BERITAKORUPSI.CO

Ibu dan Dua Anak Pemilik PT WCB Bersaksi di Sidang Korupsi PDAM Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpdkIsLXMDeRJleLR967huy4OVrRiEjq9xkT830ZIxG-nQ46NgomqH9jqVVE5MU2xH_fFlOXmlqZjiQJB3dToXEJWLON1ZEXdPoQeHpThNdasjerD93NoKRVIWyrgd1Vw5j8sv7aVnjLw/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpdkIsLXMDeRJleLR967huy4OVrRiEjq9xkT830ZIxG-nQ46NgomqH9jqVVE5MU2xH_fFlOXmlqZjiQJB3dToXEJWLON1ZEXdPoQeHpThNdasjerD93NoKRVIWyrgd1Vw5j8sv7aVnjLw/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, saksi Candra Arianto, Suwartini (Ibunda Candra Arianto) dan Aida Fariskhi (Istri Cndra Arianto)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
#Terungkap dalam persidangan, bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa milik PDAM Surabaya yang menelan anggaran Rp29 miliyar tahun 2017 oleh PT Cipta Wisesa Utomo sempat “mangkrak dua bulan, dan dikerjakan setelah mendapat SP 1# 
 
beritakorupsi.co - “Lempar batu sembunyi tangan”. Peribahasa ini sepertinya tepat dalam kasus perkara Korupsi pemerasan sebesar Rp1 miliyar oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya kepada Candra Arianto selaku Direktur Utama PT. Wisesa Cipta Bersama (Dirut PT WCB) selaku pemenang lelang (yang mengerkajan proyek),  pada Juli 2017 lalu. 
 
Mungkin ini baru yang pertamakalinya, kasus permintaan uang oleh pejabat terhadap pengusaha kontraktor yang berkaitan dengan proyek bernilai puluhan miliyaran diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. 
 
Pada hal permintaan atau pemberian uang yang berkaitan dengan proyek atau bahkan jual beli jabatan bukan rahasia lagi. Sebab fakta yang terungkap dari beberapa Kepala Daerah yang ditangkap KPK, termasuk di antara 14 terdakwa selaku Bulati/Walikota yang sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, juga berkaitan adanya pemberian atau permintaan uang sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh si pengusaha kontraktor. 
 
Karena pekerjaan proyek tersebut apalagi bernilai puluhan miliyaran sudah didasari dari adanya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) natara si pejabat dengan si pengusaha. 
 
Dan terdakwa Retno Tri Utomo diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, bermula dari apa yang dialami oleh  Direktur Utama PT. Wisesa Cipta Bersama Candra Arianto terkait permintaan uang sebesar Rp1 miliyar oleh terdakwa pada Juli 2017 dengan alasan untuk biaya pengamanan. 
 
Disis lain, PT Wisesa Cipta Bersama ternyata juga bermasalah dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 yang berlokasi di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur Surabaya. 
 
Sebab, sebagai pemenang lelang yang bernilai puluhan miliyaran ini berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017, PT Wisesa Cipta Bersama ternyata tidak mengerjakan proyek milik PDAM Surabaya ini hingga 2 (dua) bulan sejak penandatanganan kontrak kerja Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB. 
 
Konyolnya, PT Wisesa Cipta Bersama baru mengerjakan proyek tersebut pada tanggal 8 Oktober 2017 setelah mendapat SP 1 (Surat Peringatan Satu) No. 65.I/PJPPS/IX/pada 15 September 2017, dan SP2 pada Oktober  2017. Seharusnya PDAM Surabaya memutus kontrak kerja dengan PT Wisesa Cipta Bersama dan memasukkannya ke daftar hitam (Blacklist). 
 
Hal inilah yang disampaikan oleh terdakwa Retno Tri Utomo kepada beritakorupsi.co seusai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh JPU T.W. Febrianti Rais dan Dani Agusta dari Kejagung RI, dan JPU Raden Wiwid dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, pada Selasa 11 Juni 2019. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPAlkMx-MebF35w7YGiL5NhYXDrFCqYqgPSZPVCdL9e14Vcs6_Rj65qkaM1uVSAW8HEACaTpFW1fX0Mjg_JPHlddoMb0afBrVBe6HyM67KiwqHdf0wHI63KfCBfGO-j02s618hGSe3RYo/s1600/IMG20190611140744.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPAlkMx-MebF35w7YGiL5NhYXDrFCqYqgPSZPVCdL9e14Vcs6_Rj65qkaM1uVSAW8HEACaTpFW1fX0Mjg_JPHlddoMb0afBrVBe6HyM67KiwqHdf0wHI63KfCBfGO-j02s618hGSe3RYo/s640/IMG20190611140744.jpg" width="640" /></a></div>
“Harusnya PT Wisesa Cipta Bersama sudah diputus kontrak. Dua bulan tidak dikerjakan, dikerjakan setelah ada SP1 pada September 2017, dan SP2 bulan Oktober. Pekerjaan memang tepat waktu pada Desember 2017, tapi kita banyak membantu makanya bisa tepat waktu,” kata terdakwa Retno Tri Utomo sambil menunjukkan dokumen 
 
“Apakah memang benar anda meminta uang itu, dan untuk apa?,” tanya beritakorupsi.co kemudian. Dan diakui oleh terdakwa untuk biaya operasional dan pengamanan. Namun tak dijelaskan lebih lanjut pengamanan untuk siapa. 
 
“Ya, untuk biaya operasional dan pengamana aja,” jawab terdakwa dengan senyum tipis. 
 
Sementara saksi yang dihadirkan JPU adalah Dirut PT Cipta Wisesa Utomo, Candra Arianto, Bagian Keuangan yang juga ibu kandung Dirut  PT Cipta Wisesa Utomo, Suwartini serta Staf keuangan selaku adik kandung Candra Arianto, Aida Fariskhi. 
 
Ketiga saksi ini dihadirkan JPU ke muka persidangan diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., M.H dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus Handoko, SH serta dihadiri Penahehat Hukum terdakwa Retno Tri Utomo, Yun Suryotomo dan Richart Ricardo Sico. 
 
Kepada Majelis Hakim, saksi Candra Arianto, Suwartini dan Aida Fariskhi dapat menjelaskan terkait permintaan uang sebesar Rp1 miliyar untuk pengamanan ke Jaksa dan Polisi, dan yang sudah diberikan sejumlah Rp900 juta melalui transfer terhadap terdakwa. 
 
Namun ketiga saksi ini tak dapat menjelaskan, dan bahkan terkesan memberikan keterangan yang plin plan saat Majelis Hakim menanyakan, apakah pemberian uang itu setelah ada SP (Surat Peringatan) atau belum. 
 
“Katanya untuk pengamanan ke Jaksa dan Polisi. Diminta Satu miliyar. Sudah berikan Sembilan ratus juta, ditransfer,” kata saksi. 
 
Majelis Hakim pun ingin mengetahui lebih jelas, apakah pemeberian uang kepada terdakwa setelah mendapat Surat peringatan (SP) atau sebelum. Namun Dirut  PT Cipta Wisesa Utomo Candra Arianto menjawab plin plan. 
 
“Setelah….e…sebelum,” jawab saksi Candra Arianto sambil menoleh Ibunya yang duduk di sebelah kananannya. Ketiga saksi (Candra Arianto, Suwartini dan Aida Fariskhi) sempat saling membantu mengingatkan dengan menjawab bahwa pemberian uang atau permintaan uang tersebut sebelum mendapat Surat Peringatan. 
 
Selain memberikan keterangan yang plin plan, ketiga saksi kunci ini lebih banyak menjawab lupa, bila pertanyaan dari Majelis Hakim berkaitan dengan pekerjaan. Pada hal, kehadiran ketiga saksi bukan secara mendadak melainkan sudah terjadwal. Seharusnya saksi dapat membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Tardakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya diadili karena adanya permintaan uang sebesar Rp1 miliyar secara pakasa kepada Candra Arianto selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur agar tidak mendapat hambatan pekerjaan dari terdakwa. 
 
Permintaan uang itu bermula dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB 
 
Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa selaku Plt. Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sekaligus selaku Pemimpin Proyek Pekerjaan pembangunan Jaringan Pipa Primer dan Sekunder di PDAM Surya Sembada Kata Surabaya mengundang Candra Arianto selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan marial yang diperlukan dalam proyek yang akan dikerjakan oleh Candra Arianto dengan harga murah. 
 
Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPxeUxPDUKJrigz3PRIyQ_MGcI3WYyEorNTED3ULSSuzTvKQ7osJ6jW4NvvI5umYvPHRD-9naXGy01uG7Ekm0aiEHbNtgCrQWkRVtVu_lledjl2v66wHtIcAUFoHGdj3_XYNCzu1UU5gE/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPxeUxPDUKJrigz3PRIyQ_MGcI3WYyEorNTED3ULSSuzTvKQ7osJ6jW4NvvI5umYvPHRD-9naXGy01uG7Ekm0aiEHbNtgCrQWkRVtVu_lledjl2v66wHtIcAUFoHGdj3_XYNCzu1UU5gE/s640/1.png" width="640" /></a></div>
Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. 
 
Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. 
 
Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan. 
 
Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seoIah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. 
 
Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. 
 
Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017. 
 
Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" 
 
Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa. 
 
Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : 
 
No.  Tanggal        -      No. rek                -   Atas nama               -  Penyetor/PT.CWB     -   Setoran (Rp) 1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie    -  Aida Fariskhi                 100 juta 
2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -  Aida Friskhi                   150 juta 
3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari      -  Anef Ar Rachman          150 juta 
4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari      -   Arief Ar Rachman         150 juta 
5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -  Aida Fariki                     100 juta 
6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -  Dodi Kirawan                  50 juta 
7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -  Dodi Kirawan                  50 juta 
8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie      - Irkham Efendi                 100 juta 
                                                                                                                     Total sebesar Rp900 juta 
Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto 
 
Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3UCHmEYAnIa8yGEhl7XYf4kBPTeTjn9C_bdiyWs7nmn6wsTwBtyKweATb-kES6vmAyesIyPHLWkB9dFtCJYepseeJYr2hTr6fvE_7AS_jI5fm0r-V1ScAz16j_gb7PRuGIQncAkhGmtc/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3UCHmEYAnIa8yGEhl7XYf4kBPTeTjn9C_bdiyWs7nmn6wsTwBtyKweATb-kES6vmAyesIyPHLWkB9dFtCJYepseeJYr2hTr6fvE_7AS_jI5fm0r-V1ScAz16j_gb7PRuGIQncAkhGmtc/s640/5.png" width="640" /></a></div>
Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas. 
 
