleh Ebenheizer Raga, yang merupakan anak dari Daniel Raga kepada Yoga Yanotama.<br /> <br /> Saat dilakukan realisasi kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yang datang dan melakukan penandatanganan atas dokumen kredit adalah Nyamin palsu dan Daniel Raga sebagai pemilik agunan.<br /> <br /> Atas agunan tambahan berupa rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya, telah dilakukan penilaian oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan pada bulan Juli 2018, dengan hasil per tanggal Mei 2017 nilai pasar Rp570.000.000, dan nilai likuidasi sebesar Rp384.000.000<br /> <br /> Hasil penilaian tersebut lebih rendah dari penilaian yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim pada tahun 2017 yaitu dengan nilai pasar Rp944.000.000 dan nilai likuidasi sebesar Rp827.000.000. Nilai agunan tambahan berupa rumah rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya juga lebih rendah dari nilai pinjaman modal kerja Nyamin di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yaitu sebesar Rp750.000.000<br /> <br /> Penilaian agunan tambahan berupa rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada RT, RW, Lurah maupun Camat setempat.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Divonis Berbeda

BERITA KORUPSI .CO – Senin, 9 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 4 terdakwa, yakni Nanang Lukman ...

»

Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi BPPKAD Gresik?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil7adaBHO05MOQGp-jlIhYLdo_zEJ4496lR-Cp-qEjPSSOEBEla4KpqlNewuoIYLisWu4gWoJjMSaHYmcckveSKR5QHbhsRtiZ6rGUf8CgO0yUdsw9MGhdL2u2QBpuoMD4Vjt0lW4kErc/s1600/IMG20170421111.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="361" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil7adaBHO05MOQGp-jlIhYLdo_zEJ4496lR-Cp-qEjPSSOEBEla4KpqlNewuoIYLisWu4gWoJjMSaHYmcckveSKR5QHbhsRtiZ6rGUf8CgO0yUdsw9MGhdL2u2QBpuoMD4Vjt0lW4kErc/s640/IMG20170421111.jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Kasi Pidusu Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo : </b></u>Untuk tersangka baru belum, kita akan menelaah dan melakukan ekspos terhadap bukti-bukti yang ada dulu sambil menunggu putusan<span style="font-size: small;">    </span></span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Dua Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik tahun 2018 – 2019 sudah diadili sebagai terdakwa, yang bermula dari Tangkap Tangan atau OTT dalam kasus perkara dugaan Korupsi pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) pada tahun 2018 – 2019<br /><br />Yang pertama adalah, M. Mukhtar, S.Sos., MM. Selaku Plt. Sekretaris yang juga Plt Kepala BPPKAD, yang tertangkap tangan oleh Tim penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Januari 2019. Pada Kamis, tanggal 12 September 2019, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa M. Mukhtar terbuti bersalah melakukan Korupsi sebagaimana dalam pasal 12 huruf f UU Tidank Pidana Korupsi dan divonis piadana penjara selama 4 tahun (tuntutan JPU 5 tahun). Dengan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.163.357.523 dengan subsidair pidana penjara selama 6 bulan.<br /><br />Pada tanggal 14 November 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur menguatkan putusan pidana dari Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, namun mengurangi hukuman pidana berupa membayar uang pengganti dari Rp2.163.357.523 menjadi Rp666.985.960 dengan subsidair pidana penjara selama 6 bulan.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya maupun Hakim Pengadilan Tinggi menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa M. Mukhtar adalah perbuatan secara bersama-sa dan berlanjut. Yaitu mulai dari kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM selaku Kepala BPPKAD dengan Sekretari Drs. Agung Pramono. Kemudian tahun 2018, Kepala BPPKAD beralih ke Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si dan sekretarinsya adalah M. Mukhtar, S.Sos., MM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid).<br /><br />Pada awal tahun 2019, M. Mukhtar, S.Sos. MM menjabat sebai Plt. Kepala BPPKAD menggantikan Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, karena pada tanggal 9 Januari 2019, Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik.<br /><br />Sementara terdakwa ke dua (Jilid II) adalah Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, yang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Oktober 2019. Penetapan Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka bukan hal yang gampang bagi Kejari Gresik. Sebab banyak mengalami “Drama” menarik, mulai dari pelariannya hingga “ketidak beranian” Kejari Gresik memasukan  ke Daftar Pencairan Orang (DPO) dan menjebloskannya ke Penjara. Kabar yang beredar, bahwa ada kedekatan pejabat Kejaksaan dengan pejabat Kab. Gresik.<br /><br />Sebulm Andhi Hendro Wijaya diserer ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, Andhi Hendro Wijaya melakukan “perlawanan” terhada Kejari Gresik dengan cara mempra peradilakannya ke Pengadilan Negeri (PN) Gresik atas statusnya sebagai tersangka melalui Kuasa Hukumnya, Hariyadi, SH., MH yang mantan anggota DPRD Kab. Gresik<br /><br />Kalah di pra peradilan, Andhi Hendro Wijaya tak pantang mudur. Untuk yang keduakalinya, Andhi Hendro Wijaya melakukan “perlawanan” dengan cara menyampaikan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Dan untu yang keduakalinya pula, usahanya gagal, sebab Eksepsinya ditolak Majelis Hakim.