Dua Pengurus Koperas GAS Dituntut 8 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi44OOdttSdJ3GEfCcex-_cN_8hMLoxV4MeoaLkjVLRu1dRSu8dT3-L6EXIKG_rx92BPatkuMr6T6vqLqOusVhNfY31i1PhdEMbmH5UxVXHs5GWqUp1lOQhhTo_deIcgIvMGbTi1o2N4QU/s640/Madiun1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Hendri Winarno (kiri) dan terdakwa Didiek Krisdianto</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Ketua dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) Kab. Madiun, yaitu HENDRY WINARNO dan DIDIEK KRISDIANTO dituntut untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus Korupsi Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank BNI Cabang Kab. Madiun sebesar Rpl.209.56l.802”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Terdakwa HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) bersama-sama dengan terdakwa H. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin Miswan sebagai Pengawas KSP GAS adalah terdakwa kasus dugaan Korupsi Penyimpangan Penyaluran dan Pengelolaan Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank BNI Cabang Kab. Madiun Tahun 2012 - 2014 sebesar Rp.2.499.300.000 yang merugikan keuangan negara dalam hal ini BNI Cabang Kab. Madiun sebesar Rpl.209.56l.802, dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti secara tanggung renteng sejumlah Rpl.209.56l.802 subsidair pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh JPU Kejari Kab. Madiun dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 4 Maret 2020.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan Tim JPU Bayu Novrian Dinata dkk dari Kejari Kabupaten Madiun di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan M. Mahin serta Panitra Pengganti, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, pada tanggal 06 Agustus 2012, KSP Galang Artha Sejahtera mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja KURkepada BNI Sentra Kredit Kecil Madiun dengan surat Nomor : 17/GAS/MDN/VIII/2012 perihal Pengajuan Pinjaman KUR Koperasi sebesar Rp.2.000.000.000 yang ditandatangani oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera.<br /><br />JPU mengatakan, setelah permohonan Kredit Modal Kerja KUR dari KSP Galang Artha Sejahtera sebesar  Rp.2.000.000.000 diterima oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, kemudian permohonan tersebut diproses oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, dengan mekanisme  sebagai berikut :<br /><br />Pada tangga1 8 Ju1i 2014, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KR1SD1ANTO dan saksi INDAH KRISNAWATI mengajukan kembali pemohonan Kredit Modal Kerja KUR ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Keci1 Madiun dengan surat permohonan Nomor : 31/KSP/GAS/MDN/VII/2014 sebesar Rp750.000.000 meskipun ketika itu sisa pinjamannya per 30 Juni 2014 masih kurang lebih sebesar Rp1.234.106.869 dan permohonan tersebut sete1ah diproses o1eh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun disetujui sebesar Rp750.000.000 sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/1256/R tanggal 23 Juli 2014 dengan alasan penambahan pinjaman tersebut jumlah totalnya tidak melebihi Rp2.000.000.000<br /><br />Untuk memenuhi persyaratan dalam setiap permohonan pencairan Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Anha Sejahtera kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun baik untuk tahap I (termin I s.d termin V) maupun tahap II, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH membuat dokumen persyaratan yang isinya tidak benar, diantaranya adalah : <br /><br />Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena selama periode tahun 2010 s.d 2014 tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 2. Susunan Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera dibentuk secara tidak sah  yakni tidak melalui Rapat Anggota Koperasi melainkan dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh terdakwa H. DlDlEK KRISDIANTO, SE dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH.<br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR sebesar Rp.2.499.300.000 yang telah diterima oleh KSP Galang Aitha Sejahtera dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun tersebut, kemudian oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku Pengawas Koperasi dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH selaku Bendahara Koperasi tidak dikelola dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, yaitu tidak dilakukannya pemisahan rekening Bank antara dana yang berasal dari Kredit Modal Kerja KUR dengan dana lainnya. <br /><br />Selain itu, kurang lebih sebesar Rp822.108.802 (delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu delapan ratus dua rupiah) disalurkan ke nasabah KSP Galang Artha Sejahtera, akan tetapi para nasabah tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman program KUR, karena para nasabah tidak pernah mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman sebagaimana ketentuan dalam program KUR yakni bunga maksimal 22% (dua puluh dua persen) / per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwYi3m4XlbZJspGeCB_3Iz-MOGAUXQmoR7jmMMs0VbVGgGfuSCiEhMwxoq9eG_GSxCS1N5Pv_9D5tm1X1BcNO4IMEKwjLIjchHtjFwxsRPEKdxoJ7BqrpjC1HZr0yTTOZYoSt2tJnUIpU/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwYi3m4XlbZJspGeCB_3Iz-MOGAUXQmoR7jmMMs0VbVGgGfuSCiEhMwxoq9eG_GSxCS1N5Pv_9D5tm1X1BcNO4IMEKwjLIjchHtjFwxsRPEKdxoJ7BqrpjC1HZr0yTTOZYoSt2tJnUIpU/s640/a.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua terdakwa bersama Penasehat Hukumnya, Yuliana</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Akibatnya, perbuatan kedua terdakwa (HENDRY WINARNO dan DIDIEK KRISDIANTO) dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-l KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara c/q Bank BNI Cabang Kab. Madiun sebesar Rpl.209.56l.802<br /><br />JPUpun meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Kedua terdakwa, dengan pidana penjara serta membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara<br /><br /> “Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : <br /><br />1 (satu). Menyatakan Terdakwa I. HENDRY WINARNO bin SUPARNO dan Terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsiyang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut  sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-l KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. HENDRY WINARNO bin SUPARNO dan Terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan <br /><br />3. (tiga). Menghukum terdakwa I. HENDRY WINARNO bin SUPARNO dan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN untuk membayar denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.<br /><br />4 (empat). Menghukum terdakwa I. HENDRY WEN ARNO bin SUPARNO dan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin MISWAN secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk  membayar uang pengganti sebesar Rpl.209.56l.802 (satu milliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa I. Hendri Winarno Bin Suparno  selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) bersama-sama dengan terdakwa H. DIDIEK KRISDIANTO, SE bin Miswan selaku Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) pada tanggal 18 September 2012, tanggal 31 Oktober 2012, tanggal 25 Februari 2013, tanggal 29 Juli 2013, tanggal 18 Oktober 2013, dan tanggal 27 Juli 2014 atau setidak-tidaknya terjadi pada bulan September 2012 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaktidaknya teijadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) yang beralamat di Desa Tambak, Mas Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.<br /><br />Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KSP GAS) yang berkedudukan di Desa Tambak Mas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi tertanggal 03 Januari 2004 yang kemudian memperoleh status Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/BlrI/402.104/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Galang Artha Sejahtera. <br /><br />Awalnya pada tahun 2008 s.d 2011, susunan pengurus KSP Galang Artha Sejahtera adalah sebagai berikut : Ketua DIDIEK KRISDIANTO (terdakwa II),; Sekretaris, ARIS KRISDIANTO,; Bendahara, HENDRY WINARNO (terdakwa I), yang kemudian terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH hendak mengajukan Kredit Modal Kerja KUR (Kredit Usaha Rakyat) atas nama KSP Galang Artha Sejahtera ke PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun, akan tetapi oleh karena KSP Galang Artha Sejahtera berdomisili di wilayah Kabupaten Madiun, sedangkan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE berdomisili di wilayah Kota Madiun, kemudian terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE tanpa melalui rapat anggota koperasi melakukan perubahan susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera yang kemudian menunjuk secara langsung Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d 2013 dengan susunan sebagai berikut ; Ketua, HENDRY WINARNO (terdakwa I),; Sekretaris, SUJIONO,; Bendahara, INDAH KRISNAWATI,; Pengawas, DIDIEK KRISDIANTO (terdakwa II). <br /><br />Berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar KSP Galang Artha Sejahtera, terdakwa I. HENDRY WINARNO bin SUPARNO selaku Pengurus KSP Galang Artha Sejahtera, mempunyai tugas dan kewajiban antara lain : 1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi,; 2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi,; 3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan,; 4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan belanja koperasi,; 5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggun'awabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya,; 6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota,; 7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan,; 8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi,; 9. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan,; 10. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalainnya, dengan ketentuan : <br /><br />a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa orang pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota yang bersangkutan,; b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.<br /><br />11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab 81188013 pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota,; 12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan public yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran biaya koperasi,; 13. Pengurus atau salah satu pengurus yang ditunjuknya, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batasbatas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut : <br /><br />1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi, dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi,; 2. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi, dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi. <br /><br />KSP Galang Artha Sejahtera memiliki 3 (tiga) unit/cabang koperasi yakni : 1. KSP Galang Artha Sejahtera unit Gantrung sekaligus sebagai Kantor Pusat KSP Galang Artha Sejahtera yang dipimpin oleh saksi WINOTO selaku Kepala Unit,; 2. KSP Galang Artha Sejahtera Unit Dagangan yang dipimpin oleh saksi SUJIONO selaku Kepala Unit,; 3. KSP Galang Artha Sejahtera Unit Umbul yang dipimpin oleh saksi CHUSNUL ARIFIN, SE. selaku Kepala Unit dimana para Kepala Unit KSP Galang Artha Sejahtera tersebut ditunjuk dan diangkat secara  langsung oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. <br /><br />Pemilihan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d  2013 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana pengurus dan pengawas dipilih tidak  melalui Rapat Anggota Koperasi melainkan ditunjuk secara langsung oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. yang mana sesuai fakta merupakan pemilik dari KSP Galang Artha Sejahtera dan hal tersebut diketahui serta disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH., selain itu antara terdakwa I. HENDRY WINARNO, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. yang masingmasing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa I. HENDRY WINARNO merupakan adik ipar dari terdakwa H. DIDIEK KRISDIANTO, SE. sedangkan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. merupakan adik kandung dari terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar KSP Galang Artha  Sejahtera yang menegaskan bahwa antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1mNOecVNdYtSE7d3s_opa_VUrO2v5U5LLt54k8JdCppm0oXJJvOz1Gfig1nz60L3PYaVkqNkoSyF-IwlZ3aJWeVLRrZSkNVctvEONp2LcT5WRNG5_EX7lrGGkz_4aRBlV1P6Y8xzqQ00/s640/Madiun.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor. KEP-l4/D.I.M.EKON/02/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksaan Kredit Usaha Rakyat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Lembaga Linkage dengan pola executing diatur sebagai berikut : <br /><br />BAB II : Pelaksanaan KUR ; Huruf C : Pengaturan Penyaluran KUR Melalui Lembaga Linkage. 1. KUR yang disalurkan kepada Lembaga Linkage dengan pola Executing diatur sebagai berikut : a. Lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan,; b. Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah,; c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Lembaga Linkage dikecualikan dari kriteria UMKMK penerima KUR,; d. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang wajib menerus pinjamkan kepada UMKMK,; e. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal 13 % (tiga belas persen) efektif per tahun,; f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Lmkage kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22 % (dua puluh dua persen) efektif per tahun dan maksimal Rp.100.000.000 (seratusjuta rupiah) per debitur,; g. Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana. <br /><br />Huruf E. Jangka Waktu : <br />Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut : 1. Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 ( lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,; 2. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur angka 1) dapat diperpanjang manjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan insvestasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal. <br /><br />Huruf F : Perpanjangan<br />Tambahan Pinjaman (suplesi), dan Restrukturisasi ; 1. Kepada Debitur KUR yang usahanya meningkat, dan memerlukan tambahan kredit maka dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan pinjaman maupun jangka waktu terhadap Debitur KUR tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan :  a. Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable. B. Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp,20.000.000 untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp.500.000.000 untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.2.000.000.000 untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga Linkage dengan Pola Executing. <br /><br />Pada tanggal 06 Agustus 2012, KSP Galang Artha Sejahtera mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja KUR BNI Sentra Kredit Kecil Madiun dengan surat Nomor : 17/GAS/MDN/ VIII/2012 perihal Pengajuan Pinjaman KUR Koperasi sebesar Rp.2.000.000.000 yang ditandatangani oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera dengan melampirkan persyaratan antara lain : <br /><br />Foto Copy KTP Pengurus dan Pengawas, Akta Pendirian dan Badan Hukum dilegalisir Dinas Koperasi, RAT dua tahun terakhir (2010 dan 2011), Laporan Keuangan per Juli 2012, Daftar susunan pengurus dan pengawas dilegalisir dinas, NPWP, SHM dan SPPT tahun terbaru (2012) dan Foto Copy KTP Pemilik Jaminan. <br /><br />Untuk memenuhi persyaratan yang digunakan dalam pengajuan pinjaman KUR sebesar  Rp2.000.000.000 kepada pihak Bank BNI Sentra Kredit Kecil Madiun tersebut, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. telah membuat dokumen persyaratan yang isinya tidak benar diantaranya adalah Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2010 dan 2011, Susunan Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera, dimana sesuai fakta : a. Pada periode tahun 2010 s.d tahun 2015 tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahun (RAT) KSP Galang Artha Sejahtera. <br /><br />b. Susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d 2013, dipilih dan dibentuk secara tidak sah yakni tidak melalui rapat anggota koperasi akan tetapi ditunjuk dan dipilih secara langsung oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH. yang kemudian susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera periode tahun 2011 s.d 2013 tersebut dibuat oleh terdakwa ll. DlDlEK KRISDIANTO, SE. untuk kemudian dimintakan legalisasinya kepada pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun. <br /><br />Setelah permohonan Kredit Modal Kerja KUR dari KSP Galang Artha Sejahtera sebesar  Rp.2.000.000.000 diterima oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, kemudian permohonan tersebut diproses oleh pihak BNI Sentra Kredit Kecil Madiun, dengan mekanisme  sebagai berikut : <br /><br />KSP Galang Artha Sejahtera selaku lembaga Linkage mengajukan permohonan kredit ke BNI yang diterima di Bagian Unit Bisnis. Kemudian dilakukan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI) Cheking atas nama pengurus dan pengawas serta KSP Galang Artha Sejahtera, dengan hasil : a. KSP Galang Artha Sejahtera tidak memiliki fasilitas pinjaman di bank manapun. b. SID BI Cheking atas nama pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera atas nama terdakwa l. HENDRY WlNARNO, ARIS KRISDIANTO, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE., saksi SUJIONO, dan Sdr. INDAH KRISNAWATI dengan kondisi lancar ; Selanjutnya Unit Bisnis berkoordinasi dengan Unit Resiko untuk melakukan penghitungan kelayakan kredit. <br /><br />Setelah dinyatakan layak, Unit Bisnis dan Unit Resiko mengusulkan kredit tersebut ke Komite Kredit untuk diputus kreditnya disetujui atau tidak. Apabila disetujui kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan Kredit Administrasi Kredit untuk diberitahukan kepada Pemohon Kredit. Setelah Pemohon Kredit menyatakan setuju terhadap Surat Keputusan Kredit tersebut selanj utnya dibuatkan Perjanjian Kredit. <br /><br />Setelah dilakukan serangkaian proses terhadap permohonan Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Artha Sejahtera sebesar Rp2.000.000.000 tersebut, kemudian berdasarkan Nota Keputusan Komite Kredit tertanggal 04 September 2012 yang ditandatatangani oleh A.A RAKA PUTRI A selaku Pimpinan SKC, DWI AGUS INDRATNO selaku Pjs.HSCA, dan GUNAR WIDYATO selaku Wakil Pimpinan dinyatakan disetujui, setelah itu diberitahukan oleh BNI Sentra Kredit Kecil Madiun kepada KSP Galang Artha Sejahtera dengan surat Nomor : Mac/8.1/1181/R tanggal 12 September 2012 perihal Keputusan Kredit yang ditandantangani oleh A.A RAKA PUTRI PARYANI selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun, dengan ketentuan : <br />- Jenis kredit : KMK KUR - Linkage Program. <br />- Maksimum Kredit : Rp.2.000.000.000,(dua milyar). <br />- Keperluan Tambahan Modal Kerja Unit Simpan Pinjam KSP Galang Artha Sejahtera untuk diterus pinjamkan ke anggota. <br />- Bentuk kredit : KMK - Aflopen Bulanan. <br />- Jangka waktu PKS : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama.<br />- Propisi : Tidak dikenakan. <br />- Suku Bunga : 12,00% p a efektif annuitas dan akan direview setiap saat. <br />- Jangka Waktu PK : Maksimum 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit. <br />- Syarat lainnya, antara lain : Plafon kredit tersebut merupaka jumlah maksimum yang dapat ditarik KSP Galang Artha Sejahtera untuk diteruskan kepada para anggota/end user KSP Galang Artha Sejahtera. Pencairan kredit (termin I) harus sudah ditarik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kerjasama ditandatangani dan apabila lewat dalam jangka tersebut perjanjian kerjasama dianggap batal. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqYlLPcZbe5EKGiB9PqxAyaTf9khPc62gKxZkrjtb2Y-2kkexACvpuAHHkvwDSPpRROXrUl1Tk_lFySuhSXjE8pzmer8Y2XNavNfB6_RjZMG_I-fme5YES1bOuJUYUJ6i3-OXtsZoFPQ8/s640/Madiun..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Penarikan kredit tersebut dapat dilakukan KSP Galang Artha Sejahtera sesuai kebutuhan  (dapat dilakukan secara bertahap/tennin) dengan mengajukan surat permohonan dan dilampiri rincian Daftar nama anggota/enduser, besarnya kredit per anggota/enduser dan jangka waktunya. <br /><br />Penarikan termin kedua dan selanjutnya dapat diajukan setelah koperasi menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pencairan termin sebelumnya dan telah diverifikasi kebenarannya oleh petugas bank serta dilakukan evaluasi atas performance KSP Galang Artha Sejahtera yaitu kolektibilitas tidak kurang dari 97,5%. <br /><br />Penarikan kredit dapat dihentikan secara sepihak oleh bank bilamana temyata kolektibility pinjaman yang disalurkan kepada anggota kurang dari 97,5% dan baru dilakukan kembali setelah kolektibilitynya menjadi 97,5%. <br /><br />Pemakaian fasilitas kredit agar digunakan sesuai peruntukannya. KSP Galang Artha Sejahtera wajib menyampaikan laporan RAT dan laporan keuangan setiap tahun. <br /><br />Setelah Surat Keputusan Kredit tersebut disampaikan dan diketahui oleh pihak KSP Galang Artha Sejahtera kemudian ditindaklanjuti dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama antara pihak PT. Bank Negara (Persero) Tbk dengan pihak KSP Galang Artha Sejahtera Nomor : MAC/SKC/KUR/2012/022A tanggal 12 September 2012 tentang Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Non Keuangan, yang ditandatangani oleh : ANAK AGUNG RAKA PUTRI PARYANI / Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun selaku PIHAK PERTAMA. Terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera selaku PIHAK KEDUA. <br /><br />Yang mana dalam perjanjian tersebut, PIHAK KEDUA (KSP Galang Artha Sejahtera) mempunyai kewajiban antara lain : Menyalurkan kredit kepada debitur paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dana dari PIHAK PERTAMA (sesuai Termin penarikan). Menyampaikan daftar dan alamat debitur serta besarnya kredit dan jangka waktu kredit yang akan diberikan kepada para debitur, pada saat PIHAK KEDUA melakukan penarikan Termin kredit dari PIHAK PERTAMA, sepanjang plafon kreditnya masih tersedia. <br /><br />Sebagai penyalur kredit, PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan  kredit dan bertanggung jawab atas pengembalian hutang pokok dan bunga beserta tunggakan lainnya kepada PIHAK PERTAMA <br /><br />Terhadap Kredit Modal Kerja KUR pada KSP Galang Artha Sejahtera sebesar  Rp.2.000.000.000 tersebut, kemudian terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa Il. DlDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH yang masing-masing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera mengajukan permohonan pencairan dananya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun sebanyak 5 (lima) termin yakni : <br /><br />1. Termin 1 dengan surat permohonan Nomor : 09/GAS/MDN/V111/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp.525.000.000,(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan disalurkan  kepada 97 (sembilan puluh tujuh) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan<br /><br />Setelah diproses, kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit Kecil Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/1182/R tanggal 12 September 2012, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2012.140/MAD tanggal 12 September 2012 senilai Rp.525.000.000,(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 17 September 2012 s.d 16 September 2015. <br /><br />2. Termin II dengan surat pemohonan Nomor : 021/GAS/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp.500.300.000,(lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan kepada 68 (enam puluh delapan) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan <br /><br />Sete1ah diproses kemudian, permohonan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor: Mac/8.1/1429/R tanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2012.172/MAD tangga1 30 Oktober 2012 senilai Rp500.300.000 dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 30 Oktober 2012 s.d 29 Oktober 2015. <br /><br />3. Termin III dengan surat permohonan Nomor : 005/GAS/MDN/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) yang akan disalurkan kepada 51 orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.<br /><br />4. Termin IV dengan surat permohonan Nomor : 019/GAS/MDN/VH/2013 tanggal 16 Juli 2013 sebesar Rp.400.000.000 yang akan disalurkan kepada 70 (tujuh puluh) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan<br /><br />Sete1ah diproses kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit  Kecil Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.l/1318/R tanggal 26 Juli 2013 se1anjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2013.143/MAD tanggal 26 Juli  2013 senilai Rp400.000.000 dengan jangka waktu selama 36 (tiga pu1uh enam) bu1an terhitung sejak tanggal 26 J uli 2013 s.d 25 J uli 2016. <br /><br />5. Termin V dengan surat permohonan Nomor : 024/GAS/MDN/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp274.000.000 yang akan disa1urkan kepada 68 (enam puluh delapan) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiga pu1uh enam) bu1an<br /><br />Sete1ah diproses kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit Kecii Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor: Mac/8.1/1652/R tanggal 11 Oktober 2013, se1anjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2013.191/MAD tangga1 17 Oktober 2013 senilai Rp.274.000.000 dengan Jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam)bu1anterhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 s.d 16 Oktober 2016. <br /><br />Pada tangga1 8 Ju1i 2014, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KR1SD1ANTO dan saksi INDAH KRISNAWATI mengajukan kembali pemohonan Kredit Modal Kerja KUR ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Keci1 Madiun dengan surat permohonan Nomor : 31/KSP/GAS/MDN/VII/2014 sebesar Rp750.000.000 meskipun ketika itu sisa pinjamannya per 30 Juni 2014 masih kurang lebih sebesar Rp1.234.106.869 dan permohonan tersebut sete1ah diproses o1eh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun disetujui sebesar Rp750.000.000 sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/1256/R tanggal 23 Juli 2014 dengan alasan penambahan pinjaman tersebut jumlah totalnya tidak melebihi Rp2.000.000.000.<br /><br />Kemudian Surat Keputusan Kredit tersebut diberitahukan kepada pihak KSP Galang Artha Sejahtera dan selanjutnya ditandatangani Perjanjian Keijasama antara PT. Bank Negara (Persero) Tbk dengan KSP GAS tentang Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Non Keuangan Nomor : MAC/SKC/KUR/20l2/008 tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG RAKA PUTRI PARYANI / Pimpinan Sentra Kredit Kecil Madiun, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku PIHAK PERTAMA dan Terdakwa I. HENDRY WINARNO, saksi SUJIONO, dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera selaku PIHAK KEDUA. <br /><br />Setelah penandatangan Peijanjian Kerjasama Kredit Modal Kerja KUR Tahap II senilai  Rp750.000.000 kemudian terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH mengajukan permohonan pencairan dananya dengan surat Nomor : 33/KSP-GAS/MDN/VII/20l4 tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.500.000.000 yang akan disalurkan kepada 117 (seratus tujuh belas) orang anggota dengan jangka waktu 36 (tiGa Puluh enam) bulan<br /><br />Setelah diproses kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. BNI Sentra Kredit Kecil Madiun sebagaimana Surat Keputusan Kredit Nomor : Mac/8.1/l257/R tanggal 23 Juli 2014, selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 2013.104/MAD tanggal 24 Juli 2014 senilai Rp.500.000.000,z (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 s.d 23 J uli 2017. <br /><br />Untuk memenuhi persyaratan dalam setiap permohonan pencairan Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Anha Sejahtera kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun baik untuk tahap I (termin I s.d termin V) maupun tahap II, terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH membuat dokumen persyaratan yang isinya tidak benar, diantaranya adalah : <br /><br />1 . Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena selama periode tahun 2010 s.d 2014 tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 2. Susunan Pengurus dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera dibentuk secara tidak sah  yakni tidak melalui Rapat Anggota Koperasi melainkan dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh terdakwa H. DlDlEK KRISDIANTO, SE dengan diketahui dan disetujui oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH.<br /><br />Setelah itu terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE membuat susunan pengurus dan pengawas KSP Galang Artha Sejahtera kemudian dibawa ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun untuk diketahui dan ditandatangani oleh Ir. TONTRO PAHLAWANTO selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun. <br /><br />3. Daftar Peminjam/Debitur/end user KUR KSP Galang Artha Sejahtera, yang mana : Nama-nama yang tersebut dalam daftar peminjam/debitur tidak seluruhnya merupakan anggota dan/atau calon anggota KSP Galang Artha Sejahtera melainkan ada yang diambil dari data nasabah pada KSP Galang Anha Mandiri yang mana terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE menjabat selaku Ketua Koperasi. Nama-nama yang tersebut dalam daftar penunjam/debitur/end user tidak pernah mengajukan pinjaman yang sumber dananya berasal dari Kredit Modal Keija KUR dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun. <br /><br />4. Perjanjian Kredit antara pihak KSP Galang Artha Sejahtera dengan Nasabah (anggota koperasi) yang di gunakan untuk memenuhi persyaratan permohonan pencairan dana Kredit Modal Kerja KUR, dirubah lalu disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (SOP), yaitu :  Suku bunga yang awalnya 2% (dua persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman 6 (enam) bulan, atau 2,4 % (dua koma empat persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman ] (satu) tahun, dirubah menjadi 1 ,84% (satu koma delapan empat persen)/ per bulan atau 22 % (dua puluh dua persen) / per tahun; Jangka waktu kredit yang awalnya antara 1 (satu) tahun s/d 2 (dua) tahun, dirubah menjadi 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan; Jumlah nilai pinjaman dari para nasabah dirubah dan diperbesar nilai pinjamannya. <br /><br />5. Dalam penyaluran dana KUR pada KSP Galang Artha Sejahtera kepada para nasabah seolah olah menggunakan system reimburse, dimana Kredit Modal Kerja KUR yang diterima dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun digunakan untuk mengganti modal yang telah disalurkan oleh KSP Galang Artha Sejahtera kepada para nasabah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv1V0A4bH7L_dVEnGTZHOtIiREdy4_-P_8Y9z7u7RwGL1IBygZsI-K34H1TEz_qVg5fqCAgBr1TEjzOtk1f84FGDk59PGLkSHc1DK5qh8cpnYNWE0B8qV0fu1mRRmSXYRys37SbghsQ_8/s640/Madiun3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Padahal sesuai fakta, para nasabah KSP Galang Artha Sejahtera tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman program KUR yang mana dokumen persyaratan yang isinya tidak benar tersebut dibuat oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO atas petunjuk dan perintah dari terdakwa Il. DIDIEK KRISDIANTO, SE. dan saksi INDAH KRISNAWATI, <br /><br />Setelah selesai kemudian dokumen permohonan pencairan dana Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Artha Sejahtara tersebut diserahkan kepada terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE. untuk kemudian diajukan ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Satuan Kredit Kecil Madiun untuk diproses lebih lanjut. <br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR pada KSP Galang Artha Sejahtera Tahap I sebesar Rp.2.000.000.000 dan tahap II sebesar Rp.500.000.000 tersebut sudah diterima oleh pihak KSP Galang Artha Sejahtera dengan cara ditransfer ke Rekening BNI No. 0268545847 atas nama KSP Galang Artha Sejahtera yang specimentnya atas nama terdakwa I. HENDRY WINARNO dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH yang masing-masing selaku Ketua dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera<br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR KSP Galang Artha Sejahtera tahap I dan tahap II yang seluruhnya sebesar Rp.2.499.300.000 tersebut, secara bertahap telah ditarik dananya oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan saksi INDAH KRISNAWATI, SH dan diketahui oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE.<br /><br />Dana Kredit Modal Kerja KUR sebesar Rp.2.499.300.000 yang telah diterima oleh KSP Galang Aitha Sejahtera dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun tersebut, kemudian oleh terdakwa I. HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku Pengawas Koperasi dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH selaku Bendahara Koperasi tidak dikelola dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ;<br /><br />- Tidak dilakukan pemisahan rekening bank antara dana yang berasal dari Kredit Modal Kerja KUR dengan dana lainnya. <br />- Kurang lebih sebesar Rp.822.108.802,(delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu delapan ratus dua rupiah) disalurkan ke nasabah KSP Galang Artha Sejahtera, akan tetapi para nasabah tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman program KUR karena para nasabah tidak pernah mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman sebagaimana ketentuan dalam program KUR yakni bunga maksimal 22% (dua puluh dua persen) / per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan.<br /><br />Sesuai fakta, besarnya bunga yang harus dibayar oleh para nasabah kepada pihak KSP Galang Arha Sejahtera adalah 2% (dua persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman 6 (enam) bulan, atau 2,4 % (dua koma empat persen) / per bulan untuk jangka waktu pinjaman 1 (satu) tahun dan jangka waktu pinjaman tidak selama 36 (tiga puluh enam) bulan. <br /><br />Kurang lebih sebesar Rp.660.000.000 tidak ditarik dananya, yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membayar angsuran KUR ke PT. BNI SKC Madiun secara auto debet. Kurang lebih sebesar Rp.1.017.191.198 tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya <br /><br />Kurang lebih sebesar Rp.200.000.000 atas kesepakatan bersama antara terdakwa I. HENDRY WINARNO, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SE dipergunakan untuk membeli sebuah Ruko yang beralamat di Ds. Tambak Mas, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun yang diatas namakan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE  selanjutnya Ruko tersebut pada tanggal 15 Desember 2013 dijual kembali oleh terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE kepada saksi HERLEN SILALAHI seharga Rp.235.000.000 dan uangnya tidak dikembalikan ke KSP Galang Artha Sejahtera. <br /><br />Kurang lebih sebesar Rp.817.191.198 dipergunakan untuk memperkaya diri pribadi para terdakwa dan/atau saksi INDAH KRISNAWATI, SH <br /><br />Perbuatan terdakwa I. HENDRI WINARNO bersama-sama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP Galang Artha Sejahtera yang tidak mengelola sebagaimana mestinya Dana Modal Kerja Kredit KUR yang seluruhnya sebesar Rp2.499.300.000 (dua milliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan maksud dan tujuan dari program KUR yakni percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKMK) tidak terwujud, dan sampai dengan jatuh tempo yakni tanggal 23 Juli 2017 pihak KSP Galang Artha Sejahtera tidak dapat mengembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sentra Kredit Kecil Madiun sebesar Rp.l.209.561.802<br /><br />Sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar KSP Galang Artha Sejahtera, terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku Pengawas Koperasi seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya mengawasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta tidak ikut campur tangan ke dalam pengeloaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh koperasi<br /><br />Akan tetapi dalam pengelolaan dana Kredit Modal Kerja KUR yang diterima dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun sebesar Rp.2.499.300.000 tersebut terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE selaku pengawas koperasi secara bersama-sama dengan terdakwa I. HENDRY WINARNO selaku Ketua Koperasi dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH selaku bendahara koperasi telah membuat dokumen-dokumen yang tidak benar isinya dan tidak mengelola dana Kredit Modal Kerja KUR yang tidak sesuai peruntukkan sebagaimana telah diuraian diatas.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I. HENDRY WINARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO, SE dan saksi INDAH KRISNAWATI, SH masing-masing selaku Ketua, Pengawas dan Bendahara KSP GAS dalam pengelolaan dan penggunaan dana Modal Kerja Kredit KUR sebesar Rp.2.499.300 yang diterima dari PT. BNI SKC Madiun tersebut, telah melakukan penyimpangan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni : <br /><br />1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian : BAB IV : Pasal 6 ayat (1) : Koperasi Primair dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh orang) orang. BAB VI : Pasal 26 ayat : (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun.  (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. <br /><br />2. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-l4/D.l.M.EKON/O2.2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat <br /><br />3. Anggaran Dasar KSP Galang Atha Sejahtera, BAB V . Rapat Anggota Pasal 13 ayat (2) Rapat Anggota KSP Galang Artha Sejahtara dilaksanakan untuk menetapkan : c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. d. Rencana kerja, rencana Anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Ayat (3), Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Pasal18ayat: (1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku. BAB VI, Pengurus. Pasal 21 ayat (2) huruf d. Antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dirapat ketiga. <br /><br />Perbuatan terdakwa I. HENDRY WlNARNO bersama dengan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO yang masing-masing selaku Ketua dan Pengawas KSP Galang Artha Sejahtera sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara yang dalam hal ini pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun sebesar Rpl.209.56l.802 (satu milliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat Tahun 2012-2014 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Madiun kepada Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera Kabupaten Madiun Nomor : SR-60/PW13/5/2018 tanggal 12 Februari 2018.<br /><br />Perbuatan para terdakwa (HENDRY WlNARNO dan terdakwa II. DIDIEK KRISDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Pengurus Koperas GAS Dituntut 8 Thn Penjara

Terdakwa Hendri Winarno (kiri) dan terdakwa Didiek Krisdianto “Ketua dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Galang Artha Sejahtera (KS...