Bahwa peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa. 
 
Akibat dari perbuatannya, terdakwa Retno Tri Utomo pun dijerat sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e atau pasal Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana. (IRd1/*)

News Tipikor Ibu dan Dua Anak Pemilik PT WCB Bersaksi di Sidang Korupsi PDAM Surabaya

Foto dari kanan, saksi Candra Arianto, Suwartini (Ibunda Candra Arianto) dan Aida Fariskhi (Istri Cndra Arianto) #Terungkap dalam persid...

Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

02.32 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxNB1PYPKbh_c5VV6Z40O7cFPZ7DVUoW3ygekw3lqzwCGg34xGydunCZ7SyjU3JrU773USx7FLbn-NKBXzz7MZT88DLY03x0Ga3hjBkGmADs16d2bD-LxuueA9ySmqUSaXSX8SmYt_sQ/s1600/IMG_20190531_020201.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="476" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgxNB1PYPKbh_c5VV6Z40O7cFPZ7DVUoW3ygekw3lqzwCGg34xGydunCZ7SyjU3JrU773USx7FLbn-NKBXzz7MZT88DLY03x0Ga3hjBkGmADs16d2bD-LxuueA9ySmqUSaXSX8SmYt_sQ/s640/IMG_20190531_020201.jpg" width="310" /></a></div>
“Sementara Pejabat Imigrasi Surabaya Tak ada sangsi terkait Keluarnya Paspor dan kemudian ditarik karena dokumen yang digunakan diduga Palsu (Foto Copy)”    
 
 
 
beritakorupsi.co - “KUR” (Kurniadie) selaku Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan “YRI” (Yusriansyah Fazrin) selaku Kepala Seksi (Kasi) Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Mataram, NTB serta “LIL” (Liliana Hidayat) sebagai Direktur PT WB (PT Wisata Bahagia  ) pengelola Wyndham Sundancer Lombok) resmi menjadi tersangka dugaan Korupsi Suap sebesar Rp1.2 miliyar terkait Ijin Tinggal WNA (Warga Negara Asing) dari hasil kegiatan tangap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, tanggal 28 Mei 2019. Akibatnya, Ketiga tersangka inipun tak lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri 2019 yang tinggal beberapa hari lagi, karena sudah ditahan KPK. Tersangka “KUR dan YRI” selaku pebajat negara atau Pegawai Negeri Spil dijerat sebagai penerima hadiah atau janji sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sedangkan tersangka “LIL” diduga sebagai pihak pemberi hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp1.2 miliyar kepada YRI dan KUR untuk menghentikan proses hukum atas BGW dan MK, serta dua Warga Negara Asing yang bekerja di Wyndham Sundancer Resort. Kedua WNA tersebut, diduga hanya memiliki izin tinggal sebagai turis, namun bekerja di resor yang dikelola oleh LIL. LIL pun dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini seperti yang disampaikan dalam Siaran Pers KPK, Selasa, 28 Mei 2019. Kasus yang terjadi di Imigrai Kelas I Mataram, NTB ini, mengingatkan kembali kasus Paspor “Palsu” di Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya pada tahun lalu, yang hingga saat ini tak ada proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat baik “calo” maupun orang dalam (Imigrasi) sendiri. Sementara terbitnya Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Surabaya melalui Kantor Unit Pelayanan Paspor (UPI) Cabang Kabupaten Gresik yang beralamat di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, ditarik dan dilakukan pengguntingan oleh pihak Imigrasi setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu. “Dokumen itu dari saya, bang. Baru kali ini, saya salah Bang. Saya dihubungi tekong di Madura, terus saya ambil, saya minta biaya Rp2 juta karena usianya di bawah umur. Dari dua juta itu saya ambil tiga ratus ribu, sisanya saya serahkan ke bang ET sama dokumennya. Yang mengembalikan biaya pengurusan Paspor saya sama Bang ET. Saya 1 juta,” kata YY saat menghubungi wartawan beritakorupsi.co melalui Nomor HPnya, 16 Oktober 2018. Pada tanggal 18 Oktober 2018, ET menghubungi Tim berirakorupsi.co dengan mengatakan agar beritanya tidak dinaikkan lagi. Dalam percakapan melalui telepon selulernya, ET mengakui kalau dirinyalah yang memalsu data dokumen milik NYM selaku pemohon Paspor. Namun lagi-lagi ET tak jauh beda dengan YY yang sepertinya menutupi keterlibatan orang dalam terkait pengurusan Paspor milik NYM yang sudah ditarik oleh pihak Imigrasi. “Saya minta maaf, saya salah. Saya yang memalsu data itu dan meng-upload secara online, tidak ada orang dalam. Saya hanya menyerahkan foto copy, mungkin petugasnya lupa. Saya minta tolong supaya jangan diterbitkan lagi berinya,” kata ET melalui telepon selulernya saat menghubungi Tim berikaorupsi.co, Kamis, 18 Oktober 2018.  
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX2CNoc200otY6VXxh_sKM9EIR19CscnYOHXe6XVxG7ou_uwyTRLI9rhm4CAkD8gtXO-OWXBEUuRTNlSzu6qHU0H0sphgD_xk4ESeDx5kMO_xwvvcqPfn_iMHY2rBNw6iCnIxM8yRJvAA/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX2CNoc200otY6VXxh_sKM9EIR19CscnYOHXe6XVxG7ou_uwyTRLI9rhm4CAkD8gtXO-OWXBEUuRTNlSzu6qHU0H0sphgD_xk4ESeDx5kMO_xwvvcqPfn_iMHY2rBNw6iCnIxM8yRJvAA/s1600/Paspor.jpg" /></a></div>
Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM”, tak mungkin bisa keluar begitu saja tanpa ada keterlibatan orang dalam, karena proses pengajuan Paspor melewati tahapan pemeriksaan dokumen, wawancara, sidik jari dan foto seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1),; b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) berbunyi : Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. Apakah proses hukum tak lagi berlaku karena pihak Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya telah menarik dan menggunting Paspor itu ?. Apakah proses penarikan dan pengguntingan Paspor tersebut sudah sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi ? Pasal 31 ayat (3) berbunyi; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. Terkait  hal ini, saat wartawan beritakorupsi.co meminta tanggapan dari Dirjen (Direktur Jenderal)  Imgrasi Dr. Ronny F. Sompie, SH., MH melalui pesan ke Instragram (IG) Imigrasi, tak ada balasan dan hanya terlihat telah dibaca, pada Kamis, 30 Mei 2019. (Tim/*)

News Tipikor Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

“Sementara Pejabat Imigrasi Surabaya Tak ada sangsi terkait Keluarnya Paspor dan kemudian ditarik karena dokumen yang digunakan diduga Pal...

Retno Tri Utomo, Plt. Manajer PDAM Surabaya Diadili Karena Korupsi Rp1 M

05.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnaxKCGjJK8QND8qn8lqvoCFDsSW9NvDw9TMWkiWDwoaiVQPteXZAkgFWNs5E13MWzh2_JHUKWUDEXLzHREqmM2KGMmV2sGPDBbvTrsg96ncEEFF41RdvEM7cf9zIxNlDBJJKVfSqIxIU/s1600/IMG20190528133415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="416" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnaxKCGjJK8QND8qn8lqvoCFDsSW9NvDw9TMWkiWDwoaiVQPteXZAkgFWNs5E13MWzh2_JHUKWUDEXLzHREqmM2KGMmV2sGPDBbvTrsg96ncEEFF41RdvEM7cf9zIxNlDBJJKVfSqIxIU/s640/IMG20190528133415.jpg" width="640" /></a></div>
“Terdakwa Retno Tri Utomo mengintimidasi group PT. Cipta Wisesa Bersama dengan membuat berita di harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018, agar memberikan uang sebesar Rp1 M” 
 