<br /><br />Pada tanggal 6 Maret 2020, JPU Kejari Gresik menuntutnya dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar 1 milliar rupiah, tanpa uang pengganti. Karena uang pengganti sudah dibebankan kepada terdakwa M. Mukhtar. Pasal yang dikenakan JPU terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya sama dengan pasal terhadap terdakwa M. Mukhtar, yaitu 12  huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://bertakorupsi.co/" target="_blank"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://bertakorupsi.co/" target="_blank"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTXkXJd_jdFyNQdETMv_wcaWOX3Nc2V9wTOueqB61JHZhUNZbSy7q_g3sAYoGEb1mQecPXFyvCzoA12kieofqnQ1mqTyv9ETosGaaQufzOmznLTB8fYLTN9YaLfQDctO_K06VUnjoqHzo/s640/Gresik.jpg" width="640" /></span></span></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf f berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, Siapa tersangka baru dalam kasus perkara ini ?  Apakah hanya M. Mukhtar dan Andhi Hendro Wijaya ? Lalu bagaiamana dengan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM yang menjabat sebagai Kepala BPPKAD sebelum M. Mukhtar dan Andhi Hendro Wijaya dan Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD ? Sebab apa yang dilakukan oleh M. Mukhtar dan Andhi Hendro Wijaya adalah kelanjutan dari pendahulunya. Atau apakah yang dilakukan oleh Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM dan Drs. Agus Pramono sudah sesuai aturan perundang-undangan, sementara yang dilakukan M. Mukhtar dan Andhi Hendro Wijaya melanggar aturan ? <br /><br />Adakah pihak-pihak yang terselamatkan dalam kasus perkara ini ? Yang jelas, sesuai fakta persidangan, banyak pihak-pihak yang terlibat diluar internal BPPKAD yang menerima aliran duit dari hasil pengumpulan dana Insentif oleh seluruh pegawa BPPKAD. Diantaranya, Asisten 1, 2 dan 3. Sekda, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Kabag Hukum dan Kasubag Hukum, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Salahkah Majelis Hakim yang menyatakan dalam pertimangannya, bahwa perbuatan terdakwa M. Mukhtar adalah perbuatan secara bersama-sama dan berlanjut. Yaitu mulai dari kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM selaku Kepala BPPKAD dengan Sekretari Drs. Agung Pramono. Kemudian beralih ke Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si serta berlaanjut ke M. Mukhtar, S.Sos., MM ?<br /><br />Apakah ada pihak-pihak yang terselamatkan dalam kasus ini ? Yang jelas, sesuai fakta persidangan, banyak pihak-pihak yang terlibat diluar internal BPPKAD yang menerima aliran duit dari hasil pengumpulan dana Insentif oleh seluruh pegawa BPPKAD. Diantaranya, Asisten 1, 2 dan 3. Sekda, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Kabag Hukum dan Kasubag Hukum, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pertanyaan ini yang tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Dimas Adji Wiboowo saat dihubungi beritakorupsi.co, Jumat, 6 Maret 2020<br /><br />Yang jelas, butuh waktu belajar bagi Kejari Gresik untuk mempelajari bukti-bukti yang dimilikinya yang berkaitan dengan perkara ini. Setelah mempelajari, barulah akan melakukan Ekspos untuk menyapaikan hasil pelajarannya. Siapa yang layak dan siapa yang tidak layak menjadi tersangka. Sementara dalam surat tuntutan JPU kasus perkara Jilid II ini mengatakan, barang bukti tetap daalam perkara, tidak ada yang dikembalikan ke pihak manapun.<br /><br />“Akan mempelajari dulu bukti-bukti yang ada lalu melakuan Ekspos. Belum bisa saya  jelasakan sekarang. Harus kita pelajari dulu semua bukti-bukti an sambil menunggu putusan,” kata Dimas selaku Kasi Pidsus Kejari Gresik, Jumat, 6 Maret 2020<br /><br />Benarkah kasus Tindak Pidana Korupsi salah satu kejahatan yang luar biasa, karena dianggap  dapat merusak pembangunan, perekonimian serta kehidupan masyarakat? Atau Tindakan kriminal lainnya yang dianggap lebih berbahaya seperti copet, pencurian sandal, pencuruian HP diamana pihak si pembeli HP turut juga diseret selaku penadah?<br /><br />Atau pengendara kendaraan yang sedang melintas di jalan raya lebih jahat dan berbahaya? Sehingga berbagai alat canggih dipasang disetiap persimpangan jalan seperti Kamera, CCTV untuk menindak si pengendara yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas ?<br /><br />Pasalnya, tak sedikit kasus Korupsi terkesan tebang pilih, “dipilih untuk ditebang”. Atau memang meliaht, memperhatikan dan mengamati siapa dan bagiamana statsu kedudukan, jabatan, martabat serta hubungan si “pelaku” dengan  pejabat penguasa?<br /><br />Sebab, penangan kasus Tindak Pidana Umum lebih mudah dan cepat dari pada kasus Korupsi. Apakah tindak pidana seperti perampasan, copet, pencurian sandal, berita hoax, pelecehan pejabat melalui media sosial, pencurian HP<br /><br />Atau pengendara kendaraan yang melintas di jalan-jalan lebih jahat dan berbahaya, sehingga berbagai alat canggih seperti Kamera, CCTV dipasang disetiap persimpangan jalan untuk memantau sekecil apapun pelanggaran itu?. (Jen) </span></span></div>

News Tipikor Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi BPPKAD Gresik?

Kasi Pidusu Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo : Untuk tersangka baru belum, kita akan menelaah dan melakukan ekspos terhadap bukti-bukti y...