»

Terbukti Korupsi, Sugito, Mantan Anggota DPRD Surabaya Divonis 1.8 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzCy8ie7BEc5Oo3PghyphenhyphenVR6_O0VshVuiGnOv9onV4R5sgKJYNsm4Wj4bue0d6W90HnYdRF36U-bNnz5Vp02yxk2BBfHef2h5N-jlByeeMYcgLqJhX0Cdd4S4yxIZXrKHlWTIMSi4DG-Y9s/s1600/Sugito..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzCy8ie7BEc5Oo3PghyphenhyphenVR6_O0VshVuiGnOv9onV4R5sgKJYNsm4Wj4bue0d6W90HnYdRF36U-bNnz5Vp02yxk2BBfHef2h5N-jlByeeMYcgLqJhX0Cdd4S4yxIZXrKHlWTIMSi4DG-Y9s/s640/Sugito..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Sugito selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 -  2019 terbukti melakukan Tidak Pidana Korupsi program penyaluran dana Jasmas (Jilid II) tahun 2016 lalu  sebesar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya TA (tahun anggaran) 2016 yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 dan dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 3 Februari 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Sugito, dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus Yunianto serta Panitra Pengganti (PP) Ign. Cemeng, yang dihadiri Tim JPU M. Fadil dari Kejari Tanjung Perak,  sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Sugito sebagai anggota DPRD selaku Pasilitator harusnya melalukan pengawasan dalam penyaluran dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) kepada lembaga penerima Jasmas, namun nyatanya tidak melakukannya sama sekali.<br /><br />Akibatnya, penyaaluran dana Jasmas kepada lembaga penerima melalui Agus Setiawan Jong (terdakwa yang saat ini menunggu putusan MA) danggap tidak sesuai dengan prosedur, karena proposal yang diajukan oleh lembaga penerima bukan dibuat oleh lembagaa tersebut melainkan dibuat oleh Agus Setiawan Jong bersama tim nya, yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut<br /><br />Majelis Hakimpun membeberkan, bahwa anggaran yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya yang dicairkan ke rekening masing-masing lembaga penerima, kemudian uang tersebut di trasfer langsung seluruhnya ke rekening Agus Setiawan Jong<br /><br />Majelis Hakim mennyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupsi ;<br /><br />Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahann dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa langsung mengatakan menerima, sementara JPU M. Fadil mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Kasus yang menyeret Sugito selaku anggota Dewan Surabaya ini, bermula pada tahun 2018. Yaitu pada saat penyididik Kejari Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menggandeng BPK RI, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).<br /><br />Duit sebejumlah Rp27.465.033.400 ini adalah dana Jasmas milik 6 (enam) anggota DPRD Surabaya, diantaranya Sugito, H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti (Kelimanya sedang proses persidangan) untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.<br /><br />Namun dari hasil penyelidikan maupun penyidikan Kejari Tanjung Perak dengan menggandeng BPK RI, ternyata ditemukan bahwa dana Jasmas tersebut bukan disalurkan langsung oleh ke Ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini ke Dapilnya masing-masing, melainkan bekerjasama dengan Agus Setiawan Jong  selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati  (sudah divonis pidana penjara selama 6.6 tahun dan saat ini banding).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="396" data-original-width="640" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinLQ-cyzgeg4iM87HkXSb5JuYU0JMdC0ypGT5v-qjQci2kl35IkZhy2vGjjVG4c9YzbD0mp00Z4QNl833pWslEGOMn2KyJIoK3eln8LAuLH0-8I4ee1wtbeYzX89yvEfOcaJo0JSahdjM/s640/IMG20200218155826.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian, Agus Setiawan Jong membentuk Timnya yang terdiri dari Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk mencari RT/RW di Dapil ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini selaku lembaga penerima dana Jasmas.<br /><br />Proposal pengajuan Dana Hibah Jasmas ke Pemkot Surabaya termasuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), bukan dibuat oleh Ketua TR/RW selaku lembaga penerima, melainkan dibuat oleh Agus Setiawan Jong melalui Timnya (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut). Dimana dalam proposal tersebut sudah tercantum jenis barang yang sama. Lalu kemudian proposal itu diserahkan oleh Tim Agus Setiawan Jong kepada ke- 6 aanggota DPRD, dan selanjutnya dari Dewan diserahkan ke Pemkot Surabaya.<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Tanjung Perak ini, ditetapkanlah Agus Setiawaan Jong menjadi terangka tunggal. Agus Setiawan Jong pun dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, Agus Setiawan Jong pun divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebsar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp4.991.271.830,61 subsidair 2 tahun penjara. Vonis ini saama dengan tuntutan JPU.<br /><br />Dari fakta persidangan terungkap, bahwa ada keterlibatan 6 anggota DPRD Surabaya. Dan tak lama setelah Agus Setiawan Jong divonis divonis, penyidik Kejari Tanjung Perak barulah menetapkan Sugito sebagai tersangka Jilid II, beberapa minggu kemudian menyusul H. Darmawan (Jiid III).<br /><br />Dan selanjutnya, 4 anggota DPRD Surabaya, yaitu Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti sekaligus ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dijebloskan ke penjara (Jilid IV).<br /><br />Tak mudah memang bagi penyidik Kejari Tanjung Perak untuk menetapkan tersangka terhadap para Politikus ini. Karena sebelum menetapkan tersangka, penyidik sudah beberapa kali mngirimkan surat panggilan, namun tak datang dengan berbagai alasan, yang menurut Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi, alasan itu tidak logika.<br /><br />Anehya, Kejari Tanjung Perakpun tak berani memanggil secara paksa salah saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yaitu Armuji selaku Ketua Wakil Rakyat Surabaya yang sekarang menjadi wakil rakyat Jawa Timur yang juga calon Wakil Pemimpin Kota Surabaya  untuk hadir ke Persidangan. Pada hal, sudah tiga kali surat panggilan untuk hadir sebagai saksi kepersidangan namun tak “dihiraukkan”. Surat permohanan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan secara paksa Armuji ke persidangan juga sia-sia.<br /><br />Selain itu, yang lebih anehnnya lagi adalah “ketidak beranian” penyidik Kejari Tanjuk Perak untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat seperti yang termuta dalam hasil audit BPK RI Nomor 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018 terkait pihak pihak yang terlibat yaitu pejabat Pemkot Surabaya diantaranya ; Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Dan Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.<br /><br />Hal inipun terungkap dalam persidangan yang berlangsung diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 26 November 2019, saat agenda menedengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU, diantaranya ; 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sejak 2013 – 2019 kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Surat lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).<br /><br />Saksi Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Bakesbang Pol Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dan saksi Edy Christijanto, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya serta saksi Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjbd_OVFAVuvY97gEOJV8nxMN_BKFh2ZXXg1a3i_YJ250C9jWDwuSQJ5Np3Pbq30Z64dr7KfCNc2hXGojOYI9otYYTL3eI1_32CZqB7KFY5YgPCo0jNz-lu4tUwUKJolKfq10rN2cOye4/s640/Sugito1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara tuntutan JPU dalam persidangan (Selasa, 18 Februari 2020) terhadap terdakwa Sugoto, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Perbuatan terdakwa Sugito menurut JPU, sebagaiamana ancaman pidana yang diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (Dua Puluh Milyar empat Ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Terdakwa Sugito adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati dan bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada Terdakwa sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan di mohonkan oleh Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Tawaran Saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada Terdakwa, berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, dengan ketentuan Saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terap, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak Saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, Saksi Agus Setiawan Jong kepada Terdakwa, menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen sampai dengan 15% (lima belas) persen dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />Terhadap tawaran Saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, disetujui Oleh Terdakwa dan menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi Terdakwa dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar rupiah) dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah<br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan Terdakwa, Saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya gaksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati DAN Sdr. Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya Terdakwa Sugito<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama Terdakwa dan menyampaikan Bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah di tentukan yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah. Selain itu ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Keluarahan (LKMK) tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa <br /><br />Para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan Oleh Saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % Setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya;<br /><br />Selanjutnya Marketing turun menemui Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari Saksi Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa, bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan.<br /><br />Dengan ketentuan para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang Yang akan dimintakan juga telah ditentukan;<br /><br />Selain membuat Proposal Para TIM Saksi Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pada Pokoknya berisi bahwa para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening Saksi Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh0jaaA2rQdbFBy_pqpSDVNwAqmS_FeECjqUxSDAjRQwiSglHOcSz82ellWaed9cNNPL9i8ApfORl_bSAi0gCfVJLjRvNRbNSVXrBW_v2kIJ2mygayhf4Xiy1Elb8DaP-8X8GbpGL-ux0/s1600/1.+sugito.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="706" data-original-width="1151" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh0jaaA2rQdbFBy_pqpSDVNwAqmS_FeECjqUxSDAjRQwiSglHOcSz82ellWaed9cNNPL9i8ApfORl_bSAi0gCfVJLjRvNRbNSVXrBW_v2kIJ2mygayhf4Xiy1Elb8DaP-8X8GbpGL-ux0/s640/1.+sugito.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak melebihi dibawah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) khususnya Dapil Terdakwa di antarkan oleh tim Agus Setiawan Jong. Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016, karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan di pergunakan untuk APBD Perubahan 2016,  sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan<br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati dan Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui ProposaI-Proposal Permohonan Dana Hibah selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong dan kembali diantarkan ke Terdakawa.<br /><br />Selain Proposal-Proposal Permohonan yang di kumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong, Proposal Permohonan Dana Hibah yang diterima langsung oleh Terdakwa juga di kumpulkan ke Saksi Agus Setiawan Jong untuk direkap bersama dengan Proposal yang dikumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong agar penyesuaian jumlah Anggaran sesuai Dana Aspirasi milik Terdakwa Sugito<br /><br />Sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh Terdakwa untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama Sugito<br /><br />Setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka Saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan Saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Pada Desember 2016, setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing Penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104,100 (Tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah, dan 65 (enam puluh lima) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan Terdakwa termasuk anggota dewan lainnya<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 65 (enam puluh lima) mentrasfer ke rekening atas nama Terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /><br />Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama Antara Terdakwa Darmwan dan Saksi Agus Setiawan Jong;<br /><br />Perbuatan terdakwa Sugito sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi, Sugito, Mantan Anggota DPRD Surabaya Divonis 1.8 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Sugito selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 -  2...