 
beritakorupsi.co - Untuk yang pertamakalinya diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan  Tindak Pidana Korupsi dengan cara memaksa (Pasal 12 huruf e) atau didakwa telah menerima hadiah atau janji berupa uang (Pasal 11)  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebab selama ini, beberapa terdakwa yang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya yang tertangkap tangan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) di Jawa Timur dan dijerat dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 (penerima suap), namun yang terbukti adalah Pasal 11  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); huruf e :  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pasal 11 berbunyi : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Anehnya, si pemberi hadia atau janji berupa uang kepada pelaku/terdakwa sebagaimana buntyi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi tak pernah diadili. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : huruf b : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 23 berbunyi : Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kali ini yang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah Retno Tri Utomo, selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017, karena meminta uang sebesar Rp1 miliyar kepada Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama yang mengerjakan proyek milik PDAM dengan ancaman akan menghabat pekerjaan yang dikerjakan oleh Candra Arianto, dan juga melakukan intimidasi salah satu diantaranya membuat berita di harian Jawa Pos pada tanggal 4 September  2018 dengan judul berita “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" Pada Selasa, 28 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yaitu T.W. Ebrianti Raisi dan Dano menyeret Retno Tri Utomo kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus Tindak Pidan Korupsi sebesar Rp1 miliyar dengan cara mengancam dan mengintimidasi group PT. Cipta Wisesa Bersama yang sedang mengerjakan proyek PDAM Surabaya pada tahun 2017. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB7_QD6TACxDpJ4H2S_8E1mFzVKIRxHztRheVJ0zKwD934rMtyR5dahyphenhyphenULmEIoEX7K7tC0IsWFYM5_eszY7c0r-XD6PQaHJsE7yK6lG3RvLAF4KwmXSU0rUenHOlJkQiLXAU6uMEJFa8k/s1600/IMG20190528133459.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="645" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB7_QD6TACxDpJ4H2S_8E1mFzVKIRxHztRheVJ0zKwD934rMtyR5dahyphenhyphenULmEIoEX7K7tC0IsWFYM5_eszY7c0r-XD6PQaHJsE7yK6lG3RvLAF4KwmXSU0rUenHOlJkQiLXAU6uMEJFa8k/s640/IMG20190528133459.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., M.HH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus Handoko, SH serta dihadiri Penahehat Hukum terdakwa Retno Tri Utomo, Yun Suryotomo dan Richart Ricardo Sico. Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa tardakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melakukan perbuatan  secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa Arianto yang selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur untuk memberikan uang sebesar Rp1 miliyar, dan kalau tidak memberikan maka terdakwa akan memperlambat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama Candra Arianto. Perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; Brmula dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa selaku Plt. Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sekaligus selaku Pemimpin Proyek Pekerjaan pembangunan Jaringan Pipa Primer dan Sekunder di PDAM Surya Sembada Kata Surabaya mengundang Candra Arianto selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan marial yang diperlukan dalam proyek yang akan dikerjakan oleh Candra Arianto dengan harga murah. “Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto,” kata JPU Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw6P0n86_IX0Oypx29dyn6CQKiv8TJWYeUlkTUIHQwkOB_eeCgzT5AVUbf_cR2cB9Ymo8c8PX3t7ffe1QZS4O2k5ngQatKc6kIUaAr17nW8y4paidWelxJkkTFOgj87OvtorotZMdmaUg/s1600/IMG20190528133629.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="353" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw6P0n86_IX0Oypx29dyn6CQKiv8TJWYeUlkTUIHQwkOB_eeCgzT5AVUbf_cR2cB9Ymo8c8PX3t7ffe1QZS4O2k5ngQatKc6kIUaAr17nW8y4paidWelxJkkTFOgj87OvtorotZMdmaUg/s640/IMG20190528133629.jpg" width="390" /></a></div>
Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. “Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seoIah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. “Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017,” ungkap JPU Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa. Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : No.  Tanggal        -               No. rek        -   Atas nama  -                 Penyetor/PT.CWB   -   Setoran (Rp) 1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie   -    Aida Fariskhi            100 juta 2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie   -    Aida Friskhi              150 juta 3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Anef Ar Rachman     150 juta 4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Arief Ar Rachman     150 juta 5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -    Aida Fariki               100 juta 6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan             50 juta 7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan             50 juta 8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -   Irkham Efendi             100 juta                                                                                                   
                                                                                                   Total sebesar Rp900.000.000.  
 Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto 
Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto. Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaO_z4uoibVSMaw-EQ0DfT-Wugtvpgkqyv8IJfmvJOmQ5L8mjXq9a1dDZNEje0WjYQ6USiY7pDKPip4yqDwJ6FDT4_dvdnsg0W6kRAElgLv6H0F6B5M2vxo2cY4Eyl2U1zGxsKf5fcN7k/s1600/IMG20190528133416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="622" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaO_z4uoibVSMaw-EQ0DfT-Wugtvpgkqyv8IJfmvJOmQ5L8mjXq9a1dDZNEje0WjYQ6USiY7pDKPip4yqDwJ6FDT4_dvdnsg0W6kRAElgLv6H0F6B5M2vxo2cY4Eyl2U1zGxsKf5fcN7k/s640/IMG20190528133416.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa. “Perbuatan Terdakwa Retno Tri Utomo sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf “e" (Pasal 23) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana,” ucap JPU T.W. Ebrianti Raisi, SH  dari Kejagung RI Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa tidak akan melakukan Eksepsi atau keberatan, sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang yang akan dilanjutkan pada tanggal 11 Juni 2019. “Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 11 Juni 2019 dengan agenda keterangan saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris. Seusai persidangan, JPU T.W. Ebrianti Raisi menjelaskan atas pertanyaan wartawan media ini, bahwa tersangka dalam kasus tersebut di atas hanya terdakwa dan tidak ada pihak lain. “Tidak ada, hanya terdakwa ini,” kata JPU T.W. Ebrianti Raisi. Sementara Yun Suryotomo salah seorang dari tim Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa pdakwaan Jaksa sudah jelas sehingga tidak perlu untuk melakukan Eksepsi. “Dakwaannya sudah jelas, jadi kita tidak perlu untuk Eksepsi langsung ke saksi-saksi aja,: ujar Yun Suryotomo. IRd1/*)

News Tipikor Retno Tri Utomo, Plt. Manajer PDAM Surabaya Diadili Karena Korupsi Rp1 M

“Terdakwa Retno Tri Utomo mengintimidasi group PT. Cipta Wisesa Bersama dengan membuat berita di harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018,...

Mantan Anggota DPRD Jombang Siswo Eriana Divonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi KUR

04.57 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9lfoT0u4JeOtaHGsT1sViTiZdZ-t1RBeqf7rdIsoizvSiQVsLhA3FcBSqo1SxlT-Dk_AxQOsZVd_62NYVRW4o8suqWof8TWz_rdu0WATbevqT0Kgav8LRQ4iy9g_QSHCKIhWmY3qytvA/s1600/IMG20190528115414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="365" height="618" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9lfoT0u4JeOtaHGsT1sViTiZdZ-t1RBeqf7rdIsoizvSiQVsLhA3FcBSqo1SxlT-Dk_AxQOsZVd_62NYVRW4o8suqWof8TWz_rdu0WATbevqT0Kgav8LRQ4iy9g_QSHCKIhWmY3qytvA/s640/IMG20190528115414.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Selasa, 28 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 (emapat), dedan sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan terhadap terdakwa Siswo Eriana selaku mantan Anggota DPRD Jombang periode 2004 - 2009 dari F-PDIP karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Bambang Waluyo (sudah divonis 12 tahun pada tahun 2016) selaku Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang dalam pengucuran kredit fiktif KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk 55 debitur pada tahun 2010 hingga 2012, sebesar Rp24.850.000.000 yang kerugian keuangan negara senilai Rp19.388.656 900,92. 
 
Mantan anggota Dewan yang terhormat ini tak mengira kalau dirinya akan meringkik dipenjara,  karena penyidik Polda Jatim  tak dijadikan sebagai tersangka pada tahun 2016 bersama Bambang Waluyo Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang Dedy Nugrahady (Penyelia) serta 9 analisis yaitu Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili yang sudah divonis pada tahun 2016 lalu. 
 
Pada hal, nama Siswo Eriana sudah dimasukkan dalam petunjuk (P19) Jaksa Kejati untuk diperiksa sebagai tersangka. Bahkan Majelis Hakim dalam persidangan saat itu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan  Siswo Eriana sebagai saksi yang kedua kalinya dengan pengawalan ketat dengan membawa bukti buku rekeningnya yang dikatakan sempat hilang. karena duit dari Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp5 miliyar mengalir kerekeningnya dan kemudian diserahkan ke 33 dibetur yang direkomondasinya. 
 
Akibatnya, harapan untuk menyabut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Juni 2019 bersama sanak saudaranaya harus pupus karena mantan Dewan yang terhormat ini harus merayakannya bersama narapidana lainnya di balik jeruji besi selama 4 tahun setelah Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kerana terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara sebesar Rp19.388.656 900,92. 
 
Beruntung, Siswo Eriana hanya di hukum membayar denda dan tidak di hukum untuk mengembalikan kerugian negara. Karena semua kerugian negara sudah ditimpahkan ke terpidana Bambang Waluyo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018. 
 
Keterlibatan Siswo Eriana dalam kasus ini adalah, karena sebanyak 55 debitur yang mengajukan kredit usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Jatim Cabang Jombang pada tahun 2010 - 2012 antara Rp200 - Rp600 juta dengan totalnya senilai Rp24.850.000.000, sebahagian mengalir kereking terdakwa Siswo Eriana. 
 
Sehingga Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Siswo Eriana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
 
Majelis Hakim menyatakan, terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa. Namun Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman untuk mengembalikan kerugian negara karena sudah ditanggung oleh Bambang Waluyo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tahun 2018. 
 
“Menghukum terdakwa Siswo Eriana dengan hukuman pidana penjara selama emapat (4) tahun, denda sebesar Rp500 juta, subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU sama-sama megatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir,” ucat terdakwa singkat. (Rd1/*)

News Tipikor Mantan Anggota DPRD Jombang Siswo Eriana Divonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi KUR

berita korupsi .co - Selasa, 28 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah dengan dibantu 2 Hakim angg...

Sidang PK Marthen Luter Dira Tome Mantan Bupati Sabu Raijua Membawa 104 Novum

21.33 beritakorupsi 2

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho7lpOfPAgG9eA3Fj328nPL8oyhy7x4qdpLsRFz_Rx3aDiJoF6GRx1ipMrAC1gflOuCaKmm1u6LTGvZ4j_W3Ktr4nYxm_PlKvzvII9BteDdehxKEqxuQjqJN7XjJjTRB_tLz9-1afi8mw/s1600/IMG20190522101930+Marthen..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="347" data-original-width="715" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho7lpOfPAgG9eA3Fj328nPL8oyhy7x4qdpLsRFz_Rx3aDiJoF6GRx1ipMrAC1gflOuCaKmm1u6LTGvZ4j_W3Ktr4nYxm_PlKvzvII9BteDdehxKEqxuQjqJN7XjJjTRB_tLz9-1afi8mw/s640/IMG20190522101930+Marthen..jpg" width="640" /></a></div>
 
"4 Saksi di sidang Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan  Marthen Luter Dira Tome, mantan Kasubdin PLS Dispendikbud NTT tahun 2007 yang juga mantan Bupati Sabu Raijua menjelaskan, bahwa uang yang diterima penyelenggara  sebesar Rp2.9 juta kelompok termasuk untuk upah/gaji tanpa ada pemotongan sama sekali" 
 
 
beritakorupsi.co - “Mencari keadilan itu tak mudah, ibarat mencari mutiara di dasar laut dengan penuh perjuangan menghadapi badai”.  
 
Kalimat di atas, terucap dari terpidana 7 tahun penjara Marthen Luter Dira Tome, mantan Kasubdin PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dispendikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang juga mantan Bupati Sabu Raijua, Prov. NTT yang terjerat dalam kasus Korupsi dana Dekonsentrasi Dispendikbud program pemberantasan buta aksara yang menelan anggaran yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar Rp77.675.354.000, yang merugikan keuangan negara berdasarkan audit BPK RI senilai Rp4.292.378.200, yang saat ini mengajukan sidang Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tipikor Surabaya atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang menghukumnya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dengan membawa sebanyak 104 Novum (Bukti) baru. 
 
Tak tanggung-tanggung memang, Marthen Luter Dira Tome bersama tim Penasehat Hukumnya mengusung sebanyak 104 Novum baru untuk diajukan sebagai bukti dalam sidang Peninjauan Kembali. Di mana bukti baru itu terdiri dari 4 orang saksi selaku penyelenggara kegiatan yang menerima pencairan anggaran kegiatan, dan 100 buktinberupa keterangan saksi lainnya yang juga selaku penyelenggara kegiatan yang tertuang dalam Akte Notaris. 
 