»

Dua Terdakwa Korupsi TKD Rp2.9 M Dituntut 10 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPH2841i0vU7fVHrVaJnRLKFD_DPk90G7oeXuSmOXhkOK0vS5lnCCzEFJWPH-WpxLgCApgtNL1_pIfnlrpjQI8lbSgK9KtpnDWhJOxMH3p0AGBWf5BGAf4C04bNSzbYDYSOSnonfrwda4/s640/2..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Terdakwa Yudono (Kepala Desa) dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Suryono Pane, Penasehat Hukum terdakwa :</b></u> Tuntutan JPU tidak mempertimbangkan fakta persidangan, tapi nanti akan kita sampaikan pada pembelaan. Jaksa Meminta Sertifikat, pada hal itu adalah warisan yang sudah lama dimiliki terdakwa</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Setelah beberapakali tertunda, baru pada Jumat, 6 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, membacakan surat tuntutannya terhadap 2 (dua) terdakwa yaitu Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan (dengan perkara terpisah), dan terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp300 juta subsidair 8 (delapan) bulan kurungan serta membayar uang pengganti ditanggung renteng sejulah Rp2.90l.660.979 dengan subsidair pidana penjara selama 5 (lima) tahun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tahun 20l3 s/d Tahun 20l7 seluas 30.770,53 M2, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna) Perwakilan Jawa Timur : SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU Ahmad Muzaki dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, yang diketuai Majelis Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) H.Usma dan Haryono, sementara Kedua terdakwa (Yudono dan Bambang Nuryanto) didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, yaitu Suryono Pane, Wiwin dan Mamat <br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Bulusari dan Terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD dengan kewenangan yang melekat padanya sebagai Ketua BPD telah disalahgunakan secara melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara atas hasil tanah yang dikeruk tidak disetorkan ke kas Desa maupun Kas Daerah. Serta dilakukan pada tempat yang sama yaitu di Desa Bulusari dan dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20l7<br /><br />JPU menjelasakan, untuk melakukan pengukuran atau perhitungan jumlah volume Tanah yang dikeruk atau digali, Penyidik telah melakukan Koordinasi dengan Ahli Tanah (Ahli Geodeshi) sekaligus mendampingi Ahli dalam melakukan pengukuran volume Tanah berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Up. Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan melalui surat Nomor : 4l3/O.5.40/Fd.l/lO/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018, Perihal Bantuan Ahli untuk melakukan pengukuran dan perhitungan atas volume hasil galian tana.<br /><br />Ahli Geodeshi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan berdasarkan keahliannya, telah melakukan perhitungan volume tanah yang digali, dan telah mengirimkan Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 20l9 yang Ma pokoknya, volume Tanah yang telah digali atau di keruk di lokasi Tanah Kas Desa Bulusari adalah sebesar 30.770,53 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Koma Lima Puluh Tiga Meter Kubik)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioomH-GJoyovf3uKKv_5qX0W6h9-7VVxpDNk5T1o5KHXH66JWRbKbkqvabBjWmDsrnv-O0ZtcHPr8MhQCV43geVV2xNHXR7W5FTGgof7b15dbzpnnfDaI_GMa3q1QMIlqWA_hVfACvYGw/s640/8..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Akibat perbuatan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa dalam melakukan pengerukan dan penjualan tanah urug Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa, mengakibatkan kerugian keuangan Negam sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Deca (TKD) Bulusari,  Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasunian Tahun 20l3 sld Tahun 20l7, SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perbuatan terdakwa Yudono (dan Bambang Nuryanto) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-l KUHP.<br /><br />Kepada BERITAKORUPSI.CO JPU mengatakan, bahwa kerugian keuangan negara dari hasil pemanfaatan TKD seluas 30 ribu hektar lebih selama 4 tahun, senilai Rp2.90l.660.979 seharusnya disetorkan ke kas Desa maupun Kas Daerah.<br /><br />“Ini kasus TKD seluas tiga puluh hektar lebih, dengan kerugian negara sebesar Dua koma sembilan Milyar lebih, seharusnya disetorkan ke kas desa atau kas daeraah,” kata JPU </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara menurut Suryono Panes saat dihubungi melalui telepon seusai persidangan mengatakan, bahwa JPU dianggap tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Menurut Pane, bahwa apa yang didakwaan Jaksa tidak ada kerugian negara.<br /><br />Pane juga mengatakan, bahwa Jaksa telah meminta sertifikat tanah yang dimiliki oleh terdakwa dari warisan orang tua terdakwa, yang jauh sebelum ada kasus yang menyeret terdakwa. Selain itu, Pane juga mengatakan, bahwa ada oknum wartawan yang mengatasnamakan Jaksa meminta sejumlah uang kepada Kepala Desa<br /><br />“Tuntutan JPU tidak mempertimbangkan fakta persidangan termasuk keterangan-keterangan saksi. Dimana kerugian negara ?. Selain itu, Jaksa sudah meminta sertifikat milik terdakwa, padahal sertifikat itu tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Karena itu adalah warisan yang sudah lama dimiliki oleh terdakwa jauh sebelum kasus ini,” kata Pane.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLYK8Hio3sPwi07uR_lOAd2MCMwoCRKPW0X_xiS0yzxFT750krc0tu3aLcMM1_Y9IKPoc1ck9_scadRa5_HtwiOxmuSpSiaVB0XFSZhVKJY1T0LvS9CofVziHYC2gZngBwHlFlImuncWQ/s640/3..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pane melanjutkan, “Dulu ada oknum wartawan mengatasnamakan Oknum Jaksa untuk meminta sejumlah uang. Wartawan itu dihadirkan sebagai saksi tapi dia tidak mengakui. Nanti akan kita sampaikan dalam pembelaan,” ujar Pane.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan atau tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Yudono bersama-sama dengan (terdakwa) Bambang Nuryanto (berkas perkara dalam Penuntutan terpisah) pada hati yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan tahun 2013 s/d tahun 2017 bertempat di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut<br /><br />Tanah di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari tidak terdaftar sebagai Aset Desa dalam inventarisir Aset Desa Bulusari<br /><br />Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Berita Acara Koordinasi dengan tegas menerangkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana di dalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa belum di daharkan dan belum memiliki Nomor Induk Bidang Tanah (NIBT) dalam mgister Bi dan Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan status tanah tersebut mas]? merupakan tanah bebas yang belum dilekati suatu hak.