»

Kepala SDN 4 Sukorejo Bondowoso Dituntut 1.3 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="528" data-original-width="640" height="528" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheeEDqxXGDWH_GWNPpBJPzeTKCZAoS7jaqscrx-ghYCP-OXzPV8eA1cOFOf7CsrppLmKUDcSRL8lPylhU5HBbrk2ZmBovDqJu-PqoNx0S46fRq_uqdbFYhIBDQND443Z92FE0x5yaba4k/s640/Harsana.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Peribahasa “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Sebab Guru adalah salah satu ujung tombak paling utama untuk membangun SDM (sumber daya manusia), moral dan budipekerti sekaligus menjadi suriteladan bagi generasi bangsa, hingga seseorang dapat menyandang gelaar sarjana serta menduduki jabatan diberbagi Instasi pemerintah maupun swasta. Bila seoraang guru terlibat dalam kasus dugaan Korupsi, bagaiana dengan anak didiknya ????<br /><br />Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Kabupaten Bondowoso terancam tidak lagi mengajar, melainkan menjadi warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya setelah JPU Kejari Bondowoso menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurunggan, serta tuntutan pidana berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp72.158.499 subsidair pidana penjara selama 10 bulan, pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 03 Maret 2020<br /><br />Tidak hanya terdakwa Agus Prayitno yang terancam menjadi warga Lapas, namun hal yang sama juga dialami Drs. Harsana Bin Mardjuki, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakem Kabupaten Bondowoso. Kedua pahlawan tanpa jasa ini sama-sama terseret dalam kasus dugaan Korupsi proyek rehabilitasi gedung sekolah.<br /><br />Sementara surat tuntutan itu dibacakan JPU Kejari Bondowoso di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yakni M. Nuril dkk.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br /> “Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />2 Dua). Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo dengan pidana penjara selama 2 (dua) dengan perintah supaya terdakwa segara ditahan. Membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. <br /><br />3 (tiga). Menghukum Terdakwa Drs. Harsana Bin Mardjuki untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.158.499 dengan ketentuan apabila Terdakwa Hari Prestiawan tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4t5QEWkH46H-3z5h7nyL9g-Bh6Dhmyx6HaEdAPQCYBs0nL3OlB3r1_tHhMaX3kAFQhJHeI3CB2tXNKDA9kpwDcSWqdiKaQyU03y-YWTreYfSHuduzez1XH4hWURbY8nyAqUR8MvHAQG8/s640/s.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris memberikan kesempatan terhadap terdakwa Harsana, Hari Prestiawan dan terdakwa Agus Prayitno melalui Tim Penasehat Hukumnya M. Nuril dkk untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya dalam waktu sepekan. Namun karena Tim Penasehat Hukum Ketiga terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk diberi waktu dalam 2 pekan, Ketua Majelis Hakimpun mengabulkannya.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/604/430.4.2/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan sefaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor: 800/249/430.9.9.25.013/2017 tanggal 24 Juli 2017, pada kurun waktu dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo Dusun Panggung Rt 31 Rw 9 Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin Kab. Bondowaso Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.<br /><br />Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasti yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor 800/209/430.9.9.27.031/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Penetapan Panitia Rehablitasi Sekolah Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan susunan ; Penanggung jawab : Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo,; Ketua Pelaksana: Hasan Basri, S.Pd,;  Wakil ketua Pelaksana : Agus Sugiarto, S.Pd.SD,; Sekretaris : Robi Setiawan,; Bendahara :  Chairil Anwar, S.PdSD,; Penanggungjawab Teknik Pelaksanaan : Suto / P. Rifki,; Anggota : Sugeng, S.Pd.SD, Yandi, S.Pd.SD, Munaji dan S.Pd.SD<br /><br />Terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD. M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan saksi Dr. Umar Said, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bondowoso dengan saksi Hasan Basri, S.Pd.I mengangkat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sukorejo Nomor: 800/891/101.6.4.13/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang isinya, menugaskan saksi Sujianto, M.Pd, Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhil dan Arif Candra Wibowo untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan renovasi ruang kelas SDN 4 Sukorejo.<br /><br />Saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Pihak Pertama) dengan saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Renovasi Tahun Anggaran 2017 Nomor: 0064/SD/PPKIRENOV/lll2017 tanggal 15 Juni 2017 yang isi perjanjiannya:<br /><br />1. Telah setuju-dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjaniian Pemberian Bantuan Renovasi sejumlah 1 (satu) dengan mekanisme Partisipasi masyarakat pada Direktorat Pembinaan Sekoiah Dasar,; 2. Pantuan Renovasi Ruang belajar SD harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan referensi sebagaimana tersebut dibawah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan ini,; 3. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sampai selesai 100 % ditetapkan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung terhitung dari semenjak dana bantuan diterima rekening sekolah,; 4. Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Pihak Pertama :<br /><br />1. Pihak Pertama berhak menerima dokumen Data Teknis sebagai pendukung kelayakan calon Sekolah Dasar penerima bantuan. 2. Pihak Pertama berhak menerima dokumen perencanaan secara lengkap meliputi gambar perencanaan/gambar kerja, Gambar perspektif, Rencana Anggaran Biaya, Metode Peiaksanaan, Spesifikasi Teknis yang dibuaildipersiapkan oleh Tim Teknis dari Pihak Kedua.  3. Pihak Pertama berhak memberikan peringatan hingga dalam bentuk sanksi sesuai dengan  ketentuan hukum yang berlaku apabila berdasarkan bebagai temuan maupun infomasi yang diterima dari berbagai pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pihak Pertama berhak baik sewaktu-waktu maupun secara periodik selama jangka waktu perjanjian berlangsung, melakukan koordinasi, komunikaai, pembinaan dalam rangka capaian kemajuan pekerjaan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.<br /><br />Hak Kewajiban dan Tanggung jawab Pihak Kedua : 1. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap proses peiaksanaan dan hasii renovasi sekolah dasar baik dari segi aspek kuantitas capaian prosentase pekerjaan maupun kualitas pekerjaan sesuai rencana anggaran biaya dan berpedoman pada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan. yang disetujui Pihak Pertama.<br /><br />2. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan Penanggungjawabar. keuangan renovasi sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan negara. 3. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja. 4. Pihak Keduaberkewajiban melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 5. Pihak Kedua wajib membuat laporan tertulis atas perkembangan pelaksanaan pekerjaan bantuan Renovasi Sekolah Dasar pada posisi capaian kemajuan pelaksanaan 30 %, 50 %, 70 % dan 100 % dalam kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan yang ditetapkan pada SPKS ini. 6. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat. ada proses pelaksanaan pekerjaan renovasi sekolah dasar. Pihak Kedua wajib melibatkan unsur masyarakat sejak kegiatan perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpZbqwF9nbIT_rgOui0f95drcVAK7hRpsf8RI2CvL_uIbT7Adz7IlBP55VnmahOMEoetfT1MqEU9cO2O1Qz_BavsGjchHiUREtZMqW0v02JCVtPPZMGpAhTtqAEmRHlKRU5a4w8o-mL-A/s640/f.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 7. Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III kepada Kepala Sekolah SDN Sukorejo 4 melalui Bank BRI Cabang/Unit BRI KCP dengan Nomor rekening atas nama setelah ada persetujuan Pihak Pertama dan Surat Perjanjian Pemberian bantuan ditandatangani kedua belah pihak.<br />8. Bantuan Dana Pembanguan renovasi sekolah Dasar disalurkan dalam dua tahap yaitu: Tahap I sebesar 70 % sebesar Rp585.389.000 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK, yaitu: Perjanjian Kerja Sama Bantuan renovasi Sekolah Dasar TA 2017 yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Ketua Kepala Sekolah, dan Kuitansi penerimaan dana bantuan dibubuhi materai cukup.<br /><br />9. Tahap II sebesar 30% dari seluruh bantuan renovasi tahun 2017 atau sebesar Rp250.881.000 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) denga syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK yaitu: Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan fisik minimal telah mencapai 50% (lima puluh persen) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah berdasarkan Laporan Kemajuan dan Tim Teknis. Kuitansi buldi penerimaan dana bantuan yang ditandatangani Kepala Sekolah bermaterai cukup. Photo kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan. dan Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran yang asli telah disimpan di Sekolah.<br /><br />10. Jumlah dana bantuan, sudah termasuk biaya perencana-pengawas. operasional Tim Pelaksana Pembangunan Renovasi Sekolah Dasar, dan biaya lain yang termasuk paiak.