Andai saja persidangan PK ini dapat dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, bisa jadi Marthen bersama tim Penasehat Hukumnya akan menghadirkan ratusan bahkan ribuan saksi selaku penyelenggara. 
 
Dalam kasus ini, Marthen Luter Dira Tome divonis pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurangan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp1.5 M subsidair 3 tahun penjara dijerat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 31 Juli 2017. 
 
Vonis itu lebih ringan 9 tahun dari tahun tuntutan JPU KPK, dan denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebanyak Rp3.735.000.000 subsidair 5 tahun penjara. 
 
Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, tanpa membayar denda dan uang pengganti. Sedangkan Pasal yang dikenakan terhadap terpidana ini sama dengan Pasal pada tuntutan JPU KPK yaitu Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. 
 
Namun oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang diketuai Prof. Dr. Krisna Harahap, SH, HM dengan dibantu dua Hakim Agung masing-masing sebagai anggota yakni H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, dan Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, menjerat  Marthen Luter Dira Tome dengan Pasal yang berdeda, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp200 juta serta membayar uang pengganti senilai Rp1.5 miliyar. 
 
Sejak awal Marthen Luter Dira Tome sudah mengatakan, jangankan di hukum 3 tahun, sehari saja akan melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan di tanah Ibu Pertiwi. Sehingga Marthen Luter Dira Tome mengajukan PK dengan membawa sebanyak 104 Novum baru termasuk 4 orang saksi selaku penyelenggara kegiatan di Provonsi Nusa Tengara Timur. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlrbogufTgu-ZhiR5URQsQYO-NwFip4YLgiLZ2BwDxsfXx5x6wabN2mjiWmpIZkfRBxPh0z-vmQnUHDfkTgJV0wZZLcwZKAJYQxXzshLeAlNm9mSpKpqtIF4acHqDDSAdS7zjsfOtSuE/s1600/IMG20190515121427.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="626" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlrbogufTgu-ZhiR5URQsQYO-NwFip4YLgiLZ2BwDxsfXx5x6wabN2mjiWmpIZkfRBxPh0z-vmQnUHDfkTgJV0wZZLcwZKAJYQxXzshLeAlNm9mSpKpqtIF4acHqDDSAdS7zjsfOtSuE/s640/IMG20190515121427.jpg" width="640" /></a></div>
Sedangkan keterangan saksi sebanyak 100 orang yang juga sebahagian dari 11.100   penyelnggara kegiatan, tertuang dalam bentuk  Akta Notaris. Novum baru sebanyak 104 itu diusung oleh Marthen Luter Dira Tome  bersama tim Penasehat Hukumnya, dari berbagai Kabupaten Kota di Prov. NTT, untuk ditunjukkan ke Hakim PK Mahkamah Agung RI melalui  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya di muka persidangan yang menyidangkan sidang perkara PK dengan ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan dihadiri JPU KPK Dodi Sukmono, pada Rabu, 9 Mei 2019. 
 
Ke- 4 saksi itu adalah Maxen Mau dari Kota Kupang, Oscar Toka dari Kabupaten Ngada, Alfred Labu dari Kabupaten TTU, dan Tibu Robing dari Kabupaten Sabu Raijua. 
 
Para saksi ini belum pernah dihadirkan sebagai saksi dipersidangan oleh JPU KPK maupun pihak pemohon PK. JPU KPK hanya menghadirkan 52 orang saksi termasuk 16 penyelenggara dari 11.100 kelompok. 
 
Sementara pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan ini dapat dilangsungkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, mengingat jumlah saksi yang akan dihadirkan sebanyak ratusan orang selaku penyelenggara kegiatan program pemberantasan buta aksara. 
 
Alasan pemohon PK, karena tidak mempunyai cukup uang untuk menghadirkan ratusan orang dari NTT ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Namun permohonan pemohon PK ditolak oleh Majelis Hakim dan mengatakan bahwa bukti sebanyak 104 itu sudah cukup untuk diajukan. 
 
“Ini kan ada 104 bukti, ini saj sudah cukup,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda. 
 
Dalam persidangan, para saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan Penasehat Hukum terpidana maupun JPU KPK, bahwa uang yang diterima penyelenggara untuk satu kelompok sebanyak 10 orang, adalah dua juta sembilan ratus ribu rupiah (Rp2.900.000) termasuk untuk upah/gaji penyelenggara selama 6 bulan dan tidak ada pemotongan. 
 
“Kami menerima dua juta sembilan ratus ribu rupiah (Rp2.900.000) tidak ada potongan. Uang itu digunaka untuk Tutor satu juta dua ratus (Rp1.2 juta) selama 6 bulan, Untuk ATK dua ratus ribu (Rp200 ribu), Untuk evaluasi lima puluh ribu (Rp50 ribu) termasuk untuk sertifikat sebanyak 10 orang, Identifikasi lima puluh ribu (Rp50 ribu), upah/gaji untuk penyelenggara selama 6 bulan sembilan ratus ribu (Rp900 ribu), dan untuk dana belajar usaha warga selama 6 bulan lima ratus ribu (Rp500 ribu),” kata saksi menjelaskan. 
 
Saat ditanaya terkait pemberian duit kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, para saksi  menjelaskan bahwa tidak ada pemberian uang, yang ada adalah pembelian snack atau jajan dan minum (kopi), yang diambil dari sebahagian sebahagian upah saksi bila mereka (Camat, Kepala Desa/Lurah)  datang melakukan monitoring. 
 
“Tidak ada potongan, itu kan uang kami sendiri, yang kami terima sebagai upah kami selama 6 bulan. Atas kesepakatan semua pelenggara (11.100) untuk menyediakan jajan dan kopi bila mereka melakukan monitoring. Kami terima dua juta sembilan ratus ribu untuk kegiatan selama enam bulan,” kata para saksi. Dan para saksi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, kalau kegiatan tersebut sudah dilakukan audit. 
 
Apa yang dijelaskan oleh ke- 4 saksi ini berbeda jauh dengan dakwaan JPU KPK yang mengatakan, bahwa terpidana Marthen Luter Dira Tome melakukan pemotongan sebesar Rp3.735.000.000 (Rp50.000 X 6 bulan X 11.100 kelompok) untuk diberikan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, ditambah uang yang diterima terdakwa sebesar Rp405 juta. 
 
Dari keterangan para saksi ini ternyata tidak ada pemotongan, sebab uang yang masuk yang diterima setiap penyelenggara untuk satu kelompok sebesar Rp2.900.000 termasuk upah penyelenggata selama 6 bulan kegiatan.  Bahkan yang memberikan uang kepada Camat, Kepala Desa/Lurah sebesar Rp50 ribu pun bukan terpidana melainkan penyelenggara itu sendiri, dan bukan berupa uang melainkan berupa jajan dan minuman atau kopi. Di mana pembelian untuk snek itu diambil dari sebahagian upah mereka selaku penyelenggara kegiatan kesepakatan seluruh penyelenggara. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY3a-enKiGnAF8bW-l_apQzkyd_i8hhJtduEjubyo5jP9kV4lQ7BSSDsXdj8CNsCudv2P69kjnOFjrcCGvw_FPnGTBx_X2Hf9jDT_5FsZrnGdIhGj86ACMpoBJ14MuL1SlgdRkAJ7biEM/s1600/IMG20190515121139.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="1025" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY3a-enKiGnAF8bW-l_apQzkyd_i8hhJtduEjubyo5jP9kV4lQ7BSSDsXdj8CNsCudv2P69kjnOFjrcCGvw_FPnGTBx_X2Hf9jDT_5FsZrnGdIhGj86ACMpoBJ14MuL1SlgdRkAJ7biEM/s640/IMG20190515121139.jpg" width="640" /></a></div>
Alasan penyelenggara untuk menyediakan makan ringan dan minuman kepada Camat, Kepala Desa/Lura, bukan sebagai penyelenggara melainkan sebagai tokoh masyarakat yang punya pengaruh atau yang lebih di dengar oleh masyarakat desa/plosok agar bersedi sebagai peserta dalam program pebernntasan buta aksara. 
 
Dari keterangan 4 orang saksi disidang PK ini menimbulkan pertanyaan bila dikaitkan dengan dakwaan JPU KPK. Apakah ada pemotongan anggaran dari Rp2.900.00? Sementara para saksi sudah merinci penggunaan uang sebesar Rp2.900.000 yang diterima oleh setiap penyelenggara,  yaitu untuk tutor Rp1.2 juta selama 6 bulan. Untuk Identifikasi Rp50 ribu, untuk Evaluasi termasuk sertifikat bagi peserta sebanyak 10 orang per kelompok sebesar Rp50 ribu. Kemudain sebagai upah/gaji penyelenggara selama 6 bulan sebesar Rp900.000, serta dana belajar usaha warga selama 6 bulan sebesar Rp500 ribu, sehingga total keseluruhan sebesar total Rp2.900.000. 
 
Lalu siapa yang melakukan pemotongan dana Dekonsentrasi Dispendikbud program pemberantasan buta aksara seperti dalam dakwaan JPU KPK ? Sebab berdasarkan keterangan saksi di sidang PK sudah menjelaskan, bahwa uang yang diterima para penyelenggara sebesar Rp2.900.000 tanpa ada potongan, dan juga tidak ada pemberian uang ke Camat, Kepala Desa/Lurah, yang ada adalah menyediakan makan ringan dan minuman bila Camat, Kepala Desa/Lurah datang untuk melakukan monitoring dan motivasi kepada pesera. 
 
Apakah ada yang salah, ketika penyelenggara kegiatan yang sudah menerima upahnya secara utuh sesuai dengan anggaran yang tercantum, yang kemudian para penyelenggara membuat kesepakatan untuk mengambil sebagahian upah/gajinya untuk membeli makan ringan dan minuman kepada Camat, Kepala Desa/Lurah karena bukan sebagai penyelenggara kegiatan melainkan sebagai tokoh masyarakat yang punya pengaruh di mata masyarakat desa/plosok yang dapat dilibatkan untuk memberikan motifasi kepada pesrta (masyarakat) didik dalam program pemberantasan buta aksara yang sudah berusia tua.  
 