<br /><br />Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2) memiliki luas 46.505 M2 berdasarkan hasil Perhitungan Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan dengan batas batas lokasi sebagai berikut :<br /><br />Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I menuju Jurang Pelen II, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pribadi milik terdakwa Yudono dan PT Wirabumi yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV. Punika (Galian 86) dan PT Wirabumi termasuk wilayah Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusan, Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP ; 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa adalah tanah peninggalan yang dahulu dikelola oleh warga Desa Bulusari<br /><br />Tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh warga desa dan menjadi aset peninggalan Desa Bulusari, sehingga Pada Tahun 1996, Pemerintah Desa Bulusari mendaftarakan objek tanah tersebut sebagai objek pajak bumi dan bangunan (PBB, sehingga tanah tersebut masuk dalam Peta Blok Desa Bulusari</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqT2FCgrKjY_-qw36skd4y5c3rsJJL2H3HQ9780s5Q789EidWPzliekHFlYDhYbJ9XHEskraEtC48wG5wU97c_TypQg3yxfa3d0UbLvJcvgKQzp0RkrxEFW39eQCSu-JHgTyJBK6_F6K8/s640/9.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terhadap penerbitan SPPT PBB oleh KPP Pratama atas objek pajak atas Tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan karena pada saat SPPT PBB di terbitkan, pihak pemohon yakni pemerintah Desa Bulusari telah menyerahkan syarat-syarat administrasi berupa bukti-bukti kepemilikan tanah<br /><br />SPPT PBB dengan NOP : 35.14.130.009.0l2-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa sejak di terbitkan Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2014, beban pajak objek tanah tersebut di bawah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimasukan ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Bulusari (DHKP), sehingga beban pajak untuk Tanah tersebut di bayar dengan menggunakan uang Kas Desa Bulusari<br /><br />Namun sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, beban pajak tersebut naik lebih dari Rp500.000, sehingga tidak diketahui siapa yang membayarnya karena SPPT PBB langsung diantarkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> Karena Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh Desa sehingga berdasarkan rapat / musyawarah desa di Tahun 2013, Tanah milik Desa Bulusari yang terletak di Dusun Jurang Pelen I tersebut disepakati, dipergunakan untuk penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari<br /><br />Kepala Desa terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bambang Nuryanto, kemudian memanfaatkan momen persetujuan desa tersebut untuk melakukan pengerukan dan penggalian tanah, kemudian tanah urug dan Sirtu tersebut dijual tanpa sepengetahuan perangkat Desa bulusari. Penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari, mulai dilaksanakan oleh terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dengan menggunakan peralatan milik terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) unit Back Ho, 1 (satu) unit Loader, 14 (empat belas) unit tronton dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik Bambang Nuryanto selaku ketua BPD Bulusan<br /><br />Pelaksanaan penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusan dilakukan pada tanggal 06 Maret 2013 selama 1 (satu) hari. Lokasi pengambilan tanah untuk penambalan jalan tersebut berlokasi di Tanah Persil tepatnya di Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana dalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa,. Selain menjabat sebagai Kepala Desa, terdakwa merupakan pemilik dari CV. Iva Jaya yang bergerak di bidang material, yaitu penyediaan pengurugan dan bescaus serta sirtu<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5lkM_rW8ovqB0Q0c0_2vSjMZMggx3Qua2NWlXSdMqPlUY0RCG2aLVBQ0aNY3c4Uki5m1G1Fmcr9X9mzlDP_FpYt3iFgoHUoGcA4AxvrLDZaYeNMGT5y0LUqXuO2tz5XMOt_sH17u-izA/s640/Terdakwa+Yudono+selaku+Kepala+Desa+%2528kiri%2529++dan+terdakwa+Bambang+Nuryanto+%2528Ketua+BPD%2529.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Alat berat maupun kendaraan operasional CV. Iva Jaya milik terdakwa Yudono antara lain :  unit Truk tronton yang di parkir di Garasi Dusun Sumber Pandan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan,; Pemecah batu (gilingan) yang berada di Dusun Jurang Pelen I RT. 01 RW.17 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,; 1 unit Loader yang di parkir di Dusun Jurang Pelen 1 RT. 01 RW.17 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan<br /><br />Setelah penambalan jalan dengan menggunakan sirtu dari Tanah Kas Desa tersebut selesai dilakukan selama 1 (satu) hari, terdakwa Yudono tetap mengambil/ menggali Tanah tersebut yang dipergunakan untuk ditimbun di tanah milik terdakwa Yudono, dan sebagian lagi dijual oleh untuk Beskos (bahan untuk dasaran pembuatan jalan) yang dikirim ke wilayah Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik<br /><br />Pelaksanaan penggalian tanah urug maupun sirtu di Tanah tersebut pada Tahun 2013, dilakukan terdakwa Yudono selama 10 haridengan  menggunakan Back Ho yang dipinjami oleh PT. JKS, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan 14 (empat belas) unit tronton milik terdakwa dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik saksi Bambang Nuryanto (ketua BPD Bulusan), yang hasil penjualan sirtu digunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak disetor ke kas desa Bulusari. Pada saat terdakwa melakukan pengambilan sirtu di lokasi TKD, untuk 1 (satu) truk bisa mengangkut 2 rit (2 kali pengiriman), sehingga usaha milik terdakwa 1 (satu) hari bisa memberangkatkan sekitar kurang lebih 10 truk atau kurang lebih 20 rit<br /><br />Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I sudah habis dan berlubang dengan panjang 150 meter dan lebar 50 meter serta tinggi sampai ke dasar pengerukan dengan penjelasan dari puncak tebing ke permukaan lubang/ kubangan + 7 meter dan dari permukaan lubang atau kubangan + 8 meter sehingga total ketinggan penggerukan sebesar + 15 meter. Tanah galian yang dikeruk oleh terdakwa Yudono sebagian besar dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa dan atas hasil penjualan tanah galian tersebut tidak pernah disetorkan/ dilaporkan sebagai pendapatan Desa Bulusari.