<br />11. Pihak Kedua tidak boleh menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan renovasi sekolah dasar kepada Pihak Ketiga (Kontraktor). 12. Sumber pembiayaan kegiatan dibiayai dari DIPA Satker direktorat Pembinaan SD, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. SP DIPA 023.03.1.6666011l/2017 Tanggal 27 Desember 2016.<br /><br />13. Pihak Pertama akan menyalurkan dana bantuan renovasi Sekolah Dasar kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan Permenkeu 173IPMK.05/2016, lenanggal 17 November 2016 yang tercantum pada Petunujuk Pelaksanaan yaitu dalam 2 (dua) tahap, Tahap pertama sebesar 70% diawal pekerjaan dan Tahap kedua sebesar 30% setelah mencapai kemaiuan pelaksanaan pekerjaan minimum 50%. 14. Pajak yang timbul akibat pelaksanaan Pekeq'aan Renovasi Sekolah Dasar yang didanai melalui bantuan ini dipungut dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak oleh Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.<br /><br />15. Apabila terdapat sisa Dana Bantuan Renovasi sekolah Dasar Tahun yang tidak digunakan, dikembalikan ke kas negara sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan. 16. Perubahan pekerjaan yang menyebabkan penambahan dan atau pengurangan sasaran harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan / Revisi yang disetuiui oleh Plnak Kedua dengan dukungan teknis dari Tim teknis Bersangkulan serta dibuat addendum.<br /><br />17. Keadaan memaksa atau “Force majeure” adalah suatu kejadian yang menghambat/merusakkan pekerjaan yang terjadi di luar kemampuan kedua belah pihak, yaitu: Bencana alam (gempa bumi, tanah longso. dan banjir). Kebakaran, Perang, huru-hara; pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.<br /><br />18. Apabila terjadi “Force majeure" maka Pihak Kedua harus melaporkan nal tersebut kepada Pihak Pertama dalam waktu 7 hari kalender secara tertulis disertai dengan bukti-buktl yang sah. Pihak Pertama melakukan evaluasi dan memberi persetujuan atau menolak dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya laporan pihak Kedua dalam bentuk Berita Acara.<br /><br />19. Apabila Pihak Pertama setuju terjadi “Force meajure” dan mengakibatkan perubahan pelaksanaan pekerjaan. 20. Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPKS dan Petunjuk Pelaksanaan, maka Pihak Kedua Tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Jika Pil'ak Kedua terbukti melakukan penyimpangan terhadap Dokumen SPKS dan Pedoman Teknis, maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, dengan saksi Ariyanti Dano, S.Kom.,M.Pd selaku Bandahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp585.389.000 untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Renovasi SD Tahun 2017 Tahap l sejumlah 70%.<br /><br />Saksi Rio Soekotjo,S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, saksi Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SD, dengan Saksi Ariyanti Dano, S.Kom.,M.Pd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl telah membuat dan menandatangani Kwitansi (Penerimaan Dana Bantuan Tahun 2017) Tanun Anggaran 2017 sebesar Rp250.881.000 untuk pembayaran Bantuan Pemerintah Renovasi SD Tahun 2017 Tahap II sejumlah 30%.<br /><br />Saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo selaku perencanaan dan pengawasan Teknis, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp151.245.024,0,; 2 Rehabilitasi Ruang Belajar Kelas V Rp56.386.891,16,; 3. Rehabilitasi Ruang Belalar Kelas Vl Rp55.072.281,06,; 4. Pembangunan Ruang Perpustakaan Rp143. 057.772,80,; 5. Pembangunan Ruang Pimpinan Rp56.154.384,00,; 6. Rehabilitasi ruang Guru Rp37.668.032,00,; 7. Pembanguanan Ruang UKS Rp55.454.384,00,; 8. Pembangunan Gudang Rp51.654.384,00,;  9. Pembangunan Kamar Mandi Siswa dan Guru Rp55.791.890,00,; 10. Rehabilitasi Rumah Dinas Rp55.688.85,00,; 11. Pembangunan Musholla Rp86.940.640,00. Biaya Kontruksi fisik Rp806.014.535,01. Biaya Administrasi  1% Biaya Kontruksi fisik Rp30.255.464,99. Total sejumlah Rp836.270.000<br /><br />Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut ditandatangani oleh saksi Sujianto selaku perencanaan dan pengawasan Teknis dengan saksi Rio Soekotjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo. Selanjutnya saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo membuat Gambar Rencana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi SD Negeri 4 Sukorejo Lokasi Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017Setetah selesai dibuat Gambar Rencana tersebut, kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd. selaku perencanaan dar. pengawasan Teknis dengan saksi Rio Soekotjo,S.Pd selaku Kepaia Sekotah SD Negeri 4 Sukoreio, seianjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana tersebut kemudian saksi Hasan Basri, S.Pd.SD selaku Ketua Pelaksana Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017.<br /><br />Dengan dilakukan pengawasan oleh saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo melakukan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukoreio Tahun 2017 dari Tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4t5QEWkH46H-3z5h7nyL9g-Bh6Dhmyx6HaEdAPQCYBs0nL3OlB3r1_tHhMaX3kAFQhJHeI3CB2tXNKDA9kpwDcSWqdiKaQyU03y-YWTreYfSHuduzez1XH4hWURbY8nyAqUR8MvHAQG8/s640/s.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Laporan Kemajuan fisik Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas, dibuat oleh saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo, kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd selaku Tim TAKOLA (Tata Kelola SD) SMK Negeri 3 Bondowoso, saksi Hasan Basri, S.Pd.I selaku Tim Pelaksana Sekolah SD Negeri Sukorejo 4 dengan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sukorejo.<br /><br />Bahwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sukorejo dengan saksi Chairil Anwar, S.Pd selaku Bendahara P2S Gedung SD Negeri 4 Sukorejo dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 telah mengeluarkan dana sebesar Rp836.270.000 untuk kegiatan Proyek Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : 1 Dana yang diterima Rp836.270.000 dengan pengeluaran sebesar Rp836.270.000 yang terdiri dari ; 1. Bahan Bangunan Rp599.3045.425; 2. Upah Kerja Rp151.760.000; 3. Mebelair Rp55.209.125; 4. Tim Teknis Rp25.088.100; 5. Biaya Administrasi Rp5.167.350<br /><br />Pada Tanggal 18 Desember 2017 saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhildengan saksi Arif Candra Wibowo selaku Pengawas teknis Proyek Pembangunan dan  Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 421 .2/218/430.10.7.001/2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto, M.Pd (Pihak Pertama) dengan saksi Hasan Basri, S.Pd.I (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh terdakwa terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo yang isinya yaitu ; <br /><br />Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD dengan kemajuan pekerjaan sebesar 100% (seratus persen). Dengan telah dicapainya kemajuan pekerjaan tersebut, Pihak Kedua menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100 %. Berkaitan dengan perapihan fisik pekerjaan dan lingkungan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sebelum serah terima pekerjaan.<br /><br />Pada Tanggal 18 Desember 2017, saksi Sujianto, M.Pd., saksi Ageng Aryo Baskoro, M. Fadhil dengan saksi Arif Candra Wibowo selaku Pengawas Teknis Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% SD Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421 .2.'219l430.10.7.0011/2017 kemudian ditandatangani oleh saksi Sujianto,M.Pd. (Pihak Pertama) dan saksi Hasan Basri, S.Pd.I (Pihak Kedua) yang disaksikan oleh saksi Mawi / P. Jalal selaku Komite SD Negeri 4 Sukorejo dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo yang isinya yaitu ; Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut dan menyatakan bahwa kemajuan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 yang sumber pendanaannya dari Bantuan Kemendikbud Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar telah mencapai 100 %<br /><br />Pada Tanggal 19 Desember 2017, saksi Hasan Basri, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pembangunan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 (Pihak Pertama) dan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kedua) dengan disaksikan dan diketahui oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421.2/220/430.10.7.001/2017 yang isinya, yaitu Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa hasil pelaksanaan bantuan Renovasi Sekolah Dasar SD 2017 dan dinyatakan telah memenuhi kemajuan pelaksanaan 10%.<br /><br />Pada Tanggal 20 Desember 2017, terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo  selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Pertama) dengan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Belila Acara Serah Tenma Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 yang isinya sebagai berikut:<br /><br />1. Pihak Kesatu telah Melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Renovasi Sekotah Dasar. 2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan Pihak Kedua dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Penantian Pemberian Bantuan, dengan nncian : Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 836.270.000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Jumlah total dana yang dipergunakan Rp. 836.270 000,(delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Jumlah total sisa dana Rp. 0 (nol rupiah)<br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana keperluan dari Pihak Kesatu sebesar Rp836.270.000 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan aparat pengawas lungsional. 4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu menerima berupa renovasi Sekolah Dasar dengan nilai Rp836.270.000</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit0D19BgVqLD0mcrGCOnWAXHIqwH0voHen1eru0B8tY91H8uzd_6z9ZAEzZui9HXxUUFj9jEe1VGz9UmFaLgPtE81Mmi2T-Iu_DQC2EBU0GA_-orMEZKpVpiZIbUjXtb883XPF-jAjb4M/s1600/m.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit0D19BgVqLD0mcrGCOnWAXHIqwH0voHen1eru0B8tY91H8uzd_6z9ZAEzZui9HXxUUFj9jEe1VGz9UmFaLgPtE81Mmi2T-Iu_DQC2EBU0GA_-orMEZKpVpiZIbUjXtb883XPF-jAjb4M/s640/m.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Tanggal 20 Desember 2017 terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Pertama) dan saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 4 Nomor : 421.2/221/430.10.7.001/2017 yang isinya yaitu Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa hasil pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar sebagai aset Negara.<br /><br />Pada Tanggal 22 Desember 2017 saksi Rio Soekutjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo (Pihak Kesatu) dengan saksi Heli Tefiati, S.Sos.M.Pd selaku PPK Output Renovasi (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah Renovasi SDN 4 Sukorejc Nomor : 421.2/218/430.10.7.001/2017 yang isinya sebagai berikut:<br /><br />1 Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Renovasi Sekolah Dasar. 2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan dari Pihak Kedua dan telah digunakan untuk kepenuan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian :  a. Jumlah total dana yang telah diterima sebesar Rp 836.270.000 (delapar. ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp 836. 270. 000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). c. Jumlah total sisa dana: Rp 0 (nol rupiah).<br /><br />3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Renovasi sebesar Rp 836.270.000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu berupa Renovasi sejumlah 1 unit dengan nilai Rp836.270.000<br /><br />Pada Tanggal 8 Januari 2018, saksi Dra. Wowon Widaryati, M.Si selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pedama) dengan Saksi saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Pihak Kedua) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Pemerintah Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebuaayaan dengan Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bondowoso Nomor : 83/C1/LK/2018 yang isinya sebagai berikut:<br /><br />1. Pihak Pertama menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang Belajar SD dari Bantuan UUKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola Tahun 2017 kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola Tahun Anggaran 2017 dari Pihak Pertama yang telah rampung 100%.<br /><br />2. Dengan ditandatanganinya Berita Acrara Serah Terima ini, maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaaanya beralih kepada Pihak Kedua.<br /><br />Saksi Hasan Bari, S.Pd.I selaku Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi Gedung Sekolah dengan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo, Rio Sukotjo membuat dan menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2017 telah selesai 100 % sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan<br /><br />Selanjutnya Laporan teisebut disahkan oleh saksi Dra. Hj. Endang Hardiyanti, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bondowoso, dimana dalam Laporan Akhir tersebut terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD.,M.MPd Bin Suwondo telah memasukkan dan melampirkan Faktur-Faktur fiktif sebagai berikut : Faktur aktif Toko Rahmad sebesar Rp27.285.150,; Faktur fiktif Toko Bahan Bangunan Kawan Sejati sebesar Rp65.818.050,; Faktur fuktif CV Berkah sebesar Rp68.717.875,; Faktur aktif Toko Sersan sebesar Rp20.397.000<br /><br />Berdasarkan Laporan hasil perhitungan oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Jember,  September 2019 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Proyek Pembangunan dan Rehab Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun Anggaran 2017 di Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya, laporan di dokumen dan RAB. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari perbedaan volume pekerjaan berdasarkan RAB, gambar rencana dan di lapangan.<br /><br />Hasil perhitungan oleh Tim Ahli Fakuitas Teknik Universitas Jember menunjukkan, adanya perbedaan volume dan anggaran biaya antara RAB dan LPJP di dokumen dengan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri 4 Sukorejo Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017. Dari perbedaan volume ini didapat selisih biaya pada beberapa item pekerjaan sebagai berikut :<br /><br />a. Dari hasil perhitungan didapatkan beberapa total angaran biaya pada RAB didokumen dan di lapangan, sebagai berikut : 1. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar sebesar Rp151.323.696,90 menjadi Rp140.629.800,41. Didapatkan selisih sebesar Rp10.693.896,49<br /><br />2. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Kelas V Sekolah Dasar sebesar Rp56.387.592,10 menjadi Rp45.887.807,41, didapatkan selisih sebesaer Rp10.499.784,39<br /><br />3. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Kelas Vl Sekolah Dasar sebesar Rp55.972.932,60 menjadi Rp40.581.795,08, didapatkan selisih sebesaer Rp15.391.187,52<br /><br />4. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp143.099.494,12 menjadi Rp121.473.890,85, didapatkan selisih sebesar Rp21.625.603,27<br /><br />5. Total Rencana Angge'an Biaya Ruang Pimpinan Sekolah DasarDasar sebesar Rp56.157.667,89 menjadi Rp54.287.455,45, didapatkan selisih sebesaer Rp1.870.212,44<br /><br />6. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang Guru Sekolah DasarDasar sebesar Rp37.667.605,14 menjadi Rp41.777.113,67, didapatkan selisih sebesar Rp4.109.508,53<br /><br />7. Total Rencana Anggaran Biaya Ruang UKS Sekolah DaSarDasar sebesar Rp55.495.634,39 menjadi Rp49.888.088,99, didapatkan selisih sebesaer Rp5.607.545,40<br /><br />8. Total Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gudang Sekolah Dasar sebesar Rp51.665.131,64 menjadi Rp48.515.339,20, didapatkan selisih sebesaer Rp3.149.792,44<br /><br />9. Total Rencana Anggaran Biaya Kaman Mandi Siswa dan Guru Sekolah DasarDasar sebesar Rp55.789.861,84 menjadi Rp53.756. 095, didapatkan selisih sebesar Rp2.033.066,84<br /><br />10. Total Rencana Anggaran Biaya Rumah Dinas sebesar Rp55.689.546,67 menjadi Rp52.581.610,95, didapatkan selisih sebesar Rp3.107.935,72<br /><br />11. Total Rencana Anggaran Biaya Mushollah Sekolah Dasar sebesar Rp86.955.325,05 menjadi Rp82.927.772,80, didapatkan selisih sebesar Rp4.928.952,25<br /><br />Perbedaan anggaran biaya antara RAB didokumen dengan RAB Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekoiah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017, total biaya seluruh pekerjaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso sebesar Rp806.205.038,33 menjadi Rp714.833.161,45. Didapatkan selisih sebesar Rp91.368.325,32.<br /><br />Sedangakan dari hasil perhitungan LPJP di dokumen didapatkan sebesar Rp706.353.650. Kemudian untuk hasil penghitungan LPJP setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dilapangan sebesar Rp481.590.001,82. Maka terdapat perbedaan antara LPJ di dokumen dengan LPJ setelah dilakukannya Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pada Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar SD Negeri Sukorejo 4 Bondowoso yakni sebesar Rp224.763.648,18.<br /><br />Perbuatan terdakwa Agus Prayitno,S.Pd.SD, M.M.Pd. Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukorejo dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasl Gedung SD Negeri 4 Sukorejo Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasa1 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016, (4) Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya; (5) Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. serta terhindar dari penyimpangan; (6) Penerima bantuan harus menyampaikan laporan penanggungjawaban kepada pemberi dana bantuan.<br /><br />Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderat Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 30/D/BP/2016 penanggungjawaban Bantuan dilaksanakan secara transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan. Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 30/D/BP/2016. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja <br />Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635/KPA/SK/REHABILITASI/11/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar BAB III Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Akibat perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukoreio dan selaku Penanggung Jawab Program Bantuan Pemerintah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 4 Sukorejo, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp72.158.499 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa Agus Prayitno, S.Pd.SD, M.M.Pd Bin Suwondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) humt b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Kepala SDN 4 Sukorejo Bondowoso Dituntut 1.3 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Peribahasa “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Sebab Guru adalah salah satu ujung tombak paling utama ...

»