Tidak hanya itu. JPU KPK pun tak dapat menunjukkan bukti dalam persidangan terkait adanya aliran duit sebesar Rp405 juta yang masuk kerekening terpidana atau tidak ada saksi sebanyak 52 orang yang dihadirkan JPU KPK dari Flores, Kupang, Sabu Raijua yang mengatakan telah memberikan sejumlah uang kepada terpidana. Uang yang dimaksud sebesar Rp405 juta itu masuk ke rekening Simon Dira Tome yang juga selaku penyelenggara kegiatan. 
 
Dalam persidangan sebelumnya terungkap, bahwa John Radja Pono menghubungi Basa Alim Tualeka, meminta sejumlah uang untuk biaya pengiriman dan pengepakan buku yang akan  dikirimkan melalui rekening Simon Dira Tome. Dan itupun diakui oleh John Radja Pono dan Basa Alim Tualeka dalam persidangan. 
 
Kasus yang menyeret Marthen Luter Dira Tome ini, setelah menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua untuk periode kedua dan kemudian berencana untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT periode 2018 - 2020 dengan dukungan masyarakat NTT, namun dirinya sudah dijadikan sebagai tersangka sejak 2014 hingga 2016 oleh penyidik KPK. Hal ini seperti yang diceritakan Marthen Luter Dira Tome kepada beritakorupsi.co 
 
Marthen Luter Dira Tome mengatakan, proses hukum dalam kasus ini memakan waktu yang cukup panjang dan sangat melelahkan yakni kurang lebih 10 tahun sejak 2008. 
 
Bola panas dari kasus ini bergulir pada tahun 2008, saat penyidik Kejari Kupang mulai  melakukan penyelidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Dekonsentrasi Dispendikbud pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara yang menelan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar Rp77.675.354.000, dan merugikan keuangan negara berdasarkan audit BPK RI senilai Rp4.292.378.200, namun belum ada tersangkanya segingga kasus tersebut dihentikan. 
 
Lalu pada tahun 2011, Kejaksaan Tinggi NTT membuka kembali kasus ini hingga tahun 2014. Lagi-lagi penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT tak juga menetapkan siapa tersangkanya. Karena kasus ini menggantung, Marthen Luter Dira Tome pun “menantang” Kejati NTT agar melimpahkan ke lembaga super body yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan. 
 
Dan sejak tanggal 17 November 2014, Penyidik KPK mengambil alih penanganan kasus ini dengan menetapkan Marthen Luter Dira Tome selaku Kasubdin PLS Dispendikbud NTT sebagai  tersangka bersama Yohanis Manulanggga selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT yang sudah meninggal 3 tahun sebelumnya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNAbxioCN2Fse78QXRVhYO3HAg2NVj96iXYJMf56x-5a7bHcnFX758SlDergZUpK971yQP2TT0lihchoz3Y_W90fKZ7YbymM9g7-63UxISw7VMc6VSajazlNwS5rw4EcRppevp0JFdTHU/s1600/IMG20190515121139.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="1025" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNAbxioCN2Fse78QXRVhYO3HAg2NVj96iXYJMf56x-5a7bHcnFX758SlDergZUpK971yQP2TT0lihchoz3Y_W90fKZ7YbymM9g7-63UxISw7VMc6VSajazlNwS5rw4EcRppevp0JFdTHU/s640/IMG20190515121139.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tahun 2016, KPK pun belum melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sementara status tersangka tetap melekat pada diri Marthen Luter Dira Tome yang saat itu menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua. 
 
Pada awal tahun 2016 sekitar bulan Maret, Marthen Luter Dira Tome yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari Yohanis D. Rihi., SH; Dr. Melkianus., SH., M.Hum; Yanto., SH. M.Hum; Alexander F. Tungga., SH. M.Hum dan Lesly A. Lay., SH mem-praperadilkan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 
Pada putusan Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 65 /PID.PRA/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2016 mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan Marthen Luter Dira Tome melalui Tim Penasehat Hukumnya, dan memerintahkan penyidik KPK untuk mengembalikan barang bukti (BB) ke Kejati NTT untuk menghentikan kasus dugaan Korupsi dana Dekonsentrasi Dispendikbud NTT pada pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara 
 
Anehnya, penyidik KPK belum melaksanakan putusan Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Nopember 2016, namun kembali menetapkan Marthen Luter Dira Tome menjadi tersangka untuk yang kedua kalinya dalam kasus yang sama. 
 
Pada saat KPK menetapkan Marthen Luter Dira Tome sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama, penyidik KPK mulai melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap  saksi-saksi di Polda NTT. Pada saat itu,  Marthen Luter Dira Tome sepulang dari Sumba dalam rangka sosialisasi pencalonannya sebagai  Gubernur NTT,  langsung menuju Polda untuk menemui Ketua Tim Penydik KPK Kristian, namun tak berhasil. 
 
“KPK belum melaksanakan putusan Praperadilan, saya ditetapkan lagi sebagai tersangka untuk yang keduakalinya dalam kasus yang sama. Sejak itu, KPK mulai melakukan pemanggilan dan memeriksa saksi-saksi di Polda NTT. Karena saya dengar teman-teman sudah ada yang diperiksa di Polda, saya sepulang dari Sumba langsung ke Polda untuk menemui teman-teman dan juga untuk menanyakan ke penyidik yang ketua penydiknya Kristian. Hak saya dong untuk bertanya. Namun hingga jam 5 sore waktu itu, Pak Kristan tidak turun turun-temurun, kamipun pulang,” tutur Marthen Luter Dira Tome 
 
Pada tanggal 14 November 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Marthen Luter Dira Tome ditangkap penyidik KPK pada saat berada di rumah makan di sekitar Jalan Hayam Uruk Jakarta, sebelum terbang ke Kupang pada pukul 02.00 WIB setelah selesai mendaftarkan permohonan Praperadilan yang kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga akhirnya, KPK melimpahkan perkara Marthen Luter Dira Tome ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan dengan alasan keamanan. 
 
“Kemudian besoknya sekitar tanggal 14 Noember 2016, kami berangkat ke Jakarta untuk mendaftarkan Praperadilan yang kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena besok paginya sekitar pukul 02.00 WIB kami kembali ke Kupang, kami mampir sebentar ke Rumah Makan  di Jalan Hayam Uruk. Saat itu saya langsung ditangkap dengan alasan menghalang-halangi penyidikanm” ucap Marthen Luter Dira Tome. 
 
Sementara dalam persidangan, Jaksa KPK menghadirkan sebanyak 52 orang saksi untuk terdakwa Marthen Luter Dira Tome dalam perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan anggaran APBN sebesar Rp77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp4.292.378.200. Namun tak satupun saksi yang memberatkan terdakwa. Bahkan ada tiga orang saksi yaitu Martina Singgih, Toni Falentin dan Marten Ferdinan Robe yang mengatakan kalau dirinya mendapat tekanan dari penyidik KPK. 
 
Dalam dakwaan Jaksa KPK, terdakwa didakwa melakukan mengalihkan Penyaluran dana kegiatan PLS melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) Provinsi NTT, melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas negara, dan melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional untuk Prosedur Operasional Standar (POS), pelaksanaan program dan anggaran dana dekonsentrasi Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
 
Terkait hal ini, Marthen menjelaskan, bahwa keberadaan Forum dalam pelaksanaan program PLS, bukanlah inisiatifnya selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT, tetapi atas kesepakatan seluruh Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten se-Provinsi NTT, dan para Ketua FK-TLD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sebagai perwakilan penyelenggara atau pengelola program PLS dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan luar sekolah tahun 2007 yang bertempat di Hotel Bahagia 2 SoE, Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada bulan Maret 2007. 
 
“Dasar pertimbangan dari keterlibatan FK-TLD dalam pengelolaan anggaran TLD tahun 2007 adalah bertolak dari Ketentuan dan syarat pencairan dana oleh para pengelola PLS adalah, bahwa para pengelola program PLS harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening Bank,” ungkap Marthen 
 
Pembentukan FK-TLD lanjut Marthen, berpedoman pada Juknis (Petunujk Teknis) yang diterbitkan oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan Tenaga Kependidikan (PM-PKTK) non formal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2006, Akta Notaris serta anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Forum Komunikasi Tenaga Lapangan (FKTL) pusat dan mempunyai cabang di seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh keputusan rapat Badan pendiri, pada pasal 6 yang menyebutkan tentang organisasi berskala nasional yang beranggotakan TLD (Tenaga Lapangan Daerah) di seluruh Indonesia dipimpin oleh pengurus pusat, pengurus Provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota. 
 
Selain didakwa telah mengalihkan anggaran, didakwa pula telah melakukan pemotongan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu yang totalnya sebesar Rp4.292.378.200 atau 50.000 X 6 bulan X 11.100 kelompok ditambah penerimaan uang sebesar Rp405 juta, di mana uang hasil dari pemotongan tersebut diberikan kepada Camat, Desa, Lurah dan Kela Cabang Dinas yang dihadirkan oleh penyelenggara kegiatan untuk mendukung terlaksananya program bemberantasan buta aksara, karena para pesertaya adalah masyarakat yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah dan usia yang sudah tua 
 
“Secara akal sehat, jika saja saya memiliki niat buruk untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka tidaklah mungkin terjadi efisiensi atau penghematan anggaran pada pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara. Dari target pemerintah pusat  hanya menuntaskan sebanyak 90.320 orang atau 9.032 kelompok. Sementara yang dilaksanakan di Provinsi NTT justru melampaui target tersebut yaitu sebanyak 111.000 orang atau 11.100 kelompok tanpa merubah atau menambah anggaran,” kata Marthen dengan jelas. 
 
“Sudah jelas seperti yang terungkap dalam persidangan PK, di mana 4 orang saksi selaku penyelenggara mengatakan bahwa mereka menerima anggaran untuk kegiatan termasuk untuk  upah penlenggara tanpa ada pemotongan sama sekali. dan tidak ada pemberian uang ke Camat, Kepala Desa/Lurah adalahm penyelenggara kan penyelenggara, yang ada adalah menyediakan makan ringan dan minuman yang uangnya  diambil dari upah/gaji para penyelenggara itu sendiri. Lalu siapa yang memotong ?,” kata Marthen dengan balik bertanya. 
 