<br /><br />Pada bulan Oktober Tahun 2016, terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, mengirimkan surat Nomor : 141.1I69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan tujuan, memberitahukan bahwa Kepala Desa Bulusan telah merekomendasikan lokasi pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R di tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001 .0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2).<br /><br />Selain itu, terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari mengirimkan surat keterangan Nomor : 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan, bahwa Desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R. /Dengan demikian, atas kedua surat tersebut menunjukan adanya kesadaran, keinsyafan serta pengetahuan terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari atas Status Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari sebagai tanah kekayaan milik Desa / Tanah Kas Desa Bulusari<br /><br />Antara bulan November s/d Desember tahun 2017, Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa yang dahulu berupa Kebun Mangga yang berlokasi di dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, oleh terdakwa dan saksi Bambang Nuriyanto dengan mengatasnamakan CV. Punika, karena saksi Bambang Nuriyanto (Ketua BPD) merupakan wakil Direktur CV. Punika, namun penggalian tersebut pada Tahun 2017 tidak dikehendaki atau ditolak oleh sebagian besar warga Desa Bulusari<br /><br />Sehingga Tahun 2017, penggalian atau pengerukan tanah yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Desa atas ijin saksi Bambang Nuriyanto selaku Wakil Direktur CV. Punika di hentikan oleh Kepala Dusun Jurang Pelen I yakni Mayono, karena warga Desa Bulusari menolak kegiatan pengerukan tersebut. Kemudian pada tahun 2017, Drs. Moh. Ridwan selaku Camat Gempol didatangi oleh Bambang Nuryanto sebagai perwakilan dari CV. Punika dengan maksud, ingin merubah SPPT PBB tanah di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Desa Bulusari dirubah menjadi atas nama CV. Punika.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> Hal tersebut dilakukan karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Bambang Nuryanto sebagai Ketua BPD telah menyadari, bahwa tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan serta diolah oleh terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto sebagai Tanah SIRTU dan BESKOS.<br /><span id="goog_698281942"></span><span id="goog_698281943"></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="428" data-original-width="640" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjom_-JIdXJYz4qtgyt0bKn-aOJckxmlkGYdICBsxFrdXqbt3CLW5ey7EjQC4w1gRZgxwstUhnyxAdfVeHKmpG2AacU0ndBCg23vXyYX6n8WxbrucoAFI0etp8QIfAmphoWrQMZLFYlps0/s640/Pasuruan.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Bahwa Bambang Nuryanto ingin merubah pembayaran SPPT PBB di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Deca Bulusari menjadi atas nama CV. Punika dengan membawa Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari. Bambang Nuryanto (Ketua BPD Bulusari) menyatakan, jika dirinya adalah wakil Direktur CV. Punika berdasarkan Foto copy Akta Pendirian CV. Punika Nomor : 19 sebagai Persekutuan Komanditer yang dibuat oleh Notaris Erlina Widjajanti Tanggal 15 Februari 1986<br /><br />Berdasarkan Foto Copy Akta Perubahan Perseroan CV. Puniika Nomor 33 tanggal 22 Februari 1986 pada pokoknya menyatakan, bahwa perseroan CV. Punika yang sebenarnya bukan milik para penghadap karena para penghadap hanyalah mewakili usaha desa. Jadi yang sebenarnya adalah para penghadap bersama-sama untuk diri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama usaha Kas Desa Bulusari.<br /><br />Dengan demikian, menunjukan bahwa CV. Punika merupakan Persekutuan yang dijalankan oleh Desa atau merupakan Badan Usaha Milik Desa, sehingga segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CV. Punika haruslah dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa dan keuntungan CV. Punika merupakan pendapatan Desa Bulusari<br /><br />Akta Perubahan Perseroan CV. Punika Nomor : 33 tanggal 22 Februari 1986 tersebut oleh saksi Bambang Nuryanto disembunyikan atau sengaja dihilangkan karena saksi Bambang Nuryanto seolah-olah meyakini jika surat tersebut ditunjukan kepada warga Desa Bulusari, terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD Desa Bulusari tidak akan leluasa melakukan kegiatan usaha pengerukan di tanah kas desa tersebut;<br /><br />Untuk melegalkan aksinya, saksi Bambang Nuryanto atas nama pribadi sekaligus bertindak selaku Perseroan Komanditer CV. Punika, membuat surat kuasa dan menunjuk saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat untuk mewakili CV. Punika membuat permohonan perubahan nama SPPT PBB atas nama Kas Desa menjadi Atas Nama CV. Purnika.<br /><br />Berdasarkan surat kuasa tersebut, saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat yang menerima kuasa dari saksi Bambang Nuryanto pada Tanggal 28 April 2017, membuat surat permohonan perubahan SPPT PBB kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan mendesak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan mutasi wajib pajak terhadap SPPT PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa yang ingin dirubah menjadi Atas Nama CV.Punika<br /><br />Pada tahun 2017, terdakwa Yudono slaku Kepala Desa yang punya kepentingan terhadap tanah Kas Desa, membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan adalah Tanah Milik CV. Punika. Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi lapangan terkait dengan objek yang diajukan mutasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan rapat intemal pada tanggal 09 Juni 2017, terkait pengajuan mutasi dengan hasil rapat disimpulkan, pengajuan mutasi PBB P2 CV. Punika melalui Kuasa Hukum Suryono Pane, SH belum bisa ditindaklanjuti prom mutasinya, menunggu kejelasan mengenai luas lahan dan status kepemilikan lahan yang dimaksud.<br /><br /> Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat dengan OPD terkait, yang dihadiri diantaranya Inspektorat Kabupaten Pasuruan, DPMD Kabupaten Pasuruan, Bagian Otonomi Daerah, Camat Gempol dan Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten, dari hasil rapat tersebut disimpulkan, pengajuan pemohonan mutasi Objek Pajak yang diajukan pemohon dalam hal ini CV. Punika belum dapat di proses menunggu kejelasan status daripada tanah tersebut.<br /><br />Kesimpulan yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan diambil berdasarkan hasil rapat tertanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya, ada penolakan dari beberapa warga Desa Bulusari yang datang ke Badan Keuangan Daerah, dan menyampaikan bahwa warga keberatan atas pengajuan mutasi dari CV. Punika karena SPPT tersebut tercatat di data SPPT PBB P2 sebagai Tanah Kas Desa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLYK8Hio3sPwi07uR_lOAd2MCMwoCRKPW0X_xiS0yzxFT750krc0tu3aLcMM1_Y9IKPoc1ck9_scadRa5_HtwiOxmuSpSiaVB0XFSZhVKJY1T0LvS9CofVziHYC2gZngBwHlFlImuncWQ/s640/3..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga atas pertimbangan tersebut disepakati, bahwa status tanah yang dimintakan permohonan perubahan objek tersebut masih bermasalah.<br /><br />Selanjutnya, Atas pertimbangan dari hail survey lokasi, dan hasil rapat yang dilakukan tersebut, Badan Keuangan Daerah mengirimkan surat kepada pemohon saksi Suryono Pane, SH selaku kuasa dari CV. Punika yang pada pokoknya memberitahukan, bahwa permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak dengan NOP 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa belum bisa ditindaklanjuti sampai dengan ada kejelasan tentang Status Objek tersebut yang disepakati oleh Pihak-Pihak yang terkait.<br /><br />CV. Punika sebagai Perseroan / persekutuan Komanditer hanya melaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) Tahun saja yaitu sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1987 kemudian setelah Tahun tersebut CV. Punika tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha, bahkan CV. Punia tidak memiliki kantor resmi karena tidak pernah ada terpampang papan nama CV. Punika  di Kantor Desa maupun di wilayah Desa Bulusan termasuk di rumah anggota CV.Punika, tidak ada dibentuk suatu persekutuan, terlebih lagi CV. Punika tidak didaftarkan ijin usahanya pada Dinas Perijinan Kabupaten Pasuruan, sehingga keberadaan CV. Punika hanya dijadikan sebagai alibi atau usaha terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto untuk menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran;<br /><br />Perbuatan terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dan saksi Bambang Nuryanto (Ketua BPD) yang melakukan pengerukan, penggalian dan pengolahan tanah yang kemudian menjual tanah tersebut dalam bentuk Sirtu / Beskos.<br /><br />Sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh keduanya, bahwa Tanah tersebut mempakan Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan. efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhalikan rasa keadilan dan kepatutan”;<br /><br />2. Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum. jimgsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabililas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa<br /><br />3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan. akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”<br /><br />4. Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”<br /><br />5. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Deca Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal M. dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.<br /><br />Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,; b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,; c. Penerimaan Negara,; d. Pengeluaran Negara,; e. Penerimaan Daerah,; f: Pengeluaran Daerah,; g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, dan h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggbvd94eHKAUHOqOyXWOiExCp2saoamvwjPIIhrhyek96xspJUExqxoaaZeWSbrfHL5RmnX99UJdaK8ZMixkxDA_oG0HzqH02y1vdjLudwzKA4sMMp7t93jMe3fa1xJOtAbcTF_Z4tH64/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hasil pengerukan dan penjualan Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Sehingga jika hasil penjualan tanah tersebut tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara<br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Bulusari dan Terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD dengan kewenangan yang melekat padanya sebagai Ketua BPD telah disalahgunakan secara melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara atas hasil tanah yang dikeruk tidak disetorkan ke kas Desa maupun Kas Daerah<br /><br />Serta dilakukan pada tempat yang sama yaitu di Desa Bulusari dan dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20l7 yang dilakukan secara berlanjut.<br /><br />Untuk melakukan pengukuran atau perhitungan jumlah volume Tanah yang dikeruk atau digali, Penyidik telah melakukan Koordinasi dengan Ahli Tanah (Ahli Geodeshi) sekaligus mendampingi Ahli dalam melakukan pengukuran volume Tanah berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Up. Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan melalui surat Nomor : 4l3/O.5.40/Fd.l/lO/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018, Perihal Bantuan Ahli untuk melakukan pengukuran dan perhitungan atas volume hasil galian tana.<br /><br />Ahli Geodeshi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan berdasarkan keahliannya, telah melakukan perhitungan volume tanah yang digali, dan telah mengirimkan Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 20l9 yang Ma pokoknya, volume Tanah yang telah digali atau di keruk di lokasi Tanah Kas Desa Bulusari adalah sebesar 30.770,53 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Koma Lima Puluh Tiga Meter Kubik)<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa dalam melakukan pengerukan dan penjualan tanah urug Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa, mengakibatkan kerugian keuangan Negam sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Deca (TKD) Bulusari,  Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasunian Tahun 20l3 sld Tahun 20l7, SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Yudono (dan Bambang Nuryanto) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi TKD Rp2.9 M Dituntut 10 Thn Penjara

Dari kiri, Terdakwa Yudono (Kepala Desa) dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD) Suryono Pane, Penasehat Hukum terdakwa : Tuntutan...