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Disependukbud Prov. NTT dapat melaksanakan jauh di atas target pemerintah pusat yaitu sebanyak 111.000 orang atau 11.100 kelompok atau terdapat peningkatan sebanyak 20.680 orang atau 2.068 kelompok (1 kelompok sebanyak 10 orang) dengan anggaran sebesar Rp2.900.000 dari anggaran pemerintah sebesar Rp3.262.690.000 khusus untuk program belajar buta aksara. Sehingga ada efisien anggaran sejumlah Rp5.997.200.000. 
 
“Dari pelaksanaan program tersebut terjadi penghematan keuangan negara sebesar Rp5.997.200.000 atau menguntungkan rakyat yang kurang beruntung sebanyak 20.680 orang, karena mereka bisa menikmati pendidikan dengan program belajar buta aksara,” kata Marthen 
 
Marthen melanjutkan, “Selisih lebih dari target pemerintah pusat yakni 20.680 orang atau 2.068 kelompok jika dikalikan dengan alokasi anggaran per kelompok sebesar Rp2.900.000, maka 2.068 X Rp2.900.000 = Rp5.997.200.000,” kata Marthen Luter Dira Tome kepada beritakorupsi di gedung Pengadilan Tipior Surabaya, Rabu, 22 Mei 2019.  (Rd1/*)

News Tipikor Sidang PK Marthen Luter Dira Tome Mantan Bupati Sabu Raijua Membawa 104 Novum

"4 Saksi di sidang Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Marthen Luter Dira Tome, mantan Kasubdin PLS Dispendikbud NTT ta...

Kepala Dinas dan Ketua LSM Jember Divonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Suap

13.00 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG5Zd2LafVdG8ZPxWb90o3ItF8uBlsL8GsnmkKHXcoTI1a_b9UikswzxXB2zAyJXaxdjaHp0huCU7y32lotpgVnsAqSZ08hjrEVsHtFp3Hprpwnt9e79a5PaTZMXdveyq6d8BAjCdVmko/s1600/IMG20190524152405.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG5Zd2LafVdG8ZPxWb90o3ItF8uBlsL8GsnmkKHXcoTI1a_b9UikswzxXB2zAyJXaxdjaHp0huCU7y32lotpgVnsAqSZ08hjrEVsHtFp3Hprpwnt9e79a5PaTZMXdveyq6d8BAjCdVmko/s640/IMG20190524152405.jpg" width="640" /></a></div>
#Terdakwa Abd. Kadar, selain sebagai Ketua LSM Misi Persada Kabupaten Jember juga sebagai Tim Relawan Bupati yang menjadi “makelar” pengurusan administrasi kependudukan divonis selaku pemberi suap ke terdakwa Sri Wahyuniati (Kadis Dispenduk Capil) 
 
 
beritakorupsi.co - Abdul Kadar, dikenal sebagai Ketua LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) Misi Persada di Kabupaten Jember sejak tahun 2014. Mungkin semakin terkenalnya di lingkungan masyarakat, Dia (Abdul Kadar) bersama Hadi Sufa’at, Agus Mulyono dan Samsul Arifin dijadikan sebagai Tim Relawan dr.Faida selaku Bupati Jember. 
 
Setelah dr. Faida terpilih dan dilantik menjadi Bupati Jember periode 2015 - 2020, salah satu programnya selaku Bupati Jember adalah, percepatan administrasi kependudukan dalam rangka pencapaian target percepatan Adminduk (Administrasi Kependudukan). 
 
Dari program inilah jejak Ketua LSM Misi Persada yang juga sebagai Tim Relawan Bupati Jember dr. Faida, Abdul Kadar bersama Hadi Sufa’at, Agus Mulyono dan Samsul Arifin sesama Tim Relawan menjadi “makelar” pengurusan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat Jember yang bekerjasama dengan Akh. Munawir, Mistarum, Sukarni alias Bu Har dan Sunarto alias Pak Afi yang juga sebagai “calo” atau Biro Jasa. 
 
Sebab Bupati Jember dr. Faida menyarankan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil Kabupaten Jember Sri Wahyuni dalam pelaksanaan program  percepatan administrasi kependudukan di Kabuapten Jember agar melibatkan tim relawannya, yaitu Abd. Kadar, Hadi Sufa’at, Agus Mulyono dan Samsul Arifin. 
 
Kemudian dalam rangka percepatan adminduk sebagaimana program Bupati Jember, Sri Wahyuniati membuka 2 jalur pelayanan administrasi kependudukan, yaitu jalur umum bertempat di loket depan kantor Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil), dan jalur “bebas hambatan” alias jalur khusus/percepatan di loket belakang yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas atau orang tidak mampu yang sangat membutuhkan untuk pengurusan kesehatan serta tim relawan sukses/relawan Bupati Faida. 
 
Kemudian Ketu LSM Misi Persada membuat kesepakatan dengan Biro Jasa Akh. Munawir, Mistarum, Sukarni alias Bu Har dan Sunarto alias Pak Afi. Dalam kesepakatan tersebut, yaitu pemohon yang menhajukan pengurusan/pembuatan administrasi/dokumen kependudukan melalui Ketua LSM Misi Persada Abd. Kadir, pemohon tidak perlu hadir ke Kantor Dispenduk Capil Kab. Jember. 
 
Kesepakatan lainnya, adalah penetapan biaya administrasi bagi pemohon, yaitu  1. Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) baru/hilang/rusak/perubahan data sebesar Rp100.000,; 2. Pembuatan KK (Kartu Kelurga) baru/pecah KK/Revisi sebesar Rp100.000,; 3. Pembuatan KIA (Kartu lndentitas Anak) baru/diperbaharui sebesar Rp25 000,; 4. Pembuatan Aktekelahiran/ kematian/ perceraian /perkawinan sebesar Rp. 100.000, dan 5. Pembuatan Surat Pindah sebesar Rp100.000. 
 
Ibarat sebuah ungkapan, “Air memang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, tetapi uang mengalir dari bawah ke atas”. 
 
Duit dari hasil penarikan biaya pengurusan administrasi kependudukan inilah yang sebahagian diserahkan oleh Ketua LSM Misi Persada terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil Kabupaten Jember Sri Wahyuniati. Hingga Petugas Polres Jember melakukan tangkap tangan terhadap Sri Wahyuniati berikut barang bukti uang sebesar Rp10 juta, dan Abdul Kadar pada tangal 31 Oktober 2018. 
 
Hal inilah yang terungkap dari putusan Majelis Hakim dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dengan nomor perkara 43/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY atas nama terdakwa Abdul Kadar, dan perkara No. 44/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY atas nama terdakwa Sri Wahyuniati (disidangkan terpisah), Jum'at, 24 Mei 2019 
 
Jum'at, 24 Mei 2019 adalah sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang digelar diruang sidang Cakra Penadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, yang diketuai I Wayan Sosiawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdawantao, SH., SE., MH dan John Dista, SH yang dihadiri oleh JPU Kejari Jember serta Penasehat Hukum terdakwa. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Abdul Kadar dianggap bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupa jo Pasal 64 ayeat (1) KUHPidana 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijbwQ7umN1UHIHtgFBGKBex7oMVYqoRTCxtAE5_lw3JG9BA2ZtQzgUtYUOkNWJbwbwCr2YNglHKW__0zn54x4LnkUc4YCE2N18viovWznjPDo0BmWHEypemwf0taJ7bUaqnNgsI97pUtU/s1600/PhotoGrid_1558778023360.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="765" data-original-width="765" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijbwQ7umN1UHIHtgFBGKBex7oMVYqoRTCxtAE5_lw3JG9BA2ZtQzgUtYUOkNWJbwbwCr2YNglHKW__0zn54x4LnkUc4YCE2N18viovWznjPDo0BmWHEypemwf0taJ7bUaqnNgsI97pUtU/s640/PhotoGrid_1558778023360.jpg" width="640" /></a></div>
Sedakan untuk terdakwa Sri Wahyuniati dijerat dengan Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupa jo Pasal 64 ayeat (1) KUHPidana (sidang terpisah) 
 
Dalam putusan Majelis Hakim untuk kedua terdakwa ini, di hukum lebih ringan 6 (enam) bulan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Abdul Kadar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupa jo Pasal 64 ayeat (1) KUHPidana ; 
 
Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilaman terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Kemudian Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Sri Wahyuniati. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Sri Wahyuniati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupa jo Pasal 64 ayeat (1) KUHPidana ; 
 
Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilaman terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
“Saudara terdakwa punya hak untuk menyatakan menerima, menolak atau pikir-pikir dalam waktu tujuh (7) hari. Hak yang sama juga berlaku bagi Jaksa Penuntut Umum,” ucap Ketua Majelis Hakim kemudian. Namun oleh terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. 
 
“Kita pikir-pikir dululah, masih ada waktu tujuh (7) hari kan,” kata JPU kepada media ini seusai persidangan. (Rd1/*)

News Tipikor Kepala Dinas dan Ketua LSM Jember Divonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Suap

#Terdakwa Abd. Kadar, selain sebagai Ketua LSM Misi Persada Kabupaten Jember juga sebagai Tim Relawan Bupati yang menjadi “makelar” pengur...

Terima Suap Rp30 Juta, Pejabat ESDM Jatim Divonis 1 Tahun Penjara, “Si Pemberi Bebas”

13.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnSdbzYSlo5tVDeDm6Oy2piF9OF5cpgw30AOX_Bj_ZgxafqEY_TN1chwO6CymBR8Nq_VdxVBpNeHbWDazPWYfdI1DRXu2OgpMhKoVrf18hw4b1GkKtBGCBP2MVtjc2h4GY0wTyuV5eQs/s1600/IMG20190503153437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="499" data-original-width="768" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnSdbzYSlo5tVDeDm6Oy2piF9OF5cpgw30AOX_Bj_ZgxafqEY_TN1chwO6CymBR8Nq_VdxVBpNeHbWDazPWYfdI1DRXu2OgpMhKoVrf18hw4b1GkKtBGCBP2MVtjc2h4GY0wTyuV5eQs/s640/IMG20190503153437.jpg" width="640" /></a></div>
“Dari siapa terdakwa menerima suap, mengapa hanya si penerima suap  yang diadili (dijerat Pasal 11 UU Tipikor), apakah si pemberi suap dalam Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi bebas ?” 
 
 
beritakorupsi.co - Jumat, 24 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdawantao, SH., SE., MH dan John Dista, SH, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kururang terhadap terdakwa Korupsi Suap Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur, yang tertangkap tangan Kepolisian Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober Januari 2018 lalu sekira pukul 12.40 WIB, karena menerima uang suap sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari terkait pengurusan mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017. 
 
Hukuman pidana terhadap terdakwa Kholiq wicaksono dibacakan Majelis Hakim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dalam agenda pembacaan surat putusan perkara Nomor 21/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry E. Rachman dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya serta Penasehat Hukum terdakwa. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU pada sidang sebelumnya, terdakwa Kholiq wicaksono dijerat dengan Pasal menerima suap yaitu pasal 11 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP. 
 
Anenhya, kasus yang menjerat terdakwa Kholiq wicaksono ada yang menggelitik. Apakah terdakwa Kholiq Wicaksono memang “benar-benar murni tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian saat menerima uang suap sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari atau menjadi korban penjebakan” pada tanggal 1 Oktober 2018, yang sebelumnya sudah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018? 
 
Andai saja Aparat Penegak Hukum (APH) pihak Kepolisian menjalankan fungsi pencegahan daripada penindakan, bisa jadi terdakwa tidak akan diadili sebagai Korupstor karena menerima uang yang disebut seabagai pungutan liar dari Nurul Aandari yang mengurus Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017. 
 
Namun sepertinya APH lebih mengutamakan fungsi penindakan dari pada pencegahan dengan dasar Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikeluarkan oleh Presiden RI pada Nopember 2016 lalu, dan menjerat terdakwa selaku penerima saupa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa si pemberi suap yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi, tak satupun yang turut diseret oleh Aparat Penegak Hukuk (APH) Keploisian/Kejaksaan untuk diadili di pengadilan Tipikor bersama si penerima suap. 
 
Pertanyaannya adalah, “Dari siapa terdakwa Kholiq wicaksono menerima suap, mengapa hanya si penerima suap  yang diadili dan dijerat dengan Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi, apakah si pemberi suap yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi BEBAS?” 
 
Sementara menurut pakar hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum., kepada wartawan media ini beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pasal 11 tidak berdiri sendiri, melainkan ada gandengannya yaitu pasal 13. 
 
“Hehehe…..Ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya yaitu pasal 13. Kalau ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana?. Secara normatifnya, kalau ada penerima, berarti ada pemberinya dong,” ujar Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. 
 
Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjxVL3Tpo86mdzNJPhg91SzCzsrP4ia1byhi5AixOn5U60MOKvqRBFG6pZxSbZ93CkiXctW-D5IwVf39b2oSqiZcixgJRuNM0aTDw541n9eycmOG2NQL4YTzN9MIbi5XFU9WzAI9eKTfc/s1600/IMG20190315152033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjxVL3Tpo86mdzNJPhg91SzCzsrP4ia1byhi5AixOn5U60MOKvqRBFG6pZxSbZ93CkiXctW-D5IwVf39b2oSqiZcixgJRuNM0aTDw541n9eycmOG2NQL4YTzN9MIbi5XFU9WzAI9eKTfc/s640/IMG20190315152033.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam fakta persidangan yang berlangsung pada tanggal 15 Maret 2019, saat JPU menghadirkan 5 orang saksi termasuk diantanranya Nurul Aandari dan anggota Kepolisian dari Polda Jatim terungkap, bahwa Nurul Aandari “memaksa” terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menerima sejumlah uang dari Nurul Aandari dengan mengatakan “Terima aja Pak, kala saya bawa pulang, saya takut di jalan”, kata terdakwa menirukan ucapan Nurul Aandari dalam persidangan saat itu. 
 
“Saya dipaksan untuk menerima. Katanya takut kalau bawa uang itu pulang ke Jombang. Surat (dokumen) itu sudah saya berikan sebelumnya tanpa meminta uang”, kata terdakwa kepada Majelis Hakim saat itu. 
 
Saat Ketua Majelis Hakim meminta Nurul Aandari untuk menanggapi keterangan terdawa, Nurul Aandari hanya diam dan tidak berkomentar apapun terkait penjelasan dari terdakwa. 
 
Selain itu, Nurul Aandari menurut terdakwa, punya kakak yang bertugas di Polda Jatim, dan sebelum kejadian penangkapan oleh anggota Kepolisian Poda Jatim pada tanggal 1 Oktober 2018 lalu, terdakwa sudah pernah bertemu dengan salah seorang anggota Kepolisian. 
 
Ternyata anggota Kepolisan yang bertugas di Polda Jatim yang disebutkan terdakwa sebagai kakak dari Nurul Aandari, ternyata “Kakak-kakak’an alias kakak ketemu besar”. Karena saat Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Nurul Aandari, apakah Kakak kandung atau bagaimana?. Wanita berjilbab ini (Nurul Aandari) tak dapat menjawabnya. 
 
Sayangnya saat persidangan saat itu (15 Maret 2019), terdakwa “diterlantarkan” oleh Penasehat Hukumnya karena sedang minum Kopi di Kantin Pengadilan Tipikor yang berada di belakang gedung Pengadilan Tipikor saat itu. Andai saja terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan lain terhadap saksi-saksi terkait kasus yang menjerat terdakwa akan mengungkap kasus yang sebenarnya. 
 
Terkait permintaan sejumlah uang dari Nurul Aandari sebagai biaya pengurusan Ijin Penambangan, tidak dilakukan oleh terdakwa Kholik Wicaksono, melainkan Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Prop. Jatim. Namun si Ali disidangkan menyusul yang bisa jadi akan dijerat sama dengan terdakwa Kholik Wicaksono, sementara si Nurul Aandari akan tetap sebagai “penonton”. 
 
Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur terbukti menerima uang sebesar Rp30 juta Nurul Aandari terkait pengurusan mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP. Sehingga terdakwa haruslah di hukum seseuai dengan perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pemebelaan penasehat hukum terdakwa. 
 
Majelis Hakim mengatakan, pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut, Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan juga juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab oleh Nurul Aandari ”banyak sekali Pak ya”. 
 
Terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagaimana Petikan  Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1668/204/2017 tanggal 21 September 2017, tentang Pengangkatan dalam Jabatan, pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Aula (Ruang Kristal) Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Jalan Tidar No. 123 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Majelis Hakim, mengatakan, bahwa terdakwa Kholiq Wicaksono telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama sama dengan Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Prov. Jatim (yang penuntutanya dilkukan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Iain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : 
 
Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Nurul Aandari mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ke kantor Pelayanan Ijin Terpadu (P2T) Prov. Jatim untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
 
Bahwa sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Nurul Aandari melampirkan dokumen berupa ; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan atau Geologi, Salinan Persetujuan/Penetapan IUP, Dokumen Rencana Kerja Eksplorasi, Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Surat pernyataan tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan, Bukti pembayaran biaya pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah serta Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7uZMLoZkjb7vsU2LGElrFzAeaIwdWYKiV_yAPhiKhiFZFFReyrBC2aoB5r1yf8BFfT5YMoaZU772Wmq6QNEbihtsIgpfonb5zGNGaQ0X34_kxOkpfULej181AqB_PjOhdFqfE_scCQM/s1600/IMG20190503153613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7uZMLoZkjb7vsU2LGElrFzAeaIwdWYKiV_yAPhiKhiFZFFReyrBC2aoB5r1yf8BFfT5YMoaZU772Wmq6QNEbihtsIgpfonb5zGNGaQ0X34_kxOkpfULej181AqB_PjOhdFqfE_scCQM/s640/IMG20190503153613.jpg" width="640" /></a></div>
Setelah dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, selanjutnya P2T Prov. Jatim menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : P2T/ 192 / 15.01 / XI / 2017, tanggal 2 Nopember 2017 
 
Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Kantor P2T, Nurul Aandari selaku Pemohon wajib membuat dokumen tehnis berupa : 
    1. Laporan Eksplorasi 
    2. Dokumen study kelayakan tambang 
    3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. x 
    4. Dokumen Rencana Reklamasi. 
    5. Dokumen Rencana Pasca Tambang 
 
Pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan saksi juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab ”banyak sekali pak ya”. 
 
Selanjutnya dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Dinas ESDM Prov. Jatim di Jalan Tidar No. 123 Surabaya untuk dimintakan rekomendasi tehnis Ijin Usaha Pertambangan/dimintakan pengesyahan oleh Dinas ESDM Prov. Jatim. Rekomendasi tehnis yang dimintakan Nurul Aandari pada Kantor Dinas ESDM adalah sebagai : 
a. Rekomendasi tekhnis Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) 
b. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi 
C. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi masih dalam 
proses dan sampai pada Aspek Finansial yaitu jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang. 
 
Pada sekitar April 2018, dilakukan pemaparan terhadap kelima dokumen tehnis diatas yang dipimpin Kholiq Wicaksono, selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim yang mana saat itu Nurul Aandari dibantu Marselius Deddy Kasih selaku konsultannya. 
 
Dari pemaparan itu terdapat beberapa revisi dan setelah diperbaiki oleh konsultan diserahkan kembali kepada Dwi Yuda Wahyu Setya Wahyudi selaku Evaluator Dokumen dan selaku staf Bidang Pertambangan. 
 
Sebelum Dinas ESDM Prov. Jatim menerbitkan Rekomendasi Teknis / dokumen tersebut, pada tanggal 2 September 2018 sore hari, Nurul Aandari pernah dihubungi oleh Ali Hendro Santoso melalui telephone dan Whats App yang menyampaikan, ”ada pergantian Kepala Dinas, berkas ibu baru bisa dimajuin setelah pergantian Kepala Dinas”. Dan Ali Hendro Santoso juga menyampaikan dana yang harus saksi siapkan Rp50.000.000 untuk biaya pengesahan. 
 
Dan Nurul Aandari bertanya, ”dulukan reng rengannya Rp10 Juta sampai 15 Juta?". Dijawab Ali Hendro Santoso, karena disini yang kerja kan empat belas orang”. dan menyuruh saksi datang hari senin tanggal 3 September 2018 menemui Sdr. Kholiq”. 
 