»

Sekda (Non Aktif) Kab. Gresik, Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Pajak Daerah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu4xvdKfO0CTWWAvbbdPOc1sAQk8mEIQXrM3Ao4RAs6WUX1Egu969_h2sYBf2H1CY7tMvy8WfTrSwLn1y-6GFt37NhKH1RypgUhifwRyYJ0lGgxVG03FQVWB24OC0MV67oLEN4CwegGfk/s640/2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Andhi Hendro Wijaya mendengarkan saat JPU membacakan surat tuntutan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo :</b></u> Untuk tersangkka baru belum, kita akan menelaah dan melakukan ekspos terhadap bukti-bukti yang ada dulu sambil menunggu putusan</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Jumat, 6 Februari 2020, Tim JPU dari Kejari Kab. Gresik, menuntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 1 milliar rupiah subsidaair 6 (enam) buan kurungan terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik tahun 2018 menjabat Sekda Kabupaten Gresik sejak tanggal 9 Januari 2019 (Non Aktif sejak 29 Februari 2020) dalam kasus dugaan Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 bersama-sama dengan M. Muchtar S.Sos., MM selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Jilid I, sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dan dikuatkan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur,  saat ini terdakwa Mukhtar menunggu putusan Kasasi)<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh Tim JPU Kejari Gresik yaitu Dimas Adji Wiwbowo, Esti HarjantiCandrarini, Alfin Nurahmana Wanda dan A.A. Ngurah Wijaya di muka persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam ageda Tuntutan dari JPU terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si dengan didampingi Penasehat Hukumnya, yakni Hariyadi, SH., MH dkk yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yakni Kusdarwanto dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) Hery  Marsudy</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="303" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioIewG2nV1Iwd1M5CvC1XysQeW3mmx34RJF9jGqIgNheGKeCr4HA7vlUV8N-6Y3cRpq-t_Nf4NQtycSCqlVCbiL2MB490jBZNViZM1nzJaTCLa_1Llf9U28D4M5JjMwDLl2-uEqM56CG0/s640/IMG20190502115715.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Kasus yang menyeret Andhi Hendro Wijaya ke lingkaran hitam perkara Korusi, bermula pada tanggal 14 Januari 2019, saat Tim penyidik Kejari Gresik melakukan kegiatan Tangkap Tangan (OTT) terhadap M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris yang juga Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik di Kantor BPPKAD Gresik.<br /><br />Dari kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim penyidik Kejari Gresik selain mengamankan M. Mukhtar, juga berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja M. Muchtar<br /><br />Setelah M.Mukhtar diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak Kamis, 2 Mei 2019 saat Tim JPU Kejari Gresik membacakan surat dakwaan, keterangan saksi-saki, ahli hingga pembacaan surat tuntutan dari JPU pada Kamis, 15 Agustus 2019  terungkap beberapa fakta termasuk dalam putusan Majelis Hakim Pengadalian Tipikor Surabaya pada Kamis, 12 September 2019.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadalian Tipikor Surabaya terhadap M.Mukhtar pada Kamis, 12 September 2019 menyebutkan, bahwa pemotongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada dimana M.Mukhtar menjabat selaku Plt. Sekretaris menggantikan Agus karena pensiun.<br /><br />“Besarnya pemotongan dana instensif pada semua staff dan pejabat BPPKAD, diberikan secara tunai dan disetorkan pada kepala bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut, selanjutnya disetorkan kepada terdakwa  M.Mukhtar, waktu itu sebagai sekretaris dan Plt Kepala BPPKAD. Uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak, kemudian di berikan kepada internal maupun eksternal, diantaranya Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan Wakil Pupati serta LSM,” kata Hakim anggota Dr. Lufsiana saat membacakan putusan (Kamis, 12 September 2019)<br /><br />Masih menurut Majelis Hakim dalam putusannya saat itu, besaran persentase hasil potongan dana insentif dan pendistribusiannya diketahui lansung oleh Kepala BPPKAD yakni Yetty Sri Suparyati maupun Andhy Hendro Wijaya yang menggantikan Yetti Sri Suprayati. Dan hal itu tertuang dalam rapat bersama antara Kepala BPPKAD dengan semua Kepala Bidang serta Kasubag.<br /><br />“Semua pengeluaran dari hasil pemotongan dana insentif tersebut juga atas perintah Kepala BPPKAD. Dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan berlanjut, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut kepada pihak yang terlibat untuk diproses  secara hukum,” ,” ucap Majelis Hakim </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6e1xRhK7ZBdYgIdAlLIEyHGNxeekZ9mOgTLX0c-neTnbdX2se9EzdsAg2Bo6sXmVs_u4VJGhLVUqhg0eD_GyZMk8YCMkPri7e-JZg86h2PMzDzv8E3Yqjyafy83nrpOZ2Yvy-iQs_TW0/s640/4.jpg" width="640" /></span></div> <br /> Sementara dakwaan maupun tuntan JPU terhadap terdakwa Andhy Hendro Wijaya menjelasakan, pada awal Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan Kepala BPPKAD Kab. Gesik dari Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM kepada terdakwa Andhy Hendro Wijaya, diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /><br />Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu, terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje2HzenyaWzZmKJEuahBrc1V9YXs-qRXFyCIXg84k4h80ftq6F2CJgI-DOgBc7PZ0nLIx1UzGsc6QcdMdH2pQtLtyGNAtrXQbuBbkmwmUNKqte4XijYbc4L_g6TbhmzjX1ChOZ6NwKcmU/s640/Gresik.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya untuk dipegang dan dikelola. Atas perintah itu, M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.<br /><br />Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada M. Muhtar, S.Sos.. MM, Heni Puspitasari maupun melalui Anwar Utomo. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicf8bSJkbVrcY5bfxi0tF-LUVDMZPdm3ZaQfDzlHXa4GyFG_eSwbVZKoysThOiPB2_Ii-Pe4cT1Ie-VtArdRICOtP-1GJhOznRgS6eassW6Zi_10klEkLO8Qanv8La42To8P1oCAfIC_w/s640/6.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M, yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.<br /><br />Hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh M. Mukhtar, S.Sos., MM dengan menyuruh Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci, setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi. Dan dengan rekapitulasi itu, M. Mukhtar menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada M. Mukhtar, S.Sos., MM. Selanjutnya M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950, dan dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000. Ada sisa sebesar Rp218.797.960 <br /><br />JPU mengatakan, bahwa uang hasil pemotngan dana insentif selain dipergunakan untuk internal BPPKAD, ternyata juga diberikan pihak-pihak diluar BPPKAD sebagai hadiah atau pemberian kepada pejabat Gresik. Atas ijin terdakwa, kemudian M. Mukhtar dan saksi Heni Puspitasari menyerahkan uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD yaitu pejabat Gresik, diantaranya Asisten I, II dan III, Setda, Kepala BKD Kabupaten Gresuk, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />JPU menjelaskan, berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960 terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa) pada bulan Mei 2018. Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgswPDj1ewFEllgBRj-ojilyIcpaU2XnTvrhe7kCYq072HRtEhelOSZgxpdP2nJfEUGl8xyW4YCpuI_qPcwudhHk8bGmD8uvYFZLIx0x0yZyHPz_eujMDWyZZXZjImE6MZw4DywuaDzbmc/s640/7.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.<br /><br />Terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0ZV0Q5GC3F4antHzLavYjh6tR9va4nYegY894L2rQ3OTbjAOeurQZdBPQxohAnOWAYnY92V_smW5M53k0ikvHrpwOvvHjb5QNa-7ti0_rtYpoj9xmKLLfbPK6NQTwGwTY_7vLIUO1_oU/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilyZ_61lRZ7X8pZc5ulA-5hiaTlHUtO7EU9w21BFUC_Zdv05VeSDxD-FJGG6edNc6zW3pcwtSCJCb0n4_nSZhDGiBBXgPCVSv3-kb8v8hkowfltZLJ1NTXbiXXCDZO3mFbcBlAvig914/s640/3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah  <br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancama dalam pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />Sebelum pada tuntutan pidana, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa. Yang memberatkan, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui terus terang dan tidak medukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi. Sementara yang meringankan, terdakwa selama persidangan bersikap sopan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6e1xRhK7ZBdYgIdAlLIEyHGNxeekZ9mOgTLX0c-neTnbdX2se9EzdsAg2Bo6sXmVs_u4VJGhLVUqhg0eD_GyZMk8YCMkPri7e-JZg86h2PMzDzv8E3Yqjyafy83nrpOZ2Yvy-iQs_TW0/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam primair yakni melanggar pasal pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap Diyana Lucky Puspitasari tersebut dengan pidana penjara selama 7  (tuju) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;<br /><br />3 (tiga). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diyana Lucky Puspitasari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp0 (Nol rupiah)”  ucap Esti HarjantiCandrarini<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.<br /><br />Namun Penasehat Hukum terdakwa langsung mengatakan kepada Ketua Majelis Hakim, bahwa pihaknya siap membacakan Pledoinya pada, Senin, 9 Maret 2020.<br /><br />“”Senin, kami siap menyampaikan Pledoi,” kata Hariyadi<br /><br />Seusai persidangan, Hariyadi mengatakan kepada wartawan, bahwa Jaksa banyak menutupi fakta-fakta persidangan, diatantaranya, bahwa pegawai BPPKAD tidak ada yang keberatam.<br /><br />“Jakwa banyak menutupi fakta-fakta persidangan. Pegawai BPPKAD tidak ada yang keberatan. Nanti akan kita sampaikan fakta-fata dalam pledoi,” kata Hariyadi.<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, memang tidak salah. Namun permsalahannya adalah, bahwa uang hasil pemotongan dana insentif pungutan pajak tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan internal BPPKAD, melainkan dibagi-bagikan kepada pejabat-pejabat Kab. Gresik, diantaranya Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah diperbolehkan atau apakah ada aturan, bahwa uang dari hasil pemotongan dana insentif pungutan pajak tersebut untuk dibagi-bagi kepada pihak-pihak lain diluar internal BPPKAD ?<br /><br />Sementara Kasi Pidsus Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo mengataka, akan menelaah dan melakukan ekspos terhadap bukti-bukti yang ada. Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait ada tidaknya pihak lain yang akan terseret sebagai tersangka baru.<br /><br />“Saya belum bisa menjawab saat ini. Tapi kita akan menelaah dan melakukan ekspos terhadap bukti-bukti yang ada serta sambil menunggu putusannya nanti,” jawab Dimas. (Jen)</div>

News Tipikor Sekda (Non Aktif) Kab. Gresik, Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Pajak Daerah

Terdakwa Andhi Hendro Wijaya mendengarkan saat JPU membacakan surat tuntutan Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo : Untuk tersangkka ba...

»