Sesuai arahan Ali Hendro Santoso, kemudian Nurul Aandari menemui terdakwa Kholiq Wicaksono diruang kerjanya sekitar pukul 11.00 Wib. Dan pada pertemuan itu, terdakwa bertanya kepada Nurul Aandari, "Sudah disampaikan sama Pak Ali Hendro”. Dan dijawab Nurul Aandari, ”sudah pak, kok banyak ya pak". Kemudian terdakwa Kholiq Wicaksono, menyampaikan, ”Kalau ibu maju sekarang, nanti kena dua kali. Nunggu sertijab Kepala Dinas dulu, nanti kalau sudah masa transisi dan Kepala Dinas Baru sudah ada, baru berkas ibu bisa naik”, setelah itu Nurul Aandari pulang 
 
Pada tanggal 24 September 2018, Nurul Aandari datang kembali ke kantor Dinas ESDM Prov. Jatim untuk menanyakan dokumen pengesahan Rekomendasi tehnis yang ternyata dokumen pengesahan Rekomendasi Teknis milik Nurul Aandari belum ditandatangani oleh Kepala Dinas yang baru. 
 
Pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, Marselius Deddy Kasih mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menanyakan ”Ijin rekomendasi pertambangan milik Nurul Aandari, apakah sudah selesai apa belum", dan dijawab ”sudah selesai dan silahkan diambil, mas Deddy juga ikut datang biar temani Bu Nurul, sekalian ngurusi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang”. 
 
Selanjutnya pada saat siang harinya sekitar pukul 14.30 Wib ditanggal yang sama (28 September 2018), Marselius Deddy Kasih menghubungi Nurul Aandari dan menyampaikan bahwa ”ijin sudah keluar, kapan mau diambil”, dijawab Nurul Aandari ”hari Senin (tanggal 1 Oktober 2018) saya ambil, mas Deddy temani saya ya nanti kita ketemuan di ESDM", dijawab oleh Deddy "baik Bu”. 
 
Selanjutnya dihari yang sama, Nurul Aandari menghubungi terdakwa Kholiq Wicaksono,  menanyakan apa benar pengesahan rekomendasi teknis miliknya sudah ditandatangani?. Lalu  dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono,  ”Sudah”. Nurul Aandari bertanya kembali ”Apa ndak bisa kurang pak dananya pak”. Dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono "Ndak bisa bu, soalnya yang kerja didalem banyak bu”. Dan terdakwa Kholiq Wicaksono bertanya "Kapan ibu datang kesini (ke Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral)?”. Nurul Aandari menjawab ”Senin saya siap pak Kholiq”. 
 
Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim bersama seorang laki-laki yang mengaku adiknya, dan Marselius Deddy Kasih untuk menemui terdakwa Kholiq Wicaksono, selanjutnya terdakwa Kholiq Wicaksono menemui Nurul Aandari  dengan membawa pengesahan rekomendasi teknis antara lain : 
1. Surat Pernyataan Nurul Aandani. 
2. Surat Kuasa dari Nurul Aandani kepada Setiajit, SH, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
3. Surat Nomor : 545/3345/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Surat Persetujuan  Dokumen Laporan Eksplorasi, StUdi Kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani Setiajit, Sh, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
4. Surat Persetuiuan Dokumen Laporan Eksplorasi Nomor : S45/3346/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani Setiaiit, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumter Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
5. Surat Persetujuan Dokumen Stud! Kelayakan Nomor : 545/3347/124.2/2018 tanggal 26 Sep‘ember 2018 yang di‘andatangani Setiajit, SH.,MM., selaku Kepala Dlnas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
6. Surat Dokumen Rencana Keria dan Anggaran Biaya (RKAB) Nomor : 545/ 3348/1242/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
7. Surat Dokumen Rencana Reklamasl Nomor : S45/3349/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatanganl Setiallt, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mheral Prov. Jatim. 
 
8. Surat Persetuiuan Dokumen Rencana Pasca Tambang Nomor : 545/ 3350/ 124.2/ 2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandamngani Setiajit, 5H,, MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
9. Surat Nomor : 545/3351/124.2l201 tanggal 26 September 2018 perihal Penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, 
 
Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan kepada Nurul Aandarl dan Marselius Deddy Kasih, kemudian Marselius Deddy Kasih diajak ke ruang terdakwa Kholiq Wicaksono dengan membawa dokumen tersebut diatas untuk dibuatkan tanda terima, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Marselius Deddy Kasih lalu Marselius Deddy Kasih menyuruh Nurul Aandari ke belakang atau ke ruangannya Terdakwa Kholiq Wicakson. 
 
Selanjutnya pada saat  Nurul Aandari bertemu terdakwa Kholiq Wicaksono, menanyakan untuk biaya pengesahannya “Ndak boleh kurang pak, karena luas Iahan kecll, kalau bisa gratis untuk biaya pengesahannya ini pak", diiawab terdakwa Kholiq “Ya sudah Rp30.000.000 saja bu”. Selanjutnya Nurul Aandari menyetujui permintaan terdakwa Kholiq Wicaksono. 
 
Selanjutnya Nurul Aandari  kembali ke ruang kristal yang disusul oleh tetdakwa Kholiq Wicaksono. Sekitar pukul 12.35 Wib menyerahkan amplop berwama coklat yang berisi uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh luta rupiah).   Setelah amplop berwarna coklat diterima oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celana belakang. 
 
Sekitar pukul 12.40 Wib, petugas (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) mengamankan Nurul Aandari dan terdakwa Kholiq Wicaksono di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal). 
 
Setelah diamankan petugas, terdakwa Kholiq Wicaksono telah diketahui bahwa amplop berwama coklat sudah dimasukkan ke saku celana belakang dan setelah diperiksa (ternyata amplop berwama coklat tersebut berisi uang kertas seratus ribuan senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). 
 
Bahwa uang sebesar Rp30.000.000 tersebut adalah uang miik Nurul Aandari yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono sebagai pembayaran/biaya yans tidak resmi atas persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan untuk atas name Nurul Aandari. 
 
Bahwa uang sebesar Rp30.000000 (tiga puluh luta rupiah) tersebut merupakan biaya yang tidak resmi untuk pengesahan rekomendasi teknis yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, dan karena merasa keberatan, Nurul Aandari membuat Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Penyidik Polda Jatim terkait adanya permintaan biaya Persetujuan dokumen tehnis, yang intinya saksi keberatan dengan permintaan atas biaya tidak resmi yang diminta oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, jika tidak memberikan uang, Nurul Aandari tidak akan mendapatkan hak berupa pengesahan rekomendasi teknis dari bidang pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim karena dokumen tersebut berada dalam kewenangan terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim. 
 
Bahwa Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya mengeluarkan rekomendasi tehnis setelah semua persyaratan administrasi Tehnis dipenuhi, dan terkait pelayanan semuanya melalui P2T Prov. Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim hanya memberikan rekomendasi tehnik setelah ada permintaan dari P2T Prov. Jatim. 
 
Sedangkan produk atau dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah Dokumen rekomendasi tehnik yaitu antara lain ; Rekomtek WIUP, Rekomtek Eksplorasi, Rekomtek IUP-OP, Rekomtek Pemberian ljin Gudang dan Handak, Ijin Kartu meledakkan, Rekomtek pembelian dan Penggunaan bahan peledak Rekomtek IUP-Pengolahan Pemurnian, IUP Pengangkutan penjualan, IUP Penjualan dan IUJP ( Ijin Usaha Jasa Pertambangan ). Yang berwenang untuk menanda tangani Dokumen Rekomendasi Tekhnis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim. 
 
Bahwa terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis Ijin Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim adalah Pemohon yang mengurus penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijln Pertambangan bisa datang sendiri, namun disarankan untuk didampingi Konsultan Usaha Pertambangan yang mana untuk rekomendasi tersebut adalah sebagai Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu : 
1. Aspek Administrasl dari PZT yaitu mensurus ke Kantor UPT PZT Dinas Penanaman Modal 
Prov Jatlm yang kemudlan dimlntakan rekomendasl kc musing-maslng lnstansi terkait. 
 
2. Aspek tekhnls dimlntakan ke Dinas Energl Sumber Daya Mineral Prov Jatim sesual dengan lokasl permohonan dan RTRW yang menseluarkan darl Pemerintah Kata tergantung dart satker mana yang dltunjuk o'eh Pemerintah Kata serta rekomendasi dari pemilik lahan. 
 
3. Aspek lingkungan yaitu surat pemyataan sanggup taat UU Lingkungan,; 3. Aspek finansial,  yaitu pemohon harus membayar cetak peta dengan biaya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kasda Prov Jatim dan pencadangan wilayah dengan biaya  sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana merupakan penerimaan negara bukan pajak dan pemohon membayar sendiri dan tanda bukti pembayaran ditunjukkan ke Dinas Energi  Sumber Daya Mineral Prov Jatim. 
 
Dasar hukum terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijin Penambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah UU RI No. 4 tahun 2008 tentang pertambangan mineral dan batubara,; PP No. 22 tahun 2010 tentang wilayah penambangan,; PP No. 23 tahun 20101entang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,; Persub No. 49 tahun 2016 tentang pedoman penerbitan IJIn bldang energl dan sumber daya mineral,; Kepmen ESDM no. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dokumen tekhnis,; Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang. 
 
Bahwa perbutan terdakwa Khaliq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas ESDM Prov. Jatim yaitu meminta biaya pengesahan rekomendasi dokumen tehnis diluar ketentuan resmi bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, sehingga sudah sudah sepantasnya haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Kholiq wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua ; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama Satu (satu) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Iwayan. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Kholiq wicaksono maupun JPU sama-sama mengatakan, pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” jawab JPU. (Rd1/*)

News Tipikor Terima Suap Rp30 Juta, Pejabat ESDM Jatim Divonis 1 Tahun Penjara, “Si Pemberi Bebas”

“Dari siapa terdakwa menerima suap, mengapa hanya si penerima suap yang diadili (dijerat Pasal 11 UU Tipikor), apakah si pemberi suap dal...

BERITAKORUPSI.CO

Ibu dan Dua Anak Pemilik PT WCB Bersaksi di Sidang Korupsi PDAM Surabaya

Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Tersangka Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

Retno Tri Utomo, Plt. Manajer PDAM Surabaya Diadili Karena Korupsi Rp1 M

Mantan Anggota DPRD Jombang Siswo Eriana Divonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi KUR

Sidang PK Marthen Luter Dira Tome Mantan Bupati Sabu Raijua Membawa 104 Novum

Kepala Dinas dan Ketua LSM Jember Divonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Suap

Terima Suap Rp30 Juta, Pejabat ESDM Jatim Divonis 1 Tahun Penjara, “Si Pemberi Bebas”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI